Issuu on Google+

Press Release ICW No

: 21/PR/ICW/X/2009 Pertamina Tidak Transparan dan Tidak Berwenang Menentukan Harga LPG

Tanggal 10 Oktober 2009 Pertamina kembali menaikkan harga elpiji Rp. 100/kg. Kenaikan harga elpiji ini hanya pada kemasan 6 kg, 12 kg dan 50 kg, sedangkan kemasan 3 kg harganya tetap. Alasan kenaikan karena untuk kemasan 12 kg dan 50 kg berlaku mekanisme pasar dan sampai saat ini Pertamina masih menanggung kerugian. Harga elpiji kemasan 12 kg dan 6 kg yang sebelumnya Rp5.750 per kg naik menjadi Rp5.850 per kg. Selain itu harga elpiji kemasan 50 kg yang sebelumnya sebesar Rp7.255 per kg meningkat menjadi Rp7.355 per kg. Dengan demikian harga baru elpiji untuk kemasan 12 kg menjadi Rp. 70.200 per tabung, harga baru elpiji 6 kg Rp35.100 per tabung, dan elpiji kemasan 50 kg Rp. 367.750 per tabung. Harga elpiji dinaikkan karena alasan Pertamina untuk menekan kerugian dalam penjualan elpiji. Pada tahun lalu, kerugian yang harus ditelan Pertamina sebesar Rp4,7 triliun saat CP Aramco sekitar US$ 780 per ton. Sementara untuk tahun ini, jika harga elpiji 12 kg tidak dinaikan maka kerugian yang akan ditanggung Pertamina dari penjualan elpiji ukuran 12 kg akan turun menjadi Rp2,3 triliun. Adapun rata-rata CP Aramco mulai Januari hingga Oktober 2009 sekitar US$ 479 per ton. Konversi dari minyak tanah ke LPG Sesungguhnya LPG merupakan hasil dari kilang minyak (crude oil) dan kilang gas (gas alam). Pada tahun 2007, 60% bersumber dari minyak dan 40% bersumber dari gas alam. Sedangkan produsen LPG untuk Indonesia pada tahun 2007 terdiri dari Pertamina yang menyumbang 85% atau 1.090.000 ton, perusahaan Kontraktor Kerja Sama menyumbang 11% atau 151.000 ton dan impor sebesar 50.000 ton atau 4%. Pada tahun 2008 ditargetkan produksi LPG dari Petrochina Jabung (500.000 ton) dan Conocophllips Natuna (500.000 ton). Sedangkan tproduksi LPG 2008 diperkirakan sebesar 2,2 juta ton, realisasi produksi 2008 sebanyak 2,224 juta ton (Dirjen Migas) . Konsumsi LPG Indonesia meningkat karena saat ini pemerintah mendorong konversi dari minyak tanah ke LPG. Terutama karena bila sebagian besar masyarakat menggunakan minyak tanah, pemerintah harus menanggung subsidi yang besar. Oleh karena itu, diversifikasi dari minyak tanah ke LPG merupakan bagian dari kebijakan energi nasional. LPG dipilih sebagai alternatif karena nilai kalor efektif LPG lebih tinggi dibandingkan dengan minyak tanah selain karena aspek kelestarian lingkungan, LPG lebih ramah lingkungan karena gas buangnya bersih. Sedangkan neraca penggunaan LPG di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Penggunaan

2007

2008 (perkiraan)

2009

Rumah tangga

773 ribu ton (70%)

1.100 ribu ton (75%)

1.900 ribu ton (83%)

Komersial

143 ribu ton (13%)

157 ribu ton (11%)

173 ribu ton (8%)

Industri

187 ribu ton (17%)

205 ribu ton (14%)

226 ribu ton (10%)

1


Target konversi dari minyak tanah ke LPG direncanakan tuntas pada tahun 2012 dengan perkiraan 52,8 juta KK menggunakan LPG. Perinciannya, 9,6 juta KK menggunakan LPG 12 kg, 42 juta menggunakan LPG 3 kg dan 1,2 juta KK menggunakan jaringan gas kota. Harga LPG Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM dan Depkeu, harga patokan LPG mengacu pada Contract Price Aramco (CP Aramco) dengan formula harga patokan = CP Aramco + 45,21% + Rp.390,1 (margin). Perkembangan harga rerata CP Aramco (dengan propane 30% dan butane 70%); o Tahun 2007, rerata CP Aramco adalah US$ 611,71 o

Tahun 2008, rerata CP Aramco adalah US$ 779,71

o

Tahun 2009 (s/d Okt 09), rerata CP Aramco US$ 475,80

Perkembangan harga Jual LPG di tingkat konsumen (pada Oktober 2009): • Kemasan 3 kg = Rp 4.250/kg (tetap) • Kemasan 6 kg dan 12 kg = naik dari Rp. 5.250/kg menjadi Rp.5.350/kg • Kemasan 50 kg = naik dari Rp.7.255/kg menjadi Rp.7.355/kg • Kemasan Bulk = Rp.7.329/kg (tetap) Terkait dengan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, ada beberapa catatan kritis yang perlu dilontarkan. Pertama mengenai kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, apakah sudah didukung oleh kebijakan energi dan infrastruktur layanan LPG yang memadai? K, di mana kewenangan untuk menentukan harga LPG, di tangan Pertamina atau Pemerintah? Dan k, apakah harga patokan LPG yang mengacu pada CP Aramco sudah menggambarkan struktur harga LPG yang sebenarnya? Sesungguhnya konversi minyak tanah ke LPG lebih merupakan kebijakan ad hoc pemerintah, tanpa didasari dan didukung oleh kebijakan energi yang memadai. ● Kerancuan dalam peran pemerintah dalam subsidi energi (UU Migas), keinginan liberalisasi vs kebijakan subsidi karena tjelasnya kebijakan penggunaan migas untuk kebutuhan energi dalam negeri dan tadanya kebijakan untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan dalam negeri , ● Domestic Market Obligation (DMO) minyak yang tidak konsisten dan tidak adanya DMO untuk gas. Kondisi ini mengakibatkan impor bahan baku dan produk semakin dan memunculkan politik rente hilir migas ● Tidak siapnya infrastruktur penyediaan dan pendistribusian LPG menjadikan kelangkaan dan spekulasi dalam distribusi dan kenaikan harga pada tingkat eceran. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya pengawasan yang memadai sehingga merugikan konsumen. Dari aspek kebijakan, pengelolaan LPG terkait dengan UU No.22/2001, ada kerancuan tentang wewenang untuk menentukan harga. Dalam hal kebijakan harga, pada Pasal 1 disebutkan angka 2 : Gas bumi adalah proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi

2


Angka 4 : Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), membatalkan beberapa pasal di UU Migas. Salah satunya adalah Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar�. Dengan demikian, harga BBM dan gas bumi tidak diatur oleh persaingan usaha, akan tetapi ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai konsekuensi dari putusan MK, LPG merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak, sehingga kebijakan harga harus ditetapkan oleh Pemerintah. Akan tetapi faktanya, dalam kebijakan harga LPG ditentukan oleh Pertamina. Artinya Pertamina telah melampui kewenangannya dalam menetapkan kenaikan harga LPG. Dari aspek penentuan harga pokok LPG, pemerintah dan Pertamina menggunakan basis harga LPG .(CP Aramco)yang mengacu pada harga kontrak LPG Aramco pokok LPG dihitung berdasarkan formula CP pat karenaMenggunakan basis CP Aramco tidak te .390,1.Rp + 45,21 +Aramco karena mayoritas kebutuhan LPG indonesia berasal dari kilang Pertamina dan Kontraktor Migas (KKS) dengan biaya produksi LPG jauh lebih rendah dari CP Aramco. Rata-rata biaya pokok produksi LPG (pertamina dan KKS) hanya 75% dari CP Aramco. Penggunaan patokan CP Aramco jelas merugikan masyarakat sebagai pengguna dan pemerintah dalam membayar biaya subsidi pertahun LPG karena dihitung dengan menggunakan biaya pokok yang keliru. Berdasarkan fakta dan analisis di atas, ICW menyatakan 1. Program konversi Minyak Tanah ke LPG merupakan program adhoc tanpa perencanaan yang matang, yang tidak didukung oleh kebijakan penyediaan energ nasional dan infrastruktur penyediaan serta pendistribusian LPG. 2. Patokan harga LPG yang menggunakan harga kontrak Aramco (CP Aramco) tidak menggambarkan kondisi biaya produksi LPG, khususnya yang diproduksi di dalam negeri (Pertamina dan KKS) 3. BPK segera melakukan audit subsidi LPG. Selama ini audit baru dilakukan atas subsidi BBM, padahal kini kebijakan pemerintah justru mendorong konversi dari minyak tanah ke LPG. Audit oleh BPK akan mengetahui berapa kebutuhan LPG nasional dan berapa harga patokan serta berapa subsidi untuk LPG yang wajar. 4. Pertamina tidak berwenang menaikkan harga LPG. Dalam UU Migas yang sebagian pasalnya telah dibatalkan oleh MK, yang berwenang menentukan harga LPG adalah pemerintah, bukan Pertamina karena Pertamina statusnya hanya perusahaan yang mendistribusikan LPG.

Jakarta, 13 Oktober 2009

3


Release ELPIJI 13 Okt 2009