Edisi 013 Tahun II | 1 s/d 15 Maret 2018
HUKUM 5
Pemerintah Jatim Ajak Nelayan Jaga Ekosistem Laut Surabaya, Petisi Pemprov Jatim lewat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sukardi mengajak seluruh nelayan untuk menjaga ekosistem laut. Alasannya, saat ini pemanfaatan sumber daya ikan di perairan Jatim sudah mengarah ke tahapan “over fishing”, jika dibiarkan maka dapat mengancam kelestarian sumber daya ikan di masa depan. “Berpikirlah dengan hati yang jernih, Mari kita jaga potensi sumberdaya laut ini demi anak cucu kita. Jika kita eksplorasi habis-habisan sumberdaya itu, mungkin anak cucu kita kelak tidak akan bisa menikmati hasil laut yang bisa kita nikmati sekarang” kata Sukardi saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan di Jatim terkait Kebijakan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang di Wilayah Pengelolaan Perikanan bertempat di Hotel Swiss Belinn Juanda, Kamis (22/2). Sukardi mengatakan, salah satu cara untuk menjaga ekosistem laut adalah dengan tidak menggunakan alat tangkap ikan yang berpotensi merusak ekosistem laut, contohnya cantrang. Selain itu, nelayan
juga diharapkan untuk menangkap ikan pada jalur penangkapan ikan yang direkomendasikan pemerintah. Cara tersebut, lanjut Sukardi, selaras dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Permen No. 71/PermenKP/2016. Permen tersebut menyebutkan bahwa alat-alat penagkapan ikan seperti pukat hela (trawls), pukat Tarik (seine nets), cantrang dan lampara merupakan alat tangkap yang dilarang beroperasi karena dianggap tidak ramah lingkungan. Diakui Sukardi, kebijakan Permen ini telah menimbulkan pro-kontra antara pemerintah sebagai regulator kebijakan dengan masyarakat nelayan sebagai pengguna alat tangkap ikan. “Namun seharusnya tidak perlu ada kontra, karena metode penangkapan ikan dengan alatalat itu bisa merusak ekosistem laut” katanya. Sukardi menambahkan, pemerintah telah menyiapkan bantuan pengganti alat tangkap yang dilarang tersebut. Diantaranya gile nets, traimel nets, pancing rawai dasar, pancing tonda, pancing ulur, dan rawai tuna. Dengan demikian, nelayan diarahkan
memilih salah satu alat tersebut sesuai dengan kebutuhan. Produksi Perikanan Tangkap Capai 407.832,90 ton/tahun Masih menurut Sukardi, pentingnya menjaga ekosistem laut karena Jatim adalah provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan sektor perikanan tangkap di Indonesia. Yakni mencapai 407.832,90 ton/tahun serta kontribusi sekitar 25% dari total produksi perikanan di Indonesia. “Produksi diatas belum termasuk produksi ikan budidaya dan perairan umum” katanya. Ekosistem laut juga perlu dijaga, imbuh Sukardi, karena mulai terjadi pergeseran paradigma
pada industrialisasi perikanan dan kelautan saat ini, yakni dari paradigma produksi menjadi paradigma jasa. Contohnya, industri wisata bahari, dan kawasan konservasi, transportasi laut. “Di masa depan, pergeseran paradigma ini akan semakin besar peranannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kita harus jaga ekosistem laut ini” tegasnya. Rakor Ciptakan SInergitas Dalam laporannya, Ketua panitia Rakor yang juga Kepala Biro SDA Setdaprov Jatim, Abduh M. Mattalitti, MM, CES mengatakan, rakor ini bertujuan untuk menciptakan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha
perikanan serta stakeholder terkait pengelolaan sumber daya perikanan. “Rakor ini dalam rangka mewujdukan peningkatan kesejahteraan serta pemahaman masyarakat, khususnya nelayan, dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah, yakni Permen No.71/PERMENKP/2016” Rakor ini dihadiri oleh 119 orang peserta yang terdiri Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Asisten Ekbang Sekdaprov Jatim, Ketua Komisi B DPRD Jatim, Kepala Bappeda kabupaten/kota wilayah pesisir di Jatim, Kepala Baperwil Jatim, dan perwakilan nelayan dari seluruh jatim.
ulai adalah distribusi alat pengganti cantrang. Kebijakan tersebut merupakan solusi terhadap ditangguhkannya larangan penggunaan cantrang oleh pemerintah pusat. “Sambil kami menyosialisasikan penggunaan alat tangkap pengganti cantrang”. Ucap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan jatim Heru Tjahjono beberapa hari yang lalu. Dia menjelaskan, untuk kebijakan pembatasan cantrang, DKP jatim tidak melarang pemakaian cantrang. Namun, para nelayan tak lagi diperbolehkan menambah jumlah alat tersebut. Kebijakan itu diberlakukan hingga ada intruk-
si lanjutan dari pemerintah pusat. Untuk pemantauan, pemprov sudah berkoordinasi dengan seluruh kabupaten / kota. Selain itu, pemprov dan pemerintah pusat menyiapkan penambahan alat baru pengganti cantrang bagi seluruh nelayan di Jatim. Hingga saat ini, pemprov serta kementeriaan kelautan dan perikanan ( KKP ) sudah mendistribusikan 956 unit alat penangkap ikan ( API ) pengganti cantrang untuk para nelayan di lima kabupaten/kota. Yakni Gresik, Lamongan, Tuban, Pamekasan serta Probolinggo. Alat berupa gilinet, jaring milenium serta bubu.(guh)
DKP Jatim : Tak boleh tambah cantrang baru Meski regulasi tentang larangan penggunaan cantrang di jatim belum diberlakukan,pemprov jatim mulai menerapkan sejumlah kebijakan anyar terkait pembatasan alat tangkap ikan jenis itu. Salah satu yang mulai diterapkan adalah pembatasan penggunaan cantrang. Selain itu, yang saat ini dim-
Gedung Siola Berkeliaran Maling, Tas Berisi Laptop, HP dan Dompet Amblas Surabaya, Petisi Gedung Siola jadi sasaran empuk para maling untuk melakukan aksinya. Kejadian pada akhir Pebruari lalu, berawal ketika korban bernama Muhajir, melaksakan sholat Magrib berjamaah. Rupanya, saat itu Muhajir sudah mulai diincar penjahat. Pelaku yang cukup profesional itu, berhasil menyikat tas rangsel milik Muhajir, saat korban sedang menjalankan solat Magrib. Usai solat, Muhajir kelabakan, karena tas miliknya sudah raib. Kejadian itu pun langsung dilaporkan ke beberapa petugas Satpol PP Kota Surabaya yang saat itu banyak berjaga di Siola. Dilihat dari rekaman CCTV yang ada, tersangka memiliki ciri-ciri lelaki paruh baya, umur sekitar 40 tahun, membawa tas ransel milik korban. Isi di dalam tas ransel berupa 1 buah laptop, handphone dan dompet beserta isinya. Dalam CCTV tampak pelaku turun ke lantai 1 dan naik lagi tidak membawa tas. Diduga tersangka melakukan aksinya tidak sendiri dan sudah mengatur strateginya dengan temannya. Terlihat dari rekaman CCTV terlihat tersangka masih belum keluar dari gedung Siola dan akhirnya seluruh Linmas, Satpol PP dan dari kepolisian langsung menyisir seluruh gedung, setiap pintu dijaga ketat dan diawasi. Meskipun seluruh petugas yang turut mengejar tersangka, pelaku masih bisa melarikan diri dari kejaran petugas. Walau kasusnya sudah dilaporkan ke polisi, ternyata hingga kini, barang berharga milik korban, juga tak berhasil ditemukan.(jir)
Foto CCTV yang menunjukkan pelaku membawa tasmilik korban.
Divonis 2 Tahun Penjara, Ajukan PK ke Mahkamah Agung Surabaya, Petisi Kasus penggelapan dan penipuan yang menjerat Hairandha Suryadinata, nampaknya kembali mencuat dan semakain memanas. Pasalnya, Hairandha Suryadinata tidak puas dengan putusan dari Mahkamah Agung (MA), sesuai surat Nomor: 619K/PID/2016 tertanggal 27 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi. Jumat (9/3/2018), melalui Djoko Sumarsono & Partner selaku kuasa hukum Hairandha, ia mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkaranya tersebut. Dijelaskan Djoko, bahwa putusan majelis hakim pada saat itu terdapat kekhilafan dalam menerapkan hukum terhadap kliennya, dimana Hairandha Suryadinata merupakan kuasa hukum dari pelapor. “Dan Hairandha Suryadinata menerima uang dari Mulyanto (korban sekaligus pelapor) ini merupakan honorium yang telah disepakati oleh keempat orang yang masing-masing sebesar Rp 50 juta,” kata dia. Hairandha menepis bahwa dirinya yang telah menerima uang dari Mulyanto tersebut
bukan merupakan upaya untuk membujuk (menipu) saksi dkk. Tidak bertujuan untuk menguntungkan diri (pemohon) dan tidak memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat atau dengan perkataan bohong (janji palsu). Sedangkan yang dimaksud Djoko terkait kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum adalah hak dari pada pemberi kuasa, antara lain dengan mendapatkan pelayanan hukum dari pemohon (Hainrandha) baik untuk tugas litigasi maupun non litigasi. Sedangkan kewajiban saksi (Mulyanto) adalah memberikan honorium kepada pemohon yang keseluruhan sebesar Rp 200 juta untuk 4 (empat) orang. Inti dari permohonan PK Hairandha ini untuk menangguhkan pelaksanaan putusan (eksekusi) atas putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) dengan perkara Reg. Nomor: 619K/PID/2016 hingga permohonan PK kembali diputus oleh MA dengan harapan dibatalkannya semua putusan dari tingkat Pengadilan Negeri hingga tingkat MA (Mahkamah Agung).
Terdakwa Hairandha saat dijemput kaksa oleh JPU.(ist)
Seperti diketahui, Hairandha terjerat kasus penggelapan dan penipuan terhadap korbannya bernama Mulyanto, pada tahun 2013 silam. Hairandha dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya selama 1 tahun 6 bulan. Sedangkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya diketuai oleh Manungku menjatuhkan hukuman selama 6 bulan penjara. Tidak sampai disitu, perkaranya tetap bergulir ke
tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Hairandha harus menelan kepahitan, karena majelis hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara. Dan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jatim. Mulyanto selaku korban menyebutkan 4 orang yang disebutkan dalam permohonan PK tersebut selain dirinya, dia juga menyebutkan sejumlah nama diantaranya Juliati (istri Mulyanto), Alvianto merupakan anak
Mulyanto dan terakhir tidak diketahui nama (tidak jelas). Kepada awak media, Mulyanto mengaku bahwa Hairandha juga merangkap jabatan selain menjadi Notaris, yakni sebagai Advokat. “Gimana mau dibilang honorium, wong (orang, red) dia itu Advokat juga sekaligus Notaris, kan gak masuk akal. Berarti profesinya bisa dibilang illegal profesi karena sudah berani melanggar undang-undang Notaris,” akui Mulyanto.(irul)
Korwil Jatim Satukan Hati dan Kepalkan Tangan Bersama Dalam Menghadapi Prahara Surabaya, Petisi Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) Jawa Timur telah melakukan konsolidasi internal, terkait persoalan organisasi yang dianggap “illegal”, Rabu (7/3/2018). Sekitar 100 orang lebih anggota PERADIN seluruh Jawa Timur hadir dalam rapat konsolidasi dengan topik “Prahara Peradin Jatim” yang diselengarakan di Kantor Wilayah
PERADIN Jatim di Jl. Raya Dukuh Kupang No: 157-B, Kota Surabaya. Dalam konsolidasi ini karena dalam advokat mengalami masalah nama organisasi. Di satu sisi mengatasnamakan Organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat (PERADIN). Sedangkan yang satunya lagi Organisasi Persatuan Advokat Indonesia (Peradin).
Menurut Advokat Ropaun Rambe sebagai Ketua Umum DPP PERADIN dalam rapatnya mengatakan, sebenarnya kitakita ini tidak mempersoalkan sengketa nama organisasi. Karena kita sudah mendapat Kemenangan Mutlak Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. “Namun demikian sepertinya diusik terus, jadi kita memposisikan seperti harimau yang dibangunkan dari tidur. Untuk itu perlu merap-
Konsolidasi interna Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) Jawa Timur
atkan barisan dalam memperkuat satu perkumpulan keorganisasian yang memiliki “Organisasi Legal”,” ini ucap Ropaun dalam konsolidasi internalnya. Lanjutnya, prahara ini jangan dijadikan sebagai momok atau ketakutan , povokasi dari organisasi yang Ilegal. Tapi jadikanlah prahara sebagai tantangan agar lebih matang dan dewasa dengan intelektual. “Yang jelas organisasi PER-
ADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia) ini adalah legal dan dilindungi hukum serta telah didaftarkan pada internasional,” tambahnya. Ketum DPP Peradin Advokat Ropaun Rambe Kemudian menegaskan segera meminta ke Pengadilan Tinggi agar anggota PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia) mencabut dan membatalkan Berita Acara Sumpah Advokat yang hengkang pada organisasi lain. (irul)