Edukasi
14
Pembayaran Tunjangan Guru Melaui Mekanisme Transfer Kendari, KP SK penetapan tunjangan sertifikasi guru dari Direktorat PMPTK Kemendiknas sebanyak 1.684 orang. Sudah diproses dan dananya telah cair sebanyak 1.322 orang. Sedangkan sementara dalam proses perngusulan berjumlah 326 orang. Data Dinas Pendidikan Sultra mencatat, jumlah guru yang belum mengantongi SK penetapan untuk kuota 2009 sebanyak 1.400 orang. Penyebabnya, berkas seperti SK pembagian tugas mengajar yang disetor ke LPMP Sultra Kendari, tidak sesuai dengan Permendiknas No. 39 tahun 2009 tentang beban dan tugas guru. Dalam Permen tersebut diwajibkan guru yang berhak menerima tunjangan sertifikasi, harus melaksanakan tatap muka minimal 24 jam per minggu. Pengelola dana sertifikasi Bidang PMPTK Dinas Pendidikan Sultra, Ahmad S.Sos, mengatakan, apabila ada guru yang telah sertifikasi dan tidak menerima tunjangan, berarti ada masalah saat usulan. Jam mengajar dalam SK harus serendahrendahnya tatap muka 24 jam seminggu.‘’Bagi guru pada suatu satuan pendidikan diperbolehkan mencari jam tambahan ke sekolah lain kalau tidak cukup jam mengajar. Namun demikian, harus sesuai prosedur. Selain mengambil jam di sekolah lain, juga dibenarkan melakukan bimbingan kegiatan extra di sekolah seperti remedial. Tambahan itu harus dibuktikan dengan SK dari pejabat yang ber-
wenang,’’ kata Ahmad. Dijelaskan, guru yang tersertifikasi untuk kuota 2006 s.d 2008, pembayaran tunjangan melalui mekanisme transfer ke daerah. Berkaitan dengan itu, pengelola PMPTK Dinas Pendidikan Sultra mengimbau agar mengecek pembayaran di kabupaten/kota saja. Bukan lagi dibayar melalui dinas pendidikan provinsi. Adapun mekanisme pembayaran kata Ahmad, dana transfer kabupaten/kota dari Dirjen PMPTK Kemendiknas menetapkan daftar rekab guru PNS daerah yang berhak mendapatkan tunjangan profesi per provinsi dan kabupaten/kota. Data tersebut disampaikan kepada Dirjend Perimbangan Kementrian Keuanagn RI yang menerbitkan Permenkeu mengenai tunjangan profesi guru PNS daerah. Pembaaran itu berdasarkan data yang ditetapkan dari kabupaten/kota. Setelah itu katanya, pemerintah daerah mengalokasikan tunjangan guru tersebut pada APBD dan APBD perubahan, sesuai alokasi dana dalam permenkeu. Setelah ditetapkan, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyusun daftar nominatif guru penerima sertifikasi. Menurut dia, dari penetapan itu kemudian disampaikan melalui surat perintah membayar yang dilampiri dengan nominatif guru penerima serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Kemudi-
an diusulkan kepada bendahara umum daerah kabupaten/kota. ‘’Setelah itu bendahara kabupaten/kota menyalurkan tunjangan sertifikasi guru ke bendahara pengeluaran di dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota untuk disalurkan ke rekening guru masing-masing melalui bank dan pos,’’ katanya. Dikatakan, bagi guru-guru calon penerima tunjangan sertifikasi, fungsional maupun bantuan kesejahteraan daerah khusus, tidak perlu berpikiran negatif bahwa dana tunjangan seakan-akan sudah dikeluarkan di rekening pengelola. Benar adalah uang itu tetap berada di kas negara, sehingga yang bisa dikeluarkan hanya yang sudah ada SK nya dan ditetapkan surat perintah membayar (SPM). ‘’Apabila ada kekurangan/kelebihan dana yang dialokasikan dibandingkan realisasi, akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Diimbau kepada dinas pendidikan kabupaten/kota yang belum membayar tunjangan sertifikasi guru supaya mengusulkan setelah membuat nominatif yang diberikan kepada bendahara umum daerah,’’ katanya. Ditambahkan, masih banyak guru yang telah disertifikasi pada kuota 2006 s.d 2008 yang mempertanyakan kapan pencairan tunjangan. Seharusnya pertanyaan guru ditujukan ke dinas pendidikan kabupaten/kota. (p1)
Kendari Pos
Kamis, 26 Agustus 2010
Guru di Kota Kendari akan Dipetakan Kendari, KP Dinas Pendidikan Kota Kendari terus berbenah diri meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya adalah kompetensi tenaga pendidik. Dalam waktu dekat, penanggung jawab pendidikan itu akan melakukan pemetaan guru. Ketika ditemui di ruang kerjanya kemarin (25/8), Sekretaris Dinas Diknas kota Kendari, Makmur M Pd, mengatakan pemetaan guru dilakukan untuk pemenuhan standar nasional pendidikan yang belum merata di jenjang pendidikan. Terkecuali guru SD, tenaga pendidik yang mengajar di SMP, SMA dan SMK se kota Kendari akan didata untuk ikut dalam tes pemetaan guru. Meski demikian, tidak semua guru
akan dilibatkan untuk mengikuti tes. Hanya guru-guru yang mengajar matapelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, geografi, ekonomi dan sejarah yang akan diikutkan dalam pemetaan itu. “Hasil tes akan menjadi gambaran kami, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Kendari. Namun, guru tidak perlu khawatir, karena hasil tes bukanlah alasan untuk melakukan pembehentian guru dari jabatan. Guru yang memiliki kualitas di bawah standar tetap akan diberikan kepercayaan untuk melakukan proses pembelajaran di kelas, namun akan didorong untuk mengikuti pelatihan peningkatan
mutu atau diklat tenaga pendidik, untuk mengembangkan kemampuan,’’ katanya. Pemetaan tersebut, menurut mantan guru SMPN 12 Kendari itu adalah program diknas kota Kendari. Jika nantinya ditemukan guru-guru yang berkualitas menumpuk di satu sekolah, akan diupayakan untuk sharing dengan guru lain yang masih dianggap kurang. Tujuannya, sebagai pemerataan kualitas tenaga pendidik, yang nantinya berimbas pada mutu peserta didik. “Untuk SD belum kami lakukan, karena jumlah gurunya yang sangat banyak. Sedangkan untuk SMP dan SMA/SMK inipun akan direkrut berdasarkan jumlah yang ada di sekolah,” katanya. (cr5)
Kolaka Raih Prestasi untuk Pengawas Kolaka, KP Dunia pendidikan di Kabupaten Kolaka patut berbangga. Tahun ini, sejumlah prestasi berhasil diraih pada tingkat provinsi bahkan nasional, sebagai pengawasan teladan terbaik tingkat provinsi yang diraih Dirham, M.Pd. Sementara untuk kategori kepala sekolah teladan, berhasil diraih Rita, SPd Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina Kecamatan Pomala. Tidak hanya itu Guru TK Idhata Kolaka Asrian, MPd juga terpilih sebagai guru teladan tahun ini. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Dikmudora Kolaka, Tata Sunarta, MPd, mengatakan untuk terpilih sebagai teladan di tingkatan masing-masing, utusan Kolaka harus menjalani serangkaian seleksi ketat yang diikuti oleh utusan seluruh Kabupaten di Sultra.
Tata Sunarta, M.Pd. “Pengawas, kepela sekolah dan guru teladan dari kabupaten kola-
ka berkenan mendapat undangan lagnsung dari Presiden RI untuk mengikuti upacara HUT kemerdekaan di Istana Negara,” terang Tata. Dikatakan, secara rutin bidang PMTK terus memberi motivasi dan pembinaan pada para pengawas, guru maupun kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas, sehingga mampu bekerja secara profesional. “Tujuan kita melakukan pembinaan bukan untuk mendapatkan penghargaan, tetapi bagaimana seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan berkualitas dalam rangka peningkutan mutu pendidikan kita, adapun penghargaan yang diterima itu merupakan apresiai dari pemerintah agar kita lebih termotivasi,’’´pungkas Tata. (cr3)