e Paper Koran Madura 24 Mei 2013

8

SURAMADU

JUMAT 24 MEI 2013 NO. 0124 TAHUN II

MAHASISWA AUDIENSI KE WABUP

Kuasa Minta PT Dumas Lengkapi Izin

fiqih arfani/ant

PENYELUNDUPAN ROTAN. Petugas Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim I menunjukkan barang bukti berupa rotan mentah dalam kontainer yang diamankan di Terminal Peti Kemas Surabaya, Jatim, Kamis (23/5). Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya mengamankan kayu rotan mentah jenis tohoti dan asalan sebanyak 20 ton dengan nilai Rp300 juta yang akan diselundupkan ke China dengan modus memalsukan dokumen tertulis rumput laut.

60 Juta Penduduk Indonesia Masih Kurang Peduli Kesehatan BANGKALAN - Sebanyak 60 juta penduduk Indonesia masih melakukan buang air besar (BAB) secara sembarangan, sehingga menyebabkan lingkungan kurang sehat, kata juru bicara fasilitator Percepatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Khusnan.

"Selain itu sekitar 55 persen kondisi limbah air juga kurang baik, sehingga berdampak pada kondisi lingkungan yang kurang sehat," kata Khusnan di Bangkalan, Kamis.

Khusnan mengemukan hal ini di sela-sela acara pelatihan "Enumerator Supervisor dan Entri Data" dalam rangka "Study Environmental health Risk Assessment/ studi kajian risiko kesehatan lingkungan" di aula PKPN Bangkalan.

Ia mengatakan saat ini masih banyak kondisi lingkungan yang harus diperbaiki agar bisa tercipta lingkungan masyarakat yang sehat. Terutama masalah pengembangan sanitasi di masyarakat.

"Masih banyak masyarakat kita ini yang terbiasa buang air besar di selokan bahkan di bawah pohon," ujarnya.

Tidak hanya masyarakat pedesaan, lanjut khusnan, penduduk di daerah perkotaan yang

memiliki sanitasi juga belum tentu kondisinya baik. Karena mereka tidak memperhatikan jarak antara rembesan limbah air dengan sumur, katanya.

"Sekitar 28,7 persen sanitasi di daerah perkotaan yang tidak mempertimbangkan rembesan air limbah sesuai dengan data yang ada," katanya.

Tidah hanya itu saja, sekitar 98 persen sampah masih "open damping", dalam artian tidak dikelola dengan benar, sehingga masih berpotensi menimbulkan pencemaran.

Khunan menjelaskan selain masalah sanitasi dan sampah, saluran air di sejumlah daerah di Jawa Timur masih kurang baik, karena hanya sekitar 52,3 persen yang lancar. Sisanya masih rawan terjadinya banjir,

karena saluran air tersumbat dan hal ini bisa mengundang bibit penyakit.

Menurut kepala Dinas Kesehatan Achmad Aziz, pelatihan "Study Environmental health Risk Assessment" itu yang merupakan program kerja dari 8 Kementerian.

Salah satu tujuannya untuk mendata dan mengetahui kondisi kesehatan lingkungan di masyarakat.

"Pelatihan ini, diikuti sebanyak 150 peserta dari desa siaga yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan," katanya menjelaskan.

Ia menjelaskan nantinya para peserta itu akan melakukan pengecekan di masing-masing rumah tangga yang berkaitan dengan pola hidup sehat dan

lingkungan sehat.

Di antaranya berupa kebiasan buang air besar, membuang sampah sampai ketersedian sanitasi dan air bersih.

Sebab dari indikator itu bisa menentukan sehat tidaknya kondisi lingkungan di masyarakat.

"Kalau lingkungan tidak sehat, maka akan rawan terserang penyakit, demam berdarah, diare, dan penyakit kulit lainnya," terang Aziz.

Ia mengatakan setelah itu langkah berikutnya akan melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait guna menangani kondisi lingkungan yang tidak sehat, karena hal itu merupakan tanggungjawab bersama dan seluruh elemen masyarakat. (ant/ rah)

PPSP

Pemkab Percepat Peningkatan Sanitasi BANGKALAN – Kondisi sanitasi yang dinilai perlu perbaikan membuat pemerintah Kabupaten Bangkalan menaruh perhatian serius terhadap permasalahan sanitasi. Terkait hal itu, pada tahun 2013 ini, Pemkab melalui Dinas Kesehatan setempat akan melakukan studi Environmental Health Risk Asessment (EHRA), atau penilaian resiko kesehatan lingkungan. Tujuan dari studi ERHA ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai fasilitas sanitasi dan perilaku yang beresiko terhadap kesehatan berdasarkan data primer.

Program tersebut terangkum dalam Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang funginya untuk mempercepat peningkatan akses sanitasi, sehingga masyarakat bisa mengakses sanitasi dasar yang layak.

“Saat ini kita masih dalam tahap persiapan. Tim pengawas

survei yang terdiri dari instansi terkait sudah dibentuk dan akan dilanjutkan dengan pelatihan bagi supervisor dan kader di lapangan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, Ahmad Aziz, kemarin (23/5).

Menurutnya, ada beberapa kriteria penilaian yang dilakukan, di antaranya soal air minum rumah tangga, jamban, limbah rumah tangga, drainase, sampah, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebab, pelaksanaan PPSP sangat penting demi memprioritaskan pembangunan sanitasi pemukiman dan sekaligus pendekatan pembangunan sanitasi yang pro rakyat dan pro pengentasan kemiskinan.

Dia menjelaskan, PPSP tersebut telah digelar rapat pelatihan enumerator (petugas survey), supervisor, dan entri data. Hal itu dilakukan untuk mengkaji, menganalisa, dan mengumpul-

kan data skunder dan primer dalam memetakan kondisi sanitasi Kabupaten Bangkalan.

Begitu juga halnya dengan penyusunan buku putih sanitasi Bangkalan adalah untuk memberikan informasi awal yang lengkap tentang situasi dan kondisi sanitasi serta sebagai dasar untuk membuat perencanaan pengembangan sanitasi di masa yang akan datang. ”Artinya, tujuan dari penyusunan buku putih sanitasi tersebut adalah untuk memberikan informasi sarana mengenai sanitasi,” paparnya.

Dalam program tersebut, pihak yang terkait dengan pendataan dan penyusunan buku putih sanitasi dan air minum yang berisi pemetaan sanitasi dan air minum. Jadi berbagai instansi yang terkait akan terlibat secara fungsional lantaran

pembangunan sanitasi adalah sebagai salah satu prioritas utama PPSP. Dia menambahkan sektor sanitasi merupakan salah satu pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kemiskinan. Sebab, bila kondisi sanitasi tak memadai akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan, sehingga hal seperti itu menjadi tantangan besar bagi pemda, agar pembangunan di daerah dapat berjalan dengan efektif dan bersifat menyeluruh serta berkelanjutan.

“Untuk itu kita sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat dalam memberikan data yang benar, sehingga nantinya setelah dilakukan entri data dan analisa, dapat menghasilkan data yang akurat, sehingga penyusunan strategi sanitasi kabupaten benar-benar

akurat,” jelasnya.

Selain dukungan dari masyarakat, pihaknya mengharap dukungan dari stackholder juga sangat penting. Sebab, studi ini sangat berhubungan erat dengan stackholder yang ada. Para enumerator atau kader kesling yang akan melakukan survei di lapangan nantinya. Meraka akan didampingi oleh suverpisor yang ada di setiap kecamatan yang bertujuan untuk memantau pengambilan data.

“Survei ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari semua pihak, baik pihak desa atau kelurahan, kecamatan, stackholder, dan masyarakat. Dengan adanya data ini, nantinya dapat disusun buku putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten yang berdasarkan pendekatan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP),” tandasnya. (ori/rah)

BUDAYA

Persatuan Reog Ponorogo Protes Disparbud Surabaya - Belasan anggota pengurus Persatuan Unit Reog Ponorogo Kota Surabaya atau Purbaya memprotes sikap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sering bertindak diskriminatif.

"Selama ini pihaknya terkesan diabaikan oleh Disbudparta. Terbukti, dalam beberapa kegiatan penting yang digelar di Surabaya, Purbaya tidak pernah dilibatkan.

Salah satu contohnya adalah dalam

'even' intenasional, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)," kata Ketua Purbaya Nirwono saat mendatangi DPRD Surabaya, Kamis.

Selain itu, kata dia, pada peringatan Hari Jadi Kota Surabaya di Tunjungan, beberapa waktu lalu, pihaknya juga tidak diundang."Disbudparta lebih memilih menampilkan reog dari paguyuban lain," katanya.

Nirwono mengatakan saat ini

dalam tubuh kepengurusan Purbaya memang sedang terjadi perpecahan.

Dimana kubu Tri Surianto, yang kalah dalam musyawarah daerah (musda) pemilihan Purabaya yang diadakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pemuda pada Desember 2012 memilih keluar, dan membentuk paguyuban baru yang diberi nama Himpunan Paguyuban Reog Jaranan Surabaya (Hipers).

Sayangnya, kata dia, Dinas Ke-

buadayaan dan Pariwisata yang sejatinya dituntut bersikap adil dalam melakukan pembinaan, justru berlaku sebaliknya.

Bahkan, menurut dia, dalam beberapa agenda yang dilakukan Disbudparta, kubu Tri Surianto yang selalu dikedepankan.

"Seharusnya Dinas Pariwisata tidak memihak. Tapi selama ini sangat kelihatan bahwa Disparta hanya menganak emaskan Himp-

es. Padahal wadah Reog Ponorogo yang sebenarnya di Surabaya dari dulu hingga sekarang adalah Purbaya," katanya.

Ketua Dewan Pembina Purbaya, Siswandi menegaskan sebenarnya yang dipersoalkan pihaknya bukan karena Tri Surianto membentuk wadah sendiri. Namun sikap Tri Surianto yang mereka persoalkan, karena tidak sesuai dengan sikap seorang budayawan. (ant/mk)

SAMPANG - Mahasiswa yang tergabung dalam Kualisi Mahasiswa Sampang (Kuasa), Kamis (23/5) beraudiensi dengan Wakil Bupati Fadhilah Budiono di Kantor Pemkab setempat.

Mahasiswa mempertanyakan status PT Dumas yang masih mendatangkan alatalat berat.

Perwakilan Kuasa Erfan Yulianto menilai, pemerintah belum tegas dalam mengeluarkan dan SKPD yang menangani perizinan lemah dalam melakukan koordinasi dengan SKPD yang lain. Menurutnya, adanya surat izin untuk PT Dumas menandakan tidak adanya koordinasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagai ketua dan sekretaris dengan pertanahan dan KP3M sebagai anggota.

"Pengeluaran surat izin yang diberikan kepada PT Dumas merupakan suatu kebobrokan dari SKPD Sampang yang kurang koordinasi, karena masalah perizinan untuk badan usaha koordinasinya harus ke komisi penilai AMDAL (analisis minimum dampak lingkungan), dan pengurus yang dari BLH dan KP3M tidak dimanfaatkan

sehingga ada surat yang keluar ke PT Dumas, " ucapnya kepada Koran Madura.

Erfan mengaku bukan tidak senang dengan kehadiran investor, namun harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan. "Kalau PT Dumas tidak mau mengikuti aturan yang ada lebih baik hengkang saja," tegasnya Sementara Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono setelah menemui Kuasa mengatakan, akan menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh mahasiswa Sampang serta akan memberikan batas waktu kepada PT Dumas untuk melengkapi izinnya. Apabila dalam batas waktu yang sudah diberikan oleh pemerintah Sampang tidak mengindahkan, dia berjanji akan menarik izin kembali.

"Nanti kami akan memberikan batas waktu kepada PT Dumas untuk melengkapi surat izinnya. Namun, kalau tidak bisa memenuhi batas waktu yang sudah ditentukan akan kami tarik kembali izinnya. Sementara yang kurang seperti IMB (izin mndirikan bangunan) dan TDP (tanda daftar perusahaan)," tandasnya (jun/lum)

BOS

Dana BOS Molor KBM Terhambat Sampang – Akibat molornya pencairan bantuan operasional sekolah (BOS) di bawah Kementrian Agama, membuat sejumlah pengelola madrasah mengeluh. Semua kebutuhan madrasah terbengkalai. Pada tahun ini, kemoloran terjadi hingga 5 bulan terhitung sejak Januari hingga Mei. Padahal, biasanya dana BOS sudah bisa dicairkan setiap tiga bulan sekali.

Seperti yang dialami Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatul Mutaalimin di Desa karangdalam Kecamatan Omben.

Madrasah tersebut tidak bisa menyelenggarakan kegiatan belajar secara utuh seperti madrasah pada umumnya karena terhambat pendanaan.

Kepala Sekolah M Kholiq mengatakan, siswanya tidak bisa belajar sewajarnya karena seluruh parasarana sekolah yang sudah rusak tidak dapat di perbaharui lag., selain itu, honor guru juga tidak terbayarkan, pasalnya seluruh keuangannya hanya menggantungkan dana BOS. “Seluruh bantuan keuangan termasuk BOS diblokir, akhirnya guru mengeluh karena tidak menerima gaji sama sekali selama 7 bulan,” ujarnya, Kamis (23/5).

Kasi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang Syamsuri mengatakan, tidak ada rekening sekolah yang diblokir, hanya molor pencairannya, dan itu terjadi tidak hanya di Sampang, namun di semua daerah. Dengan molornya pencairan tersebut, Syamsuri

mengaku juga ikut prihatin.

“Bukan diblokir, malahan sebelumnya sudah dapat kok, ya nanti mudah-mudahan bisa dapat lagi tahugun ini,” klarifikasinya.

Terkait pencairan BOS, diungkapkannya, kemungkinan akan cair sebelum masuk bulan Juni.

DIPA sudah dibuka, karena DIPA tersebut langsung dari Kemenag Provinsi Jawa Timur. Sedangkan prosedurnya tergantung dari Kantor

Seluruh bantuan keuangan termasuk BOS diblokir, akhirnya guru mengeluh karena tidak menerima gaji sama sekali selama 7 bulan

M Kholiq

Kepala Sekolah Kemenag Wilayah Jawa Timur dan anggaran dicairkan ke masing-masing madrasah.

Dari data yang dimiliki Kemenag Sampang, jumlah madrasah ibtidaiyah di Sampang sebanyak 481 dan untuk untuk madrasah tsanawiyah sebanyak 191 lembaga. “ Ya nanti tergantung dari kanwil, mudah-mudahan cairnya tidak sampai bulan Juni. Saya juga prihatin dengan molornya ini karena yang jelas sekolah kan butuh dana operasional dari BOS ini” tandasnya. (ryn/mk)