POLA IJTIHAD TENTANG AQAD DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)
kajian kebahasaan (semantik), yaitu kapan suatu lafal diartikan secara majaz; bagaimana memilih salah satu dari lafal musytarak (ambiguitas), mana ayat yang umum yang diterangkan (’am, mubayyan, lex generalis) dan mana pula yang khusus, yang menerangkan (khas, mubayyin, lex specialis), mana ayat yang qat’i (yang artinya tidak dapat berubah) dan mana pula yang dhanni, kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan pula untuk sunat, kapan larangan itu bermakna haram dan kapan pula bermakna makruh dan seterusnya.5 Sedangkan pola ijtihad ke dua yaitu ta’lili (kausasi). Pola ini berusaha untuk meluaskan proses berlakunya hukum dari kasus nas ke kasus furu’ yang memiliki persamaan ’illat. Dalam epistemologi hukum Islam pola ini teraplikasi melalui qiyas. Dasar rasional aplikasi pola ini adalah adanya keyakinan kuat mujtahid yang melakukan qiyas mengenai adanya suatu atribut (wasf) pada kasus pokok yang menjadi alasan ditetapkannya hukum yang berlaku terhadap kasus tersebut dan atribut yang sama terdapat pada kasus furu‘ sehingga hukum kasus pokok dapat berlaku pada kasus furu‘. Dalam pola kedua ini, dimasukkan semua penalaran yang menjadikan ’illat (keadaan atau sifat yang menjadi tambatan hukum) sebagai titik tolaknya. Di sini dibahas cara-cara menemukan ’illat, penggunaan ’illat di dalam qiyas dan istihsan serta pengubahan hukum itu sendiri sekiranya ditemukan ’illat baru (sebagai pengganti yang lama). Menurut Mahsun Fuad, melihat dasar dan pola operasionalnya, penggunaan metode ini akan kesulitan jika harus dihadapkan pada penyelesaian berbagai kasus baru yang muncul. Karena metode ini akan menyandarkan segala persoalan aktual kepada nas, dengan cara membawa hukum masalah di dalam nas (asal) kepada cabang (furu’). 6 Pola ketiga mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak mempunyai nash khusus sebagai rujukan. Dalam pola ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip (umum), yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan tertentu. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan (dharuriyyat, kebutuhan esensial; Rahmani Tomorita Yulianti, Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol I, Edisi I Tahun 2007, hal. 59-60.. 5
Mahsun Fuad, Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial (Sebuah Tawaran Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam), hal, 28. Dikutip dari www.scribd.com, diakses tanggal 12 Oktober 2010. 6
Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
153