GRESIK-LAMONGAN Bandar Suci Tak Berkutik Digerebek

Gresik, Memorandum Jajaran Satreskoba Polres Gresik kembali membongkar praktik peredaran gelap narkoba. Kali ini, polisi menggerebek rumah kos di Jalan Ruby, Perumahan Pondok Permata Suci (PPS), Desa Suci, Kecamatan Manyar yang dijadikan markas bandar sabu Muhammad Rizqi Romadlon (23), asal Desa Banjarsari.

Kasatreskoba Polres Gresik

Gresik, Memorandum Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyerahkan ijazah kepada 74 peserta didik yang telah selesai melaksanakan pembelajaran kejar Paket A, Paket B dan Paket C program Jaketku (Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah). Program ini untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat.

Puluhan pelajar itu mengikuti program Jaketku periode 2022. Bupati berharap, ilmu yang didapat dari tuntasnya program itu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

“Pendidikan membantu seseorang dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Selain itu, pendidikan menjadi salah satu variabel utama dalam semua lini pembangunan nasional,” ujar Gus Yani, sapaan bupati.

Menurutnya, ada empat hal dalam pendidikan. Pertama yaitu mendidik diri, kedua membangun karakter, ketiga mengatur perilaku dan keempat untuk menjadikan pribadi yang baik. “Mudah-mudahan para wisudawan pada sore hari ini membawa perubahan kondisi ekonomi. Program ini menjadi stimulan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka pengentasan kemiskinan,” ungkapnya. Bupati juga berharap kepada wisudawan untuk tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah akan berupaya mencarikan program untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena semua orang punya hak untuk belajar dan sukses. “Kita perangi Gresik bebas dari anak putus sekolah, “tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik S Hariyanto dalam laporannya menyampaikan, program Jaketku telah dilaksanakan di 1 SKB (sanggar kegiatan belajar) dan 11 PKBM (pusat kegiatan belajar mengajar). Ini sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 50 Tahun 2022 perubahan Nomor 88 Tahun 2022.

Program Jaketku merupakan inisiasi dari TP PKK Kabupaten Gresik bersama dinas pendidikan, dinas KBPP, dinas kominfo, dan dinas sosial. “Program ini menyasar anak-anak Gresik yang putus sekolah dengan tujuan anakanak tersebut bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menyelesaikan pendidikannya yang sempat tertunda,” terangnya. (and/har/epe)

OLEH: ANDIKA DIAN PRATAMA

GRESIK memiliki cakupan wilayah perairan yang cukup luas secara teritorial. Kondisi geografis ini menjadi potensi strategis sekaligus tantangan besar. Khususnya bagi polisi biru, Satpolairud Polres Gresik. Tugas - tugas di wilayah perairan menjadi begitu kompleks.

Setiap hari kapal-kapal besar hilir mudik di perairan

Gresik. Baik kapal dagang, kapal muatan hingga kapal industri. Tidak terkecuali perahu-perahu kecil milik nelayan juga mewarnai aktivitas di perairan Gresik yang luasnya mencapai 5,7 ribu km persegi.

“Aktivitas di perairan

Gresik memang cukup tinggi. Khususnya mobilitas kapal industri dan perahu nelayan,” kata Kasatpolairud Polres Gresik AKP Poerlaksono saat patroli sisir laut kemarin.

Kondisi tersebut memang menjadi potensi besar bagi sektor perekonomian.

AKP Tatak Sutrisno mengatakan, penggerebekan itu bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah PPS. Setelah melakukan penyelidikan, petugas berhasil mengantongi identitas Muhammad Rizqi Romadlon.

“Setelah mendapat pen- tujuk, kami melakukan penggerebekan di salah satu rumah kos. Dari penggerebekan itu ditemukan barang bukti berupa 15 plastik klip berisi sabu dengan berat total 30,6 gram,” beber AKP Tatak Sutrisno, Selasa (13/6).

AKP Tatak merinci, 15 paket sabu itu memiliki berat kotor masing-masing 4,78 gram, 4,82 gram, 4,92 gram, 4,74 gram, 4,74 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,40 gram, 0,94 gram, 0,94 gram, 0,94 gram dan 0,44 gram. Puluhan gram serbuk setan itu rencananya diedarkan ke pelanggan tersangka.

“Selain 15 paket sabu, kami juga mengamankan barang bukti lain berupa satu set bong alat isap, 1 buah timbangan elektrik, uang hasil penjualan narkoba Rp 600 ribu, 1 korek api gas, 1 handphone , 4 pak plastik, dan 1 unit sepeda motor yang dipakai tersangka melakukan transaksi narkoba,” tandas mantan Kapolsek Menganti tersebut.

Kini, Muhammad Rizqi Romadlon sudah diamankan dan ditahan di Mapolres Gresik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat Pasal 114 Ayat (2) Subs Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemuda lulusan SMK itu harus mendekam di balik jeruji besi penjara.

Di hadapan penyidik, Muhammad Rizqi Romadlon mengakui semua perbuatannya. Sabu itu rencananya diedarkan ke wilayah sekitar. “Sasarannya kalangan pekerja dan pemuda. Kasus ini masih terus kami kembangkan untuk melihat adanya pelaku lain,” tandas perwira Polri dengan tiga balok di pundak tersebut. (and/har/epe)

Ketua DPRD Gresik Sorot Persoalan Serapan Tenaga Kerja Lokal

Gresik, Memorandum

Persoalan serapan tenaga kerja lokal menjadi perhatian serius legislatif. Ketua DPRD

Gresik Much Abdul Qodir meminta perusahaan-perusahaan untuk mematuhi Peraturan

Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Hal ini buntut rendahnya serapan tenaga kerja lokal di tengah gencarnya industrialisasi. Dibuktikan data dan maraknya aksi unjuk rasa masyarakat yang menuntut dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik. Apalagi angkat tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih 8 persen.

Much Abdul Qodir menyebut, persoalan serapan tenaga kerja yang berujung aksi unjuk rasa merupakan buntut dari tidak mematuhi regulasi daerah.

“Sebenarnya, kalau kita semua taat terhadap regulasi, tentu hal seperti ini (demo, red) tidak perlu terjadi,” tegas politisi PKB itu kemarin. Karena perusahaan-perusahaan tidak melaksanakan perda, akhirnya terjadi demo. Warga panas-panas, kamtib- mas dan aktivitas perusahaan terganggu. “Peraturan daerah itu disusun berdasarkan hasil turunan dari undang-undang. Proses penyusunannya juga melibatkan banyak pihak. Masyarakat, akademisi, dan pihak pemerintah,” tambahnya.

DPRD Gresik sendiri sudah menelurkan dua perda untuk mengawal industrialisasi di Kota Pudak. “Dua perda sudah cukup menjawab. Yakni, Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang mewajibkan serapan tenaga kerja lokasl 60 persen dan Perda tentang Kemitraan di mana setiap investasi harus melibatkan pelaku usaha lokal,” tambahnya.

“Perda Kemitraan itu turunan dari peraturan Kepala BKPM bahwa seluruh investasi harus merangkul prlaku usaha