3
Senin, 23 Agustus 2010
REI Sultra Tetap Kebagian 2.000 Sambungan Listrik Hasil Konsultasi Ketua REI dengan Dirut PLN
INTERNET
Di segmen high-end, Samsung kini meluncurkan Omnia. Samsung berharap ponsel ini menghadirkan fitur dan layanan canggih bagi konsumen
Ponsel Low-End Kuasai Pasar Jakarta, KP Hingga saat ini penjualan telepon seluler (ponsel) segmen lowend seharga di bawah Rp 1 juta masih menguasai pasar dengan pangsa lebih dari 50 persen. Ponsel middle-end seharga Rp 1 jutaRp 2 juta baru menguasai 30 persen pangsa pasar. ‘’Selebihnya, atau sekitar 20 persen pangsa pasar, disi ponsel high-end yang harganya di atas Rp 2 juta,’’ ujar Head of Mobile Phone Bussines PT Samsung Electronics Indonesia Hero Tjokroadi saat peluncuran ponsel Samsung Omnia kemarin (19/8). Menurut dia, ponsel low-end mendominasi pasar karena daya beli masyarakat belum begitu tinggi. Sebagian orang tak mementingkan kelengkapan
fitur, tetapi cenderung menggunakan ponsel hanya untuk mengirim pesan singkat atau short message service (SMS) atau melakukan voice call (panggilan suara). ‘’Fitur, seperti push mail, GPS (global positioning system), atau internet belum dirasa begitu penting buat kebanyakan orang,’’ tuturnya. Tapi, dia menilai tetap segmen pasar tertentu yang memilih ponsel berdasar fungsi atau kelengkapan fitur. Meski persentasenya kecil, jumlahnya relatif besar dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta. ‘’Samsung berusaha masuk ke semua segmen, baik low-end, middle-end, dan highend. Komposisi penjualannya hampir seimbang,’’ katanya.
Di segmen high-end, Samsung kini meluncurkan Omnia. Samsung berharap ponsel ini menghadirkan fitur dan layanan canggih bagi konsumen. ‘’Setelah dikenalkan di Singapura sebulan lalu, Omnia dirilis serentak diseluruh dunia minggu ini,’’ tuturnya. Kecanggihannya sebanding dengan harganya yang mencapai Rp 7,5 juta. Misalnya, ponsel setebal 12,5 milimeter itu dilengkapi kamera 5 megapiksel dengan smile shot and face detection (pendeteksi senyum), layar 3,2 inci, GPS, push mail, dan memori internal 16 GB serta eksternal 16 GB. Memori tersebut bisa menyimpan 23 film, 8 ribu lagu MP3, dan foto-foto 12 ribu megapiksel. (wir/dwi)
BPKB Rintis Pelaku Usaha Kecil Kendari,KP Demi menciptakan sektor usaha kecil, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) melatih sekitar 30 warga di Poasia. Selain dididik pengelolaan managemen maupun produksi yang mampu mengembangkan kemampuan berwirausaha, pasca pelatihan masing-masing kelompok binaan diberikan modal untuk mengelola usahanya. Ketua Pokja Life skill BPKB Sultra, Andi Tenri Ampa menjelaskan, di masa kepemipinan Kepala BPKB Sultra Muh. Husein Tali, pelaku usaha kecil intens diberikan binaan. Mereka diharapkan bisa menjadi embrio pelaku usaha kecil di masing-masing wilayah. Mengingat peserta pelatihan merupakan warga kurang mampu yang diharuskan memiliki unit usaha secara berkelompok. Peserta pelatihan yang dibagi tiga kelompok juga diberikan materi tentang mengelola komoditi kelapa. Produk yang diharapkan adalah pengolahan Virgin Coconut Oil (VCO) dan nata decoco. “Ke dua komoditi ini kami lihat masih banyak di Kendari, dan pemanfaatannya belum optimal. Padahal ke duanya jika diolah bisa memiliki nilai ekonomi tinggi,” terang Andi Tenri yang sedang mengawasi para peserta pelatihan di rumah industri VCO, Ponpes Umu Shabri, kemarin. Menurutnya, Seminggu sebelumnya sekitar 30 orang tersebut telah diberikan materi tentang managemen usaha baik itu pembukuan maupun marketing sebuah produk di BPKB. Kemudian di akhir pelatihan merupakan pemilihan produk yang akan di pilih sekaligus praktek produksinya. Usai
SULIS/KP
Ketua Pokja Life Skill BPKB Sultra, Andi Tenri Ampa, sedang mengawasi pelatihan, yang diikuti oleh 30 warga dari Poasia. Kegiatan praktek produksi VCO ini berlangsung di Rumah Industri VCO, Ponpes Umu Shabri Kendari. praktek dan mereka dinyatakan mampu melakukan produksi, dan masing-masing kelompok akan diberikan modal sebanyak Rp 3 juta. “Kalau pemasaran produk mereka untuk sementara akan ditampung oleh Umushabri. Tapi ke depan kami pun akan coba untuk memasarkannya. Karena ternyata VCO itu banyak yang membutuhkan karena produknya sangat berkualitas,” tambah Ketua Pokja Life skill BPKB ini, didampingi Syaiful Azmi, Konsultan UMKM Sutra, sebagai pelatih produksi VCO dalam kegiatan tersebut. Pemberdayaan terhadap masyarakat tidak mampu ini, sebagai langkah pemerintah untuk menciptakan pelaku usaha kecil di daerah ini. Mereka digerakkan dan diberi pengetahuan agar bisa menghasilkan produk. Walaupun kecil pemberikan modal awal, itu hanya pancingan agar mereka bisa action di lapangan setelah mendapatkan
ilmu. Ke depan, BPKB pun akan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM agar bisa berkontribusi kepada sektor kecil binaan BPKB. Tugas BPKB bukan sekadar pada mengantarkan mereka memiliki unit usaha dan berproduksi. Namun, evaluasi dan bimbingan akan terus dilakukan untuk membesarkan mereka, hingga mereka menjadi besar dan mampu berdiri sendiri. “Pengelolaan kelapa, baru kali ini kita latihkan. Sebelumnya ada usaha abon ikan , mete dan sejumlah produk home industri. Hasilnya lumayan , usahanya semakin besar, bahkan produkya sudah eksis di pasaran.Kami pun berharap pada unit usaha pengolahan kelapa juga demikian. Apalagi produk VCO sudah di kenal di pasar internasional. Sementara bahan bakunya kelapa, di setiap wilayah di daerah ini bisa kita jumpai,” pungkas Andi Tenri. (lis/lia)
Program Baru untuk Pelanggan Baru TARIF bicara kian menjadi perhatian operator. Kali ini giliran PT XL Axiata yang merilis tarif baru sesama pengguna XL. Tarif tersebut berlaku untuk aktivasi pelanggan yang baru mengaktifkan nomor XL. Sebelumnya, XL pernah menempuh langkah serupa bagi pelanggan baru dengan memberikan akses gratis bagi pengguna data. Khususnya, layanan social networking. Program yang bertajuk muRAh MEriah (RAME) tersebut mulai berlaku kemarin (20/8). Dengan demikian, pelanggan yang baru mengaktifkan kartu perdana XL secara otomatis bisa mengakses tarif murah. “Kami berharap, paket kartu perdana baru ini lebih bermanfaat seh-
ingga menarik lebih banyak pelanggan baru,” terang VP XL East Region Djunaedy Hermawanto kemarin (20/8). Untuk tarif baru tersebut, setiap melakukan panggilan dikenai biaya Rp 25 per menit khusus pukul 00.00-17.00. Ditambah gratis seribu SMS ke semua operator setelah mengirimkan satu SMS dengan biaya per SMS Rp 150. Pada pukul 17.00-00.00, tarif Rp 25 per menit hanya berlaku untuk dua menit pertama. Pada menit selanjutnya, akan berlaku tarif Rp 25 per detik dan gratis seratus SMS ke semua operator setelah kirim satu SMS. Menurut Martono, manager management service XL East Region, program tersebut bertu-
juan untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan terhadap layanan suara. Menurut dia, pelanggan baru harus terus diberi program menarik yang disesuaikan dengan kebutuhan. “Untuk pelanggan lama, kami sudah menyediakan sejumlah layanan yang bisa menunjang kebutuhan baik SMS maupun telepon,” tuturnya. Dia mengatakan, karakter pelanggan di daerah-daerah berbeda. Pelanggan di Surabaya, misalnya, cenderung lebih suka melakukan panggilan daripada SMS. Di daerah lain, ternyata SMS jauh lebih digemari. “Di sisi lain, hal itu bisa memudahkan kami untuk mengoptimalkan jaringan yang ada,” ucapnya. (res/c8/tia)
Kendari,KP Realestate Indonesia (REI) Wilayah Sultra sempat gusar, saat menteri ESDM meningkatkan tarif sambungan listrik baru. Pasalnya, setelah tarif dasar listrik dinaikkan, MoU antara REI dengan PLN pusat yang menyebutkan Sultra memperoleh 2000 sambungan baru tahun 2010 terancam dibatalkan. Namun, hasil konsultasi dengan Dirut PLN Pusat, Dahlan Iskan tidak membatalkan jatah sambungan listrik REI Sultra. Ketua REI Sultra, Amiruddin Massa menjelaskan, awal tahun 2010 ada MoU antara Dirut PLN dan REI. Isi kesepakatan menyebutkan bila Sultra mendapat jatah 2000 sambungan baru. Artinya, dari kuota penyambungan baru PLN Kendari, ada kuota tersendiri untuk REI dan dibagi rata sesama anggota REI. Namun, Juli lalu, ada peraturan bahwa tarif penyambungan naik, dari Rp 390 ribu menjadi Rp 1 juta lebih, walaupun kapasitas dayanya juga ditambah. Menyikapi hal itu, Ketua REI Sultra pertengahan Agustus lalu menghadap dirut PLN untuk mempertegas bahwa kesepakatan itu tidak dibatalkan demi kenyamanan masyarakat Sultra. “Ternyata, hanya tarif sambungan listrik yang mesti mengikuti aturan pemerintah yang berlaku. Tapi dayanya tetap yaitu 900 watt, sesuai anjuran
Amiruddin Massa Dirut per sambungan dikenakan Rp 675, kenaikannya tidak tinggi,” terang Amiruddin. Dirut PLN yang dikutip ketua REI mengatakan, seandainya dari 2000 sambungan itu, sudah membayar uang muka sebelum ada peraturan baru, tentunya masih dikenakan tarif Rp 390 ribu. Di Kalimantan Selatan, mereka tetap membayar harga sesuai MoU karena sudah mambayar uang muka sebelumnya. “Tapi untuk Sul-
tra tetap MoU diberlakukan hanya tarifnya menyesuaikan peraturan baru,” kata Ketua REI mengutip pernyataan Dirut PLN. Menurut Amiruddin, sebelumnya memperoleh sambungan listrik bagi perumahan susah sehingga ada kesepakatan antara developer dengan masyarakat untuk berpartisipasi membangun jaringan. Dana yang akan ditarik disepakati Rp 750 ribu sampai Rp 1,5 juta. Alasan PLN belum bisa menerangi sejumlah perumahan karena belum ada investasi untuk membuat jaringan. Namun, saat pertemuan Dirut PLN dan ketua REI Sultra, yang juga didampingi ketua umum DPD REI, masyarakat dan developer justru dilarang membayar pembangunan jaringan. “Pembangunan jaringan PLN itu tanggung jawab pemerintah, yaitu PLN. Masa masyarakat mau dibebani untuk membangun jaringan. Pak Dirut PLN yang bilang, agar tidak boleh ada swadaya masyarakat. Karena Dirut PLN ingin agar masyarakat Sultra bisa memperoleh penerangan,” paparnya. Amiruddin sebagai ketua REI mengaku sangat apresiasi terhadap Dirut PLN. Pada tanggal 20 Agustus lalu ada utusan PLN ke Kendari untuk membuka secara simbolis jaringan dari 2000 sambungan itu. Hal tersebut diawali dengan 50 sambungan, dan akan berlanjut sesuai waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan. “Saya berharap upaya saya dan respon Dirut PLN ini bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sultra, khususnya dalam penerangan listrik,” pungkas Amiruddin. (lis/lia)
Akuntan Publik Palsu Berkeliaran Jakarta, KP Dengan jumlah penduduk 230 juta jiwa, jumlah akuntan publik yang hanya 920 orang saat ini dinilai tidak mencukupi. Akibatnya, ratusan akuntan publik palsu berkeliaran mencari untung. ‘’Jumlah akuntan publik di Indonesia sebenarnya hanya 920 orang yang bergabung di 501 kantor,’’ ujar Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tia Adityasih kemarin (20/8). Pihaknya menengarai, ratusan akuntan publik palsu berkeliaran karena instansi pemerintah maupun swasta yang perlu diaudit di Indonesia berjumlah ribuan. Tetapi, tugas anggota IAPI tidak bertam-
bah. Sebagai contoh, pihaknya pernah menemukan sebuah perusahaan yang ikut tender mengatakan telah mendapatkan audit dari seorang akuntan publik. Tapi ternyata, akuntan publik itu merasa tidak pernah menandatangani berkas audit tersebut. ‘’Ternyata, banyak oknum yang mengaku akuntan publik dengan memakai register dan stempel akuntan publik asli,’’ kata dia. Praktik seperti itu banyak ditemukan karena setiap perusahaan yang ikut tender harus menyertakan dokumen audit dari akuntan publik. Karena banyak perusahaan yang tidak ingin mengeluarkan uang dalam jumlah besar, mereka menggunakan
jasa akuntan publik palsu. ‘’Biayanya cuma ratusan ribu. Tentu saja perusahaan yang ikut tender pilih mereka,’’ lanjutnya. Jika dibandingkaan dengan negara lain, jumlah akuntan publik di Indonesia memang sangat sedikit. Bayangkan, Singapura yang jumlah penduduknya hanya 5 juta memiliki akuntan publik 15.000 orang. Demikian pula, Thailand yang jumlah penduduknya 66 juta jiwa memiliki 6.000 akuntan publik. Pasar akuntan publik lokal juga terancam masuknya akuntan asing jika liberalisasi jasa ASEAN diberlakukan pada 2015. Akuntan publik negara-negara tetangga bisa jadi masuk Indonesia. (wir/c6/oki)