LAN RI
PROYEK PERUBAHAN
MENDORONGPERWUJUDAN MENDORONGPERWUJUDAN
PPENERBITANOBLIGASI/SUKUK ENERBITANOBLIGASI/SUKUK
DDAERAHYANGMENDUKUNG AERAHYANGMENDUKUNG
PPEMERATAANINFRASTRUKTUR EMERATAANINFRASTRUKTUR
DDISUMATERABARAT ISUMATERABARAT
PENGARAH
Ferry Irawan
PENANGGUNG JAWAB
Puji Gunawan
COACH
Mardiyanti
PENULIS
Rizqi Haedzar P.
Harubimo Equin
Raisa Ayu Sekar H.
Adella Noviana
Junior Aulia Arga
LAYOUT & DESAIN
Junior Aulia Arga
KONTIBRUTOR
Tari Lestari
Sumule Tumbo
Lydia Kurniawati C.
Deni Ridwan
I Ktut Hadi Priatna
Evita Manthovani
Griya Rufianne
Deeny Simanjuntak
Surya Pagi Asa
Fajar Eko Antono
Lindsey Scannel
PROJECT LEAD
Puji Gunawan
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Penulis kemudahan dan kelancaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan Implementasi Proyek Perubahan (IPP) ini dengan tepat waktu. IPP ini merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. IPP ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi preseden baik upaya aksereasi akses pemerintah daerah terhadap Pembiayaan Utang Daerah berupa Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.
Penulis menyadari bahwa buku ini masih membutuhkan perbaikan, sehingga masukan dan saran dari para pembaca dan narasumber sangat membantu agar buku ini bisa jauh lebih baik lagi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat selaku daerah pilot project, Bapak Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku mentor, serta Ibu Mardiyanti selaku coach, yang telah memberikan masukan dan arahan selama proses penyusunan.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya Penulis mengucapkan terima kasih.
Proyek Pelatihan berpotensi besar untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui instrumen pembiayaan kreatif berupa obligasi daerah dan/atau sukuk daerah. Dengan capaian jangka pendek berupa penurunan biaya listing dan tersedianya kurikulum Debt Management Unit (DMU), proyek ini tidak hanya memperluas akses pembiayaan bagi pemerintah daerah tetapi juga meningkatkan kapasitas Pemda dalam mengelola utang secara bertanggung jawab. Penurunan biaya listing akan menarik lebih banyak penerbitan obligasi atau sukuk, memfasilitasi percepatan pembangunan, sementara kurikulum DMU memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan transparansi.
Secara keseluruhan, proyek ini akan memberikan dampak jangka panjang berupa peningkatan kredibilitas keuangan daerah, mengurangi ketergantungan terhadap APBD, mendorong inovasi dalam pengelolaan utang, serta mendukung pemerataan infrastruktur di Sumatera Barat sebagai showcase serta daerah lain di seluruh indonesia.
YANGMENDUKUNGPEMERATAAN
INFRASTRUKTURDISUMATERABARAT
Dilatarbelakangiolehadanyapeningkatankebutuhaninfrastrukturdaerahditengahketerbatasan anggarandantantangandalampembiayaankreatif,proyekperubahaninibertujuanuntuk mempercepatpenerbitanObligasi/SukukDaerahdiSumateraBaratmelaluisinergiberbagaipihakdan dukunganpemerintahpusat.SumateraBaratdapatmenjadipercontohanpenerbitan
Obligasi/SukukDaerahpertamadiIndonesia
KEMENTERIAN
SKTimEfektif
DEPUTIBIDANGKOORDINASI
KurikulumDebtManagementUnit
SuratDeputiIKemenko
Perekonomiankepada
DevelopmentPartners perihal
DukunganSinergiPenguatan
RegionalFinancing
SuratDeputiIKemenko
PerekonomiankeBursaEfek
Indonesia&Kementerian
Keuagnan(DJPPR)perihal
DukunganPenguatanEkosistem
RegionalFinancing
MoUantaraKemenko
Perekonomiandengan
InternationalFinanceCorporation
MewujudkanDebt ManagementUnit
Obligasi/SukukDaerah MewujudkanDukungan SebagianBiaya PenerbitanObligasi/ SukukDaerah
Turutmewujudkan pembiayaankreatif daerahdiIndonesia, denganSumateraBarat sebagaipercontohan pertama
DEVELOPMENTPARTNERS
ManfaatEkonomi:Rp10,8MiliarDukungan biayaPenerbitan+Rp11,4Dukungan ManfaatEfisiensi: MempersiapkanSDM MenginspirasiPemdaLain
ManfaatEfektivitas: MeningkatkanKepercayaanInvestor MeningkatkanLiterasiKeuangan MendorongPartisipasiSwasta& Masyarakat MengurangiKetergantunganpada APBD
MemperkuatPengelolaanRisiko MempercepatPertumbuhanEkonomi MeningkatkanTransparansi& Akuntabilitas
PenetapanSuratDeputi terkaitDukunganDMU TrainingolehADB (Mingguke4Juli)
PenetapanSuratDeputi terkaitDukungan SinergiDevelopment Partners (Mingguke4Juli)
InisiasiGagasan (Mingguke1-2 Juli)
FerryIrawan Mentor Mardiyanti Coach
PujiGunawan ProjectLead
PenunjukanGubernur SumateraBaratterkait personildantupoksi DMU
Mewujudnya Debt Management Unit(DMU) Obda/Sukda
Pembentukan KonsepKurikulum DMU (Mingguke1-3 Sept)
Penetapan SuratDeputi terkait
Dukungan SinergiDMU Trainingke DJPPR (Mingguke4 Juli)
Persetujuan Mentor (Mingguke3 Juli)
Pembentukan TimEfektif (Mingguke3 Juli)
Menyediakan dukungan sebagianbiaya dalamrangka penerbitan Obda/Sukda
Monitoringdan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Mingguke4 Sept)
Penyusunan MOUKemenko PerekonomianIFC (Mingguke1-4 Agustus)
PenetapanSurat Deputiterkait DukunganBiaya ListingkeBEI (Mingguke4Juli)
Pelatihan DMU
Tersusunnya KurikulumDMU (Mingguke1Okt)
On-jobtraining DMUPemda diDJPPR, Kemenkeu
Perjanjian Kerjasama dengan Development Partner(IFC)
Jangka Pendek
Jangka Menengah
Jangka Panjang
“Guna mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi melalui kebijakan pembiayaan kreatif yang mengurangi beban APBN & mendorong partisipasi berbagai pihak“
AirlanggaHartarto
MenteriKoordinatorBidangPerekonomian
“Proyek perubahan ini memberikan manfaat baik yang berdampak kepada Pemda Sumatera Barat yang sedang berproses menerbitkan Sukuk Daerah dalam rangka memperkuat infrastruktur layanan publik di Sumatera Barat”
MahyeldiAnsharullah GubernurSumateraBarat
DeskripsiProyekPerubahan
LatarBelakang
Output&Outcome
Tujuan&Manfaat
AnalisaMasalah
StrategiPenyelesaianMasalah
StrategiMarketing
MataPelatihanPilihan
StrategiPengembanganSDM
SikapPerilakuKepemimpinan
CapaianJangkaPendek
ManfaatCapaianJk.Pendek
TahapanJangkaMenengah
KepemimpinanStrategis
ImplementasiMarketing
KeberlanjutanProyekPerubahan
PemberdayaanOrg.Pembelajar
HasilPelaksanaanPengembanganSDM
Proyek perubahan ini dilakukan agar dapat memberikan terobosan sinergi dan fasilitasi dalam mewujudkan penerbitan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah (Obda/Sukda).
Penerbitan Obda/Sukda dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas. Pemerintah daerah menerbitkan Obda/Sukda dengan nilai, jangka waktu dan tingkat bunga/imbal tertentu. Berbeda dengan Obligasi, instrumen Sukuk tidak bersifat hutang tetapi merupakan bukti kepemilikan atas aset dan berbasis syariah.
Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan masyarakat yang terus meningkat, menyatakan telah memberikan sinyal berminat menerbitkan Sukuk Daerah. Per tanggal 13 Juni 2024, Gubernur telah mengirimkan surat resmi kepada Menko Perekonomian untuk meminta dukungan fasilitasi dan pendampingan
Tantangan utama dalam rangka mewujudkan penerbitan Obda/Sukda yakni kurangnya kapasitas SDM dalam rangka pengelolaan instrumen utang di daerah, serta biaya penerbitan Obda/Sukda yang tidak kecil. Proyek perubahan menggunakan pendekatan Kepemimpinan Strategis dan Manajemen Strategis dalam rangka penyelesaian beberapa permasalahan yang selama ini menghambat realisasi penerbitan Obda/Sukda di Indonesia.
Berbagai strategi akan ditempuh untuk penguatan ekosistem dan dukungan para pihak dalam rangka mewujudkan Debt Management Unit (DMU) pengelola Obda/Sukda, dan penyediaan dukungan sebagian biaya dalam rangka penerbitan Obda/Sukda. Proyek perubahan akan menjadikan pemerintah daerah Sumatera Barat sebagai percontohan penerbitan Obda/Sukda pertama di Indonesia.
Secara organisasi, kegiatan ini diharapkan juga dapat menjadi bagian dari Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil selaku pimpinan di dalam melakukan pembinaan organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan Keasdepan Perekonomian Daerah dan Sektor Riil agar senantiasa dapat menjadi organisasi yang adaptif serta mempunyai budaya yang kuat untuk terus belajar (continuous learning). Berdasarkan pasal 48 Permenko Perekonomian nomor 20/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Perekonomian (turunan Perpres 37/2020 tentang Kemenko Perekonomian), Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian daerah dan sektor riil.
Urgensi Proyek Perubahan
1
Kebutuhan pembangunan & pemerataan infrastruktur di daerah meningkat
Hal ini harus dihadapi pemerintah dengan mengakselerasi proyek-proyek guna mengimbangi kebutuhan layanan dan pertumbuhan jumlah penduduk.
Salah satu permasalahan mendasar yang sering dihadapi oleh pemda adalah keterbatasan anggaran. Penghematan & realokasi anggaran tidak cukup untuk membiayai demand infrastruktur
Kapasitas SDM pemda perlu ditingkatkan untuk pengelolaan instrumen utang di daerah
Amanah regulasi (PMK 180/2015) dengan realitas kapasitas SDM di daerah menciptakan gap kompetensi yang menjadi penyebab belum terbitnya Obda/Sukda sampai saat ini.
Obligasi/Sukuk Daerah memiliki potensi pembiayaan yang besar
Melalui Obligasi/Sukuk Daerah, pemda dapat memobilisasi dana di pasar modal dengan menawarkan surat utang ke investor. Instrumen ini membantu mengatasi keterbatasan anggaran & menawarkan struktur pembiayaan yang efisien & transparan.
Biaya penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah masih relatif tinggi
Nominal biaya penerbitan yang relatif besar perlu diberikan kemudahan/insentif agar instrumen utang berupa Obligasi/Sukuk Daerah tetap menjadi pilihan menarik bagi pemda.
a t r i x
SKTimEfektif
KurikulumDebtManagementUnit
SuratDeputiIKemenkoPerekonomiankepada DevelopmentPartners perihalDukunganSinergi PenguatanRegionalFinancing
SuratDeputiIKemenkoPerekonomiankeBursaEfek Indonesia&KementerianKeuagnan(DJPPR)perihal DukunganPenguatanEkosistemRegionalFinancing MoUantaraKemenkoPerekonomiandenganInternational FinanceCorporation
MewujudkanDebtManagementUnitObligasi/SukukDaerah MewujudkanDukunganSebagianBiayaPenerbitanObligasi/ SukukDaerah
Analisa Masalah:
Identifikasi & Pemetaan Stakeholders Saat ini
Dalam rangka menjabarkan permasalahan/isu strategis yang diangkat dan berdasarkan pembelajaran atas kegagalan upaya sebelumnya maka dilakukan inventarisasi peran para pihak dan lingkup peran yang diharapkan
Stakeholders Promoters (Manage Closely): high interest & high influence
Stakeholders Latents (Meet Their Needs): low interest & high influence
Stakeholders Defenders (Keep Informed): low influence & high interest
Stakeholders Apathetics (Keep into Account): low interest & low influence
BIROHUKUM&ORGANISASI KEMENKOPEREKONOMIAN
DEPUTIBIDANGKOORDINASI EKONOMIMAKRO&KEUANGAN KEMENKOPEREKONOMIAN
PEMERINTAHPROVINSI SUMATERABARAT promoters
DEVELOPMENTPARTNERS
Tim Efektif dibentuk untuk membantu Tim Leader dalam melaksanakan proyek perubahan yang akan dilakukan. Penunjukan personil dalam Tim Optimalisasi didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan jabatan, kompetensi, pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan organisasi yang lincah. Agar Tim Optimalisasi yang dibentuk dapat bergerak secara adaptif dan profesional sesuai dengan keahliannya, maka struktur organisasi yang dibangun adalah organisasi transformasional, yaitu organisasi yang setiap saat dapat bertransformasi dari struktural ke fungsional dan sebaliknya.
melakukan koordinasi dengan lembaga donor dengan memetakan potensi bantuan yang dapat diberikan dalam rangka mengisi actual gap penerbitan, serta bantuan lain dalam rangka menciptakan ekosistem penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah.
melakukan koordinasi dengan tim advanced yang telah menangani praktik obligasi negara atau sukuk negara melalui penyusunan kurikulum guna meningkatkan kapasitas SDM tim pengelola obligasi daerah/sukuk daerah (front, middle, back) di daerah
Tahapan Rencana Perubahan disusun berdasarkan rentang waktu tertentu untuk mencapai tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang ingin dicapai. Tahapan Rencana perubahan dapat dilihat pada gambar berikut
Terbentuknya Debt Management Unit Obda/Sukda di level daerah berikut kurikulum yang perlu disediakan Penurunan biaya listing penerbitan Obda/Sukda
Support Donor Partner & OJK mendorong biaya bunga rendah Investor yang berminat Obda/Sukda sudah ada (dan dananya besar)
Penerbitan Peraturan Menteri
Keuangan landasan Debt Management Unit
Percepatan regulasi pelaksanaan penerbitan Obda/Sukda
Permasalahan: Belum
Terbentuknya Debt Management Unit di Pemda
Strategi Komunikasi: Surat, Pertemuan, MoU (khusus untuk Development Partners), Capacity Building & Adovasi (khusus Pemprov Sumbar)
Strategi Pemasaran: Pilot Project, Reward/Punishment, Studi Banding, Sosialisasi, Bimtek
Permasalahan: Belum
Adanya Kurikulum Debt Management Unit
Strategi Komunikasi: Surat, Pertemuan, MoU dan Kajian/Konsultan (khusus untuk Development Partners), Capacity Building & Adovasi (khusus Pemprov Sumbar), dan FGD
Strategi Pemasaran: Studi Banding, Sosialisasi, Bimtek, Diseminasi
Penyampaian komitmen & endorsement dukungan kepada pimpinan stakeholders Pemberitaan ke media dan kanal elektronik
Permasalahan: Biaya Penerbitan Tinggi Strategi Komunikasi: Surat, Pertemuan, MoU (khusus untuk Development Partners), dan FGD (khusus untuk BEI)
Rencana Mata
Pelatihan Pilihan
Rencana Strategi
Pengembangan Kompetensi
SDM
Pemetaan
Sikap Perilaku
Kepemimpinan
Untuk menunjang output, beberapa materi yang akan diperdalam dalam kurun waktu jangka pendek meliputi regulasi dasar terkait penerbitan obligasi/sukuk daerah, antara lain:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk
Daerah
Kerjasama Eksternal
Belajar melalui berbagai media platform terkait pola komunikasi yang efektif (melalui platform online & dengan AI generative).
Penugasan sebagai tim leader di dalam proyek perubahan
Mengidentifikasi gap di komponen ‘kerjasama’ pada perilaku sikap dengan hasil pembelajaran pada berbagai platform sebelumnya Membuat keputusan terhadap pola kerjasama eksternal serta mengantisipasi dampak yang dihasilkan
Adaptabilitas
Memetakan potensi kerjasama dengan stakeholder (workshop/ benchmarking) terhadap perkembangan regulasi/teknologi untuk mengupdate informasi dalam proyek perubahan kedepannya
Penugasan sebagai tim leader di dalam proyek perubahan
Memadukan hasil adaptasi yang diperoleh dengan tetap menjaga integritas sesuai hasil komponen ‘integritas’ pada perilaku sikap
Orientasi Pada Hasil
Penugasan sebagai tim leader di dalam proyek perubahan
Belajar/mengikuti secara langsung realita fenomena di masyarakat untuk melihat gap ekspektasi terhadap proyek perubahan
Mengevaluasi gap ekspektasi tersebut melalui diskusi dan pendalaman dengan stakeholder dalam rangka ‘mengelola perubahan’ sesuai pada perilaku sikap
Sikap perilaku kepemimpinan yang meliputi Integritas, Kerjasama, dan Mengelola Perubahan, menjadi modal yang baik dan akan berpengaruh pada pengembangan potensi diri Penilaian sikap dilakukan dengan hasil sebagai berikut:
1) Penyusunan draft gagasan Proyek Perubahan
2) Konsultasi & persetujuan draft
3) Pembentukan & orientasi Tim Efektif Internal
4) Inisiasi gagasan dan rapat tindak lanjut penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah
5) Inisiasi gagasan dan rapat persiapan dukungan sinergi antar K/L
6) Konsultasi &persetujuan gagasan Proyek Perubahan
7) Rapat pembagian kerja dan Penyusunan rencana kerja Tim Efektif
1) Rapat penyusunan konsep Surat
Deputi I Kemenko Perekonomian bersama Tim Efektif (internal)
2) Terwujudnya penetapan Surat
Deputi kepada:
WB
ADB
CLDP
UNDP
MCAI perihal permohonan dukungan sinergi untuk Penguatan Regional Financing
Output Surat Deputi ke BEI (kiri) dan DJPPR (kanan)
1) Rapat penyusunan konsep Surat Deputi I Kemenko Perekonomian bersama Tim Efektif (Internal)
2) Terwujudnya penetapan Surat Deputi kepada BEI perihal permohonan dukungan penguatan ekosistem regional financing (pemberian fasilitas keringanan biaya listing)
3) Terwujudnya penetapan Surat Deputi kepada DJPPR perihal permohonan dukungan penguatan ekosistem regional financing (penguatan kurikulum pelatihan Debt Management Unit)
1) Rapat penyusunan konsep Surat
Keputusan bersama Tim Efektif (Internal)
2) Terwujudnya penetapan Surat Keputusan Tim Efektif Strategi Pembiayaan Kreatif Daerah
1) Transformasi Gagasan Proper menjadi Draft Rancangan Proper
2) Konsultasi & persetujuan Draft Rancangan Proper kepada Coach
3) Konsultasi & persetujuan Draft Rancangan Proper kepada Mentor
4) Penyusunan materi presentasi Rancangan Proper
7
Surat Balasan Menko Perekonomian kepada
Gubernur Sumbar terkait Penyampaian Komitmen Pendampingan & Arahan Terkait
1) Rapat penyusunan konsep Surat Menko
Perekonomian bersama Tim Efektif (internal)
2) Terwujudnya penetapan ND Deputi pada
Menko terkait konsep Surat Balasan kepada
Gubernur Sumbar
3) Terwujudnya penetapan Surat Menko kepada
Gubernur Sumbar
Output Konsep Surat Balasan Menko kepada Gubernur Sumbar
1.
Rapat pemberitahuan Rencana Kerja kepada stakeholders
2.
3
Rapat persiapan penyusunan kurikulum DMU bersama stakeholders
Rapat koordinasi pendetilan substansi MoU antara Kemenko Perekonomian & IFC
4.
Rapat koordinasi lintas instansi yang terlibat dalam proyek perubahan
1) Rapat koordinasi pendetilan substansi dari MoU antara Kemenko Perekonomian dengan IFC dengan melibatkan Biro Hukum
2) Konsultasi dengan Mentor perihal pokok substansi dari MoU
Output Konsep MoU Kemenko Perekonomian & IFC
1) Rapat Teknis dengan Tim Penyiapan Konsep Kurikulum DMU
2) Rapat Teknis dengan DJPPR Kemenkeu (Direktur SUN)
3) Rapat Teknis dengan DJPPR Kemenkeu (Direktorat Pembiayaan Syariah)
4) Rapat Teknis dengan Bursa Efek Indonesia
(atas)
1.
Monitoring seluruh kegiatan strategi terpadu rencana pembentukan DMU Sumbar
Monitoring seluruh kegiatan strategi terpadu rencana dukungan sebagian biaya penerbitan Obligasi/Sukuk
Daerah
2. Rapat evaluasi seluruh kegiatan penyusunan strategi terpadu rencana pembentukan DMU
Sumbar
3. Rapat evaluasi seluruh kegiatan penyusunan strategi terpadu rencana dukungan sebagian biaya penerbitan Obligasi/Sukuk
5
Daerah
4. Konsultasi Laporan Proyek Perubahan dengan Coach
Surat Deputi I ke 6 Stakeholders Perihal Permohonan Dukungan Sinergi Regional Financing
Dari kiri atas ke kanan bawah: Surat Deputi ke World Bank, MCAI, UNDP, IFC, ADB, CLDP
Surat Deputi I ke BEI Perihal Permohonan Dukungan Ekosistem Regional Financing (Fasilitas Keringanan Biaya Listing)
Deputi I ke BEI Perihal Permohonan
Dukungan Ekosistem Regional Financing (Penguatan Kurikulum DMU Training)
Konsep MoU antara Kemenko Perekonomian & IFC
6
Penyampaian Respon Deputi atas Komitmen
Obligasi/Sukuk Daerah Sumbar
7
Koordinasi Potensi Dukungan & Ketertarikan pada
Obligasi/Sukuk Daerah
Ketertarikan Pemda Sumsel
Rapat Inisiasi Penerbitan Obda/Sukda
Prrovinsi Sumsel (10 September 2024)
Rapat Tindaklanjut Surat PJ Gub
Sumsel untuk rencana Penerbitan
Obda/Sukda Provinsi Sumsel (23 September 2024)
Potensi Tindaklanjut Dukungan
Lembaga Donor
Kegiatan dengan Kfw terkait
Koordinasi Potensi Dukungan dalam
Penerbitan Obda/Sukda di Indonesia (18 September 2024)
Undangan Kegiatan Workshop
sebagai Tindaklanjut surat ADB dalam mendukung penerbitan Obda/Sukda Sumbar (27 September 2024)
Harmonisasi RPMK Obda/Sukda dengan Kumham (12 September 2024)
Persetujuan Presiden atas RPMK Obda/Sukda (12 September 2024)
MANFAAT EKONOMI
Dengan nilai emisi rencana
Sukuk Daerah Sumatera Barat berkisar Rp985 miliar, maka dalam hal dukungan biaya penerbitan, Sumbar akan menerima manfaat sekitar Rp10,8 miliar (asumsi biaya penerbitan sebesar 1,1% yang bersumber dari kajian UNDP).
Dalam hal dukungan persiapan perencanaan (FS, DED, & AMDAL), Sumbar akan menerima dukungan dengan nilai Rp11,4 miliar.
TOTAL: Rp22,2 miliar
MANFAAT EFEKTIVITAS
Mempersiapkan SDM
Membantu pemda dalam mengisi gap kapasitas SDM dalam pengelolaan utang daerah melalui pelatihan Debt Management Unit (DMU).
Menginspirasi Pemda lain
Sebagai calon inisiator penerbitan pembiayaan utang daerah berbentuk Obligasi Daerah/Sukuk Daerah, keberhasilan Sumbar akan menjadi benchmark bagi pemda lain untuk direplikasi
MANFAAT LAINNYA
Meningkatkan
Kepercayaan Investor
Dengan menurunkan biaya listing, pemerintah daerah dapat menarik lebih banyak investor. Hal ini meningkatkan reputasi keuangan daerah dan memperkuat hubungan dengan pasar modal, membuka peluang pembiayaan lain di masa depan
Meningkatkan Literasi
Keuangan di Pemerintah
Daerah
Tersedianya kurikulum DMU dapat mewujudkan internal pemda yang lebih memahami cara mengelola utang dan aset, sehingga dapat memperbaiki pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan
Mendorong Partisipasi
Swasta dan Masyarakat
Proyek ini dapat membuka peluang bagi keterlibatan pihak swasta & masyarakat lokal dalam pembiayaan infrastruktur melalui skema kemitraan, yang memberikan rasa kepemilikan atas pembangunan di daerahnya.
Mengurangi
Ketergantungan pada APBD
Dengan pembiayaan alternatif dari penerbitan obligasi dan sukuk, pemda tidak sepenuhnya bergantung pada APBD, sehingga anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang mendesak.
Memperkuat Pengelolaan
Risiko Keuangan Daerah
Dengan kurikulum DMU, daerah dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait utang dan proyek-proyek besar. Ini akan membantu menjaga stabilitas keuangan daerah dalam jangka panjang dan memastikan utang digunakan untuk proyek yang tepat guna.
Mempercepat
Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Proyek ini akan meningkatkan pembangunan infrastruktur, yang berujung pada peningkatan akses ekonomi dan layanan publik Dengan infrastruktur yang memadai, aktivitas ekonomi lokal meningkat, dan peluang kerja pun bertambah
Meningkatkan
Transparansi dan
Akuntabilitas
Penerbitan obligasi atau sukuk daerah mensyaratkan tingkat transparansi yang tinggi, baik dalam proses pengelolaan maupun pelaporan. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola dana publik
Sebagai bagian dari akselerasi penyiapan & koordinasi, sebagian progress jangka menengah juga telah terwujud. Hal ini merupakan indikasi yang baik bahwa potensi Obligasi/Sukuk Daerah ini besar & dinantikan oleh berbagai pihak
1) Penunjukan
Gunernur sumbar terkait Personel dan Tupoksi untuk Pelatihan
DMU
1 Okt 2024
Surat
penyampaian nama calon
peserta DMU Training
2) Pelatihan Debt Management Unit (DMU Training)
1 & 4 Okt 2024 Persiapan
Pelatihan DMU (Pemilihan Narasumber)
Rapat
Pembahasan
Peserta DMU Training
3) Perjanjian Kerjasama dengan IFC
15 Okt 2024
Penandatanganan Engagement Letter Kemenko
Perekonomian & IFC
Siaran Pers
Penandatanganan Engagement Letter Kemenko
Perekonomian & IFC
1) Tersusunnya
Kurikulum
Pelatihan Debt
Management Unit Sumbar
Minggu ke 1-2 Jan 2025
Penyusunan
modul kurikulum
pelatihan Debt
Management Unit
bersama ADB
Minggu ke 3 Jan 2025
Rapat Tindak
Lanjut
Penyusunan kurikulum
pelatihan Debt
Management Unit
Minggu ke 4 Jan 2025
Penyusunan
Konsep Strategi
Minggu ke 1 Feb 2025
Rapat Dengar
Pendapat (FGD)
hasil penyusunan kurikulum DMU
MoU Kemenko
Perekonomian & IFC untuk mendukung Regional Financing
Minggu ke 1 Jan 2025
Penandatanganan
MoU oleh Deputi
Bidang Koordinasi
Ekonomi Makro & Keuangan
Minggu ke 2 Jan 2025
Penandatanganan
MoU oleh IFC
3) Terbitnya Penunjukan
Gubernur Sumbar
terkait personel & tupoksi Debt Management Unit
Minggu ke 3 Jan 2025
Rapat Koordinasi bersama
Gubernur Sumbar
Minggu ke 4 Jan 2025
Penetapan SK
Gubernur Sumbar tentang DMU (memuat pengaturan personel dan tupoksi)
Peraturan
Menteri
Keuangan
landasan Debt Management Unit Obligasi/ Sukuk Daerah
Minggu ke 1 Feb 2025
Dialog strategis
bersama DJPK dan
DJPPR Kemenkeu
untuk percepatan
penetapan
Rancangan
Peraturan Menteri
Keuangan
Minggu ke 2 Feb 2025
Terwujudnya
Peraturan Menteri
Keuangan tentang
Tata Cara
Penerbitan
Obligasi/Sukuk
Daerah dan
Pembelian
Kembali Obligasi/ Sukuk Daerah
Ketentuan BEI terkait
Perpanjangan Diskon/ Pembebasan
Biaya Listing
Minggu ke 3 Feb 2025
Dialog strategis
bersama Bursa
Efek Indonesia
untuk percepatan
perpanjangan diskon/ pembebasan
biaya listing
Minggu ke 4 Feb 2025
Terwujudnya
Peraturan Bursa
Efek Indonesia tentang
Perpanjangan Diskon/ Pembebasan
Biaya Listing
6) Terlaksananya
Capacity Building
Debt Management Unit
Sumbar dengan Pembiayaan Donor
Minggu ke 1-3 Apr 2024
Penyiapan acara
Capacity Building
Debt Management Unit Sumbar
Minggu ke 3 Apr 2025
Pelaksanaan acara
Capacity Building
Debt Management
Unit Sumbar
Minggu ke 3 Apr 2025
Debt Management
Unit sebagai bahan
analisis untuk
penyusunan
masukan Strategi
Penerbitan dan Penguatan Personel
Pengelolaan
Obligasi/Sukuk Daerah
Kepemimpinan strategis diperlukan untuk merumuskan langkah yang fokus pada perubahan jangka panjang tata kelola keuangan daerah Pemimpin proyek harus mengantisipasi perubahan regulasi dan pasar, serta berinovasi menggunakan instrumen seperti obligasi atau sukuk untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang merata.
Penerapan Kepemimpinan strategis dalam implementasi proyek ini berkontribusi pada 3 hal berikut.
Pemberdayaan SDM
Pembentukan Tim Efektif Strategi Pembiayaan Kreatif Daerah untuk Mendorong Pemerataan Infrastruktur di Sumatera Barat. Adanya pembagian masing-masing Subtim menjadi Subtim DMU dan Subtim Koordinasi donor dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian implementasi proyek perubahan jangka pendek Subtim DMU bertugas untuk koordinasi kurikulum dan penjadwalan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM Pemda dalam pengelolaan utang daerah. Sedangkan Subtim Koordinasi Donor bertugas untuk pemetaan potensi kerjasama yang optimal guna meningkatkan akses pemda terhadap pembiayaan utang daerah.
Antisipatif terhadap
Perubahan
Dinamika perubahan kebijakan, regulasi, dan bahkan kondisi pasar keuangan selalu tak terhindarkan. Kemampuan untuk memprediksi dan merespons perubahan ini menjadi penting dalam rangka memastikan implementasi proyek tetap pada jalurnya ditengah tantangan yang ada
Pemberdayaan
Stakeholders
Kemampuan untuk memberdayakan berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, investor, dan masyarakat umum. Hal ini tidak terlepas bahwa semua pihak harus memahami manfaat dari penerbitan obligasi dan terlibat secara aktif dalam prosesnya Dengan memberdayakan tim kerja dan pemangku kepentingan, proyek ini dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuannya dengan lebih baik
Peta Pergeseran Stakeholders
Telah dilakukan komunikasi proyek perubahan secara efektif kepada stakeholders menggunakan strategi marketing yang telah direncanakan Hal ini bertujuan untuk menginformasikan bahwa peran para pihak sangat penting dalam implementasi proyek ini. Strategi marketing yang terdiri dari strategi komunikasi dan strategi pemasaran menghasilkan beberapa stakeholder yang meningkatkan komitmen dukungannya untuk mewujudkan proyek ini, utamanya dari latents (regulator) serta defenders (development partners)
PEMERINTAHPROVINSI SUMATERABARAT
DEPUTIBIDANGKOORDINASI EKONOMIMAKRO&KEUANGAN KEMENKOPEREKONOMIAN
BIROHUKUM&ORGANISASI KEMENKOPEREKONOMIAN
Proyek Perubahan telah memperoleh dukungan para stakeholder, sehingga capaian dalam jang pendek dapat terwujud dan bisa menjadi pengu beberapa capaian dalam jangka menengah & pa
“Penerbitan obligasi/sukuk daerah merupakan suatu langkah strategis dalam memberikan sumber dana yang diperlukan untuk infrastruktur daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat” FerryIrawan
DeputiBidangKoordinasiEkonomiMakro&Keuangan
“Proyek perubahan ini memberikan manfaat baik yang berdampak kepada Pemda Sumatera Barat yang sedang berproses menerbitkan Sukuk Daerah dalam rangka memperkuat infrastruktur layanan publik di Sumatera Barat”
MahyeldiAnsharullah
GubernurSumateraBarat
“Dorongan yang dilakukan (Kemenko Perekonomian telah memberikan dampak positif yang signifikan. Pemda menjadi proaktif memperoleh informasi Obligasi/Sukuk/Pinjaman Daerah yang membuka pembangunan infrastruktur lebih cepat, efisien & berkelanjutan
GriyaRufianne
UrbanSpecialist,WorldBank
“This (CMEA & IFC) partnership is highly strategic, and also align with Indonesia government policies to enhance regional financial capacity”
VictoriaDelmon
ManagerUpstream&Advisory,IFCAsiaPacific
”Ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya dalam pembiayaan utang daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU HKPD”
ElenSetiadi
Pj GubernurSumateraSelatan
Kolaborasi Antar-Instansi
Kolaborasi antar-tim dan antar-instansi merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan organisasi pembelajar yang dinamis Dalam proyek ini, yang melibatkan pemerintah daerah, regulator, dan pihak swasta (investor, konsultan keuangan), kolaborasi yang kuat di antara semua pemangku kepentingan akan memastikan terjadinya transfer pengetahuan dan pembelajaran kolektif.
Keuangan
Inovasi dalam penerbitan obligasi/sukuk daerah diperlukan untuk menyesuaikan model pembiayaan dengan karakteristik daerah dan pasar modal. Dengan pemberdayaan organisasi pembelajar, Team Leader dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM di pemda dan instansi terkait untuk memahami lebih dalam tentang inovasi keuangan. Pengembangan kemampuan ini memungkinkan tim untuk mencari peluang baru, seperti membentuk kemitraan strategis dengan lembaga keuangan syariah
Dalam konteks penerbitan obligasi atau sukuk daerah, perubahan kebijakan fiskal, ekonomi makro, hingga dinamika pasar keuangan memerlukan adaptasi yang cepat dan efektif. organisasi pembelajar akan mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan dengan cara mengintegrasikan pembelajaran berkelanjutan di setiap tingkat.
Kegagalan
Chris Argyris, dalam konsep "double-loop learning", menyatakan bahwa "organisasi pembelajar tidak hanya belajar dari kesuksesan, tetapi juga dari kegagalan, dengan menggali lebih dalam akar permasalahan untuk mencegah kesalahan yang sama terulang " Dalam proyek perubahan, tim mungkin akan menghadapi hambatan seperti kendala regulasi atau minat investor yang rendah. Melalui pemberdayaan sebagai organisasi pembelajar, tim proyek dapat menggunakan kegagalan sebagai peluang untuk memperbaiki strategi.
1) Pengembangan Kompetensi
Mengelola Perubahan
Bagi Project Leader
Juni-Okt 2024
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVI di LAN
27 Agustus 2024
Conference “Catalyzing Green & Sustainable Finance Through Capital Market & Other Innovation Solutions” bersama ADB di Bangkok
23-26 Oktober 2024
Rencana Pelatihan ”Financing Adaptation & Resilience in Cities”
2) Pengikutsertaan
Tim Efektif pada Seminar/Workshop yang Relevan
9 Oktober 2024
Pelatihan Google AI Bootcamp di Google Cloud Jakarta
9-10 Oktober 2024
Pelatihan Penulisan Policy Brief oleh Bagian SDM Kemenko Perekonomian
Dalam melaksanakan proyek perubahan ini, terdapat sejumlah pelatihan yang menjadi fokus perhatian bagi
Project Leader untuk mendukung implementasinya.
Project Leader memperdalam pemahaman dengan mempelajari secara mendalam modul-modul utama yang menjadi landasan proyek ini. Ada tiga materi pelatihan yang dipilih karena relevansinya dan kemampuannya untuk mendukung kesuksesan proyek perubahan ini.
Implementasi Mata Pelatihan Instrumen Keuangan dilakukan melalui pembelajaran mandiri pada regulasi-regulasi terkait penerbitan Obda/Sukda.
Analisis dan simulasi-simulasi teknis terhadap regulasi yang ada berpeluang guna melihat lebih dalam reliabilitas penerbitan Obda/Sukda. Regulasi utama yang menjadi pembelajaran yakni
UU No. 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan
Pemerintah Antara
Pemerintah Pusat dan
Daerah
PP No. 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal
Nasional
POJK 10 Tahun 2024 tentang
Penerbitan dan Pelaporan Obda/Sukda
Dalam mewujudkan implementasi proyek melalui pondasi organisasi yang agile dan matang, serta kebutuhan untuk penyusunan tim efektif dan pemetaan stakeholder, dilakukan beberapa pembelajaran mandiri pada beberapa jurnal diantaranya: Penerapan Diagnosing Organisasi Melalui
Intervensi Technostruktural:
Studi Literatur
Analisis Pengembangan Organisasi Melalui Proeses Diagnosa dengan Model Weisbord
Guna memastikan seluruh stakeholder dapat beradaptasi dan berkolaborasi antara satu dengan yang lain, serta untuk memperoleh komitmen pada seluruh stakeholder, perlu dilakukan penelahaan beberapa keilmuan terkait Manajemen Perubahan Dalam konteks proyek perubahan, hal ini dapat menjadi referensi strategi marketing dan strategi komunikasi. Beberapa buku/modul yang dipelajari: Pengembangan Organisasi 1 (Teori dan Aplikatif pada Organisasi Bisnis) oleh Dr. Ahmad Azmy Perubahan dan Pengembangan Organisasi oleh Arya Darmawan dkk Manajemen Perubahan oleh Klaasvakumok J. Kamuri Manajemen Perubahan oleh Agus Wibowo
Proyek perubahan dimaksudkan tidak semata untuk persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, sekaligus kepada upaya mengakselerasi penyediaan infrastruktur daerah melalui penerbitan Obligasi/ Sukuk Daerah, sebagaimana amanat UU HKPD dan PP HKFN. Proyek berfokus pada pengembangan instrumen pembiayaan untuk mendukung pembangunan yang merata Dalam konteks kondisi ekonomi dan dinamika permasalahan di daerah, akses terhadap pembiayaan alternatif menjadi semakin krusial Proyek ini berusaha menjawab tantangan tersebut dengan memperkenalkan pendekatan pembiayaan yang inovatif dan terjangkau bagi pemerintah daerah
Dalam tahap jangka pendek, dua capaian utama proyek ini, yaitu penurunan biaya listing dan tersedianya kurikulum DMU, akan menjadi landasan penting sebagai pengungkit ekosistem pembiayaan utang daerah yang lebih baik. Penurunan biaya listing akan membuat penerbitan obligasi atau sukuk daerah lebih ekonomis dan menarik bagi pemerintah daerah. Dengan biaya yang lebih rendah, pemerintah daerah akan lebih mudah mengakses instrumen Obda/Sukda untuk mendukung proyek infrastruktur, tanpa harus terbebani oleh biaya tinggi Ini memungkinkan proyek-proyek vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dapat segera terwujud dengan dukungan dana yang memadai Di sisi lain, tersedianya kurikulum DMU akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola utang dan pembiayaan. Kurikulum ini akan memberikan pelatihan dan pengetahuan yang diperlukan bagi pejabat daerah untuk memahami, merencanakan, dan mengelola utang secara lebih baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, daerah akan memiliki kapabilitas yang lebih besar untuk menjaga stabilitas keuangan, memanfaatkan utang dengan tepat, serta mencegah risiko keuangan.
Manfaat dari proyek ini tidak hanya sebatas jangka pendek Penurunan biaya listing akan membuka peluang pembiayaan yang lebih besar bagi daerah, sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur yang akan meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kurikulum DMU akan memperkuat tata kelola keuangan daerah, yang pada gilirannya meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah di mata investor dan memfasilitasi kerja sama dengan pihak swasta. Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya pemerintah daerah yang lebih mandiri secara finansial, mampu mengelola utang dengan lebih efisien, serta memiliki infrastruktur yang memadai guna mendukung ekonomi daerah dan penyediaan layanan publik. Selain itu, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan kepercayaan publik dan investor serta mendorong partisipasi lebih banyak pihak dalam pembangunan daerah Pembangunan ini berimplikasi pada penguatan konektivitas antarwilayah, pengurangan ketimpangan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Saran
Perluasan Sosialisasi untuk
Stakeholder
Penerbitan obligasi atau sukuk daerah merupakan konsep yang relatif baru bagi beberapa pemerintah daerah, sehingga perlu dilakukan Upaya massif dalam sosialisasi dan edukasi bagi stakeholder Hal ini tidak terbatas pada pelatihan teknis, namun termasuk diskusi dengan investor potensial, serta pemangku kebijakan. Selain itu, keterbukaan regulator pada informasi yang ada yang menghambat penerbitan, dalam membantu mewujudukan penerbitan instrumen pembiayaan kreatif daerah.
Keterlibatan Swasta dan Masyarakat dalam Pembiayaan
Selain fokus pada pemerintah daerah, proyek ini juga bisa melibatkan sektor swasta atau investor individu melalui penerbitan retail. Disamping mempercepat penyerapan dana, hal ini dapat mendorong partisipasi aktif berbagai pihak dalam pembangunan infrastruktur Melalui penerbitan Obda/Sukda retail, masyarakat lokal bisa merasa terlibat langsung dalam pembangunan di daerahnya
Penguatan Kerangka Regulasi dan Kebijakan
Kita harus memastikan bersama bahwa regulasi terkait penerbitan obligasi dan sukuk daerah telah kuat dan jelas, dan apabila terlalu rigid perlu dilakukan pelonggaran dalam rangka peningkatan peluang penerbitan bagi daerah. Pemerintah pusat dan daerah perlu terus bersinergi untuk menyusun regulasi yang seimbang dan tetap memperhatikan stabilitas keuangan daerah.
Fokus pada Dampak Sosial dan Lingkungan
Dalam jangka panjang, penerbitan Obda/Sukda diarahkan untuk dapat mempertimbangkan aspek keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam infrastruktur yang dibangun. Obligasi hijau (green bonds) dapat menjadi alternatif instrumen yang lebih menarik bagi beberapa investor.
MENDORONGPERWUJUDANPENERBITAN MENDORONGPERWUJUDANPENERBITAN OBLIGASI/SUKUKDAERAHYANG OBLIGASI/SUKUKDAERAHYANG
MENDUKUNGPEMERATAANINFRASTRUKTUR MENDUKUNGPEMERATAANINFRASTRUKTUR
DDISUMATERABARAT ISUMATERABARAT
KEMENTERIANKOORDINATOR
BIDANGPEREKONOMIAN
JalanLapanganBantengTimurNo.2-4 JakartaPusat,10710