Kamis, 22 September 2011
Jambi Independent
SAMBUNGAN
Tunjangan Perumahan Belum Dipelajari JAMBI- Rencana kenaikan tunjangan perumahan yang diusulkan DPRD Provinsi Jambi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) 2012 hingga kini belum dipelajari. Hal ini diakui oleh Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi, M Rawi kemarin (21/9). “Itu belum
nadvertorial
Fasha: SBY Datang, Jambi Patut Bangga
JAMBI- Kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Jambi sejak kemarin, patut diapresiasi positif oleh masyarakat Jambi. Tokoh pemuda Kota Jambi H SY Fasha, menilai kedatangan SBY membuat masyarakat Jambi berbangga diri. Pasalnya, presiden tak sebentar di Jambi. “Tiga hari di Jambi, tentu saja ini penghargaan sangat besar bagi masyarakat Jambi,” ungkap Fasha, yang juga Ketua AMPG Provinsi Jambi, kemarin (21/9). Atas dasar itu, sudah sewajarnya masyarakat Jambi mendukung semua kegiatan SBY di Jambi agar terlaksana dengan lancar. Jika tak banyak rintangan dan halangan, dan Jambi bisa mempertahankan citra sebagai daerah aman, bisa jadi SBY kembali
mengunjungi Jambi di lain waktu. “Ini amanah bagi kita, harus dijaga. Pak SBY jarang-jarang singgah sampai tiga hari di satu daerah,” tuturnya. Sebagai warga kota, Fasha menghimbau semua pihak menjaga stabilitas kondisi. Khusus bagi anggota AMPG di manapun berada, dia meminta agar semua bergerak menciptakan kondisi aman di lingkungan sekitar. “Kalau macet pas rombongan presiden lewat, itu biasa, kan sudah protap. Kita sebagai warga mestinya bisa paham. Lagian kan tidak lama,” ungkap Fasha, bijak.(edz)
tahu lagi, masih perlu dibahas lebih lanjut,” katanya. Menurut Rawi, kenaikan tunjangan perumahan tersebut perlu dibicarakan lebih lanjut antara Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi. Kedua banggar akan bertemu terlebih dahulu untuk melakukan pembahasan ini. “Ya kita akan bahas dulu dengan mereka,” katanya. Apakah sudah masuk dalam usulan? Ditanya demikian, dirinya enggan memastikan. Rawi lebih memilih bungkam ketika ditanya kejelasan masalah ini. Dia mengakui, adanya rencana usulan tersebut dikarenakan selama lima tahun
terakhir tunjangan perumahan anggota DPRD Provinsi Jambi belum ada kenaikan. Hingga saat ini, jumlahnya perbulan yakni masih Rp 5 juta. Tetapi Rawi membantah adanya tanggapan sejumlah pengamat yang menyatakan kenaikan tunjangan DPRD tersebut dijadikan tawar menawar antara eksekutif dan legislatif. Pasalnya, eksekutif meminta usulan jembatan gantung yang menelan dana yang fantastis hingga Rp 60 miliar, karena itulah DPRD meminta kenaikan tunjangan ini. “Persoalan jembatan gantung dengan tunjangan perumahan itu berbeda, tidak
bisa disamakan,” tegasnya. Hanya saja, untuk usulan jembatan gantung sudah masuk dalam usulan tahap perdana di tahun 2012. Dana diusulkan yakni sebesar Rp 60 juta, usulan itu tinggal pembahasan banggar eksekutif dan legislatif Provinsi Jambi. Sedangkan untuk kenaikan tunjangan perumahan DPRD Provinsi Jambi, menurut dia masih perlu dipelajari lagi. Kenaikan itu harus mendapat persetujuan dari gubernur Jambi melalui Pergub. “Kita lihat nantilah, kita akan sesuaikan dengan aturan,” tambahnya. (pia)
Pemerintah Pungut Retribusi -------------------- dari hal 21 “Parkir di pinggir jalan tetap kita pungut, Rp 1.000 untuk kendaraan roda dua, dan Rp 2.000 untuk kendaraan roda empat,” kata Mulyadi. Penarikan retribusi parkir tersebut dilakukan sepanjang tidak ada rambu larangan parkir di kawasan tersebut. Mulyadi mengatakan, hal tersebut tertuang dalam sebuah Peraturan Daerah Kota Jambi mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. “Kita juga ada payung hukumnya, selain perda tersebut, juga berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009,” katanya. Disinggung mengenai kemacetan yang disebabkan oleh parkir di pinggir jalan tersebut, Mulyadi mengatakan, sepanjang tidak ada rambu larangan parkir, maka boleh parkir. “Macet? Seka-
rang begini, kawasan parkir kita memang kurang. Kalau kita bebaskan biaya parkir, maka kota rugi, sedangkan kendaraan tetap saja parkir di situ,” katanya. Mulyadi mengatakan, sebagian parkir itu juga menggunakan petugas mereka. “Kalau kendaraan bergerak terus dan banyak yang parkir, maka kita tempatkan petugas di sana,” katanya. Hal ini juga untuk menimbang efisiensi biaya yang dikeluarkan. Karena dikhawatirkan retribusi yang masuk tidak seimbang dengan gaji petugas parkir. “Harus setimpal, kalau pergerakannya lancar, maka kita tempatkan petugas, kalau cuma tiga mobil, besar di biaya petugasnya,” ujar Mulyadi. Ketika disinggung mengenai parkir pinggir jalan di depan
diler Toyota TAC, Mulyadi mengatakan, saat ini sudah dipungut biaya. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu, Komisi C DPRD Kota Jambi mempersoalkan parkir di kawasan tersebut. Diketahui, bahwa kendaraan yang terparkir di sepanjang jalan tersebut merupakan milik karyawan diler itu. “Waktu heboh kemarin itu, kita proses dan kita lakukan pemungutan,” kata Mulyadi. Kantor Parkir memungut Rp 500 ribu per bulannya khusus untuk diler tersebut. “Karena yang parkir di sana karyawannya, maka setiap bulan dari kantor diler itu setor retirbusi parkir langsung ke kantor kita,” katanya. Jika tidak diambil retribusinya, lanjut Mulyadi akan merugikan pemerintah kota. (enn)
Manjakan Buah Hati dengan Spa Baby ------------------------------------------------------------ dari hal 21 Itu pun tergantung bayinya, harus yang belum bisa jalan,” katanya. Perawatan yang akan diterima si bayi selama mengikuti spa baby meliputi massage selama 30 menit, berenang selama 20 menit dan creambath kemiri selama 15 menit. Masing-masing perawatan memiliki khasiat
tersendiri. Diah mengatakan, massage dapat memberikan rasa nyaman bagi bayi saat tidur. “Bayi kan juga merasa pegal, biasanya kalau sudah di-massage cepat tidur dan tidurnya nyenyak. Jadi dapat juga berguna bagi bayi yang sulit tidur,” kata Diah. Sementara itu, berenang
berguna untuk peregangan, juga dapat membantu bagi bayi yang sulit berjalan. Layanan lain creambath kemiri berguna untuk menebalkan dan menghitamkan rambut. “Kami menggunakan kemiri asli,” tambah Diah. Soal harga, d’Rose menyediakan berbagai penawaran khusus, juga paket perawa-
tan. Hari biasa, Senin sampai Jumat dengan harga Rp 175 ribu, bayi Anda sudah dapat menikmati semua perawatan spa, yakni massage, renang, dan creambath. Sedangkan pada weekend, Rp 150 ribu bayi Anda bisa menikmati massage dan berenang. Namun bagi Anda yang
ingin perawatan persatuan, Anda cukup menyediakan bujet untuk memanjakan buah hati dengan Rp 75 ribu untuk massage, Rp 125 ribu untuk berenang bayi dan Rp 30 ribu untuk creambath bayi. Nah, tunggu apa lagi, ayo bawa buah hati Anda untuk merasakan sensasinya. (rey)
Sriwijaya Air Jadi Maskapai Haji ------------------------------------------------------------------------------------------------ dari hal 21 Sebelumnya, kedua maskapai yang mengajukan penawaran penerbangan domestik haji Provinsi Jambi ini adalah Sriwijaya Air dan Batavia Air. “Biayanya juga sudah ditetapkan,” terang H Herman, Kabid Penyelenggaraan Haji Zakat dan Wakaf, kemarin (21/9). Hasil rapat DPRD tersebut menurut Herman, menyepakati bahwa penawaran yang dilaksanakan oleh dua maskapai penerbangan tersebut, Sriwijaya Air dianggap paling efisien untuk pengangkutan CJH Jambi-Batam. Dalam surat keputusan
itu, biaya keberangkatan dan pulang Jambi-Batam dan sebaliknya bagi CJH adalah Rp 1.985.000. Biaya itu masih ditambah biaya angkut barang jamaah haji dari asrama haji ke bandara Rp 58.500, ditambah biaya operasional PPIH Provinsi Jambi Rp 25 ribu. Sehingga total biaya adalah Rp 2.068.500. Herman mengatakan, penetapan maskapai Sriwijaya Air dengan biaya tersebut sesuai dengan tipe pesawat Boeing 737-300/400. Kapasitasnya pesawat ini adalah 148-168 kursi. “Jadi harga tersebut juga menda-
patkan gratis bagasi dan termasuk PPN, IWJR dan airport tax,” katanya. Selain penetapan biaya penerbangan domestik, biaya ini harus dibayarkan paling lambat tanggal 28 September ini. Sedangkan pembayaran dilakukan di kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten/ Kota masing-masing. Selain itu, untuk penimbangan bagasi atau barang CJH ini dilakukan pada tanggal t e r s e b u t j u g a d i A s r a ma Haji Jambi. Untuk diketahui, jamaah haji Embarkasi Batam yang berangkat menggunakan
pesawat adalah CJH yang berasal dari Kota Jambi, Batanghari, Muarojambi dan Tanjung Jabung Timur. Sedangkan CHJ dari Tanjung Jabung Barat juga Embarkasi Batam, namun keberangkatan mereka menggunakan kapal. CJH asal Provinsi Jambi terdiri dari delapan kloter yang diberangkatkan dari dua embarkasi, yaitu Embaraksi Batam dan Embarkasi Padang. Pada tahun ini, CHJ Jambi mendapatkan kesempatan berangkat pertama dengan kloter I melalui Batam pada 1 Oktober dan bertolak ke tanah
suci pada 2 Oktober 2011. Yang berangkat melalui Embarkasi Batam adalah kloter II, kloter III dan kloter 23. Untuk CJH Jambi yang melalui Embarkasi Padang terdiri dari kloter 11, kloter 12, kloter 13 dan kloter 14. “Semuanya sudah siap untuk CHJ maupun pendamping TPIH, TKIH dan paramedis. Hanya saja untuk kuota tambahan III lalu, kita mendapatkan kloter terakhir yang bergabung bersama Riau,” tandasnya. (pia)
Ciptakan Universitas Riset 2025 ---------------------------------------------------------------------------------------- dari hal 21 “Untuk itu, segal a p e r masalahan inilah yang harus kita perbaiki terlebih dahulu,” kata dosen peraih penghargaan Satyalencana Karya Satya 20 Tahun ini. Jika menjadi rektor nanti, dirinya juga akan melakukan penambahan fakultas lagi seperti fakultas kedokteran dan fakultas sains. Kedua fakultas tersebut telah memiliki syarat untuk terbentuk saat ini. Dia juga berencana untuk membuka program S-3 untuk empat fakultas serta pemberian beasiswa kepada siswa
yang tidak mampu. Segala bentuk program yang telah disusunnya saat ini merupakan pengalamannya selama ini di berbagai universitas di Indonesia. Selain itu juga berkat berbagai catatan yang pernah diembannya selama ini. Riwayat karir yang pernah dijabatnya juga tak hanya di Unja. Dia juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi periode 1997-1999 dan pernah menjadi ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi. Di Unja, dia merupakan Ketua Komisi Guru Besar
Unja. Selain itu juga pernah menjabat sebagai ketua Jurusan dan Dekan Fakultas Ekonomi. Dirinya juga telah menjadi dosen di Unja sejak tahun 1984. Di balik kesuksesan karir yang dia raih tersebut, ayah empat anak ini juga memiliki kisah tersendiri. Dia memulai semuanya dari nol. “Saat sekolah, saya ini hanya anak dari seorang p e ns i u na n t e nt a r a , ” k a tanya. Kehidupannya penuh dalam keterbatasan. Sejak kecil, dirinya selalu melihat para pekerja keras yang har-
us bekerja dengan otot. Padahal dengan fisiknya saat itu tentu dirinya tak dapat melakukan hal itu. Dengan pemandangan tersebutlah timbul motivasi yang kuat dalam diri Amri Amir untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya guna mengubah nasib. Untuk membiay a i p e n didikan SMAN-nya, Amri Amir terpaksa berjualan ikan hias. Dari hasil bisnisnya tersebutlah, dirinya akhirnya bisa menamatkan pendidikannya di SMAN 1 Kota Jambi dan melanjutkan pendidikan di Fakultas
Ekonomi Unja. Sedangkan pendidikan S-1 dan S2-nya barulah dibiayai oleh hasil prestasinya, yaitu dari beasiswa. Dengan semangat, dia berkeyakinan untuk mengubah Unja menjadi sebuah perguruan tinggi yang memiliki daya saing yang tinggi. Dia optimis mendapatkan dukungan suara terbesar dan akan terpilih menjadi rektor. Sebab melihat dari pemilihan beberapa waktu lalu, dirinyalah yang mendapatkan dukungan terbanyak. (*)
Dewan Sorot ----------------- dari hal 21 Saat presiden datang, tibatiba jalan-jalan berubah jadi bersih, PKL yang tidak teratasi selama ini bisa diatasi. Yang tidak bisa dilakukan dan masalah diatasi selama ini bisa diatasi. Mengapa ini tidak dilaksakana dari dulu. Bukan karena ada atasan atau pemimpin,” katanya. Syahbandar menyebutkan, prilaku aparat pemerintah seperti ini sebagai pencitraan birokrasi. Pihak yang menjadi korban tetap masyarakat. Ini bisa dilihat pelayanan publik yang diberikan aparat pemerintah atau PNS tidak memuaskan. Ini bisa dilihat pemerintah tidak bisa memberikan rasa nyaman dan kebersihan. Padahal hal itu merupakan tugas dan hak masyarakat. Contoh lain, selain kebersihan di jalan-jalan maupun melakukan pengecatan di beberapa tempat yang dilewati Presiden, ini juga bisa dilihat penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL). Padahal kata Syahbandar, banyak masalah PKL di kota Jambi bila diteliti memang melanggar aturan yang ada. Namun baru saat ini, terkait kedatangan presiden mereka digusur sementara. “Nah apakah pemerintah memberikan kompensasi kepada mereka selama mereka tidak bisa berjualan,” katanya. Yang lebih memprihatinkan, menurutnya adalah memobilisasi warga untuk mengibarkan bendera merah putih di jalan yang dilewati SBY. Padahal selama ini saat Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah tidak melakukan himbauan itu. Bahkan pengibaran bendera jauh lebih
sedikit. “Pencitraan birokrasi dan kinerja pejabat atau PNS parah. Ujung-ujungnya hanya untuk menyenangkan hati atasan saja atau ABS. Tetapi masalah yang sebenarnya tidak pernah teratasi,” kritiknya. Oleh karena itu, Syahbandar mengatakan pemerintah harus merubah kinerja PNS. Bila ini juga tidak dilakukan maka pemerintah sendiri gagal melakukan reformasi birokrasi. Pantauan Jambi Independent di lapangan, kondisi demikian memang terjadi. Di jalan-jalan yang dilewati Presiden SBY, para PKL sudah ditertibkan. Selain itu dikawasan pasar Tradisional Angso Duo dan WTC Kota Jambi, selain bersih, parkiran yang selama ini semrawut juga terlihat lebih rapi. Demikian juga dikawasan Tanggo Rajo depan rumah Dinas Gubernur Jambi yang menjadi penginapan presiden selama kunjungan ke Jambi. Tak hanya itu sepanjang jalan Soekerno Hatta dari Bandara Sultan Thaha dan jalan Sudirman hingga jalan Gatot Subroto juga terlihat lebih bersih dari biasa. Bendera merah putih juga dikibarkan sepanjang Jalan Gatot Subroto. Sedangkan sepanjang jalan Slamet Riadi dan Jalan Prof Sri Soedewi menuju Lembaga Adat juga sama. Pemandangan sama juga ditemui untuk jalan menuju Candi Muaro Jambi. Pedagang kecil yang biasa berjualan di dalam kompleks candi dari jauh-jauh hari tak lagi berjualan. Kedatangan presiden SBY membuat Jambi berbenah untuk sementara. (pia)
Dana ---------------------- dari hal 21 Juga ada guru SDN 212 Kota Jambi yang sudah mengetahui pencairan dana tersebut,” katanya. Rifa’i mengaku, tidak ada keluhan untuk teknis pengambilan. Yang disesalkan para guru adalah jumlah pencairan yang hanya untuk triwulan pertama. Sedangkan kepastian pencairan selebihnya belum pasti waktunya. “Tapi kan ketika demo kemarin, dijanjikan cair pada akhir Oktober, kita berharap memang cair semuanya pada akhir Oktober,” katanya. Dia mengaku, PGRI akan membantu mendorong pemerintah agar segera dibayarkan. “Mengenai teknisnya, Diknas yang tau. Secara kedinasan, Diknas Kota-lah yang berwenang,” katanya. Rifa’i juga membantah adanya anggapan dana itu terlebih dahulu didepositokan. “Kalau sengaja dimolorkan atau didepositokan terlebih dahulu, saya rasa tidak,” tandasnya. PGRI juga tidak memberikan batas waktu maksimal kapan sisa dana sertifikasi tersebut harus dicairkan.
Kota Jambi Terceroboh Sementara itu, tersendatnya pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Jambi bukan karena dana tunjangan belum dikirimkan oleh Kemendiknas. Hal itu diakibatkan data penerima tunjangan antara pusat dan daerah banyak yang tidak pas. “Dananya sudah kita kirim. Bagi guru yang belum terima, silahkan tanya langsung
ke Diknas masing-masing,” kata Plt Dirjen Dikdas Kemendiknas Suyanto. Dia mengakui adanya keterlambatan pencairan dana tunjangan dari pusat ke daerah. Bahkan, dia menyebutkan, untuk di Jambi banyak dana tunjangan yang dialihkan, karena kesalahan data yang dikirimkan oleh daerah. “Sehingga sebagian dana itu tidak terserap untuk tunjangan sertifikasi,” katanya. Menurutnya, Kota Jambi termasuk daerah terceroboh dan sembarangan dalam mengelola data guru penerima tunjangan sertifikasi. Dia mencontohkan, ada satu nomor unik PTK yang dipakai lebih dari satu orang. “Itulah sebabnya, pusat agak lamban mencairkan dana itu. Akhirnya, sebagian dana banyak dialihkan,” katanya. Selain itu, Kemendiknas terpaksa mengalihkan sebagian dana itu untuk membayar tunjangan profesi guru yang baru lulus tahun lalu. Dia berharap, Diknas Kota Jambi segera berbenah dan memperbaiki sistem administrasi, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. “Kan kasihan para guru yang hak-nya tertunda, apalagi sampai ada demo,” katanya. Suyanto menegaskan, bagi guru yang belum menerima tunjangan agar tidak berkecil hati. Sebab, tunjangan itu tetap akan dibayarkan. “Tentunya harus bersabar. Bagi yang belum terima akan dibayarkan pada tahun berikutnya melalui dana transfer daerah,” katanya. (*/mui)