PAMEKASAN
13
RABU 16 OKTOBER 2013 NO.0219| TAHUN II
PEMERINTAHAN DESA
Bapemas Bisa Meninjau Ulang Penunjukan Plt Kades Tamberu
MUDIK IDUL ADHA. Sejumlah warga berjalan ke arah perahu bermotor, saat akan mudik Idul Adha 1434 H, di Pantai Pagagan, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Sejumlah warga Kabupaten Probolinggo, Jatim yang merantau ke Pulaua Madura, mimilih transportasi laut saat akan merayakan Idul Adha bersama keluarga dibanding jalur darat, karena selain ongkosnya jauh lebih murah, jarak tempuh juga lebih singkat.
Hewan Kurban Tak Sebanyak Dulu PAMEKASAN - Jumlah hewan kurban yang dibagikan pemkab Pamekasan, pada tahun ini menurun drastis dibandingkan pada perayaan Idul Adha tahun lalu. Sebelumnya, jumlah hewan kurban di wilayah itu mencapai 162 ekor, terdiri dari 151 ekor kambing dan 11 ekor sapi. Sedang tahun ini hanya ada 125 ekor, yaitu 5 ekor sapi dan 120 ekor kambing. Binatang kurban itu disalurkan melalui sejumlah lembaga di kabupaten tersebut. Kapala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Amirussaleh menjelaskan, pengurangan jumlah hewan kurban itu disebabkan adanya protes dari salah satu ormas Islam yang menyebutkan bahwa tidak ada hukum
islam yang mengatur kurban atas nama kantor atau lembaga. Protes itu disampaikan melalui surat resmi yang isinya menjelaskan bahwa kurban sedianya dilakukan oleh pribadi, bukan mengatasnamakan lembaga atau instansi. Kurban semacam itu hukumnya adalah bid’ah. “Ada pengurangan. Itu ka-
rena adanya protes dari salah satu ormas yang tidak menghendaki atau yang menganggap tidak sah apabila hewan kurban itu diatasnamakan lembaga, yang sah menurut ormas itu adalah yang dikeluarkan oleh pribadi, dikurbankan untuk masyarakat miskin,” katanya. Akibat adanya prostes itu, sejumlah dinas dan instansi di lingkungan Pemkab Pamekasan dikabarkan menarik kembali hewan kurban yang sudah disumbangkan, sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah hewan kurban yang akan disembelih dan dibagikan. Sementara jumlah pemohon hewan kurban baik mushollah, mesjid, pondok pesantren, dan lembaga lainnya,
jumlahnya justru bertambah dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini ada sekitar 110 lebih pemohon hewan kurban tersebut. Untuk menyiasati terbatasnya hewan kurban itu, sejumlah lembaga terpaksa tidak mendapatkan hewan kurban seperti halnya tahun lalu, namun hanya mendapat kupon daging kurban untuk dibagikan, itupun jika jumlahnya memadai atau mencukupi. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii juga terpaksa mengalihkan anggaran APBD yang semula diperuntukkan pengadaan hewan kurban, untuk kepentingan lainnya dengan persetujuan DPRD setempat. Syafi’i mengatakan
masyarakat perlu tahu informasinya, bahwa ada anggaran dari APBD yang tidak direalisasikan, karena ada sebagian masyarakat yang mempersoalkannya. “Kami sepakat dengan teman-teman, dan sudah disampaikan ke DPRD bahwa untuk menghindari polemik seperti itu, kami alihkan ke kegiatan yang lain,” jelasnya. Kendati setelah dilakukan kajian secara agama dan dinilai tidak ada persoalan, tambah Bupati, namun setidaknya saat ini kebijakan itu diambil untuk menghindari polemik berkepanjangan, berikutnya perlu dibicarakan lebih lanjut apakah tahun depan perlu kembali dianggarkan atau tidak.(oni/muj/rah)
KRIMINAL
Enam Konter HP Disatroni Pencuri
PAMEKASAN - Sebanyak enam konter HP yang berada di kawasan Parteker Trade Centre (PTC) Jl Cokroatmodjo, Kelurahan Parteker, Pamekasan dibobol maling. Puluhan handphone (HP) baru dan HP bekas serta uang jutaan rupiah digondol pelaku. Masing-masing Cordova Cell, Lora Cell, Romeo Cell, Bunga Cell, Pojok Cell, dan H Cell. Pelaku pembobolan konter HP diduga menjalankan aksinya sebelum subuh, saat pemiliknya tidak dilokasi. Sebab, sebelum itu, pemilik konter masih berada di lokasi dan baru pulang jam 03. 00 dini hari untuk menunaikan sholat idul adha. Pembobolan konter itu diketahui sekitar pukul 08. 00 WIB, saat pemilik konter hendak membuka toko. Sony, 38, salah satu pemilik konter mengetahui menjadi korban pembobolan sekitar jam 08. 00, setelah dihubungi temannya Arif yang juga menjadi korban pembobolan. Ia tidak menyangka akan menjadi korban pembobolan, karena beberapa saat sebelum kejadian, masih ada beberapa pemilik konter di kawasan PTC. “Saya tahunya setelah Arif menghubungi saya, kalau sudah dibobol maling. Mungkin pelakunya masuk setelah kami pulang untuk persiapan sholat id,”katanya. Dari enam konter yang dibobol dengan cara merusak gembok rolling door, diketahui
Sebanyak enam konter HP yang berada di kawasan Parteker Trade Centre (PTC) Jl Cokroatmodjo, Kelurahan Parteker, Pamekasan dibobol maling.
tiga konter berhasil dikuras oleh pelaku, yaitu Lora Cell, Bunga Cell, dan Cordova Cell. Bunga Cell kehilangan sekitar 30 HP baru dan 25 HP bekas dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp 150 juta. Lora Cell kehilangan sekitar 25 HP China dengan kerugian material ditaksir sekitar Rp 7, 5 juta. Sedangkan di Cordova Cell pelaku berhasil membawa kabur uang sebesar Rp 1,6 juta.
Setelah kejadian, jajaran Polsek Pamekasan bersama jajaran Polres Pamekasan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa saksi-saksi, untuk mengungkap motif dan pelakunya. Guna memudahkan penyelidikan, polisi memasang garis polisi (police line) di TKP. Kapolsek Pamekasan IPTU Dwi Yatmoko mengatakan dari hasil olah TKP sementara, Polisi menduga bahwa pelaku
sudah mengenali lokasi kejadian. Minimal pelaku sudah sering ke lokasi kejadian. Lebih dari itu, polisi juga memperkirakan pelaku pencurian kali ini bisa jadi sama dengan pelaku pencurian sebulan lalu, setelah memperhatikan cara yang digunakan pelaku dengan membobol rolling door. “Dugaan sementara tersangka sudah sering ke lokasi kejadian atau mengenal TKP. Dan pelakunya diduga pelaku
lama, karena satu bulan lalu merupakan kejadian paling dekat, juga sempat terjadi pencurian,” katanya. Meski demikian, polisi belum bisa memastikan, karena masih akan terus melakukan penyelidikan hingga diperoleh petunjuk yang mengarah pada calon tersangka. Dalam kesempatan itu, Kapolsek menyayangkan tidak adanya CCTV, padahal kawasan itu termasuk daerah vital. (uzi/rah)
PAMEKASAN - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) Kabupaten Pamekasan menyatakan akan meninjau ulang pengajuan pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa (Kades) Tamberu, Kecamatan Batumarmar. Hal ini akan dilakukan menyusul penolakan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) setempat, Rusli. Kepala Bapemas Pemdes Pemkab Pamekasan, Moh. Zakir mengatakan, pihaknya masih akan mempelajari usulan yang disampaikan pemerintah desa setempat soal pengangkatan PLT Kades Tamberu. Sebab, ketentuannya, penunjukan PLT Kades dilakukan terhadap Sekdes selama yang bersangkutan bersedia mengemban amanat itu. Namun jika Sekdes menolak, maka pengangkatan PLT Kades bisa diberikan kepada pegawai kecamatan setempat. “Kalau dari dua pihak ini, baik Sekdes maupun pegawai kecamatan tidak ada yang mau, maka penunjukan PLT Kades tergantung bupati nanti. Saya masih akan mengecek usulan dulu seperti apa,” katanya. Saat dihubungi melalui ponselnya, Zakir tidak memberi penjelasan lebih lanjut soal penunjukan Kades Tamberu itu. Ia mengaku masih berada di luar kota dan akan mengecek berkas usulannya setelah kembali ke Pamekasan. Pengangkatan Pelaksana PLT Kades Tamberu, disoal warga karena dinilai tidak prosedural. Sebab pengangkatannya terkesan mengedepankan pertimbangan kekeluargaan. Bahkan selama 22 tahun, jabatan Kades Tamberu, dijabat secara turun temurun antara bapak dengan anaknya. Selama 12 tahun, desa di ujung utara Pamekasan yang berbatasan dengan Kabupaten Sampang ini, dijabat oleh Abd. Sattar
dan 10 tahun berikutnya dijabat oleh Ruspandi, anak kandung Abd. Sattar. Kini jabatan itu dikembalikan lagi oleh Ruspandi kepada bapaknya, setelah masa jabatannya berakhir sejak 14 Juli 2013 lalu. Meski pengembalian jabatan itu bersifat sementara, namun menuai protes dari penduduk desa Tamberu sendiri karena ditengarai ada “kongkalikong” antara Ruspandi dengan Camat Batumarmar, Fathorrahman. Ahmad, tokoh masyarakat Desa Tamberu mengatakan, pengembalian jabatan kepada Abd. Sattar karena ketidak tegasan Camat Batumarmar. Sebab, Sekretaris Daerah Pamekasan sudah memerintahkan kepada Camat Batumarmar untuk segera membentuk panitia pemilihan kepala desa (Pilkades). “Perintah Sekda tidak diindahkan oleh Camat. Justru Camat menunjuk ayah mantan Kades Ruspandi sebagai pejabat sementara,” katanya. Lebih lanjut Ahmad menjelaskan, Sekda Pamekasan juga sudah membuat surat keputusan (SK) pengangkatan Plt. Kades Tamberu kepada Sekretaris Desa Tamberu, Rusli yang tak lain adalah adik kandung Rupandi, mantan Kades Tamberu. Namun SK itu ditangguhkan karena yang bersangkutan tidak berkenan. “Dalam Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan Desa, jika Sekdes tidak berkenan menjadi PLT Kades, maka pihak staf kecamatan yang menjabatnya. Namun Camat Batumarmar menunjuk orang tua mantan kades Ruspandi,” terangnya. Oleh sebab itu, Ahmad bersama anggota masyarakat Desa Tamberu lainnya meminta agar Pemkab Pamekasan memberikan teguran kepada Camat Batumarmar terkait tidak jelasnya pejabat di desanya. (uzi/muj/rah)
RASKIN
Mitra Kerja dan Bulog Diduga Main Mata PAMEKASAN- Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Pamekasan menengarai adanya permainan antara Bulog dengan mitranya dalam pengadaan beras untuk program raskin di wilayah itu. Sempat terjadi penolakan warga terhadap beras raskin yang dikirim, karena dinilai tidak layak konsumsi. Penolakan terbaru terjadi di Desa Kadur, Kecamatan Kadur dan Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan. Selain kualitasnya yang tidak layak konsumsi, takarannya kurang dari ketentuan, yakni dari yang semestinya 15 kilogram perzak menjadi 13,7 kilogram perzak. Ketua LP2M, Heru Budi Prayitno mengatakan tidak mungkin beras yang tidak layak konsumsi tersebut dari rekanan langsung masuk ke gudang bulog kalau tidak ada keterlibatan orang-orang di dalam lembaga itu. Sebab, semestinya beras tersebut terlebih dahulu disortir sebelum masuk gudang. Jika pasokan dari rekanan berkualitas bagus, maka yang patut dicurigai adalah bulog. “Sepertinya ada permainan antara bulog dengan rekanannya dalam kasus beras raskin ini. Kemungkinan sudah ada kerjasama,” kata Heru. Sebagai penanggungjawab raskin, seharusnya, Bulog Divre Madura melakukan pengawasan yang ketat terhadap gudang Bulog dalam pengadaan beras raskin. Sebab ini merupakan bagian dari pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan rakyat melalui pemerintah. Diantara bentuk pengawasan itu, Bulog harus memastikan beras yang akan didistribusikan merupakan beras yang layak konsumsi. Pemeriksaan kualitas beras, tidak hanya dilakukan terhadap sampel (contoh) yang diajukan rekanan, namun dilakukan terhadap masing-masing zak. Sebab, meskipun sasaran program itu merupakan warga miskin, namun mereka juga tidak mungkin mengkonsumsi beras yang sudah rusak. “Jangan karena mereka adalah warga tidak mampu, lantas diberi beras yang sudah rusak,” katanya. Ia meminta Bulog Sub Divre Madura melakukan pemutusan kontrak kerjasama dengan rekanan yang mengabaikan petunjuk pengadaan beras bulog. Karena selain merugikan masyarakat, hal itu juga menghilangkan kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Kasus tersebut terjadi di Desa Larangan Luar. Beras pengganti dibagikan melalui salah satu LSM di Kecamatan Larangan sehingga memantik protes dari kepala desa setempat, Ali Ghufron, yang mengancam akan mengadukan hal tersebut ke Polisi karena menganggap penyaluran itu menyalahi prosedur. Pemanggilan itu dipandang perlu untuk mencari akar masalah kasus tersebut. “Masalah raskin merupakan masalah yang cukup krusial dan harus segera disikapi. Sebab di Pamekasan beberapa waktu lalu terjadi gejolak akibat kasus ini,” katanya. (awa/muj/rah).