Optimis Masuk 10 Besar Tingkat Nasional

KABUPATEN BEKASI

- Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan memasang target 10 besar nasional untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2022. Sebab Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2021 silam, Pemkab Bekasi mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

"Biasanya ditingkat Nasional kita diranking 60, sekarang ini kita ada di peringkat 30-20 besar. Artinya kalau tahun 2021 kita bisa ranking 20, maka target ranking 10 besar untuk LPPD di tahun 2022 ini bisa kita capai," tegas Dani saat membuka Rapat Koordinasi LPPD Tahun 2022 di Hotel Ayola Lippo Cikarang pada Kamis, 2 Februari 2023.

Untik mencapai target 10 besar nasional, Dani pun telah memerintahkan seluruh perangkat daerah agar dalam penyusunan LPPD harus didukung dengan data yang lengkap dan valid. Selain itu, OPD juga harus lengkapi dan kumpulkan dokumen pendukung penyusunan LPPD Tahun 2022 paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran terakhir.

"Awal Februari ini sudah ada 15 perangkat daerah yang menyerahkan LPPD nya secara lengkap dan sisanya akan kita kejar dalam waktu satu minggu ini," ungkapnya.

Dani pun mengapresiasi para perangkat daerah yang responsif dalam menyusun LPPD 2022. Karena menurut dia, biasanya didaerah lain ketika rakor seperti ini belum ada yang masuk datanya lantaran baru diarahkan.

"Nah dikita sudah ada yang masuk dengan data yang valid," tukas dia. Sementara itu, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Deddy Winarwan mengimbau pemerintah daerah agar menyampaikan LPPD tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun

2014. Kata dia, penginputan indikator berbasis kepada pelaksanaan 32 urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan wajib pilihan, dimana dari 32 urusan tersebut akan dikolaborasikan ke dalam 126 indikator kunci outcam yang akan diinput didalam Sistem Informasi Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (SILPPD).

"Apabila ada penginputan data dari pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan amanah regulasi maka tim daerah yang berasal dari pejabat provinsi akan melakukan pembinaan teknis kepada pemerintah/kota untuk memperbaiki data-data kinerjanya," ucap Deddy.

Ia menilai hasil evaluasi LPPD pemerintah Kabupaten Bekasi sejauh ini telah menunjukan kecenderungan yang baik.

"Tentu Pemkab Bekasi dapat mempertahankan lebih meningkatkan kinerjanya lebih