Kecamatan Jatiasih terdata 16 ODP

Kemendikbud: Pembebasan Skripsi Otoritas Kampus SOROT

JAKARTA- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempersilakan perguruan tinggi untuk membuat kebijakan meniadakan skripsi atau tugas akhir mahasiswa. Kebijakan pembebasan skripsi diserahkan kepada otoritas kampus masingmasing.

“Betul (pembebasan tugas akhir mahasiswa, sepenuhnya otoritas kampus),” kata Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), Nizam.

Begitu pula dengan perpanjangan masa perkuliahan hingga satu semester yang berdampak pada penambahan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Nizam kembali menyerahkan kebijakan itu kepada kampus.

“Asal learning outcome atau capaian pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai,” lanjut Nizam. Nizam menyebut dalam masa darurat virus korona atau coronavirus disease (covid-19) ini, universitas jangan membuat mahasiswa kesulitan. Berbagai keringanan mesti dipertimbangkan.

“Misal, untuk karya tulis akhir tidak harus berupa pengumpulan data primer di lapangan atau laboratorium. Metode dan waktunya bisa beragam dan fleksibel sesuai bimbingan dari dosen pembimbing,” terang Nizam.

Dia juga mempersilakan perguruan tinggi mengatur kembali jadwal dan metode ujian dengan memerhatikan situasi dan kondisi di masing-masing kampus. Beragam metode tidak konvensional bisa dijadikan pilihan.

“Seperti dalam bentuk penugasan, esai, kajian pustaka, analisa data, proyek mandiri, dan lain-lain. Yang penting didasarkan pada learning outcome atau capaian pembelajaran yang diharapkan. Yang tidak boleh dikompromikan adalah kualitas pembelajarannya,” lanjut Nizam. (bbs/mhs)

BELAJAR DARI RUMAH DIPERPANJANG Disdikpora Larang Sekolah Pungut Sumbangan

KARAWANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan O lahraga (Dis dikp ora) kembali memperpanjang kegiatan belajar dari rumah bagi jenjang PAUD, TK, PKBM, LPK, SKB, SD, dan SMP hingga 13 April 2020.

S e b e l u m n y a , j a d w a l belajar dari rumah bagi siswa telah dimulai pada 16-28 Maret. Kemudian ditambah satu pekan dan berakhir pada 5 April kemarin.

P e r p a n j a n g a n m a s a belajar dari rumah yang kedua kalinya ini tertuang dalam surat edaran nomor 800/491/Disdikpora tanggal 2 April 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Karawang.

“ M e m p e r h a t i k a n perkembangan kondis i t e r k i n i p e n y e b a r a n C ov i d - 1 9 d i Ka raw a n g y a n g s u d a h m e ma s u k i zona merah dan berbagai surat edaran mulai dari Mendikbud, Menpan dan RB, Bupati Karawang, serta keputusan Gubernur Jabar, Kadisdik Jabar, dan Bupati Karawang, maka belajar dari rumah diperpanjang,” ujar Kepala Disdikpora, Asep Junaedi, melalui Sekretaris Disdikpora, Cecep Mulyawan, Jumat (3/4).

Selain perpanjangan belajar dari rumah, Cecep menjelaskan, Disdikpora juga fokus pada perl u -

asan jaring pengaman sosial dengan cara mengimbau kepada satuan pen

Cecep Mulyawan

d i d i k a n y a n g d i k e l o l a oleh masyarakat (swasta) untuk memberikan perluasan keringanan dan/ atau pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu/miskin.

K e m u d i a n , d e n g a n m e m p e r t i m b a n g k a n k o n d i s i e k o n o m i y a n g mengalami penur unan akibat dampak pandemi Covid-19, maka semua satuan pendidikan nege r i / s w a s t a d i l a r a n g melakukan penarik a n s u mb a n ga n d a l a m b e n t u k a p a p u n yang bersumber dari peserta didik/orang tua/wali peserta didik.

Selain itu, lanjut Cecep, semua satuan pendidikan untuk TK/RA/PAUD, SD, SMP, SKB dan Pendidikan Kesetaran Program Paket A, Paket B dan C (negeri atau swasta) dilarang memberikan tindakan mengembalikan peseta didik (mengeluarkan peserta didik) yang dikarenakan faktor biaya pendidikan.

“Dalam edaran juga dijelaskan mengenai kegiatan ujian nasional, ujian sekolah, kelulusan, dan kenaikan kelas, kemudian pelaksanaan work from house (WFH) bagi guru, pamong belajar, instruktur, pengawas, penilik, tenaga kependidikan, dan tenaga administrasi/karyawan, serta peningkatan sosialisasi bagi satuan pendidikan sebagai komponen masyarakat yang terdidik tentang pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat,” katanya. (ayi/mhs)

33,5 Juta Siswa Tak Terakses Pendidikan Online

JAKARTA- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ab d u l Fi k r i Fa q i h mendesak pemerintah agar memenuhi kebutuhan pembelajaran pelajar seluruh Indonesia di tengah wabah Covid 19 ini. “ H a n y a s e k i t a r 3 4 , 5 % y a n g bisa mengakses layanan pendidikan online,” kata Fikri di Jakarta, Minggu (5/4). Di tengah wabah Covid 19 ini, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan wabah tersebut.

Politisi PKS ini menilai, kebijakan PSBB sudah tepat dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran virus yang lebih massif.

“Termasuk di institusi pendidikan yang mema n g t e m p at b a nya k orang berkumpul. Sudah tepat jika diliburkan, tetapi harus ada pengganti agar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dapat tetap berjalan,” jelasnya.

Ia menuturkan, dari 514 kota/kabupaten di Indonesia, berdasar data yang diperoleh dari penyedia penyedia edukasi berbasis online pada RDPU dengan Komisi X beberapa hari lalu, terdapat 176 kota/kabupaten yang sudah terakses layanan edutech ini.

“Hanya 34,5% yang terakses, berarti ada 65% lebih daerah yang belum menjangkau materi-materi pembelajaran yang mereka sediakan,” tuturnya.

D e n g a n p e r s e n t a s e tersebut, dari 43,5 juta pelajar s e-Indonesia, hanya s ekitar 10 juta siswa yang mengakses mat e r i p e m b e l aja ra n dari platform online.

“Ada 33,5 juta siswa yang tidak mendapatkan materi pembelajaran,” ujarnya.

“Pemerintah perlu melakukan terobosan dalam waktu singkat dan cepat supaya mereka terselamatkan,” tambahnya. Meski UN sudah dit i a d a k a n d a n d i ga nt i dengan nilai atau akumulasi nilai semester sebelumnya, Fikri menilai semua pihak harus b e k e r j a s a m a d a l a m penanganan Covid 19 dengan mengupayakan seluruh pelajar dapat m e m p e r o l e h h a k n y a di bidang pendidikan meski tetap di rumah saja. (bbs/mhs)

PON Papua Harus Ditunda!

JAKARTA- Gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Papua diusulkan ditunda. Usulan itu disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR Fraksi PPP, Illiza Sa’aduddin Djamal. Illiza menilai PON 2020 bisa tidak berjalan maksimal karena persiapan atlet sekarang terhenti.

Ia juga menganggap penundaan harus dilakukan mengingat pand e m i COVID-19 y a n g sudah menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia.

“PON adalah puncak prestasi atlet di tingkat nasional. Untuk mencapai puncak prestasi diperlukan persiapan yang detail dan program yang matang,” katanya dalam keterangan yang diterima awak media. “Saat ini persiapan atlet diseluruh daerah juga terhenti, maka apabila PON 2020 kita laksanakan, sasaran tidak akan tercapai dengan baik.”

Dalam keadaan seperti ini Illiza ingin imbauan pemer

intah untuk tidak mengadakan acara yang menghadirkan banyak orang untuk terus dilaksanakan.

Salah satu acara yang bisa menghadirkan banyak orang itu adalah PON yang 2020 kendati rencananya baru akan digelar di Papua pada bulan Oktober-November mendatang. Tak lupa dia juga merujuk pada gelaran event internasional lainnya yang lebih dulu ditunda seperti Olimpiade 2020, Euro 2020, bulu tangkis, tenis, balapan MotoGP, dan lain-lainnya.

“Semua event besar olahraga dunia juga telah dipastikan ditunda,” terangnya. Dengan adanya pe- nundaan, fokus pemerintah, atlet, dan asosiasi olahraga bisa fokus d a l a m m e l a w a n pan- d e m i COVID-19. “Penundaan ini juga perlu dilakukan agar anggaran yang sebelumnya akan dipergunakan untuk PON 2020 juga bisa dialihkan pada upaya melawan pandemi COVID-19,” tutup Illiza. (bbs/mhs)

UN Diganti Jadi Penilaian Kompetensi

JAKARTA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makari mengatakan, ke depan Ujian Nasional (UN) bakal diganti dengan penilaian kompetensi minimum sesuai standar Program for International Student Assessment ( PISA).

Sehingga nantinya, evaluasi belajar siswa tak lagi berupa UN yang hanya mengerjakan soal-soal yang mencakup keseluruhan masa pendidikan siswa di sekolah. Hal itu d i s a m p a i k a n N a d i e m usai rapat bersama Presiden Joko Widodo tentang strategi Indonesia meningkatkan peringkat PISA melalui sambungan konferensi video, Jumat (3/4). “Pertama adalah mengubah standar penilaian sendiri yang kita lakukan UN jadi asesmen (penilaian) kompentensi minimum yang terinspirasi PISA dan soal-soalnya pun melekat dengan PISA ,” kata Nadiem.

Namun, ia menambahk a n , p e m e r i n t a h a k a n memodifikasi soal-soal yang sesuai standar PISA tersebut. Sebabnya, soalsoal standar PISA hanya diperuntukkan bagi anak usia 15 tahun.

Dari soal-soal berstandar PISA itu, Kemendikbud akan membuat turunannya agar bisa dikerjakan oleh siswa SD dan SMP. “Jadi ada setiap jenjang mengikuti standar internasional, yaitu PISA dalam pemetaan pendidikan. Karena UN standarnya lokal, tapi asesmen pendidikan kita internasional,” ujar Nadiem.

“Yang dites bukan hanya kognitif saja tapi juga karakter dan pernyataan hal lain yang berhubungan dengan norma, kesehatan mental, kesehatan moral, dan kesehatan anak-anak di masing-masing sekolah. Kita mengubah standar penilaian (menjadi) global yaitu PISA,” lanjut Nadiem. (bbs/mhs)

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG CIKAMPEK Jl. A Yani No. 16 Cikampek 41373 Telp. (0264) 312200,316069 Fax. 316743

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cikampek akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta terhadap :

HOKIH WIJAYA 1.1. Sebidang tanah beserta bangunan sesuai SHM No. 923/Cilamayadan SHM 817/Cilamaya atas nama Hokih Wijaya, terletak di kelurahan cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Luas tanah 427 m2. ( Harga limit Rp 320.000.000,- Uang Jaminan Rp 128.000.000,-

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN LELANG

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut :

Hari /tanggal Pukul Tempat Lelang : Senin, 13 April 2020 : 10:00 WIB ( Waktu Server) : KPKNL PURWAKARTA Jl. Siliwangi No.9 Purwakarta

SYARAT-SYARAT LELANG :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang menggunakan Aplikasi Lelang Internet (ALI) pada alamat domain HTTPS://WWW.LELANGDJKN.KEMENKEU.GO.ID/ Tata cara selengkapnya dapat dilihat pada menu ”Prosedur Lelang” dan ”Syarat dan Ketentuan” pada domain tersebut.

2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada HTTPS://WWW.LELANGDJKN.KEMENKEU.GO.ID/ dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut jika peserta tidak ditunjuk selaku pemenang lelang).

3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sebesar tersebut diatas dan harus sudah efektif diterima KPKNL Purwakarta paling lambat tanggal 12 April Pukul 24:00 WIB

4. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang akan dilelang.

5. Penawaran lelang menggunakan token yang akan dikirim secara otomatis dari alamat domain tersebut ke alamat email masing-masing peserta lelang setelah menyetorkan uang jaminan lelang dinyatakan sah dan peserta lelang tidak termasuk dalam daftar hitam / black list.

6. Penawaran harga lelang dilakukan melalui ALI sejak pengumuman ini terbit s/d hari Selasa tanggal 13 April 2020 pukul 10.00 Waktu Server.

7. Peserta lelang diwajibkan mengajukan penawaran minimal sesuai dengan harga limit, jika tidak mengajukan penawaran akan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang diwilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Barat.

8. Peserta diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.

9. Objek lelang dalam kodisi apa adanya ”as is” dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada pada aset tersebut berikut permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari, peserta lelang dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas objyek lelang yang dibeli

10. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wan prestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, pemenang lelang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia dan uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.