METRO BEKASI

SENIN, 20 MARET 2023

Buta Politik Ancam Kualitas

Pemilu dan Pilkada, KPU Kota

Bekasi Gencarkan Edukasi

KOTA BEKASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kota Bekasi gencar melakukan Sosialisasi Perubahan

Dapil Pemilu 2024 di sejumlah kalangan meliputi Ormas untuk mendorong masyarakat Kota Bekasi agar tidak buta politik dan tidak apatis dengan politik. Ikhtiar ini dilakukan agar partisipasi masyarakat meningkat di Pemilu 2024, karena tanpa partisipasi masyarakat maka Pemilu serentak 2024 tak maksimal.

"Tidak bisa bayangkan nanti anggota dewan dan pemimpin yang terpilih kurang legitimasinya jika sedikit partisipasi warga Kota Bekasi yang memberikan suaranya pada Pemilu 2024," ujar Pedro

Purnama Kalangi Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi

Perencanaan dan Data, kemarin.

Dikatakan bahwa buta politik bisa dipahami dengan buta banget tentang politik. Kedua, tidak respect-nya masyarakat atas kinerja wakil rakyat yang telah diberikan amanah selama 5 tahun untuk mengurus masyarakat Kota Bekasi.

Menurutnya event pemilu ini adalah event evaluasi kinerja. Ia mencontohkan seperti halnya di corporate atau perusahaan yang dalam waktu 5 tahun sekali bahkan ada yang 1 tahun sekali dilakukan evaluasi Rapat Umum Pemegang Saham.

"Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah pemilik saham sesungguhnya negara maupun daerah. Jadi negara atau daerah tersebut kitalah yang menentukan pemimpin dan wakil rakyat kita. Kalau mereka bekerja dengan baik menjalankan komitmen dengan janji-janjinya kita akan pilih lagi tentunya, tetapi untuk beberapa kepala daerah yang mungkin tidak menjalankan komitmen janji politiknya kita serahkan ke masyarakat apakah akan dipilih lagi atau tidak," tegasnya.

Pada dasarnya, lanjut Pedro, pemilik kekuasaan atau kedaulatan tertinggi adalah masyarakat, dan masyarakat harus memahami hal ini karena masyarakat yang bisa menentukan siapa yang bisa menjadi pemimpin ataupun wakil rakyatnya.

Lalu bagaimana dengan fenomena atau budaya politik transaksional?

Secara aturan transaksional ataupun money politic memang tidak boleh dilakukan tapi prakteknya di lapangan masih saja sering terjadi dan ini sekaligus bentuk kritik juga kepada masyarakat, katanya.

"Jadi masyarakat yang menginginkan wakil rakyatnya amanah juga bisa ikut menahan diri terlibat dalam money politic karena sudah bisa dipastikan nanti dari hasil pemimpin atau wakil rakyat dengan money politic pasti mereka tidak akan fokus. Fokus mereka adalah bagaimana mengembalikan uang yang sudah mereka keluarkan untuk bisa terpilih dan masyarakat tentu akan dirugikan," imbuhnya.

Oleh karenanya masyarakat harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan pilihan berdasarkan money politic

Apakah itu artinya masyarakat hari ini masih bisa dijebak dengan praktek praktek money politic?

"Kita kembalikan ke masyarakat ya. Kalau saya punya keyakinan masyarakat Kota Bekasi adalah masyarakat yang rasional (well informed and well educated) terbukti dalam beberapa kali event Pemilu pilihan pilihan mereka sangat beragam, jika memang partai politik ini tidak menjalankan komitmennya tidak akan dipilih lagi," terangnya.

Menurut saya, ini harus terus dilembagakan apapun partai politik yang akan mereka pilih harus didasarkan pada kinerja mereka 5 tahun terakhir ini.

Dan sanksi sosialnya bagi partai politik tersebut di bilik Tempat Pemilihan Suara (TPS) apakah dipilih lagi atau tidak karena tidak ada sanksi yang lebih besar dari partai politik selain tidak dipilih KPU Kota Bekasi terus melakukan edukasi baik bagi pemilih pemula, pelajar SMA hingga Akademisi dan KPU sebagai penyelenggara mengembalikan lagi ke masyarakat seperti apa sosok pemimpin atau wakil rakyat yang akan mereka pilih. (amn)