HUKUM ISLAM DUA NEGARA by aldi monbusho

HUKUM ISLAM DUA NEGARA

Indonesia dan Malaysia Tim Penyusun Ketua Sekretaris Anggota Editor/Penyunting

: Drs. H. Muhsin Halim, SH, MH : Drs. H. Almihan, SH, MH : Drs. Zulkifli Siregar, SH, MH Drs. Muhammad Amin, SH, MH : Alimuddin, S.HI

Desain Sampul/Tata Letak Alimuddin, S.HI Ilustrasi/Foto Dokumen PTA Medan

Diterbitkan Oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Jl. Kapten Sumarsono No. 12 Medan Telp. (061) 8457461 Fax. (061) 8467077 Website : www.pta-medan.go.id E-mail : admin@pta-medan.go.id Medan 20124 bekerjasama dengan

UNIVERSITI MALAYA, KUALA LUMPUR MALAYSIA University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA Tel : +603-7967 7022/3273 Fax : +603-7956 0027 Email : icr@um.edu.my

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Jl. Kapten Sumarsono No. 12 Medan Telp. (061) 8457461 Fax. (061) 8467077 Website: www.pta-medan.go.id E-Mail: admin@pta-medan.go.id Medan - 20124

SAMBUTAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

‫أنسال و عهٍكى ٔزحًت هللا ٔبسكاحّ¸أنحًد هلل انري جعم‬ ‫شسٌعخّ عًا د انحٍاة فى اندٌٍ ٔاندٍَا ٔاالخسة¸ٔانصالة‬ ّ‫ٔانسالو عهً زسٕل هللا يحًد بٍ عبد هللا ٔعهً أنّ ٔأصحاب‬ ‫ٔيٍ حبع ْداِ ٔٔاالِ¸أيا بعد‬ Dengan membaca bismillahir-rahmanir-rahim, kita buka kata sambutan buku ini dengan pernyataan sukur Alhamdulillah. Mengiringi puji dan syukur, kita memohon ke hadirat Allah Swt., semoga shalawat dan salam-Nya selalu dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul penutup, Muhammad Saw. Tidak terkecuali untuk para keluarganya, segenap sahabatnya dan semua umatnya. Insya Allah kita semua berada di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah sendiri menyatakan bahwa: "Setiap orang yang takwa adalah keluarga Muhammad", kullu taqiyyin 'ala muhammadin. Berkat rahmat dan 'inayah Allah Swt., serta tuntunan dan anjuran Rasul-Nya, Alhamdulillah kita umat Islam masih tetap menaruh peduli dan hormat serta taat terhadap hukum yang disyariatkan Allah Swt, melalui Rasul-Nya. Terutama dalam bidang hukum keluarga Islam yang berbeda dengan bidang-bidang hukum Islam lain, yang telah banyak tidak lagi berlaku oleh umat Islam sendiri, hukum keluarga Islam masih tetap berlaku secara merata di segenap penjuru dunia dan kawasan Asia Tenggara. 3

Buku yang berjudul HUKUM ISLAM DUA NEGARA Indonesia dan Malaysia ini adalah kumpulan makalah seminar separuh hari, dan hasil studi banding delegasi short course mandiri Pengadilan Tinggi Agama Medan dan pimpinan Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh Dirjen Badilag MA RI, Drs. H. Wahyu Widiana, MA, pada Senin 25 Juni 2012 lalu. Seminar tersebut, bertemakan tentang Hukum Islam di dua Negara (Indonesia-Malaysia) atas undangan dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) Malaysia, dan bertempat di Akademi Pengajian Islam (API), Universiti Malaysia (UM) Kuala Lumpur Malaysia, dengan dihadiri Hakim Tinggi PTA Medan, delegasi short course mandiri, para dosen dan mahasiswa pasca sarjana. Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara bertetangga yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan, kecuali oleh formalitas batas negara, karena adanya kesamaan latar budaya dan agama antar kedua negara serumpun. Dalam seminar dan studi banding tersebut, seringkali saya mendapatkan masukan dan atau saran dari berbagai pihak supaya materi yang disampaikan dalam makalah maupun jawaban-jawaban lepas yang diberikan kepada peserta, kiranya dapat dihimpun ke dalam buku yang lebih berguna. Saran, masukan dan harapan banyak pihak ini ternyata akhirnya memberikan dorongan tersendiri untuk terus menyelesaikan penulisan buku ini; meskipun keinginan untuk memberikan sumbangan bagi kemajuan khazanah ilmu-ilmu hukum Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perwakafan masih tetap menjadi pendorong utamanya. 4

Untuk itu, buku ini saya harapkan disusun demikian rupa mengingat peruntukannya tidak semata-mata diproyeksikan bagi kalangan terpelajar khususnya para Hakim di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Medan, akan tetapi juga dimaksudkan sebagai bahan bacaan yang bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat luas pada umumnya. Sehubungan dengan selesainya buku ini, dengan penuh keikhlasan dan rendah hati, saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung, turut andil dan memotivasi penyelesaian buku ini. Harapan saya, dan Insya Allah kita semua, kehadiran buku ini akan memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat muslim khususnya. Amin, semoga hanya kepada Allah Swt kita beribadah, dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan dan perlindungan.

ّ‫ٔانسالو عهٍكى ٔزحًت هللا ٔبسكاح‬ Medan, 27 Agustus 2012 M 09 Syawal 1433 H

Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH

PENGANTAR EDITOR

usim kemarau di kota Pandan Tapanuli Tengah, 2012. Panas cuaca belum juga turun, terasa

dingin ketika malam tiba. Suasana bulan suci Ramadhan 1433 H cukup mewarnai kota kecil yang sangat panas di pesisir pantai Barat Sumatera Utara ini. Alunan suara qari' di setiap masjid silih berganti membacakan ayatayat Al-Quran mengiringi persiapan berbuka puasa, lampu-lampu hias berkelap-kelip di sepanjang jalan lintas Padangsidimpuan-Sibolga. Saya masih merenungi udara panas di kota tua yang baru berulang tahun yang ke-67 ini, wajah-wajah orang kepanasan yang disertai dengan pakaian tipis, celana pendek, helm, dan kacamata hitam ketika lalu lalang mengendarai sepeda motor adalah hari-hari yang melelahkan di penghujung bulan Ramadhan tahun 2012 itu. Lamunan saya terusik oleh deringan telepon genggam yang berada di atas meja kerja. Orang nomor satu di jajaran Pengadilan Tinggi Agama Medan yang menelpon itu menanyakan apa yang akan saya lakukan selama liburan hari raya. Saya katakan bahwa saya hanya ingin berada di Pandan dan tidak pulang kampung, saya ingin menulis naskah buku di sela-sela waktu luang yang ada. Pucuk dicinta ulam tiba, pak ketua menawarkan saya mengedit beberapa makalah hasil studi banding di negara Malaysia dan kawasan Asia Tenggara beberapa waktu lalu, untuk dijadikan buku kompilasi. Dengan senang hati, saya menerimanya. 6

"Bertafakur satu saat lebih baik daripada ibadah satu tahun," sabda Nabi Muhammad Saw, di tengah-tengah bangsa yang hidup dalam

alam

yang

keras.

Ketika

orang-orang

Arab

sibuk

mempertahankan hidupnya, ketika hari-hari mereka dipenuhi dengan pergulatan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, Rasul yang mulia menyuruh mereka bertafakur. Apakah sabda Nabi itu relevan dengan tempat dan zamannya? Bukankah tafakur terlalu mewah buat mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan? Bukankah terkenal adagium primum vivere deinde philosophari__ hiduplah dahulu baru berfilsafat? Bukankah tafakur itu melangit padahal masalah hidup sangat membumi? Buku yang kini berada di hadapan Anda adalah sebuah kompilasi dari berbagai makalah seminar dan hasil studi banding delegasi short course mandiri, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, pimpinan Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh Dirjen Badan Peradilan Agama dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama MA RI, para akademisi, dan cendikiawan muslim Indonesia di negara kawasan Asia Tenggara termasuk Malaysia. Buku ini berhubungan dengan hukum keluarga Islam dan hukum perwakafan dalam Islam, sebuah kajian tekstual dan kontekstual atas hukum Islam dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, bisa juga disebut sebagai studi perbandingan hukum Islam dua negara. Sebagai sebuah karya kompilatif, buku ini bukanlah "buku" dalam arti kata yang sebenarnya. Sebuah buku lazimnya akan membahas suatu masalah secara sistematis, dan "tuntas". Tidak demikian halnya dengan buku yang berada di hadapan Anda ini. 7

Meskipun demikian, ibarat kata pepatah, "tiada rotan akar pun jadi." Kendatipun buku ini disinyalir belum tuntas secara substansi dan pembahasan masalah, para penulis yang mumpuni cukup mewarnai penerbitan buku ini. Sebut saja, Dirjen Badan Peradilan Agama Drs. H. Wahyu Widiana, MA dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH, turut serta menuangkan gagasannya tentang hukum Islam dan Peradilan Agama. Dua profesor ahli dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perwakafan dari Universiti Malaya juga ikut mewarnai penulisan buku ini, mereka adalah Prof. Raihanah Abdullah dan Prof. Siti Mashitoh Mahamood. Di samping itu, ada pula profesor asli Indonesia yang mengupas tentang seluk-beluk hukum keluarga Islam dan pendidikan keluarga, yaitu Prof. Dr. H.A. Hamid Sarong dari IAIN Ar-Raniry Aceh. Kehadiran para praktisi dan pakar dalam bidang hukum Islam itu, setidaknya menjadikan buku ini berkualitas dan layak dijadikan referensi bagi Anda. Sebagai suatu karya akademis yang bersumber dari penelitian empiris, tentunya kami selalu membuka diri untuk menerima segala macam kritik dan sanggahan dari pihak-pihak lain. Kajian hukum keluarga Islam dan hukum perwakafan di Indonesia dan Malaysia, memang berkaitan erat dengan bidang hukum Islam, dimana kepentingan-kepentingan politik hukum, pandanganpandangan ideologi, dan pendirian-pendirian filsafat hukum Islam saling berinteraksi satu sama lain. Karena itu, adanya keseragaman pendapat mengenai suatu masalah adalah sah saja dan harus dipandang dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Sikap apriori dalam menerima atau menolak sesuatu secara tanpa kritis, tidak akan 8

membawa kita kepada kebenaran sejati yang justru kita cari dalam suatu kerja intelektual. Tentunya, tugas menyunting seluruh naskah saya selesaikan dan segala kekurangannya saya serahkan kepada yang 'berwajib'. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikhlas membantu penerbitan karya kompilatif ini. Demikian banyak orang yang telah membantu, sehingga sulit untuk menyebutkannya satu demi satu. Harapan kita, kiranya buku ini bermanfaat bukan saja bagi para praktisi di lingkungan Peradilan Agama dan kalangan akademisi, tetapi juga masyarakat luas yang menaruh perhatian terhadap masalahmasalah hukum Islam konsentrasi hukum keluarga Islam dan hukum perwakafan. Kepada Anda, yang membaca buku ini dengan membeli dan meminjam, saya mohon maaf atas judul dan isi yang lebih bagus daripada desain grafis. Saya mohon, bacalah buku ini dengan niat bertafakur, supaya mendapat pahala ibadah satu tahun. Pandan, 28 Agustus 2012 M 10 Syawal 1433 H

Alimuddin, S.HI

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

PENGANTAR EDITOR

DAFTAR ISI

PENGADILAN AGAMA DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Drs. H. Wahyu Widiana, M.A Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI……..

PERADILAN ISLAM ASIA TENGGARA Drs. H. Soufyan M. Saleh, S.H Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan………………………………. NILAI-NILAI

SYARIAT

ISLAM

DALAM

PENDIDIKAN

KELUARGA Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H,.M.H Guru Besar Hukum Islam IAIN Ar-Raniry Aceh………………………

PENDAFTARAN/PENGESAHAN PERNIKAHAN MENGIKUTI UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA Prof. Dr. Raihanah Abdullah Pengarah Pusat Dialog Peradaban Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya…………………………………………………………………..

UNDANG-UNDANG PEWAKAFAN MALAYSIA Prof. Dr. Siti Mashitoh Mahamood Jabatan Syariah dan UU Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya..

POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Tinjauan Hukum PP Nomor 10 Tahun 1983) Drs. H. Almihan, S.H,. M.H Ketua Pengadilan Agama Binjai………………………………………..

PEMBARUAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA Drs. Suhrawardi K. Lubis, S.H,. Sp.N,. M.H Pembantu Rektor II UMSU Medan…………………………………….

HAK-HAK PEREMPUAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Dra. Hj. Rosmawardani Muhammad, S.H Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan……………………………… 107 PENUTUP

115

BIOGRAFI SINGKAT

118

A. Penulis……………………………………………………………….

118

B. Penyusun…………………………………………………………….

126

C. Editor………………………………………………………………...

128

PENGADILAN AGAMA DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Drs. H. Wahyu Widiana,. M.A1

Pendahuluan Pengadilan dan hukum memiliki kaitan yang erat. Demikian

Pengadilan Agama memiliki kaitan langsung dengan hukum Islam di Indonesia. Hukum tidak ada artinya kalau tidak dilaksanakan. Hukum tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan. Ketika seorang remaja muslim mencapai usia akil baligh atau ketika seorang dewasa menyatakan dua kalimat syahadat memeluk agama Islam, maka secara otomatis berkewajiban

menaati

hukum

Islam.

Seorang

muslim

harus

mengerjakan perintah-perintah yang diwajibkan dalam hukum Islam. Sebagaimana

dia

harus

meninggalkan

larangan-larangan

yang

diharamkan dalam hukum Islam. Seorang muslim yang melanggar hukum Islam akan berurusan dengan Pengadilan Agama. Khalifah Umar dalam surat deriktifnya kepada Qadhi Abu Musa Al-Asy‘ari mengatakan, ―Tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran (hukum) tanpa pelaksanaan‖.2 Senada dengan itu seorang sarjana hukum Belanda Prof. H.R. Hoetink pernah mengatakan, ―Alpha en omega van de rechtswetenschap is de zien in de bilijke beslissing van den concrette praktische casus, hiervan gaat zeuit, hiertoe keert ze terug. Eenmaal los daarvan in voor haar niets te wechten dan ijdelheid

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik

Indonesia. 2

Bustanul Arifin, Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional bertenun dengan benang-benang kusut, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), h.39. 12

em kwelling des geetsâ&#x20AC;&#x2013;. (ujung dan pangkal dari ilmu hukum harus dapat dilihat dari putusannya yang adil dari kasus yang konkrit dan praktis di pengadilan. Dari sinilah dia bermula dan kesini pulalah dia bermuara. Sekali terlepas dari yang demikian, maka ilmu hukum itu akan menjadi hal yang mubazir dan gangguan saja jiwa manusia).3 Pengadilan Agama di Indonesia yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama Islam. Sekalipun di Indonesia terdapat

agama

selain agama Islam. Dalam undang-undang disebutkan bahwa, Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 angka 1 UU. No. 7 Tahun 1989). Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 2 UU. No. 7 Tahun 1989). Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini. (Pasal 2 UU. No.3 Tahun 2006). B.

Profil Pengadilan Agama Pengadilan Agama adalah lembaga penegakkan hukum Islam

untuk penduduk Indonesia yang beragama Islam. Bahkan penjelasan Pasal 49 UU. No. 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Ibid 13

Drs. H. Wahyu Widiana, M.A sedang menyampaikan sambutan di depan peserta seminar Hukum Islam Dua Negara Indonesia dan Malaysia, bertempat di Universiti Malaya Kuala Lumpur Malaysia (doc.PTA Medan).

Penyebutan tersebut, yakni Pengadilan Agama saja tanpa menyebutkan Pengadilan Agama Islam, dikarenakan hukum yang ditegakkan dalam Pengadilan Agama adalah otomatis berasal dari hukum Islam dan bagi penduduk yang beragama Islam. Sementara penduduk yang beragama selain Islam, penegakkan hukumnya melalui Pengadilan Negeri tanpa embel-embel kristen, sekalipun hukum yang ditegakkan disana berasal dari hukum Barat yang nota bene adalah kristen. Kalau kita berbicara tentang asal-usul hukum, maka semua hukum pada dasarnya berasal dari agama. Hukum positif kita sekarang, yang berasal dari negeri Belanda dan yang diterapkan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung, baik hukum pidana, perdata dan lain-lainnya, semuanya itu berasal dari ajaran agama Kristen.4 Prof. Mr. L.J. Van Apeldorn menulis, â&#x20AC;&#x2022;Setiap hukum

Ibid, h.41

adalah moral positif yang diberi sanksi oleh pemerintah, dan di negeri kita (maksudnya Belanda) berdasarkan agama Kristenâ&#x20AC;&#x2013;.5 Sejak masa kerajaan Islam di nusantara sudah berdiri Pengadilan Agama, mulai dari ujung Aceh sampai Ternate. Bahkan pada masa-masa itu Pengadilan Agama menangani semua perkara baik perdata maupun pidana. Pada masa penjajahan Belanda, Pengadilan Agama dibentuk pada tahun 1882 yang ditujukan untuk masyarakat yang memeluk Agama Islam.6 Kompetensi Pengadilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal

yang

berhubungan

dengan

hukum-hukum

perkawinan,

kewarisan dan wakaf.7 Menurut Bagir Manan,8 bahwa kiprah Pengadilan Agama di Indonesia memudar atau surut karena beberapa sebab, antara lain: Pertama, memudarnya tamaddun Islam di seluruh dunia Islam, sehingga Peradilan Agama yang menerapkan syariat Islam sama sekali dihapus atau lingkup yurisdiksinya dibatasi seperti di Indonesia hanya dikenal sebagai peradilan nikah, talak, dan rujuk; Kedua, surutnya kerajaan-kerajaan Islam karena berbagai penaklukan negara Barat, sehingga terjadi pemberlakuan tradisi dan sistem hukum Barat seperti BW di Indonesia; Ketiga, kemunduran pemahaman agama Islam, sehingga agama dianggap kebutuhan spiritual individual bukan kebutuhan sosial; Keempat, proses westernisasi, sehingga hidup dalam suasana agama dianggap sebagai hidup dalam suasana kumuh dan tidak 5 6

Ibid

Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 35 7 Ibid, h.37 8 Lihat Bagir Manan, Pengadilan Agama dalam Prespektif Ketua Mahkamah Agung, (Jakarta: Ditjen badilag MA RI, 2007), h.76-80 15

modern; Kelima, salah pengertian mengenai penerapan hukum Islam, sehingga hukum Islam dianggap sebagai hukum yang kejam; Keenam,ditonjolkannya hukum adat sebagai hukum yang benar-benar hidup di masyarakat yang semestinya diterapkan; dan ketujuh, rendahnya perhatian pemerintah terhadap Peradilan Agama. Di masa kolonial itu merupakan bagian dari politik kolonial untuk mengecilkan peranan agama Islam, akibatnya Peradilan Agama sangat terbelakang dibandingkan dengan Peradilan Umum (PN). Masih menurut Bagir Manan,9 bahwa Undang-Undang No.14 Tahun 1970 telah memberi dasar-dasar perkembangan Peradilan Agama dengan dua prinsip: Pertama, menetapkan Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan badan peradilan negara disamping tiga badan peradilan lainnya (peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara); dan kedua, penghapusan â&#x20AC;&#x2022;fiat eksekusiâ&#x20AC;&#x2013; oleh Peradilan Umum atas putusan Peradilan Agama, sekalipun kompetensi Peradilan Agama masih berkisar nikah, talak, dan rujuk. Kompetensi Peradilan Agama menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berubah meliputi perceraian, penentuan keabsahan anak, perwalian, penetapan asal-usul anak, dan izin menikah.10 Perubahan lebih nyata dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 undang-undang tersebut menyebutkan

9 10

enam

Ibid, h.81-83 Ibid, h.83

kekuasaan

Peradilan

Agama

(perkawinan,

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah) yang diurai dalam penjelasan pasal tersebut menjadi 22 macam kewenangan.11 Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, wewenang yang diatur dalam pasal 49 diperluas menjadi sembilan macam (perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah).12 Menurut Bagir Manan,13 dari berbagai perkembangan Peradilan Agama, yang paling mendasar adalah pengaturan Peradilan Agama (dan lingkungan peradilan lain) dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Ketiga, 2001). Dengan demikian, tidak akan ada perdebatan lagi mengenai kehadiran Peradilan Agama dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 membawa era baru dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Disana dikenal sistem satu atap (one roof system). Bagir Manan14 menjelaskan beberapa perubahan Peradilan Agama sejak era satu atap, antara lain: Pertama, hal-hal yang menyangkut pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan telah beralih dari Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) ke Mahkamah Agung; Kedua, perubahan kedudukan Direktorat Peradilan Agama menjadi Direktorat Jenderal Peradilan Agama; Ketiga, perubahan sistem penerimaan calon hakim; Keempat, meskipun anggaran tahunan berada di bawah Mahkamah Agung, tetapi pengelolaannya 11 12 13 14

dilakukan

sendiri

oleh

pengadilan;

Kelima,

Ibid Ibid Ibid, h.84-86 Ibid, h.86 17

penyelesaian mutasi dan promosi; Keenam, anggaran Direktorat Badan Peradilan Agama sudah ditingkatkan; Ketujuh, telah diserahkan sejumlah kendaraan dinas untuk Pengadilan Agama; dan kedelapan, pelatihan-pelatihan hakim agama dilakukan bersama-sama dengan hakim-hakim lingkungan peradilan lain; Saat ini Peradilan Agama di Indonesia memiliki 3.710 hakim, yang terdiri atas 3.210 hakim tingkat pertama, dan 500 hakim tingkat banding. Memiliki 3.270 tenaga kepaniteraan dan 1.237 tenaga kejurusitaan. Sementara total jumlah pegawai Peradilan Agama termasuk tenaga non teknis adalah 11.678 orang. Data perkara pada akhir tahun 2011, Peradilan Agama seluruh Indonesia menerima 363.448 perkara, sementara sisa perkara tahun 2010 berjumlah 62.896, sehingga jumlah perkara pada tahun 2011 adalah 426.344 perkara dari seluruh 29 wilayah Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syarâ&#x20AC;&#x2DC;iyah Aceh. Dari data 363.448 perkara tersebut yang masuk ke Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada tahun 2011, terdapat 314.919 kasus perceraian (99.566 cerai talak dan 215.353 cerai gugat), dan 48.529 kasus selain kasus perceraian. C.

Hukum Materil Pengadilan Agama Materi hukum yang berlaku di dalam Pengadilan Agama antara

lain, materi fikih munakahat, muâ&#x20AC;&#x;amalat, dan ditambah sebagian jinayat berdasarkan Qanun pada Mahkamah Syariâ&#x20AC;&#x2DC;ah di Aceh. Boleh dikatakan bahwa dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 hukum materil Pengadilan Agama sebatas bidang hukum keluarga, bersumber dari fikih munakahat dan sebagian fikih muâ&#x20AC;&#x;amalat, yaitu wasiat, waris, hibah, wakaf dan shadaqah. Setelah Undang-Undang No.3 Tahun 2006 18

yang diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hukum materil Pengadilan Agama mencakup seluruh materi fikih mu‟amalat, yaitu materi ekonomi syariah, dan sebagian fikih ibadat, yaitu zakat. Pada dasarnya hukum materil Pengadilan Agama bersumberkan dari fikih, khususnya fikih madzhab Syafi‘i yang dianut oleh mayoritas muslim di Indonesia. Tradisi di Pengadilan Agama adalah merujuk hukum Islam dalam kitab kuning (fikih klasik), khususnya kitab fikih dalam madzhab Syafi‘i, dan belakangan berkembang kepada fikih umum lintas madzhab seperti kitab Fiqh as-sunnah karangan Sayyid Sabiq, dan Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Paling tidak ada tiga materi hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama termasuk di dalamnya Mahkamah Syari‘ah di Aceh: Pertama, Hukum Keluarga. Dalam literatur fikih klasik, hukum keluarga identik dengan fiqh al-munakahat. Dalam perkembangannya, hukum keluarga lazimnya terkait dengan hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf. Sehingga hukum keluarga memasukkan juga sebagian unsur fiqh al-mu‟amalat yaitu: waris, wasiat, hibah dan wakaf. Dalam literatur fikih kontemporer dikenal dengan istilah Al-Ahwal asy-syakhshiyyah. Kedua, Hukum Ekonomi Syariah. Dalam literatur fikih klasik, hukum yang berkaitan dengan kebendaan identik dengan fiqh almu‟amalat. Pada umumnya ulama mengelompokkan kajian fikih dalam empat bagian, yaitu: fiqh al-„ibadat, fiqh al-mu‟amalat, fiqh almunakahat, dan fiqh al-jinayat. Sekalipun dalam kajian fiqh almu‟amalat biasanya memasukkan pembahasan waris, wasiat, dan 19

wakaf, pada perkembangannya fiqh al-muâ&#x20AC;&#x;amalat dialamatkan pada fikih ekonomi, sehingga dikenal dengan istilah Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya membahas lingkup fiqh al-muâ&#x20AC;&#x;amalat tetapi juga memasukkan sebagian fiqh al-ibadat, yaitu zakat. Hal tersebut dikarenakan Hukum Ekonomi Syariah berhubungan erat dengan hukum kebendaan dan perikatan, sedangkan zakat juga sangat terkait dengan hukum kebendaan. Ketiga, jinayat. Hukum jinayat (hukum pidana Islam) yang berlaku pada Mahkamah Syariâ&#x20AC;&#x2DC;ah di Aceh adalah terkait dengan Qanun No. 12, 13 dan 14 Tahun 2003 tentang khamar (menjual dan mengkonsumsi minuman keras), maisir (judi) dan khalwat (larangan berduaan di tempat sepi bagi yang bukan muhrim). D.

Hukum Islam Terbatas Hukum Islam yang berlaku sebagai hukum positif di Pengadilan

Agama masih terbatas, dikarenakan dinamika politik hukum di Indonesia yang belum menghendaki penerapan hukum Islam secara kaffah (totalitas). Hal tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang perjalanan hukum Islam dan Pengadilan Agama itu sendiri, dari fase kerajaan Islam di nusantara, fase penjajahan, dan fase kemerdekaan. Dalam fase kerajaan Islam, hukum Islam berlaku secara menyeluruh. Sultan dan raja-raja Islam sangat menguasai hukum Islam dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Sehingga hukum Islam menjadi hukum yang hidup di seluruh wilayah kerajaan Islam nusantara. Kemudian pada fase penjajahan, ada masanya hukum Islam berlaku dan diakui seluruhnya sebagai hukum yang hidup di tengah20

tengah masyarakat muslim terjajah (teori receptio in complexu). Menurut teori itu bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup di kalangan rakyat pribumi yang beragama Islam.15 Bahkan, bahwa penerimaan hukum Islam itu bukan hanya sebagian saja, tetapi secara keseluruhan dalam bentuk kesatuan hukum.16 Berdasarkan teori tersebut, bahwa hukum yang berlaku mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Dengan demikian, hukum yang berlaku bagi orang Islam Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat baru dapat berlaku jika dianggap sesuai dengan ajaran Islam.17 Ada masanya hukum Islam dalam urusan kebendaan diakui dan berlaku selama hukum tersebut sesuai dengan hukum adat yang hidup di masyarakat (teori receptie). Menurut teori ini, hukum Islam baru berlaku bila telah diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum adat. Dengan demikian, berdasarkan teori ini, hukum kewarisan Islam dinyatakan tidak berlaku, karena belum diterima oleh hukum adat.18 Dalam fase kemerdekaan, kemudian muncul teori receptie exit. Teori ini hendak menyatakan bahwa teori receptie harus keluar dari teori hukum nasional Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila serta bertentangan pula dengan Al-Quran dan Hadis.19 Lalu disusul dengan teori receptie a contrario. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agamanya. Dengan demikian, hukum adat hanya berlaku sepanjang tidak

15 16 17 18 19

Op. cit. Hasbi Hasan, h. 34 Ibid Ibid, h. 35 Ibid, h.38 Ibid, h.42 21

bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini sejalan dengan konsep ‗urf yang dikenal dalam Islam.20 Meskipun Belanda tidak berhasil menghapuskan Peradilan Agama, namun politik kolonial telah berhasil mengerucutkan kompetensi Peradilan Agama.21 Adapun caranya antara lain, membatasi kompetensi Peradilan Agama pada perkara-perkara keperdataan (de burgerlijke rechtzaken). Kemudian dipersempit lagi hanya pada pembatasan penerapan hukum keluarga khususnya pada persoalan nikah, talak, dan rujuk.22 Sekalipun pada perkembangannya bertambah pada soal waris, wasiat, hibah, shadaqah, zakat dan ekonomi syariah, serta jinayah, yaitu: maysir, khalwat, dan khamer. E.

Pembaruan Hukum Islam Materi hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama bersumber

pada kitab fikih madzhab Syafi‘i yang terhimpun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHI disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Oleh karena itu, secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (al-ijma„) ulama dari berbagai ―golongan‖ melalui media lokakarya yang mendapat legalitas dari kekuasaan negara.23 Sekurang-kurangnya terdapat tiga hal yang layak dikemukakan dalam kaitannya dengan tatanan hukum nasional. Pertama, kesesuaian KHI dengan peraturan

Ibid Ibid 22 Ibid 23 http://www.fshuinsgd.ac.id/2012/04/taransformasi-hukum-islam-bagiankelima-seputar-khi/ (diakses pada tanggal 20-06-2012 pukul. 11.30 WIB) 21

perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan rujukannya. Kedua, kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang membutuhkannya dalam menyelesaikan masalah dan perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Ketiga, kelayakan pelaksanaan KHI bagi umat Islam dalam kehidupan masyarakat bangsa yang majemuk.24 Kitab fikih madzhab Syafi‘i

adalah yang paling dominan

diadopsi dalam KHI, karena mayoritas muslim di Indonesia melaksanakan hukum Islam bersumberkan dari kitab-kitab fikih bermadzhab Syafi‘i. Sekalipun

demikian,

dalam

kenyataannya,

KHI

tidak

sepenuhnya mengadopsi fikih Syafi‟iyyah, karena ada beberapa kasus mengalami pembaharuan hukum di dalamnya dengan pertimbangan maslahat. Kaidah Tasharruf al-imam „ala ar-ra‟iyyah manuth-un bi almashlahah (kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan) menjadi salah satu pertimbangannya. Materi hukum dalam KHI yang mengalami pembaharuan dari fikih Syafi‟iyyah sebagai rujukan utama antara lain sebagai berikut: 1. Cerai hanya di depan pengadilan. Pasal 115. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak 2. Harta gono-gini. Pasal 85.

Ibid 23

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 87 (1). Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 3. Kawin Hamil. Pasal 53 (1). Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2). Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Pasal 99. Anak yang sah adalah : a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 4. Ahli waris pengganti. Pasal 185 (1). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. 5. Warisan lahan kurang dari 2 ha. Pasal 189

(1). Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. (2). Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. 6. Izin poligami. Pasal 71. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; 7. Dispensasi kawin. Pasal 15 (1). Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974. 8. Maksimal hibah 1/3 harta. Pasal 210 25

(1). Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. 9. Hibah diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 211. Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Rektor Universiti Malaya Memberikan Tali Kasih kepada Dirjen Badilag MA RI (doc. PTA Medan)

Penutup Pengadilan

Agama

merupakan

benteng

terakhir

untuk

penegakan hukum Islam di Indonesia. Sistem hukum nasional di Indonesia masih belum memiliki kelamin yang jelas. Sistem hukum nasional merupakan campuran antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat (baca: Belanda).

Hukum di suatu negara akan mudah dilaksanakan dan diikuti apabila sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakatnya. Pengadilan Agama dan hukum Islam di Indonesia keduanya menjadi denyut nadi kehidupan. Dengan tidak mengabaikan hukum positif seperti KHI dan KHES, sampai saat ini hukum Islam yang bersumberkan dari fatwa ulama dan kitab-kitab fikih masih hidup di tengah penduduk Indonesia yang beragama Islam. Tanya jawab hukum Islam di berbagai media cetak, media elektronik maupun media online menjadi kebiasaan yang sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Pengadilan Agama tidak saja merujuk kepada kitab kuning atau fikih klasik (madzhab Syafiâ&#x20AC;&#x2DC;i), pada perkembangannya banyak mengadopsi kitab putih atau fikih kontemporer (lintas madzhab).****

PERADILAN ISLAM ASIA TENGGARA

Drs. H. Soufyan M. Saleh, S.H Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan

PENDAHULUAN Hakikat ajaran Islam terdiri dua ajaran pokok, pertama ajaran Islam yang absolut dan permanen, kedua ajaran Islam yang bersifat relatif dan tidak permanen. Ajaran Islam yang bersifat absolut tidak memungkinkan adanya analogi dan pembaruan karena ajaran tersebut bersifat abadi dan taâ&#x20AC;&#x;abbudi. Sedangkan ajaran Islam yang bersifat relatif memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu ajaran Islam yang bersifat relatif itu adalah ajaran Islam dalam bidang hukum. Hukum

Islam

dalam

pengertian

inilah

yang

memberi

kemungkinan epistemologi bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum secara berbeda-beda. Kenyataan ini tercermin pada kecenderungan sistem hukum di negara-negara muslim dewasa ini. Hal ini bukan saja karena sistem politik yang dianut, melainkan juga oleh faktor sejarah, sosiologi dan kultur dari masingmasing negara tersebut. Penerapan hukum Islam di berbagai negara yang berpenduduk muslim mempunyai corak serta sistem yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam mempunyai nuansa yang berbeda dengan negara yang relatif berimbang pada setiap pemeluknya, misalnya negara tersebut memiliki pluralitas agama, dominasi penguasa atau political will (kemauan politik) 28

juga amat berpengaruh terhadap kebijaksanaan hukum suatu negara. Karenanya implementasi hukum Islam di negara-negara muslim bukan hanya terletak pada seberapa banyak penganut Islam tetapi juga ditentukan oleh sistem yang dikembangkan oleh negara tersebut. Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai posisi cukup penting di dunia Islam karena kiprah keislamannya. Berbagai proses Islamisasi di negeri jiran ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan didahului oleh pencarian dan pergulatan yang panjang, meskipun penduduknya tidak sebanyak penduduk di Indonesia, bahkan hampir separuh dari keseluruhan warganya adalah non muslim yang didominasi oleh etnik Cina dan India. Namun demikian, Malaysia telah tampil di pentas dunia internasional dengan nuansa dan simbol Islam yang begitu melekat, termasuk dalam membentuk peraturan perundangundangan banyak diwarnai oleh nilai-nilai keislaman. Sebagai bangsa dan negara yang sangat dekat secara geografis, historis, dan kultural, umat Islam Indonesia perlu mengetahui keberadaan Malaysia lebih jauh, khususnya dalam penerapan hukum Islam di Malaysia. Makalah ini ditujukan untuk mencoba menguraikan hal-hal singkat tentang perkembangan hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam antara dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Tujuannya adalah untuk mencari kelebihan masing-masing hukum dari kedua negara, dan

pada

gilirannya

nanti

akan

dilakukan kerjasama

pembangunan hukum keluarga Islam di Asia Tenggara yang dimulai dari Indonesia-Malaysia sebagai dua negara serumpun.

Ketua PTA Medan Drs. H. Soufyan M. Saleh, S.H sedang menyampaikan makalah di depan peserta seminar Hukum Islam Dua Negara Indonesia dan Malaysia, bertempat di Universiti Malaya, Kuala Lumpur Malaysia (doc. PTA Medan).

PENERAPAN HUKUM ISLAM DI MALAYSIA Izinkan kami bila salah mengutip dan membicarakan penerapan hukum Islam di Malaysia untuk sekedar membuka cakrawala berpikir demi perkembangan ilmu pengetahuan. Upaya melaksanakan hukum Islam dalam bidang ibadah dan hukum keluarga (perkawinan, perceraian, kewarisan) di negara-negara Asia Tenggara saat ini merupakan fenomena kultural umat yang latar belakangnya dapat dilihat dari berbagai segi. Diantaranya ialah bahwa hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat yang beragama Islam di kawasan Asia Tenggara, karena hukum Islam berkembang bersamaan dengan masuknya Islam di kawasan ini. Sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah umat Islam, maka hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan umat, sehingga hukum Islam tidak lagi dirasakan sebagai norma-norma hukum yang dipaksakan dari luar diri masing-masing pemeluknya. 30

Jika diamati dari kodifikasi, maka implementasi hukum Islam di Malaysia telah melewati tiga fase, yaitu periode Melayu, penjajahan Inggris, serta fase kemerdekaan. Kodifikasi hukum paling awal termuat dalam prasasti Trengganu yang ditulis dalam aksara Jawi, memuat daftar singkat mengenai sepuluh aturan dan bagi siapa yang melanggarnya akan mendapat hukuman. Selain kodifikasi hukum tersebut, juga terdapat buku aturan hukum yang singkat, salah satu diantaranya adalah Risalah Hukum Kanun atau buku Hukum Singkat Malaka yang memuat aturan hukum perdata dan pidana Islam. Pada fase penjajahan Inggris, posisi hukum Islam sebagai dasar negara berubah. Administrasi hukum Islam dibatasi pada hukum keluarga dan beberapa masalah tentang pelanggaran agama. Pada fase awal kemerdekaan Malaysia, pengaruh serta pakar hukum Inggris masih begitu kuat, namun di beberapa negara bagian telah diundangkan undang-undang baru mengenai administrasi hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pendasaran konstitusi serta wewenang kepada Majelis Agama Islam, Departemen Agama, dan Pengadilan Syariâ&#x20AC;&#x2DC;ah Pada dekade 80-an telah diupayakan perbaikan hukum Islam di berbagai negara bagian. Untuk itu, sebuah konferensi nasional telah diadakan di Kedah untuk membicarakan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana. Maka dibentuklah sebuah komite yang terdiri atas ahli hukum Islam dan anggota bantuan hukum, kemudian mereka dikirim ke berbagai negara Islam untuk mempelajari hukum Islam dan penerapannya di negara-negara tersebut. Sebagai wujud perhatian pemerintah federal kepada hukum Islam, maka pada saat yang sama dibentuk beberapa komite diantaranya bertujuan untuk menelaah struktur, yuridiksi, dan wewenang Pengadilan Syariâ&#x20AC;&#x2DC;ah dan 31

merekomendasikan pemberian wewenang dan kedudukan yang lebih besar kepada hakim Pengadilan Syari‘ah, mempertimbangkan suatu Kitab Undang-Undang Hukum Keluarga Islam yang baru guna menggantikan yang lama sebagai penyeragaman undang-undang di negara-negara bagian. Salah satu komite juga mempertimbangkan proposal adaptasi hukum acara pidana dan perdata bagi Pengadilan Syari‘ah. Hasilnya, beberapa produk perundang-undangan telah ditetapkan, antara lain: 1. Administrasi Hukum Islam a. Undang-Undang Administrasi Pengadilan Kelantan, 1982 b. Undang-Undang Mahkamah Syari‘ah Kedah, 1983 c. Undang-Undang Administrasi Hukum

Islam

Wilayah

Federal, 1985 2. Hukum Keluarga a. Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Kelantan, 1983 b. Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Negeri Sembilan, 1983 c. Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Malaka, 1983 d. Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Selangor, 1984 e. Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Perak ,1984 f. Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Kedah, 1984 g. Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Wilayah Federal, 1984 h. Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Penang, 1985 i. Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Trengganu, 1985 j. Acara Pidana 1. Undang-Undang Acara Pidana Islam Kelantan ,1983 32

2. Undang-Undang Hukum Acara Pidana Islam Wilayah Federal 3. Acara Perdata I.

Undang-Undang Hukum Acara Perdata Islam Kelantan 1984

II.

Undang-Undang Hukum Acara Perdata Islam Kedah , 1984.

Pada dasarnya hukum Islam di Malaysia, ada yang menyangkut persoalan perdata dan ada yang menyangkut persoalan pidana. Dalam bidang perdata meliputi: a. Pertunangan, nikah cerai, membatalkan nikah atau perceraian b. Memberi harta benda atau tuntutan terhadap harta akibat perkara di atas c. Nafkah orang di bawah tanggungan, anak yang sah, penjagaan dan pemeliharaan anak d. Pemberian harta wakaf, dan e. Perkara lain yang diberikan kuasa berdasarkan undangundang. Dalam persoalan pidana mengatur hal sebagai berikut: a. Penganiayaan terhadap istri dan tidak patuh terhadap suami, b. Melakukan hubungan seks yang tidak normal, c. Penyalah-gunaan minuman keras, d. Kesalahan terhadap anak angkat, dan e. Kesalahan-kesalahan lain yang telah diatur lebih jauh dalam undang-undang. 33

Walaupun beberapa masalah telah diatur dalam hukum Islam di Malaysia, namun hukum Inggris tetap diberlakukan pada sebagian besar legislasi dan yudisprudensi. Undang-Undang Hukum Perdata Tahun 1956 menyebutkan, bahwa jika tidak didapatkan hukum tertulis di Malaysia, Pengadilan Perdata harus mengikuti hukum adat Inggris atau aturan lain yang sesuai. Dengan demikian hukum Islam hanya berlaku pada wilayah yang terbatas, yaitu yang berhubungan dengan keluarga dan pelanggaran agama. Dalam hukum keluarga, pengadilan perdata tetap memiliki yuridiksi, seperti dalam kasus hak milik, warisan, serta pemeliharan anak. Bila terdapat pertentangan antara pengadilan perdata dan syariâ&#x20AC;&#x2DC;ah, maka kewenangan peradilan perdata lebih diutamakan. Melihat kenyataan tersebut di atas, eksistensi hukum Islam di Malaysia sesungguhnya belum berlaku secara menyeluruh terhadap semua penduduk negara tersebut. Hal ini karena masih adanya pengaruh hukum kolonial Inggris yang pernah menjajah Malaysia. Tampaknya hukum Islam di Malaysia masih membutuhkan penelaahan secara menyeluruh agar proses legislasi untuk membuat hukum Islam di Malaysia menjadi efektif. Pada dasarnya, penerapan hukum Islam di Malaysia belum berlaku secara

menyeluruh terhadap semua penduduk. Hal ini

disebabkan karena adanya beberapa faktor penghambat, yaitu: 1.

Adanya pluralisme agama,

Adanya pengaruh penjajahan, dan

Adanya pengaruh sekularisasi dan modernisasi.

PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Di Indonesia perkembangan hukum Islam mengalami berbagai fase perkembangan, mulai dari masa sebelum dan sesudah penjajahan 34

Belanda. Masa penjajahan Jepang sampai pada masa setelah Indonesia Merdeka. Proses sejarah hukum Islam di Indonesia diwarnai benturan tradisi yang sebelumnya berlaku dan juga dengan kebijakan-kebijakan politik kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam Indonesia terdahulu yang dapat menjadi bahan telaah penting pada masa datang. Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi. Sebagai gerbang masuk kawasan nusantara yang dimulai dari kawasan utara pulau Sumatera, sehingga kawasan itu dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah bagi para pendatang muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air, pada abad ketiga belas. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudera Pasai, di wilayah Aceh Utara. Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Tidak jauh dari Aceh berdiri Kesultanan Malaka, lalu di pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak, Mataram dan Cirebon, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate dan Tidore. Kesultanan-kesultanan tersebut sebagaimana tercatat dalam sejarah itu tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut, tentu saja menguatkan pengamalannya yang 35

memang telah berkembang di tengah masyarakat muslim masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama nusantara sekitar abad 16 dan 17. Kondisi tersebut terus berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan nusantara. Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran organisasi perdagangan Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan VOC. Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC dapat dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya. Hal ini sangat dimungkinkan karena pemerintah kerajaan Belanda memang menjadikan VOC sebagai perpanjang tangannya di kawasan Hindia Timur. Karena itu, disamping menjalankan fungsi perdagangan VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tentu saja, dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa. Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan, ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa kompromi yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu: 1. Dalam Statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam 2. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan Compendium Freijer. 36

3. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone. Di Semarang, misalnya, hasil kompilasi itu dikenal dengan nama Kitab Hukum Mogharraer (dari al-Muharrar). Namun kompilasi yang satu ini memiliki kelebihan dibanding Compendium Freijer, dimana ia juga memuat kaidahkaidah hukum pidana Islam. Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan politik hukum yang sadar, yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem, Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausa terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda. Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang Pengadilan Agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan dengan alasan, ia belum diterima oleh hukum adat setempat. Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling yang isinya sama dengan Pasal 78 Regerringsreglement, yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi. Lemahnya posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga

menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942. Ketika Indonesia di jajah oleh Jepang, pemerintah Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia, antara lain: 1. Janji panglima militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa, 2. Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri, 3. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU, 4. Menyetujui

berdirinya

Majelis

Syura

Muslimin

Indonesia

(Masyumi) pada bulan Oktober 1943, 5. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA, dan 6. Berupaya

memenuhi

desakan

para

tokoh

Islam

untuk

mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian dimentahkan oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka. Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di tanah air. Namun bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Abikusno Tjokrosujoso menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah 38

posisi Islam. Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid-masjid atau pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan politik yang memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang, mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan. Hukum Islam di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan mulai berkembang. Hal ini ditunjukkan oleh K.H. Mohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba mengajukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang No.14 Tahun 1970, yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Dengan undangundang ini, dengan sendirinyaâ&#x20AC;&#x201C;menurut Hazairin, hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri. Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal orde baru, namun upayaupaya untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan. Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditetapkan. Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Dan upaya ini membuahkan hasil pada bulan Februari 1988 Soeharto sebagai Presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama pada tahun 1991. 39

Peraturan tentang hukum keluarga Islam di Indenesia terdapat dalam beberapa undang-undang yang terpisah, antara lain; UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perwakafan, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dan beberapa peraturan lainnya dan terakhir dengan kodifikasi hukum Islam yang dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemasalahan hukum Islam yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama juga sangat terbatas, tidak seluas hukum keluarga Islam di negeri Pulau Pinang. Di Indonesia, hukum keluarga Islam hanya mengatur masalah keperdataan dan tidak termasuk masalah pidana terhadap pelanggaran peraturan keluarga Islam tersebut. Kewenangan Pengadilan Agama masih sebatas: 1) AHWAL AL SYAKHSHIYAH (Hukum Keluarga) meliputi halhal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, kecuali wakaf, hibah dan shadaqah, yaitu: a. Pencegahan Perkawinan, b. Penolakan Perkawinan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN), c. Pembatalan Perkawinan, d. Kelalaian atas kewajiban suami atau isteri, e. Cerai Talak, f. Cerai Gugat, g. Harta Bersama, h. Penguasaan anak, i. Nafkah anak oleh Ibu karena ayah tidak mampu, j. Pengesahan anak, 40

k. Pencabutan kekuasaan orang tua, l. Hak-hak bekas isteri, m. Pencabutan kekuasaan wali, n. Penunjukan wali, o. Asal Usul anak, p. Penolakan kawin campuran, q. Izin kawin, r. Dispensasi kawin, dan s. Wali adhol. 2) MUAMALAT (Hukum Perdata) yang meliputi : a. Jual beli, hutang piutang; b. Qiradh (Permodalan); c. Musaqah, muzaraâ&#x20AC;&#x2DC;ah. Mukhabarah (bagi hasil pertaniah); d. Wakilah (kuasa), Syirkah (perkongsian); e. Ariyah (pinjam meminjam), hajru (penyitaan harta), syufâ&#x20AC;&#x2DC;ah (hak Langgeh), rahnun (gadai); f. Ihwalul mawat (pembukaan lahan), maâ&#x20AC;&#x2DC;adin (tambang), luqathah (barang temuan); g. Perbankan, ijarah (sewa menyewa), takaful; h. Perburuhan; i. Wakaf, hibah, shadaqah, dan hadiah. Setelah melalui perjalanan yang panjang, di era reformasi ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya peraturan perundang-undangan yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang 41

menegaskan bahwa peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia perlu ditampung, dan peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum. Lebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya kongkrit merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan lainnya telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Salah satu buktinya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariâ&#x20AC;&#x2DC;at Islam. Aturan inipun masih berlaku hanya untuk daerah Aceh dan belum merambah ke daerah lain. Hal itupun hanya sebatas pidana ringan meliputi: 1. Hudud yang meliputi: a. Zina, b. Menuduh berzina (qadhaf), c. Mencuri, d. Merampok, e. Minuman keras dan napza, f. Murtad, dan g. Pemberontakan (bughaat). 2. Qishash/diat yang meliputi: a. Pembunuhan, b. Penganiayaan; 3. Taâ&#x20AC;&#x2122;zir yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariâ&#x20AC;&#x2DC;at selain hudud dan qishash/diat seperti: a. Judi, b. Khalwat, dan 42

c. Meninggalkan shalat fardhu dan puasa Ramadhan. Perkembangan baru dari Peradilan Agama di Indonesia adalah di bawah satu atap dengan semua lembaga peradilan, dimana sebelum berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama secara administrasi umum berada di bawah Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) dan teknis yustisial

berada

bahwa

Mahkamah

Agung

RI.

Setelah

diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kini Peradilan Agama baik secara administrasi umum maupun teknis yustisial di bawah pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Termasuk di dalamnya perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. PENERAPAN HUKUM ISLAM DI ASIA TENGGARA Dunia Islam mempunyai pengalaman yang sangat beragam mengenai berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi hukum-hukum agamanya, mulai dari yang paling ekstrim kiri sampai yang ekstrim kanan. Ekstrim kiri yang dimaksud adalah negaranegara muslim yang sangat kental dengan faham sosialismenya dalam menerapkan hukum Islam dalam ranah kehidupan negara. Sedangkan ekstrim kanan merupakan kekuatan Islam yang tumbuh dan berkembang dengan visi dan misi menerapkan syariat Islam sebagai paradigma hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga sistem sosial yang dibangun berlandaskan kepada hukum Islam. Upaya untuk melaksanakan hukum Islam di berbagai kawasan yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga. Meskipun dalam bidang-bidang lain seperti hukum muamalah atau tata perekonomian yang berdasakan syariâ&#x20AC;&#x2DC;ah juga sedang diperjuangkan, 43

hukum pidana Islam (jinayah) serta politik hukum Islam (siyasah syar‟iyah). Hukum ekonomi Islam mengembangkan sistem ekonomi yang berdasar syari‘ah, sistem bagi hasil. Hukum pidana Islam (jinayah) merupakan hukum publik yang berdasarkan syari‘ah Islam. Politik hukum Islam merupakan strategi dalam memperjuangkan hukum Islam dan pelaksanaannya melalui sistem hukum dan sistem peradilan di kawasan tertentu. Di beberapa kawasan yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga. Sebab hukum keluarga dirasakan sebagai garda terdepan dalam pembinaan masyarakat muslim yang diawali dari pembentukan keluarga sakinah. Pembinaan masyarakat muslim yang paling awal berasal dari keluarga, dengan asumsi bahwa keluarga yang sejahtera dan berhasil membina seluruh anggotanya akan memberikan kontibusi kepada kemajuan di tengah masyarakat serta dalam komunitas yang lebih besar. Untuk melaksanakan hukum keluarga atau perundang-undangan hukum perorangan (personal status), maka keberadaan suatu sistem peradilan merupakan dua sisi dari mata uang, keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari legislasi Islam melalui perundang-undangan dan pendirian pengadilan. Di beberapa kawasan untuk menyebutkan sistem peradilan Islam yang melaksanakan hukum keluarga dengan beraneka nama. Di Indonesia dengan nama Peradilan Agama, Mahkamah Syari‘ah, Kerapatan Qadhi, Peradilan Ugama, Raad Agama, Family Court, Peradilan Surambi, Pristeraad, Majelis Syara‘ dan lain-lain. Perkembangan hukum Islam di negara modern terutama yang berhubungan dengan ahwal al-Syakhsiyah (nikah, cerai, rujuk, warisan, wakaf, hibah dan shadaqah) dapat disebutkan sebagai format baru yang 44

mengakomodasikan gagasan-gagasan pembaharuan pemikiran hukum Islam yang relatif fenomenal. Yordania, misalnya merumuskan Jordanian Law of Family Right tahun 1951, Syiria dengan Syirian Law of Personal Status tahun 1953, Maroko mengundangkan Family Law of Marocco tahun 1957, Pakistan dengan Family Law of Pakistan pada tahun 1955, Irak mengundangkan Law of Personal Status for Iraq tahun 1955, Tunisia dengan Code of Personal Status tahun 1957 dan Sudan dengan Sudan Family Law tahun 1960 . Beberapa hal yang baru pada waktu itu dalam hukum perkawinan,

meliputi

pencatatan

perkawinan,

pembatasan

usia

perkawinan, persetujuan kedua calon mempelai, izin poligami, perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, dan tindakan hukum yang merupakan upaya untuk mewujudkan perkawinan dengan segala akibatnya. Hal baru dalam hukum keluarga tersebut dapat dilihat dari keberanjakannya dari hukum fikih menuju hukum positif yang berupa perundang-undangan di negara muslim tersebut. Di Mesir yurisdiksi peradilan mulai 1874 telah menerima yurisdiksi atas kasus-kasus sipil dan komersial antara orang Mesir dan orang-orang asing, antara orang asing yang mempunyai kebangsaan berbeda, atau ketika kepentingan asing terlibat di dalamnya. Pengadilan nasional Mesir yang diorganisasi pada 1884, berfungsi seiring dengan pengadilan campuran. Masalah status personal tetap dilimpahkan kepada pengadilan syariat. Pemerintah melakukan pengaturan organisasi pengadilan syariat dan kualifikasi para hakimnya. Untuk itu pemerintah membangun sekolah baru untuk pendidikan dan pelatihan hakim pada tahun 1907. Sementara itu, berbagai pengadilan millah tetap 45

dipertahankan hidup. Pengadilan ini mempunyai yurisdiksi guna melayani kasus-kasus yang berhubungan dengan komunitas religius nonmuslim sebagai forum untuk menyelesaikan perselisihan status personal mereka dan ini berada di luar pengaturan negara. Tetapi baru tahun 1955 Mesir menyatukan sistem peradilannya, yang meletakkan semua perkara hukum di bawah kewenangan pengadilan nasional. Akan tetapi, dalam kasus-kasus status personal hukum yang diberlakukan masih ditunjukkan oleh afiliasi religius pihak-pihak yang berselisih. Dari Undang-Undang Dasar Republik Arab Mesir tahun 1980 disimpulkan bahwa Mesir adalah negara sosialis demokratis. Islam merupakan agama negara, prinsip-prinsip hukum Islam merupakan salah satu sumber utama hukum. Sistem hukum di Mesir dalam bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, pembagian warisan dan perwakafan masih berlaku hukum Islam cukup utuh, sedangkan bidang-bidang perdata yang lain dan pidana, prinsip hukum Islam hanya merupakan salah satu sumber utama hukum disamping sumber-sumber yang lain termasuk hukum barat . Di Turki, yurisdiksi yang berhubungan dengan hukum keluarga (ahwal asy syahsiyah) menjadi yurisdiksi Mahkamah Syariâ&#x20AC;&#x2DC;ah. Materi hukum tersebut diambil dari Majjalat al Ahkam al â&#x20AC;&#x17E;Adliyah sebagai hukum materil. Umat

Islam

Singapura

berusaha

keras

mendekati

pemerintah agar mengesahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum personal dan keluarga Islam. Upaya telah ditempuh melalui perwakilan, baik perorangan maupun melalui organisasi muslim, yang bekerja selama bertahun-tahun dan baru tahun 1966 pemerintah mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Parlemen dan menerima 46

Undang-Undang Administrasi Hukum Islam (the Administration of Muslim Law Act 1966). Sebelum rancangan undang-undang tersebut diterima, umat Islam dari berbagai mazhab diberi kesempatan untuk membuat perwakilan dan diminta untuk menghadap Komite Pemilihan Parlemen untuk mengungkapkan pandangannya terhadap undangundang tersebut. Setelah rancangan tersebut diterima dan UndangUndang Administrasi Hukum Islam 1966 diberlakukan, kemudian mengalami beberapa kali amandemen sesuai yang diajukan oleh Dewan Agama Islam dan selanjutnya ditambahkan ordonansi yang di dalamnya terdapat Undang-Undang Administrasi Hukum Islam sebagai upaya pengundangan hukum Islam dalam memberikan ruang gerak yang fleksibel untuk penerapan hukum syariat. Di Thailand, kodifikasi syariah yang sistematis telah dimulai sejak tahun empat puluhan untuk diterapkan dalam masyarakat Islam di empat provinsi Selatan Thailand. Kodifikasi sekarang telah tercakup dalam Undang-Undang Sipil Thailand yang berkenaan dengan keluarga dan warisan, dimana kandungan syariahnya bersifat inklusif mengadili kasus di antara umat Islam. Seluruh sistem berkaitan langsung dengan mazhab Syafiâ&#x20AC;&#x2DC;i, karena mayoritas masyarakat muslim Thai menganut mazhab ini. Pertentangan antara orang Islam yang menganut mazhab yang berbeda tidak dapat diselesaikan dengan sistem peradilan yang ada karena yang digunakan hanyalah yang telah sah dikodifikasikan. Sampai kini kodifikasi syariah yang ada beserta administrasinya tidak pernah ditinjau ulang. Dalam Konstitusi Filipina, wewenang untuk mendefinisikan, menjabarkan, dan membagi yurisdiksi berbagai pengadilan terletak pada Dewan Nasional. Dalam Kitab Undang-Undang Perorangan Islam di 47

Filipina yang disebutkan bahwa Pengadilan Islam Daerah dan Pengadilan Keliling Islam diatur melalui prosedur khusus yang dapat dikeluarkan Mahkamah Agung. Dalam rangka memberikan batasan yang jelas, Mahkamah Agung mengeluarkan aturan prosedur khusus dalam Pengadilan Islam (Ijra-at al-Mahkum al-Syariâ&#x20AC;&#x;ah) yang disahkan oleh Mahkamah Agung Filipina pada tanggal 20 September 1985

Ketua PTA Medan, Drs. H. Soufyan M. Saleh, S.H, memberikan cinderamata kepada Rektor Universiti Malaya (doc. PTA Medan).

PENUTUP Perkembangan hukum Islam di beberapa negara Islam Asia Tenggara mengalami perkembangan yang luar biasa melintasi struktur kebijakan negara dan komunitas yang ada di dalamnya bila dibandingkan dengan era tahun 80-an. Demikian juga halnya negara serumpun Malaysia dan Indonesia. Sekalipun demikian, bilamana dibandingkan hukum keluarga Islam antara Indonesia-Malaysia masih terlihat menempuh jalan 48

kompromi antara syariâ&#x20AC;&#x2DC;ah dan hukum sekuler. Sedangkan kesamaan pembaruan hukum keluarga merupakan upaya untuk mengatur sistem hukum keluarga yang lebih manusiawi sejalan dengan tujuan syariâ&#x20AC;&#x2DC;ah agar kehidupan di dunia ini lebih lestari dan membawa kebahagiaan bagi umat manusia, serta menjaga nilai-nilai secara baik di tengah masyarakat. Di samping itu, ada masalah yang perlu dicermati dalam menyelesaikan hukum keluarga Islam lintas negara yang sangat dibatasi oleh peraturan perundang-undangan berbeda yang tentunya memiliki cara yang berbeda pula. Kita ambil contoh bahwa seorang wanita muslim Indonesia, menikah di negara Indonesia dengan lelaki muslim Malaysia, kemudian beberapa tahun kemudian mereka bertempat tinggal cukup lama di Malaysia. Setelah terjadi kemelut rumah tangga, perempuan Indonesia kembali ke tanah airnya dan lelaki Malaysia tetap tinggal di negara Malaysia. Ketidak-akuran rumah tangga menyebabkan mereka harus berpisah. Problema timbul dalam menyelesaikan perceraian, yaitu: 1. Siapa yang mempunyai inisiatif mengajukan perceraian? 2. Dimana harus mengajukan perceraian bila diukur dengan aturan domisili atau kewarganegaraan? 3. Dapatkah lelaki Malaysia mengajukan perceraian di tempat isterinya di

Indonesia?

Atau

dapatkan

isteri

Indonesia

mengajukan

perceraiannya di Malaysia? Kita ambil contoh yang lain. Orang-orang Melayu di Sumatera Utara dan Pesisir Sumatera kerap kali mempunyai sanak keluarga dengan

orang-orang

Malaysia.

Permasalahan

muncul

dalam

menyelesaikan sengketa warisan dalam hal mana objek perkaranya 49

berada di salah satu negara. Atau di Malaysia ada harta dan di Indonesia juga ada hartanya. Permasalahan muncul dalam menyelesaikan perkara: 1. Bila orang Malaysia yang berinisiatif mengajukan pembagian warisan, ke Pengadilan mana mereka ajukan? 2. Bagaimana pula cara mengeksekusi putusan Malaysia yang objeknya ada di Indonesia atau sebaliknya? Dan masih banyak lagi contoh yang dapat diutarakan mengingat Indonesia Malaysia adalah negara serumpun yang kerap kali masih ada tautan kewarisan satu sama lain atau menjadi kerabat semenda yang memerlukan pemecahan hukum keluarga. Untuk itu, bila kita sepakat, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Jabatan Kehakiman di Malaysia, dapat melakukan kerjasama di bidang hukum keluarga Islam untuk menyelesaikan dua contoh di atas. Bila tidak berlebihan, kerjasama ini dibangun antara sesama negara Asia Tenggara yang diistilahkan Asia Islamic Family Law Assosiation (AIFLA). Kerjasama tersebut mungkin saja dapat terwujud asalkan kita mempunyai sudut pandang yang sama untuk membangun suatu komunitas Islam majemuk dan cara menyelesaikan sengketa. Semoga hukum keluarga Islam dapat bersatu mengikuti iringan hukum perdata lainnya yang telah dipadu dan dipandu melewati batas-batas negara. Amin.****

NILAI – NILAI SYARI’AT ISLAM DALAM PENDIDIKAN KELUARGA Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H,.M.H Guru Besar Hukum Islam IAIN Ar-Raniry Aceh

A. PENDIDIKAN KELUARGA DALAM ISLAM Subtansi pendidikan keluarga dalam perspektif Islam mengacu pada Al-Qur'an yang artinya: "Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan kamu dari diri kamu berpasang-pasangan supaya kamu menjadi tenteram dengannya,dan Allah telah menjadikan diantara kamu cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir." (QS.Ar-Rum : 21). Konsep awal pembinaan keluarga dalam perspektif Islam ada pada dua kata kunci ayat di atas yaitu, Mawaddah dan ArRahmah/Rahman untuk mencapai keluarga yang sakinah (nyaman). Mawaddah Artinya saling mencintai antara suami istri (to love each other). Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Qur‘an mengutip penafsiran mawaddah dari pakar Al-Qur‘an Ibrahim Al-Biqai‘ (1480), adalah: ‖Kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak yang buruk.‖ Dia adalah cinta plus, bukankah yang mencintai sesekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar bahkan putus. Tetapi yang bersemi dalam hati mawaddah, tidak lagi akan memutuskan hubungan seperti yang bisa terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (1996 : 209). 51

Sementara itu, arti rahmah/rahman adalah kasih sayang, saling memberi dan menerima, saling merajut kasih sayang antara suami dan istri dalam keluarga (relive from suffering thorout sympaty,to show human understanding from one another,love and respect one another). Rahmah merupakan anugerah Allah Swt, yang harus dijaga dan dipupuk terus-menerus dalam kehidupan sebuah keluarga, karena dengan munculnya kasih sayang yang tulus dengan sendirinya akan timbul sifat-sifat yang lain seperti tolong menolong, menghargai, saling memberi dan menerima, saling percaya, empati, jujur, qanaah, ikhlas, dan sebagainya. Selanjutnya dari sini pula muncul sifat saling memenuhi

kebutuhan

jiwa

yang

merupakan

ujung

tombak

keharmonisan sebuah keluarga.

Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong,S.H, M.H Guru Besar Hukum Islam IAIN Ar-Raniry Aceh sedang menyampaikan makalah di depan peserta seminar.

Peran pendidikan keluarga Pada saat arus globalisasi sedang melanda seluruh sisi kehidupan

anak manusia di muka Bumi ini, peran pendidikan keluarga menjadi sangat penting sekaligus sangat rumit menghadapinya, jika tidak ada landasan konsep pendidikan Islam yang mampu mengatasi pengaruh modernisasi dengan iman dan akhlaqul karimah. Dalam suatu struktur masyarakat Islam, pendidikan keluarga merupakan basis yang sangat penting karena keluarga telah diakui sebagai suatu unit pendidikan sosial utama dalam menjalankan perintah dan larangan Allah Swt, sebagaimana firman Allah Swt yang artinya: "Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim : 6). Lebih dari itu lagi, keutamaan pendidikan keluarga tidak hanya untuk kepentingan individu, tapi juga sangat berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Menurut

Made

Pidata

(2000:19),

â&#x20AC;&#x2022;Pendidikan

keluarga

dipandang sebagai pendidikan pertama karena bayi atau anak itu pertama

kali

berkenalan

dengan

lingkungan

serta

mendapat

pembinaan pada keluarga. Pendidikan pertama ini dapat dipandang sebagai peletak pengembangan-pengembangan berikutnya. Pendidikan perlu bertindak hati-hati pada pendidikan pertama ini. Kalau tidak bisa memberikan dampak yang kurang baik pada perkembanganperkembangan berikutnyaâ&#x20AC;&#x2013;.

Dengan demikian jelaslah, bahwa keluarga merupakan salah satu pusat pendidikan yang sangat menentukan alam kelangsungan hidup anak, disamping dua pusat pendidikan lainnya, yaitu sekolah dan lingkungan masyarakat yang juga sangat memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Pada kurun waktu yang sangat dinamis saat ini, ditambah dengan arus teknologi komunikasi yang tanpa batas, peran orang tua dalam keluarga menjadi sangat tinggi dan ditentukan oleh tugas dan tanggung jawab bersama. Selanjutnya Sahal Mahfudh (2004) menegaskan, bahwa masalah pendidikan anak misalnya, memerlukan

fasilitas dan sarana

yang

makin luas. Beban orang tua untuk itu makin terasa. Tuntutan kesehatan anak agar jadi manusia produktif, sehat jasmani dan rohani cukup menarik perhatian. Pengetahuan dan pengalaman agama serta akhlak anak cenderung melemah, hingga perlu pengawasan ketat. Semua orang tua tentu sangat menginginkan hasil pendidikan yang dijalankan dalam institusi keluarga anaknya punya kualitas hidup dalam rangka menunjang tercapainya kebahagian hidup dunia dan akhirat. Kualitas hidup seseorang pada dasarnya sangat ditentukan oleh potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, yakni potensi akal dan fisik. Potensi akal selanjutnya secara bertahap, berkembang menjadi potensi ilmu pengetahuan dan kemampuan rasionalitas lainnya. Sementara potensi fisik secara bertahap juga berkembang menjadi potensi keterampilan etos kerja dan semangat kerja yang prima.

Dalam Al-Qurâ&#x20AC;&#x2DC;an, potensi diformulasikan secara singkat dalam kalimat Qawiyyun atu makinun yang berarti punya Quwwah (potensi) atau makanah (ketangguhan) (Sahal Mahfudh, 2004 : 60). Quraish shihab dalam bukunya membumikan Al-Qurâ&#x20AC;&#x2DC;an, merincikan potensi yang diberikan Allah Swt kepada manusia menjadi empat daya: a. Daya tubuh, yang mengantar manusia berkekuatan fisik. Berfungsinya organ tubuh dan panca indra berasal dari daya ini. b. Daya hidup, yang menjadikannya memiliki kemampuan mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mempertahankan hidupnya dalam menghadapi tantangan. c. Daya akal, yang memungkinkannya memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. d. Daya kalbu,

yang memungkinkannya bermoral, merasa

keindahan, kelezatan iman dan kehadiran Allah. Dari daya inilah institusi dan indra keenam (2007: 439). Empat potensi dasar di atas merupakan karunia Allah Swt kepada anak manusia yang harus dipelihara, dibina dan dikembangkan sampai mencapai puncaknya insan kamil yang memiliki pribadi yang teguh imannya kepada Allah Swt, berakhlak mulia, cerdas intelegensi dan emosinya, memiliki kesalehan sosial, serta memiliki kesehatan fisik yang prima guna memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah Swt yang artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan ia beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan dengan pahala yang lebih baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah kerjakan." (QS. An-Nahl : 97). 55

Titipan Allah Swt Anak merupakan salah satu titipan Allah Swt kepada orang

tuanya, titipan atau amanah ini menjadi tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Segala kebutuhan lahir dan batinnya harus dapat dipenuhi guna memperoleh kepribadian yang baik, sehat lahir batinnya, prima kehidupannya sehingga bermanfaat kepada orang lain. Firman Allah Swt yang artinya: "Hai orang-orang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, jangan pula harus dituntun sedangkan kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal : 27). Anak yang di amanahkan Allah Swt harus dituntun secara berkesinambungan dengan keimanan. Percaya kepada keesaan Allah Swt sebagai penciptanya. Untuk ini pendidikan agama harus menjadi prioritas dalam pendidikan keluarga untuk mencapai kebahagian hidup dunia dan akhirat. Zakiah

Dradjat mengemukakan bahwa agama memberikan

bimbingan hidup dari yang sekecil-kecilnya sampai dengan yang sebesar-besarnya, mulai dari hidup pribadi keluarga, masyarakat dan hubungannya dengan Allah, bahkan dengan alam semesta dan mahluk hidup yang lain. Jika bimbingan dijalankan dengan betul-betul, akan terjaminlah kebahagiaan dan ketenteraman batin dalam hidup ini. Anak yang dibesarkan dengan bimbingan agama secara terusmenerus, dicintai dengan sepenuh hati akan membuai dirinya merasa kebutuhan jiwanya terpenuhi, sehingga dia memungkinkan memiliki kepribadian

yang

seimbang

tanpa

mengalami

kegoncangan dan bentuk-bentuk tekanan batin lainya.

kegoncangan-

Prof. Dr. H.A. Hamid Sarong, S.H, M.H dan Drs. H. Purwosusilo, S.H M.H, sedang berdiskusi tentang perubahan hukum keluarga di Indonesia bersama dengan para Hakim PA dan delegasi short course mandiri (doc. PTA Medan).

B. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM MENDIDIK ANAK 1. Keagamaan Berbicara masalah keagamaan berarti membicarakan masalah fitrah itu sendiri. Allah Swt berfirman yang artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (QS. Ar-Rum : 30). Maksud fitrah dalam ayat di atas adalah ciptaan Allah Swt. Manusia diciptakan Allah Swt mempunyai naluri beragama yaitu tauhid. Jika manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Rasulullah Saw bersabda tentang fitrah manusia: â&#x20AC;&#x2013;Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), hanya saja kedua orangtuanya 57

(lingkungan) yang menjadi yahudi, nasrani atau majusi.â&#x20AC;&#x2013; (Hadist Riwayat Bukhari). Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa sejak asal kejadiannya, manusia sudah dibekali potensi agama yang lurus, yakni agama tauhid. Selanjutnya yang membuat anak menyimpang adalah tergantung pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya, disamping juga pengaruh lingkungan sekitar. 2. Perlindungan Sebagaimana telah dimaklumi bersama, anak adalah anugerah dan amanah Allah Swt yang secara sistematis merupkan generasi masa depan bangsa dan negara, maka sejak dini bahkan sejak dalam kandungan

dia

membutuhkan

perlindungan

dari

orang-orang

sekitarnya, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Perlindungan yang melekat padanya adalah untuk memperoleh kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan benar, baik fisik, mental dan spiritualnya, sehingga dia bisa menjadi manusia yang mandiri. Al-Qurâ&#x20AC;&#x2DC;an menjelaskan tentang kehati-hatian dalam mendidik anak sebagaimana Allah kembali berfirman yang artinya: "Hai orangorang yang beriman sesungguhnya diantara istri-istri dan anakanakmu ada yang menjadi musuh. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, di sisi Allah pahala yang besar." (QS. At-Taghabun : 14-15).

Dalam

surat

Al-Munafiqun

ayat

Allah

Swt

juga

mengungkapkan tentang memberikan perhatian kepada anak, yang artinya: â&#x20AC;&#x2013;Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu memalingkan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian maka itulah orang-orang yang rugi". 3. Kasih Sayang Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan jiwa yang sangat memberi pengaruh terhadap kesehatan jiwa seorang anak karena memupuk kasih sayang dengan memakai acuan kesalingan, dipastikan seseorang anak akan terlindungi jiwanya dari kecemasan psikologis yang akan membuat jiwanya tidak sehat. Memupuk rasa kesalingan seperti saling sayang menyayang, saling menghargai, saling simpati, saling memberi dan menerima, dan saling kagum mengagumi satu sama lain dalam keluarga. Ada bentuk sifat-sifat mulia yang timbul dari orang-orang yang memiliki akhlakqul karimah, budi pekerti mulia, moralitas yang tinggi, pertanda dia memiliki kecerdasan emosi dan spritual yang baik. Sifat-sifat kehidupan

mulia

sehari-hari

dimaksud secara

harus

diaktualisasikan

berkesinambungan

guna

dalam meraih

kehidupan yang menyenangkan. Konon lagi, ketika seseorang sudah masuk dalam instituti keluarga, rasa kehilangan tersebut di atas mutlak sangat dibutuhkan. Telaah lebih lanjut tentang fungsi kasih sayang adalah mampu memelihara kolaborasi kebaikan dalam berbagai sisi secara integral, sehingga dapat menciptakan kepribadian yang mulia. Kolaborasi dimaksud antara lain adalah aspek iman, pendidikan, etika, akal, dan rasa. 59

Fungsi dasar syari‘at Islam adalah mengalihkan semua kekuatan jiwa ke atas yang akan dapat membantu jiwa untuk meraih kebahagiaan (Sachiko Murata, 381 : 1996). Disisi lain, Ali Al-Qadi (1990:146) menyatakan bahwa manusia hidup dalam suatu masyarakat itu saling pengaruh-mempengaruhi. Tidak mungkin hidup bahagia kecuali ia mengadakan hubungan baik dengan masyarakat atas dasar tolong-menolong, saling mengerti dan rela. C. PROSES PENDIDIKAN DALAM KELUARGA Proses pendidikan dalam sebuah keluarga sangat ditentukan oleh nilai-nilai hidup yang dianut dalam masyarakat dan dipengaruhi juga oleh sistem hidup yang terpola dalam suatu masyarakat. Kelangsungan hidup masyarakat secara berkesinambungan dipastikan harus berlanjut bersama-sama dengan rekan-rekannya. Sebab, manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa ditemani oleh sesamanya, dia memiliki naluri untuk senantiasa hidup berkawan dalam sebuah kekeluargaan. Soerjono Soekanto dalam buku sosiologi keluarga menyebutkan bahwa, ‖…Naluri untuk hidup berkawan itu lazim dinamakan Gregarios Instinct yang ada pada manusia normal sejak ia dilahirkan.Teman hidup diperlukan manusia, oleh karena itu tidak dilengkapi dengan sarana mental dan fisik untuk dapat hidup sendiri‖. Masyarakat Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hidup dan sistem hidup yang terpola melalui dua bentuk hubungan yaitu: 1. Hablum Minallah = hubungan manusia dengan Allah Swt 2. Hablum Minannas = hubungan antar manusia. Implementasi dua bentuk hubungan tersebut, tercakup dalam sistem kekeluargaan masyarakat Islam secara keseluruhan. Sistem dimaksud adalah keseluruhan nilai-nilai, norma, sopan santun, sikap, 60

harapan-harapan dan tujuan. Keseluruhan sistem ini juga dibingkai dalam format syariâ&#x20AC;&#x2DC;at Islam, yakni aqidah, ibadah, dan akhlaqul karimah. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa sikap hidup seorang muslim terfokus pada keyakinan tersebut sehingga hampir dalam semua gerak kehidupan, mereka terikat oleh ajaran syariâ&#x20AC;&#x2DC;at Islam dalam arti luas, yaitu menyangkut bidang akidah dan bidang fikih. PENDIDIKAN ANAK DALAM ISLAM Setiap orang tua pasti mendambakan anak yang saleh, taat beribadah, menjalin hubungan yang baik dengan Allah Swt dan manusia (hablun minallah dan habllun minas nas) serta berbuat kepada orang tua. Sementara, semua pendidikan mengharapkan anak didiknya mampu menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkan kepadanya. Demikian pula masyarakat sangat mendambakan kehadiran anggota masyarakatnya terdidik, sehingga mampu mewujudkan lingkungan yang maju dan damai serta sejahtera. Tiga dimensi di atas, yakni orang tua (keluarga), sekolah (guru) dan masyarakat (lingkungan), dalam dunia pendidikan disebut dengan tri pusat pendidikan. Ketiga dimensi ini harus saling mendukung karena sesungguhnya untuk mencapai keberhasilan pendidikan anak, sangat tergantung dengan harmonisnya hubungan tiga media pendidikan dimaksud. Dalam Al-Qurâ&#x20AC;&#x2DC;an disebut bahwa anak adalah titipan Allah Swt kepada ibu bapak nya. Segala kebutuhannya harus dapat dipenuhi, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani.

Orang tua sejak kecil perlu mendidik jiwa raga anak dengan tuntunan agama sebagaimana pendapat seorang ahli jiwa Zakiah Dradjat sebagai berikut: Allah memberi bimbingan hidup dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, mulai dari hidup pribadi keluarga,masyarakat dan hubungan dengan Allah,bahkan dengan alam semesta serta makhluk hidup yang lain. Jika bimbingan tersebut dijalankan dengan benar, akan terjaminnya kebahagian dan ketentraman batin dalam diri ini. Seorang anak sejak dilahirkan telah dibekali dengan jiwa yang fitrah (suci). Fitrah tersebut tidak hilang, namun dalam perkembangan sangat dipengaruhi oleh pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan lingkungannya untuk mengabdi dan bertakwa kepada Allah Swt. Metode pendidikan anak antara lain : 1. Metode pendidikanâ&#x20AC;&#x;ibrah (melalui perenungan dan tafakkut dari tanda-tanda kekuasaan Allah), 2. Metode mauâ&#x20AC;&#x;idhah (nasehat), 3. Metode takzir (peringatan) sangat mungkin, 4. Metode targib (dengan janji yang disertai bujukan sehingga membuat anak senang terhadap kebaikan), 5. Metode tarhib (menyampaikan nama Allah kepada orang-orang yang ingkar terhadap perintah-Nya), 6. Metode pendidikan historis (kisah-kisah masa lalu dari kehidupan para Nabi), 7. Metode perumpamaan yang memiliki nilai-nilai moral, dan 8. Metode diskusi.

Metode-metode di atas sangat mungkin dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap memperhatikan penyesuaian dengan

karakteristik

anak,

sebab

setiap

anak,

berbeda

cara

menghadapinya (individual differences).****

PENDAFTARAN /PENGESAHAN PERNIKAHAN MENGIKUT UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA Prof. Dr. RAIHANAH ABDULLAH Pengarah Pusat Dialog Peradaban dan Jabatan Syariah dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

BUNG MOKTAR DIHUKUM PENJARA 

KUALA LUMPUR 19 Mei - Secara tiba-tiba, suasana di dalam dewan Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, dekat sini hari ini bertukar menjadi senyap dan sunyi.



Semuanya berpunca daripada keputusan Hakim Syarie, Wan Mahyuddin Wan Muhammad yang menjatuhkan hukuman penjara sebulan terhadap Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Bung Moktar Radin.



Dengan keputusan itu, Bung Moktar menjadi ahli Parlimen pertama di negara ini yang dihukum penjara atas kesalahan berpoligami tanpa kebenaran mahkamah.



Isteri keduanya, pelakon Zizie Izette yang duduk di sebelah Bung Moktar, kelihatan terkejut dan terus memandang ke arah suaminya sebaik mendengar keputusan itu.



Zizie atau nama penuhnya, Zizie Izette A. Samad pula didenda RM1,000 atau penjara sebulan bagi kesalahan yang sama.



'Tertuduh merupakan seorang ahli Parlimen yang terlibat dalam meluluskan

sesuatu

undang-undang.

Beliau

seharusnya

menghormati dan mendukung undang-undang tersebut tidak kira undang-undang sivil atau syariah. 64



''Tertuduh wanita pula seorang pelakon wanita Muslim yang menjadi idola dan ikutan.



''Sekiranya kedua-dua mereka tidak boleh mengikut undangundang, ia menunjukkan seolah-olah undang-undang syariah boleh dipermainkan oleh mereka yang berpengaruh dan berkepentingan,'' katanya.



Pada pro-siding hari ini, hakim syarie tersebut turut mendenda RM1,000 atau penjara enam bulan ke atas enam individu termasuk pelakon wanita itu kerana bersubahat dengan Bung Moktar yang berpoligami tanpa kebenaran.

Prof. Dr. Raihanah Abdullah menyampaikan Makalah dengan Judul“Pendaftaran/ Pengesahan Pernikahan Mengikuti Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia” (Foto.PTA Medan).

BUNG MOKTAR TERLEPAS HUKUMAN PENJARA 

SHAH ALAM 11 Ogos 2010 - Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Bung Moktar Radin terlepas dari penjara da hukuman selama sebulan bagi kesalahan berpoligami tanpa kebenaran selepas rayuannya untuk mengetepikan hukuman itu diterima oleh Mahkamah Tinggi Syariah di sini hari ini. 65



Ketua

Hakim

Syarie

Selangor,

Mukhyuddin

Ibrahim

bagaimanapun menggantikan hukuman tersebut dengan denda RM1,000 atau penjara enam bulan jika denda berkenaan gagal dijelaskan. 

Zizie pula didenda RM2,000 atau penjara tujuh bulan atas dua tuduhan bernikah tanpa kebenaran pendaftar dan bersubahat dengan suaminya itu berpoligami tanpa kebenaran mahkamah.



Pasangan itu bernikah di sebuah rumah beralamat No. 12, Jalan TC 2B/3, Cemerlang Heights, Taman Melati, Gombak pada pukul 8.50 malam, 16 Disember lalu.



Namun begitu, Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur pada 12 Jun lalu memutuskan pernikahan pasangan itu yang berlangsung pada 9 Jun lepas di rumah Zizie di No. 6, Jalan Setiawangsa 6, Taman Setiawangsa di ibu negara adalah sah dan memerintahkan ia didaftarkan. KEPERLUAN PERKAHWINAN Di Malaysia, selain dari memenuhi rukun dan syarat-syarat

perkahwinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Hukum Syarak, seseorang yang akan berkahwin perlu memenuhi beberapa keperluan lain dan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keluarga Islam. Keperluan-keperluan lain adalah had umur minimum untuk berkahwin dan persetujuan pengantin perempuan PROSEDUR PERKAHWINAN 

Permohonan kebenaran perkahwinan – dokumen yang perlu adalah kad pengenalan, kad pengenalan saksi, surat akuan

bujang atau anak dara, sijil pra perkahwinan, ujian saringan HIV (HIV screening test) 

Akad nikah dijalankan oleh orang yg berkelayakan menjalankan akad nikah



Pendaftaran Perkahwinan–surat akuan nikah yang tercatat butir2 peribadi pasangan dan akuan lafaz ta‘liq.



Walaubagaimanapun banyak terdapat kes-kes di mana pasangan yang akan berkahwin tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan.



Perkahwinan sebegini sering dipanggil sebagai nikah sindiket (Syndicate marriage) atau kahwin lari. NIKAH SINDIKET DAN KAHWIN LARI



Seseorang yang tidak ditauliahkan oleh Jabatan Agama untuk mengakadnikahkan pasangan suami dan isteri tanpa mengikut prosedur dan proses undang-undang yang ditetapkan.



Orang tersebut menjalankan operasinya secara tersembunyi, bersendirian atau berkumpulan.



Mereka ini menjalankan operasi dengan menyediakan wali dan saksi.



Bayaran pernikahan secara sindiket ini lebih mahal dari proses yang dijalankan oleh Jabatan Agama Islam. – Iaitu antara RM 2000–RM 5000. (IDR 5 juta 500 ribu – IDR 14 juta 500 ribu)



Mereka juga akan mengeluarkan surat nikah palsu.



Tempat operasi adalah di mana-mana kawasan d Malaysia.



Jabatan Agama tidak boleh mendaftarkan pernikahannya melainkan setelah mendapat pengesahan pernikahan tersebut dari Mahkamah Syariah. 67



Sekiranya Mahkamah mendapati pernikahan tersebut tidak sah di sisi Hukum Syarak maka pasangan suami isteri itu akan dipisahkan dan mereka perlu mengadakan akad nikah yang lain untuk mengesahkan perhubungan mereka sebagai suami isteri. KAHWIN LARI



Perkahwinan tanpa mengikut Undang-undang Keluarga Islam dan di jalankan di luar negara.



Sekiranya perkahwinan tersebut contohnya di jalankan oleh Majlis Agama Islam Narathiwat, Thailand (yang telah mempunyai perjanjian persefahaman dengan Jabatan Agama Islam di Malaysia) maka apabila kembalinya ke Malaysia, mereka perlu mengemukakan permohonan pendaftaran.



Mereka akan dikenakan denda sebelum mendaftar perkahwinan



Mereka yang berkahwin tanpa mengikut peraturan undangundang tidak boleh mendaftar perkahwinannya melainkan setelah Mahkamah mengesahkan perkahwinan tersebut dan penalti telah dikenakan.



Setelah itu, barulah perkahwinan tersebut boleh didaftarkan. SEBAB-SEBAB PERKAHWINAN TANPA MENGIKUT

PERATURAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 

Poligami tanpa pengetahun keluarga terutamanya isteri yang sedia ada.



Hamil di luar pernikahan.



Perkahwinan yang tidak dipersetujui oleh Ibu dan bapa.

KESALAHAN BERHUBUNG DENGAN PROSEDUR DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN SERTA PENALTI 1. Memaksa seseorang untuk berkahwin sedangkan perkahwinan tersebut bertentangan dengan kemahuannya. 2. Berpoligami tanpa kebenaran Mahkamah Syariah 3. Seseorang yang berkahwin tidak mengikut Undang-undang Keluarga Islam seperti:a) Berkahwin tidak dihadapan wali b) Permohonan dan kebenaran perkahwinan tidak diperolehi 

4. Seseorang yang mengakadnikahkan sesuatu perkahwinan sedangkan dia tidak diberi kuasa di bawah Undang-undang Keluarga Islam.



Bagi semua kesalahan-kesalahan ini, dikenakan hukuman DENDA tidak melebihi RM 1000 atau PENJARA tidak melebihi enam bulan atau KEDUA-DUANYA DENDA DAN PENJARA .

PASANGAN NIKAH 'PAK HASHIM' WARGA INDONESIA DIDAKWA – UTUSAN MALAYSIA 16/11/2010 •

KUALA LUMPUR 16 Nov. - Dua pasangan warga Indonesia didenda RM800 atau 12 hari penjara oleh Mahkamah Rendah Syariah di sini hari ini setelah mengaku bersalah atas pertuduhan bernikah tanpa kebenaran Pendaftar Nikah, Ruju' dan Cerai Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI).

•

Pasangan tersebut antara pasangan yang didakwa berhubung kes nikah sindiket 'Pak Hashim' di Kampung Pantai Dalam di sini, Ahad lalu.

JAIS SIASAT SATU LAGI KES PASANGAN BERPROFIL TINGGI



JAIS dalam satu kenyataannya di sini hari ini memberitahu, satu pasangan melakukan kesalahan yang lebih besar apabila di percayai menggunakan khidmat sindiket juru nikah yang tidak bertauliah di daerah Gombak.



"Pasangan berkenaan berbuat demikian kerana dipercayai mahu mengambil jalan mudah untuk bernikah segera pada tarikh yang menjadi idaman ramai iaitu 10 Oktober tahun ini (101010)," jelas kenyataan itu.



Menurut JAIS lagi, kes tersebut membabitkan seorang pegawai biro aduan komuniti bagi sayap pergerakan sebuah parti politik, berusia 32 tahun dan sudah beristeri.



"Pasangannya pula ialah seorang wartawan bahagian berita sebuah stesen televisyen swasta berusia 25 tahun," jelas kenyataan tersebut.



Selain menggunakan khidmat sindiket jurunikah tidak bertauliah, pernikahan pasangan tersebut juga didapati tidak sah kerana wartawan wanita berkenaan tidak memaklum atau mendapatkan izin wali yang sah.



Selain itu katanya, sijil nikah yang dikeluarkan oleh sindiket tersebut kepada pasangan itu juga cuma merupakan sekeping kertas kajang bertulisan jawi.



"Menurut sumber JAIS, wartawan wanita berkenaan telah membuat laporan pernikahan itu di Pejabat Agama Islam Daerah Gombak Timur baru-baru ini tetapi pasangannya belum berbuat demikian.



"Pasangan tersebut dan jurunikah tidak bertauliah yang telah menikahkan mereka, boleh didakwa di mahkamah syariah mengikut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003.



"Kes tersebut dijangka mendapat perhatian umum kerana pasangan lelaki adalah pegawai dari sebuah parti politik, yang pernah terlibat dalam urusan membawa pulang semula wanita Malaysia yang dilarikan lelaki Lombok," jelas kenyataan itu.



Difahamkan, wartawan wanita tersebut adalah seorang anak yatim piatu mualaf (saudara baru) yang tidak begitu arif tentang hukum-hakam Islam, termasuk dalam soal rukun nikah dan Undang-Undang Keluarga Islam. ENGGAN NIKAH SECARA SAH PUNCA SINDIKET BERLELUASA



KOTA BHARU 10 Julai - Sikap masyarakat terutamanya, golongan lelaki yang tidak memandang serius kepentingan bernikah secara sah adalah antara penyebab sindiket pengeluaran sijil nikah palsu di negeri ini terus berleluasa dan sukar dibendung.



Ketua Hakim Syarie Kelantan, Datuk Daud Mohamed berkata, implikasinya

amat

serius

kerana

bukan

sahaja

menjejaskan pengesahan perkahwinan itu tetapi turut melibatkan

institusi

keluarga

sekiranya

pasangan

berkenaan telah dikurniakan anak. 

Menurut beliau, pihaknya memandang serius kegiatan sindiket berkenaan walaupun jumlah laporan yang diterima di negeri ini masih tidak membimbangkan. 71



''Kita telah melaksanakan pelbagai mekanisme bagi memantau dan mengemas kini prosedur untuk mengelak kejadian pengeluaran sijil nikah palsu seperti pengenalan kad nikah pintar," katanya.



Daud berkata, selagi mendapat permintaan daripada anggota masyarakat maka selama itulah sindiket berkenaan terus menjalankan kegiatan tidak bertanggungjawab itu.



Pada masa ini, jelas beliau, sindiket itu bukan sahaja mengeluarkan sijil nikah palsu dari Thailand tetapi turut berani meniru sijil nikah negeri ini bersama dengan cop dan tandatangan hakim syarie yang kononnya mengesahkan pernikahan pasangan terbabit.



''Kita biasanya hanya dapat mengesan sijil palsu apabila timbulnya masalah seperti perceraian dan tuntutan hak penjagaan anak serta tuntutan harta sepencarian. JAIP KESAN SINDIKET NIKAHKAN PASANGAN DALAM KERETA MEWAH



IPOH 14 Jan. - Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) hari ini mendedahkan kegiatan satu sindiket yang menjalankan upacara akad nikah di dalam kereta mewah dipercayai didalangi oleh seorang bekas naib kadi.



Sindiket itu turut mengeluarkan dokumen pernikahan palsu kepada pasangan Islam yang bermasalah dan lelaki yang ingin berpoligami dengan mudah di negeri ini.



Pengerusi Jawatankuasa Agama Islam dan Pendidikan Negeri, Datuk Dr. Abdul Malek Hanafiah ketika mendedahkan kegiatan

itu berkata, sindiket itu dilaporkan bermula sejak bekas naib kadi itu menjadi naib kadi. 

Ketika ditemui di pejabatnya di sini hari ini beliau berkata, kegiatan bekas naib kadi itu terus aktif walaupun selepas dipecat dan dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Syariah negeri ini.



Katanya, bekas naib kadi itu telah dikenakan hukuman penjara mandatori lima bulan oleh Mahkamah Syariah atas kesalahan menikahkan pasangan tanpa tauliah di bawah Seksyen 37 Undang-Undang Keluarga Islam Perak 1984.



Bagaimanapun, katanya, selepas menjalani hukuman bekas naib kadi itu dilaporkan masih bergerak aktif mendalangi sindiket tersebut.



Katanya, `pelanggan' mereka turut melibatkan pasangan dari seluruh negara



Menurutnya, mengikut laporan yang diterima oleh JAIP, upacara akad nikah dalam kereta mewah itu hanya melibatkan bekas naib kadi itu, pasangan yang hendak bernikah dan pemandu kereta tersebut sebagai saksi.



Kebiasaannya pasangan yang bernikah dalam kereta mewah itu melibatkan pasangan lelaki yang berada manakala wanita itu mungkin sudah mengandung.



Disebabkan terdesak untuk bernikah segera, bekas naib kadi itu sanggup mengadakan upacara akah nikah di dalam kereta dengan pemandu kepada lelaki yang berada itu bertindak sebagai saksi. 73



Dr.Abdul Malek menarik perhatian, siasatan JAIP menunjukkan selepas menikahkan pasangan yang bermasalah, bekas naib kadi itu akan mengeluarkan dokumen pernikahan palsu kepada pasangan terbabit.

JAWI KELUAR SURAT NIKAH BARU ELAK PEMALSUAN 

KUALA LUMPUR 9 Jan. - Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Jawi) telah mengeluarkan surat perakuan nikah versi baru mempunyai ciri keselamatan yang lebih baik bagi mengurangkan pemalsuan surat nikah oleh sindiket.



Pengarahnya, Datuk Che Mat Che Ali berkata, surat nikah baru yang dikeluarkan awal tahun ini untuk mereka yang berkahwin di Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, mempunyai beberapa ciri keselamatan pada logo, kualiti kertas, tulisan, cip serta nombor

sirinya

sukar

ditiru

oleh

pihak

yang

ingin

memalsukannya. 

Pada tahun lepas, lapan kes pengeluaran surat nikah palsu di kesan di Wilayah Persekutuan yang membabitkan sindiket dan kes-kes itu telah dibawa ke mahkamah, katanya kepada pemberita pada majlis pelancaran surat nikah baru itu hari ini.



''Pada peringkat ini, pihak mahkamah akan memeriksa rekod sijil nikah, barulah kita ketahui sama ada ia palsu atau tidak. Selepas itu, kesan lebih serius akan timbul berhubung pengesahan pernikahan mereka dan status anak sama ada sah atau sebaliknya," katanya.



Daud berkata, pihaknya memang bekerjasama dengan jabatan agama islam lain di negara ini dan Thailand bagi mengenal pasti sijil nikah palsu.



Katanya, tugas mengesannya rumit apabila pasangan yang berkahwin itu mendiamkan diri selepas mendirikan rumah tangga dan tidak mendaftarkan perkahwinan mereka secara rasmi kepada pihak berkuasa agama negeri.



Menurutnya, hanya apabila timbul masalah barulah mereka merujuk kepada mahkamah dan jika ia berlaku, keadaan akan lebih sukar terutama apabila melibatkan banyak perkara lain IMPLIKASI PERUNDANGAN



Wanita (Isteri) tidak dapat mengemukakan hak-haknya dalam perkahwinan menurut Undang-undang dari segi permohonan dan tuntutan-tuntutan:



a) Keadilan dalam berpoligami



b)Perceraian kerana tiada akuan sah (bukti)perkahwinan.



c) tuntutan-tuntutan selepas perceraian seperti nafkah iddah, mut‘ah dan harta sepencarian (harta bersama)



d) pusaka. KESIMPULAN

•

Perkahwinan tanpa mengikut Undang-undang Keluarga Islam adalah satu tindakan yang membelakangkan peraturan Undangundang dan tidak bertanggungjawab atas perkara berbangkit di kemudian hari.

•

Di Malaysia, mereka yang berkahwin sedemikian tidak boleh mendaftar perkahwinannya melainkan setelah Mahkamah Syariah mengesahkan perkahwinan dan membayar penalti atas kesalahan tersebut.

•

Sekiranya perkahwinan tersebut tidak didaftarkan, maka yang akan menjadi mangsa /pihak yang rugi adalah isteri. 75

â&#x20AC;˘

Kesalahan pernikahan tanpa mengikut undang-undang ini adalah merupakan kesalahan matrimoni/ perkahwinan dan bukannya kesalahan jenayah.

â&#x20AC;˘

Peraturan yang dibuat adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap perkahwinan itu adalah menepati dengan kehendak Hukum Syarak dan dalam masa yang sama memastikan wanita diberi perlindungan perundangan. Sekian, Terima Kasih.****

UNDANG-UNDANG PEWAKAFAN DI MALAYSIA1 Prof. Dr. Siti Mashitoh Mahamood2

PERUNTUKAN DASAR PERLEMBAGAAN TERTINGGI NEGARA 

Senarai II, Senarai Negeri, Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan



―…Hukum Syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam, termasuk Hukum Syarak berhubung dengan mewarisi harta berwasiat dan tak berwasiat, pertunangan, perkahwinan, nafkah, pengambilan anak angkat, kesahtarafan, penjagaan anak, pemberian, pembahagian harta dan amanah bukan khairat, wakaf dan takrif serta peraturan mengenai amanah khairat dan khairat agama, perlantikan pemegang-pemegang amanah dan perbadanan bagi orang-orang mengenai pemberian agama Islam dank hairat, institusi, amanah dan institusi khairat……‖

Seminar Hukum Islam Di Dua Negara: Malaysia–Indonesia 25 June

2012. 2.

Jabatan Syariah dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur, mas68@um.edu.my 77

UNDANG-UNDANG YANG BERKUAT KUASA 



Statut wakaf spesifik



Kaedah/Peraturan



EPAIN /Statut Pentadbiran Agama Islam Negeri STATUT WAKAF

 Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 1999 (No.7 Tahun 1999)  Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan) 2005 (No. 5 tahun 2005)  Enakmen Wakaf (Negeri Melaka) 2005 (No. 5 tahun 2005) STATUT WAKAF  Prosedur berwakaf  Syarat pewakaf, penerima, mawquf  Kuasa Majlis Agama Islam  Penubuhan & kuasa Jawatan kuasa PengurusanWakaf  Perletak hakan mawquf  Kumpulan wang Wakaf & Skim Wakaf  Istibdal & rujukan kepada Hukum Syarak & fatwa  Penalti INSTITUSI BERKAITAN WAKAF  Majlis Agama Islam Negeri  Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)  Yayasan Waqaf Malaysia (YWM)Sebuah perbadanan ditubuhkan di bawah Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 (Akta 258)

Prof. Dr. Siti Mashitoh Mahmood sedang menyampaikan makalah di depan peserta seminar

TAFSIRAN WAKAF EnakmenWakaf (Negeri Selangor) 1999 (No. 7 Tahun 1999):  Menyerahkan apa-apa harta yang boleh dinikmati manfaat atau faedahnya untuk apa-apa tujuan kebajikan sama ada sebagai wakaf am atau wakaf khas menurut Hukum Syarak tetapi tidak termasuk amanah sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Pemegang Amanah 1949‖. ENAKMEN (NEGERI SEMBILAN) (NO. 5 TAHUN 2005)  ―wakaf‖ ertinya— (a)menyerahkan hak milik apa-apa harta yang boleh dinikmati manfaat, faedah atau keuntungannya; (b)menyerahkan manfaat, faedah atau keuntungan yang boleh dinikmati dari padaapa-apa harta; atau (c)memberikan kepakaran dan perkhidmatan yang boleh dinikmati manfaat, faedah atau keuntungannya,

Sama ada sebagai wakaf am atau wakaf khas, menurut prinsip Syariah, tetap itidak termasuk amanah yang ditakrifkan di bawah Akta Pemegang Amanah 1949 [Akta 208]; WAKAF KEKAL & BERTEMPOH  KEKAL:  S.2 EPAIN JOHOR 2003 ―wakaf‖ ertinya pemberian yang berkekalan di atas harta atau sebahagian daripadanya oleh tuan punya harta itu bagi maksud agama mengikut Hukum Syarak tetapi tidak termasuk amanah sebagai mana yang ditakrifkan di bawah Akta Pemegang Amanah 1949 [Akta 208]  (KELANTAN 1994, ORDINAN MAJLIS ISLAM SARAWAK 2001, Pahang 199)  TAK KEKAL:  Selangor

1999,

Melaka

2005,Kedah

2008

(2004

KEKAL),PP 2004 TAFSIRAN WAKAF AM & KHAS  "wakaf am" ertinya sesuatu wakaf yang diwujudkan bagi tujuan khairat umum menurut Hukum Syarak‖.  "wakaf khas" ertinya sesuatu wakaf yang diwujudkan bagi tujuan khairat khusus menurut Hukum Syarak;  Wakaf irsod, muabbad, musyak KUASA MAJLIS SEBAGAI PEMEGANG AMANAH TUNGGAL  S.32 EWS 1999: ―Walauapa pun apa-apa jua peruntukan yang terkandung dalam mana-mana surat cara atau perisytiharan yang mewujudkan, mengawal atau menyentuh sesuatu wakaf, Majlis hendaklah

menjadi pemegang amanah tunggal bagi semua wakaf, sama ada am atau khas, yang terletak di dalam Negeri Selangor. PENDAFTARAN WAKAF  Seksyen 6 EWNS. Pendaftaran mawquf. Mana-mana

orang

yang

hendak

mewakafkan

hartanya

hendaklah mendaftarkan harta itu dengan Majlis mengikut apaapa cara yang ditetapkan oleh Majlis.  EWS, EWM jua perlu didaftarkan kepada Majlis PRINSIP DASAR HUKUM WAKAF  Seksyen 4 EWS & EWM. S4(2) Sesuatu wakaf yang telah berkuat kuasa, tidak boleh dijual atau dihibah oleh waqif atau diwarisi oleh mana-mana orang. SEKSYEN 21. PENUBUHAN JAWATAN KUASA PENGURUSAN WAKAF  Majlis hendaklah menubuhkan suatu Jawatan kuasa Pengurusan Wakaf yang akan mentadbir dan menguruskan semua perkara yang berhubungan dengan wakaf di Negeri Selangor. SEKSYEN 24. KUASA JAWATAN KUASA PENGURUSAN WAKAF

 Jawatan kuasa Pengurusan Wakaf hendaklah mempunyai kuasakuasa berikut: a) Untuk menjalankan apa-apa arahan, dasar, ketetapan dan keputusan yang dibuat oleh Majlis berhubungan dengan apa-apa mawquf; b) Untuk mengawal selia, mengatur, mengurus dan mentadbir mawquf; c) Untuk membangun, memaju dan meningkatkan mawquf; d) Untuk mentadbir Kumpulan Wang Wakaf; dan 81

e) Untuk menjalankan apa-apa kuasa lain atau fungsi yang diperuntukkan di bawah Enakmen ini atau sebagaimana yang diarahkan oleh Majlis dari semasa ke semasa.  Powers including to implement istibdal & invest the mawquf (S.25) SEKSYEN 49. FATWA DIKEHENDAKI UNTUK PEMBANGUNAN HARTA WAKAF  Majlis hendaklah merujuk kepada Jawatan kuasa Perundingan Hukum

Syarak

untuk

keputusannya

berhubung

dengan

pembangunan mana-mana mawquf sekiranya ia melibatkan persoalan Hukum Syarak yang belum terputus atau yang menimbulkan pertikaian. ISTIBDAL  Seksyen 19 EWS & EWM. Kuasa Majlis untuk istibdal. Majlis boleh mengistibdalkan apa-apa mawquf dalam keadaan berikut a) Mawquf telah diambil ole hmana-mana pihak berkuasa awam mengikut peruntukan mana-mana undang-undang bertulis; b) Kegunaan mawquf tidak lagi mendatangkan manfaat atau aedah sebagaimana yang dikehendaki oleh waqif; atau c) Kegunaan mawquf tidak menepati tujuan wakaf.  Seksyen 25 EWS & EWM. Kuasa tambahan Jawatan kuasa Pengurusan Wakaf dengan persetujuan Majlis. Jawatan kuasa Pengurusan Wakaf boleh, dengan persetujuan Majlis dan tertakluk kepada syarat-syarat persetujuan itu (a)mengistibdalkan apa-apa mawquf; dan 82

(b)memaju atau melaburkan mawquf. ď Ž Seksyen

EWNS.

Kuasa

Majlis

untuk

istibdal.

(1) Tertakluk kepada sub seksyen (2), Majli sboleh istibdal apaapa mawquf dalam keadaan yang berikut: (a)jika mana-mana syarat wakaf tidak selaras dengan manamana undang-undang bertulis; (b)jika mawquf diambil oleh mana-mana pihak berkuasa mengikut mana-mana undang-undang bertulis; (c)jika kegunaan mawquf tidak mendatangkan manfaat, faedah atau keuntungan sebagaimana yang dikehendaki oleh waqif; (d) jika kegunaan mawquf tidak dapat menepati tujuan wakaf; atau (e) jika disebabkan berlalu masa atau berlaku perubahan keadaan, mana-mana syarat yang ditetapkan oleh waqif tidak dapat dilaksanakan. ď Ž Seksyen

EWNS.

Kuasa

Majlis

untuk

istibdal.

(1) Tertakluk kepada sub seksyen ď Ž (2), Majlis boleh istibdal apa-apa mawquf dalam keadaan yang berikut: (a)jika mana-mana syarat wakaf tidak selaras dengan manamana undang-undang bertulis; (b)jika mawquf diambil oleh mana-mana pihak berkuasa mengikut mana-mana undang-undang bertulis; (c)jika kegunaan mawquf tidak mendatangkan manfaat, faedah atau keuntungan sebagaimana yang dikehendaki oleh waqif; (d)jika kegunaan mawquf tidak dapat menepati tujuan wakaf; atau 83

(e) jika disebabkan berlalu masa atau berlaku perubahan keadaan, mana-mana syarat yang ditetapkan oleh waqif tidak dapat dilaksanakan. (2) Majlis hendaklah mendapatkan pendapat Jawatan kuasa Fatwa jika Majlis hendak istibdal (a) masjid atau tapak masjid yang diwakafkan; atau (b) dalam hal keadaan selain hal keadaan yang dinyatakan dalam subs eksyen. ď Ž Seksyen 47. Hak Akses. (1) Pendaftar Wakaf atau Penolong Pendaftar Wakaf atau manamana pekhidmat Majlis, hendaklah pada setiap masa yang munasabah, mempunyai akses bebas untuk memasuki semua tanah, bangunan atau premis yang telah terletak hak sebagai wakaf kepada Majlis bagi maksud melaksanakan peruntukan Enakmenini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya. ď Ž Tiada di bawah EWS & EWNS ď Ž Seksyen

48.

Menghalang

suatu

kesalahan.

Mana-mana orang yang menghalang, menggalang, menahan, melengah-lengahkan atau mengganggu mana-mana pegawai atau pekhidmat Majlis dari pada menjalankan mana-mana kuasanya atau melaksanakan fungsi atau kewajipannya yang sah di bawah Enakmen ini atau mana-mana peraturan di bawahnya atau tidak memberikan bantuan yang semu nasabahnya dikehendaki oleh mana-mana pegawai atau pekhidmat Majlis adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu 84

ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya. BIDANG KUASA MAHKAMAH  Mahkamah Syariah vs. Mahkamah Sivil  Konflik: Litigasi melibatkan salah satu pihak bukan Islam, wakaf sebagai amanah, perintah perisyhtiharan  subject matter approach vs. remedy prayed for approach: Penyelesaians ebahagian shj: Majlis Ugama Islam Pulau Pinang dan Seberang Perai v Shaik Zolkaffily bin Shaik Nata r& Ors, [2003] 3 MLJ 705 - ―subject matter approach‖. ****

POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Tinjauan Hukum PP Nomor 10 Tahun 1983) Drs. H. Almihan,. S.H,.M.H Ketua Pengadilan Agama Binjai

PERKAWINAN Dalam kehidupan ini, Allah Swt telah menciptakan manusia yang

terdiri atas laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan suami isteri untuk saling sayang-menyayangi. Kemudian, dengan lahirnya anak-anak mereka terbentuklah sebuah keluarga yang diharapkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah berlandaskan syariat Islam. Menurut Fyzee (Jakarta : 106), perkawinan menurut pandangan Islam mengandung tiga aspek, yaitu aspek hukum, aspek sosial dan aspek keagamaan. Rachmadi Usman (2006 : 266) memaparkan, perkawinan dari segi bahasa berasal dari kata “kawin”, yang merupakan terjemahan bahasa arab “nikah”. Dalam pemakaian kata sehari-hari, perkataan nikah lebih banyak dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya. Bahkan, menurut Kamal Mukhtar (1974:11) nikah dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini. Allah Swt telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar terciptanya hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, di bawah naungan syariat Islam dan batasan-batasan hubungan antar mereka. Adanya hubungan yang erat antara laki-laki dan perempuan dijelaskan dalam firman Allah Swt : ً‫ِم َّمٌ فِم‬ 86

ۚ ‫َؤ ِمي ْنٍ ٌَواحِم ِمّ أَو ْنٌ َوخهَو َو نَو ُككى ِّمي ْنٍ أَوَنُك ِمس ُكك ْنى أَو ْنش َؤا ًججا نِّمخَو ْنس ُككُُكٕا ِمنَو ْنٍَٓوا َؤ َوج َوع َوم بَو ْنٍَُو ُككى َّمي َوٕ َّمدةًج َؤ َوزحْن َوًتًج‬ ﴾٢١﴿ ‫ث نِّمقَوْٕن ٍو ٌَوخَونَو َّمكسُكٌَٔو‬ ‫َو ٰذنِم َو‬ ٍ ‫ك َوٌََوا‬

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum : 21). Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dan dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri, dan sebaliknya seorang perempuan hanya mempunyai seorang suami. Dari pasal tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas perkawinan monogami. Tetapi, dalam pasal 3 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan. Dalam artian, bahwa undang-undang perkawinan memberikan pengecualian bagi suami untuk menikahi lebih dari satu istri karena peraturan agama yang dianutnya memberikan izin meskipun dengan syarat-syarat yang cukup berat. Dengan demikian, pengecualian yang diberikan undang-undang bagi suami untuk menikahi lebih dari satu istri dalam hukum Islam dikenal dengan istilah perkawinan poligami. 87

Allah Swt menegaskan ketentuan Poligami sebagaimana firman-Nya : ‫اا نَو ُككى ِّميٍَو انُِّم َوسا ِما َوي ْنُ َٰوى َؤ ُك َوال َو‬ ‫د َؤ ُكزبَوا َوا‬ ‫َؤ ِم ْنٌ ِمخ ْننخُك ْنى أَو َّمال حُك ْنق ِمس ُكٕا فِمً ْنانٍَوخَوا َوي ٰى فَواَ ِمكحُكٕا َويا َو َو‬ ‫ۖ فَو ِم ْنٌ ِمخ ْننخُك ْنى أَو َّمال حَو ْنع ِمدنُكٕا فَو َوٕا ِمح َودةًج أَؤْن َويا َويهَو َوك ْن‬ ﴾٣﴿ ‫ج أَو ْنٌ َوًاَُك ُكك ْنى ۚ َو ٰذنِمكَو أَو ْندَ َٰوى أَو َّمال حَوعُكٕنُكٕا‬ Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa': 3).

Drs. H. Almihan, S.H, M.H (kiri) dan H. Riswan Lubis, S.Ag, S.H, M.H, sedang berdiskusi tentang Hukum Islam Dua Negara di sela-sela acara seminar (doc. PTA Medan).

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti pakaian, tempat, seksual, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja dan menjelaskan tiga hal sebagai berikut : 88

1. Orang-orang yang khawatir berlaku tidak adil dalam mengurus harta anak perempuan yatim tidak boleh menikahinya agar terjauhkan dari berbuat zalim terhadap hartanya tersebut, 2. Mereka hendaklah memilih perempuan lain sebagai istri di antara perempuan-perempuan yang disukainya, boleh 2 orang atau 3 orang, atau 4 orang, 3. Jika seorang laki-laki muslim takut tidak dapat berbuat adil dalam berpoligami, ia lebih baik beristri seorang saja. Jika tidak mampu beristri seorang, lebih baik dia mengambil budak perempuannya untuk menjadi pasangan hidupnya. Dari

penjelasan

atas,

menerangkan

bahwa

Islam

memperbolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah Swt paling mengetahui kemaslahatan hamba-Nya. Allah Swt telah mensyariatkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tetapi, menurut Musfir Aj-Jahrani (1996:39), Islam juga memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan (mudharat) poligami yang bertujuan untuk memelihara hak-hak perempuan, memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan karena poligami tanpa ikatan, persyaratan dan jumlah tertentu. Sulaiman (1987:348-349), mengutip hadis Rasulullah Saw tentang poligami bagi para lelaki yang artinya : "Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan mata terhadap

orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat." (Hadits Riwayat Jamaah Ahli Hadits). Hadits lain Rasulullah Saw bersabda yang artinya : "Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang. Kemudian (dari Aisyah) Nabi Muhammad Saw juga bersabda:

Kawinilah

olehmu

kaum

wanita

itu,

maka

sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu." (HR. Hakim dan Abu Daud). Dengan demikian, seorang suami yang akan berpoligami sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ditentukan syarat-syarat harus ada izin dari pengadilan, dan tidak diharuskan ada persetujuan dari istri mereka. Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan batasan kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang yaitu berupa pemenuhan syarat disertai alasan-alasan yang dapat diterima serta mendapat izin dari pengadilan. Dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : 1. Alasan yang memungkinkan seorang suami diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang apabila; a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, b. Istri mendapat cacat badan / atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan c. Istri tidak boleh melahirkan keturunan.

2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan guna meminta izin beristri lebih dari seorang adalah ; a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istriistri dan anak-anak mereka. Kompilasi

Hukum

Islam

(KHI)

dalam

pasal

55-59

merekonstruksi alasan-alasan dan syarat-syarat untuk meminta izin poligami, sebagaimana tertera pada BAB IX KHI tentang beristri lebih dari seorang, yaitu : Pasal 55 (1.)

Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri,

(2.)

Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya,

(3.)

Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56 (1.)

Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama,

(2.)

Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara 91

sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, (3.)

Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : (1.)

Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri,

(2.)

Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,

(3.)

Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

(1.)

Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55

Pasal 58

ayat

(2)

maka

untuk

memperoleh

izin

Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syaratsyarat yang ditentukan pada pasal 5 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : a. Adanya persetujuan istri, dan b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. (2.)

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 hurup b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat

diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. (3.)

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) hurup a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59 Menyatakan bahwa dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan

Agama

dapat

menetapkan

tentang

pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan. Dari penjelasan pasal di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seorang suami yang berpoligami menurut pasal 55 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Berlaku adil merupakan syarat utama dan sekaligus sebagai alasan yang harus dipenuhi bagi seorang suami untuk poligami berdasarkan pasal 59 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan menurut 93

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku adil hanya sebagai syarat bukan sebagai alasan untuk poligami. Dengan melihat ketentuan yang ada, dapat diketahui bagi seorang yang berpoligami harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agama yang dianutnya membolehkan atau tidak. Tetapi, apabila seorang yang berpoligami tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, maka hakim dapat mempertimbangkan pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan izin poligami dengan bukti kesaksian seseorang sehingga syarat dan alasan pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat dipertimbangkan dan diputuskan oleh pengadilan sebagai syarat yang dapat dipenuhi. Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan prosedur dan syarat-syarat tertentu bagi suami yang beristri lebih dari seorang, masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi golongan tertentu untuk beristri lebih dari seorang, yaitu golongan TNI, POLRI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus memenuhi peraturan-peraturan khusus (lex specialis) di samping peraturan-peraturan umum (lex generalis). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dengan sendirinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. 94

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 hanyalah kelanjutan dari kedua perundangan tersebut, dimana sama-sama menganut asas monogami dan untuk memperketat adanya poligami. Namun, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 lebih ditekankan pada izin melakukan poligami dari pejabat/ atasannya.

Buku Register Sudah Masuk Museum, Menyusul Era IT Diberlakukan di Mahkamah Syar'iyah Seluruh Negara Bagian Malaysia (doc. PTA Medan).

APLIKASI HUKUM TENTANG POLIGAMI Secara teoritis, hukum yang dianggap berlaku itu harus

memenuhi beberapa ukuran, sebagaimana yang disebutkan oleh Jimly Ashsiddiqie (2006:25) sebagai berikut : 1.

Keberlakuan secara Yuridis a. Apabila penentuan berlakunya didasarkan pada hierarki norma hukum yang tingkatannya lebih tinggi seperti dalam teori Hans Kelsen, b. Apabila keadaan hukum tersebut dibentuk menurut cara-cara yang telah ditetapkan.

Keberlakuan secara Sosiologis

a. Apabila kaidah hukum itu diberlakukan atas dasar kekuasaan umum, terlepas dari diterima atau tidaknya oleh masyarakat (macht-theorie), b. Apabila kaidah hukum tersebut benar-benar diterima dan diakui oleh warga masyarakat. 3.

Keberlakuan secara filosofis Sesuatu kaidah hukum dapat dikatakan berlaku secara filosofis apabila kaidah hukum itu sesuai atau tidak bertentangan dengan cita-cita hukum suatu masyarakat sebagai nilai positif tertinggi dalam falsafah hidup masyarakat. A.A Human Abdurrahman (2004:32) menegaskan bahwa suatu

perbuatan telah dikatakan melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur, yakni unsur esensial dari kejahatan dan keadaan sikap bathin. Suatu

perbuatan

yang

melanggar

aturan

hukum

dapat

menimbulkan suatu keresahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, menurut Mahmud Mulyadi (2009:45) pemerintah selaku penyelenggara kehidupan

bernegara

perlu

memberikan

perlindungan

dan

kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dan terprogram. Kebijakan pemerintah ini tergantung dalam kebijakan sosial (social policy). Lebih lanjut Mahmud menegaskan, salah satu bagian dari kebijakan sosial adalah kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif. Kebijakan penegakan hukum harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum (legal system).

Menurut Friedman (1984:4), sistem hukum memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri, kata hukum sering mengacu hanya kepada aturan dan peraturan. Sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Oleh karena itu, bekerjanya hukum dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (legal structure), subtansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Hukum di dalam suatu masyarakat ada yang terhimpun di dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai dengan pembidangannya. Ishaq (2009:28) memberikan contoh di Indonesia, hukum yang mengatur berkaitan dengan masalah pidana terhimpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum yang mengatur tentang perkawinan terhimpun di dalam Undang-Undang Perkawinan. Sistem hukum tersebut biasanya mencakup hukum subtantif dan hukum ajektifnya yang mengatur hubungan antar manusia, antar kelompok

manusia,

dan

hubungannya

antar

manusia

dengan

kelompoknya, sehingga hukum itu dapat dikatakan sebagai kaidah atau peraturan bertingkah laku di dalam masyarakat. Soerjono Soekanto (1983:40) mengatakan, bahwa hukum sebagai kaidah merupakan patokan pri-kelakuan atau sikap tindak-tanduk yang sepantasnya. Patokan tersebut memberikan pedoman, bagaimana seharusnya manusia berprikelakuan atau bersikap tanduk. Ishaq kembali memaparkan, kaidah hukum adalah kaidah atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara, yang isinya mengikat

setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara dan pelaksanaannya dapat dipertahankan, misalnya : 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Barang siapa

mengadakan

perkawinan

padahal

mengetahui

bahwa

perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu (Pasal 279 KUHP), 2. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974). Berdasarkan contoh di atas, dapat diketahui bahwa sanksi dari kaidah hukum adalah tegas dan dapat dipaksakan oleh aparat negara, sehingga kaidah ini diharapkan dapat terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan, poligami yang sehat adalah poligami yang mengikuti kaidah hukum dan norma agama yang dianut oleh suami yang akan mengajukan poligami. Kaidah hukum tercermin di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, dan norma agama diatur menurut agama masing-masing.****

PEMBARUAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA

Dr. Suhrawardi K. Lubis, S.H., Sp.N., M.H Pembantu Rektor II UMSU Medan

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terjadi pembaruan di bidang perwakafan di Indonesia. Dikatakan terjadi pembaruan, karena dengan berlakunya undangundang ini banyak terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dari peraturan perundang-undangan mengenai wakaf yang ada sebelumnya. Apalagi sebelum undang-undang ini, tidak ada undang-undang yang khusus mengatur perwakafan di Indonesia. Baru setelah undangundang inilah ada undang-undang yang yang secara spesifik mengatur perwakafan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini mengatur substansi yang lebih luas dan membawa pembaharuan di bidang pengelolaan wakaf secara umum. Beberapa pengaturan penting sebagai pembaharuan yang ada dalam undang-undang wakaf, antara lain menyangkut bentuk benda wakaf, kriteria harta benda wakaf, pendaftaran dan pengumuman wakaf, kegunaan harta benda wakaf, pemanfaatan benda wakaf, rukun atau unsur wakaf, wakaf dengan wasiat, penukaran dan perubahan harta benda wakaf,

pemberi wakaf, penerima wakaf, Badan Wakaf

Indonesia dan Penyelesaian sengketa wakaf. BENTUK BENDA WAKAF Sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, kecendrungan bentuk benda wakaf hanya pada benda yang tidak bergerak saja. Lazimnya, wujudnya dalam bentuk tanah 99

milik dan bangunan saja, yang dipergunakan untuk pekuburan atau pertapakan mesjid saja. Setelah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diundangkan, bentuk benda wakaf menjadi lebih luas hingga meliputi harta dalam bentuk benda bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa.

Dr. Suhrawardi K. Lubis, S.H., Sp.N., M.H sedang mempersiapkan makalah untuk pelaksanaan Seminar Internasional 'HUKUM ISLAM DUA NEGARA' Indonesia dan Malaysia (Repro.www.suhrawardilubis-center.com)

Khusus wakaf benda bergerak berupa uang, perwakafan dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang diatur dalam Pasal 28 sampai Pasal 31 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004. Pengaturan wakaf ini sebelumnya telah diperbolehkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, jenis harta benda wakaf dikelompokkan sehingga meliputi benda tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan), benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Masing-masing jenis harta benda wakaf ini diperinci lebih lanjut dalam Pasal 16 hingga Pasal 27. 100

KRITERIA HARTA BENDA WAKAF Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memberi pengertian yang lebih luas dari kriteria harta benda wakaf yang ada sebelumnya. Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Dengan kriteria seperti ini, maka harta benda yang diwakafkan harus memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang, dan mempunyai nilai ekonomi secara syariah. Dengan kriteria seperti ini, semakin banyak jenis benda yang dapat diwakafkan. Selain memenuhi kriteria seperti di atas, sebagai unsur penting dalam perwakafan ialah harus jelas keberadaan dan status harta benda wakaf pada waktu terjadi ikrar wakaf, dan harta benda wakaf harus harta yang dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh orang yang berwakaf secara sah. PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN WAKAF Penekanan akan kewajiban pendaftaran dan pengumuman wakaf yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai wakaf. Kewajiban pendaftaran dan pengumuman ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pada umumnya pentadbiran dan pemanfaatan benda wakaf terhukum untuk kaum kerabat atau ahli waris dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Pelaksanaan pendaftaran dan pengumuman adalah untuk menciptakan tertib hukum dan pentadbiran wakaf guna melindungi benda wakaf. Khusus untuk pelaksanaan dan peningkatan yang berhubungan dengan tanah wakaf, telah diadakan kerjasama 101

antara Menteri Agama dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Nomor 422 Tahun 2004/Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang Peraturan Tanah Wakaf. Tujuan Keputusan Bersama ini untuk meningkatkan kegiatan pengaturan tanah wakaf dan keutamaan penyelesaian pengaturan tanah wakaf yang permohonannya telah diajukan ke Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. KEGUNAAN HARTA BENDA WAKAF Selain untuk kepentingan ibadah dan sosial, kegunaan harta benda wakaf juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Dalam hal ini, pengaturan benda wakaf dimungkinkan untuk memasuki wilayah

kegiatan

ekonomi

dalam

arti

yang

luas,

sepanjang

pengaturannya sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah. Sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi Islam, pengaturan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah. Pengaturan secara produktif dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, pelaburan, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. PEMANFAATAN BENDA WAKAF Konsepsi wakaf mengalami perubahan, sebelumnya wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selamanya (Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam). Karena itu menurut Adijani (1989: 32), 102

dilarang memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan. Sedang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemanfaatan benda wakaf sementara atau untuk jangka waktu tertentu juga diperbolehkan asal sesuai dengan kepentingannya. RUKUN ATAU UNSUR WAKAF Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah menetapkan unsur yang merupakan rukun wakaf yang harus dipenuhi, yaitu: wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, kegunaan harta benda wakaf, dan waktu pelaksanaan wakaf. Dikalangan para mujtahid ada perbedaan pendapat dalam menentukan unsur yang merupakan rukun wakaf. Meskipun berbeda, namun tetap sama pendapat untuk mengatakan bahwa pembentukan lembaga wakaf diperlukan rukun sebagai penentu tegaknya atau sisi terkuat dalam wakaf. Perbedaan dalam menentukan unsur atau rukun wakaf ini merupakan implikasi dari perbedaan dalam memandang substansi wakaf. Pengikut Hanafiah memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas shighat (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sementara pengikut Malikiyah, Syafiâ&#x20AC;&#x;iyah, Zaidiyah, dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri atas, waqif (orang yang berwakaf), mauquf â&#x20AC;&#x17E;alaih (orang yang menerima wakaf), harta yang diwakafkan, dan lafal atau ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf (Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004:87). WAKAF DENGAN WASIAT Apabila wakaf diberikan melalui wasiat, pelaksanaannya dilakukan oleh penerima wasiat yang bertindak sebagai kuasa wakif setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Wakaf melalui wasiat dilakukan baik secara lisan mahupun tertulis yang disaksikan oleh 103

minimum 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Jumlah atau nilai harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat maksimum 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. PENUKARAN DAN PERUBAHAN HARTA WAKAF Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan dasar hukum terhadap penukaran harta benda wakaf. Penukaran dibenarkan bila harta benda yang telah diwakafkan diguna untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu, penukaran hanya boleh dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya, harta benda wakaf yang telah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurangkurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Dalam pengurusan dan pengembangan harta benda wakaf, nazhir pada dasarnya dilarang melakukan perubahan harta benda wakaf, kecuali atas izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Perubahan kegunaan itu hanya boleh diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak boleh diguna sesuai dengan kegunaan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. PEMBERI WAKAF (WAKIF) Wakif sebagai pihak yang mewakafkan harta benda miliknya terlibat perseorangan, organisasi, atau kerjasama lembaga. Wakif perseorangan boleh melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, 104

dan pemilik sah harta benda wakaf. Dari syarat wakif ini tidak ada ketentuan bahwa wakif harus beragama Islam, yang boleh diartikan bahwa pemberi wakaf (wakif) boleh bukan orang Islam. Manakala wakif organisasi atau kerjasama antar lembaga boleh melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi atau kerjasama antar lembaga untuk mewakafkan harta benda wakaf miliknya sesuai dengan anggaran dasar masing-masing. PENERIMA WAKAF (NAZHIR) Nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk pengurusan dan dikembangkan sesuai dengan kegunaan, terlibat perseorangan, organisasi, atau kerjasama antar lembaga. Nazhir perseorangan harus memenuhi persyaratan warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Untuk organisasi dan kerjasama antar lembaga, selain memenuhi persyaratan nazhir perseorangan juga harus memenuhi syarat bahwa organisasi atau lembaga itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Manakala nazhir kerjasama antar lembaga, maka lembaga itu merupakan kerjasama antar lembaga di Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, nazhir mendapat pembinaan dan terdaftar pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. BADAN WAKAF INDONESIA Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 membawa hal baru yaitu membentuk Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas di bidang perwakafan. Badan ini melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir, melakukan 105

pengurusan dan pengembangan harta benda wakaf skala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan kegunaan dan status benda wakaf dan pemberian saran serta pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF Dalam penyelesaian sengketa perwakafan, menurut UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, boleh diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat maupun melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Peraturan yang ada sebelumnya lebih memfokuskan penyelesaian sengketa perwakafan melalui lembaga peradilan semata, seperti Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian penyelesaian sengketa wakaf boleh dilakukan, baik melalui proses peradilan (litigasi) maupun melalui forum di luar proses peradilan (nonlitigasi).****

106

HAKâ&#x20AC;&#x201C;HAK PEREMPUAN MENURUT PERUNDANGâ&#x20AC;&#x201C;UNDANGAN DI INDONESIA

Dra. Hj. Rosmawardani Muhammad, S.H Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan

PENDAHULUAN Ada dua hal yang paling rinci dalam Al Quran. Pertama, hal yang menyangkut dengan perkawinan. Kedua, hal yang menyangkut dengan kewarisan. Dua hal ini berinduk pada hukum keluarga. Allah Swt sangat memahami bahwa kedua hal ini sangat sensitif dalam kehidupan manusia. Al Quran memuat 47 ayat yang mengatur tentang perkawinan dan 7 ayat yang membahas tentang pewarisan, Pengaturan yang penuh persuasif atau juga ketegasan ketegasan yang menunjukkan betapa penting pengaturan di bidang hukum keluarga. Dalam kaitannya dengan hukum keluarga, ada tiga isu penting yang

menonjol

baik

karena

faktor

eksternal

sesuai

dengan

perkembangan peradaban dan terbukanya arus informasi global dari dan ke seluruh penjuru dunia, maupun karena faktor internal yang berupa

masih adanya praktek

prilaku dalam keluarga dan rumah

tangga yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan sekaligus pula bertentangan dengan kehendak Allah Swt sebagai pencipta manusia. Tiga isu tersebut adalah penegakan hak asasi manusia (HAM), kesetaraan gender, dan perlindungan anak. Dari isu tersebut, yang paling mendapat perhatian adalah kesetaraan gender karena itu 107

pemerintah Indonesia 15 tahun sebelum mengeluarkan Undang– Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Tahun 1984 telah membuat Undang–Undang tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of Discrimination Against Women). Dalam Pasal 16 konvensi ini dengan tegas dinyatakan bahwa negara negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan.

Dra. Hj. Rosmawardani, S.H. disela-sela acara seminar.

Dalam Pasal 3 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) keadilan dan kesetaraan gender dijadikan salah satu asas dari undang–undang ini. Peradilan Agama sebagai peradilan yang berwenang mengadili perkara perkara di bidang hukum keluarga sangat berkepentingan dengan isu– isu terutama tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ada dua hal yang merekomendasi kan kepentingan ini. Pertama karena faktor internal, yaitu masih adanya praktik prilaku dalam pergaulan rumah tangga dan 108

keluarga yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Kedua,

Pengadilan Agama diharapkan berhasil membuat produk–

produk

hukum atau putusan yang bersifat penemuan hukum atau

konstruksi hukum yang progresif, maka putusan itu akan menjadi produk hukum monumental dalam pembaruan hukum keluarga, serta akan mendorong hakim lebih aktif melakukan pembaruan–pembaruan, mengingat tidak mudah menerapkan pembaruan hukum di tengah masyarakat yang teguh menerapkan aturan aturan agama yang konservatif. Masyarakat ada kemungkinan akan lebih percaya kepada fatwa yang kaku dibandingkan dengan putusan pengadilan yang penuh dengan uraian analisis hukum agama. HAK–HAK PEREMPUAN DALAM SYARIAT ISLAM Hukum Islam yang berkaitan dengan keluarga dalam kitab–kitab fikih lama (terdahulu) sering menjadi sasaran kritik sebagai produk yang bias gender. Hal tersebut, karena menempatkan perempuan dalam kedudukan yang subordinatif, misalnya suami boleh memukul istri, dan aturan lainnya yang dianggap bias gender. Belum ada uraian makna ―pukul‖ dalam ayat Al Quran. Pada hal ayat Al Quran yang menyebut dharabu tidak hanya pada ayat yang berkaitan dengan yang diterjemahkan memukul istri. Struktur masyarakat Arab sebelum Islam merupakan masyarakat kesukuan, sementara hukum yang berlaku adalah hukum adat yang berciri patriatchat dimana status perempuan pada umumnya sangat rendah, perempuan dapat diwarisi, poligami dan perceraian tanpa batas, dibolehkan kawin kontrak dengan mengabaikan perempuan tanpa punya hak apapun. Islam telah menerapkan konsep yang sebenarnya

109

sangat bertentangan dengan konsep pemahaman bangsa Arab pada waktu itu. Islam datang mengubah hukum yang tidak berkeadilan dan memposisikan kesamaan derajat perempuan dengan lakiâ&#x20AC;&#x201C;laki di hadapan Allah Swt, siapa saja yang beriman dengan Allah Swt apakah itu lelaki atau perempuan, maka akan mendapat pahala kenikmatan di sisi Allah Swt (QS. Ali Imran : 195). Demikian pula perempuan yang telah diberikan hak yang sama dengan lakiâ&#x20AC;&#x201C;laki untuk mendapat hak kebendaan (QS. An Nisa : 7). Allah

Swt

menciptakan

manusia

berpasang-pasangan

untuk

membentuk keluarga sakinah yang dilandasi cinta dan kasih sayang (QS. Ar Rum : 21) agar melahirkan keturunan sebagai generasi penerus (QS. An Nisa : 1). Di antara misi manusia diturunkan di muka bumi ini ialah sebagai khalifah Allah untuk memakmurkannya serta membentuk budaya di muka

bumi

untuk

melaksanakan

misi

tersebut

Allah

Swt

menganugerahkan insting, pancaindera, akal, ilmu, agama, wahyu, dan bimbingan langsung dari Nya. Di antara insting yang dianugerahkan tersebut adalah cinta kepada lain jenis, keturunan, dan harta kekayaan, sebagaimana yang diinformasikan oleh Al Quran surah Ibrahim. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa manusia yang berbudaya sebagai khalifah Allah Swt secara fitri selalu hidup dalam masyarakat yang diatur oleh norma-norma sosial. Isyarat ini ditegaskan dalam surah Al Hujurat ayat 13. Dalam ayat tersebut Allah Swt menginformasikan bahwa manusia diciptakan terdiri atas laki laki dan perempuan, berbangsa- bangsa, dan bersukuâ&#x20AC;&#x201C;suku untuk saling berinteraksi.

110

Untuk berinteraksi tersebut dibutuhkan normaâ&#x20AC;&#x201C;norma sosial atau lembagaâ&#x20AC;&#x201C;lembaga sosial. Surah Al-Maidah ayat 31 memberikan isyarat bahwa lembaga sosial yang tertua adalah lembaga perkawinan, dan pelanggarannya menimbulkan kejahatan besar, yaitu anak Adam membunuh saudaranya sendiri. Dalam membina rumah tangga ada pasangan suami istri yang mampu mempertahankan rumah tangganya sampai akhir hayatnya dan ada pula yang putus di tengah jalan. Islam memberikan jalan keluar bagi yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya dengan jalan perceraian, namun perceraian itu adalah jalan terakhir kalau seandainya perkawinan tersebut tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. â&#x20AC;&#x2013;Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah perceraian. â&#x20AC;&#x2022;Apabila rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka suami ada kesempatan untuk mengajukan penjatuhan talak. Tetapi, bila suami tidak melaksanakan tanggung jawab, maka istri boleh menggugat cerai suaminya. Konsep ini telah dikembangkan di Indonesia sejak Tahun 1974. Suami yang bermaksud menjatuhkan talak tidak boleh merendahkan martabat perempuan, tidak boleh marahâ&#x20AC;&#x201C;marah, melakukan pembiaran, dan mengabaikan hak-hak yang harus diberikan, karena perempuan yang dinikahi itu adalah amanah Allah Swt. Suami tidak boleh mengambil kembali apa yang telah diberikan kecuali istri rela mengembalikannya. Suami tidak boleh menghambat bekas istrinya untuk menikah lagi setelah habis masa idahnya. Suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah, mut'ah dengan makruf dan menyediakan tempat tinggal.

111

Perceraian dalam Islam tidak boleh menjadi bencana dalam rumah tangga, oleh karena itu perceraian harus dilakukan dengan makruf sebagaimana Allah Swt berfirman : ‖Talak itu dua kali setelah itu boleh ruju‟ lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik ‖ (QS. Al Baqarah : 229). Jamila atau ikhsan

atau dengan cara–cara yang lebih baik.

Menurut Quraish Shihab, ikhsan itu kedudukannya lebih tinggi dari adil, karena ikhsan itu memperlakukan orang lain lebih baik dari perlakuan terhadap dirinya sendiri, sedangkan adil memperlakukan sama orang lain dengan dirinya. Ayat–ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt sangat perhatian terhadap perempuan, sehingga suami yang menjatuhkan talak tidak boleh merendahkan martabat perempuan, harus menghormati dan tidak boleh mengabaikan hak haknya, karena perempuan yang dinikahi merupakan amanah dari Allah Swt. HAK–HAK PEREMPUAN DALAM PERUNDANG–UNDANGAN Setelah berlakunya Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara efektif, di kalangan umat Islam masih juga terjadi pelanggaran terhadap undang–undang tersebut. Masih banyak dilakukan perkawinan di bawah umur, poligami tanpa izin pengadilan dan perkawinan sirri (di bawah tangan) tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah serta tidak dicatat. Hal ini terjadi, karena ajaran perkawinan yang mereka terima tidak mengharuskan adanya pencatatan nikah. Perkawinan dengan istri kedua, poligami tidak seizin pengadilan juga tentunya tidak ada pencatatan. Mereka berani melanggar undang–

112

undang tersebut karena dendanya terlalu rendah, padahal pencatatan perkawinan adalah perlindungan terhadap perempuan. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama juga mengatur masalah perceraian.Dalam peraturan perundangundangan tersebut tidak hanya memberikan hak perceraian kepada suami (laki–laki) saja, akan tetapi juga diberikan kepada perempuan. Ada yang lebih khusus lagi dimana dalam undang–undang tersebut menurut Pasal 66 dalam perkara cerai talak, permohonan harus diajukan di tempat tinggal termohon (istri) dan dalam perkara gugat cerai menurut Pasal 72 gugatan diajukan di tempat tinggal penggugat. Selain itu, dalam undang–undang ini juga diatur hak–hak perempuan pasca perceraian, seperti hak nafkah iddah, mut‟ah, nafkah yang lalu, dan atas harta bersama, bahkan selama perkawinan istri berhak minta disita harta bersama kalau suaminya pemboros. Istri berhak menuntut mahar yang belum dibayar oleh suaminya, berhak melakukan tindakan hukum terhadap harta miliknya (harta bawaan, hadiah, hibah). Perlindungan terhadap hak–hak perempuan juga cukup banyak tertampung dengan diundangkannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkaitan dengan penguatan hak–hak perempuan terdapat dalam pedoman khusus, antara lain:

113

1. Mendudukkan suami sebagai pihak dalam perkara permohonan poligami, walaupun disebut sebagai perkara permohonan, perkara poligami diperiksa secara kontensius. 2. Menentukan bahwa harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan

dengan istri pertama merupakan harta bersama

milik suami dengan istri pertama saja, sedangkan harta yang diperoleh suami dengan istri kedua menjadi harta bersama milik suami dengan istri pertama dan kedua, begitulah seterusnya. 3. Dalam perkara cerai talak hakim secara ex officio dapat menetapkan kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah untuk isteri yang dicerai walau tidak ada tuntutan untuk itu, selama istri tidak terbukti nusyuz. 4. Dalam perkara cerai gugat hakim secara ex officio dapat menetapkan kewajiban membayar nafkah iddah kepada istri selama istri terbukti tidak nusyuz. PENUTUP Pembebanan kewajiban-kewajiban lainnya terhadap bekas istri, seperti pembebanan nafkah iddah dan mutâ&#x20AC;&#x17E;ah walaupun tidak diminta, tidak melanggar hukum acara dengan dasar untuk melindungi perempuan sesuai asas Undangâ&#x20AC;&#x201C;Undang Perkawinan. Di akhir tulisan ini, sesungguhnya hak-hak perempuan di Indonesia tidak hanya terlindungi dengan peraturan perundangundangan, melainkan juga dilindungi oleh norma hukum, agama, dan sosial kemasyarakatan.****

114

PENUTUP

ita telah melihat banyak problema yang dihadapi umat Islam yang perlu dipecahkan sungguh-sungguh di zaman sekarang.

Dari soal ukhuwah Islamiyah yang masih rentan sampai soal kepemimpinan dan keberanian mentransformasikan hukum Islam dalam hukum nasional, ada celah-celah yang pantas kita benahi lewat penelitian hukum dalam rangka mengadakan perbaikan dan perubahanperubahan mendesak dan perlu. Sudah tiba saatnya umat Islam tidak hanya jadi penonton, tetapi pemain yang bergulat dengan segala macam problema dunia. Mampukah umat Islam tampil kembali sebagaimana pada zaman keemasan dulu? Sudah siapkah kita untuk memimpin dunia? Umat Islam Indonesia adalah potensi sumber daya manusia Islam terbesar di dunia. Indonesia adalah negara yang seluruh penduduknya beragama Islam kecuali beberapa persen saja. Dalam sebuah

negara

demokrasi,

seharusnya__karena

umat

Islam

mayoritas__Islam menjadi dominan secara kultural, ekonomi, maupun politik. Kemudian umat Islam juga memiliki sumber daya alam__tanah, kebun, dan hasil ekspor. Umat Islam juga mempunyai sejarah perjuangan yang cukup lama, sehingga tidak berlebihan kalau mereka mengklaim negara ini sebagai hasil perjuangan mereka. Di samping itu, umat

Islam

mempunyai

organisasi-organisasi

yang

telah

berpengalaman dalam membina dan mengembangkan umat. Terakhir, umat Islam mempunyai sejumlah ulama, cendekiawan, pengusaha, hakim, politisi yang belakangan ini concern terhadap misi Islam.

115

Pelbagai potensi ini belum seluruhnya dioptimalkan, sumber daya manusianya secara kualitatif masih sangat tertinggal oleh umat Islam di negara-negara lain. Nilai-nilai Islam tidak menjadi rujukan utama dalam perilaku sehari-hari. Vatiakotis, wartawan Far Eastern Economic Review, pernah berkata, "Saya sering lupa bahwa saya berada di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam." Mengapa? Karena dia tidak melihat nilai-nilai Islam tersosialisasi di masyarakat. Pengetahuan__baik keislaman maupun non-keislaman__di masyarakat kita masih rendah. Seperti pernah dikatakan Nurcholish Madjid, kita lebih banyak menjadi konsumen ketimbang produsen ilmu. Yang sering menyedihkan kita ialah kenyataan bahwa di samping mempunyai sejarah perjuangan yang panjang, kita pun mempunyai sejarah perpecahan yang panjang juga. Fanatisme golongan seringkali menghancurkan potensi ini. Akibatnya, kita tidak pernah mempunyai pemimpin__baik ulama, hakim, cendekiawan, akademisi, maupun politisi__yang dapat diterima oleh semua golongan. Tidak perlu disebutkan bahwa keadaan ini telah melemahkan juga penggunaan sumber daya alam yang kita miliki. Sebagai penutup buku ini, berdasarkan penelitian seperlunya, hukum Islam dua Negara (Indonesia dan Malaysia) khususnya hukum keluarga Islam dan hukum perwakafan dalam Islam secara luas dan sistematis, berlaku di negara-negara kawasan Asia Tenggara, bahkan negara Islam dunia. Secara umum dan garis besar, hukum keluarga Islam dan hukum perwakafan yang berlaku di Indonesia dan Malaysia adalah sama. Kalaupun ada perbedaan di sana-sini, maka perbedaan itu

116

lebih banyak berhubungan dengan soal-soal teknis-administratif daripada perbedaan-perbedaan yang bersifat filosofis-yuridis. Persamaan-persamaan

itu

terutama

disebabkan

sumber

hukumnya yang sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, sementara perbedaannya

lebih

disebabkan

yang

sedikit

banyak

turut

mempengaruhi perbedaan-perbedaan hukum keluarga Islam secara sosiologis dan kultural. Demikianlah ringkasan dan kesimpulan yang menjadi penutup dari buku ini. Dengan harapan, sekali lagi semoga kehadiran buku ini benar-benar memberikan sumbangan berharga bagi perkembangan hukum Islam di Tanah Air Indonesia tercinta, dan pada saat yang bersamaan juga benar-benar memberikan manfaat (nilai guna) bagi para pembacanya. Amin, ya Mujibas-sa'ilin, wal-hamdulillahi rabbil'alamin.

117

BIOGRAFI SINGKAT

A. PENULIS Drs. H. Wahyu Widiana, M.A, dilahirkan di Tasikmalaya, Jawa Barat, 18 September 1952. Pendidikan formal ditempuh mulai Sekolah Dasar Negeri Ciawi, Tasikmalaya (1965), SMP Negeri Ciawi Tasikmalaya (1968), SMA Islam Cipasung jurusan Paspal (1971), S1 jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1977), dan S2 Near Eastern Studies University of Michigan Amerika Serikat (1990). Selain pendidikan formal, penggigat olahraga tenis lapangan ini juga banyak mengenyam pendidikan dan pelatihan (non formal) baik di dalam negeri maupun luar negeri, antara lain Pendidikan Hakim 10 hari, PTA Bandung (1980), Pendidikan Perkantoran 2 minggu, PTA Bandung (1981), P4 2 Minggu, BP7 Jakarta (1984), Sekolah Pimpinan Administrasi Tk. Lanjutan (SPALA) 3 bulan, Depag/LAN Jakarta (1985), Training of English for Academic Purpose I,5 bulan, British Council Jakarta (1986), Training of English for Academic Purpose II 3 bulan, Australian LC Jakarta (1987), Training of Management/Computer 2 bulan, PPM Jakarta (1987), Tarpadnas 2 minggu, BP7 Jakarta (1991), Sekolah Pimpinan Administrasi Tk. Madya (SPADYA), Depag/LAN Jakarta 3 bulan (1994), Diklat Pimpinan Tk. II Nasional/SESPANAS 3 bulan, LAN Jakarta (2001), Educational Policy and Planning Program 1 bulan, Simon Fraser University, Vancouver, Canada (2001), Pelatihan Hakim di Mesir (2002), Pelatihan IT dan Mediasi di Family Court Australia 2 Minggu (2005), Pelatihan perbandingan Hukum Keluarga di Southwestern University, Los Angeles 2 Minggu (2006), serta masih banyak lagi. Beliau memulai pekerjaan dari bawah, sebagai staf pada Pengadilan Agama Jakarta Utara (1978-1981), Hakim Anggota Tidak Tetap (Hakim Honor) PA Jakarta Utara (1981-1982), Kepala Seksi Hisab Rukyat pada Ditbinpera (1981-1991), Kasubdit Pertimbangan Hukum Agama & Hisab Rukyat (Agustus 1991 - Mei 1996), Kasubdit Penelitian & Pengabdian Masyarakat (Mei 1996118

Desember 1996), Kepala Hubungan & Kerjasama Luar Negeri (Desember 1996-November 1998), Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan (November 1998-September 1999), Staf Ahli Menteri Bidang Kerukunan Umat Beragama (September 1999-Mei 2000), Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama (Dirbinbapera) pada Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Mei 2000-Juni 2001), Direktur Pembinaan Peradilan Agama (Dirbinpera) pada Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji (Juni 2001-2005), dan sekarang dipercayakan sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Penguasaan beliau dalam bidang manajemen dan kepemimpinan, IT, dan diplomasi, berhasil mengantarkan Badan Peradilan Agama di Indonesia menjadi maju, modern, dan mandiri secara nasional dan internasional. Karya tulis beliau, baik dalam bentuk buku, makalah seminar dan pelatihan, artikel, dan ulasan jurnalistik, tersebar di berbagai media cetak dan elektronik, dalam dan luar negeri. ***************** Drs. H. Soufyan M. Saleh, S.H, dilahirkan di Banda Aceh, 7 Juli 1947. Pendidikan formal ditempuh mulai SRIN 6 tahun (1961), SMI/SMIA (1964), SP.IAIN (1966), Diploma III IAIN Djamiah Ar-Raniry Darussalam jurusan Hukum Islam (1970), S1 jurusan Qadha Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Aceh (1975), dan S1 Fakultas Hukum UNSAM (1988). Kursus dan pelatihan yang pernah diikuti, antara lain Sepadya Depag XIV (Februari 1984), Pendidikan Hakim Senior Pengadilan Agama Angkatan I (Desember 1991), Sespanas (Januari 1995), dan masih banyak lagi. Dalam bidang pekerjaan, beliau mengawali karirnya sebagai CPNS/Cakim pada Mahkamah Syar'iyah IDI (1976), Hakim Mahkamah Syar'iyah IDI (1978), Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah IDI (1978), Ketua Mahkamah Syar'iyah IDI (1980), Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa (1984), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan (1992), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi (1997), Ketua Mahkamah Syar'iyah Persiapan di NAD (2000), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten (2008), dan 119

sekarang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sejak 12 Maret 2010. Pak Kiai, (sebutan beliau menurut berbagai sumber) adalah seorang hakim yang ulama dan ulama yang juga hakim, pelaku sejarah terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Aceh, dan pemimpin yang kharismatik. Beliau tidak hanya berada dibalik layar, tetapi berdiri tegak di depan untuk memperjuangkan nilai-nilai hukum dan keadilan. Hal itu terbukti dari kepemimpinan beliau di pelbagai Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Dalam bidang tulis-menulis, karya pak 'Yan' tersebar di berbagai media massa cetak dan elektronik. Hasil karya dalam bentuk buku, makalah seminar, dan artikel ilmiah, banyak menjadi referensi dan panduan para praktisi hukum, akademisi, dan ulama. Di usianya yang tidak muda lagi, beliau masih konsisten melakukan outer journey (perjalanan ke luar) dalam rangka mencari masukan terhadap perubahan hukum dan keadilan, khususnya hukum Islam di Tanah Air Indonesia, dan buku ini salah satu hasil rihlah beliau. **************** Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H, M.H, dilahirkan di Aceh Utara, 12 Oktober 1949. Pendidikan formal dimulai sejak tahun 1977 pada jenjang S1 jurusan Perdata/Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN ArRaniry Aceh, S1 jurusan Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (1981), S2 Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia Jakarta (1993), dan S3 Ilmu Hukum pada Universitas Sumatera Utara (2008). Pendidikan non formal berupa pelatihan profesional, antara lain Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter, ICRC delegasi Indonesia (2006), Training Leadership and Management for Senior Leader pada Center Education of Leadership (CEL), Mc. Gill University of Canada (2007), Pelatihan Pluralisme Hukum Analisis Hukum Islam, kerjasama Kanada dan IAIN Ar-Raniry (2008), Mediation Training di Jakarta, Pusat Mediasi Nasional (2009), dan masih banyak lagi.

120

'Buya' Hamid Sarong, mengawali karirnya sejak tahun 1993-2000 sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry (2000-2008), dan sekarang menjabat sebagai Guru Besar Hukum Islam IAIN Ar-Raniry Aceh. Suami dari Dra. Hj. Rosmawardani Muhammad, SH (Hakim PTA Medan) ini, banyak meluangkan waktu dengan melakukan beragam macam penelitian, yaitu sebagai Ketua Tim Penelitian tentang Formalisasi Syariat Islam di Aceh, sumber dana BRR (2008), dan penelitian tentang Pola Penguatan Akidah Umat Islam, sumber dana Dinas Syari'at Islam Aceh (2010). Karya tulis beliau, antara lain: Hukum dan Politik; Prospek Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia (2008), Mediasi dan Arbitrase; Tantangan Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum (2009), Pencatatan Pernikahan; Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia (2010), dan masih banyak lagi. ************** Prof. Dr. Raihanah binti Haji Abdullah, adalah profesor madya bidang Syari'ah pada Akademi Pengajian Islam Departement of Syari'ah and Law University of Malaya, Kuala Lumpur Malaysia. Mengawali karir akademiknya pada Bachelor of Syariah (HONS), University of Malaya, MA (Islamic Societies and Cultures)(SOAS), UNIVERSITY OF LONDON, UK, dan PhD(IIUM), UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA (UIAM). Profesor yang menggeluti kajian isu gender, hukum keluarga Islam dan hukum Islam kemasyarakatan ini, mengawali karirnya sebagai Anggota Panitia Penasehat Akademik pada Institute of Higher Learning, Department of Syariah And Law, Academy of Islamic Studies (1993 â&#x20AC;&#x201C; 1994), Anggota Panitia Dana Sosial Mahasiswa Universiti Malaya (2008-2009), Anggota Panitia Workshop Penelitian Kehakiman, Department of Syariah And Law, Academy of Islamic Studies, University of Malaya (2000), Auditor Internal pada Universiti Malaya (2007-2009), dan Guru Besar Syari'ah dan Hukum (Syari'ah and Law) pada Universiti Malaya. 121

Sebagai seorang profesor ahli, beliau banyak menulis dan menghasilkan karya ilmiah. Baik dalam bentuk buku, hasil editor, jurnal ilmiah, makalah seminar, simposium, workshop, pendidikan dan pelatihan, bahan kuliah, dan esai di berbagai media massa terbitan Malaysia, Australia, Kanada, dan Inggris. Salah satu karya ilmiah beliau yang terbaru (2010), adalah; Wanita Islam di Malaysia Selepas 50 Tahun Kemerdekaan: Pencapaian dan Cabaran (peny.), Wanita Islam: Isu-isu dan Pemerkasaan Hak, Selangor: Persatuan Ulama Malaysia (2010), Wanita Islam dan Isu-Isu Gender Masa Kini (Muslim Women and Contemporary Gender Issues) (peny), Wanita Islam: Isu-isu dan Pemerkasaan Hak, Selangor: Persatuan Ulama Malaysia (2010). Sekedar informasi untuk bertukar sapa, Profesor bidang kajian hukum keluarga Islam dan isu gender ini dapat dihubungi melalui alamat korespondensi: Department of Syariah and Law, Academy of Islamic Studies Building, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. Email: raihanah@um.edu.my **************** Prof. Dr. Siti Mashitoh binti Mahamood, adalah profesor madya bidang kajian hukum wakaf, zakat, wasiat, hibah, dan manajemen syari'ah. Beliau mengawali karir akademiknya pada Bachelor of Syariah (HONS), UNIVERSITY OF MALAYA (UM), Master of Syariah pada UNIVERSITY OF MALAYA (UM), dan PhD, pada BIRMINGHAM UNIVERSITY, BIRMINGHAM, UK. Karirnya dimulai sebagai konsultan hukum pada Syarie Lawyers And Law Consultancy, (2005), As-Salihin Trustee Bhd, Member of Shariah Committee, (2005), dan Guru Besar pada Department of Awqaf, Zakat and Hajj (JAWHAR) University of Malaya, Kuala Lumpur Malaysia sejak tahun 2005. Sang profesor termasuk salah satu ahli bidang hukum wakaf, zakat, haji, dan manajemen syariah yang aktif menulis buku, jurnal ilmiah, melakukan penelitian dalam dan luar negeri, mengajar, dan pengabdian kepada masyarakat. Karya tulis beliau, yaitu; Waqf in Malaysia: Legal dan Administrative Perspectives, Kuala 122

Lumpur: UM Press; (2002), Pelaksanaan Istibdal Dalam Pembangunan Harta Wakaf di Malaysia, (The Implementation of Istibdal in the Development of Wakaf Property in Malaysia), Kuala Lumpur: Syariah dan Law Department, Academy of Islamic Studies, University of Malaya (2001), Bagaimana Membuat Wakaf (How to Constitute Wakaf), KL: Syariah dan Law Department, Academy of Islamic Studies, University of Malaya. Beliau dapat dihubungi; Department of Syariah and Law, Academy of Islamic Studies University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. Email : mas68@um.edu.my **************** Drs. H. Almihan, S.H., M.H., dilahirkan di Kampung Tempel, 2 Agustus 1960. Pendidikan formal dimulai sejak Sekolah Dasar tahun 1973, kemudian SLTP (1976), SLTA (1981), S1 Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara Medan (1989), S1 Fakultas Hukum UMSU Medan (1989), dan S2 Ilmu Hukum Program Pascasarjana UMSU Medan (2006). Mengawali karirnya sebagai CPNS (1992), PNS (1993), Hakim (1995), dan sekarang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Binjai sejak 3 September 2004. Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, antara lain DIKLAT PIM Tk. III selama 45 hari yang diselenggarakan oleh Pusdiklat DEPAG RI, Diklat teknis Orientasi Peningkatan Kemampuan Kepemimpinan Ketua Pengadilan Agama, selama 3 hari yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Pendidikan Calon Hakim selama 11 bulan, diselenggarakan oleh Direktorat Peradilan Agama. Beliau beralamat di Jalan Palembang No.24 Binjai-Sumatera Utara, dalam kesibukannya masih menyempatkan diri untuk menulis artikel, opini, dan esai di berbagai media cetak dan elektronik, baik terbitan internal PTA Medan, www.badilag.net, maupun lokal. Tulisannya dalam buku ini, salah satu karya ilmiah dari hasil penelitian di Malaysia. **************

123

Dr. Suhrawardi K Lubis, S.H., Sp.N., M.H, dilahirkan di Desa Baru Pasaman Barat, Sumatera Barat, 15 Juni tahun 1962. Setelah menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri di Silayang Kecamatan Ranah Batahan (1974), Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (1978) dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah (1981) di Silaping Kecamatan Ranah Batahan, melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan dan tercatat sebagai alumni Pertama (1987), menyelesaikan pendidikan Spesialis Notariat di Universitas Sumatera Utara (1998) dan menamatkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan telah menyelasaikan pendidikan Doktor Falsafah/Ph.D di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Suhrawardi pernah bekerja sebagai Guru SD Muhammadiyah di Jalan Mandailing Medan (1981), Kepala Bagian Tata Usaha di FKIPUMSU Medan (1984-1987), Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan FKIP-UMSU Medan (1987-1989), Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UMSU (1989-1991), Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum UMSU Medan (1991-1996), Dekan Fakultas Hukum UMSU Medan (1996-2004) Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (1994-sekarang). Kini tercatat sebagai Dosen Tetap (Lektor Kepala) pada Fakultas Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selain aktif sebagai tenaga pengajar, beliau juga aktif menggeluti profesi hukum yaitu Pengacara dan Konsultan Hukum (1987-1998) dan sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Deli Serdang (1989-sekarang), dan kini tercatat sebagai Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Deli Serdang (2006-2009). Sebagai aktivis, beliau juga aktif di berbagai organisasi profesi, seperti pada Ikatan Notaris Indonesia (INI), Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan juga pernah aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IRM), Ikatan Mahasiswa 124

Muhammadiyah (IMM), Pemuda Muhammadiyah (PM), sekarang aktif di Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (2005-2010) setelah sebelumnya tercatat sebagai Kordinator Bidang Hukum dan HAM dan Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (2000-2005). Dalam bidang riset, beliau pernah melakukan penelitian tentang Assimilasi Hukum Perkawinan Adat Minangkabau dan Mandailing di Ujung Gading Kabupaten Pasaman (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum UMSU), Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia (Tesis Program Magister Ilmu Hukum UMJ), dan penelitian lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai tenaga pengajar di Perguruan Tinggi. Beberapa karya tulisnya, tersebar di berbagai harian yang terbit di Medan, Majalah Media Hukum Fakultas Hukum UMSU dan Jurnal Madani yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan menulis buku yang berjudul Etika Profesi Hukum, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Karya bersama Drs. H.Chairuman Pasaribu), Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis) (karya bersama dengan Komis Simanjuntak) diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika Jakarta, dan sekarang sedang mempersiapkan penerbitan beberapa judul buku tentang hukum, khususnya bidang hukum ekonomi Islam. ********** Dra. Hj. Rosmawardani Muhammad, S.H, dilahirkan di Aceh Utara, 8 Desember 1954. Mengawali pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah (MIN), Madrasah Tsanawiyah (MTsN), Madrasah Aliyah, Sekolah Persiapan Ar-Raniry, S1 Fakultas Syariah IAIN Ar Raniry Aceh, S1 Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh, dan sekarang tengah menyelesaikan Magister Ilmu Hukum (S2) Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Istri dari Prof. H.A. Hamid Sarong ini, banyak mengikuti kursus singkat dan pelatihan, antara lain Kursus Penerapan Hukum Keluarga (Family Court Australia Tahun 2005), Orientasi 125

Peningkatan Kemampuan Kepemimpinan (Jakarta, 2007), Pelatihan Hukum dan Peradilan (Pemerintah Jerman, Tahun 2007), Pelatihan Mediasi (Jakarta, 2010), Training of Trainer Diklat Hakim Berkelanjutan ( Jakarta, 2011), Pelatihan Mengenai Hukum Keluarga : Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT dan CEDAW bagi Hakim Mahkamah Syarâ&#x20AC;&#x2122;iyah(oleh Unifem Aceh di Banda Aceh, 2008), Seminar Nasional Hukum Materil Peradilan Agama antara Cita, Realita dan Harapan(Jakarta,2010), Seminar Internasional Hukum Keluarga (Medan, 2011). Ibu tiga orang anak ini, sekarang menjabat sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dan beralamat di Jl. Hamzah Fansury No. 27 Dusun Utara Kopelma Darussalam, Aceh. ********* B. PENYUSUN

Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H., dilahirkan di Pasar Sorkam, 9 April 1954. Menyelesaikan studi S1 IAIN Sumatera Utara (1982), dan S2 pada Universitas Islam Riau. Pernah mengikuti pendidikan non formal, antara lain Diklat Hisab Rukyat (1993), Diklat Hakim Senior (1996), dan masih banyak lagi. Suami dari Hadiana Marbun ini, mengawali karir sebagai Panitera Sekretaris PA Sidikalang (1984), Hakim PA Tanjung Balai (1998), Wakil Ketua PA Gunung Sitoli (1992), Ketua PA Gunung Sitoli (1996), Ketua PA Tanjung Balai (1997), Ketua PA Sibolga (2002), Hakim Tinggi PTA Pekan Baru (2005), dan sekarang menjabat sebagai Hakim Tinggi PTA Medan. Sebagai seorang Hakim, ayah tiga anak ini sangat aktif dan produktif menulis. Tulisannya tersebar di berbagai media cetak dan elektronik, baik internal Mahkamah Agung dan Badilag, maupun regional. ********** 126

Drs. Zulkifli Siregar, S.H,. M.H, dilahirkan di Langga Payung, 31 Desember 1965. Pendidikan Formal pada SDN Sei Sembilang (1972-1977), MTs. Darul Ulum Kisaran (1978–1981), MA Darul Ulum Kisaran (1981–1984), S I Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta (1984–1989), S I Fakultas Hukum UMSU (1995–1998), dan S2 Ilmu Hukum Program Pascasarjana UMSU Medan (2004–2006). Selain pendidikan formal, suami dari Dra. Eni Jamilah ini juga pernah menempuh kursus singkat dan pelatihan profesi, yaitu Latihan Pra Jabatan (1992), Pendidikan Calon Hakim (1992), dan pelatihan lainnya. Ayah dari Reja El Hakim, Raihan Afiq, dan Alfan Mubarak ini, mengawali karirnya dari bawah sebagai CPNS di PA Balige (19921993), PNS di PA Balige (1993), Hakim di PA Balige (1995), Wakil Ketua PA Balige (2002-2006), Wakil Ketua PA Pematang Siantar (2006-2010), dan sekarang menjabat sebagai Ketua PA Kabanjahe sejak tahun 2010. Sebagai seorang Hakim dan intelektual, beliau termasuk aktif menulis di berbagai media cetak dan elektronik, termasuk di website www.badilag.net. Beliau saat ini berdomisili di Jln. Kapten Selamat Ketaren No.19 Kabanjahe Email-Alamat Kantor Jalan Jamin Ginting No.73 Kabanjahe Telepon Kantor 0628-20503 Faximile 0628-324878. ********** Drs. Muhammad Amin, S.H., M.H, dilahirkan di Lubuk Pakam, 6 Maret 1961. Mengawali pendidikan formal pada jenjang SD/Ibtidyah (1974), Tsanawiyah/MtsN (1977), MAS/MAN (1980), S I Fakultas Syari'ah UISU Medan (1991), S I Fakultas Hukum UNIVA (2004), S2 Magister Hukum UMJ (2004). Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti, yaitu Pra Jabatan (1993), Pendidikan Calon Hakim (1993), Pelatihan Teknis Fungsional di Medan (2004), Pelatihan Teknis Yustisial di Medan, 127

Pelatihan Khusus Teknis Fungsional di Yogyakarta (2003), dan Pelatihan Sertifikasi Mediator di Bogor (2009). Beliau mengawali karirnya, sebagai Hakim PA Binjai Tahun 1998– 2006, Hakim PA Lubuk Pakam Tahun 2006–2010, dan Wakil Ketua PA Kabanjahe Tahun 2010–sekarang. Tulisan beliau banyak bertebaran di sejumlah media cetak dan elektronik, termasuk di Newsletter Dinamika Yustisia PTA Medan, dan website www.badilag.net. Alamat rumah saat ini, di Jl. Bakaran Batu, Desa Tumpatan, Gg. Sempali, Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. *********** C. EDITOR Alimuddin, S.HI, dilahirkan di Palembang, 6 Jumadil Akhir 1402 Hijriyah. Mulai mengenyam pendidikan formal di Palembang pada Sekolah Dasar Muhammadiyah 6 Palembang (1992), Pondok Pesantren Darussalam (cabang Gontor) Tegineneng Lampung Selatan (1995), Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Perguruan Al-Hikmah Lirboyo (1996), MAPK Bandar Lampung (1999), S1 jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang (2003), S2 Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan (proses). Selain pendidikan formal, pernah mengikuti kursus singkat di luar kedinasan, antara lain; Intensive English Course, Bandar Lampung (1997), English First di Bandar Lampung (1998), Pelatihan Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah Sumatera Selatan (2001), Kursus Pramuwisata Pemula, Disbudpar Sumsel dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (2002), Diklat Kepengacaraan, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Sumsel (2003), Diklat Jurnalistik, Lembaga Pers Ukhuwah (2003), Diklat Jurnalistik Radio, Tim News Radio Smart FM Palembang (2004), dan In House Training ESQ Ary Ginanjar Agustian (2004). 128

Pendidikan dan pelatihan non formal kedinasan, yaitu; Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Golongan III di Megamendung Bogor (2010), Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim di Megamendung Bogor (2010), dan Pelatihan Sertifikasi Mediator, kerjasama MA RI dan IICT (2010). Mengawali karir (dinas) sebagai calon Hakim pada Pengadilan Agama Baturaja kelas IB pada tahun 2009, dan sekarang menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Pandan kelas II sejak Desember 2011. Pengalaman kerja dimulai sebagai wartawan, majalah Ukhuwah Palembang (2002), Reporter Berita, Radio Hangtuah FM Palembang (2003), Koresponden Berita, Radio Smart FM Palembang (2003), Redaktur Tabloid Madani Sumsel (2004-2005), Assisten Trainer ESQ Leadership Center, Ary Ginanjar Agustian di Jakarta (2005), Advokat magang pada Kantor Advokat dan Rekan Indra Kasyanto Pasaribu, SH, di Jakarta (2005-2006), dan terakhir menjadi Wartawan harian, koran Seputar Indonesia di Jakarta (2006-2008). Karya tulis, baik sebagai penulis maupun editor yang pernah dipublikasikan, antara lain; Peran Jaksa di Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan, buku penerbit nulisbuku.com dan Limas (2012), Menggagas Masyarakat Madani di Indonesia (Editor), penerbit Madani (2006), Panduan Membela Klien dalam Perkara Perdata dan Pidana (Editor), penerbit LKBH APSI (2008), dan masih banyak lagi tulisan yang tersebar di media cetak dan elektronik, baik berupa artikel, opini, resonansi, maupun liputan jurnalistik (berita).

129

130