Metro
10
Bawa Uang Banyak, Minta Pengawalan Polisi Perampok... sarang di betis pelaku. Mereka pun diboyong ke Mapolres Kendari untuk penyidikan lebih lanjut. Reaksi cepat Polres Kendari dan jajaran dalam menindaklanjuti laporan perampokan cukup membanggakan. Penangkapan tersebut berhasil dibongkar setelah ada informasi dari korban bahwa dirinya dirampok di halaman parkir BRI Cabang Kendari. Polisi pun langsung ke TKP dan melakukan olah TKP. Sebagian dari mereka berusaha memeriksa CCTV bank untuk mengidentifikasi pelaku. Ternyata, ada orang yang mencurigakan dan diduga pelakunya. Polisi pun langsung mengembangkan kasus tersebut dan menyiagakan seluruh jajaran untuk melakukan pengejaran. “Tim kami perintahkan untuk berjaga di Bandara Haluoleo. Kami menyebarkan ciri-ciri pelaku. Setelah diidentifikasi bahwa pelaku sudah berada di bandara, tim langsung bertindak dan meringkus kedua tersangka,” terang AKBP Yuyun Yudhantara, Kapolres Kendari saat dimintai keterangannya, kemarin (12/7), di Mapolres Kendari. Barang bukti yang berhasil diamankan, uang tunai Rp 70,5 juta. Semuanya pecahan Rp 50 ribu. Selain itu, polisi juga mengamankan 1 unit notebook dan tiga HP. Sebagian dari uang yang dirampok diperkirakan digunakan untuk kebutuhan selama berada di
Sultra. “Setelah kami lakukan penyidikan, ternyata kedua tersangka telah melakukan pencurian di 3 TKP yakni 1 unit laptop di Lapangan Tenis RSUP Sultra, uang tunai Rp 10 juta di parkiran Bank Mandiri, dan terakhir uang tunai Rp 95 juta di parkiran BRI Cabang Kendari,” jelasnya. Ternyata, kedua pelaku baru tiba di Kendari 1 Juli 2011. Mereka berasal dari Palembang dan menuju Sultra hanya untuk melakukan perampokan. Mereka menyewa kamar di salah satu penginapan di Kota Kendari. “Kami masih mengembangkan kasus ini. Ada teman mereka yang masih berada di Kota Kendari dan kini ditetapkan DPO. Atas kejadian ini, kami mengimbau kepada masyarakat lebih waspada terhadap pelaku kejahatan, apalagi jelang Ramadhan. Jika membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak, mintahlah pengawalan dari kepolisian dan itu gratis,” ungkap mantan Kapolres Konawe itu. Tersangka cukup tertutup. Mereka mengaku tiba di Kendari tanggal 1 Juli 2011. Mereka mengaku hanya datang sendiri dan tidak ada rekan atau teman yang memberi petunjuk untuk ke Kendari. “Kami berangkat saja. Tidak ada teman saya di sini. Saya bekerja selama ini sebagai tukang ojek. Rencananya hendak kembali ke Semarang, tapi transit dulu di Makassar,” terang Machmud Hassan. (aka)
Seharusnya DPRD Memberikan Klarifikasi Anggaran DPRD... Anoa, antara lain M Jabaruddin, Kabid Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi Dinas Pendidikan Sultra, Suhaeni, Tim Teknis Kegiatan BOP Dinas Pendidikan Sultra, Milwan M Pd Kepala SMPN 17 Kendari, Muhtar Ibrahim Ketua Komite SMPN 1 Kendari dan Jopy Pamba Guru SMKN 2 Kendari. Atas ketidakhadiran seorangpun anggota dewan, para narasumber lainnya tampak sedikit kecewa. Apalagi, diskusi itu membahas sepenuhnya mengenai anggaran, otomatis sangat membutuhkan peran dari perwakilan rakyat yang dapat menjadi jembatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mengenai kondisi pendidikan. “Seharusya anggota dewan hadir dalam diskusi ini. Apalagi tema yang diangkat memang sedang diperbincangan seluruh masyarakat. Seandainya ada anggota dewan, mereka bisa menjadi fasilitator dalam menyampaikan aspirasi terkait anggaran pendidikan kepada pimpinan tertinggi, baik provinsi maupun di tingkat pusat,” ungkap Jopy Pamba.
Jika kali kedua dilaksanakan diskusi dan DPRD tidak mengindahkan undangan, Jopy degan tegas mengatakan akan mempertanyakan hal itu ke dewan, terkait kredibilitas mereka terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Sultra. Bukan hanya Jopy, Milwan juga ikut kecewa. Ia berharap kedepan ada perhatian dari DPRD untuk sharing pendapat guna merumuskan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan mutu pendidikan. “Sebenarnya saya ikut kecewa dengan keabsenan anggota dewan. Tapi mudah-mudahan kedepan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Harap kamikan dialog bisa lebih efektif dengan kehadiran narasumber yang kompeten,” katanya. Kehadiran anggota dewan sebenarnya menjadi salah satu motivator bagi narasumber lain untuk membahas permasalahan pendidikan. Apalagi, terjadi perbedaan persepsi di masyarakat tentang wacana pendidikan gratis. Selaku pihak yang bertanggung jawab membahas masalah anggaran di tingkat legislatif, sebenarnya kehadirannya sangat diharapkan untuk memberikan klarifikasi peningkatan anggaran pendidikan melalui APBD. (fya)
Bantu Fasilitas Laboratorium di 61 Sekolah Warga... terangnya. Bukan hanya dalam bentuk dana, pemerintah juga menyiapkan pemenuhan buku paket pelajaran dan alat peraga/bahan praktikum bagi sekolah. Sejak tahun 2008 sampai 2010, telah diadakan buku paket mata pelajaran untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sehingga tersedia satu buku paket untuk setiap siswa pada setiap mata pelajaran. Sejak tahun 2010 pula kata Jabar, telah diadakan
bahan dan peralatan laboratorium IPA kepada 61 SMA/SMK dengan target tahun 2013 semua SMA/ SMK dan MA mendapatkan bantuan alat peraga dan bahan praktikum laboratorium IPA. “Kabupaten/kota tidak boleh lepas tangan dengan pembiayaan pendidikan, karena mereka yang punya sekolah. Sebaiknya melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dalam rangka sinkronisasi program. Menyediakan biaya pendidikan yang tidak dapat dipenuhi APBN maupun APBD provinsi, menyediakan biaya operasional untuk tim teknis kegiatan BOP dan menyediakan insentif bagi guru TK,” tukasnya. (fya)
Kendari Pos | Rabu, 13 Juli 2011
Berutang Untuk Biayai Kegiatan Sekolah Anggaran... Peningkatan partisipasi masyarakat, ternyata belum dibarengi dengan anggaran pendidikan yang memadai. Buktinya, masih ada biaya-biaya yang harus ditanggulangi sendiri oleh orang tua siswa. Misalnya seragam sekolah dan buku-buku pelajaran. Menurut Suhaeni, Tim Teknis BOP Dinas Pendidikan Sultra, sejak tahun 2008-2011, Pemprov mengalokasikan dana APBD untuk pendidikan sebesar Rp 396.330.607.780. Khusus untuk 2011, terealisasi sebesar Rp 91 miliar lebih. Dana yang ada, hanya mampu memenuhi 46 persen dari kebutuhan siswa SMA/MA, yakni hanya Rp 450 ribu dari standar biaya operasi sebesar Rp 977 ribu/ siswa/tahun. Sedangkan untuk SMK jauh lebih sedikit, hanya 22 persen saja yang mampu ditutupi, yaitu Rp 450 ribu dari Rp 1.960 ribu yang dibutuhkan setiap siswa pertahunnya. “Kita akui memang belum semua kebutuhan siswa terpenuhi dari bantuan daerah. Namun, kita juga harus paham bahwa anggaran daerah terbatas. Untuk insentif guru saja, menghabiskan 55,50 persen dari total dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Sedangkan, jumlah siswa mencapai 137.750 siswa SD sampai SMA di Sultra,” ungkapnya. Terkait kekurangan dana itu, Jopy Pamba, guru SMKN 2 Kendari berharap, danadana yang bergulir ke sekolah tidak mengalami keterlambatan. Apalagi, jika membuat sekolah harus berutang ke pihak lain. “Tolong kalau dana untuk sekolah, dicairkan tepat pada waktunya agar kegiatan yang berlangsung tidak mengalami kendala,” harapnya. (fya)