CMYK
RADAR TEGAL Harian Pertama Kebanggaan Wong Tegal
Rp. 3.000,-
SABTU, 13 JUNI 2015
Kapolri Lantik Delapan Kapolda Serta Lima Pejabat Mabes Polri JAKARTA–Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan penyegaran di tubuh jajarannya, kemarin (12/6). Ada delapan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan lima pejabat Markas Besar Polri yang dirotasi dan menempati jabatan baru. Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan, pergantian maupun rotasi di tubuh bayangkara dilakukan sebagai upaya penyegaran dan regenerasi. ”Di tengah keterbatasan SDM yang ada, Polri terus berusaha untuk memenuhi harapan masyarakat,” ungkapnya di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri, kemarin. Asisten Rencana dan Anggaran (Arsena) Kapolri Inspektur Jenderal (Irjen) Tito Karnavian dipercaya menjadi Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Unggung Cahyono. Posisi Unggung ke hal 7 kol 1
APA MANING...
IMAM HUSEIN/JAWA POS
PELANTIKAN–Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menyematkan tanda jabatan kepada Irjen Pol Tito Karnavian pada Sertijab dan Pelantikan Kapolda Jumat (12/6).
Dewan Interpelasi Wali Kota Tegal Berharap Jawaban Tak Diwakilkan
IMAM HUSEIN/JAWA POS
WAWANCARA–Plt Pimpinan KPK Johan Budi memberikan keterangan pers.
KPK Limpahkan Kasus Hambalang JAKARTA–Pengembangan kasus korupsi megaproyek Hambalang diam-diam dilimpahkan KPK ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan itu pun mematik reaksi karena dikhawatirkan sejumlah nama yang sudah disebut perannnya bakal lolos dari jeratan korupsi.
GRAFIS: DNP/RATEG
TEGAL–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal akhirnya resmi mengajukan hak interpelasi kepada Wali Kota Tegal Hj Siti Masitha Soeparno. Keputusan tersebut, diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat, setelah hampir semua anggota DPRD yang hadir di dalam rapat paripurna lanjutan, Jumat (12/6), menyetujui usul pengajuan hak interpelasi yang sebelumnya telah ditandatangani 11 anggota DPRD. ke hal 7 kol 1
ke hal 7 kol 5
JK: Utang Lunas, Tak Perlu Pidana HENDRA EKA/JAWA POS
SRI MULYANI INDRAWATI
Inspirasi Anak Muda SRI Mulyani Indrawati lekat dengan citra seorang ekonom cerdas. Saat menjadi pejabat tinggi di Indonesia, dia terkenal sebagai sosok yang tegas. Namun, managing director dan chief operating officer Bank Dunia tersebut punya sisi lain sebagai
JAKARTA–Kasus dugaan megakorupsi sektor migas yang membelit BP Migas (kini SKK Migas) dan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) kini tengah intensif disidik Bareskrim Mabes Polri. Menurut Wapres Jusuf Kalla, semua pihak harus bisa memilah kasus TPPI. Dia menyebut, proses penyelamatan atau penunjukan TPPI sebagai penjual kondensat bukan sebuah kesalahan. Sebab, kesalahan terletak pada TPPI yang tidak bisa melunasi utang atau kewajibannya kepada negara. ”Jadi kalau segera dibayar, bisa selesai, tidak perlu dipidana,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (12/6). ke hal 7 kol 5
MENJELASKAN Wapres Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada wartawan.
RAPAT–Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Marwan Jafar (empat dari atas) saat menghadiri rapat kerja dengan komisi II.
Dana Desa Rentan Masalah JAKARTA–Jika tak hati-hati, dana desa yang mulai disalurkan April lalu bisa menjerumuskan penggunanya sebagai tersangka korupsi. KPK telah mengidentifikasi 14 potensi masalah dalam pengelolaan dana desa tersebut. ke hal 7 kol 1
IDHAM/FAJAR
ke hal 7 kol 1
Kisah Tragis Bocah Delapan Tahun yang Dibunuh di Bali
Hanya Tercatat di Notaris, Adopsi Angeline Tidak Sah Selain proses pembunuhan yang sedang dicari selidiki oleh Polda Bali, beberapa kasus juga terungkap terkait adopsi mendiang Angeline yang diasuh oleh Margareith. Kementerian Sosial (Kemensos) membeberkan fakta baru terkait proses adopsi Angeline. DALAM keterangan resminya, Menteri Sosial (Mensos) Kho-
Dewan Interpelasi Wali Kota Tegal *Akhire dinggo juga hak interpelasine Kapolri Lantik Delapan Kapolda *Kayong pergantian gede-gedean yah
fifah Indar Parawansa menyampaikan, proses adopsi mendiang Angeline ilegal. Sebab, proses yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. PP 54/2007 tersebut merupakan turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa aturan pengadopsian anak berbeda-beda untuk kategori pasangan calon orang tua asuh. Kategorinya sendiri dibagi menjadi tiga, yakni calon orang tua pasangan Warga Negara In-
donesia (WNI) dan WNI, WNI dan Warga Negara Asing (WNA) serta WNI single parent atau orang tua tunggal. Untuk proses adopsi orang tua WNI misalnya, surat permohonan cukup disampaikan hingga Dinas Sosial (Dinsos) tingkat provinsi. Sementara, untuk adopsi seorang anak WNI ke WNA dan WNI single parent maka permohonan wajib disampaikan ke dinsos hingga Kemensos. Setelah pengajuan dilakukan, maka akan dibentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangke hal 7 kol 1
PERNAH DISAYANG–Mendiang Angeline (kanan) dipangku ibu angkatnya, Margareith saat masih bersama.