Warga Minta Pabrik Permen di Jatirangga Ditindak Tegas

KOTA BEKASI - Warga di

RW 01 Jatirangga, Jatisampurna Kota Bekasi berharap ada tindakan tegas terkait dampak lingkungan dari pabrik permen PT Natural Food Success ((NFC).

Warga menunggu hasil sidak yang telah dilakukan oleh dua wakil Ketua

DPRD Kota Bekasi melibatkan kecamatan dan kelurahan setempat pada Rabu (7/6/2023). Karena dampak pencemaran tersebut membuat air sumur warga tercemar.

"Sebenarnya keluhan warga itu sudah terjadi setahun lalu, tapi pecah pada 19 Mei 2023 lalu ada beberapa warga yang melaporkan ke RW terkait air sumurnya diduga terkontaminasi dari

Pabrik Permen yang ada disekitar lingkungan RW 01 Jatirangga,"ungkap Saza Ketua RW 01 Jatirangga, Kamis (8/6/2023). Dikatakan bahwa dari laporan warganya tersebut pihak RW langsung melakukan observasi ke beberapa warga yang mengeluhkan terkait pencemaran yang terjadi pada air sumurnya. Ternyata benar, air sumur warga beraroma tak sedap, keruh dan jika kena kulit terasa gatal.

Menurutnya hal lain, jika air sumur warga yang berada di RW 01 terutama yang tidak jauh dari lingkungan pabrik perem tersebut dipakai untuk mengepel lantai maka akan lengket.

"Bahkan ada warga yang mencoba menggali tempat baru sudah setahun lalu, bahkan ada yang 6 bulan dan 8 bulan, tapi terjadi lagi. Artinya pencemaran yang terjadi dilingkungan RW 01 diduga dampak dari pabrik permen itu sendiri telah terjadi cukup lama,"ungkap Saza.

Lebih lanjutnya dikatakan bahwa keberadaan pabrik permen di lingkungan itu sendiri sudah cukup lama lebih dari 20 tahun. Sehingga jelas Saza jika saat ini dirasakan efek pencemaran merupakan hal yang wajar.

"Untuk itu ini harus dibenahi, jika tidak tertangani kede- pan tidak menutup kemungkinan akan berdampak luas sekali,"tandasnya. Sementara itu sebelum

Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Anim Imanuddin menyampaikan bahwa hasil sidak terkait pencemaran telah meminta agar perusahaan pabrik permen tersebut untuk melakukan perbaikan. Begitu pun persoalan izin produksi dari perusahaan PT NFC sudah meminta pihak kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengecekan. Anim tegas mengatakan meminta pihak perusahaan selama dalam proses penelitian terkait izin usaha dan observasi limbah meminta perusahaan untuk menghentikan produksi alias diistirahatkan dulu sampai ada kejelasan terkait perizinan dan dampak lingkungan. "Untuk itu kami sudah meminta Dinas LH untuk melakukan pengecekan di lapangan terkait perizinannya dan dampak lingkungan sekarang terserah LH bagaimana hasilnya kedepan. Tapi saya sudah meminta agar sementara tutup dulu,"ujar Anim. Dia pun mengatakan jika masyarakat kurang puas dari hasil sidak yang telah dilakukan dipersilakan untuk membawa keluhan persoalan lingkungan tersebut ke jalur hukum sesuai aturan berlaku.

"Bahkan informasinya Kapolsek Jatisampurna akan memanggil pihak manajemen perusahaan,"tegasnya. Diketahui bahwa PT. Natural Food Success selama ini memproduksi Permen dan dianggap tidak memiliki komunikasi yang bagus dengan lingkungan dan pemerintahan tingkat kelurahan sampai kecamatan.

Ketika dikonfirmasi, perwakilan perusahaan, Citra yang mengaku sebagai HRD, usai pertemuan dengan anggota dewan yang melakukan sidak enggan memberikan tanggapan, karena masih dalam proses mencari solusi. (amn/bbs)

Disdik Kota Bekasi Sudah Selesaikan Temuan BPK Terkait Lebih Bayar Gaji TKK

KOTA BEKASI -Kelebihan bayar gaji kepada tenaga kerja kontrak (TKK) pada

Dinas Pendidikan Kota Bekasi sudah diselesaikan dengan mengambil kembali kelebihan gaji tersebut.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengklaim telah melakukan pengembalian gaji pegawai ke kas daerah sebagai tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan APBD

2022 Kota Bekasi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, UU Saeful Mikdar mengatakan pengembalian gaji berawal dari konsep hasil pemeriksaan BPK untuk pemeriksaan Tahun Ang - garan 2022 bahwa terdapat kekurangan potong atas ketidakhadiran TKK yang diakibatkan adanya ketidakcocokan data yang diupload dan disampaikan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan yang menjadi dasar dalam penggajian dengan hasil rekam pada aplikasi absensi Pemerintah Kota Bekasi.

Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat melakukan review atas pembayaran gaji pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi dengan hasil bahwa terdapat kekurangan potong atas beban gaji pada Dinas Pendidikan yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara absensi yang disampaikan oleh sekolah dengan hasil finger absen yang ada di sekolah sebesar Rp. 338.034.594,50. Atas dasar hasil review tersebut, Dinas Pendidikan melakukan penagihan untuk dilakukan pengembalian terhadap kelebihan pembayaran tersebut. Adapun hasil penagihan kepada TKK yang kurang potong, disetorkan kembali ke kas daerah melalui Bank Jabar menggunakan format bend 17 untuk selanjutnya dilaporkan ke BPK Perwakilan Jawa Barat. Keterangan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas dugaan pungli dan pemotongan gaji TKK yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Sementara itu terpisah,