2
JUMAT
15 Februari 2013
Ratusan Ribu Pekerja Tak Terproteksi
Banyak yang Tidak Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek KOTA- PT Jamsostek mengungkapkan, data-data yang mereka miliki menunjukkan, puluhan ribu tenaga kerja yang tersebar di sejumlah perusahaan di wilayah Madura, ternyata tidak terlindungi atau terproteksi dengan jaminan sosial (asuransi, red). Padahal undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, telah menegaskan, setiap perusahaan wajib mengikutsertakan setiap pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek). Demikian pula dalam UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Ditegaskan, pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut dalam program jamsostek. Menurut PT Jamsostek, hanya sebagian kecil saja tenaga kerja yang ada di Madura telah terdaftar sebagai peserta jamsostek di PT Jamsostek. Di mana ber-
E-KTP Dua Ribu di Kamal, Belum Jadi
dasarkan data yang ada, di Bangkalan terdapat sekitar 60 ribu tenaga kerja. Lalu di Sampang, lebih kurang 40 ribu tenaga kerja. Di Pamekasan tak kurang dari 60 ribu tenaga kerja, dan di Sumenep sekira 70 ribu tenaga kerja. Kepala Jamsostek Wilayah Madura, Didin Haryono Albandani mengatakan, data-data tersebut hanya yang terpantau PT Jamsostek Wilayah Madura. Sementara, data hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, tenaga kerja dari empat kabupaten di Madura luar biasa banyaknya, tapi belum semua terjamin oleh Jamsostek. “Data ini perlu lagi di validitasi ke akuratannya kami hanya mengacu pada data di BPS,” terangnya. Sementara itu di Bangkalan per akhir 2012 terdata, jumlah perusahaan yang aktif sebagai peserta program jamsostek, sebanyak 160 perusahaan baik besar dan kecil dengan jumlah 1.644 tenaga kerja. Untuk di Kabupaten Pamekasan yang terdaftar di Jamsostek Wilayah Madura sebanyak 107 perusahan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.460 orang.
Sementara di Sampang 35 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 660 orang. Untuk Sumenep sebanyak 78 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.722 orang. “Sedangkan untuk kantor di Surabaya yang ikut jamsostek di sini (Jamsostek Wilayah Madura, red) sebanyak 14 perusahaan dengan tenaga kerja 488 orang. Ada juga yang berkantor di Jakarta, sebanyak 3 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 70 orang,” tutur Didin. Lebih lanjut Didin, yang baru 5 bulan menjabat Kepala Jamsostek Wilayah Madura itu, mengatakan, dengan banyaknya tenaga kerja yang belum terdaftar di Jamsostek, menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja belum mempunyai jaminan selama bekerja. Dia pun berharap, ke depan perusahaanperusahaan yang ada di Madura, lebih memiliki kepedulian sosial terhadap pekerjanya masing-masing, juga terhadap kewajiban mereka berkaitan keselamatan tenaga kerja. “Saya harap di masa yang akan datang perkembangan perusahaan akan semakin besar,” pungkasnya. (fir/yoe)
KM/NEWS‐MADURA.BLOGSPOT.COM
KELAS TERI: Di Madura memang banyak perusahaan dengan ratusan ribu pekerja. Tapi, rata-rata adalah perusahaan kelas menengah ke bawah. Mungkin itu yang membuat mereka keberatan jadi peserta Jamsostek.
Serangan DBD Mereda, RSUD Imbau Tetap Waspada
KAMAL-Sekitar 28 ribu lebih penduduk Kecamatan Kamal telah melakukan rekam data e-KTP, namun e-KTP yang telah selesai dan diterima hanya 26 ribu. “Di kecamatan Kamal masih kurang sekitar 2 ribu lebih e-KTP yang belum selesai,” kata Camat Kamal, Sutrisno, Kamis (14/02), sebagaimana disadur dari Maduracorner.com. Dikatakan Sutrisno, kekurangan 2 ribu e-KTP yang belum selesai itu akan ditanyakan ke Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Bangkalan. “Ya Nanti kami tanya ke Dispendukcapil, dan kalau nanti sudah dikirim akan diserahkan ke desa,” jelas Sutrisno. Lebih lanjut dia mengungkapkan, data e- KTP tersebut akan segera dikirimkan beserta rekapnya melalui desa. “Yang jadi masalah sekarang ini ada desa yang tidak mau bekerja, ini kan repot,” tuturnya. Sementara, proses rekam data e-KTP di Kecamatan Kamal, berjalan lancar. “Kendalanya cuma kalau listrik mati mendadak, dan kadang ada alat yang sering hank. Tapi semuanya sudah teratasi,” pungkas Sutrisno. (mcc/yoe)
KM/MC.COM
TERSENDAT: Camat Kamal, Sutrisno saat menyerahkan e-KTP yang Sudah selesai. Sementara, ribuan lainnya belum jadi.
KM/FIRMAN GHAZALI AKHMADI
BELUM SEMBUH: Sejumlah pasien DBD masih menjalani rawat inap di RSUD Syamrabu. Tapi, jumlahnya berkurang drastis. Pada Januari lalu tercatat 267 pasien DBD, namun kemarin (15/2) tinggal 7.
KOTA-Beberapa waktu lalu pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dirawat di RSUD Syamrabu Bangkalan, membeludak, hingga banyak pasien yang terpaksa menjalani rawat inap di selasar rumah sakit. Kini jumlah pasien DBD sudah berkurang drastis. Berdasarkan catatan RSUD Syamrabu, sampai Kamis (14/2) siang kemarin, hanya tersisa 7 pasien DBD yang masih bertahan dan dirawat di ruang Irna E. “Untuk hari ini (kemarin, red) pasien DBD yang masih dirawat tinggal 7 pasien,” ungkap dr Handy Rusman, Wadir Pelayanan RSUD Syamrabu. Salah satu pasien DBD yang masih tetap bertahan adalah Maisaroh, 10, dari Tanjung Bumi. Sebelumnya pasien tersebut di rawat di Puskesmas Tanjung Bumi, namun karena kondisinya semakin buruk, dia dirujuk ke RSUD Syamrabu beberapa hari lalu. “Ini dirujuk, kondisinya kadang panas kadang dingin mas,” ungkap Sunardi, 35, ayah Maisaroh. Ketujuh pasien DBD, yang masih “tersisa” di RSUD Syamrabu, semuanya memang pasien rujukan dari puskesmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Bangkalan. Hal itu ditegaskan dr Handy. “Pasien disini, merupakan pasien yang dirujuk dari puskesmas” tandasnya. Walaupun jumlah pasien yang bertahan di RSUD Bangkalan semakin sedikit dr Handy berharap, agar kewaspadaan terhadap serangan wabah DBD tidak mengendur. Untuk itu dia mengimbau agar masyarakat Bangkalan tetap menjaga kondisi lingkungan terutama kebersihan, karena DBD erat kaitanya dengan kebersihan lingkungan. “DBD erat kaitanya dengan kebersihan,” ujarnya, seraya mengungkapkan, pada Januari lalu, tercatat 267 pasien DBD yang dirawat di RSUD Syamrabu. (fir/yoe)
Kelelahan Berkendara, Terancam 6 Tahun Bui KOTA-Akibat kelelahan berkendara mengangkut ikan rute SumenepTulungagung-Sumenep, seorang sopir dibui. Itu terjadi karena kendaraan yang dikemudikan sang sopir, menabrak pengendara sepeda motor hingga nyawanya tak terselamatkan. Kecelakaan lalu-lintas tersebut, membuat sang sopir kini jadi pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan, dengan dakwaan pasal 310 ayat 4 UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ). Sang sopir itu bernama, Endang Agus Kurniawan. Pria kelahiran Ponorogo tahun1967 itu, kini tinggal di Pasongsongan, Sumenep. Kecelakaan maut tersebut, bermula pada 26 November tahun kemarin. Saat itu terdakwa diperintahkan majikannya untuk mengirim Ikan pesanan seseorang ke Tulungagung. Sepanjang perjalanan tersebut, sang
sopir yang mengemudikan kendaraan sendirian, hanya didampingi Zahri, seorang karyawan lain yang bertugas melayani jual beli muatan. Mereka beristirahat cuma saat bongkar muatan di Tulungagung, kemudian langsung melanjutkan perjalanan pulang ke Sumenep, dan hanya mampir sejenak di Surabaya. Naas, keesokan harinya, pada 27 November 2012, kurang lebih pukul 19.30, saat melintasi jembatan di kawasan Klampis Barat, Bangkalan, mobil pikup L300 bernopol M 9148 OV, menabrak sepeda motor Honda Beat bernopol M 4319 HB, yang dikemudikan Huda. Endang mengaku, saat itu dia sudah sangat kelelahan sehingga tak fokus mengemudikan kendaraannya, dan akhirnya oleng ke kiri menabrak Honda Beat Huda yang melaju searah. Akibatnya, Huda mengalami luka parah di bagian kepala sehingga nyawanya tak
lagi dapat diselamatakan. Sesaat setelah kejadian, massa mulai menyemut di tempat kejadian perkara (TKP). Zahri pun mengajak Endang masuk ke Mapolsek Klampis demi menghindari hal yang tak diinginkan. Zahri yang juga dihadirkan sebagai saksi dalam sidang siang kemarin (14/2), di PN Bangkalan. Dalam kesaksiannya dia mengatakan, kondisi cuaca saat itu cukup cerah, hanya saja jalan jembatan tersebut menyempit. Zahri yang tertidur saat kejadian tak bisa memberi banyak keterangan. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan, Endang hadir tanpa didampingi pengacara. Pihaknya mengaku telah berdamai dengan keluarga korban kendati nilai ganti rugi yang diminta keluarga korban tak sedikit dan berlangsung alot. Akibat kejadian ini, Endang terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. (jos/yoe)
Kena Deh!
BANYAK pejabat di Bangkalan yang memiliki pelat nopol ganda, merah dan hitam, untuk dipasang pada mobil dinas (mobdin) mereka. Penggantian pelat nopol dari merah ke hitam, memang diperkenankan. Tapi, hanya saat mobdin digunakan untuk tugas-tugas yang bersifat investigatif. Masalahnya, banyak pejabat yang mengganti pelat nopol mobdin mereka menjadi hitam, hanya demi mengejar keuntungan pribadi. Terlebih sejak Pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, di mana mobil pelat merah (mobdin, red) dilarang mengonsumsi BBM bersubsidi. Nah, di wilayah Kecamatan Kota Bangkalan, kemarin (15/2), polisi mencegat sebuah mobil sedan hitam KM/ AGUS JOSIANDI
LALAI: Sidang pengadilan atas kasus laka lantas yang mengakibatkan kematian, digelar Pengadilan Negeri Bangkalan kemarin (15/2). Terdakwa terancam hukuman 6 tahun penjara. Email Redaksi: kabarmaduranews@gmail.com
KM/ AGUS JOSIANDI
bernopol M 4 GP. Pasalnya, nopol tersebut adalah nopol khusus untuk mobdin pejabat, yang tentunya harus menggunakan pelat merah. Sementara saat itu, mobil tersebut menggunakan pelat hitam. Polisi pun menegur pengguna mobil itu. Belakangan diketahui penggunanya adalah Munawar Cholil, Wakil Ketua DPRD Bangkalan. Saat ditanya perihal warna pelat nopol mobilnya, politisi PPP itu mengaku, sengaja dia ganti karena mobil tersebut digunakan dalam kondisi cukup genting. Dia sedang menuju Kantor DPC PPP yang sedang diunjuk rasa massa PPP. Munawar memang benar berada di lokasi unjuk rasa, tapi masalahnya, dia menggunakan aset negara untuk kepentingan kelompoknya, PPP. (jos/yoe)