KABUPATEN TEGAL
KAMIS 28 JANUARI 2010
11
RADAR TEGAL
ORMAS NU Dukung Fatwa Haram Rebonding dan Pre Wedding PIMPINAN Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tegal mendukung dikeluarkannya fatwa haram terhadap pelurusan (rebonding) rambut dan foto sebelum nikah (pre wedding). Fatwa haram tersebut baru-baru ini dikeluarkan oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa. Hal ini disampaikan Ketua PCNU Kabupaten Tegal, KH Amin RifaÆi Mubarok. Dia menyatakan fatwa haram tentang rebonding dan pre wedding yang dikeluarkan FMP3 itu sudah tepat. Pasalnya, dia menilai bahwa seseorang yang melakukan proses rebonding sama halnya telah merubah anugerah yang diberikan Allah. Sedangkan untuk pre wedding, menurutnya, terdapat proses maksiat yakni saling beradu pandangan atau bahkan berpelukan diantara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. “Orang yang melakukan rebonding itu bisa diibaratkan menolak pemberian Allah. Kalau dalam pre wedding, jelas hukumnya haram hukumnya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya saling berpandangan dan berpelukan,” terang KH Amin RifaÆi Mubarok. KH Amin RifaÆi sangat menyayangkan, karena akhir-akhir ini banyak kalangan yang menilai bahwa reebonding rambut dan pengambilan foto pre wedding sebagai hal yang diperbolehkan. Padahal kedua tindakan tersebut, jelas-jelas telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam agama Islam. “Saya kira, fatwa ini dikeluarkan agar kaum muslim dapat berbuat sesuai dengan syariat Islam. Bukan hanya semata-mata mengikuti gaya hidup atau tren yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya. Namun demikian, menurut KH Amin RifaÆi Mubarok, PCNU Kabupaten Tegal akan mengkaji lebih dalam terhadap isi dan dasar pengeluaran fatwa haram tersebut. “Untuk mengkaji lebih dalam, akan dilakukan melalui Batsul Masail antara kyai-kyai NU di Kabupaten Tegal,” tandas KH Amin RifaÆi Mubarok. Keluarnya fatwa haram terhadap rebonding dan foto pre wedding tersebut sempat menimbulkan pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat. (aan)
Sipir dan Polisi Buru Napi Kabur SLAWI - Kaburnya Saryo, narapidana (napi) warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Slawi yang berada di Desa Tegalandong Lebaksiu, membuat petugas sipir melakukan pencarian. Bahkan, dalam pencarian napi residivis pelaku tindak penipuan ini, sejumlah petugas kepolisian dari Resor Tegal juga ikut dilibatkan. Namun, meski memasuki hari ketiga pencarian belum juga membuahkan hasil. ‘’Ya, sejak kemarin personil kami juga ikut membantu melakukan pencarian terhadap napi Lapas Slawi yang kabur, Saryo. Sedangkan pencarian yang dilakukan bersama dengan
personil Lapas, belum juga membuahkan hasil. Sebab, sampai dengan sekarang, keberadaan Saryo masih belum diketahui,’’ terang Kaur Bin Ops Reskrim Iptu Agung Ariyanto SH, Rabu (27/1) kemarin. Menurutnya, pencarian yang dilakukan oleh personilnya sudah dilakukan mulai dari rumah Saryo, maupun sejumlah rekanrekannya. Namun, upaya penyelidikan dan penangkapan napi kasus pencurian dan penipuan tersebut masih belum jelas. ‘’Untuk di Polres Tegal sendiri, Saryo memang sudah dua kali berurusan dengan hukum. Semuanya masalah kasus penipuan. Belum lagi, di wilayah
hukum daerah lain, seperti di Brebes, Tegal, maupun Pemalang yang merupakan daerah ‘jajahan’ Saryo dalam melakukan tindak penipuan,’’ bebernya. Sementara salah dari keterangan petugas Sipir Lapas Slawi menambahkan, bahwa pencarian yang dilakukan bersama anggota Polres Tegal, sudah sampai ke wilayah Cirebon Jawa Barat. Namun, upayanya belum juga menuai hasil. ‘’Di Lapas Slawi, Saryo berstatus Napi. Sehingga, memang kepercayaan oleh Lapas sendiri terhadap Napi sudah ada. Karenanya, tidak ada kecurigaan terhadap Saryo yang hendak kabur,’’ jelasnya.
woto Edris Bc IP seusai serah terima jabatan, Selasa (26/1) kemarin membenarkan kalau salah satu warga binaan Lapas Slawi telah kabur. Kejadian tersebut terjadi saat petugas Lapas sedang melakukan kebersihan lingkungan sekitar Lapas guna persiapan sertijab. Sebelum lari dari Lapas, tambah Prawoto, napi tersebut terlebih dahulu sembunyi di dalam gudang pada Senin kemarin sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu, napi berusaha mengunci gudang dari dalam. Dia lalu berusaha melakukan perusakan pada bagian lubang angin yang akhirnya dimanfaatkan untuk melarikan diri. (gus)
Jatinegara Butuh SMK Negeri
PELELANGAN Perikanan Laut Andalkan TPI Larangan SLAWI - Meski merupakan daerah pesisir, namun pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masih kurang maksimal. Untuk saat ini, pemasukan dari sektor perikanan laut Kabupaten Tegal hanya mengandalkan TPI Larangan. Sementara untuk TPI Suradadi yang sebelumnya mendapatkan dana dari APBN senilai Rp 8,5 miliar kondisinya mangkrak. Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Bahrun, Rabu (27/1) kemarin mengatakan, untuk saat ini hanya TPI larangan yang tingkat pengelolaannya yang masih berjalan dengan baik. Sementara TPI Suradadi yang sebelumnya mendapatkan suntikan dana senilai Rp 8,5 miliar kondisinya masih mangkrak. Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan laut, maka perlu adanya optimalisasi terhadap beberapa TPI yang ada di Kabupaten Tegal. Diakui Bahrun, pasca perubahan pengelolaan TPI dari provinsi ke kabupaten perlu mendapatkan dorongan yang maksimal. Sehingga, langkah yang dilakukan terhadap pengelolaan TPI baru pembuatan perda. Dan perda pengelolaan TPI tersebut sudah berada di tingkat gubernur. Diharapkan dengan adanya perda tersebut, pengelolaan TPI akan lebih maksimal. Dikatakan Bahrun, salah satu isi perda tersebut adalah menyangkut masalah pungutan. Untuk pungutan, tambahnya, diberlakukan bagi nelayan maupun bakul. “Untuk pungutan, nelayan dikenakan sebesar 3 persen dari hasil lelang, sementara 2 persen bagi bakul,”ungkapnya. Meski demikian, pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada nelayan maupun bakul. Dikatakan dia, sesuai perda, dari jumlah pungutan tersebut, hanya satu persen untuk retribusi yang nantinya masuk kas daerah. Sementara sisanya sebanyak empat persen akan dikelola untuk kepentingan nelayan maupun bakul. “Nantinya yang empat persen tersebut bisa dimanfaatkan untuk pemeliharaan, asuransi nelayan dan bakul, maupun untuk dana paceklik,” terangnya. Meski demikian, belum ada keputusan siapa yang bakal mengelola dana empat persen tersebut. “Sampai saat ini belum ada keputusan, apakah nanti dilakukan oleh koperasi atau himpunan nelayan,” ujarnya. (cw3)
Ditambahkan bahwa masa menjalani tahanan Saryo, memang masih 2 tahun lagi. Namun, napi kasus pencurian HP tersebut, entah kenapa berani nekat kabur. Seperti diberitakan Radar sebelumnya, salah satu warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi kabur dari ruang tahanan. Napi yang bernama Saryo tersebut kabur dari komplek Lapas sehari sebelum pelaksanaan sereh terima jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Slawi Prawoto Edris Bc IP kepada Kalapas baru Rintjoko Sinaryakto Bc IP SH. Mantan Kalapas Slawi Pra-
DOK.RADAR SLAWI
PEKERJA - Sejumlah pekerja pabrik rokok sedang melinting rokok.
2009, Kasus PHK Menurun SEPANJANG tahun 2009 lalu, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tegal mencatat setidaknya terdapat 20 kasus PHK yang ada di Kabupaten Tegal. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit jika dibandingkan kurun waktu tahun 2008, yang jumlahnya 23 kasus. Hal itu dikemukakan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan (Binawas) Tenaga Kerja Dinsosnaklertrans Kabupaten Tegal, Widiantoro SH. Menurut dia, kesemua kasus PHK tersebut berhasil diselesaikan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Tegal, tanpa melalui proses pengadilan. “Kita hanya berupaya menjembatani penyelesaian kasuskasus PHK, melalui dialog antara perusahaan dan karyawan. Yang sudah-sudah, kita berhasil mengupayakan
pemberian tunjangan dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, bahkan ada pula tenaga kerja yang di PHK dan lalu diperbolehkan kembali bekerja.” Menurut Widiantoro, kasus PHK hampir dipastikan terjadi setiap tahunnya. Karena menurutnya, PHK merupakan proses alami yang biasa terjadi dalam dunia kerja. Adapun penyebab utama munculnya kasus PHK tersebut, menurut Widiantoro, karena tidak sejalannya antara hak dan kewajiban karyawan dengan hak dan kewajiban perusahaan. Antara lain adanya tuntutan dari perusahaan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Sebaliknya, karyawan juga menuntut adanya peningkatan kesejahteraan oleh perusahaan. “Dalam hal ini, kita tidak akan memilih. Ini sama seperti pertanyaan anak kecil tentang mana yang ada lebih dulu antara ayam
atau telur, yang dalam hal ini antara peningkatan kinerja atau peningkatan kesejahteraan. Kita hanya memberikan himbauan agar keduanya seimbang,” ujar Widiantoro. Dari sejumlah kasus PHK yang ada, lanjut Widiantoro, kebanyakan dipicu oleh masalah kedisiplinan karyawan, kondisi keuangan perusahaan serta persoalan pembayaran upah yang tidak memenuhi standar UMK. “Dari kasus-kasus PHK yang terjadi, paling banyak disebabkan karena indisipliner karyawan,” ujar Widiantoro. Dia mengimbau agar kasus PHK dapat diselesaikan secara baik oleh perusahaan dan karyawan. Diharapkan kedua belah pihak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masingmasing. Misal, pemberian gaji atau pesangon. (aan)
WARGA Kecamatan Jatinegara telah lama memimpikan berdirinya SMK Negeri di wilayah tersebut. Demi mewujudkan hal itu, warga menjadikan usulan tersebut sebagai prioritas utama dalam setiap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun sayangnya, meski telah bertahuntahun diajukan, usulan pendirian SMK Negeri di Jatinegara belum dapat direalisasikan. Sedemikian besar keinginan warga di Kecamatan Jatinegara untuk mendirikan SMK Negeri di wilayah mereka. Bahkan, warga pun telah memilih 2 lokasi yang dianggap paling layak untuk pendirian bangunan SMK Negeri. Kedua lokasi itu terdiri dari eks tempat pemakaman (bong) warga etnis China di Desa Dukuhbangsa, yang saat ini tanah tersebut dikelola oleh pemerintahan desa sebagai tanah bengkok. Alternatif lokasi lainnya yakni di gedung SDN Lebakwangi 02, karena jumlah siswa SDN tersebut hanya sedikit dan dimungkinkan untuk regrouping dengan SD lainnya. “Memang ada kekurangannya, kalau ditempatkan di SDN Lebakwangi, luas lahannya kurang memenuhi syarat karena sesuai ketentuan luas lahan untuk bangunan SMK Negeri sekurang-kurangnya 10 Ribu m2. Sedangkan kalau di eks bong China, meskipun ada akses jalan tapi kurang memenuhi syarat,” terang Bambang Romdhon Irawanto, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Tegal yang juga warga Kecamatan Jatinegara. BR Irawanto menjelaskan, saat ini di Kecamatan Jatine-
gara hanya terdapat 2 SLTA swasta. Keberadaan 2 SLTA ini, dipandang warga tidak mampu menyerap siswa lulusan SLTP di Jatinegara. Akibatnya, banyak siswa SLTP yang tidak bisa meneruskan pendidikannya ke tingkat SLTA atau melanjutkan di kota lain, termasuk ke Kabupaten Pemalang. “Sebagai ilustrasi, setiap tahunnya SMPN 1 Jatinegara meluluskan rata-rata antara 200 sampai 300 siswa. Ini baru 1 SMP, belum SMP-SMP lainnya di Jatinegara,” ujar BR Irawanto. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, Wakhidin, sangat menyesalkan tidak diresponnya usulan pendirian SMK Negeri di Jatinegara. Untuk itu, pihaknya berjanji akan berupaya semaksimal mungkin agar keinginan warga di Kecamatan Jatinegara itu dapat segera terwujud. “Kami heran, kenapa usulan yang bagus ini tidak direspon. Untuk itu, kami akan melakukan upaya koordinasi dengan Dinas Dikpora (Pendidikan Pemuda dan Olah Raga) serta dengan Komisi E DPRD Propinsi Jawa Tengah, yang membawahi bidang pendidikan, agar usulan ini dapat segera direalisasikan,” terang Wakhidin. Diperoleh keterangan, saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pemberian ijin pendirian SLTA Negeri. Pemerintah saat ini sudah tidak lagi mengeluarkan ijin untuk pendirian Unit Sekolah baru (USB) SMA, namun pemerintah masih mengeluarkan ijin pendirian bagi USB SMK. (aan)