4
NASIONAL
KAMIS 14 JANUARI 2010
RADAR TEGAL
Pemberantasan Terhambat Dosa Pejabat Praktik Mafia Hukum
UKON FURKON SUKANDA/INDOPOS
KOORDINASI - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD (kanan), dan Ketua Satgas pemberantasan mafia hukum Kuntoro Mangkusubroto bertemu di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Tujuan kedatangan Satgas untuk berkoordinasi dengan Ketua MK Mahfud MD, dalam menumpas mafia hukum.
JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai praktik mafia hukum subur karena banyak pejabat di instansi penegak hukum yang tersandera dosa di masa lalu. Dia mencontohkan, seorang pejabat tahu anak buahnya bersalah tapi tidak berani memberi sanksi, bahkan dilindungi, karena anak buahnya mengetahui kesalahannya di masa lalu. “Kasus-kasus yang sekarang ini kan begitu, ramai-ramai besok akan ditindak, besok hilang juga, karena takut kalau diberi sanksi kartu-kartunya, dosa-dosa di masa lalu, akan dibuka ke publik,” katanya. Wartawan menyahut, “Apakah kasus Pak Susno dan Kapolri?” Mahfud dengan tangkas mengelak, “Saya nggak bilang lho, yang bilang kamu. Kalau Kapolri saya kira nggak,” katanya sambil tertawa. Penyebab kedua, kata Mahfud, banyak pejabat yang tersandera transaksi politik ketika akan mencapai jabatan tertentu. “Kalau satu orang pejabat sudah mendapat deal politik untuk jabatannya. Bahkan untuk mereposisi sekali pun dia tidak akan berani karena sudah punya janji politik dan utang politik,” paparnya usai menerima Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di ge-
IKLAN BARIS hal 4
dung Mahkamah Konstitusi kemarin (13/1). Oleh karena itu, Mahfud mengharapkan pemilihan pejabat di lembaga penegak hukum dan pemimpin nasional seharusnya menghindari orang yang punya kesalahan yang bisa diungkitungkit ketika akan berbuat baik. Pemimpin seharusnya juga dipilih orang yang tidak gemar melakukan transaksi politik sehingga tidak berani bertindak. “Untuk ke depan harus diupayakan dihindari dalam penunjukan jabatan penting di penegak hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, KPK, dan MK,” katanya. MK juga mendorong pejabat berani mekukan tindakan berdasarkan hukum administratif sebelum tindak pidananya dibuktikan. “Saya usulkan kalau ada pejabat bermasalah, segera ambil hukum administratif, direposisi, tanpa menunggu pembuktian pidana yang memakan waktu lama. Itu dulu pernah dilakukan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh pada Kejati DKI Jakarta Rusdi Thaher. Sekarang pejabat yang mau melakukan ini tidak berani,” katanya. Dalam pertemuan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menyerahkan data-data tentang dugaan makelar kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi pada Sa-
tuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. MK menilai data-data tersebut dapat menjadi bukti keberadaan mafia hukum di tubuh lembaga penegak hukum. “Sudah saya sampaikan ke satgas, sudah dibahas, diharapkan diteruskan ke penegak hukum. Soal siapa orangnya, saya berhenti sampai disini,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD usai menerima Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum di gedung MK kemarin (13/1). “Nanti kalau saya sampaikan ke media bisa menimbulkan kontroversi,” ujarnya. Meski demikian, kata Mahfud, data laporan masyarakat yang diserahkan ke Satgas cukup terperinci, meliputi nama pelaku, tempat transaksi, kuitansi, tanda terima, alamat, dan anak siapa. “Semua sudah saya sampaikan ke Satgas,” papar mantan politisi PKB ini. Sekretaris Satgas Denny Indrayana menuturkan, data yang diserahkan Mahfud tidak terlalu istimewa karena nama-nama mafia hukum itu sudah cukup sering disebut media. Meski demikian, dia mengakui ada satu kasus yang layak untuk ditindaklanjuti. “Kasusnya apa, tidak bisa saya sampaikan, karena menurut strategi komunikasi, kalau semua dibuka sekarang, mereka bisa menghilangkan barang bukti,” tuturnya. (noe)