Job Fair 2023, Pencaker Mengular di Stadion PCB Kota Bekasi

KOTA BEKASI – Ribuan pencari kerja (Pencaker) memadati job fair 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas

Tenaga Kerja Kota Bekasi di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kamis (16/3/2023).

Antrian para pencari kerja (pencaker) mengular hingga pintu masuk tribun timur. Petugas juga melakukan pemeriksaan kepada para pencaker sebelum masuk area Job Fair 2023.

Kepala Dinas Tenaga

Kerja Kota Bekasi Ika Indahyarti bahwa Jobfair 2023 ini dalam rangka HUT Kota Bekasi ke-26, dan berlangsung hingga pukul 16:00 wib.

“Peserta yang telah mendaftar melalui online ada 7.500 orang, dan perusahaan yang bergabung ada 34 perusahaan jabodetabek. Dengan potensi lowongan yang bisa dilamar oleh peserta ada 3.749, sementara jabatannya ada 151,” ungkapnya.

Para pelamar baik dari

Kota Bekasi dan sekitarnya memenuhi area Job Fair 2023. Namun, banyak juga para pencari kerja yang be- dan Jakarta. “Kami pastinya pemkot bekasi memprioritaskan warga Kota Bekasi namun masih ada juga warga di luar kota bekasi datang sebagai pencaker itu tetap kita terima,” imbuhnya. Dikatakan Ika bahwa untuk angka pengangguran di Kota Bekasi pada tahun 2021 mencapai 10,8 persen dari tolak penduduk Kota Bekasi yang mencapai 2,7 juta jiwa. Sementara, tahun 2022 sudah mulai menurun menjadi 8,81 persen. tersebut juga masih tinggi karena saya rasa masih ada angka pengangguran yang tidak tercatat di Kota Bekasi,” ungkapnya. “Upaya yang dilakukan pemkot bekasi untuk menangani ini adalah mengadakan pelatihanpelatihan, kedua membuka pelaksanaan jobfair” kata Ika menambahkan. Salah satu calon peserta Job Fair, Fitrian Eka (30) menuturkan bahwa dirinya masih menunggu antrian untuk masuk ke area validasi melalui barcode yang

“Saya belum masuk sih, soalnya liat rame banget antrinya, mudah-mudahan nanti agak sepi,” kata Fitri “Kalau bisa lebih banyak lagi biar kita bisa milih atau masukin lebih banyak lamaran lagi,” imbuhnya. Hal senada disampaikan Franki (25), yang datang dari Cikarang Kabupaten Bekasi. Ia mengetahui Job Fair itu melalui media sosial.

“Saya dapat infonya dari WhatsApp grup teman kampus, tadi saya sudah masukin satu lamaran sih,” ungkapnya. (amn)

Pungutan Rp30 Juta dari PDH, Plt Wali Kota : Bentuknya Adalah Pilihan

oknum di Pemkot Bekasi tapi dibayarkan untuk ONH.

Tarikan tambahan Rp30 juta itu pun berdasarkan kesepakatan antara panitia juta. Anggaran itu jelas Mas Tri sapaan akrabnya karena pengalaman sebelumnya Kota Bekasi hanya mendapat satu kouta PDH.

"Intinya dari 8 PDH satu yang mundur kan masih banyak cadangan. Ini bentuknya pilihan pemerintah hanya memberikan kesempatan. Harusnya buat orang yang diberikan kesempatan bersyukur, " pungkasnya.

Namun, setelah melalui komunikasi dengan baik dengan Kemenag Jabar akhirnya Kota Bekasi mendapat jatah 8. Dan tahun ini ONH dibayarkan sebesar Rp80 juta sehingga totalnya untuk 8 orang totalnya menjadi Rp720 juta.

" paparnya. Namun kemudian jelasnya dari 8 PDH asal Kota Bekasi yang dinyatakan lolos seleksi satu yang mengundur diri. "Perlu saya tegaskan bahwa tidak ada kewajiban daerah menyediakan dana tersebut. Ini juga bisa dilihat dari beberapa daerah tidak menganggarkan, " tegasnya mengatakan jadi pungutan yang dilakukan itu bukan untuk si

Sebelumnya rencana Pemerintah Kota Bekasi mengutip uang sebesar Rp30 juta dari delapan Petugas Haji Daerah (PDH), disebut masuk kategori pungutan liar alias pungli atau juga penyalahgunaan keuangan. “Apapun namanya, itu adalah pungli. Kenapa petugas yang membantu penyelenggaraan haji kok malah dimintai biaya.

Kalau Pemkot ga sanggup bayar ya jangan berangkat kan petugas,” tegas Bambang.

Dikatakannya, sesuai kuota haji maka Kota Bekasi dapat jatah enam orang PHD. “Nah, kenapa harus jadi delapan orang. Berarti kan Pemkot Bekasi sanggup mengirimnya. Artinya ya harus dikirim, tapi jangan dimintai duit dari para anggota PHD. Ini akan jadi temuan lho nantinya. Jangan main-main dalam menggunakan anggaran (APBD Kota Bekasi), bisa bahaya,” lanjut Bambang. Karenanya, Bambang meminta jika memang kuotanya enam orang ya cukup enam yang diberangkatkan. Dengan anggaran sebesar Rp80 juta per anggota PHD, maka hanya anggaran sebesar itu yang bisa dikeluarkan. “Tidak ada boleh tambahan dari anggota lainnya, apalagi saya dengar mereka yang enam orang diminta juga Rp10 juta per orang karena ongkos haji mencapai Rp90 juta. Ini tidak boleh, saya akan kawal enam atau delapan anggota PHD Kota Bekasi ini. Bagaimanapun mereka tetap menjadi tanggung jawab pemkot. Ingat, jangan sampai terkena Undang Undang Tipikor Pasal 11 dan 12,” tegas Bambang. (amn)

Mulai H-3 THM Diimbau Tak Beroperasi

KOTA BEKASI - Memasuki bulan suci Ramadhan 1444

H/2023 Pemerintah Kota Bekasi segera mengeluarkan instruksi penutupan bagi tempat hiburan malam (THM). Intruksi itu akan dimulai pada H-3 puasa Ramadhan.

Pelaku usaha Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Bekasi diminta mentaati aturan yang sudah ditetapkan yakni dilarang menjalankan aktivitas usahanya selama Ramadan. Memastikan informasi itu tersampaikan, Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Kota Bekasi mengumpulkan pengusaha tempat hi- buran hari ini, Kamis (16/3).

"Hari ini kita undang seluruh pelaku usaha THM di Kota Bekasi untuk diberi sosialisasi jam operasional tempat hiburan selama bulan Ramadan," ungkap Abi Hurairah Kepala Disparbud Kota Bekasi, Abi Hurairah. Dikatakan bahwa pemberitahuan jam operasional tempat hiburan akan disampaikan lewat surat edaran secara langsung. Selama bulan Ramadan nanti, tempat hiburan diminta untuk tidak beroperasi mulai dari H-3 ramadan. Hal ini juga ditujukan untuk menghormati masyarakat yang melak- sanakan ibadah puasa.

“Mulai dari H-3 sebelum puasa dan H+3 setelah lebaran,” tambahnya. Dia berharap seluruh pengusaha tempat hiburan mentaati jam operasional yang berlaku selama Ramadan. Pengawasan dilakukan oleh petugas dari Disparbud Kota Bekasi. Sementara itu, jika didapati tempat hiburan yang melanggar maklumat, penindakan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Bekasi. Diketahui sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi juga telah mengeluarkan maklumat nomor Ket-009/DP-K.XII. XV/II/2023. Dalam maklumat tersebut, para pengelola dan pengusaha tempat hiburan untuk menutup aktivitas usahanya selama Ramadan. MUI juga menghimbau kepada para pengelola dan pengusaha tempat hiburan malam untuk menutup aktivitas usahanya selama bulan Ramadan. Salah satu poin dalam maklumat menghimbau pula pemilik warung makanan dan minum di Kota Bekasi untuk mengatur dan memodifikasi tempat usahanya selama bulan Ramadan. (amn)

GEAS Regional Karawang Digelar

Mei 2023

KARAWANG - Turnamen sepak bola GEAS Indonesia kembali akan dihelat di Kabupaten Karawang. Dua tiket ke tingkat nasional akan diperebutkan dalam kompetisi yang dijadwalkan bergulir pada Mei 2023.

Ketua GEAS Indonesia Regional Karawang, Demang E Suherman mengatakan, GEAS Regional Karawang akan mempertandingkan dua kategori usia, yaitu kelahiran 2013 (10 tahun) dan 2011 (12 tahun).

“Tahun ini kompetisi

GEAS Indonesia Regional Karawang akan kembali digelar di Lapang Sepak Bola Telagamas Bimantara, Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023,” ujar Demang, kepada KBE, Kamis (16/3).

Demang menjelaskan, kategori usia 10 dan 12 tahun menyediakan kuota masing-masing 24 tim peserta. Pendafta - ran peserta telah dibuka mulai tanggal 1 Maret dan akan ditutup pada 18 Mei 2023. “Saat ini kuota masih tersedia. Jadi bagi SSB atau akademi sepak bola yang ingin mengikuti turnamen masih bisa mendaftarkan timnya,” ucapnya. Demang menyampaikan, selain uang pembinaan dan trofi, tim peserta akan memperebutkan satu tiket nasional pada masingmasing kategori usia. “Pada akhir kompetisi, tim juara satu, dua dan tiga bersama setiap kategori usia berhak mendapatkan trofi dan uang pembinaan. Khusus untuk tim juara satu, akan mendapatkan hadiah tambahan yaitu tiket ke tingkat nasional yang akan digelar di Jakarta pada September 2023,” jelasnya. “Selain tim juara satu, tiket nasional juga akan diberikan untuk tim penyelenggara yaitu SSB Bimantara,” tambahnya. Demang berharap, dalam pelaksanaan nanti banyak SSB atau akademi sepak bola asal Karawang yang terlibat. Pasalnya, GEAS bisa dijadikan ajang pembinaan pemain seka - ligus evaluasi, terlebih pesertanya tak dibatasi bisa berasal dari kota/ kabupaten lainnya di luar

Karawang. “Semoga kompetisi GEAS nanti bisa berjalan lancar dan banyak bermunculan pemain-pemain berkualitas yang bisa memajukan persepakbolaan Indonesia. Kami ucapkan terima

ISTIMEWA dan Askab PSSI Karawang yang selalu memberikan dukungannya,” katanya. (ayi)

Melawan Kebijakan Irasional dan Otoriter dalam Dunia Pendidikan

BELAKANGAN ini santer

dibicarakan oleh berbagai kalangan baik kalangan yang ada di tongkrongan warung kopi, tongkrongan para pelajar dan mahasiswa, tongkrongan para ibu-ibu rumah tangga, tongkrongan para praktisi pendidikan, maupun tongkrongan para elit politik dalam hal ini yang mempunyai hak dan wewenang untuk membuat suatu kebijakan. Para kalangan ini saling menyoroti terkait kebijakan dan peraturan yang dibuat serta dikeluarkan oleh

Gubernur Nusa Tenggara

Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat yang membuat suatu aturan dan kebijakan baru dalam dunia pendidikan yang ada di daerahnya. Di mana politisi Partai Nasdem tersebut membuat suatu kebijakan yakni siswa SMA/SMK sederajat harus berangkat ke sekolah pukul 05.00 WITA.

Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tetapi dalam hal ini massa yang kurang setuju dan cenderung melawan kebijakan tersebut menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan Gubernur NTT tersebut tidak berlandaskan atau tidak berpijak terhadap penelitian keilmiahan dan cenderung ngawur dalam membuat sebuah keputusan. Bagaimana tidak, gubernur membuat kebijakan di mana ia memerintahkan para siswa masuk sekolah pukul 5 pagi dengan alasan bahwa sang gubernur ingin melatih dan membentuk karakter siswa/i SMA/SMK serta melatih etos kerja yang ada di Nusa Tenggara Timur. Niat awal yang diinginkan oleh gubernur sebenarnya baik karena ingin melatih karakter siswa agar lebih disiplin dan bisa bertanggung jawab. Akan tetapi niat awal yang baik tersebut tidak didukung oleh berbagai hal yang membuat niat tersebut menjadi salah kaprah dalam bertindak. Begitu banyak aspek yang membuat keputusan gubernur tersebut sangat layak untuk dikritisi sekaligus dilawan. Dari kebijakan tersebut kita bisa menilai dari sisi psikologisnya terlebih dahulu. Dampak dari kebijakan tersebut sangat me- mungkinkan menghasilkan efek yang buruk bagi siswa itu sendiri.

Kebijakan berangkat ke sekolah pukul 5 pagi dapat berdampak terhadap kondisi fisik, emosi, dan kognitif para siswa.

Jika dilihat dalam segi kondisi fisik, kebijakan tersebut dapat memengaruhi kualitas tidur para siswa sehingga dapat memengaruhi kondisi fisiknya.

Di sisi lain, penambahan jam sekolah juga berakibat terhadap siswa yang nantinya menjadi kelelahan akut terhadap anak yang bisa menurunkan imunitas tubuh sehingga sangat rentan terhadap penyakit serta belajar menjadi tidak fokus.

Dikutip dari tempo.co, kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi juga memiliki dampak terhadap segi emosi anak. Di mana mereka harus bangun lebih pagi dari biasanya yang hal tersebut justru tidak mudah.

Juga dengan orang tua yang bisa sewaktu-waktu tersulut emosinya ketika melihat sang anak belum siap untuk berangkat ke sekolah. Terdapat lingkaran persoalan emosi negatif dalam

Oleh: Galih Juang Lakono kondisi seperti itu. Belajar di sekolah yang seharusnya diawali dengan emosi positif yang penuh akan harapan dan motivasi, malah menjadi emosi yang negatif yang penuh ketakutan dan kekhawatiran.

Jikalau hal ini berlangsung begitu lama muncul kekhawatiran yang nantinya ditakutkan para siswa ini hilang motivasinya untuk belajar di sekolah. Guru pun juga begitu lama-lama akan merasa capek dan hilang motivasinya untuk memberikan pengajaran terhadap siswanya. Sehingga hak-hak mendapatkan pengajaran yang baik bagi para siswa kurang terpenuhi karena kondisi dan keadaan tersebut.

Dalam segi kognitif kebijakan tersebut juga memberi dampak yang buruk. Di mana kebijakan berangkat sekolah lebih pagi dapat memengaruhi aspek kognitif pada anak dikarenakan dalam hal ini otak manusia itu akan berfungsi secara optimal apabila kondisi badan dalam keadaan sehat dan bahagia. Apabila siswa dalam belajar otaknya tidak dalam kondisi yang optimal dalam hal ini sehat dan bahagia, maka akan terjadi suatu degradasi terhadap kualitas literasi dan numerasi serta dalam pengambilan suatu keputusan akibat dikeluarkannya kebijakan tersebut. Dalam faktor lainnya, misalkan dalam segi keamanan. Berangkat sekolah pukul 5 pagi juga rentan terhadap keamanan para siswa itu sendiri. Di mana langit yang masih gelap dan sang surya belum menampakkan sinarnya berdampak pada segi keamanan siswa saat hendak berangkat menuju sekolah. Karena kondisi yang masih gelap sangat beresiko terhadap siswa, yang ditakutkan nanti ketika siswa menuju ke sekolah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya pembegalan atau tindakan kejahatan lainnya. Dalam segi fasilitas umum dan transportasi juga dinilai kurang memadai dan kurang menopang kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Viktor. Di mana pada jam tersebut transportasi umum belum beroperasi sehingga sangat menyulitkan para siswa yang berangkat ke sekolah naik transportasi umum dan jarak tempuh dari rumah ke sekolah cukup jauh. Kebijakan ini dikeluarkan juga tidak melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, utamanya para pelajar itu sendiri yang menerima konsekuensi dari adanya kebijakan tersebut. Di mana seharusnya para pelajar tersebut juga mendapatkan hak belajarnya secara merdeka sesuai dengan arahan pemerintah saat ini bahwa belajar itu harus merdeka dan merdeka untuk belajar. (*)