SAMBUNGAN
SABTU 9 JANUARI 2010
19
RADAR TEGAL
300 Puskesmas Dapat Kucuran Rp 100 Juta JAKARTA - Depkes semakin mengintesifkan pelayanan preventif dan promotif kesehatan. Karena itu, Depkes mengucurkan program baru, yaitu biaya operasional kesehatan (BOK). Program itu layaknya biaya operasional sekolah (BOS) yang diterapkan pada bidang pendidikan. Nantinya, akan ada 8.500 puskesmas yang bakal mendapat suntikan dana sebesar Rp 10 juta per tahun. Juga ada 300 puskesmas yang menjadi pilot project program tersebut. Dana yang dikucurkan untuk masingmasing puskesmas mencapai Rp 100 juta per tahun. Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, tahun ini program tersebut bakal dilaunching. Beberapa provinsi yang puskesmasnya menjadi pilot project antara lain, Sulawesi, Jawa, Bali, Kalimantan, Papua, NTT, dan Maluku. “Jika pilot project ini berhasil bisa jadi kami akan menambah puskesmas lain,” ujar Endang saat evaluasi program 100 hari di Depkes, kemarin (8/1). Endang menjelaskan, berdasarkan studi yang dilakukan pihaknya, biaya yang dibutuhkan puskesmas tiap tahun sebesar Rp 400 juta. Sekitar 30 persen diantaranya untuk biaya operasional. “Sekitar 30 persen
itu kami perkirakan sekitar Rp 100 juta. Karena itu, dana yang kami kucurkan sebesar itu,” terang alumnus Harvad School of Public Health, AS itu. Dana tersebut, kata Menkes, bakal dipakai untuk menangani angka kematian bayi dan ibu, masalah gizi buruk dan gizi kurang, operasiobal posyandu, imunisasi, dan biaya operasional lain. “Yang pasti tidak dipakai untuk pembayaran gaji,” terang Menkes. Dengan adanya BOK, kata Endang, peran puskesmas terutama yang menjadi pilot project diharapkan lebih optimal. Sebab, berbagai program promotif dan preventif bakal digencarkan. Misalnya, untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Jamak diketahui, saat ini angka kematian bayi (AKB) adalah 34 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara, angka kematian ibu (AKI) 228 per 100 ribu kelahiran hidup. Disatu sisi, sesuai millenium developtment golds (MDGs) pada 2015, Depkes memiliki target menurunkan AKB menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup dan AKI menjadi 102 per 100 ribu kelahiran hidup. Nah, dengan adanya BOK, dana itu bisa dipakai untuk membuat berbagai program pendekatan kepada ibu. (kit)
Mempelopori, SBY Ikhlas Wakafkan ... dari halaman 1 miliki kelebihan tanah dan bangunan. Namun, dengan digulirkannya wakaf dalam bentuk uang, saya kira akan semakin banyak umat Islam yang dapat menunaikan wakafnya.” Sifat dasar wakaf uang, lanjutnya, juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan instru-
men keuangan lainnya. “Wakaf uang dapat dijadikan sebagai salah satu andalan, dalam pengembangan ekonomi umat ke depan. Saya berharap, wakaf uang dapat dikelola dan dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bangsa.” Badan Wakaf juga diminta meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf agar bisa lebih
produktif. “Lakukan pengelolaan melalui investasi produkproduk syariah dan instrumen keuangan syariah, baik di sektor riil maupun finansial,” katanya. Hasil wakaf itu diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. (sof)
Wanita Muda Tipu Ratusan Juta dari halaman 1 lembar berisikan uang Rp 50 juta. Seakan terhipnotis, korban menyanggupi transaksi tersebut. Dan korban sempat menambahkan uang tunai Rp 39 juta pada pelaku untuk kembalian uang pembelian sarang burung walet.
Kapolresta AKBP Drs Ahmad Husni melalui Kasat Reskrim AKP Willer Napitupulu SE menyatakan, terbongkarnya aksi penipuan ketika korban berusaha mencairkan BG yang diterima dari pelaku. “BG tersebut ternyata kosong. Korban akhirnya tersadar telah jadi korban penipuan dan
penggelapan,” kata Willer, Jumat (8/1). Usai menerima laporan dari korban, Tim Resmob langsung melakukan upaya lidik ke Pekalongan dan berhasil menggelandang pelaku ke Mapolresta Tegal. Dalam kasus tersebut pelaku bakal dijerat Pasal 378 jo 372 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan. (her)
Mabes Polri Tarik Fasilitas Susno dari halaman 1 Aritonang menegaskan, pencabutan itu juga bukan karena permasalahan Susno, yang hadir sebagai saksi meringankan terdakwa pembunuhan Nasrudin Zulkarnain itu. Penarikan ini lebih karena jabatan Susno, yang telah berakhir sebagai Kabareskrim sehingga seluruh fasilitas yang masih digunakannya harus dikembalikan, kemudian diserahkan ke Kabareskrim yang baru.” Kabareskrim baru sudah membutuhkan fasilitas dinas tersebut),” tambah Edward. Saat wartawan menginformasi bahwa kendaraan yang datangi rumah Susno menggunakan truk, Edward menerangkan bahwa truk digunakan untuk membawa pengawal dan tim yang ikut untuk menarik fasilitas Susno. Edward mengaku bahwa dirinya sudah melakukan pengecekan perihal kedatangan dan penarikan fasilitas Susno kepada Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi. Saat ditanyakan kenapa pengambilan fasilitas tersebut bertepatan dengan hadirnya Susno di pengadilan Antasari, Edward berdalih karena sudah tenggat waktu. “Bisa saja karena tenggat waktunya, atau kebutuhan. Anggota bareskrim kebetulan dari Densus juga ada,” pungkasnya. Susno dicopot dari jabatannya tanggal 24 November tahun lalu, dia digantikan oleh Irjen Pol Ito Sumari yang akhirnya menjadi Komjen. Selanjutnya Susno ditempatkan oleh Mabes Polri sebagai Perwira Tinggi (Pati) non job. Selain itu, Aritonang juga menjelaskan sejak dicopot sebagai Kabareskrim, Susno dianggap jarang berada di ruangannya. Edward mengatakan bahwa Susno bukanlah non job tapi juga memilki ruang kerja. “Dia bukan non job, tapi Pati Mabes Polri yang diberikan ruangan kantor, ada juga tugasnya tergantung Kapolri, kadang juga menemani rapat, terakhir dia datang di acara sertijab Kadivhumas minggu ini,” jelas Edward. Karena fasilitas Kabareskrim sudah ditarik oleh Mabes, Edward menerangkan bahwa Susno akan diberi fasilitas lain. “Akan diganti fasilitasnya, ruang kantor masih ada, ada ruangan, saya yang bertang-
gung jawab soal itu,” kata Edward. Ketika ditanyakan apakah Susno ada di ruangannya, Edward menjawab tidak ada. Susno pun tidak masuk tanpa pemberitahuan. “Hari ini tidak ngantor, tidak ada pemberitahuan sakit atau tidak.” Edward saat itu didampingi oleh Kapus Provos Mabes Polri, Brigjen Basaria Panjaitan. Saat ditanya sejak kapan Susno tidak hadir di ruangannya, Ed-
ward nampak berbisik ke Basaria kemudian mengatakan akan dicek. “Nanti akan dicek tidak masuk sejak kapan, setahu saya dulu sempat cuti juga, tapi dia tidak ada di ruangannya Kamis dan Rabu kemarin,” kata Edward lagi. Dia menambahkan bahwa semua yang bertugas di Mabes Polri tercatat dan terdata di provos. “Tidak masuk dan tidak beritahu provos, dia bisa dikatakan mangkir,” pungkasnya. (zul/jpnn)
Pansus Century Terancam Bubar Bila DPR Setujui Perppu JPSK JAKARTA - Pimpinan DPR memilih berhati-hati menyikapi surat presiden terkait dengan pencabutan Perppu No 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Surat tersebut mengancam kinerja panitia angket kasus Century. Sebab, jika diterima, seluruh indikasi pelanggaran atas pengucuran dana talangan kepada Bank Century Rp 6,7 triliuan menjadi sia-sia. Sesuai tata tertib, pimpinan DPR memutuskan untuk membacakan surat presiden itu dalam sidang paripurna mendatang. Pimpinan DPR meminta kepada seluruh fraksi untuk menanggapi isi surat bernomor R-61/Pres/12/2009 tertanggal 11
Desember 2009 itu. “Masalah surat ini akan disampaikan di paripurna,” kata Priyo Budi Santoso, wakil ketua DPR, di gedung DPR kemarin (8/1). Sidang paripurna bakal dilaksanakan pada Selasa (12/1). Menurut Priyo, pimpinan DPR memiliki perhatian serius atas surat presiden itu. Jika dibaca seksama, terdapat implikasi besar. Seperti diberitakan, pemerintah meyakini bahwa Perppu JPSK ditolak oleh DPR baru pada 30 September 2009. Sementara itu, paripurna penolakan Perppu JPSK dilaksanakan DPR sejak 18 Desember 2008. “Penjelasan dalam surat itu tanpa tedheng aling-aling bahwa penetapan dana bantuan oleh KSSK punya landasan hukum,” kata Priyo. “Kalau ini diterima, panitia angket (Century) bubar,” ujar
Priyo. Dia menambahkan, meski DPR nanti tetap menolak Perppu JPSK, potensi perbedaan penafsiran atas surat presiden mungkin tetap ada. Setelah dibacakan dalam paripurna, pimpinan DPR bersama perwakilan pimpinan fraksi akan membahas sikap akhir DPR terkait dengan surat presiden tersebut. “Mengingat pentingnya ini, saya sudah perintahkan Setjen (DPR) agar seluruh dokumen disampaikan ke anggota dewan sebelum paripurna,” tegasnya. Posisi DPR memang tidak bisa serta-merta menolak. Sebab, keputusan DPR tidak sebatas pada pimpinan DPR. Wakil Ketua Pansus Angket Century Gayus Lumbuun menyatakan, pemerintah keliru jika menganggap Perppu JPSK bisa berlaku hingga 30 September
2009. “Disebut berlaku sampai September. Berarti hampir setahun negeri ini dibuat genting,” ujar Gayus. Sebagai informasi, Perppu JPSK disahkan presiden pada 16 Oktober 2008. Gayus mengatakan, ada logika berbeda yang muncul dalam surat presiden. Terhitung pada 30 Desember 2008, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyatakan bahwa penggelontoran dana talangan Rp 6,7 triliun tidak memiliki dasar hukum. Itu sejalan dengan hasil paripurna DPR yang menolak perppu. Surat presiden tersebut mengesankan sebagai upaya agar dana bantuan LPS kepada Century pada 2009 memiliki payung hukum. “Tidak ada perppu yang berlangsung sampai satu tahun. Masa berlaku perppu terbatas,” jelasnya. (bay/agm)
pai pertandingan selesai. Klaim-klaim biasa itu. Apalagi, tim (sukses) yang menyampaikan hitungan itu,” katanya di Novotel Hotel, Batam. Drajad menegaskan, sebagian besar pendukungnya adalah DPD-DPD. Kalau di DPP, suara datang dari para ketua departemen. “Merekalah yang paling merasakan dampaknya kalau PAN terkooptasi kekuasaan,” tegas Dradjad. Di tempat yang sama, pendukung Dradjad, Teguh Juwarno, menjelaskan bahwa mereka
sudah memegang suara dari 372 DPD. “Jadi, sekitar 70 persen DPD sudah bisa kami rebut,” kata anggota DPR itu. Ketua tim sukses Dradjad Ahmad Hanafi Rais tetap optimistis Dradjad akan menang. Menurut dia, klaim dari kubu Hatta perlu dibuktikan dengan data-data. “Ini kompetisi man to man. Ketat sekali. Mungkin nanti selisihnya tidak jauh, yaitu 55 persen untuk Dradjad dan 45 persen untuk Hatta,” tandasnya. (pri)
Hatta Yakin Menang Besar dari halaman 1 total 1.259 suara. Artinya, Hatta sangat berpotensi menang mutlak. Bahkan, bila diasumsikan ada 20 persen suara yang meleset atau eror, kemenangan Hatta masih lebih dari 70 persen. Dia juga membantah klaim kubu Dradjad yang menyebut mendominasi suara DPD-DPD PAN. Agus mencontohkan Jawa Timur yang terdiri atas 38 DPD. Utusan dari setiap DPD yang memiliki hak suara adalah dua orang berjumlah 76 suara.
Ditambah tiga suara DPW, seluruhnya 79 suara. “Sebanyak 48 suara sudah masuk ke Hatta. Mereka (Dradjad) hanya 31 suara,” katanya. “Insya Allah, untuk yang lain (yang masih mendukung Dradjad, Red), segera kami klirkan malam ini (tadi malam),” tandasnya. Drajad sendiri menyatakan tak khawatir dengan klaim dari kubu Hatta tersebut. Menurut dia, peta politik bisa berubah setiap saat. “Kita tunggu sam-
Diperiksa 10 Jam, Anggodo Melenggang dari halaman 1 hanya 24 poin pertanyaan. Di tengah pemeriksaan Anggodo juga diberi kesempatan istirahat untuk makan siang. Setelah sepuluh jam menjalani pemeriksaan Anggodo dibolehkan balik ke rumah. Artinya, dalam pemeriksaan itu status Anggodo belum meningkat menjadi tersangka. “Tadi semua pertanyaan (penyelidik) sudah kami jawab,” ujarnya yang melintas di tengah kerumunan wartawan. Pengusaha kayu jati tersebut belum ditanya soal rekaman penyadapan yang berisi percakapan antara dirinya dengan sejumlah pejabat penegak hukum. Rekaman itu jelas menggambarkan bagaimana kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto dirancang. Awalnya, kasus itu sempat ditangani kepolisian. Namun setelah beberapa kali memeriksa yang bersangkutan, aparat berbaju cokllat itu lempar handuk. Polisi melimpahkan kasus itu kepada KPK. Di samping
iitu, tim kuasa hukum Ari Muladi juga mengadukan sepak terjang Anggodo yang berusaha menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi. KPK juga telah meminta keterangan sejumlah pihak di antaranya Ari Muladi, orang dekat Antasari Azhar, Edy Soemarsono. Anggodo menjanjikan bakal kooperatif memenuhi panggilan KPK. Dia juga menjamin tak akan kabur. “Saya siap setiap saat,” jelasnya. Keluarnya Anggodo dari ruang pemeriksaan itu juga disambut dengan unjuk rasa para mahasiswa. Mereka bernyanyi-nyanyi mendesak segera menangkap Anggodo. “Tangkap...tangkap Anggodo, tangkap Anggodo sekarang juga,” teriak sejumlah mmahasiswa. Mobil Toyota Camry warna silver B 2214 BA yang ditumpangi Anggodo juga tak luput dari desakan mahasiswa. Body dan kaca mobil ditempeli selebaran berisi desakan segera menangkap adik bos PT Masaro Radiokom tersebut. Keluarnya Anggodo juga sempat
diwarnai keributan. Di tengah kerumunan wartawan, mobil perlahan berjalan, sehingga menabrak sejummllah wartawan televisi yang berusaha mengambil gambarnya. Pengacara Anggodo Bonaran Situmeang bahwa dari hasil pemeriksaan kemarin Anggodo belum dilabeli status baru. “Statusnya belum ada (masih penyelidikan),” ujarnya. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan bahwa pemeriksaan Anggodo masih berlanjut Senin (11/1). “Masih banyak data baru yang kami konfirmasikan kepada yang bersangkutan (Anggodo),” jelasnya. Dalam pemeriksaan pekan depan itu, spektrum pertanyaan kepada Anggodo akan lebih diperluas, misalnya soal rekaman dengan beberapa pejabat penegak hukum. “Pemeriksaan ini tak akan berhenti disini saja,” ucapnya. Anggodo sendiri menjanjikan akan mendatangi pemeriksaan.
Dia menambahkan bahwa status penanganan Anggodo bisa meningkat menjadi tersangka mana kala penyelidik menemukan dua alat bukti yang cukup. “Soal menjadi tersangka di dunia ini serba mungkin,” kata pria kelahiran Mojokerto tersebut. Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyesalkan sikap KPK yang cenderung lambat dalam penanganan kasus itu. “Kurang apalagi, saya kira semuanya sudah cukup. Kurangnya dimana KPK tak pernah menjelaskan kepada publik,” jelasnya. Dia menambahkan sebenarnya saat penyelidikan kemarin, KPK bisa bertindak lebih sigap. Misalnya, dari penyelidikan, setelah ditemukan alat bukti yang cukup langsung ditetapkan tersangka pada hari itu juga. “Sebelum dipanggil saja, KPK menetapkan tersangka saja bisa dilakukan, kenapa ini tidak?” katanya. (git)