Edisi Perdana | Februari 2013
Salam Redaksi
A
lhamdulillah, edisi perdana telah terbit dan disambut hangat oleh pembaca. Redaksi juga menerima masukan dan kritik tentang penerbitan eMagazine MADANI edisi perdana ini. Salah satu masukannya datang dari Ketua PTA Banten Drs. H. Sudirman Malaya, SH, MH. Kami mengucapkan terima kasih a t a s s a r a n d a n k r i t i k n y a . Tahun 2012 telah pergi dengan kepergian yang bermakna, kini tahun 2013 datang dan menghampiri kita pada setiap ruang dan waktu. Berjuta rencana dan program kita rumuskan dan harapan juga kita sampaikan dalam doa, pertanda keinginan untuk mengusung perubahan bukan basa-basi. Untuk edisi perdana Februari 2013 ini, redaksi mengangkat tema 'Komitmen untuk Perubahan'. Kami menganggap bahwa tema itu sangat penting dan masih relevan dibahas, meskipun caranya masih mencari-cari yang tepat guna dan berhasil guna. Dalam teori manajemen perubahan, kunci utama melakukan perubahan adalah pola pikir, sistem, dan budaya kerja. Ketiga pola tersebut kami rangkum dalam reportase edisi kedua. Khusus rubrik profil, kami mengangkat profil Ketua PTA Banten sendiri dan profil PA Cilegon sebagai PA yang masih muda tetapi syarat karya dan makna, diharapkan tidak Anda lewatkan untuk dibaca. Artikel sengaja kami sampaikan tentang Dirjen ideal era digital dan analisis yuridis dari Wakil Ketua PA Cilegon yang juga Pemimpin Redaksi eMagazine MADANI. Akhirnya, selamat membaca dan bertransformasi dengan perubahan. seperti biasanya, kritik dan saran kami selalu harapkan demi perubahan Pengadilan Tinggi Agama Banten yang lebih TOP (tepat, objektif, dan perlu), selamat datang tahun perubahan, Wassalam. Redaksi
Penerbit : Humas Pengadilan Tinggi Agama Banten. Dewan Pakar : Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH, MH, Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum, Drs. H. Purwosusilo, SH, MH, Dr. Fauzan, SH, MH, MM, Dr. H. Hasbi Hasan, SH, MH. Dewan Redaksi : Drs. H. Sudirman Malaya, SH, MH, Drs. H. Humaedi Husen, SH, MH. Pemimpin Redaksi Drs. Muslim, SH, MA. Redaktur Pelaksana : Alimuddin, SHI. Redaktur : Humas PA Serang, Humas PA Tangerang, Humas PA Tigaraksa, Humas PA Rangkasbitung, Humas PA Pandeglang, Humas PA Cilegon. Staf Redaksi/Tim TI : seluruh admin/operator komputer PA-PA se-PTA Banten. Alamat Redaksi : Pengadilan Tinggi Agama Banten. Facebook : eMagazine MADANI PTA Banten.
Reportase
PTA BANTEN MENGUSUNG PERUBAHAN
P
engadilan Tinggi Agama Banten komitmen mengusung perubahan, hal itu disampaikan oleh Ketua PTA Banten Drs. H. Sudirman Malaya, SH, MH usai mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua PTA Banten yang baru Drs. H. Humaedi Husen, SH, MH, Jumat (1/2).
Ketua PTA Banten mengatakan, perubahan harus dilakukan sejak dini dan bersama-sama. Menurutnya, perubahan di PTA Banten sendiri akan dimulai dari unsur pimpinan, para hakim PTA Banten, dan para pegawai. Salah satu dari perubahan itu adalah pelayanan publik dan pengembangan teknologi informasi (TI). Dalam acara pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua PTA Banten itu, dihadiri sejumlah tamu penting, pengambilan sumpah jabatan WKPTA Banten berlangsung khidmat dan lancar. Tampak hadir Ketua PTA Jakarta yang
1
Reportase
“ Perubahan pola pikir harus dilakukan oleh semua jajaran pimpinan di PA-PA se-wilayah hukum PTA Banten.” Drs. H. Humaedi Husen, SH, MH Wakil Ketua PTA Banten
diwakili Hakim Tinggi, Kepala Bawas dan Hakim Tinggi Pengawas, Ketua PT Banten serta sejumlah tamu lainnya, mereka larut dalam acara dan menjadi saksi pada momen penting yang diselenggarakan tepat di awal bulan Februari tahun 2013 ini. Senada dengan Drs. H. Sudirman Malaya, SH, MH, Wakil Ketua PTA Banten yang baru saja diambil sumpah juga komitmen untuk mengusung perubahan, apalagi perubahan sistem dan pola pikir. Menurut Drs. H. Humaedi Husen, SH, MH, perubahan pola pikir harus dilakukan oleh semua jajaran pimpinan di PA-PA se-wilayah hukum PTA Banten. Sekedar mengabarkan, Drs. H. Humaedi Husen, SH, MH dilahirkan di Serang (salah satu kota di provinsi Banten) pada tanggal 10 Oktober 1948, sosok H. Humaedi Husen menjadi salah satu aset terbaik yang dimiliki kota kelahirannya. Karirnya di lingkungan peradilan agama dimulai sejak tahun 1978 sebagai CPNS di PA Selong (wilayah Nusa Tenggara Barat), kemudian tahun 1979 menjadi PNS, dan memulai karir hakim pada tahun 1980 di tempat yang sama.Kiprah beliau di pengadilan agama cukup matang dan cemerlang, beliau pernah memimpin (Ketua) PA Selong, PA Rangkasbitung, PA Serang, PA Sukabumi dan menjadi hakim tinggi pada PTA Bandung tahun 1997. Tahun 2003 beliau dialihkan ke wilayah PTA Jakarta dan bertugas di Badan Pengawasan MA RI hampir 10 tahun sampai bulan November 2012. Catatan karir beliau ‘sedikit berwarna’ dengan aksi beliau saat mencalonkan diri sebagai walikota Cilegon pada tahun 2010, namun niatan tersebut rupanya belum diizinkan Allah SWT, karena mungkin tempat pengabdian beliau yang paling tepat adalah di lingkungan peradilan agama. Dan dengan memiliki keluarga harmonis dan 3 putra-putri yang sukses, karir beliau sebagai Wakil Ketua PTA Banten akan menambah panjang daftar prestasi yang beliau raih. (Redaksi)
2
Laporan Utama
3 Hakim Ideal
VERSI HAKIM AGUNG
H
akim Agung Prof. H. Abdul Manan menegaskan tugas dan peranan hakim ada 3 (tiga) yaitu (1). Hakim sebagai penegak keadilan. (2). Hakim sebagai penegak hukum. (3). Hakim sebagai pencipta hukum. Dijabarkan beliau lebih lanjut, bahwa hakim sebagai penegak keadilan harus menguasai peraturan perundang-undangan dan menerapkannya dalam pemeriksaan perkara, baik dalam proses perkara maupun dalam membuat putusan. Dan, dalam proses pemeriksaan serta menjatuhkan putusan disamping berdasarkan pada hukum yang berlaku, juga berdasarkan atas keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dan harus memakai hati nurani. Dengan demikian putusan hakim tersebut akan bermanfaat dan berkeadilan, kata Prof. Abdul Manan. Sedangkan tentang hakim sebagai penegak hukum, Prof. Abdul Manan menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh terikat pada bunyi Undang-Undang semata, tetapi harus mempu menciptakan hukum melalui putusan-putusannya. Disamping itu katanya lebih lanjut, hakim tidak saja menjaga ketertiban, melainkan juga berfungsi sebagai pengawas Undang-Undang
3
Laporan Utama
“Fakta hukum yaitu peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi yang berstruktur dan terikat dengan ruang dan waktu.�
dan juga berfungsi sebagai paedagogis terhadap pihak-pihak yang bersengketa, termasuk masyarakatnya itu sendiri. Adapun hakim sebagai pencipta hukum Prof. Abdul Manan menjelaskan, hakim menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan dengan benar dan adil. Selain itu, hakim sebagai dinamisator peraturan perundangundangan dengan cara menggunakan metode penafsiran dan kontruksi dan berbagai pertimbangan sosio kultural berkewajiban menghidupkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Hakim juga melakukan koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan atau kekosongan hukum, hakim wajib menemukan hukum dan menciptakan hukum untuk mengisi hukum tersebut serta hakim melakukan penghalusan terhadap peraturan perundang-undangan,
4
kata Prof. Abdul Manan. Tentang fakta hukum, dalam pandangan Prof. Abdul Manan bahwa fakta hukum yaitu peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi yang berstruktur dan terikat dengan ruang dan waktu. Menurut Prof. Abdul Manan, hakim harus mencari fakta sebanyak-banyaknya dalam persidangan, oleh karena itu hakim harus dengan sopan dan santun memperlakukan para pihak dan jangan ada hakim yang marah-marah maupun mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Hakim harus seimbang kepada para pihak. “Apabila hakim senyum kepada Penggugat selama 1 (satu) menit, maka ia harus senyum juga 1 (satu) menit kepada Tergugat�, kata Prof. Abdul Manan mencontohkannya. (redaksi)
Aktualita
Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH, MH Ketua Muda Agama MARI
TIGA PESAN PENTING
M
alam silaturrahim warga peradilan agama yang digelar dalam rangka peringatan 130 tahun peradilan agama merupakan malam yang monumental. Pada momen inilah para pejabat teras dan hakim-hakim peradilan agama dapat bersua dengan tokohtokoh dan sesepuh peradilan agama atau keluarganya. Sebagian tokoh peradilan agama mengungkapkan bahwa acara itu sukses besar, mewah, elegan, dan bermakna. Semua warga peradilan agama bekerja, berfikir, dan berkarya, turut menyukseskan peringatan 130 tahun peradilan agama di Indonesia. Namun, tidak banyak yang mengetahuinya, di balik suksesnya acara tersebut ada sosok yang bersahaja ikut berfikir merumuskan konsep acara peringatan 130 tahun PA di Indonesia, dan sosok itu adalah Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH, MH. Di sela acara peringatan 130 tahun peradilan agama, tim liputan eMagazine MADANI sempat mewawancarai Tuada Uldilag, berikut petikannya: Assalamu'alaikum, apa kabar pak Tuada? Wa'alaikumussalam, Alhamdulillah saya sehat, seperti yang saudara lihat. Bapak memang kelihatan sehat, apa resepnya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, sejahtera semuanya karunia Ilahi. Kita hanya mempertanggung jawabkan karunia itu dan yang lebih penting lagi, perlu mensyukuri semua karunia yang Allah berikan. Ya, itu resepnya, banyak-banyak bersyukur dan bersedekah
5
Aktualita kepada sesama, hidup ikhlas, dan berkarya dengan tulus. Apa yang perlu kita syukuri? Dalam bidang ibadah, semuanya kita syukuri. Dalam bidang muamalah, saya berpendapat kita bersyukur jangan pilih-pilih. Lalu, Apakah malam ini juga kita harus bersyukur? Ya, tentu, inilah malam puncak rasa syukur kita kepada Allah. Atas rahmatNya kita warga peradilan agama bisa menyukseskan peringatan 130 tahun usia PA di Indonesia, sungguh luar biasa dan saya juga bersyukur bisa melihat dan merasakannya. Apa yang bapak rasakan? Saya merasakan apa yang saudara rasakan, apa yang mereka rasakan, dan apa yang warga peradilan agama rasakan. Dalam kesempatan bersejarah ini saya ingin mengajak seluruh warga peradilan agama untuk bersungguh-sungguh bersyukur kepada Allah SWT, tidak semudah yang kita pikirkan, peringatan ini bersejarah dan akan dikenang selamanya oleh warga PA se-Indonesia, baik yang masih aktif menjabat, maupun yang sudah purnabakti. Bagaimana mempertahankan rasa syukur ini? Selain mengajak untuk bersyukur, saya juga ingin menyampaikan tiga pesan penting untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh warga peradilan agama. Pertama, warga peradilan agama tidak boleh tercerabut dari akarnya. Yang kedua, saya berpesan agar peringatan 130 tahun peradilan agama ini dijadikan sebagai momentum untuk mempertahankan dan meingkatkan prestasi. Yang ketiga, saya mengajak warga peradilan agama untuk senantiasa menjaga kekompakan. Dari dahulu, warga peradilan agama terkenal dengan keguyuban dan kerukunannya. Warga peradilan agama juga identik dengan perjuangan. Bagaimana menjabarkan pesan bapak yang pertama? Sejarah mencatat, peradilan agama sesungguhnya telah eksis di nusantara sejak berabad-abad silam, lalu diformalkan oleh berbagai kerajaan Islam di nusantara, seperti Kerajaan Islam Mataram pada abad ke-17 yang menyelenggarakan Pengadilan Surambi karena sidang-sidangnya dilakukan di serambi masjid. Berganti-ganti zaman, berganti-ganti penguasa, berganti-ganti sistem politik, nyatanya peradilan agama tetap ada. Ya, peradilan agama eksis dan akan terus eksis, sepanjang umat Islam masih ada. Bagaimana pesan bapak yang kedua? Saat ini, bila berbicara tentang teknologi informasi di lembaga peradilan, orang-orang langsung teringat peradilan agama. Ini membuktikan bahwa peradilan agama memang unggul dalam bidang ini. Dengan demikian, ke depan, imej atau label yang sudah tertanam kuat itu hendaknya terus dipertahankan. Peradilan agama juga unggul dalam bidang pelayanan dan transparansi publik, khususnya melalui website dan meja informasi. Beberapa survei yang dilakukan oleh pihak eksternal telah membuktikan itu. Tentu saja ini juga harus dipertahankan, bahkan semampu-mampunya ditingkatkan. Di samping itu, peradilan agama juga telah dengan sungguh-sungguh memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat miskin untuk menggapai keadilan. Di masa mendatang, program justice for the poor yang terdiri dari layanan prodeo, sidang keliling dan pos bantuan hukum harus terus digalakkan. Bagaimana dengan peningkatan karir warga peradilan agama? Nah, itu pertanyaan bagus. Satu lagi yang tidak kalah penting, saya berpesan, kini makin banyak warga peradilan agama yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, baik di dalam mapun luar negeri. Ke depan, ini juga perlu ditingkatkan. Saya justru terus menghimbau agar para hakim PA kuliah lagi, baik S2 dan S3, yang bukan hakim tambah pengetahuannya sesuai dengan basis keahliannya. Menjaga kekompakan, bagaimana menerapkannya? Yang ketiga, saya mengajak warga peradilan agama untuk senantiasa menjaga kekompakan. Dari dahulu, warga peradilan agama terkenal dengan keguyuban dan kerukunannya. Warga peradilan agama juga identik dengan perjuangan. Mari kita bersatu padu untuk menjadikan peradilan agama semakin maju. Sekaranglah era kebangkitan peradilan agama.
6
Profil
Lebih Dekat Drs. H. Sudirman Malaya, SH, MH Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
B
icaranya santun, lugas, dan tegas. Sedikit tersenyum dan bercanda, apalagi soal perubahan. Hakim senior dan berwibawa dengan banyak nasihat dan petuah yang disampaikannya ketika redaksi eMagazine MADANI berkunjung ke ruang kerjanya di kantor Pengadilan Tinggi Agama Banten. Sosok paruh baya itu biasa disapa, "Pak ketua," karena memang beliau adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten. Dialah Drs. H. Sudirman Malaya, SH, MH. Curup Bengkulu adalah tanah kelahirannya, 9 Februari 1947. Dalam usianya yang ke-66 tahun, pak ketua banyak merasakan pahit dan manisnya kehidupan ini. Beliau pernah bersekolah di sekolah rakyat Curup tahun 1960, SMP Curup tahun 1963, Sekolah Persiapan IAIN Sunan Kalijaga tahun 1966, menyelesaikan Sarjana Syariah dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1975, Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1992, dan Magister Hukum pada Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2006. Sebagai seorang hakim, beliau mengawali karir dari bawah sebagai CPNS PA Sukoharjo tahun 1976, kemudian menjadi PNS PA Sukoharjo tahun 1977, Wakil Ketua PA Wonogiri tahun 1984, Wakil Ketua PA Bantul tahun 1984, Ketua PA Banyumas tahun 1988, Ketua PA Semarang tahun 1994, Ketua PA Jakarta Timur tahun 1996, Hakim Tinggi PTA Jakarta tahun 1999, Wakil Ketua PTA Medan tahun 2003, Wakil Ketua PTA Bandung tahun 2006, Ketua PTA Mataram tahun 2007, Ketua PTA Bandar Lampung tahun 2009, dan Ketua PTA Banten sampai sekarang. Pak Sudirman Malaya, pernah mengikuti Penataran Hakim, DEPAG RI, di Surakarta tahun 1978, Pelatihan Hakim, DEPAG RI, di Semarang tahun 1989, Diklat Hakim Senior, DEPAG RI, di Tugu Bogor tahun 1996, lalu Orientasi Peningkatan Kemampuan Kepemimpinan Calon Ketua PTA, MA RI, di Banten tahun 2007. Keinginan beliau mengusung perubahan di satuan kerjanya, mampu menginspirasi para pimpinan PA yang ada di bawah yurisdiksi PTA Banten.
Analisa
Prospek Tata Negara Mendatang Drs. Muslim, SH, MA Wakil Ketua PA Cilegon/Pemred eMagazine MADANI Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Pancasila dan UUD 1945 yang ingin dilaksanakan secara murni dan konsekuen, dalam kenyataannya ialah Pancasila dan UUD 1945 yang ditafsirkan menurut pandangan rezim yang memerintah. Di masa Orde Lama, tafsiran itu disosialisasikan melalui “indoktrinasi” dan masuk kurikulum pendidikan. Di zaman Orde Baru, sejak tahun 1978, tafsiran itu disosialisasikan melalui penataran-penataran dan masuk pula ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Baik indoktrinasi maupun penataran hakikatnya tetap sama: Rezim yang memerintah ingin agar rakyat memahami hakikat bernegara, sistem dan mekanismenya seperti yang mereka anut. Mereka yang menolak tafsiran itu bisa dianggap sebagai musuh bangsa dan negara. Di sini kembali lagi nampak adanya kesinambungan di tengah perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Kedua rezim sama-sama memanfaatkan kelemahankelemahan UUD 1945 yang sejak awal dimaksudkan hanya sebagai konstitusi sementara itu. Kelemahan itu sengaja disembunyikan, namun ditutupi dengan berbagai cara, mulai dari konsep pseudo-akademis sampai ke hal-hal yang berbau mistik. Presiden Soekarno menyebut Pancasila dan UUD 1945 “Azimat Revolusi”. Presiden Soeharto menyebut Pancasila itu “sakti”. UUD 1945 adalah warisan luhur bangsa yang “dikeramatkan”. Amandemen Konstitusi juga telah menciptakan lembaga baru, yakni Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh dua lembaga, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan MK adalah suatu gagasan yang baik, untuk memeriksa perkara-perkara yang terkait langsung dengan konstitusi. Kekuasaan Kehakiman sebagai cabang kekuasaan yang merdeka, memang harus terpisah secara ketat dengan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Pada masa saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM saya telah menuntaskan sebuah pekerjaan cukup berat yakni memisahkan kewenangan adiminstrasi, personil dan keuangan peradilan dari Pemerintah. Kini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi secara administrasi, personil dan keuangan benar-benar independen, apalagi dalam menangani perkara. Jadi, meskipun dalam hal legislasi ada pembagian kekuasaan antara Presiden, DPR dan DPD, namun dalam hal kekuasaan kehakiman, maka kekuasaan ini adalah kekuasaan yang merdeka dan bebas dari campur-tangan lembaga manapun juga. Mahkamah Agung berwenang memeriksa perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, memberikan pertimbangan kepada Presiden, dan menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Amandemen UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselesihan tentang hasil pemilihan umum. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah lahir. Saya mempersiapkan RUU ini dalam waktu singkat karena mengejar waktu pelantikan hakim-hakim MK pada tanggal 15 Agustus 2003, sesuai amanat MPR. Saya merasa bersyukur, tugas berat itu dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Saya ingin mengakhiri tulisan ini sampai di sini. Masih banyak hal yang belum disinggung dan dibahas dengan lebih mendalam. Insya Allah, saya akan menuliskannya lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, untuk menjadi bahan diskusi bagi siapa saja yang berminat membahas ketatanegaraan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala akan memberikan kejernihan berpikir dan kebesaran jiwa kepada kita semua dalam membahas masalah yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara kita di masa depan. Wallahu’alam bissawwab.
Profil PA
PA CILEGON
PA Muda Berkarya
P
engadilan Agama Cilegon merupakan Pengadilan Agama termuda di wilayah PTA Banten yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 2002 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Cilegon dan Pengadilan Agama lainnya. Keputusan Presiden ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Pengadilan Agama Cilegon. Berdirinya Pengadilan Agama Cilegon tidak lain merupakan konsekuensi dari pemekaran Kabupaten Serang sehingga kemudian terbentuk Kota Cilegon berdasarkan Undangundang Nomor 15 tahun 1999. Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Cilegon, warga masyarakat beragama Islam yang berdomisili di Cilegon mengajukan perkara mereka ke Pengadilan Agama Serang. Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor PTA.i/K/05.00/248/2003 tentang peresmian Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Cilegon diresmikan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1424 Hijriyah oleh Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (BPIH), lalu dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Pengadilan Agama Cilegon oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Setelah itu diadakan acara penyerahan secara simbolis wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon oleh Ketua Pengadilan Agama Serang kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon. Pengadilan Agama Cilegon pertama sekali berkantor di rumah warga yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 6 Samangraya Citangkil Cilegon. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Pengadilan Agama Cilegon yang secara struktural sebelumnya berada di bawah Departemen Agama, selanjutnya sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung bersama tiga lembaga peradilan lainnya (Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara).
Terbit setiap bulan majalah elektronik pertama di Indonesia yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama.
Jangan lewatkan edisi berikutnya... Kirimkan liputan jurnalistik, artikel, analisa dan foto-foto kegiatan PA melalui email redaksi :.......................................
APA TEMA EDISI BERIKUT
?