DPRD Bekasi Kebelet Ganti Pj Bupati Asyik, Awal Ramadan Honor MarbotGuru

Bekasi BN Holik Qodratullah mengakui, telah mengirim surat ke Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengusulkan tiga nama menjadi Pj Bupati Bekasi mengganti Dani Ramdan yang masa tugasnya akan berakhir pada bulan Mei 2023. DPRD Kabupaten

Bekasi mengusulkan, tiga nama yang dinilai pantas dipilih Kemendagri menjadi Pj Bupati pengganti Dani

“Bukan mengganti sekarang. Beliau itu berakhir bulan Mei pas satu tahun. Kalau Kemendagri mencari pilihan lain kami harapkan jangan jauh dari tiga orang itu,” Ketua DPRD Bekasi, BN Holik.

Ramdan. “Pergantian itu untuk nanti persiapan beliau yang berakhir bulan Mei. Artinya, Kemendagri supaya punya pilihan selain dari Dani Ramdan,” kata BN Holik Quadratullah, Kamis (16/3).

BN Holik memastikan, usulan ini bukan untuk mengganti Dani Ramdan yang masih bertugas menjadi Pj Bupati Bekasi. BN Holik menilai, selama ini Dani Ramdan sudah melakukan yang terbaik untuk Kabupaten Bekasi. “Bukan mengganti seka -

Ngaji di Karawang Cair

KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Kesra Setda akan menyalurkan bantuan Honor Daerah atau yang lebih familiar dengan nama Honda kepada 18.893 penerima dengan total mencapai Rp 25 milliar. Pemberian honda terhadap pemangku agama merupakan bentuk kehadiran pemkab terhadap pemerhati agama, meliputi guru ngaji, amil, marbot, guru madrasah, TPQ dan guru DTA. Pendistribusian sendiri akan dilakukan langsung dengan datang ke 309 Desa/Kelurahan di 30 Kecamatan di Karawang selama 10 hari dimulai dari tanggal 27 Maret - 06 April 2023. Subkoordinator Kesra Setda Karawang Ahmad Nurjaya mengatakan, distribusi akan mulai dilaksanakan di mulai perdana kecamatan Tirtajaya, Pakisjaya, Batujaya serta yang terakhir di Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur dan Klari.

DPRD Bekasi Kebelet....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES rang. Beliau itu berakhir bulan Mei pas satu tahun. Kalau Kemendagri mencari pilihan lain kami harapkan jangan jauh dari tiga orang itu,” kata BN Holik.

BN Holik menuturkan, tiga orang yang DPRD Kabupaten Bekasi usulkan menjadi Pj Bupati itu di antaranya Kepala Dinas

Perhubungan Kabupaten

Bekasi Yana Suyatna, Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Rahmat

Atong, serta Kepala Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Barat Koswara. Tiga orang ini menurut dia pantas mimpin Kabupaten Bekasi.

BN Holik menyampaikan, alasan dia mengusulkan nama Yana Suyatna karena dia memiliki prestasi. Prestasi apa, BN Holik tidak menjelaskan.

“Pak Yana karena orang yang berprestasi. Usulan ini sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang berprestasi. Artinya semua baik kami memilih yang terbaik,” katanya

Sementara alasan mengusual nama Rahmat Atong, karena menurut BN Holik, dia (Atong) merupakan asli orang Bekasi. Atong menurut dia tahun betul semua masalah di Kabupaten Bekasi.

“Kalau nomor dua itu implementasi Pak Rahmat

Atong bocah Bekasi yang cukup mewakili karakter dan sikapnya menjiwa dan tahu benar tentang Kebekasian. Makanya diusulkan nomor dua,” katanya.

BN Holik mengatakan, kenapa DPRD Kota Bekasi mengusulkan Kepala Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa

Barat Koswara menjadi usulan nama yang ketiga, karena Koswara dapat mewakili kepentingan Kabupaten

Bekasi di tingkat Provinsi.

Apalagi Koswara tinggal lama di daerah Bekasi sehingga tahu budaya Bekasi. “Diharapkan kepentingan Jawa Barat terakomodir oleh Pak Ade Koswara. Kenapa beliau? Karena letak geografis rumahnya tinggal di Kota Bekasi artinya sangat dekat dengan Kabupaten

Bekasi beliau tahu juga budaya kebekasiaah,” katanya.

BN Holik memastikan usulan tiga nama ini sudah diketahui Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan. “Usulan ini enjoy karena beliau tahu,” katanya.

Merespons informasi itu, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, mengaku belum mendengar kabar tersebut secara langsung. Namun, ia berjanji akan menelusuri kebenaran kabar tersebut. “Saya baru dengar, nanti saya telusuri dulu. Nanti saya kabari,” ucapnya. Dalam surat tersebut, DPRD Kabupaten Bekasi mengusulkan tiga nama calon pengganti Dani Ramdan. Yaitu Yana Suyatna yang merupakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, serta Koswara yang merupakan Kepala Dishub Jawa Barat. Menanggapi surat tersebut, Rahmat Atong mengaku tak mengetahui dirinya diusulkan DPRD Kabupaten Bekasi sebagai calon Pj Bupati Bekasi.

“Yang mengusulkan siapa? Kan dewan, pernah diajak ngobrol enggak? Enggak pernah diajak ngobrol. Intinya pengusulan dewan sendiri juga kita harus tahu pertimbangannya,” kata Atong kepada awak media.

“Dasarnya Rahmat Atong tuh (dipilih) kenapa? Diusulkan karena apa? Kalau yang saya dapat informasinya dari staf saya mah isu pengusulan itu dari rapat pimpinan, di situ ada nama saya tercantum dalam pengusulan penjabat bupati selanjutnya,” imbuhnya. Terpisah, Pj Bupati Bekasi

Dani Ramdan mengaku telah mengonfirmasi infomasi tersebut kepada dua kepala dinas yang diusulkan. Hasil konfirmasi, kedua Kadis mengaku tak mengetahui telah diusulkan oleh DPRD menjadi Pj Bupati Bekasi. “Setelah saya konfirmasi mereka tidak tahu-menahu dengan pengusulan itu, karena katanya mereka tidak dikonfirmasi kembali ke orang yang bersangkutan. Itu mah hak dewan, saya tidak ikut campur,” paparnya. “Kalau terkait (status) ASNnya dua-duanya sudah saya panggil dan tanya ke mereka, apakah ada upaya politik. Karena jika ada upaya politik kan salah. Saya hanya ingatkan ini ranahnya politik, ASN tidak boleh berpolitik, kalau memang berminat ingin jadi Pj, ya silakan ditempuh, nanti saya sampaikan ke Gubernur,” tandasnya. Uniknya, permintaan tersebut dilakukan hanya melalui rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi pada 7 Februari 2023, tanpa didahului surat permintaan pergantian dari Kemendagri maupun Pemerintah Provinsi Jabar. Namun, usulan penggantian Pj Bupati Bekasi tidak

Jalan Pantura Klari...

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES terdapat garukan jalan yang dilakukan di sejumlah titik. Terlihat kondisi jalan yang tidak rata membuat pengendara menurunkan kecepatannya. Tak jarang mereka menurunkan kedua kaki agar motor tetap stabil dan tidak terjatuh.

Material aspal bekas garukan juga menyebabkan jalan berdebu dan membuat pengendara kerap mengibas-ngibas area muka akibat debu yang beterbangan.

“Ya bahaya banget, kalau bawa motor gak konsentrasi bisa aja jatuh, soalnya kendaraan jadi goyang-goyang gak stabil,” ujar Kiki (30), didahului surat permintaan pergantian dari Kemendagri maupun Pemprov Jabar.

Melainkan hanya melalui rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi pada 7 Februari 2023.

Merespons informasi itu, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, mengaku belum mendengar kabar tersebut secara langsung. Namun, ia berjanji akan menelusuri kebenaran kabar tersebut.

“Saya baru dengar, nanti saya telusuri dulu. Nanti saya kabari,” ucapnya. Dalam surat tersebut, DPRD Kabupaten Bekasi mengusulkan tiga nama calon pengganti Dani Ramdan. Yaitu Yana Suyatna yang merupakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, serta Koswara yang merupakan Kepala Dishub Jawa Barat. Menanggapi surat tersebut, Rahmat Atong mengaku tak mengetahui dirinya diusulkan DPRD Kabupaten Bekasi sebagai calon Pj Bupati Bekasi.

“Yang mengusulkan siapa?

Kan dewan, pernah diajak ngobrol enggak? Enggak pernah diajak ngobrol. Intinya pengusulan dewan sendiri juga kita harus tahu pertimbangannya,” kata Atong kepada awak media.

“Dasarnya Rahmat Atong tuh (dipilih) kenapa? Diusulkan karena apa? Kalau yang saya dapat informasinya dari staf saya mah isu pengusulan itu dari rapat pimpinan, di situ ada nama saya tercantum dalam pengusulan penjabat bupati selanjutnya,” imbuhnya.

Terpisah, Pj Bupati Bekasi

Dani Ramdan mengaku telah mengonfirmasi infomasi tersebut kepada dua kepala dinas yang diusulkan. Hasil konfirmasi, kedua Kadis mengaku tak mengetahui telah diusulkan oleh DPRD menjadi Pj Bupati Bekasi.

“Setelah saya konfirmasi mereka tidak tahu-menahu dengan pengusulan itu, karena katanya mereka tidak dikonfirmasi kembali ke orang yang bersangkutan. Itu mah hak dewan, saya tidak ikut campur,” paparnya.

“Kalau terkait (status) ASNnya dua-duanya sudah saya panggil dan tanya ke mereka, apakah ada upaya politik. Karena jika ada upaya politik kan salah. Saya hanya ingatkan ini ranahnya politik, ASN tidak boleh berpolitik, kalau memang berminat ingin jadi Pj, ya silakan ditempuh, nanti saya sampaikan ke Gubernur,” tandasnya. (bbs/mhs)