FGD PPKS UM: Wujud Implementasi Pencegahan

Kekerasan Seksual

Kejahatan menjadi salah satu gejala sosial yang merugikan dan berdampak buruk bagi para korban. Sebagai salah satu bentuk perilaku kejahatan, tindakan kekerasan seksual kini semakin marak di Indonesia. Maraknya isu kekerasan seksual yang sering dijumpai di sekitar kita tak hanya terjadi kepada para perempuan, laki-laki pun dapat mengalami tindakan kekerasan seksual.

Kehadiran satuan tugas (satgas) yang menangani kasus kekerasan seksual adalah suatu hal yang diperlukan di lingkungan perguruan tinggi. Merujuk dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Universitas Negeri Malang (UM) menjadi salah satu universitas yang membentuk satuan tugas untuk menjadikan kampus sebagai lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan juga tanpa kekerasan seksual.

Jumat (31/03), UM mengadakan sebuah FGD (Focus Group Discussion) dengan tema “Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UM”. Kegiatan FGD tersebut dilaksanakan di aula Graha Rektorat lantai 9 dengan mendatangkan dua narasumber ahli dalam bidangnya. Acara ini dihadiri oleh para pimpinan UM, antara lain Rektor, Wakil Rektor, Kepala Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, dan pejabat lainnya. Bapak Suwardi, S.Sos., M.Si., Auditor Ahli Madya sebagai narasumber pertama, menyampaikan mengenai masih banyak perguruan tinggi yang menganggap sepele kasus kekerasan seksual. Hal ini sangat disayangkan karena kasus kekerasan seksual dapat merusak kualitas hidup korban 10 hingga 30 tahun mendatang. Beliau juga mengungkapkan bahwa salah satu cara yang baik bagi UM untuk mulai memberantas kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Adanya satgas PPKS UM juga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga UM, khususnya mahasiswa untuk menuntut ilmu.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber kedua, yaitu Bapak Surya Desismansyah Eka Putra, S.Pd., M.Phil., selaku anggota Satgas PPKS UM. Beliau menerangkan tentang bagaimana UM berupaya menangani kekerasan seksual. Dalam kesempatan tersebut, narasumber juga menjelaskan mengenai SOP penanganan dan Draf Peraturan Rektor UM mengenai kekerasan seksual. Nantinya, SOP dan Draf tersebut akan menjadi implementasi dari peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

“Harapan saya ke depannya semoga tidak ada lagi kasus kekerasan sosial di lingkungan kampus kita. Kalau pun ada, kami dari Satgas PPKS UM berharap agar dapat segera menangani kasus tersebut hingga tuntas,” tutur Ibu Desinta Rapita, S.Pd., S.H., M.H., selaku ketua Satgas PPKS UM. Sylvia