METRO BEKASI Program PTSL Terfokus di Jatirangga

Biayanya Hanya

Rp150 Ribu

KOTA BEKASI - Tahun ini fokus program Pendaftaran

Kelanjutan Revitalisasi Pasar Kranji di Tangan BPKP Perwakilan Jabar

KOTA BEKASI - Plt Kepala Dinas Perdagangan dan

Perindustrian (Disperindag) Kota Bekasi Lintong

Dianto Putro menyebut persoalan kelanjutan Revitalisasi Pasar Kranji Baru dalam penanganan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat.

“Mungkin minggu ini tim BPKP Perwakilan Jabar akan turun ke Kota Bekasi untuk mengumpulkan data dan memeriksa semua pihak, termasuk para pedagang akan diperiksa BPKP,”ungkap Lintong kepada KBE kemarin.

Dikatakan Lintong, Pemkot Bekasi hanya menunggu rekomendasi dari BPKP setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk hasil akhirnya seperti apa.

“Kami hanya menunggu, apakah nanti hasil evaluasi BPKP Perwakilan Jabar jatuhnya dilakukan mediasi teknisnya bagaimana atau putus perjanjian kerja sama (PKS) sifatnya Pemkot hanya ikut saja,”tegas Lintong.

Dikonfirmasi apakah jalurnya harus melibatkan BPKP Perwakilan Jabar terkait keputusan revitalisasi, Lintong menegaskan bahwa BPKP Perwakilan Jabar merupakan lembaga negara.

“BPKP Perwakilan Jabar itu adalah lembaga negara keputusan tentu bisa jadi acuan, karena telah melalui aturan mekanisme. Kalo masih layak kerja sama dilanjutkan ya ayo. Begitupun sebaliknya jika BPKP setelah evaluasi mengeluarkan keputusan untuk diputus kerjasama ya monggo,”papar Lintong.

Sementara desakan agar Pemerintah Kota Bekasi segera memutus kerja sama dengan pihak kedua terkait revitalisasi terus disuarakan oleh tokoh pedagang Pasar Kranji Baru Sri Mulyono karena dia beranggapan pihak kedua telah wanprestasi.

“Lebih setahun tidak ada progress revitalisasi pasar kranji. Sementara para pedagang sudah membayar uang sewa kios dan lapak hampir mencapai Rp23 miliar,”ucapnya mengatakan para pedagang yang resmi terdata di RWP dulu berjumlah 987 pedagang. (amn)

Ajak Civil Society Tingkat

Kualitas Demokrasi

KOTA BEKASI - Komis ioner KPU Kota Bekasi Ali Syaifa AS, mengajak civil society untuk bersama meningkatkan kualitas demokrasi menyambut pelaksanaan Pemilu

Serentak 2024 dengan tak mengumbar tudingan, dugaan tanpa data jelas.

"Mari sama-sama me ningkatkan kualitas de mokrasi Pemilu di Indo nesia dengan memberi masukan positif melalui cek balance berkualitas jangan hanya menduga, asumsi lalu diumbar ke publik,"tegas Ali Syaifa menanggapi tuding Pemer satu Pemantau Pemilu (PPP) pada Sabtu (4/2/2023).

Diketahui sebelumnya Ketua Pemersatu Peman tau Pemilu (PPP) Agung menduga KPU kota Bekasi mengutak-atik perubahan Dapil atas dasar pesanan secara praktis yang disampaikan oleh kepentingan elit Parpol besar di wilayahnya.

Agung meminta KPU kota Bekasi Bidang Divisi

Teknis Ali Syaifa untuk fokus dalam tahapan pemilu serentak 2024 jangan liar dalam hal praktek praktis dengan tidak mengutak atik dapil di kecamatan.

Dia menilai alokasi dapil atas sebuah wilayah yang tidak sesuai dengan proporsi jumlah populasi. Populasi sedikit diberikan alokasi kursi yang besar, sementara populasi yang lebih banyak diberikan kursi sedikit.

Hal itu akan menimbulkan pembentukan dapil yang aneh sehingga menjadi dapil kadal yang dalam berbekal dapil aneh mendapatkan kursi sehingga praktek curang terjadi.

Perubahan dapil harus dilandasi sejumlah prinsip melihat kondisi geografis dan demografis yang bermacam-macam.

“Kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan merupakan prinsip-prinsip yang harus dijunjung dalam penyusunan dapil,"cetus agung

Agung meminta kepada anggota KPU kota Bekasi untuk tidak tergoda oleh praktek praktis. meningkat penyelenggara tahun 2018 lalu ada catatan merah dari DKPP.

Dalam putusan Nomor 71-PKE-DKPP/IV/2019, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 4 anggota KPU Kota Bekasi telah diputus bersalah oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (RI) karena dinilai melanggar kode etik. dinyatakan bersalah karena mengakomodir LPPDK Partai Gerindra kubu Ibnu Hajar Tanjung. Sedangkan alasan KPUD menerima LPPDK tersebut, karena ada rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi. Menanggapi hal itu Ali Syaifa tegas mengatakan sebagai bagian dari civil society harus ikut serta dalam meningkatkan kualitas demokrasi di dalam Pemilu, dengan tidak mengumbar tudingan, dugaan, karena semua orang kalo hanya menduga menuding tanpa data valid semua bisa. (amn)

Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di Kota Bekasi, difokuskan hanya di Kelurahan Jatirangga, Jatisampurna dengan target estimasi mencapai 2.323 bidang.

Saat ini ATR/BPN Kota Bekasi mulai melakukan pendataan sekaligus pemasangan patok di beberapa titik bersama dengan program pemasangan satu juta patok program dari Kementerian ATR/BPN.

Kepala Kantor ATR/BPN

Kota Bekasi Amir Sofwan memastikan bahwa biaya pendaftaran program

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di wilayah Jatirangga, Jatisampurna hanya Rp150 ribu.

Biaya tersebut menjadi catatan penting bagi warga Jatirangga, Jatisampurna, yang akan mengurus sertifikat tanah melalui program PTSL untuk tidak mengeluarkan biaya lebih dari ketentuan itu.

"Saya tegaskan biaya PTSL di Jatirangga hanya Rp150 ribu. Jika pemohon membayar lebih dari Rp150 ribu itu diluar tanggung jawab BPN Kota Bekasi.

Tarif itu mengikuti SKB Tiga Menteri,"tegsa Amir Sofwan pada Jumat (3/2/2023) lalu.

Dia pun merinci bahwa kewajiban masyarakat hanya membayar Rp150 ribu digunakan untuk biaya materai, ukur tanah dan pemasangan patok salah satunya. Jadi ingat lanjutnya tidak ada biaya lainnya.

Namun menurutnya jika di sukarela itu suatu kewajaran atas dasar ikhlas dan tidak ada unsur paksaan.

Terkait program PTSL tahun ini di wilayah Kelurahan Jatirangga Amir Sofwan mengaku telah memberi arahan kepada petugas BPN yang ditunjuk dalam program PTSL tidak terlibat masalah menyangkut keuangan.

"Saya sudah ingatkan tidak mau menerima laporan pengurus sertifikat membayar biaya lebih diluar ketentuan atau kesepakatan. Saya ingatkan bahwa petugas program BPN sudah diberi biaya sendiri dari kantor,"paparnya. Dalam rangka melakukan antisipasi Amir Sofwan mengaku telah bekerjasama den- permintaan tambahan biaya diluar ketentuan Rp150 ribu tangkap dan laporkan.

Lebih lanjut disampaikan untuk program PTSL tahun ini di wilayah Jatirangga teknisnya berbeda dengan sebelumnya terkait penentuan bidang. "Kegiatan tahun ini berbeda dengan tahun lalu karena pola pemetaannya bukan bidang per bidang lagi, tapi pemetaan udara mencoba persil dibidang itu langsung pasang patok batas, dengan itu mudah,"ujarnya . Dikonfirmasi apakah akan melibatkan Pokmas seperti sebelumnya Amir Sofwan mengakui masih mempertimbangkan hal tersebut. Karena dia mengaku tidak ingin seperti pada tahun 2022 di Pondok Melati yang begitu massif pemberitaan media terkait program PTSL

Rakernas PKN Rumuskan Berbagai Program Strategis 2023

KOTA BEKASI - Rapat kerja (Raker) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perisai Kebenaran Nasional (PKN) berhasil merumuskan beberapa agenda strategis sebagai program kerja selama tahun 2023.

"Raker PKN 2023 ini bentuk pemantapan program PKN setahun kedepan,"ungkap Dikaios M.S Ketua Umum PKN kepada KBE usai penutupan Raker Sabtu sore (4/2/2023).

Melalui Raker yang telah dilaksanakan kemudian dikumpulkan semua ide dan disahkan sebagai program PKN untuk disepakati bersama sebagai pemantapan.

Raker PKN 2023 di Mahayun Resto sekitaran Vida Bantar Gebang, Kota Bekasi telah selesai digelar selama dua hari yakni Jumat-Sabtu (3-4/2).

Dikatakan bahwa Raker PKN 2023 berhasil merangkum pemantapan program meliputi penegakan hukum, sosial, membantu anak jalanan, yatim dan berdonasi ke penjara-penjara.

Melalui Raker yang dilaksanakan adalah bentuk mawas diri dari PKN sebagai salah satu wadah yang spesial memposisikan diri sebagai Pemerhati Penegakan Hukum. Sehingga pengurus dan seluruh yang tergabung dalam wadah PKN dituntut paham tentang hukum.

"Kami akan terus memberi pencerahan melalui berbagai pembelajaran kepada anggota PKN sendiri tentunya dan masyarakat umum tentang hukum, melalui berbagai media untuk bersosialisasi salah satunya dengan seminar hukum yang telah dilaksanakan melalui Raker 2023 ini,"tegas Bang Rait sapaan akrab pemilik nama lengkap Dikaios Mangapul Sirait.

Melalui seminar hukum yang digelar PKN semua anggota dan pengurus mendapatkan pemahaman. Pemahaman hukum dasar seperti pengantar ilmu hukum sampai materi bedah kasus dan ada juga pembicara karakter. "Tadi dalam seminar saya mengisi topik terkait motivasi dan panggilan untuk tergabung dalam PKN,"tukasnya.

Dalam Raker yang telah dilaksanakan PKN ada diskusi antara pengurus inti seperti pendiri dengan anggota salah satu yang jadi usulan adalah berharap PKN bergerak cepat membuka cabang di daerah.

Para anggota PKN, dalam Raker berharap keberadaan PKN tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di wilayah Jabodetabek, sehingga pengurus dan anggota mendorong agar PKN bisa dirasakan di daerah.

Kesempatan itu Bang Rait, menyampaikan bahwa pembahasan lainnya terkait sumber dana PKN.

Ia menjelaskan bahwa selama ini sumber dana PKN hanya dari hasil jasa hukum melalui subsidi silang. Sehingga melalui Raker selain merumuskan program kerja juga berhasil disepakati bersama kedepan akan ada iuran anggota. "Dari kemarin sudah di pastikan akan dibuat di AD/ART ada iuran anggota tidak wajib. Sekarang akan dibuat himbauan nanti ada namanya anggota dukungan dana operasional untuk PKN sebagai bukti kecintaan yang tak disebutkan namanya," ujarnya. Karena dalam PKN jelas Bang Rait, ada namanya badan Konektivitas, perannya akan mengajak para pengusaha yang cinta tanah air untuk berdonasi atas sebuah pekerjaan yang dilihatkan kepadanya seperti pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan kepada masyarakat yang dilaksanakan PKN itu meliputi gerakan aksi sadar narkoba, miras tawuran anak remaja. Sehingga akan menarik pengusaha yang cinta tanah air.

Dana dari donatur itu semua akan dialokasi untuk kegiatan sosial, tidak ada untuk PKN. Karena untuk operasional kantor seperti ATK dan staf telah ada porsi dari jasa hukum yang dikerjakan dari kegiatan subsidi silang. (amn) diduga Pungli dan lainnya. Diketahui bahwa Program

PTSL ATR/BPN Kota Bekasi pada tahun 2.023 terfokus hanya di kelurahan Jatirangga dengan target estimasi mencapai 2.323 bidang. Selama ini Kelurahan Jatirangga belum pernah tersentuh program PTSL hal itu juga menjadi salah satu syarat. Selain itu Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bekasi Amir Sofwan dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa sertifikasi tanah di Kota Patriot sudah mencapai 91 persen dari total tanah di Kota bekasi. Sisanya hanya sekitaran 8,1 persen lebih yang akan dilakukan pendaftaran lanjutan.

Sementara Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyambut baik program PTSL di Kelurahan Jatirangga den- gan target estimasi 2.023 bidang tanah, harapannya apa yang telah di target 2025 Kota Bekasi sukses bersertifikasi 100 persen.

KOTA BEKASI - Ribuan warga berkumpul di sekitar Klenteng Hok Lay Kiong dan Jalan Ir. H. Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi menyaksikan arak-arakan barongsai dan pertunjukan seni budaya dalam peringatan Cap Go Meh dalam rangka tahun baru Imlek 2574 Kongzili. Meskipun terik matahari pada Minggu Siang 5 Januari 2023 begitu panas tak menyurutkan animo masyarakat menyaksikan pawai yang berangkat dari klenteng Hok Lay Kyong, Jl. Kenari, Margahayu, kecamatan Bekasi Timur. Kirab budaya perayaan Cap Go Meh 2023 dilepas oleh Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Ketua Yayasan Klenteng Hok Lay Kiong, Ronny Hermawan, Dandim 0507/Bekasi, Kolonel Kav Luluk Setyanto. Kapolsek Bekasi Timur Kompol Ridha Poetra Aditya didampingi Wakapolsek AKP Hotman Hutajulu juga nampak hadir.

“Hari ini kita melaksanakan perayaan cap go meh yaitu penutupan tahun baru imlek di kota Bekasi. Ini antusias masyarakat begitu besar, jadi kita lihat sudah ada ribuan orang stanby kesini, jadi sudah seperti pesta rakyat,” ujar Ketua Yayasan Hok Lay Kiong. Perayaan Cap Go Meh merupakan tradisi usai merayakan Imlek 2574/2023. Sempat dilarang pada era orde baru, perayaan Cap Go Meh menjadi hiburan tersendiri yang dinanti masyarakat.

"Alhamdulillah juga sudah menyelesai 91 persen sertifikasi di Kota Bekasi dengan sisa 8,1 persen itu setara dengan 55 ribu dengan bidang tanah dan dikurangi aset tanah milik kota Bekasi, artinya ada kemampuan untuk Pemkot ikut serta mensukseskan sertifikasi lengkap sebagaimana program pusat,"ujarnya.

Dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan bahwa program sertifikat tanah juga menjalankan roda ekonomi masyarakat dengan adanya sertifikat biasanya bisa sekolah di Koppas Kranggan sebagai jaminan untuk modal usaha. (amn)

“Sebetulnya ini ritual yang sudah dilaksanakan ratusan tahun lalu, cuka sempat terhenti pada era Orde Baru. Kemudian sekarang dilanjutkan lagi, jadi ini namanya ritual pawai gotong tepekong, ini nanti digoyanggoyang, bergembira suka cita, intinya mengusir rohroh jahat pengaruh-pengaruh negatif supaya kita Bekasi terbebas dari bencana banjir, gempa bumi, dan lain-lain,” Imbuhnya. Diketahui juga bahwa pada perayaan Cap Go Meh tahun ini dirasakan berbeda, karena sejak pandemik Covid-19 kemarin, segala keramaian dibatasi aturan dari pemerintah.

“Ya memang waktu PPKM pandemi tidak ada perayaan imlek cap go meh selama dua tahun, tahun ini dilaksanakan kembali. Jadi saya liat ini antusias nya begitu luar biasa,” kata Roni menambahkan.

“Hari ini masyarakat yang datang kita ga melihat sukunya apa, golongannya apa, agamanya apa, semua bersatu. Ini perayaan Cap Go Meh bekasi, bukan perayaan khusus Chinese bekasi. Tapi ini perayaan Cap Go Meh kita bersama. Kita meriahkan, kita senangsenang,” ucapnya. Peserta pawai berasal dari unsur budaya 12 shio, kemudian ada kearifan lokal seperti Reog Ponorogo, Ondel ondel, Barongsai, atraksi Drum Band dari Yonif 202/ Tajimalela serta banyak lagi. (amn)

Hari Ini Pendaftaran IKM Dibuka

BEKASI - Pendaftaran Implementasi Kurikulum

Merdeka (IKM) dibuka hari ini. Sekolah bebas dalam menentukan pilihan IKM, yakni Mandiri

Belajar, Mandiri Berubah, maupun Mandiri Berbagi.

Pendaftaran IKM dibuka pada 6 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023. Dengan waktu yang panjang ini, satuan pendidikan dapat menentukan pilihan IKM.

Pengawas SD Gugus I, II, dan IV Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi Supyanto menjelaskan, pendaftaran IKM dapat dilakukan melalui Sekolah Penggerak maupun Platform Merdeka Mengajar (PMM). “IKM ini pendaftarannya bisa melalui Sekolah

Penggerak dan PMM. Melalui PMM ini tidak dibatasi siapa sekolah yang ingin mendaftar,” ujarnya, pekan lalu.

“Dari proses pendaftaran yang dibuka waktunya panjang, sekolah bisa menyesuaikan Kurikulum Merdeka seperti apa yang ingin diterapkan,” katanya.

Dikatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait IKM kepada satuan pendidikan. Melalui sosialisasi yang diberikan, dirinya berharap sekolah bisa lebih siap dalam pendaftaran.

Menurutnya, PMM tak hanya menerima satuan pendidikan yang daftar IKM. Tetapi juga perubahan pilihan IKM.

“Bagi yang belum mendaftar bisa mendaftar, lalu bagi yang sudah tapi ingin berubah kategori IKM juga bisa karena disediakan fitur pendaftaran,” jelasnya.

Dalam pendaftaran, kata dia, terpenting sekolah dapat memastikan bahwa akun belajar.id yang dimiliki aktif. Selanjutnya, kesiapan dari para tenaga pengajarnya.

Sementara, Kepala SDN Jatimekar VI Kota Bekasi

Agam menyampaikan, tahun ini sekolahnya akan melakukan perubahan pilihan IKM.

“Karena kami tahun lalu sudah daftar Mandiri Belajar, sekarang ingin mencoba Mandiri Berubah,” jelasnya.

Menurutnya, dari Mandiri Belajar sekolah sudah cukup banyak belajar tentang penerapan Kurikulum Merdeka. Pihaknya merasa yakin untuk menerapkan Mandiri Berubah.

“Kami belajar dari Mandiri Belajar dan saat ini mencoba untuk Mandiri Berubah. Karena yang terpenting adalah kerjasama tim yang ingin samasama belajar,” ungkapnya.

Ia memastikan bahwa akun belajar.id yang dimiliki telah aktif. Saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu dibukanya pendaftaran.

“Akun belajar.id sudah aktif dan saya sudah memastikan seluruh guru siap untuk melakukan proses pendaftaran,” pungkasnya. (bbs/wyd)