ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
TINJAUAN UMUM SURAT DAKWAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA Oleh: Remincel* ABSTRACT The indictment has a very important role in examining a criminal case in court by a judge which is the basis for the judge in deciding a case and examine the case within the limits contained in the indictment. It is like that contained in Article 143 paragraph (1) Code of Criminal Procedure states prosecutor delegate a case to the District Court with a request to immediately try the case along with the indictment. In the Criminal Procedure knowledge there is no explanation of the purpose of this indictment. Key Wodrs: Code of Criminal Procedure; Obstacles; Indictment. ABSTRAK Surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting sekali dalam memeriksa suatu perkara pidana dipersidangan oleh seorang hakim dimana merupakan dasar bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dan memeriksa perkara dalam batasan-batasan yang termuat didalam surat dakwaan. Hal ini seperti yang dimuat di dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP menyatakan Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Didalam pengetahuan Hukum Acara Pidana tidak ada memberikan penjelasan mengenai maksud dari surat dakwaan tersebut. Kata Kunci: Hukum Acara Pidana; Kendala; Surat Dakwaan.
* *
Staf Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang YPKMI, Sarjana Hukum ditamatkan di Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat, Magister Manajemen ditamtakan di Universitas Surapati, Magister hukum ditamatkan di Universitas Andalas.
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
PENDAHULUAN Pada awalnya suatu perkara terjadi dengan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat maupun diketahui sendiri oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tersebut maka pihak kepolisian akan melakukan suatu proses hukum yang disebut dengan penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP bahwa: �Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini�. Proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu dipidana atau tidak. Tetapi dalam hal tertangkap tangan maka tidak perlu dilakukan proses penyelidikan tetapi langsung pada proses penyidikan karena peristiwa tersebut sudah ada bukti awalnya. Apabila berdasarkan proses penyelidikan yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu peristiwa pidana maka pihak kepolisian melanjutkan dengan proses penyidikan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP: �penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya�. Berdasarkan bunyi pasal tersebut tujuan dari proses penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti dan guna menemukan tersangkanya. Bila penyidikan oleh pihak penyidik dianggap telah selesai maka berkas perkara di buat dalam satu bundel / berkas perkara yang disebut dengan Berita Acara Perkara (BAP), yang kemudian dilimpahkan pada pihak kejaksaan yang berwenang yang selanjutnya untuk dilakukan proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Penyerahan berita acara perkara dari penyidik kepada penuntut umum berdasarkan Pasal 8 ayat (3) KUHAP yaitu "penyerahan berkas perkara
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan : 1.
Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2.
Dalam
hal
penyidikan
sudah
dianggap
selesai,
penyidik
menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum�. Berdasarkan bunyi Pasal 8 ayat (3) KUHAP tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses penyerahan berita acara perkara dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Dimana pada tahap pertama pihak penyidik hanya menyerahkan berita acara perkara saja, tanpa diikuti penyerahan barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum. Apabila pihak penuntut umum menganggap berita acara yang dilimpahkan kepadanya kurang lengkap atau kurang jelas maka penuntut umum dapat menyerahkan kembali berita acara pemeriksaan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilakukan penyidikan tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 KUHAP sebagai berikut : a.
Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik, apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
b.
Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang apa yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penutut umum. Berdasarkan bunyi Pasal 138 KUHAP di atas dapat diambil suatu
kesimpulan bahwa apabila dalam waktu tujuh hari setelah berita acara perkara diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum dan pihak penuntut umum dalam waktu tujuh hari tidak mengembalikan berita acara pemeriksaan kepada penyidik, maka pihak penyidik menganggap berita acara perkara sudah lengkap kemudian menyerahkan barang bukti kepada penuntut umum. Apabila dalam
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
tenggang waktu tujuh hari tersebut berita acara perkara diserahkan oleh penuntut umum kepada penyidik yang disertai petunjuk maka penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut. Hasil penyelidikan tersebut harus dilengkapi dalam jangka waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan Berkas Acara Perkara (BAP), penyidik harus sudah menyampaikan kembali Berkas Acara Perkara itu kepada penuntut umum, apabila penyidikan tersebut ditangani oleh tenaga-tenaga teknis yang sudah mapan, kiranya kejadian bolak balik perkara dari penyidik kepada penuntut umum begitu juga sebaliknya dapat ditiadakan. Bolak-balik perkara tersebut tidak sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana terkandung dalam KUHAP1. Kejadian bolak-balik perkara tersebut disebabkan hasil penyidikan yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, setelah diteliti pada tahap prapenuntutan ternyata belum memenuhi persyaratan guna dilimpahkan kepada pengadilan. Berkas perkara yang bersangkutan dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum. Agar tidak terjadinya pengembalian berkas perkara yang bersangkutan kepada penyidik untuk menanggulanginya maka penuntut umum dalam memberikan petunjuk tersebut menguraikan secara ringkas namun jelas dan terperinci tentang hal yang harus dilengkapi oleh penyidik, sebaliknya penyidik pun harus benar-benar memahami petunjuk penuntut umum tersebut, agar ia dapat melaksanakan petunjuk -petunjuk yang dimaksud2. Berdasarkan uraian diatas terlihat suatu gambaran betapa pentingnya hubungan antara penyidikan, penuntutan serta penyusunan surat dakwaan, dan penyusunan surat dakwaan yang baik sangat ditentukan oleh hasil penyidikan yang baik pula. Surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting sekali dalam 1 2
Harun. M Husein, 1994, Surat Dakwaan, Rhineka Cipta, Jakarta, hal 42. Ibid.
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
memeriksa suatu perkara pidana dipersidangan oleh seorang hakim dimana merupakan dasar bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dan memeriksa perkara dalam batasan-batasan yang termuat didalam surat dakwaan. Hal ini seperti yang dimuat di dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP menyatakan Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Didalam pengetahuan Hukum Acara Pidana tidak ada memberikan penjelasan mengenai maksud dari surat dakwaan tersebut. Batasan atau pengertian surat dakwaan itu hanya dapat diketahui dari pendapat para sarjana, salah satunya dinyatakan Harun M.Husein� Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup didalam pengadilan�3. Rumusan diatas, bila dihubungkan dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dengan memperhatikan bunyi pasal tersebut, maksud dua syarat yang harus di penuhi dalam pembuatan surat dakwaan yaitu : 1.
Persyaratan formil yakni identitas dan terdakwa seperti nama lengkap tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin dan lain lain (Pasal 143 ayat 2a KUHAP).
2.
Persyaratan materil yakni, mengenai uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan (Pasal 143 ayat 2b KUHAP).
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa bila syarat materil tidak dipenuhi, mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum apabila tindak pidana tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap serta tidak menunjukkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, maka surat dakwaan 3
Ibid, hal. 43.
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
yang dibuat oleh penuntut umum dapat dinyatakan oleh hakim tidak jelas dan kabur dan batal demi hukum. Hal ini dimaksudkan agar tersangka pelaku kejahatan mendapat perlakuan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia sekaligus sebagai usaha perwujudan kepastian hukum dalam masyarakat. Apa yang dimaksud diatas, terlihat mudah dipahami apabila mempelajari teori saja, namun apabila ada pertanyaan bagaimana bentuk uraian tidak cermat, tidak jelas dan lengkap suatu surat dakwaan, masih banyak praktisi-praktisi hukum yang belum lancar menjawabnya, meskipun KUHAP sendiri sudah berjalan hampir selama dasarwarsa. Kesulitan yang dihadapi dalam praktek oleh para penuntut umum dan hakim adalah menentukan ukuran sejauh mana bentuk uraian dakwaan yang dinyatakan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap�4. Kecermatan ketepatan dan kejernihan redaksi surat dakwaan tidak hanya penting bagi kepastian hukum, tetapi ikut menentukan apakah keadilan dan harkat serta martabat manusia terkelola dengan baik, layak dan manusiawi. Surat dakwaan disamping mencerminkan upaya paksa apa saja yang telah dan masih akan menimpa terdakwa merupakan hasil penilaian hukum terhadap kejahatan yang dipersangkakan telah dilakukan terdakwa, yang selanjutnya juga akan menjadi dasar tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim. Bahwa adanya kekeliruan atau kekhilafan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, oleh hukum acara yang berlaku ditegaskan surat dakwaan berakibat batal demi hukum, surat dakwaan yang batal demi hukum dan surat putusan yang batal demi hukum merupakan pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak ada nilainya, karena kedua surat tersebut tidak mempunyai akibat hukum.dengan kata lain surat tersebut dianggap tidak pernah ada5. Akibat lebih lanjut, perkara pidana menjadi mentah kembali. Surat dakwaan yang batal demi hukum, supaya dapat diperiksa dan diadili sekali lagi 4
Gatot Supramono, 1991, Surat Dakwaan Dan Putusan Yang Batal Demi Hukum, Djambatan, Jakarta, hal 44. 5 Ibid. hal. 4.
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
perkaranya, penuntut umum masih dapat kembali mengajukan kembali perkara yang bersangkutan dengan memperbaiki surat dakwaannya6. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian, berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perumusan masalah antara lain : 1.
Apakah pengertian dan fungsi surat dakwaan?
2.
Bagaimana syarat sah surat dakwaan dan bentuk-bentuk surat dakwaan?
PEMBAHASAN A. Pengertian Tentang Surat Dakwaan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan. Untuk lebih memahami tentang definisi surat dakwaan dapat dipahami dari beberapa defenisi yang dikemukan oleh para sarjana. Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut: 1. M. Yahya Harahap yang menyatakan: Surat dakwaan merupakan surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil permeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.8 2. A. Soetomo, merumuskan surat dakwaan sebagai berikut: Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, 6 8
Ibid. hal. 4. Harun M. Husein, Op.cit, hal. 44.
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan untuk perbuatan tersebut9. 3. Prapto Soepardi, yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah: Surat atau akta otentik yang dibuat oleh penuntut umum, berisi uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan pengadilan, apabila terdapat cukup bukti, terdakwa dipidana, tetapi apabila sebaliknya terdakwa dibebaskan atau di lepas dari segala tuntutan hukum10. 4. A. Karim Nasution menyatakan surat dakwaan adalah: Surat yang membuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dijatuhkan yang
sementara
dapat
disimpulkan
dari
surat-surat
pemeriksaan
pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang apabila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman.11 Dari penjelasan atau keterangan pemerintah di dalam rapat paripurna DPR-RI pada hari selasa tanggal 9 Oktober 1979 perihal yang dimaksud tentang surat tuduhan akan dijelaskan dibawah berikut:12
9
Ibid, hal. 44. Prapto Supardi, 1991, Surat Dakwaan, Usaha Nasional, Surabaya, hal 24. 11 A. Karim Nasution, 1972, Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana, Penerbit, PN Percetakan Negara RI. Jakarta, hal. 75. 12 Dikutip dari Buku Surat Dakwaan R. ACHMAD S. SUMADI PRADJA, hal 31. 10
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
Ditinjau dari segi pertumbuhan kejaksaan menuju kedudukan sebagai lembaga Penuntut umum yang sempurna (volwarding) maka dibidang Kejaksaan telah terdapat kemajuan-kemajuan yang prinsipil yaitu penentuan jaksa sebagai pembuat Surat Tuduhan yang sebelumnya dilakukan oleh Ketua Pengadilan. Karena itulah dalam Rancangan Undang-Undang ini ditentukan bahwa pembuat surat tuduhan dibebankan kepada Penuntut Umum. Ditentukan pula bahwa perubahan surat tuduhan hanya dapat dilakukan selama perkara belum sampai kesidang pengadilan. Apabila perkara telah sampai disidang pengadilan maka surat dakwaan tidak dapat diubah lagi.Selanjutnya dijelaskan oleh pemerintah di depan Rapat Paripura DPR-RI tersebut tentang rancangan Undang-Undang dan Hukum Acara Pidana tentang masalah surat tuduhan adalah sebagai berikut: Surat tuduhan merupakan yang tidak boleh diabaikan karena isi surat tuduhan mempunyai hubungan erat sekali dengan hak asasi seseorang dalam suatu proses pidana. Surat tuduhan menentukan mengenai batas-batas pemeriksaan dan penilaian Hakim, memuat fakta-fakta yang di tuduhkan dan hakim boleh memutus atas dasar fakta-fakta dan tidak boleh kurang atau lebih. Didalam Pasal 131 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pemerintah telah mengusulkan tentang apa yang dimaksud dengan surat tuduhan adalah sebagai berikut:13 “Surat tuduhan yang dibuat oleh Penuntut Umum, yang pokok barulah berisi: perumusan secara singkat jelas, atas yang dituduhkan, dengan tidak mengurangi waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Jika yang pokok tidak dimuat, maka surat tuduhan itu batal. Selain yang pokok harus dimuat pula nama tertuduh, umur, tempat tinggal, agama, pekerjaan�. Definisi yang diuraikan di atas, kelihatan berbeda satu sama lain, namun apabila diteliti dengan seksama maka dalam perbedaan itu terkandung pula persamaan pada intinya pada hal-hal sebagai berikut: a.
Bahwa surat dakwaan merupakan suatu akta. Sebagai suatu akta tentunya surat dakwaan harus mencantumkan tanda tangan 13
Ibid, hal, 50.
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
pembuatnya, tidak memiliki kekuatan sebagai akta, meskipun secara umum dapat dikatakan sebagai surat. b.
Bahwa
setiap
definisi
surat
dakwaan
tersebut
selalu
mengandung elemen yang sama, yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukan tindak pidana. c.
Bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana yang diisyaratkan dalam peraturan perundangan-undangan.
d.
Bahwa surat dakwaan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan adalah
suatu: 1.
Surat/akta otentik yang dibuat, diberi tanggal, dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum, berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang diuraikan secara cermat jelas dan lengkap dengan menyebut waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa, dan digunakan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan.
2.
Surat atau akta otentik yang dibuat oleh Penuntut Umum, berisi uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan dipersidangan pengadilan, apabila terdapat cukup bukti terdakwa dipidana tetapi apabila sebaliknya terdakwa dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum.
B. Fungsi Surat Dakwaan Surat dakwaan mempunyai kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam proses penyelesaian perkara pidana. Bahkan, karena sedemikian pentingnya fungsi surat dakwaan itu maka dapat dikatakan bahwa kedudukan penuntut umum
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
secara formil di dalam suatu proses perkara pidana pembuatan surat dakwaan sangat penting dalam menentukan bisa tidaknya perkara diperiksa di sidang pengadilan oleh hakim. Karena itu penuntut umum dituntut agar benar-benar cermat dalam menyusun surat dakwaan, karena surat dakwaan merupakan suatu permulaan bagi penuntut umum dalam pemeriksaan sidang atau sebagai tanda diawalinya suatu proses perkara di sidang pengadilan. Sebagai suatu akta, maka surat dakwaan mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam proses pidana, fungsi-fungsi surat dakwaan sebagai berikut:14 1. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang, hal ini berarti: a. Bahwa dalam pemeriksaan sidang, pemeriksaan itu dibatasi oleh faktafakta perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum yang tercantum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan sidang tersebut. b. Bahwa hakim/pengadilan dalam menjatuhkan putusan harus sematamata didasarkan pada pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan. c. Bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti di sidang pengadilan merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. d. Bahwa tindak pidana yang dinyatakan terbukti dipersidangan harus dapat dicari dan ditentukan kembali dalam surat-surat dakwaan. 2. Fungsi
surat
dakwaan
bagi
Penuntut
Umum,
Hakim,
dan
Terdakwa/Penasehat Hukum : a.
Bagi Penuntut Umum Bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar bagi pelimpahan perkara, karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara
14
Harun M. Husein, Op. Cit, hal, 94.
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
tersebut. Dalam tahap selanjutnya, surat dakwaan itu menjadi dasar pembuktian/pembahasan yuridis, dasar putusan, dan akhirnya dasar upaya hukum. b.Bagi Hakim Surat dakwaan bagi hakim merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang
lingkup
pemeriksaan,
dasar
pertimbangan
dan
dasar
pengambilan keputusan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya. c. Bagi Terdakwa atau Penasehat Hukumnya Bagi terdakwa atau penasehat hukumnya, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum. Prapto Soepardi dalam bukunya “Surat Dakwaan� menyimpulkan surat dakwaan sebagai berikut: Merupakan surat atau akta otentik yang hanya dapat dibuat oleh penuntut umum dan pembuatannya harus memenuhi persyaratanpersyaratan yang telah ditentukan. Akta tersebut berisikan uraian yang merupakan lukisan (Omschrijving) dari jalannya peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan merupakan ruang lingkup jalannya pemeriksaan di persidangan selain menjadi dasar bagi penuntut umum didalam membuat surat tuntutan (requisitor), pembelaan (pledoi) bagi terdakwa dan penasehat hukum maupun putusan bagi hakim. C. Syarat Sah Surat Dakwaan Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun surat dakwaan. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
a.
Nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
b.
Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana
yang dilakukan sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sedangkan jika terdakwa terbukti melakukan, tetapi tidak disebut dalam surat dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Syarat-syarat surat dakwaan dalam ketentuan diatas mengandung dua syarat, yakni syarat formil dan syarat materil. Mengenai syarat formil adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP tersebut tentang identitas terdakwa secara lengkap dan harus diberi tanggal, serta ditandatangani oleh penuntut umum. Kemudian syarat materil seperti yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang menyatakan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dengan menguraikan waktu dan tempat dilakukan tindakan pidana. Dalam Pasal 143 KUHAP maupun dalam penjelasannya tidak diberikan penjelasan mengenai tentang perumusan tindak pidana secara cermat, jelas dan lengkap. Dari persyaratan materil dimaksud ada beberapa hal yang patut dijelaskan yaitu keharusan adanya uraian dari pada:15 ‘’Uraian tindak pidana yaitu merumuskan semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan memasukkan fakta-fakta yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga dari uraian yang dimaksud dapat diketahui dengan jelas jalan peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana termasuk kualifikasi tindak pidananya. Selain itu harus diuraikan pula tentang cara-cara dalam melakukan tindak pidana, misalnya dilakukan dengan sengaja atau culpa atau secara bersama-sama atau secara berulang-ulang
15
Prapto Supardi, Loc.cit, hal. 27.
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
atau secara terus-menerus dan lain sebagainya sehingga dapat diketahui dengan jelas peran dari terdakwa atau masing-masing terdakwa’’. Sedangkan yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap ialah antara lain: 1.
Cermat:
Penuntut umum sebelum membuat surat dakwaan selain harus memahami jalannya peristiwa yang dinilai sebagai suatu tindak pidana termasuk kualifikasinya seperti telah diuraikan terdahulu, juga hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan yaitu: a.
Apakah tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan suatu tindak pidana aduan atau klacht delict sehingga pengaduan dari pihak yang berhak merupakan syahnya penuntutan.
b.
Apakah terdakwa berkemampuan untuk mempertaggung jawabkan perbuatan hukumnya.
c.
Apakah terdakwa pernah dihukum pada waktu sebelumnya sehingga dapat disebut resedivis.
d.
Apakah tidak terjadi nebis in idem.
e.
Apakah tindak pidana yang telah dilakukan terjadi di dalam wilayah hukum kekuasaannya.
2.
Jelas dan lengkap
Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selain harus menguraikan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan juga harus menguraikan didalamnya fakta-fakta perbuatan maupun cara-caranya yang dilakukan oleh terdakwa dengan susunan kata-kata yang sederhana sehingga jelas dan mudah dipahami teutama oleh terdakwa. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989, hlm 165, 356, dan 515, yaitu : Cermat
: penuh minat, seksama, teliti, berhati-hati;
Jelas
: terang, nyata, gamblang, tegas, tidak ragu-ragu atau tidak bimbang;
Lengkap : genap, komplet, segala-galanya telah tersedia.
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
Syarat materil tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam memenuhi pembuatan surat dakwaan. Apabila syarat materil tidak dipenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum. Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum apabila tindak pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap, serta tidak menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan. Karena KUHAP tidak memberikan penjelasan resmi mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap itu, maka timbulah berbagai pendapat tentang hal itu. Pendapat-pendapat tersebut antara lain:16 a.
A. Hamzah menyatakan: “Penafsiran suatu perumusan dakwaan secara jelas adalah relatif, hendaknya ukuran didasarkan kepada hal konkret, yaitu apakah keadaan itu menunjukkan terdakwa dirugikan atau tidak. Jika terdakwa telah mengetahui dan mengerti untuk apa dan apa sebab ia didakwa, maka halnya surat dakwaan sudah memadai jelasnya�.
b.
A. Soetomo menguraikan kriteria pengertian cermat, jelas dan lengkap itu sebagai berikut: “Dalam menyusun surat dakwaan, kecermatan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan dilanjutkan
dengan
mengemukakan
fakta-fakta
perbuatan
yang
didakwakan sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh pasal yang dilanggar tersebut. Jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keragu-raguan serta terang dan tidak ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau ditafsirkan lagi, yang berarti siapapun yang membacanya akan mengerti. Surat dakwaan memang harus jelas, untuk memudahkan terdakwa mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dengan demikian baginya untuk melakukan pembelaan terhadap dakwaan tersebut atas dirinya. Agar surat dakwaan tersebut memenuhi syarat yaitu 16
H. Hambrat Hamit, 1991, dan Harun M. Husein. Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi, Sinar Grafika, Jakarta.
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
“jelas� maka istilah atau kata-kata yang dipergunakan adalah yang mudah dimengerti dan kalimat yang dibuat tidak berbelit-belit. Dengan perkataan lain, baik dalam pemilihan kata-kata maupun penyusun kalimat dibuat sedemikian rupa supaya tidak membingungkan melainkan terang atau gamblang. Lengkap berarti komplet atau cukup yang maksudnya tidak ada yang tercecer atau ketinggalan, semuanya ada ibarat menggambarkan organ tubuh manusia. D. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bentuk surat dakwaan. Mengingat surat dakwaan untuk dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang disebut dalam surat dakwaan itu benar-benar telah terjadi dan hakim yakin bahwa terdakwa yang salah, maka surat dakwaan perlu dibuat dalam bentuk tertentu, dengan tujuan jangan terjadi sesuatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sifatnya mengganggu keamanan, ketertiban hukum dalam masyarakat lepas dari tuntutan pidana17. Dalam praktek di pengadilan dikenal berbagai bentuk surat dakwaan yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsider, surat dakwaan kumulatif, dan surat dakwaan kombinasi atau gabungan. Untuk lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: 1. Surat dakwaan tunggal Surat dakwaan berbentuk tunggal apabila didalamnya hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwakan kepada seorang terdakwa atau lebih dari seorang terdakwa. Surat dakwaan dalam bentuk tunggal dibuat apabila penuntut umum mempunyai keyakinan tindak pidana yang dilakukan terdakwa hanya satu pasal saja. Penuntut umum tidak ragu-ragu bahwa akan adanya pasal tindak 17
Suharto RM, 1997, Penuntutan dalam Praktek Peradilan, Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta, hal. 67.
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
pidana yang lain mengaturnya.Misalnya penuntut umum yakin bahwa tindak pidana yang dilanggar hanya: a.
Pasal 362 KUHP atau,
b.
Pasal 372 KUHP atau,
c.
Pasal 480 KUHP.
Maka penuntut umum dapat menggunakan surat dakwaan tunggal. Menurut ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap perbuatan-perbuatan itu dipandang sebagai suatu perbuatan, sehingga dikenakan satu ketentuan pidana, dengan demikian terhadap perbuatan tersebut dirumuskan dalam bentuk surat dakwaan tunggal. Namun, perlu diingat bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap sehingga tergambar bahwa perbuatan-perbuatan itu sebagai perbuatan yang dilanjutkan18. Menggunakan surat dakwaan tunggal membutuhkan kematangan berfikir dalam menentukan keputusan final, sebab penggunaan surat dakwaan tunggal adalah penuh resiko. Surat dakwaan tunggal sering dijumpai kegagalan, kalau tidak gagal di keputusan hakim Pengadilan Negeri dapat gagal di keputusan banding atau kasasi19. Dalam penyusunan surat dakwaan tunggal ini, tidak terdapat kemungkinan alternatif, atau kemungkinan merumuskan tindak pidana lain
sebagai
penggantinya,
maupun
kemungkinan-kemungkinan
untuk
mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.Penyusunan surat dakwaan tunggal ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam penyusunan dan sederhana dalam pembuktiannya. Oleh karena itu, pada umumnya dakwaan ini hanya digunakan dalam pelimpahan perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat. 2.
Surat dakwaan alternatif Bentuk surat dakwaan alternatif dipergunakan apabila penuntut umum
belum dapat menetapkan dengan pasti tentang ketentuan pidana yang dilanggar 18 19
Harun M.Husein, Op.cit, hal. 70. Suharto RM, Op.cit, hal. 68.
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
oleh terdakwa walaupun terdakwa hanya melakukan satu perbuatan, sehingga penuntut umum menyajikan suatu dakwaan yang terdiri dari beberapa perumusan ketentuan pidana dan hakim bebas menentukan ketentuan pidana yang dianggapnya telah dilanggar tanpa memperhatikan perumusan ketentuan pidana yang lain. Surat dakwaan alternatif disebut juga surat dakwaan pilihan20. Apabila terdapat kebingungan untuk menentukan pasal pidana mana yang cocok atas tindak pidana tersebut maka dapat menggunakan surat dakwaan alternatif yang dibuat 2 atau 3 surat dakwaan dan selanjutnya akan ditentukan salah satu surat dakwaan yang terbukti dimuka sidang pengadilan sebagai dasar penuntutan. Dalam tiap surat dakwaan masing-masing dicantumkan pasal tindak pidana mana yang terbukti dimuka sidang pengadilan, surat dakwaan yang terbukti itulah yang menjadi dasar penuntutan pidana. Biasanya surat dakwaan demikian, dipergunakan antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana lain yang menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang sebaliknya surat dakwaan mengakibatkan
mati
dan sebagainya21. Penggunaan
surat
dakwaan ini
mengandung segi-segi positif dan segi-segi negatif. Segi positifnya, dengan bentuk surat dakwaan ini terdakwa tidak mudah untuk meloloskan diri dari dakwaan dan pembuktiannya lebih sederhana, karena dakwaan perlu dibuktikan secara berturut tapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti, demikian pula dengan cara penilaian dan pemeriksaan oleh hakim. Surat dakwaan dalam bentuk demikian memberikan kelonggaran bagi hakim untuk memilih dakwaan mana yang menurut penilaian dan keyakinan hakim yang dipandang telah terbukti. Sebaliknya surat dakwaan ini mengandung segi negatifnya, yaitu dapat menimbulkan keraguan bagi terdakwa untuk membela diri. Disamping itu penuntut umum seolah-olah tidak menguasai materi perkara bersangkutan. Ciri 20 21
Prapto Seopardi, Op.cit, hal. 49. Harun M. Husein, Op.cit, hal. 69.
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
utama dari dakwaan alternatif adalah adanya kata hubung “atau” antara dakwaan yang satu dengan lainya. 3.
Surat Dakwaan Kumulatif Bentuk surat dakwaan kumulatif dibuat dan dipergunakan apabila penuntut
umum berpendapat bahwa seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana tetapi berhubungan satu sama lainnya masing-masing berdiri sendiri. 22 Artinya apabila ada seseorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersamasama melakukan tindak pidana atau beberapa tindak pidana. Dimana masingmasing tindak pidana belum pernah diajukan kemuka sidang pengadilan untuk diperiksa dan dijatuhi pidana. Sistem pemidanaan atas tindak pidana berbarengan diatur dalam Pasal 63-71 KUHP diantaranya yaitu: a. Perbarengan peraturan atau concorsus idealis Tindak pidana yang berbentuk concursus idealis diatur dalam Pasal 63 KUHP yang isinya sebagai berikut: (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya khusus itulah yang dikenakan. Concursus idealis adalah hanya dengan satu perbuatan tetapi pada hakekatnya ada dua perbuatan yang dilakukan sebab yang dilanggar dua aturan pidana, tetapi peraturan menentukan bahwa pemindahan atas tindak pidana concursus idealis digunakan sistem “absorpsi”. b. Surat dakwaan kumulatif atas tindak pidana perbarengan yang berbentuk concursus realis.
22
Prapto Suparto, Op.cit, hal. 56.
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
Tindak pidana berbentuk concursus realis diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP yang isinya sebagai berikut: Pasal 65 KUHP : (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai
perbuatan
yang
berdiri
sendiri-sendiri
sehingga
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka hanya dijatuhkan satu pidana. (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Pasal 66 KUHP : (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. (2) Denda dalam hal ini dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. 4.
Surat dakwaan subsider atau berlapis Dalam surat dakwaan subsider, surat dakwaan disusun secara berlapis-
lapis, satu persatu dapat didakwakan beberapa macam tindak pidana. Dengan maksud untuk menjaring agar jangan sampai terdakwa lolos dari pemidanaan. Bentuk surat dakwaan subsider pada hakekatnya penuntut umum hanya mendakwa terdakwa dengan satu tindak pidana akan tetapi demi terdakwa tidak terlepas dengan dakwaan yang dimaksud maka perumusan disusun
secara
bertingkat yaitu pertama dakwaan yang paling berat sampai ancaman pidananya yang paling ringan. Pembuatan surat dakwaan bentuk subsider adalah semata-
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
mata didalam usaha penuntut umum mengupayakan adanya dakwaan pengganti dakwaan.23 Misalnya: Apabila terjadi kasus tindak pidana pembunuhan dan terdapat luka tusuk dengan benda tajam diperut dan didadanya. Penuntut umum sulit menentukan apakah matinya orang itu direncanakan atau tidak, apabila tidak direncanakan mungkin ia bermaksud menganiaya berat yang menyebabkan mati, mungkin juga dapat terjadi ia tidak bermaksud menganiaya berat, tetapi karena korban itu lemah, sehingga dengan suatu tikaman yang tidak berarti bagi orang lain tetapi bagi korban dapat menyebabkan kematian. Delik materil tersebut diatas tidak mungkin ditentukan dengan pasti melanggar beberapa pasal kecuali dibuktikan terlebih dahulu dimuka sidang pengadilan. Berhubung pasal tindak pidana yang melanggar tidak dapat ditentukan dengan pasti, dalam praktek peradilan ada bentuk surat dakwaan berlapis (subsider) yang mungkin terdakwa tidak mungkin lepas dari tuntutan pidana. Misalnya: a. Dakwaan primer didakwa melanggar Pasal 340 KUHP. b. Dakwaan subsider didakwa melanggar Pasal 338 KUHP. c. Dakwaan subsider lagi didakwa melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP. d. Dakwaan lebih subsider lagi didakwa melanggar Pasal 353 (3) KUHP. e. Dakwaan lebih subsider lagi melanggar Pasal 351 (3) KUHP. Konsekuensi pembuktiannya adalah terlebih dahulu diperiksa dakwaan primer dan apabila tidak terbukti baru beralih kedakwaan subsider dan demikian seterusnya. Ditinjau dari segi pembuktiannya surat dakwaan ini ada persamaan dengan surat dakwaan alternatif, karena hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan. Perbedaan dari surat dakwaan alternatif ialah bahwa pembuktian surat dawaan subsider dilakukan secara berturut mulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada dakwaan yang dipandang terbukti, sedangkan pada 23
Prapto Soepardi, Op.cit, hal. 52.
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
surat dakwaan alternatif pembuktian langsung dilakukan kepada lapisan dakwaan yang dipandang terbukti, tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu dakwaan-dakwaan sebelumnya. Disamping itu perbedaan lain terlihat pada penempatan urutan tindak pidana yang didakwakan yaitu pada surat dakwaan subsider tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana yang berat ditempatkan pada urutan teratas, kemudian baru disusul dengan lapisan tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih ringan, sedangkan pada surat dakwaan alternatif antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain dipisahkan dengan kata “atau�. 5.
Surat dakwaan gabungan/kombinasi Surat dakwaan ini disebut dakwaan gabungan atau kombinasi, dikarenakan
didalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari surat dakwaan yang bersifat alternatif dan surat dakwaan yang berbentuk subsider. Surat dakwaan bentuk ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari tindak pidana yang didakwakan. Umpamanya dakwaan disusun sebagai berikut: Kesatu : Primer melanggar Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) Subsider melanggar Pasal 335 KUHP (penganiayaan berat yang mengakibatkan mati) Lebih subsider melanggar Pasal 353 KUHP (penganiayaan berencana yang mengakibatkan mati) Kedua : Primer melanggar Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan) Subsider melanggar Pasal 362 KUHP (pencurian biasa) Ketiga : Melanggar Pasal 285 KUHP (pemerkosaan) Pembuktian surat dakwaan kombinasi dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan. Jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. Pembuktian pada masing-masing dakwaannya tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisan berbentuk subsider maka pembuktian dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai lapisan yang dipandang
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
terbukti. Apabila lapisannya terdiri dari lapisan yang berbentuk alternatif, maka pembuktian dakwaan pada lapisan dakwaan yang bersangkutan langsung dilakukan terhadap dakwaan yang dipandang terbukti. Sama halnya dengan dakwaan yang bersifat kumulasi maka susunan dakwaan kombinasi sangat diperhatikan ketelitiannya, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, apabila kumulasinya tidak jelas sifatnya baik mengenai tindak pidananya maupun mengenai pelakunya akan menyebabkan dakwaan batal demi hukum. PENUTUP Berdasarkan bunyi Pasal 138 KUHAP di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa apabila dalam waktu tujuh hari setelah berita acara perkara diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum dan pihak penuntut umum dalam waktu tujuh hari tidak mengembalikan berita acara pemeriksaan kepada penyidik, maka pihak penyidik menganggap berita acara perkara sudah lengkap kemudian menyerahkan barang bukti kepada penuntut umum. Apabila dalam tenggang waktu tujuh hari tersebut berita acara perkara diserahkan oleh penuntut umum kepada penyidik yang disertai petunjuk maka penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut. Hasil penyelidikan tersebut harus dilengkapi dalam jangka waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan Berkas Acara Perkara (BAP), penyidik harus sudah menyampaikan kembali Berkas Acara Perkara itu kepada penuntut umum, apabila penyidikan tersebut ditangani oleh tenaga-tenaga teknis yang sudah mapan, kiranya kejadian bolak balik perkara dari penyidik kepada penuntut umum begitu juga sebaliknya dapat ditiadakan. Bolak-balik perkara tersebut tidak sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana terkandung dalam KUHAP. Kecermatan ketepatan dan kejernihan redaksi surat dakwaan tidak hanya penting bagi kepastian hukum, tetapi ikut menentukan apakah keadilan dan harkat serta martabat manusia terkelola dengan baik, layak dan manusiawi. Surat dakwaan disamping mencerminkan upaya paksa apa saja yang telah dan masih akan
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
menimpa terdakwa merupakan hasil penilaian hukum terhadap kejahatan yang dipersangkakan telah dilakukan terdakwa, yang selanjutnya juga akan menjadi dasar tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku
ADVOKASI: Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember) 2014
A. Karim Nasution, 1972, Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana, Penerbit, PN Percetakan Negara RI. Jakarta. Buku Surat Dakwaan R. Achmad S. Sumadi Pradja. Harun. M Husein, 1994, Surat Dakwaan, Rhineka Cipta, Jakarta. H. Hambrat Hamit, 1991, dan Harun M. Husein. Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi, Sinar Grafika, Jakarta. Gatot Supramono, 1991, Surat Dakwaan Dan Putusan Yang Batal Demi Hukum, Djambatan, Jakarta. Prapto Supardi, 1991, Surat Dakwaan, Usaha Nasional, Surabaya. Suharto RM, 1997, Penuntutan dalam Praktek Peradilan, Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta. B. Perundang-Undangan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana