8
Kendari Pos |Selasa, 11 Oktober 2011
SBY Tinggal Ketok Nama Menteri Baru
RAKA DENNY/JAWAPOS
Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng mengaku ditanya seputar penganggaran Wisma Atlet SEA Games oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, di gedung KPK Jakarta, Senin (10/10).
Adik Nazaruddin Bungkam Jakarta, KP Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengintensifkan penyidikan atas kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Untuk kedua kalinya, lembaga antikorupsi tersebut memeriksa Menpora Andi Alfian Malarangeng terkait kasus tersebut. Andi memenuhi panggilan KPK. Dia diperiksa sebagai saksi atas tersangka Muhammad Nazaruddin. Dalam pemeriksaan lanjutan tersebut, Andi menjalani pemeriksaan yang cukup singkat, hanya sekitar dua jam. Dia datang pukul 10.00 WIB, kemudian keluar dari gedung KPK sekitar pukul 11.55 WIB. Sebelum memasuki gedung KPK, Andi menegaskan dirinya akan menjelaskan semua keterangan yang diketahuinya kepada penyidik KPK. “Saya dipanggil dalam sebagai saksi dalam kasus yang menyangkut saudara Nazarud-
din. Saya akan menjelaskan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Pokoknya nanti apapun yang ditanyakan akan saya jelaskan,”tegasnya sambil memasuki kantor KPK. Sementara terkait pemeriksaan tersebut, Andi mengaku dicecar soal anggaran proyek Wisma Atlet tersebut. “Saya ditanya sekitar penganggaran. Penganggarannya bagaimana. Sebagian sudah saya jawab pada waktu persidangan (persidangan Sesmenpora non aktif Wafid Muharam),”ujar Andi, usai menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, dalam persidangan, Andi mengaku tidak tahu menahu soal adanya dana talangan dari PT Duta Graha Indah (DGI) untuk Kemenpora. Dia pun menyangkal keterangan bawahannya, Wafid Muharam yang mengklaim cek senilai Rp3,2 miliar dari PT DGI sebagai dana talangan. Padahal, KPK menduga pemberian cek tersebut merupakan uang
komisi atau success fee karena Wafid telah membantu PT DGI memenangkan proyek wisma atlet senilai Rp191,6 miliar. “Soal penganggaran-penganggaran saya jawab,”imbuh Andi yang kala itu mengenakan kemeja batik warna krem. Selain memanggil Andi, KPK juga memeriksa memeriksa dua saksi lainnya terkait penyidikan kasus tersebut. Keduanya yakni anggota Komisi III DPR yang juga saudara kandung M. Nazaruddin, M. Nasir dan Ketua Komisi X DPR, Mahyuddin. M. Nasir menjalani pemeriksaan lanjutan seperti halnya Andi. Nasir diperiksa hampir sekitar enam jam. Dia tiba sekitar pukul 07.15 WIB dan keluar dari gedung KPK sekitar pukul
13.00 WIB. Namun, Nasir yang kala itu mengenakan batik, enggan menjawab pertanyaan para wartawan. Begitu keluar, dia langsung memasuki mobil pribadinya. “Enggak ada, enggak. Maaf ya,” kata Nasir sambil memasuki mobilnya. Seperti diberitakan, Nasir ikut disebut-sebut dalam kasus suap proyek wisma atlet SEA Games karena jabatannya di Permai Group. Namanya ikut terdaftar sebagai komisaris dalam perusahaan milik Nazaruddin itu. Menurut kesaksian mantan Direktur Keuangan Permai Group, Yulianis, Nasir juga pernah menghadiri rapat-rapat pembahasan proyek.
Baca BUNGKAM di Hal. 7
Jakarta, KP Proses perombakan kabinet sudah memasuki tahap akhir. Simulasi yang pernah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono, sepertinya, sudah mengerucutkan pada namanama yang bakal menjadi bagian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengungkapkan, presiden bersama wapres telah memertimbangkan namanama yang pas sebagai menteri. "Nggak perlu pakai-pakai kandidat lagi, langsung ditetapkan," kata Julian di kompleks Istana Kepresidenan, kemarin. Dia tidak memastikan apakah akan ada proses fit and proper test, seperti yang pernah terjadi di awal pembentukan KIB jlid dua. Julian hanya menyebut mekanisme sudah berjalan dengan baik. "Yang bisa saya pastikan policy
speech, pidato kebijakan yang mengait pada reshuffle kabinet," ujar Julian. Kapan akan disampaikan policy speech dan pengumuman reshuffle itu? Julian hanya mengatakan, hal itu akan dilakukan sebelum tanggal 20 Oktober. "Insya Allah," singkatnya saat ditanya lokasi pengumuman di Jakarta. Sebelum menerima kunjungan Presiden Slovakia Ivan Gasparovic, Presiden SBY sempat menyapa wartawan meski tidak jelas maksud ucapannya. "Sudah dapat bocoran belum" tanyanya kepada wartawan sebelum masuk ke Istana Merdeka. Namun SBY tidak menjawab pertanyaan lanjutan dari wartawan dan membalasnya dengan senyum. Sementara itu, komunikasi dengan menteri-menteri wakil dari parpol sudah dimulai oleh SBY. Minggu (9/10) malam, SBY bertemu dengan tiga menteri
representasi dari PKS. Satu lagi menteri dari PKS, Mensos Salim Segaf Al Jufri absen dalam pertemuan di kediaman pribadi SBY, Puri Cikeas Bogor. Salim Segaf tengah berada di Semarang menjadi tuan rumah pertemuan mensos se-ASEAN. Tiga menteri yang datang adalah Menkominfo Tifatul Sembiring, Mentan Suswono, dan Menristek Suharna Surapranata. "Di situ presiden minta kita supaya menjaga suasana kondusif ke depan," kata Tifatul di usai mengikuti kunjungan kenegaraan presiden Slovakia di Istana Merdeka. Ditengarai, pertemuan itu karena adanya pernyataan soal kontrak khusus antara presiden dengan PKS yang dilontarkan Sekjen PKS Anis Matta. Menurut Tifatul, dalam pertemuan itu disepakati untuk saling menjaga suasana dan
Baca SBY di Hal. 2
Banyak Guru Manipulasi Jumlah Jam Ngajar Jakarta, KP Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menegaskan, tunjangan profesi guru yang diterima oleh para guru yang bersertifikat ditentukan oleh kinerja dan prestasi guru yang bersangkutan. Sehingga, proses pembayarannya tidak bisa dilekatkan atau bersamaan dengan gaji yang diterima di setiap bulannya. Nuh menjelaskan, dasar pemberian tunjangan itu ditentukan oleh prestasi guru, dimana total jam mengajarnya harus mencapai 24 jam dalam seminggu. Sementara, kata Nuh, kondisi di lapangan masih ada guru yang tidak bisa memenuhi atau mencapai syarat itu. “Sehingga, pembayaran tunjangan profesi tidak bisa dibarengi dengan pembayaran gaji,” ungkap Nuh di Jakarta, kemarin.
Nuh mengungkapkan, guru yang tidak bisa mencapai target minimal 24 jam tersebut disebabkan oleh berbagai macam hal. Bahkan, lanjut Nuh, ada beberapa kejadian di mana para guru dan oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan jumlah jam mengajar tersebut. “Banyak guru yang memalsukan jam mengajar 24 jam tersebut. Hal ini kami akui memang pengawasan atas pemenuhan jam mengajar itu juga belum secara ketat dilakukan,” ujar Nuh. Salah satu penyebab belum tercapainya target jam mengajar itu, kata Nuh, juga disebabkan karena guru ikut melakukan demo. Menurut mantan Rektor ITS ini, hal inilah yang terkadang tidak diperhatikan oleh guru. “Mereka lebih memilih ikut demo daripada mengajar.
Kan sayang sekali, waktu mengajar terbuang begitu saja hanya karena mengikuti demo. Nanti ketika belum mencapai target, mereka terkadang menyalahkan pemerintah,” serunya. Nuh mengatakan, pembayaran tunjangan profesi dilakukan setiap tiga bulan sekali dan dibayar pada ujung bulan ketiga merupakan cara yang tepat dan tidak ada solusi lain. Keterlambatan dan lamanya proses pembayaran, tentunya disebabkan karena pemerintah daerah juga harus melakukan pemeriksaan data yang membutuhkan waktu yang lama. “Sehingga, pembayaran tunjangan profesi melalui gaji, tidak bisa dilakukan. Karena pemerintah daerah juga tidak ingin mengambil resiko jika ada kesalahan data jumlah mengajar para guru yang berakibat sanksi pidana,” tukasnya.(cha)