Hal 1
BAB
I
PENDAHULUAN
T
radisi penyampaian laporan tahunan yang dilaksanakan oleh
Pengadilan
Agama
Pandan
merupakan
wujud
keterbukaan dan akuntabilitas publik. Seiring dengan
masukan dan kritik dari berbagai pihak, maka penyusunan buku laporan tahunan terus diperbaiki baik dari segi kelengkapan, keakuratan data, maupun tata letak yang lebih menarik. Laporan tahunan ini juga berusaha menyajikan data-data selama tahun 2012 tentang kondisi terkini Pengadilan Agama Pandan baik tentang sarana maupun prasarana serta sumber daya manusia yang ada. Tahun 2004 adalah menjadi tonggak baru sejarah peradilan di Indonesia, seluruh badan peradilan dihimpun di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri ini semakin nyata dengan disahkannya beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang memperbaharui UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006
tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam undang-undang tersebut memuat beberapa perubahan antara lain semakin bertambahnya kewenangan mengadili bagi peradilan agama yaitu mengenai ekonomi syari’ah. Hal ini mengimbangi derasnya laju perkembangan zaman dimana para pelaku bisnis syari’ah semakin berkembang luas sehingga perlu adanya perangkat yang mengadilinya apabila terdapat sengketa dalam masalah ekonomi syari’ah. Selanjutnya dapat kami sampaikan dalam laporan ini beberapa hal sebagai berikut:
A.
Kebijakan Umum Peradilan. Pengadilan Agama Pandan telah mempersiapkan diri dengan berbagai kegiatan seperti dengan menata kembali organisasi dan tata
Hal 2
kerja peradilan dengan memanfaatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia. Untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada antara lain mengadakan / mengikuti berbagai seminar tentang ekonomi syari’ah, diskusi tentang ekonomi syari’ah, pelatihan-pelatihan serta berbagai kegiatan lainnya yang kesemuanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta
wawasan ilmu pengetahuan bagi aparat
peradilan agama. B.
Visi dan Misi. Visi
Pengadilan
Agama
Pandan
mengacu
kepada
visi
Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu : “ Terwujudnya Peradilan Agama yang Bersih dan Bermartabat Menuju Peradilan yang Agung� . Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan beberapa misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama 2. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan 3. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern 4. Meninngkatkan kredibilitas, Peradilan Agama
transparansi
dan
akuntabilitas
Tujuan dan Sasaran Dalam upaya mewujudkan visi dan misi dimaksud Pengadilan Agama Pandan menetapkan tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Tujuan : 1.
Mewujudkan Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan
2.
Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif
3.
Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan
4.
Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan
Hal 3
5.
Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan
Sasaran : 1. Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara 2. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan 3. Terlaksananya fungsi pengawasan secara efektif 4. Terlaksananya transfaransi informasi peradilan 5. Terlaksananya tertib administrasi kepaniteraan 6. Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian 7. Terlaksananya tertib administrasi keuangan 8. Terlaksananya tertib administrasi umum/perlengkapan 9. Terlaksananya peningkatan standarisasi sarana peradilan C.
Rencana Strategis Pengadilan Agama Pandan dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2012 telah menyusun suatu rencana strategik sebagai berikut: Tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Pandan tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut : 1. Misi pertama : Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama; Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :
Tujuan 1 1.1 Meningkatnya pendidikan peradilan
Sasaran tingkat 1.1.1 aparatur
Tujuan 2 1.2 Meningkatnya kualitas 1.2.1 putusan yang dihasilkan aparatur peradilan agama Tujuan 3
Terwujudnya kinerja peradilan yang memadai
Sasaran Terwujudnya pembuatan putusan yang berkualitas.
Sasaran
Hal 4
1.3 Meningkatnya moralitas 1.3.1 dan integritas aparatur peradilan 1.3.2
Tujuan 4
Tersedianya aparatur yang bersih dan berwibawa. Terwujudnya kinerja peradilan yang memadai Sasaran
1.4 Meningkatnya kualitas 1.4.1 aparatur pendukung peradilan
Tersedianya aparatur pendu kung peradilan yang bersih, handal dan profesional
2. Misi kedua : Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan; Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :
Tujuan 1 1.1. Meningkatnya pelayanan hukum kepada masyarakat
Tujuan 2 1.2. Meningkatnya akselerasi pelayanan hukum kepada masyarakat
Sasaran 1.1.1. Tersedianya pelayanan hukum masyarakat. 1.1.2. Terwujudnya penyelenggaran transparansi peradilan Sasaran 1.2.1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang cepat. 1.2.2. Terselenggaranya peradilan yang sederhana dan biaya ringan
3. Misi ketiga : Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang modern; Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : Tujuan 1
Sasaran
3.2. Meningkatnya kualitas ad- 3.2.1. Tersedianya jumlah dan kualitas ministrasi dan menagemen dan kesejahteraan pegawai kepegawaian 3.2.2. Terwujudnya administrasi dan managemen kepegawaian
Hal 5
Tujuan 2
Sasaran
3.3. Meningkatnya kualitas ad- 3.3.1. Tersedianya plafon anggaran minitrasi dan managemen DIPA dan realisasi DIPA keuangan 3.3.2. Terwujudnya administrasi dan manageman keuangan Tujuan 3
Sasaran
3.4. Meningkatnya kualitas ad- 3.4.1. Terwujudnya tertib administrasi minitrasi dan managemen dan managemen umum dan umum rumah tangga
4. Misi keempat : Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Peradilan Agama Tujuan 1
Sasaran
4.2. Meningkatnya evaluasi 4.2.1. kinerja pelayanan hukum kepada masyarakat 4.2.2.
Tujuan 2
Terwujudnya peradilan yang bebas KKN dan berwibawa. Terwujudnya sistem pengawasan yang akurat. Sasaran
4.3. Meningkatnya kualitas pela- 4.3.1. yanan hukum kepada masyarakat 4.3.2.
Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara yang tanpa pungutan liar dan tidak memihak. Terwujudnya sistem pengawasan yang akurat.
D. Strategi Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategi Pembangunan Pengadilan Agama Pandan disusun secara cermat dan teliti agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan tindakan nyata yang akan dilakukan di masa mendatang yang terdiri dari kebijakan dan program operasional.
Hal 6
Hal ini menjadi landasan operasional dalam melaksanakan kegiatan di masa mendatang. Strategi Pembangunan Pengadilan Agama Pandan disusun dengan mempertimbangkan setiap tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Untuk itu, kebijakan dan program akan diklarifikasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Rincian kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : Misi Pertama – Tujuan 1 SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
1.1.1. Terwujudnya kiner- Meningkatkan kualitas Peningkatan kualitas ja peradilan yang me- kerja SDM PA Pandan kinerja aparatur PA madai Pandan
Misi Pertama – Tujuan 2 SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
1.1.2. Terselenggaranya Meningkatkan kualitas Peningkatan kualitas sosia-lisasi pembuatan putusan yang dihasilkan putusan oleh pejabat putu-san yang oleh PA Pandan fungsional PA Pandan berkualitas
Misi Pertama – Tujuan 3 SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
1.3.1. Tersedianya apara- Melarang mengambil pu- Peningkatan standar tur yang bersih dan ngutan di luar dari keten- pelayanan prima berwibawa tuan 1.3.2.Terwujudnya kiner- Meningkatkan mutu Peningkatan mutu ja peradilan yang pendidikan dan pendidikan dan ketememadai keterampilan hakim rampilan hakim
Misi Pertama – Tujuan 4 SASARAN 1.4.1.Tersedianya aparatur pendukung peradilan yang bersih, handal dan profesional.
KEBIJAKAN Meningkatkan mutu pendidikan panitera, jurusita dan kesekretariatan
PROGRAM Peningkatan mutu pendidikan panitera, jurusita dan kesekretariatan
Hal 7
Misi Kedua – Tujuan 1 SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
1.1.1. Tersedianya pelayanan hukum masyarakat 1.1.2. Terwujudnya penyelenggaraan transparansi peradilan
Mengoptimalisasi perangkat pelayanan hukum Melaksanakan publikasi putusan melalui website PA Pandan
Peningkatan sarana dan prasarana terhadap pengaduan masyarakat Peningkatan akurasi data yang disajikan
KEBIJAKAN
PROGRAM
Misi Kedua – Tujuan 2 SASARAN
1.2.1.Terwujudnya penye- Melaksanakan proses Peningkatan percepatan lesaian perkara yang persidangan sesuai de- penyelesaian perkara cepat ngan ketentuan dan tidak bertele-tele 1.2.3.
Terselenggaranya peradilan yang sederhana dan biaya ringan
Meningkatkan kualitas mutu pengawasan dan tindakan terhadap aparatur yang melanggar ketentuan
Peningkatan pelayanan terhadap keadilan.
kualitas hukum pencari
Misi ketiga – Tujuan 1 SASARAN 3.2.1.Tersedianya jumlah dan kualitas dan kesejahteraan pegawai
KEBIJAKAN
PROGRAM
Mengusulkan penamba- Peningkatan jumlah, han pegawai baru dan kualitas dan kesepemberian reward bagi jahteraan pegawai pegawai yang berprestasi
3.2.2.Terwujudnya admi- Penertiban administrasi Penertiban administrasi nistrasi dan manage- dan managemen SDM dan managemen SDM men kepegawaian
Misi ketiga – Tujuan 2 SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM 3.3.1.Tersedianya plafon Mengusulkan pening- Peningkatan plafon anganggaran DIPA katan plafon anggaran garan DIPA Pengadilan dan realisasi DIPA DIPA Pengadilan Agama Agama 3.3.2.Terwujudnya admi- Menertibkan administra- Penertiban administrasi nistrasi dan mana- si dan managemen Ke- dan managemen Keuageman keuangan uangan ngan
Hal 8
Misi ketiga – Tujuan 3 SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM 3.4.3. Terwujudnya tertib Meningkatkan tertib ad- Peningkatan tertib adadministrasi dan ministrasi umum ministrasi umum managemen umum dan rumah tangga
Misi keempat – Tujuan 1 SASARAN
KEBIJAKAN
4.1.1.Terwujudnya pera- Meningkatkan kualitas dilan yang bebas mutu pengawasan, peKKN dan berwi- ngendalian dan pembinabawa an
PROGRAM Peningkatan examinasi cross pada setiap Majeli Hakim Pengadilan Agama Pandan
4.1.2.Terwujudnya sistem Mengadakan pengawa- Peningkatan mutu pepengawasan yang san secara periodik Pe- ngawasan kepada akurat ngadilan Agama Pengadilan Agama Pandan
Misi keempat – Tujuan 2 SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
4.2.1.Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara yang tanpa pungutan liar dan tidak memihak.
Menjadwalkan persidangan secara akurat dan meningkatkan pengawasan terhadap aparatur peradilan
Peningkatan persentase penyelasaian perkara yang diajukan pencari keadilan.
4.2.2.Terwujudnya sistem Mengadakan pengawa- Peningkatan mutu pepengawasan yang san secara periodik ngawasan kepada akurat Hakim Pengawas Bidang aparat Pengadilan Agama Pandan
Sedangkan rincian sasaran dan tujuan serta kegiatan Pengadilan Agama Pandan pada tahun 2012 dapat dirinci sebagai berikut : Bidang
Sasaran
Keperkaraan
Tercapainya peningkatan kwantitas penerimaan dan penyelesaian
Program
Kegiatan
Meningkatkan mutu 1. Menelaah dan meregister pengelolaan perkara. administrasi perkara 2. Mendistribusikan berkas sesuai dengan Pola perkara ke Majelis Bin-dalmin. Hakim.
Hal 9
perkara.
Kesekretariatan
3. Mengonsep dan mengetik putusan sekaligus menggandakan salinannya. 4. Menyusun berkas dan salinan putusan. 5. Membuat dan mengirim laporan perkara.
Meningkatkan ke-mampuan SDM dibidang tugas Kepaniteraan.
Melanjutkan 1. Menyelenggarakan penpembinaan tentang cerahan tentang admihukum formil dan nistrasi perkara / Pola materil kepada para Bindalmin bagi pejabat pejabat Kepaniteraan kepaniteraan 2. Menyelenggarakan pencerahan tentang administrasi biaya perkara
Menurunkan surat keluhan masyarakat atas kinerja aparat peradilan agama
Meningkatkan kinerja 1. Melakukan pengawasan Hakim Pengawas dan pembinaan langsung bidang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
Meningkatkan ke-mampuan SDM dibidang tugas Kesekretariatan.
Meningkatkan SDM 1. Mengikuti sosialisasi dalam mengelola SIMKEP kepada pejabat administrasi Kepe-gawaian Kepegawaian, Umum 2. Mengikuti sosialisasi dan Keuangan. SAK dan SIMAK
Meningkatkan kuantitas dan kwalitas sarana dan prasarana Pengadilan Agama se Wilayah Sumatera Utara.
Melaksanakan KMA Menerima, mengagenda No. 143/ dan mendistribusikan KMA/SK/VIII /2007 surat masuk dan keluar. tentang penerapan Administrasi persuratan, kearsipan dan keprotokolan, humas dan keamanan. Meningkatkan mutu Menyelenggarakan pengelolaan barang administrasi IKN yaitu: inventaris kantor. - LMBT UPB Pengadilan Agama Pandan
Hal 10
Meningkatkan kinerja petugas kebersihan, sopir dan keamanan kantor PA Pandan.
Melaksanakan tugas kebersihan, sopir dan keamanan secara baik dan terus menerus
Meningkatkan kinerja tugas pelayanan perpustakaan PA Pandan. Melaksanakan pembelanjaan ATK dan mendistribusikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melaksanakan penambahan sarana dan prasarana kantor PA Pandan
Mengelola administrasi dan mela-yani konsumen perpustakaan PA Pandan.
Pembuatan laporan
Meningkatkan pelayanan terhadap hak-hak pegawai dan administrasi kepegawaian.
Menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan kantor sehari-hari.
1. Pengadaan meubelair dan Inventaris PA Pandan, dan pengadaan alat Pengolah data Membuat laporan tentang kegiatan administrasi umum dan sarana prasarana. 1.Memproses usulan kenaikan pangkat. 2. Memproses kenaikan gaji berkala. 3. Memproses mutasi dan promosi jabatan. 4.Memproses usul pensiun. 5. Membuat laporan
Meningkatkan Melaksanakan administrasi pengelolaan keua-ngan. administrasi keuangan (DIPA). Meningkatkan 1.Melaksanakan penggajian pelaya-nan atas hakpegawai, lembur, uang hak pega-wai dan makan dan lainnya. penggunaan 2.Melaksanakan pemkeuangan lainnya. bukuan dan verifikasi. Meningkatkan fungsi Menyantuni pegawai yang dan peran lembaga dapat musibah, pensiun, sosial pegawai pindah tugas.
Hal 11
lingkungan Pandan
PA
Meningkatkan fungsi 1. Menyalurkan dana dan peran badan koperasi pegawai ke koperasi pegawai anggota yang memlingkungan butuhkan. Pengadilan Agama 2. Mengurus badan hukum Pandan koperasi. Meningkatkan Melaksanakan latihan kegiatan organisasi tennis dan olah raga bidang olah raga lainnya. (PTWP) di lingkungan Pengadilan Agama Pandan
Hal 12
BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )
A. PENYUSUNAN ALUR TUGAS POKOK DAN FUNGSI
S
esuai dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Tugas
serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung�. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tatakerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama yang baru sesuai dengan Undang-Undang tersebut diatas, sehingga Susunan Organisasi Pengadilan Agama Pandan, masih mengacu pada ketentuan peraturan yang lama. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Peradilan Agama terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, Panitera Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua. Dalam Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita�. Dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yakni Panitera
Pengadilan
tidak
merangkap
Sekretaris
Pengadilan.
Berdasarkan hal tersebut diatas Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandan adalah sebagai berikut :
Hal 13
Hal 14
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan
telah diperbaharui lagi dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : Pengadilan Agama Pandan yang merupakan Pengadilan Tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, zakat , infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ; Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Memberikan
pelayanan
teknis
yustisial
dan
administrasi
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi ; b. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara) ; c.
Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang
Hal 15
Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; e.
Waarmeking
Akta
Keahliwarisan
dibawah
tangan
untuk
pengambilan deposito/tabungan , pensiunan dan sebagainya ; f.
Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian,
pengawasan
terhadap
advokat/penasehat
hukum dan sebagainya ;
Hal 16
B. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
S
tandar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Pandan dapat dilihat dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pandan Nomor : W2-A17/240/KP.02.1/IV/2012, tanggal 4 April 2012
tentang Standar Pelayanan di Pengadilan Agama Pandan Mekanisme prosedur berperkara pada Pengadilan Agama Pandan dapat dilihat pada bagan alur berikut : SOP Pengajuan Perkara Gugatan, Permohonan dan Perlawanan KETUA / WAKIL KETUA
7
8 PANITERA
6
9
Majelis Hakim
Wakil Panitera 1
Pemohon Penggugat Pelawan Pembantah
10
5
Panitera Pengganti 1 1
Sub Kepaniteraan 2
3 MEJA I Menerima pendaftaran perkara Menerbitkan SKUM Panjar biaya
4
1
12
MEJA II KASIR Menerima pembayaran Memberi nomor perkara sesuai jurnal
Menerima berkas perkara dan kwitansi Mendaftar dalam register induk
15 MEJA III Menerima berkas
Menyiapkan salinan putusan Menyiapkan pengiriman berkas
Hal 17
BAB III KEADAAN PERKARA
P
ada bab “Keadaan Perkara�
akan disajikan mengenai
perkara pada Pengadilan Agama Pandan yang menyangkut bidang tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan perkara tertentu sepanjang tahun 2012.
A. Data Perkara Keadaan perkara pada pertama Pengadilan Agama Pandan sebagai berikut: - Sisa tahun 2011
=
11 Perkara
- Perkara diterima selama tahun 2012
=
106 Perkara
- Jumlah perkara tahun 2012
=
117 Perkara
- Perkara diputus selama tahun 2012
=
103 Perkara
- Sisa tahun 2012
=
14 Perkara
- Persentase penyelesaian perkara putus
=
88
%
Mencermati data perkara tersebut di atas dapat dijelaskan beberapa hal yaitu:
1. Tabulasi perkara diterima dan diputus berdasarkan jenis perkara S Nomor 1 2 3 4 5 6
Jenis Perkara Izin Poligami Pencegahan Perkawinan Penolakan perkawinan oleh PPN Pembatalan perkawinan Kelalaian atas kewajiban SM/IS Cerai Talak
isa Thn Lalu 0 0
P
T
J diputus
S
Terima Thn ini
Jumlah
0 0
0 0
icabut dll 0 0
0 0
0 6
0 14
0 20
0 19
0 1
0 4
0 37
0 41
0 37
0 4
D isa
Hal 18
7 8 9 10 11 12 13 14
Cerai Gugat Harta Bersama Penguasaan anak Hadhonah Nafkah anak oleh ibu Hak-Hak bekas istri Pengesahan anak Pengangkatan anak Pencabutan kekuasaan orang tua Pewalian Pencabutan kekuasaan wali
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Penetapan orang lain sbg wali
Ganti rugi terhadap wali Asal usul anak Penolakan kawin campur Isbat Nikah Izin Kawin Dispensasi Kawin Wali Adhol Ekonomi Syariah Warisan Penetapan ahli waris/P3HP Wasiat Hibah Wakaf/Infak/Sedekah Lain-lain Jumlah
7 0 0 0 0 0 0 0
61 0 1 0 0 0 0 3
68 0 1 0 0 0 0 3
59 0 0 0 0 0 0 3
9 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 106
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 117
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 103
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2. Data percepatan penyelesaian perkara : 
Diselesaikan 1 s.d 90 hari
: 81 perkara

Diselesaikan 91 s.d 180 hari
: 21 perkara

Diselesaikan di atas 180 hari
: 1 perkara
3. Perkara diterima Menilik penerimaan perkara, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya ternyata sama dengan tahun yang lalu (2011). Hal ini dapat digambarkan seperti grafik penerimaan perkara selama tiga tahun berturut-turut:
Hal 19
Perkara masuk 120 100 80 60 40 20 0
2010
2011
2012
Perkara masuk
4. Perkara Diputus Sejalan dengan peningkatan dibidang penerimaan perkara berakibat kepada peningkatan sisa perkara setiap tahunnya, seperti tergambar pada grafik berikut:
Perkara Putus 120 100 80 Perkara Putus
60 40 20 0 2010
2011
2012
Penurunan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Pandan tahun 2012 disebabkan karena : 
perkara gaib sebanyak 6 perkara

perkara baru yang diterima akhir bulan Desember sebanyak 3
Hal 20

perkara tabayyun sebanyak 2 perkara

perkara PP 10 sebanyak 1 perkara
5. Urutan perkara secara kuantitas Pengadilan Agama Pandan dalam menerima perkara sejak bulan Januari 2012 sampai bulan Desember 2012 tertinggi pada bulan Januari yaitu sebanyak 13 perkara. Hal ini tergambar pada grafik dibawah ini.
`
6. Data perceraian dan penggunaan akta cerai Khusus perkara perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat, walaupun 96 perkara yang putus tahun 2012 tidaklah secara otomatis jumlah perceraian sejumlah tersebut,
karena perceraian yang terjadi
adalah perkara Cerai Gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah ikrar talak. Dalam tahun 2012
perkara cerai gugat yang sudah berkekuatan
hukum tetap dan perkara cerai talak yang sudah ikrar talak adalah sejumlah 76 perkara dan telah diterbitkan Akta Cerainya. Berikut adalah data pemakaian Blangko Akta Cerai : a. Jumlah perkara cerai yang diputus sebanyak 76 perkara
Hal 21
b. Jumlah akta cerai yang diterbitkan 76 akta c. Penggunaan akta cerai :
Sisa tahun lalu
: 406
Diterima tahun ini
: 300
Jumlah
: 706
Terpakai baik
: 76
Rusak
: 1
Diberikan ke PA lain : 0
Sisa
: 629
7. Faktor penyebab perceraian a. Poligami tidak sehat
: -
b. Krisis akhlak
: -
c. Cemburu
: -
d. Kawin paksa
: -
e. Ekonomi
: 1
f. Tidak ada tanggungjawab
: 37
g. Kawin dibawah umur
: -
h. Kekejaman jasmani
: -
i. Kekejaman mental
: -
j.
Dihukum
: -
k. Cacat Biologis
: -
l. Poligami
: -
m. Gangguan pihak ketiga
: 1
n. Tidak ada keharmonisan
: 38
o. Lain-lain
: -
8. Data perkara prodeo dan pelaksanaan sidang keliling a. Perkara prodeo
sebanyak 2 perkara dengan biaya yang tersedia
dalam DIPA Rp.300.000,- per perkara
Permohonan perkara prodeo
: 2 perkara
Hal 22
Permohonan prodeo yang dikabulkan
: 2 perkara
Permohonan prodeo yang tidak dikabulkan
: 0
b. Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Pandan tahun 2012 tidak ada melaksanakan Sidang Keliling. Namun dilihat dari segi geografisnya Pengadilan Agama Pandan semestinya melaksanakan Sidang Keliling tersebut tetapi Pengadilan Agama Pandan tidak mendapat anggaran untuk melaksanakan Sidang Keliling.
9. Data perkara mediasi
Jumlah perkara yang dimediasi
Jumlah perkara yang tidak layak dimediasi : 84 perkara
Berhasil dimediasi
: 3 perkara
Tidak berhasil dimediasi
: 16 perkara
: 19 perkara
10. Data minutasi
Jumlah berkas perkara putus
: 103 perkara
Jumlah berkas perkara selesai diminutasi
: 103 perkara
Sisa yang belum diminutasi
: 0 perkara
11. Data Pelaksanaan sita Pengadilan Agama Pandan pada tahun 2012 tidak ada melaksanakan perkara sita.
12. Data Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Agama Pandan pada tahun 2012 tidak ada melaksanakan eksekusi.
13. Penyampaian Salinan Putusan
Hal 23

Perkara yang putus

Jumlah salinan putusan yang disampaikan ke KUA : 77 perkara
: 103 perkara
14. Beban Perkara Perketua majelis Perkara yang diterima Pengadilan Agama Pandan tahun 2012 berjumlah 106 perkara di tambah dengan sisa tahun lalu berjumlah 11 perkara tersebut telah dibagi habis kepada seluruh majelis yang ada sesuai tabel berikut ini: Kode
Majelis
Sisa Thn Lalu
Terima Thn ini
Jumlah
Putus
Saldo Thn ini
A1
Drs.Ifdal,SH
0
3
3
0
3
A2
Drs.Miranda
2
11
13
13
0
B
Drs.Malkan
2
29
31
23
8
C1
Dra.Hj.Samlah
1
29
30
27
3
C2
Drs.Ridwan Arifin
3
18
21
21
0
C3
Solahuddin Sibagabariang,S.Ag
3
15
18
18
0
C4
M.Yusuf,SHI
0
1
1
1
0
11
106
117
103
14
JUMLAH
15. Beban Perkara Panitera/Panitera Pengganti Majelis Hakim seperti daftar di atas dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dengan pembagian beban perkara sebagai berikut: No.
Nama Panitera Pengganti
Jabatan
Jumlah Perkara
1 Drs.H.M.Nasir 2 Drs.Abd.Jalil Siregar
Panitera
5
Wakil Panitera
31
Hal 24
3 Wardiani Tanjung,BA
Panmud Hukum
26
4 Hj.Madinah Pulungan,S.Ag
Panmud Gugatan
21
5 Asmawati Zebua,S.Ag
Panitera Pengganti
34
--
JUMLAH
117
B. Data Perkara Tingkat Banding Pengadilan Agama Pandan pada tahun 2012 tidak ada menerima perkara banding dan tidak ada sisa tahun lalu. Dapat dikatakan bahwa para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Pandan telah puas dengan putusan Pengadilan Agama Pandan.
C. Data Perkara Kasasi Pengadilan Agama Pandan pada tahun 2012 tidak ada menerima perkara kasasi dan tidak ada sisa tahun lalu.
D. Data Perkara Peninjauan Kembali Pengadilan Agama Pandan pada tahun 2012 tidak ada menerima perkara peninjauab kembali dan tidak ada sisa tahun lalu.
E. Keuangan Perkara Keuangan perkara terdiri dari keuangan perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Pandan tahun 2012. Biaya perkara pada Pengadilan Agama
Pandan
dikelola
sebagai
biaya
proses
perkara
dengan
berpedoman kepada Perma No. 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus yang penggunaannya disesuaikan dengan petunjuk surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 1 September 2009. Khusus penggunaan biaya proses perkara Pengadilan Agama Pandan untuk tahun 2012 berpedoman kepada Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Pengadilan
Agama
Pandan
Nomor:
W2-
Hal 25
A17/155/HK.05//SK/III/2012, tanggal 1 Maret 2012 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Pandan dengan rincian sebagai berikut : A. Biaya perkara pada Pengadilan Agama Pandan terdiri dari :
Pendaftaran
Rp 30.000,00
Administrasi
Rp 50.000,00
Hak Redaksi
Rp 5.000,00
Materai
Rp.6.000,00
Biaya Pemanggilan sesuai radius yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pandan Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran biaya perkara tahun
2012 adalah sebagai berikut :
Sisa Tahun 2011
: Rp.2.580.000,-
Penerimaan Tahun 2012
: Rp.58.313.000,-
Pengeluaran
: Rp.56.350.000,-
Saldo Tahun 2012
: Rp.4.543.000,-
Rincian Pengeluaran biaya perkara adalah sebagai berikut :
Biaya Panggilan
: Rp. 33.263.000
Biaya PBT
: Rp.3.625.000
Materai
: Rp.774.000,-
HHK
: Rp.3.685.000
Biaya Administrasi
: Rp.5.200.000,-
Pengembalian Sisa Panjar
: Rp.9.803.000,-
Rincian biaya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Pandan sebagaimana tersebut pada daftar di atas adalah sebagai berikut :
Penerimaan
: Rp.5.200.000,-
Pengeluaran
: Rp.5.200.000,-
Saldo
: Rp.0
Hal 26
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL
P
engawasan Internal dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dilingkungan Pengadilan Pandan yang dalam pelaksanaannya dikordinir oleh Wakil Ketua
yang terdiri atas Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan dimaksudkan untuk memperoleh infomasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan juga dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan
administrasi
dan
ketidakefisienan
penyelenggaraan
peradilan serta menilai kinerja. Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, maka Pengadilan Agama Pandan telah menunjuk tim pengawas internal yang terdiri dari para Hakim Pengadilan Agama Pandan dan setiap tahunnya
Hal 27
personilnya selalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pandan. Dalam rangka untuk mengefektifkan pengawasan, maka telah dibentuk Hakim Pengawas Bidang dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Agama
Pandan,
W2.A17/98/PS.00/II/2012,
tanggal
dan
telah
1
Pebruari diubah
2012,
dengan
Nomor
:
Nomor
:
W2.A17/494/PS.00/IX/2012, tanggal 10 September 2012, yang meliputi pengawasan bidang meliputi : a. Tehnis Yustisial b. Administrasi Perkara / Pola Bindalmin c. Administrasi
Kesekretariatan,
yakni
:
bagian
Umum,
Kepegawaian dan Keuangan d. Administrasi Pelayanan Publik dan Pengembangan Informasi Teknologi (IT).
Adapun susunan nama-nama sebagai berikut : No
1
2
Nama/NIP
Jabatan Dinas
Bidang
Drs. Malkan, SH, MA
Wakil
Koordinator Hakim
NIP. 196312311994031043
Ketua
Pengawas Bidang
Dra. Hj. Samlah NIP. 196312311993032018
Ket
Administrasi Hakim
Perkara/Bindalmin dan Tehnis Yustisial Administrasi
3
Sri Armaini, S.HI, MH NIP. 198105142006042001
Hakim
Kesekretariatan (Umum, Keuangan dan Kepegawaian
4
Alimuddin, S.HI NIP. 198204182009041004
Administrasi Hakim
Pelayanan Pubik dan Pengembangan IT
Hal 28
Pengawasan dilakukan sebanyak 12 kegiatan, masing-masing: a. Pengawasan Reguler -
Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan sebanyak 12 kali kegiatan dan membuat laporan pengawasan satu kali dalam setiap 2 bulan.
-
Hakim Tinggi Pengawas Daerah sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2012 yang terdiri dari Hakim Tinggi yakni Drs.H.Sulaeman Abdullah,SH,MH, Drs.Muhsin Halim, SH. MH, Suwito, SH dan Ismail Usman, SH. MH, dengan hasil ekspose meliputi pada bidang administrasi kepaniteraan yang meliputi penyeragaman
relaas
panggilan,
pemeriksaan
berita
acara
persidangan, sinkronisasi administrasi keuangan (kasir) sampai dengan
minutasi.
Pada
bidang
kesekretariatan
meliputi
pemeriksaan pada bagian umum yakni data BMN, buku kas persediaan dan perpustakaan, pada bagian kepegawaian meliputi pemeriksaan
surat
keputusan
yang
berhubungan
dengan
pelaksanaan jabatan, rekapitulasi daftar hadir, buku bantu kepegawaian dan berkas file hakim dan para pegawai, sedangkan pada bagian keuangan meliputi buku kas umum, realisasi anggaran data pendukung laporan pertanggungjawaban bulanan DIPA, buku-buku bantu keuangan dan penyesuaian penyerapan anggaran DIPA ke dalam aplikasi keuangan. -
Pengawasan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI pada tahun 2012 di Pengadilan Agama Pandan, sebanyak 0 (Nihil).
b. Pengawasan dalam rangka mutasi Ketua Pengadilan Agama, atas nama Drs. Miranda sebagai Ketua Pengadilan Agama Pandan menjadi Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli, dalam bentuk audit. Pada hari Selasa, tanggal 20 November 2012, Team Audit dari Pengadilan Tinggi Agama Medan telah melaksanakan Audit di
Hal 29
Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Hakim Tinggi yakni Drs. Muhsin Halim, SH. MH dan Kepala Bagian Umum yakni Zulfikar Arif Rahman Purba, SH dimana dalam melaksanakan Audit, Team dari Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak menemukan hal-hal yang tidak wajar. c. Menyangkut penanganan pengaduan masyarakat telah dikelola sesuai dengan petunjuk
KMA Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009
tanggal 4 Juni 2009 dan telah diadministrasikan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pandan dengan membuat Buku Register Pengaduan Masyarakat. Dari Buku Register Pengaduan Masyarakat tidak ditemukan adanya Pengaduan Masyarakat. d. Pengawasan dalam bentuk eksaminasi berkas perkara 2 kali kegiatan e. Pengawasan dalam bentuk diskusi temuan-temuan hukum 6 kali kegiatan
Hal 30
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia Pada awal tahun 2012 personil Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Pandan berjumlah 16 (enam belasa) orang. Namun, seiring dengan perputaran roda Promosi dan Mutasi Hakim, maka pada akhir tahun 2012, sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Pandan berjumlah total 13 (tiga belas) orang yang terbagi kepada kelompok tenaga teknis yustisial dan non teknis yustisial. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Tenaga Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari : 1. Ketua
= 1 (satu) orang
2. Wakil Ketua
= 1 (satu) orang
3. Hakim
= 3 (tiga) orang
4. Panitera/ Sekretaris
= 1 (satu) orang
5. Wakil Panitera
= 1 (satu) orang
6. Panitera Muda
= 2 (dua) orang
7. Panitera Pengganti
= 0 orang
(dijabat rangkap oleh Wakil Panitera, Panitera Muda dan Kaur Umum) 8. Jurusita
= 0 orang
9. Jurusita Pengganti
= 0 orang
(dijabat rangkap oleh Wakil Panitera, Panitera Muda Hukum, Wakil Sekretaris, Kaur Kepegawaian dan Kaur Keuangan) Jumlah
= 9 (sembilan) orang
Hal 31
2. Tenaga Non Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari :
Sekretaris
= dijabat rangkap Panitera
Wakil Sekretaris
= 1 (satu) orang
Kasub Bag/ Kaur
= 3 (tiga) orang
Staf
= - orang
Tenaga Honorer
= 9 (sembilan) orang
Jumlah
= 13 (tiga belas) orang
Tenaga Teknis Yudisial dan Tenaga Non Teknis Yudisial termasuk tenaga honorer berjumlah 22 (dua puluh dua) orang
3. Promosi dan Mutasi Pelaksanaan Promosi dan Mutasi bagi pegawai berdasarkan pada Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan KMA No: 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian wewenang kepada para pejabat eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di bidang kepegawaian. Pelaksanaan promosi dan mutasi tahun 2012 di lingkungan Pengadilan Agama Pandan, adalah sebagai berikut : a. Kenaikan Pangkat Reguler sebanyak 2 (dua) orang 1. Kenaikan Pangkat Periode April 2012 Atas nama Hj. Madinah Pulungan, S.Ag (Panitera Muda Gugatan) dari Golongan III/c ke III/d. 2. Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2012 Atas nama Drs. Miranda (Ketua) dari Golongan IV/a ke IV/b.
Hal 32
b. Kenaikan Pangkat Pilihan sebanyak 0 (kosong) orang c. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 0 (kosong) orang d. Mutasi Hakim sebanyak 4 (empat) orang, yakni : 1. Drs. Ridwan Arifin, Hakim pada Pengadilan Agama Pandan menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Rantau Prapat. 2. M. Yusuf, S.HI, Hakim pada Pengadilan Agama Pandan menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Balai. 3. Solahuddin Sibagabariang, S.Ag Hakim pada Pengadilan Agama Pandan menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Balai. 4. Drs. Miranda, Ketua pada Pengadilan Agama Pandan menjadi Ketua pada Mahkamah Syar’iyah Sigli. e. Mutasi Pegawai sebanyak 0 (kosong) orang f. Pensiun Hakim sebanyak 0 (kosong) orang g. Pensiun Pegawai sebanyak 0 (kosong) orang 4. Pengisian Jabatan Struktural dan fungsional a. Jabatan Struktural : -
Ketua
: Terealisasi sebanyak 1 (satu) orang
-
Wakil Ketua
: Terealisasi sebanyak 1 (satu) orang
-
Panitera/ Sekretaris
: Terealisasi sebanyak 1 (satu) orang
-
Wakil Panitera
: Terealisasi sebanyak 1 (satu) orang
-
Wasek
: Terealisasi sebanyak 1 (satu) orang
-
Panitera Muda
: Terealisasi sebanyak 2 (dua) orang Yakni : PaniteraMuda Hukum dan Panitera MudaGugatan, sedangkan Panitera Muda Permohonan masih belum terealisasi (kosong).
-
Kasub Bag/ Kaur
: Terealisasi sebanyak 3 (tiga) orang
b. Jabatan Fungsional
Hal 33
-
Panitera Pengganti
: Belum terealisasi
-
Jurusita
: Belum terealisasi
5. Pembinaan SDM Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di bidang teknis yustisial dan administrasi di lingkungan peradilan agama se Sumatera Utara telah dilakukan pembinaan-pembinaan bagi pegawai, yaitu : a. Bintek Hakim
= 3 (tiga) orang
1. Bimbingan Teknis Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang diikuti oleh 3 (tiga) orang Hakim yakni Drs. Miranda (Ketua), Drs. Malkan, SH. MA (Wakil Ketua) dan Sri Armaini, S.HI, MH
b. Bintek Pejabat Kepaniteraan 1. Kegiatan
bimbingan
= 5 (lima) orang
teknis
Hakim
dan
Panitera
yang
dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan di wilayah Pengadilan
Agama
Pandan
untuk
6
Pengadilan
yakni
Pengadilan Agama Pandan, Pengadilan Agama Sibolga, Pengadilan Agama Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Padang Sidempuan Kota, Pengadilan Agama Panyabungan dan Pengadilan Agama Gunung Sitoli. Pada kegiatan tersebut difokuskan
sebagai
peserta
Hakim
dan
para
Pejabat
Kepaniteraan.
c. Bintek Pejabat Kesekretariatan
= 4 (empat) orang
1. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa dari Pengadilan Tinggi Agama Medan yang diikuti oleh 2 (dua) orang Pegawai yakni Padma Putra Solihandana, SE dan Faizal Amir, SH 2. Bimbingan Teknis Barang Milik Negara (BMN) yang diikuti oleh 2 (dua) orang Pegawai yakni Maharani, S.Si (Wakil Sekretaris) dan Asmawati Zebua, S.Ag (Kaur. Umum)
Hal 34
3. Bimbingan Teknis Aplikasi Kepegawaian yang diikuti oleh 1 (satu)
orang
Pegawai
yakni
Faizal
Amir,
SH
(Kaur.
Kepegawaian) 4. Bimbingan Teknis SAKIP (27 s.d 29 Maret 2012) yang diikuti oleh 2 (dua) orang Pegawai yakni Padma Putra Solihandana, SE (Kaur. Keuangan ) dan Maharani, S.Si (Wakil Sekretaris)
d. Bintek operator = 6 (enam) orang 1. Bimbingan Teknis/Training Jurnalistik (13 Maret 2012) yang diikuti oleh 2 (dua) orang Pegawai yakni M. Yusuf, S.HI (Hakim/Penanggung Jawab Tim Pengelola Website) dan Derliana Tanjung (Honorer/Operator). 2. Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian (10 s.d 11 September 2012) yang diikuti oleh 1 (satu) orang Pegawai yakni Faizal Amir, SH (Kaur. Kepegawaian/Operator Simpeg) 3. Bimbingan Teknis Akurasi Data Keuangan dan Data BMN (1 s.d 3 Agustus 2012) yang diikuti oleh 2 (dua) orang Pegawai yakni Padma Putra Solihandana, SE (Operator SAKPA) dan Harry Fadly (Honorer/Operator SIMAK BMN) 4. Bimbingan Teknis Tindak Lanjut Verifikasi dan Validasi Data Koreksi IP BMN (7-10 Mei 2012) yang diikuti oleh 1 (satu) orang yakni Harry Fadly (Honorer/Operator SIMAK BMN)
e. Bintek lain-lain yang pernah diikuti oleh pejabat atau pegawai = 2 (dua)orang 1. Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-KL Tahun 2013 (13-15 April 2012) yang diikuti oleh 2 (dua) orang Pegawai yakni Drs. H. M. Nasir (Panitera/Sekretaris) Maharani, S.Si (Wakil Sekretaris/Operator RKA-KL).
Hal 35
2. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan, aplikasi
yang
Perbendaharaan
berhubungan Negara
dengan
(Aplikasi
Direktorat AFS,
Jenderal
GPP)
yang
dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Sibolga dan diikuti oleh Operator dan Pengelola DIPA Pengadilan Agama Pandan. B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dalam
hal
pengelolaan
sarana
dan
prasarana
dengan
berpedoman ketentuan PP No.6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan sesuai dengan perkembangan sistem yang lebih canggih, dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Pandan menerapkan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), yaitu pengelolaan inventaris barang milik negara melalui sistem aplikasi komputerisasi.
1. Sarana dan Prasarana Gedung a). Pengadaan sarana dan prasarana gedung Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Pandan tidak mengadakan sarana dan prasarana gedung dikarenakan tidak adanya anggaran pada DIPA pengadilan Agama Pandan Tahun 2012
b). Pemeliharaan Adapun pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Pengadilan Agama Pandan tahun 2012 dibebankan kepada DIPA TA 2012 dengan rincian sebagai berikut : 
Gedung kantor 240m2 : Rp.16.800.000,-

Halaman kantor 746 m2: Rp.7.460.000,-
c). Penghapusan Penghapusan sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Pandan pada tahun 2012 tidak ada dilakukan.
Hal 36
Adapun data Luas tanah serta luas bangunan gedung kantor Pengadilan Agama Pandan sampai dengan keadaan akhir tahun 2012 adalah sebagaimana daftar berikut : I. No
1
Luas Gedung Kantor dan Rumah Dinas Satker
Jenis Barang
Tambah
Gedung Kantor Gedung Rumah Dinas
PA Pandan
Pelihara
Hapus
Total
Nilai asset
1
1
421,300,000
3
3
392,658,999
Jumlah
813.958.999
II. Luas Tanah Kantor dan Rumah Dinas No
1
Satker
PA Pandan
Jenis barang
Luas (m2) tambah
Luas (m2) Pelihara
Luas (m2) Hapus
Total
Nilai asset
Tanah Kantor
1000
1000
297,600,000
Tanah Rumah Dinas
1125
1125
513,100,000
JUMLAH
810.700.000
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a) Pengadaan Sarana dan Prasarana fasilitas gedung Pada tahun 2012 melalui DIPA Pengadilan Agama Pandan diadakan beberapa pengadaan fasilitas gedung kantor antara lain : a. Pengadaan moubeler yaitu berupa 7 set kursi tunggu stainless, meja recepsionist dan meja informasi senilai Rp.30.000.000,b. Pengadaan peralatan pengolah data yaitu berupa tv LCD dan 1 set mesin scan finger senilai Rp.10.000.000,-
b) Pemeliharaan Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung Pengadilan Agama Pandan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pandan tahun 2012, adapun rinciannya sebagai berikut :
Hal 37
Kendaraan roda 4
: Rp.36.000.000,-
Kendaraan roda 2
: Rp.22.400.000,-
Inventaris kantor
: Rp.800.000,-
Personal Komputer/Laptop
: Rp.8.400.000,-
Genset
: Rp.3.870.000,-
Faximile
: Rp.650.000,-
Ac split
: Rp.1.095.000,-
c) Penghapusan dan alih fungsi Pada tahun 2012 ini Pengadilan Agama Pandan tidak ada melaksanakan Penghapusan dan Alih Fungsi BMN.
3. Pengelolaan Teknologi Informasi Pengelolaan Tekhnologi Informasi di Pengadilan Agama Pandan telah lama dilakukan dengan upaya penyediaan media transparansi pengadilan dalam bentuk situs wib site. Selain itu dalam rangka untuk percepatan proses kegiatan administrasi telah juga digunakan sistem administrasi perkara yang diberinama SIADPA serta untuk memudahkan penyampaian laporan perkara telah dibuat satu sistem Aplikasi laporan berbasis web. Untuk mendukung pengelolaan tekhnologi informasi tersebut didukung dengan perangkat keras dan perangkat lunak terdiri dari : a. Perangkat Keras -
Server 2 Unit
-
CPU 10 Unit
-
Laptop 8 Unit
b. Perangkat Lunak -
Aplikasi SIADPA
-
Aplikasi Sakpa
Hal 38
-
Aplikasi Simak BMN
-
Aplikasi Simpeg
-
Aplikasi Laporan Perkara
C. Pengelolaan Keuangan Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan
negara,
pengelola
diselenggarakan
secara
professional,
keuangan terbuka,
Negara
perlu
dan
dapat
dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Pandan yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsipprinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut diatas. Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Pandan secara umum diselenggarakan oleh Panitera/Sekretaris dibantu Wakil Sekretaris dan Kepala Urusan Keuangan selaku Pelaksana teknis, namun secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Panitera Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penangung Jawab Kegiatan yang dijabat oleh Wakil Sekretaris, Pejabat Penandatangan SPM/Penguji SPP yang dijabat oleh Kepala Urusan Umum, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima, serta Pembuat Daftar Gaji. Pengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis belanja yaitu : 1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai meliputi belanja pengawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur, honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.
Hal 39
Adapun rincian Belanja Pegawai adalah sebagaiberikut : Pagu
: Rp.1.009.601.000,-
Realisasi -
Januari
: Rp. 74.492.888,-
-
Februari
: Rp.73.933.390,-
-
Maret
: Rp.74.473.852,-
-
April
: Rp.89.000.683,-
-
Mei
: Rp.77.300.104,-
-
Juni
: Rp.77.570.104,-
-
Juli
: Rp.83.337.104,-
-
Agustus
: Rp.85.917.704,-
-
September
: Rp.77.097.613,-
-
Oktober
: Rp.85.501.131,-
-
Nopember
: Rp.67.652.437,-
-
Desember
: Rp.64.914.331,-
Sisa
: Rp.9.677.221,-
Dari total anggaran yang telah terealisasi dapat kita lihat pagu belanja pegawai telah terserap sebesar 99%. 2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standart biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standart biaya atas dasar Term Of Reference (TOR) dan rincian Anggaran Belanja (RAB), belanja barang meliputi belanja barang mengikat dan belanja barang tidak mengikat. Adapun rincian Belanja Barang adalah sebagaiberikut : Pagu
: Rp.358.896.000,-
Realisasi
Hal 40
-
Januari
: Rp. 0,-
-
Februari
: Rp.27.963.113,-
-
Maret
: Rp.27.662.935,-
-
April
: Rp.27.808.355,-
-
Mei
: Rp.27.963.958,-
-
Juni
: Rp.27.962.117,-
-
Juli
: Rp.27.960.113,-
-
Agustus
: Rp.27.963.577,-
-
September
: Rp.49.768.153,-
-
Oktober
: Rp.27.948.000,-
-
Nopember
: Rp.24.871.114,-
-
Desember
: Rp.46.507.765,-
Sisa
: Rp.8.405.600,-
Dari total anggaran yang telah terealisasi dapat kita lihat pagu belanja barang telah terserap sebesar 97%.
3. Belanja Modal Selama tahun anggaran 2012, Pengadilan Agama Pandan mendapat pagu belanja modal peralatan dan mesin, yang salah satunya untuk penggadaan meubelair dan pengadaan peralatan pengolah data yaitu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Adapun Pelaksanaan Belanja modal adalah sebagaiberikut : Pagu
: Rp.40.000.000,-
Realisasi -
Juni
Sisa
: Rp.38.405.000,: Rp.1.595.000,-
Dari total anggaran yang telah terealisasi dapat kita lihat pagu belanja modal telah terserap sebesar 96%.
Hal 41
Berikut ini ditampilkan Grafik Perbandingan Pagu Anggaran dengan Realisasinya dalam Tahun Anggaran 2012 ini 1.200.000.000 1.009.601.000 1.000.000.000
999.923.779
800.000.000 Pagu Anggaran 600.000.000
Realisasi Anggaran Sisa Anggaran
358.896.000
400.000.000
344.517.400 200.000.000 9.677.221
8.405.600
40.000.00038.405.000 1.595.000
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Adapun pelaksanaan DIPA Pengadilan Agama Pandan adalah sebagai berikut : Data Penyerapan Anggaran Tahun 2012 1. Belanja Pegawai NO 1 1
SATKER 2 PA Pandan
PAGU DIPA 3 1.009.601.000
REALISASI 4 999.923.779
SISA
%
5 9.677.221
6 99%
2. Belanja Barang NO 1 1
SATKER 2 PA Pandan
PAGU DIPA
REALISASI
3 358.896.000
4 350.455.400
SISA 5 8.405.600
% 6 97%
Hal 42
3. Belanja Modal NO 1 18.
SATKER
PAGU DIPA
2 PA Pandan
REALISASI
SISA
3 4 40.000.000 38.405.000
%
5 1.595.000
6 96%
D. Pengelolaan Administrasi 1. Administrasi Perkara. a.
Prosedur penerimaan perkara Pelaksanaan penerimaan perkara di Pengadilan Agama Pandan dilakukan dengan sistem meja-meja yaitu Meja I, Meja II dan Meja
III
sesuai
dengan
ketentuan
Pola
Bindalmin
dan
menggunakan Aplikasi SIADPA. b. Registrasi Perkara Kegiatan regsistrasi perkara dilakukan dengan menggunakan register : -
Register induk perkara gugatan
-
Register induk perkara permohonan
-
Register permohonan banding
-
Register permohonan kasasi
-
Register permohonan Peninjauan kembali ( PK )
-
Register Surat Kuasa Khusus
-
Register Penyitaan Barang tidak bergerak
-
Register Penyitaan Barang bergerak
-
Register Eksekusi
-
Register Akta Cerai
-
Register P3HP
-
Register Ekonomi Syari’ah
-
Register Isbat Rukyat Hilal
-
Register Eksekusi Putusan Arbitrase
Hal 43
c.
Register Mediasi. Kearsipan perkara Perkara yang diputus pada tahun 2012 sebanyak 103 perkara, dan sudah termasuk sisa tahun 2011 sebanyak 11 perkara dari keseluruhan perkara yang diputus tersebut
pada saat akhir
tahun 2012 sudah diminutasi 103 perkara ( 100 %) dan telah ditata dalam box arsip telah diletakkan pada rak di ruang arsip perkara. d. Laporan Perkara Pelaksanaan tugas pembuatan laporan perkara Pengadilan Agama Pandan telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk yang ada yaitu : -
Atas dasar petunjuk Pola Bindalmin yang terdiri dari : Bulanan yaitu model LI-PA1, LI-PA7 dan LI-PA8. Empat bulanan yaitu model LI-PA2 s.d LI-PA5. Enam bulanan yaitu model LI-PA6.
-
-
Atas dasar Pola Dirjen Badilag
Laporan Perkara yang diputus kurang dari 6 bulan,
Laporan Perkara yang diputus lebih dari 6 bulan,
Laporan Mediasi,
Laporan Perkara Prodeo,
Laporan sidang keliling
Laporan PNBP,
Laporan Posbakum.
Atas dasar Petunjuk Panitera Mahkamah Agung:
-
Laporan perkara Perdata yang diterima dan diputus.
Atas dasar petunjuk PTA Medan:
Penyampaian laporan secara online melalui Pelaporan Terpadu Online.
Hal 44
Semua jenis laporan tersebut dikirim sesuai dengan ketentua yang berlaku yaitu untuk hard copy seluruh laporan dikirim selambatlambatnya tanggal 7 setiap bulan dan untuk souf copy melalui Pelaporan Terpadu Online diisi dan atau di uploud paling lama setiap tanggal 5 setiap bulan. e. Direktori putusan Kegiatan ini adalah memenuhi ketentuan dari Mahkamah Agung RI yang mengharuskan seluruh pengadilan di bawah Mahkamah Agung
untuk
menganonimisasi
putusan
dan
selanjutnya
mengupload putusan tersebut ke direktori putusan Mahkamah Agung sebagai sarana publikasi dan penghimpunan putusan dari seluruh pengadilan (bank data putusan). Untuk tahun 2012 perkara putus adalah sebanyak 103 perkara yang sudah diupload ke direktori putusan sebanyak 82 perkara sama dengan 80 %. 2.
Administrasi Keuangan Perkara Pengelolaan administrasi keuangan perkara berada dalam tanggung jawab Panitera. Namun dalam pelaksanaannya Panitera menunjuk Petugas administrasi biaya perkara yaitu Kasir dan Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara dan buku keuangan lainnya. Buku-buku Keuangan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama terdiri dari : 1) Buku Jurnal Perkara Gugatan 2) Buku Jurnal Perkara Permohonan 3) Buku Jurnal Permohonan Banding 4) Buku Jurnal Permohonan Kasasi 5) Buku Jurnal Permohonan Peninjauan Kembali 6) Buku Jurnal Permohonan Permohonan Eksekusi 7) Buku Induk Keuangan Perkara
Hal 45
8) Buku Keuangan Biaya Eksekusi 9) Buku Keuangan Hak-hak Kepaniteraan 10) Buku Keuangan Hak-hak Kepaniteraan lainya. 11) Buku Khusus keuangan atk perkara. 12) Buku Penerimaan dan pendistribusian atk perkara. Semua buku jurnal dan buku keuangan tersebut digunakan untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara. Pelaporan juga merupakan salah satu kegiatan administrasi perkara yang menurut Bindalmin terdiri dari : 1) LI.PA-1 ; Laporan tentang keadaan perkara 2) LI.PA-2; Laporan tentang perkara banding 3) LI.PA-3; Laporan tentang perkara Kasasi 4) LI.PA-4; Laporan tentang perkara Peninjauan Kembali 5) LI.PA-5; Laporan tentang Eksekusi 6) LI.PA-6; Laporan tentang Kegiatan Hakim 7) LI.PA-7; Laporan tentang Keuangan Perkara 8) LI.PA-8; Laporan tentang jenis perkara. 9) Laporan tentang factor penyebab perceraian 10) Laporan tentang PP.10 Untuk mendukung kegiatan administrasi perkara ada beberapa alat atau sistim yaitu : a. SIADPA/SIADPTA. b. SMS Gatewey c. Publikasi Putusan d. Direktori putusan e. Laporan Online terpadu.
3. Administrasi Umum Pelaksanaan tugas sebagai supporting unit di Pengadilan Agama Pandan bagian kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang
Hal 46
Wakil Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Urusan
yaitu
Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum. Adapun administrasi umum meliputi : a.
Pengelolaan surat Pengelolaan surat pada Pengadilan Agama Pandan berpedoman kepada Juklak MARI tentang administrasi Tata Persuratan, Tata kearsipan dan administrasi keprotokolan, kehumasan dan keamanan serta Buku I Pola klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI. Adapun kondisi persuratan yang dikelola Pengadilan Agama Pandan sebanyak 937 surat dengan rincian sebagai berikut : - Surat masuk : 229 surat
Surat Masuk 35 30 25 20 15 Surat Masuk
10 5 0
Hal 47
- Surat keluar : 708 surat
Surat Keluar 120 100
80 60 40
Surat Keluar
20 0
b. Penataan perpustakaan Perpustakaan sebagai salah satu sarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Pandan mengambil peranan penting yang berfungsi sebagai mediator dalam menambah
wawasan
pengetahuan
bagi
para
pegawai/karyawan/ti Pengadilan Pandan serta penambah wawasan dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan dan para Hakim dengan cara pemanfaatan pustaka. Pada tahun 2012
tugas-tugas
berkaitan
dengan
perpustakaan
yang
dilaksanakan walau dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada antara lain: ďƒ˜ Pengelolaan buku-buku / bahan pustaka yang ada disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; ďƒ˜ Penataan ruangan perpustakaan meyesuaikan dengan tata ruang yang ideal; ďƒ˜ Peningkatan pelayanan peminjaman buku pustaka;
Hal 48
Adapun jumlah buku-buku yang ada sampai dengan akhir Desember 2012 adalah : - Jumlah judul
: 581
judul
- Jumlah eksemplar : 1047 buah
c.
Pengelolaan persediaan Adapun kondisi barang persediaan pada Pengadilan Agama Pandan adalah sebagai berikut : - Saldo semester II tahun 2011
: Rp.781.000,-
- Mutasi Tambah tahun 2012
: Rp.21.433.000
- Mutasi keluar tahun 2012
: Rp.18.565.800
- Saldo semester II tahun 2012
: Rp.3.648.200
d. Pengelolaan Website Pengadilan
Agama
Panda
mengambil
peranan
penting dalam
keterbukaan informasi melalui pengelolaan website yang berisikan informasi mengenai transparansi keuangan baik keuangan perkara maupun DIPA serta transparansi putusan. Pengadilan Agama Pandan dengan alamat website www.pa-pandan.net dengan spesifikasi website sebagai berikut : 1. Hosting
: Plasa hosting.com
2. Domain
: pa-pandan.net
3. Provider
: plasahosting.com
4. Bandwith provider : 8065.11/17000 MB 5. Bandwith website : 10.000.000 MB e. Pengelolaan Administrasi Keuangan Pengelolaan administrasi keuangan pada Pengadilan Agama Pandan telah berjalan sebagaimana mestinya menurut peraturan
yang
berlaku,
hal
ini
disebabkan
telah
Hal 49
dilaksanakannya Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) pada Pengadilan Agama Pandan dengan baik. Keadaan ini juga disebabkan karena semakin banyaknya pelatihan tentang keuangan yang diikuti para operator bagian keuangan,
baik
pelatihan
tersebut
yang
diadakan
oleh
Kementrian Keuangan maupun yang diadakan Mahkamah Agung RI.
f. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pengelolaan administrasi kepegawaian pada Pengadilan Agama Pandan telah berjalan sebagaimana mestinya menurut peraturan
yang
berlaku,
hal
ini
disebabkan
telah
dilaksanakannya Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) pada Pengadilan Agama Pandan dengan baik.
g. Pengelolaan Meja Informasi Memperoleh informasi dan mendapatkan layanan yang baik dan memuaskan di instansi pemeintah adalah hak asasi setiap warga negara yang sangat dilindungi. Dalam rangka meningkatkan pelayanan
informasi
dan
menghindari
komunikasi
serta
interaksi yang tidak proporsional antara aparat Pengadilan Agama Pandan dengan pencari keadilan maka Pengadilan Agama Pandan telah membentuk dan memfungsikan pelayanan Meja Informasi sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan
Direktur
Jenderal
Badan
Peradilan
Agama
Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.
Hal 50
B A B VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan 1. Tehnis Yustisial a. Penerimaan perkara Untuk penerimaa perkara bila dibanding dengan tahun 2011 terjadi peningkatan secara kuantitas. Hal ini tergambar dengan perbandingan sebagai berikut : b. Penerimaan perkara tahun 2011 sejumlah 106 perkara dan tahun 2012 sejumlah 106 perkara. c.
Penyelesaian perkara
d. Penyelesaian perkara tahun 2011 sejumlah 110 perkara dan tahun 2012 sejumlah 103 perkara, e. Perkara-perkara yang dominan Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, perkara-perkara yang paling menonjol di Pengadilan Agama Pandan adalah : Cerai Gugat, Cerai Talak, Isbat Nikah, Waris, dan Lain-lain. f. Untuk tahun 2012 Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pandan berjumlah 76 Akta, meningkat dari tahun 2011 sejumlah 69 Akta. g. Tingkat kesadaran hukum masyarakat pencari keadilan semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Pandan; h. Disamping itu terjadi peningkatan kepuasan masarakat terhadap putusan Peradilan Agama Pandan yang ditandai dengan semakin berkurangnya perkara banding dan kasasi.
Hal 51
2. Administrasi Peradilan Administrasi peradilan telah berjalan sebagaimana mestinya yaitu dengan penerapan pola Bindalmin, Buku II, Buku III dan Buku IV Mahkamah Agung. 3. Kesekretariatan a. Pegawai pada Pengadilan Agama Pandan dirasa masih kurang, baik tenaga fungsional / struktural maupun staf lainnya. b. Kesempatan untuk mengikuti pendidikan penjenjangan masih relatif kecil, sehingga banyak formasi belum terisi sebab sulitnya calon yang telah memenuhi syarat pendidikan penjenjangan yang disyaratkan. c. Anggaran rutin maupun proyek telah dapat direalisir dengan baik dengan memperhatikan skala prioritas, sekalipun sebagian mata anggaran, masih dirasakan belum mencukupi kebutuhan riil satu tahun anggaran. d. Penambahan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Pandan telah dilakukan secara maksimal dengan
memenuhi standart
ideal. e. Untuk mengatasi kekurangan dana dilakukan penghematan dana penggunaan menurut skala prioritas.
4. Pembinaan dan Pengawasan a. Pembinaan terhadap aparat Peradilan (Hakim, Panitera / Panitera Pengganti,
Jurusita
Pengganti)
dilakukan
secara
berkesinambungan melalui pendidikan, penataran, orientasiorientasi dan pengarahan langsung, baik internal maupun eksternal. b. Fungsi pengawasan Intern Pengadilan Agama Pandan telah dilaksanakan dengan baik.
Hal 52
5. Kegiatan – Kegiatan Lain a.
Kegiatan-kegiatan non kedinasan seperti KORPRI, PTWP, IKAHI, YPPHIM, KOPERASI, Dharma Yukti Karini dan IPASPI berjalan sesuai dengan yang diprogramkan.
B. Rekomendasi 1. Guna mempercepat proses penyelesaian perkara, perlu penambahan pegawai, oleh karena itu usul pengangkatan Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita kiranya dengan segera direalisir. 2. Untuk meningkatkan keterampilan bidang tehnis Yustisial dan administrasi peradilan diharapkan secara terus menerus pendidikan atau penataran lainnya. 3. Diharapkan jatah untuk pendidikan penjenjangan bagi pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Pandan dapat ditingkatkan karena formasi struktural masih banyak yang dibutuhkan. 4. Diharapkan pula tambahan jatah calon pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Pandan.
C. Penutup. Demikian laporan Pengadilan Agama Pandan tahun 2012 dibuat untuk dapat dijadikan salah satu bahan informasi dan masukan sehingga tugastugas di masa yang akan datang lebih baik. Pandan, 2 Januari 2013 Ketua Pengadilan Agama Pandan,
Drs. Ifdal, SH.
Hal 53
Hal 54