PPN tahun 2007 dan tahun sebelumnya sebesar Rp2.748,23 juta, dan nilai PPN tersebut telah ditolak permintaan reimbursement-nya oleh BPMIGAS. c. Praktik pembebanan sebagai biaya operasi atas PPN yang telah ditolak reimbursement-nya oleh BPMIGAS oleh TI masih ditemukan di perhitungan cost recovery tahun 2008, yang sampai pemeriksaan BPK berakhir jumlahnya telah mencapai sebesar Rp1.124,12 juta. Menurut BPMIGAS selaku pihak yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk mengesahkan pengajuan reimbursement PPN KKKS, PPN yang dikembalikan dengan Berita Acara Koreksi reimbursement PPN/PPnBM dapat diajukan kembali untuk memperoleh PPN reimbursement dengan syarat KKKS harus melengkapi persyaratan seperti yang diatur dalam PMK No.64/PMK.02/2005 tanggal 27 Juli 2005. Sedangkan PPN yang dikembalikan dengan Berita Acara Koreksi reimbursement PPN/PPnBM karena tidak memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam PMK tersebut, tidak dapat dimasukkan sebagai biaya operasi. Namun demikian BPMIGAS belum memiliki mekanisme pengendalian untuk menghindari praktik pengembalian/penggantian PPN yang menyimpang tersebut (tidak melalui mekanisme reimbursement melainkan memasukkan sebagai biaya operasi). Selain itu, BPMIGAS juga kesulitan untuk melakukan pengujian terhadap detail catatan transaksional pembebanan keseluruhan pengeluaran/biaya yang di-cost recovery-kan pada masing-masing KKKS. Sementara itu menurut penjelasan bagian perpajakan TI, praktik pembebanan PPN non reimbursable tersebut didasarkan pada Surat Direktur Penerimaan Minyak Departemen Keuangan No.S-1870/1986 tanggal 31 Oktober 1986, yang menyatakan bahwa PPN yang tidak dapat atau belum dapat diselesaikan reimbursement-nya oleh Pertamina/BKKA kepada Kontraktor Production Sharing karena tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, dapat diperhitungkan sebagai unsur biaya oleh kontraktor yang bersangkutan. KKKS TI dalam mengajukan penggantian dan/atau pengembalian (reimbursement) PPN semestinya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh BPMIGAS. Kondisi di atas mengakibatkan timbulnya potensi kelebihan pengembalian/penggantian PPN KKKS yang berasal dari pembebanan PPN secara cost recovery maupun pengembalian tunai/reimbursement. BPK RI menyarankan BPMIGAS agar membuat peringatan secara tertulis KKKS untuk tidak membebankan pengeluaran PPN sebagai cost recovery. 3. Biaya jasa “Service For Formalities Assistance” tidak layak dibebankan sebagai cost recovery Dari pemeriksaan atas pembebanan cost recovery TI tahun 2007 didapati pengeluaran biaya “Service For Formalities Assistance” untuk keperluan pegawai KKKS dalam rangka pengurusan dokumen perizinan dan kependudukan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah, diantaranya Paspor dari Ditjen Imigrasi, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Depnakertrans, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Instansi Pemda, serta Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian. Praktik selama ini untuk pengurusan dokumen-dokumen tersebut serta pembayaran biaya adminsitrasinya di lingkungan KKKS tidak dilakukan sendiri oleh pegawai yang KKKS bersangkutan, melainkan melalui jasa perantara. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa salah satu kualifikasi yang dipersyaratkan untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana jasa perantara (formalities assistance) di TI yakni memiliki hubungan baik yang nyata dengan semua instansi pemeritah terutama imigrasi/depnaker/polisi/dispenda DKI.
Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Halaman 8
Hasil Pemeriksaan