14
TAPAL KUDA
RABU 1 MEI 2013 NO.0108 | TAHUN II
APRESIASI
Banyuwangi Raih Penghargaan “Indonesia Digital Society Award”
GOBAK SODOR, olahraga trsadisional yang keberadaannya kurang begitu dikenal dan cenderung dilupakan sehingga semakin terpinggirkan
Olahraga Gobak Sodor Lestarikan Tradisi Lokal PROBOLINGGO – Keberadaan olahraga non prestasi seperti Gobak Sodor, Kasti, Lari Terompah, Egrang ataupun Tanoker, menjadi perhatian tersendiri bagi Kantor Pemuda Olahraga Kabupaten Probolinggo. Mengingat olahraga tradisional tersebut dipandang perlu dilestarikan sebagai aset bangsa. Gobag Sodor yang biasanya dimainkan pada bulan purnama. “Diangkatnya pamor Gobak Sodor ke permukaan untuk dikenalkan kembali kepada masyarakat tentunya bukan tanpa alasan, mengingat olahraga non prestasi ini merupakan kewenan-
gan dari Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Probolinggo,”ujar R.Catur Nyoto Riyanto, Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Probolinggo, disela-sela Lomba Gobak Sodor, di Alun-Alun Kota Kraksaan, kemarin. R.Catur Nyoto Riyanto, mengatakan lomba gobak sodor ini merupakan bentuk perhatian dari Pemkab
Probolinggo untuk melestarikan olah raga tradisional. Olahraga tersebut dulunya pernah mengalami masa kejayaan. Harapannya kedepan gobak sodor sebagai olahraga tradisional dapat kembali dicintai oleh masyarakat “Saat ini keberadaan olahraga trsadisional kurang begitu dikenal dan cenderung dilupakan sehingga semakin terpinggirkan,”ucapnya. Menurutnya, saat ini generasi muda kurang mengenal gobak sodor, mereka lebih memilih dan menyukai olahraga lain seperti futsal dan saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat.
Target utama untuk olah raga tradisional ini adalah untuk meminta kembali, karna di masa sekarang ini sudah wajar untuk melakukannya, yakni menghidupkan kembali olah raga tradisional bagi Bangsa Indonesia. “Kita akan melakukan identifikasi seluruh Kabupaten dan mengenal dulu dengan prinsip expose bahwa kita mempunyai olah raga tradisional. Maka tidak ada salahya bila olahraga tradisional tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat, salah satunya dengan mengadakan lomba gobak sodor.,”pungkas R.Catur Nyoto Riyanto.(hud)
PERGANTIAN ANGGOTA DEWAN
Beny Sudjarbono Gantikan Timbul Prihandjoko PROBOLINGGO – Beny Sudjarbono, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, Selasa (30/4). Beny Sudjarbono menggantikan posisi Drs. Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Probolinggo. Proses pelantikan Beny Sudjarbono dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo H. Ahmad Badawi. Pelantikan diawali pembacaan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.426/116/011/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.
H. Ahmad Badawi, mengatakan pelaksanaan pengambilan tersebut merupakan amanat ketentuan pasal 55 ayat 1 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dimana anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis dab atau diusulkan oleh partai politik. “Pelaksanaan pengambilan sumpah tersebut atau PAW itu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang setinggitingginya kepada saudara Drs. H.A. Timbul Prihanjoko yang telah menyumbangkan tenaga dan pemikirannya serta jasa-jasanya selama menjadi anggota DPRD
dalam membangun Kabupaten Probolinggo menuju kearah yang lebih baik,” ujar Ahmad Badawi. Usai pelantikan tersebut, Beny Sudjarbono, diharapkan dapat bekerja secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Ia merasa yakin dan percaya bahwa kepercayaan yang telah diberikan oleh konstituen melalui partai pengusung paling tidak dengan suatu harapan dapat mengemban tugas-tugas dewan sebagai representasi dari konstituen. “Kepekaan untuk secara antusias memperhatikan kesejahteraan rakyat dengan menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang menjadi kewajiban anggota
DPRD yang sangat didambakan oleh masyarakat,” tandas Beny Sudjarbono. Hadir dalam pelantikan, Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Kepala Kejaksaan Negeri Kraksaan Elan Suherlan, Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Taufan Mandala, Perwira Penghubung Polres Probolinggo Kompol Afiat dan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo Busthomi. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. M. Nawi serta sejumlah Kepala SKPD dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Probolinggo. (hud).
JELANG PILKADA
Spanduk Bacawali Seharusnya Ditertibkan PROBOLINGGO-Menjelang pemilihan umum kepala daerah alias pemilihan Walikota Probolinggo, banner dan spanduk bermunculan. Perihal ini dipandang perlu ditertibkan. Untuk menertibkannya, Pemerintah Kota Probolinggo, melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP),difasilitasi KPU setempat telah melakukan koordinasi dengan partai politik. Hal itu disampaikan M.Abbas Kabid Pelayanan Perijinan, BPMPP kota Probolinggo, selasa (30/4).
Dikatakannya, bahwa setiap pemasangan banner dan spanduk agar mengajukan perijinan kepada Walikota melalui BPMPP. Saat ditanya apakah banner para bakal calon walikota yang sudah dipasang saat ini sudah mengajukan perijinan, M.Abbas menjelaskan bahwa sebagian besar sudah ada ijinnya ,namun demikian tetap akan diadakan penertiban,”Nanti akan ada penertiban terrhadap banner-banner tersebut” kata M.Abbas. Pria yang kebih akrab di-
panggil Abbas itu menjelaskan bahwa dalam rangka penertiban itu telah terbentuk tim terpadu. ”Tim itu terdiri dari kodim,kepolisian untuk memback up tugas satuan polisi pamong praja atau satpo PP,” jelas Abbas. Tim terpadu itu akan melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan pemasangan dan perijinannya. “Pemasangan itu harus ada ijin dan sesuai dengan etika, estetika, keamanan dan standart lingkungan” kata Abbas. Sementara itu kepala
satuan polisi pamong praja melalui,kasi penyidikan,Moh. Ishaq kepada koran madura, selasa (30/4} membenarkan bahwa telah terbentuk tim terpadu dalam rangka penertiban benner atau spanduk, menjelang pelaksanaan pemilihan walikota maupun pemilihan umum legislatif. Dan satpol PP siap akan melaksanakan apa yang menjadi kepusan tim. ”Satpol PP siap akan melaksanakan semua keputusan Tim karena satpol PP bagian dari tim tersebut” kata Moh. Ishaq (nto)
BANYUWANGI - Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, meraih penghargaan sebagai “The Pioneer of Digital Society” untuk kategori pemerintahan dalam ajang Indonesia “Digital Society Award (IDSA) 2013” yang digelar di Jakarta, Senin (29/4) hingga Selasa. Dalam rilis Humas Pemkab Banyuwangi yang dikirim ke Antara Biro Jatim, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Banyuwangi Djuang Pribadi, Selasa, mengatakan program-program inovatif Pemkab Banyuwangi mendapat apresiasi dalam ajang IDSA 2013 di Jakarta. “Banyuwangi juga mendapat ‘Certificate of Acknowledgement’ dalam kategori ‘Overall Society’ dan penghargaan itu diserahkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring.pada Senin (29/4) malam,” tuturnya. Menurut dia, ada empat kriteria penilaian dalam IDSA yakni perencanaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), upaya perwujudan rencana TIK, tingkat penetrasi dan penggunaan internet, dan manfaat yang bisa dinikmati dalam menggunakan internet. “Penghargaan tersebut didapat dari survei yang dilakukan di 99 kota/kabupaten di seluruh Indonesia,” katanya. Dalam sambutannya, Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan peningkatan jaringan internet di daerahdaerah mempunyai dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. “Riset Bank Dunia menun-
jukkan, setiap pertumbuhan broadband 10 persen akan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) sebesar 1,3 persen,” tuturnya. Ia menambahkan, kesenjangan spasial bisa diatasi dengan penggelaran broadband yang masif ke daerah-daerah karena digitalisasi daerah bisa menjadi pemercepat peningkatan daya saing daerah. “Saya mengapresiasi program inovasi Banyuwangi yang menjadi kota pertama yang dipilih Telkom untuk menjadi kota yang digital friendly dan di sana sedang disiapkan 10.000 titik wifi. Dampaknya luar biasa untuk sektor pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan dunia usaha, dan mempercepat pelayanan publik,” paparnya. Di Banyuwangi saat ini telah terpasang sebanyak 1.100 titik wifi dari target 10.000 titik hingga tahun 2014. Instrumen TIK tersebut telah digunakan untuk pengembangan berbagai sektor kehidupan di Banyuwangi, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, keagamaan khususnya pembayaran zakat, hingga berbagai macam pelayanan pemerintah daerah ke masyarakat. Percepatan pembangunan infrastruktur dunia maya tersebut dikemas dalam program Banyuwangi Digital Society yang diresmikan oleh Menkominfo pada 9 Maret 2013. Sementara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, digitalisasi dae-
rah diharapkan bisa meningkatkan pergerakan ekonomi lokal yang bakal bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan semakin mengefisienkan kehidupan publik. Menurut dia, instrumen TIK adalah kebutuhan wajib untuk menghadapi tantangan zaman.”Dalam dunia yang semakin tanpa batas, borderless, semua orang bisa mengakses pengetahuan, mencari inspirasi bisnis, hingga mengembangkan dunia usaha melalui internet. Masyarakat harus memanfaatkan instrumen TIK secara positif untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial-ekonominya,” tuturnya. Pemkab Banyuwangi juga memanfaatkan instrumen TIK untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis TIK untuk memacu kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. “Ada dua pilar yang kami bangun, yakni pengelolaan sistem informasi manajemen dan peningkatan pelayanan publik dengan menggunakan instrumen TIK,” ucap mantan anggota DPR itu. Anas mengatakan, hubungan antara pemerintah daerah dan warga masyarakat semakin horizontal, semakin mendatar, sehingg pola komunikasi berbasis TIK antara pemerintah daerah dan warga masyarakat akan mampu mengefisienkan birokrasi sekaligus mempercepat penyelesaian masalah kehidupan publik. (ant/fiqh/dar)
PENGUKUHAN
Bupati Tantri Jadi Duta ASI Eksklusif PROBOLINGGO - Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari, SE, Selasa (30/4) kemarin dikukuhkan sebagai Duta ASI Kabupaten Probolinggo, di ruang pertemuan Tengger Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggom Selasa (30/4). Pengukuhan dilakukan dalam pembukaan Seminar ASI Eksklusif Tumbuhkan Generasi Sehat dan Cerdas di Kabupaten Probolinggo. Ditandai dengan penyematan PIN dan pemberian slempang Duta ASI Eksklusif kepada Bupati Tantri. Selain itu, dalam kesempatan tersebut Bupati Tantri juga meresmikan ruang memerah ASI yang ditandai dengan penekanan tombol klik pada laptop. COP KINERJA USAID Elke Rapp mengungkapkan kegiatan ini merupakan kunjungan pertama kali ke Pemkab Probolinggo, sejak kerjasama LGSP untuk Good Governance. kegiatan semacam ini sangat penting karena baru pertama kalinya digelar di Indonesia. Dimana seorang Bupati memberikan komitmen kepada masyarakat khususnya pada persalinan aman dan ASI eksklusif dan menjadi pelopor sebagai Duta ASI Kabupaten Probolinggo. “Ini baru pertama kali di indonesia, bupati memberikan komitmen soal kesehatan, dan menjadi pelopor gerakan Asi ekslusif tumbuhkan generasi sehat dan cerdas. Ini luar biasa,”ujar Elke Rapp. Duta persalinan aman dan ASI eksklusif, lanjut Elke Rapp, merupakan sebuah bentuk kepedulian yang diberikan terhadap persalinan dan ASI eksklusif, pengadaan ruang memerah ASI dan perbaikan pelayanan di puskesmas. “Semoga kegiatan ini dapat memotivasi stakeholders lainnya dalam mensosialisasikan ASI eksklusif dalam menyongsong Probolinggo Sehat dan menciptakan masyarakat Kabupaten Probolinggo yang sejahtera,” tandasnya. Sementara itu, Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, mengungkapkan masih bisa mengaktualisasikan diri untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo. Atas nama pribadi kepada USAID
dan Dinkes yang dengan inisiatifnya mendaulat Bupati menjadi Duta ASI dan Persalinan Aman di Kabupaten Probolingo. “Ini jadi kebanggaan, dan jangan di lihat Bupati yang dilihat menjadi ibu,”ucapnya. Menurutnya, peningkatan taraf kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Probolinggo. Tanpa menggurui soal ASI eklusif merupakan hak anak. Perusahaan susu yang mengiklankan produk susunya yang menarik, tidak ada yang lebih baik dan berkualitas dibanding ASI. Ia menceritakan pengalaman pribadi empat tahun yang lalu di Surabaya, ketika mengambil anak. Almarhum Prof Siviati yang getol mengkampayekan ASI, belum ada AINI Indonesia. Karena ketidak pedean, bertanya tentang susu apa yang paling baik untuk anaknya. Lantas, Prof. Siviati menjawab ASI meskipun bertanya selain ASI. Bupati Tantri menambahkan, dengan merujuk sisi kesehatan dan agama memang diperintahkan, seperti rosullah memerintahkan untuk menyusui cucunya. Alhamdulillah Allah memberikan yang lapang kepada saya, anak pertama gagal memberikan full ASI selama enam bulan karena manja, Putra kedua, masih mengkonsumsi ASI eksklusif. “Memang ini suatu perjuangan yang luar biasa, selain sebagai isteri dan ibu. Hari ini, saya menyimpulkan, dan harus menjadi perhatian bagi paramedis, RS, Puskesmas dan organisasi perempuan. Susu formalu, akibat seringnya iklan susu formula
di media. Ini menjadi sebuah kepribadian. Saya pribadi secara sadar di bodohi oleh iklan susu,”tegasnya. Tekait hak anak, Bupati Tantri, menggambarkan berapa rupiah yang mengalir keperusahan susu. Belum lagi efek kesehatan anak dan ibu. Inilah gerusan jaman, beberapa waktu lalu merenung. Orang tua kita dahulu, dengan segala keterbatasan bisa memberikan ASI ekslusif. Padahal gerakan untuk mengkampayekan AINI, tapi mampu memberikan ASI ekslusif. “Ini perenungan, betul betul kelihatan oleh mata bahwa hari ini kita melihat mengkonsumsi susu formula. Mengkampanyekan ASI dilingkungan terkecil. Jangan ada ibu yang melahirkan diberi teori, karena secara alami ibu bisa menyusui. Yang paling dibutuhkan memfasiitasi dan menumbuhkan kepercayaan ibu untuk memberikan ASI sampai usia 6 bulan hingga 2 tahun,” tutur Bupati Tantri. Terakhir, Bupati Tantri, berharap jika didukung, bisa ditingkatkan di Kabupaten Probolinggo, Kepada Dinkes agar Jangan berikan pilihan pada ibu yang melakukan persalinan diruang manapun untuk disosialisasikan kepada bidan diseluruh Kabupaten Probolinggo. “Mengingat besarnya manfaat ASI bagi bayi, maka sangat merugi apabila kita sebagai ibu tidak memberikan ASI eksklusif pada bayi kita sejak berusia 0 sampai 6 bulan yang dapat diperpanjang sampai 2 tahun,” pungkasnya. (hud).