Page 1

BPK-RI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA (KKS) MINYAK DAN GAS BUMI WILAYAH KERJA MAHAKAM TAHUN 2007

PADA KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS) TOTAL E&P INDONESIE

DI JAKARTA DAN BALIKPAPAN Nomor Tanggal

: 39/AUDITAMA VII/PDTT/12/2009 : 22 DESEMBER 2009

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat Telp./Fax (021) 5700380


DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………………...………… BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Dasar Hukum Pemeriksaan...................................................................................... B. Tujuan Pemeriksaan................................................................................................. C. Sasaran Pemeriksaan................................................................................................ D. Lingkup Pemeriksaan............................................................................................... E. Objek Pemeriksaan................................................................................................... F. Waktu Pemeriksaan.................................................................................................. G. Standar Pemeriksaan................................................................................................ H. Metode Pemeriksaan................................................................................................ I. Batasan Pemeriksaan................................................................................................ GAMBARAN UMUM A. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi........................................................ B. Kontrak Kerja Sama .............................................................................................. C. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS)...... D. Prinsip-prinsip KKS berbentuk Production Sharing Contract ............................ E. PSC Wilayah Kerja Mahakam.............................................................................. F. Perhitungan Bagi Hasil yang Dilaporkan KKKS Total E&P Indonesie kepada BPMIGAS.............................................................................................................

ii

1 1 1 1 1 1 1 2 2

3 3 3 3 3 4

BAB III HASIL PEMERIKSAAN A. Koreksi Perhitungan Bagi Hasil............................................................................ B. Hal-hal Lainnya yang Perlu Diperhatikan 1. Pengendalian BPMIGAS atas praktik pengalihan tolakan pembebanan biaya Tehnical Service Assistance (TSA) KKKS belum optimal............................... 2. Pengendalian BPMIGAS terhadap mekanisme penggantian (reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh KKKS Total E&P Indonesie belum memadai……………………………………………………………………… 3. Biaya jasa “Service For Formalities Assistance” tidak layak dibebankan sebagai cost recovery....................................................................................... 4. Proses Pengadaan pipa (casing & tubing) untuk kegiatan operasi migas di lingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) belum mampu menciptakan harga kompetitif...........................................................................

10

LAMPIRAN Susunan Manajemen KKKS Total E&P Indonesie DAFTAR ISTILAH

12 13

Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Halaman i

Daftar Isi

5

7

7 8


BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pemeriksaan 1. Undang-undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. Surat DPR-RI No. KD.02/2534/DPR RI/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Permintaan audit terhadap cost recovery semua Kontraktor Production Sharing (KPS). 5. Surat Tugas BPK-RI Nomor 63/ST/IX-XX.1/09/2008 tanggal 8 September 2008. B. Tujuan Pemeriksaan 1. Menilai kewajaran perhitungan bagi hasil dari pelaksaaan Kontrak Kerja Sama (KKS) untuk Wilayah Kerja (WK) Mahakam. 2. Menilai kepatuhan KKKS terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. C. Sasaran Pemeriksaan 1. Perhitungan bagi hasil meliputi produksi dan lifting, insentif, serta cost recovery. 2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern terkait pelaksanaan KKS, meliputi: a. Ketaatan terhadap ketentuan KKS. b. Ketaatan terhadap ketentuan perpajakan. c. Ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh BPMIGAS dan instansi lain yang terkait. D. Lingkup Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan atas pelaksanaan KKS untuk WK Mahakam tahun buku 2007 yang meliputi cost recovery. E. Objek Pemeriksaan Entitas yang diperiksa langsung adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Total E&P Indonesie untuk pelaksanaan Production Sharing Contract (PSC) Blok Mahakam di Jakarta dan Balikpapan serta instansi lain yang terkait yaitu BPMIGAS. F. Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan mulai tanggal 10 September s.d. 19 Desember 2008 di Jakarta dan Balikpapan. G. Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Halaman 1

Pendahuluan


H. Metode Pemeriksaan Pemeriksaan meliputi pengujian terhadap sistem pengendalian intern, pengujian secara uji petik yang memadai terhadap bukti-bukti yang mendukung penyajian angka-angka dan pengungkapan dalam laporan terkait, pemeriksaan fisik aktiva yang dilakukan secara uji petik dengan pemilihan sampel yang memadai, dan prosedur pemeriksaan lain yang diperlukan. I. Batasan Pemeriksaan Pemeriksaan terhadap perhitungan bagi hasil dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginformasikan hal-hal yang perlu dilakukan koreksi. Tindak lanjut yang diperlukan atas koreksi perhitungan bagi hasil dan hal-hal lainnya yang diperlukan, jika ada, diserahkan sepenuhnya kepada BPMIGAS, KKKS, dan instansi lain yang terkait.

Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Halaman 2

Pendahuluan


BAB II GAMBARAN UMUM A. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. B. Kontrak Kerja Sama Kegiatan ekplorasi dan ekploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. KKS ditandatangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu Wilayah Kerja. C. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sesuai dengan pasal 10 PP nomor 42 tahun 2002, BPMIGAS mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. D. Prinsip-prinsip KKS berbentuk Production Sharing Contract Salah satu bentuk KKS adalah Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract (PSC). Prinsip-prinsip PSC adalah sebagai berikut: 1. Manajemen ditangan Pertamina (sekarang beralih kepada BPMIGAS). 2. Kontraktor menyediakan semua dana, teknologi, dan keahlian. 3. Kontraktor menanggung semua resiko finansial. 4. Besarnya Bagi Hasil ditentukan atas dasar tingkat produksi minyak dan atau gas bumi.

E. PSC Wilayah Kerja Mahakam Total E&P Indonesie merupakan anak perusahaan TOTAL Group Paris-Perancis, yang didirikan di Jakarta tanggal 14 Agustus 1968. Awalnya, Total E&P Indonesie melakukan eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak bumi di area Bekapai dan Handil, berlokasi di

Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Halaman 3

Gambaran Umum


Delta Sungai Mahakam. Namun, awal tahun 1990 kegiatan utama pertambangan beralih pengembangan dan produksi gas bumi yang ditemukan di lokasi Tunu dan Peciko yang memiliki cadangan gas bumi 2,4 BSCFD. Total E&P Indonesie merupakan produsen gas bumi terbesar di Indonesia yang memberi kontribusi gas bumi hampir 60% pada Kilang LNG Bontang. Adapun kronologis penandatanganan Production Sharing Contract (PSC) Wilayah Kerja Mahakam, sebagai berikut: 1. Pada 6 Oktober 1966, PN Perusahaan Minyak Nasional dan Japan Petroleum Exploration Co.Ltd (kontraktor pertama), menandatangani PSC wilayah kerja Offshore Mahakam Block. Kontrak tersebut berlaku efektif sejak tanggal 31 Maret 1967 untuk masa kontrak selama 30 tahun. Kontrak tersebut telah dua kali diamandemen antara PERTAMINA dan Para Kontraktor (Indonesia Petroleum Exploration LTD dan Total Indonesie) yaitu tanggal 18 Oktober 1979 yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 1978 dan tanggal 14 April 1981 yang berlaku efektif tanggal 14 April 1981. 2. Pada tanggal 11 Januari 1997, PERTAMINA dan Para Kontraktor (TOTAL dan INPEX) menandatangani amandemen PSC Blok Mahakam. Amandemen kontrak ini dimaksudkan untuk menggantikan PSC sebelumnya yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Maret 1967 untuk masa kontrak selama 30 tahun. 3. Pada tanggal 11 Januari 1997, PERTAMINA dan Para Kontraktor (TOTAL dan INPEX) menandatangani perpanjangan PSC Blok Mahakam yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Maret 1997 untuk masa kontrak selama 20 tahun. Dengan komposisi pembiayaan (participating interest) kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak mentah dan natural gas Wilayah Kerja Mahakam yaitu 50% (TOTAL) dan 50% (INPEX). F. Perhitungan Bagi Hasil yang Dilaporkan KKKS Total E&P Indonesie kepada BPMIGAS Ringkasan perhitungan bagi hasil operasi minyak dan gas untuk tahun 2007 yang dilaporkan oleh KKKS Total E&P Indonesie kepada BPMIGAS sebelum diperiksa oleh BPK-RI sebagai berikut:

Rincian FTP IC Cost Recovery ETBS Lifting Price Variance DMO DMO Fee Government Tax Entitlement Total Bagian

Hasil Pemeriksaan BPK-RI

(dalam US$ 000) Blok Mahakam KKKS Total E&P Pemerintah Indonesie 458,615 457,300 280 811,687 1,409,421 1,442,271 314 (314) 88,232 (88,232) (6,783) 6,783 872,541 (872,541) 2,822,340 1,757,234

Halaman 4

Gambaran Umum


BAB III HASIL PEMERIKSAAN

BPK RI telah memeriksa pelaksanaan kontrak kerja sama (Production Sharing Contract/PSC) oleh KKKS Total E&P Indonesie (TI) untuk Wilayah Kerja Pertambangan Blok Mahakam tahun 2007. Pemeriksaan dilakukan secara uji petik dengan uraian sebagai berikut: (dalam USD000) Uraian Blok Mahakam Uji Petik FQR % Gross Revenue Lifting: 1. Oil Operation 1,223,474 1,223,474 100 2. Gas Operation 3,356,099 3,356,099 100 Jumlah 4,579,574 384,183 811,687 47 Cost Recovery (Oil + Gas) Hasil pemeriksaan meliputi koreksi perhitungan bagi hasil dan hal-hal yang perlu diperhatikan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian pelaksanaan PSC, dengan penjelasan sebagai berikut. A. Koreksi Perhitungan Bagi Hasil Temuan pemeriksaan yang telah disetujui untuk dilakukan koreksi cost recovery dalam perhitungan bagi hasil tahun 2007 oleh TI adalah sebesar Rp3.068,61 juta, USD235,539.83, dan SGD5,300, yang terdiri atas koreksi pembebanan: 1. Biaya tanggungan TI (sole cost) sebesar Rp314,06 juta dan USD12,000. 2. Biaya Technical Service Assistance (TSA) untuk non cost recovery items sebesar USD109,308.44 (tahun 2007) dan USD57,390.39 eks tahun 2005 dan 2006. 3. Biaya sewa rumah ekspatriat sebesar USD56,841.00. 4. Biaya pelatihan ekspatriat sebesar SGD5,300.00 dan Rp6,32 juta. 5. Biaya atas pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp2.748,23 juta. Temuan pemeriksaan lain yang telah disetujui adalah keterlanjuran pembayaran untuk penggantian PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang tidak dapat di-cost recovery (non cost recoverable) sebesar Rp356,15 juta. Untuk itu BPK RI telah menyarankan BPMIGAS agar melakukan pengurangan penggantian (reimbursement) PPN KKKS TI sebesar Rp356,15 juta. Adapun koreksi atas temuan-temuan pemeriksaan yang masih menunggu hasil pembahasan akhir antara BPMIGAS dan KKKS TI adalah sebesar Rp28.898,63 juta, USD4,175,838.64, dan EUR15,940.00 yang terdiri atas: 1. Biaya tanggungan TI (sole cost) sebesar Rp10.794,49 juta dan USD137,431.09 Berdasarkan pemeriksaan atas perhitungan cost recovery KKKS Total E&P Indonesie (TI) tahun 2007 ditemukan pembebanan biaya/pengeluaran yang tidak selayaknya dimasukkan ke dalam cost recovery, yakni: a. Pembebanan pengeluaran oleh TI untuk keperluan BPMIGAS sebesar USD130,274.12 yang sebagian bersumber yang semestinya sudah ada sumber dana/anggarannya sendiri di BPMIGAS.

Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Halaman 5

Hasil Pemeriksaan


b. Pembebanan pengeluaran sebesar Rp1.575 juta untuk biaya pengacara yang menangani perkara yang tidak terkait dengan kegiatan operasional migas KKKS TI. Biaya pengacara dipergunakan untuk penanganan perkara di tingkat Kasasi yang melibatkan secara pribadi karyawan/pegawai TI dan karyawan sub kontraktor TI selaku termohon kasasi. c. Pengeluaran untuk kepentingan TI sendiri (sole cost), sebesar Rp3.120,76 juta, USD7.156,97, dan EUR4,060.00 untuk kegiatan advertising & promotion, serta public relation & entertainment yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasi TI selaku kontraktor PSC, serta biaya lainnya, meliputi: 1) Biaya kegiatan olahraga, sosial dan budaya, social culture & sport (SCS), dan kegiatan Le Batakan Club tahun 2007 sebesar Rp4.091,05 juta. 2) Biaya proyek pengembangan masyarakat/community development tahun 2007 sebesar Rp1.994,28 juta. 3) Biaya kampanye lingkungan hidup sebesar Rp13,4 juta. 2. Biaya Technical Service Assistance (TSA) untuk non cost recovery items sebesar USD421,570.71 (tahun 2007) dan USD3,616,836.84 (eks tahun 2005 dan 2006) yang sebelumnya telah ditolak pembebanannya dengan rincian : a. Tahun 2007 No. RFS J 02 L 17 L 20 L 46

CCTR/ WBS AA217001 IDAA410112 IDAA410112 IDAA410112 Total

Jumlah (USD) 75,637.90 62,961.40 205,393.45 77,577.96 421,570.71

b. Eks Tahun 2005 / 2006 No. RFS G 01 G 11 I 02 I 01 I 31 W 82 W 83 H 10 H 16 J 01 J 51 K 48 L 01

CCTR/ WBS AA210001 AA113001 AA211058 AA211055 AA211055 AA202042 AA202042 IDAA41004 IDAA41004 AA217001 AA217003 AA216003 AA219001

247,471.61 219,108.00 353,294.96 1,101,538.67 321,068.67 80,482.46 193,735.97 125,404.03 306,519.01 327,011.36 85,715.60 20,292.79 235,193.71

Total

Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Jumlah (USD)

3,616,836.84

Halaman 6

Hasil Pemeriksaan


3.

Biaya salary and benefit ekspatriat sebesar Rp18.104,14 juta dan EUR11,880.00. Adanya pembebanan biaya bareme terhadap expatriate yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp18.104,14 juta dan EUR11.880 didasarkan pada hasil pengujian data pembebanan biaya salary & benefit (bareme) ke dalam cost recovery TI tahun 2007 dengan daftar TKA/ekspatriat yang bekerja di Jakarta dan Balikpapan sesuai dengan dokumen IMTA.

B. Hal-hal Lainnya yang Perlu Diperhatikan 1. Pengendalian BPMIGAS atas praktik pengalihan tolakan pembebanan biaya Tehnical Service Assistance (TSA) KKKS belum optimal Total E&P Indonesie (TI) setiap tahun memperoleh alokasi pembebanan biaya & overhead Kantor Pusat (Home Office) dari Total SA Perancis, yang dapat berbentuk Request For Services (RFS) untuk Technical Service Assistance (TSA), Direct Charges (DC) maupun Parent Company Overhead (PCO). Pembebanan melalui TSA harus disertai Authorization For Expenditure (AFE) yang telah disetujui BPMIGAS sedangkan pembebanan melalui DC dan PCO dapat langsung dibebankan, tanpa perlu pengajuan AFE, dengan nilai maksimal sebesar 2% dari total biaya operasional TI setahun. Dari pemeriksaan secara uji petik atas pembebanan biaya kantor pusat TI dalam cost recovery tahun 2007, didapati pembebanan biaya TSA (komponen TSA/RFS) eks tahun 2005/2006 sebesar USD3,674,227.23. Hasil pengujian lebih lanjut menujukkan bahwa biaya TSA eks tahun 2005/2006 tersebut sebelumnya telah ditolak pembebanan cost recovery-nya oleh BPMIGAS. Meskipun sudah ada penolakan dari BPMIGAS, pihak TI masih membebankannya kembali di tahun berikutnya. BPMIGAS semestinya dapat memastikan bahwa pembebanan cost recovery oleh KKKS telah mengikuti prosedur dan persetujuan dari BPMIGAS. Kondisi tersebut mengakibatkan pengawasan secara yang efektif dan memadai dari BPMIGAS terhadap pembebanan cost recovery belum tercapai. Menurut penjelasan TI pekerjaan-pekerjaan yang tercakup dalam TSA tersebut masih terkait dengan kegiatan PSC Mahakam yang layak di-cost recovery. BPK RI menyarankan BPMIGAS agar menetapkan acuan untuk perhitungan dan penetapan pengeluaran yang dapat dibebankan oleh Kantor Pusat KKKS. 2. Pengendalian BPMIGAS terhadap mekanisme penggantian (reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh KKKS Total E&P Indonesie belum memadai Dari pemeriksaan dan pengujian atas pengajuan reimbursement Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diajukan TI selama tahun 2007 diperoleh hasil sebagai berikut : a. Berdasarkan hasil uji petik dokumen pengajuan reimbursement PPN senilai Rp316.008, 23 juta atau 20,37% dari total pengajuan reimbursement PPN tahun 2007 sebesar Rp1.550.853,38 juta, dibandingkan dengan rincian transaksinya yang tercatat di Sistem SAP/UNISUP Total E&P Indonesie (TI) didapati pengajuan reimbursement PPN atas penyerahan BKP/JKP yang sesuai ketentuan semestinya tidak dapat di-reimburse (non cost reimbursable) sebesar Rp356,15 juta. Hal ini merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan RI No.64/PMK.02/2005 Pasal 4 ayat (2) c.3) menyatakan dengan tegas bahwa pembayaran kembali PPN tidak dapat disetujui bagi pengadaan BKP dan atau JKP yang non recoverable. b. Dari pemeriksaan atas GL Form Approved, Surat Setoran Pajak, dan Faktur Pajak terkait, didapati adanya pembebanan sebagai biaya operasi sebagai cost recovery atas pembayaran

Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Halaman 7

Hasil Pemeriksaan


PPN tahun 2007 dan tahun sebelumnya sebesar Rp2.748,23 juta, dan nilai PPN tersebut telah ditolak permintaan reimbursement-nya oleh BPMIGAS. c. Praktik pembebanan sebagai biaya operasi atas PPN yang telah ditolak reimbursement-nya oleh BPMIGAS oleh TI masih ditemukan di perhitungan cost recovery tahun 2008, yang sampai pemeriksaan BPK berakhir jumlahnya telah mencapai sebesar Rp1.124,12 juta. Menurut BPMIGAS selaku pihak yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk mengesahkan pengajuan reimbursement PPN KKKS, PPN yang dikembalikan dengan Berita Acara Koreksi reimbursement PPN/PPnBM dapat diajukan kembali untuk memperoleh PPN reimbursement dengan syarat KKKS harus melengkapi persyaratan seperti yang diatur dalam PMK No.64/PMK.02/2005 tanggal 27 Juli 2005. Sedangkan PPN yang dikembalikan dengan Berita Acara Koreksi reimbursement PPN/PPnBM karena tidak memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam PMK tersebut, tidak dapat dimasukkan sebagai biaya operasi. Namun demikian BPMIGAS belum memiliki mekanisme pengendalian untuk menghindari praktik pengembalian/penggantian PPN yang menyimpang tersebut (tidak melalui mekanisme reimbursement melainkan memasukkan sebagai biaya operasi). Selain itu, BPMIGAS juga kesulitan untuk melakukan pengujian terhadap detail catatan transaksional pembebanan keseluruhan pengeluaran/biaya yang di-cost recovery-kan pada masing-masing KKKS. Sementara itu menurut penjelasan bagian perpajakan TI, praktik pembebanan PPN non reimbursable tersebut didasarkan pada Surat Direktur Penerimaan Minyak Departemen Keuangan No.S-1870/1986 tanggal 31 Oktober 1986, yang menyatakan bahwa PPN yang tidak dapat atau belum dapat diselesaikan reimbursement-nya oleh Pertamina/BKKA kepada Kontraktor Production Sharing karena tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, dapat diperhitungkan sebagai unsur biaya oleh kontraktor yang bersangkutan. KKKS TI dalam mengajukan penggantian dan/atau pengembalian (reimbursement) PPN semestinya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh BPMIGAS. Kondisi di atas mengakibatkan timbulnya potensi kelebihan pengembalian/penggantian PPN KKKS yang berasal dari pembebanan PPN secara cost recovery maupun pengembalian tunai/reimbursement. BPK RI menyarankan BPMIGAS agar membuat peringatan secara tertulis KKKS untuk tidak membebankan pengeluaran PPN sebagai cost recovery. 3. Biaya jasa “Service For Formalities Assistance” tidak layak dibebankan sebagai cost recovery Dari pemeriksaan atas pembebanan cost recovery TI tahun 2007 didapati pengeluaran biaya “Service For Formalities Assistance” untuk keperluan pegawai KKKS dalam rangka pengurusan dokumen perizinan dan kependudukan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah, diantaranya Paspor dari Ditjen Imigrasi, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Depnakertrans, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Instansi Pemda, serta Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian. Praktik selama ini untuk pengurusan dokumen-dokumen tersebut serta pembayaran biaya adminsitrasinya di lingkungan KKKS tidak dilakukan sendiri oleh pegawai yang KKKS bersangkutan, melainkan melalui jasa perantara. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa salah satu kualifikasi yang dipersyaratkan untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana jasa perantara (formalities assistance) di TI yakni memiliki hubungan baik yang nyata dengan semua instansi pemeritah terutama imigrasi/depnaker/polisi/dispenda DKI.

Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Halaman 8

Hasil Pemeriksaan


Sementara itu dari evaluasi terhadap kelayakan pembebanan biaya service for formalities assistance serta deskripsi/rincian pekerjaan yang termasuk dalam lingkup jasa tersebut, patut disimpulkan bahwa biaya untuk jasa perantara tidak layak dibebankan sebagai cost recovery, dengan pertimbangan: a. Jasa-jasa yang dilaksanakan sebagian besar untuk kepentingan pribadi antara lain dokumen kependudukan, kewarganegaraan, dan ketenagakerjaan, yang menjadi kewajiban/persyaratan bagi pegawai yang bersangkutan untuk tinggal dan mencari penghasilan di Indonesia. Secara khusus, dokumen-dokumen dimaksud diperlukan oleh KKKS untuk pembebanan biaya-biaya pegawai yang bersangkutan dalam cost recovery. Sebagai contoh, dokumen Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) merupakan persyaratan pembebanan gaji bagi para ekspatriate dalam cost recovery, sehingga bila ekspatriate yang bersangkutan tidak memiliki paspor/visa/IMTA, maka gajinya menjadi tidak dapat dibebankan sebagai cost recovery. Dengan demikian kepentingan atas dokumen IMTA tersebut merupakan kepentingan ekspatriat (TI) agar dapat dimintakan cost recovery-nya. b. Menurut penjelasan TI keberadaan ekspatriat di perusahaan adalah berdasarkan persetujuan Pemerintah Indonesia melalui Departemen Tenaga Kerja dan rekomendasi BPMIGAS yang disebabkan oleh adanya kebutuhan akan TKA agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar sehingga proses dan target produksi dapat terlaksana dan tercapai dengan baik. Sebagai konsekuensi dari kebutuhan tersebut, maka perusahaan berkewajiban untuk memberikan bantuan administrasi untuk TKA dalam hal mendapatkan izin keimigrasian serta keperluan formalitas lainnya yang diperlukan oleh seorang TKA agar bisa datang, tinggal dan bekerja di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI yang berlaku bagi TKA, baik di tingkat pusat maupun daerah. c. Pengeluaran dana dari KKKS untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut berpotensi digunakan oleh penyedia jasa (perantara) untuk kepentingan yang bertentangan dengan ketentuan. Hal ini mengingat alokasi anggaran/pembebanan biaya pengurusan dokumen di instansi-instansi pemerintah yang diberikan ke perantara jauh melebihi/di atas tarif resmi yang telah ditetapkan oleh instansi bersangkutan, antara lain : 1) Pembuatan dokumen paspor biasa untuk WNI Perorangan (per buku), TI menganggarkan dan membebankan biaya sebesar Rp700.000,00, sedangkan dalam tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah dalam PP Nomor 19 Tahun 2007 hanya sebesar Rp200.000,00 (untuk 48 halaman) dan Rp50.000,00 (untuk 24 halaman) atau per buku lebih besar Rp500.000,00 atau Rp650.000,00. 2) Perpanjangan dokumen Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS), TI menganggarkan dan membebankan biaya Rp1.645.000,00 (perpanjangan, persetujuan kepala kantor imigrasi, persetujuan kepala kantor wilayah), sedangkan tarif resmi untuk perpanjangan KITAS untuk masa 2 (dua) tahun hanya sebesar Rp1.200.000,00 atau lebih besar Rp445.000,00. 3) Perubahan dokumen paspor untuk WNA (ekspatriat), TI menganggarkan dan membebankan biaya Rp225.000,00 per buku, sedangkan tarif resmi yang ditetapkan sebesar Rp40.000,00 atau per buku lebih besar Rp185.000,00. Dengan adanya persyaratan untuk memiliki hubungan baik dengan instansi yang terlibat dalam pengurusan dokumen-dokumen di atas, maka terdapat potensi kelebihan pengenaan tarif di atas merupakan biaya untuk menjaga hubungan baik penyedia jasa dengan aparatur pemerintah dalam memproses dokumen-dokumen dimaksud. Pihak TI menjelaskan bahwa biaya untuk jasa pengurusan dokumen yang terdapat dalam kontrak formalities assistance merupakan gabungan antara tarif resmi pemerintah, biaya

Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Halaman 9

Hasil Pemeriksaan


operasional perusahaan jasa, keuntungan, overhead dan pajak dari perusahaan tersebut. Namun demikian pihak TI tidak memiliki owner estimate biaya operasional dari penyedia jasa, melainkan merujuk kepada tarif yang lazim untuk jasa perantara dimaksud. Persetujuan pembebanan biaya cost recovery semestinya mengikuti ketentuan dan tidak berpotensi disalahgunakan untuk keperluan yang melanggar ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran pekerjaan jasa “Service for Formalities Assistance” tidak sah dan tidak layak dibebankan sebagai cost recovery. BPMIGAS memberikan tanggapan bahwa biaya tersebut masih dalam batas wajar, sehingga dapat dimasukkan ke dalam cost recovery. BPK RI menyarankan BPMIGAS untuk menghapuskan biaya Service for Formalities Assistance KKKS dari pengeluaran yang dapat di-cost recovery. 4. Proses pengadaan pipa (casing & tubing) untuk kegiatan operasi migas di lingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) belum mampu menciptakan harga yang kompetitif Berdasarkan hasil penelitian atas kegiatan pengadaan pipa casing & tubing di lingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama, dengan mengambil sampling adalah pengadaan di KKKS Total E&P Indonesie (TI), didapati indikasi adanya pemusatan pemenuhan kebutuhan pipa pada 2 perusahaan pemasok saja, yakni PT Seamless Pipe Indonesia Jaya (PT SPIJ) dan PT Citra Tubindo (PT CT). Kondisi tersebut mengakibatkan tidak dimungkinkannya penerapan sistem pelelangan umum dan terbuka dalam pengadaan pipa casing & tubing oleh para Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). Hal ini merupakan salah satu pengaruh penafsiran kalimat “mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri” oleh BPMIGAS (dulunya BPPKA-Pertamina) dalam memberikan persetujuan pelaksanaan pengadaan penetapan pelaksana pengadaan, dengan merujuk pada aturan-aturan diantaranya : a. Surat Edaran Direktorat Pengusahaan Migas c.q. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi No.005/396/DMB tahun 1991 perihal Penggunaan Fasilitas Heat Treatment dan Threading di dalam negeri yang pada intinya menghimbau para peserta lelang/lelang untuk menawarkan seamless pipe yang proses heat treatment dan threading-nya dilakukan di dalam negeri dan menggunakan thread protector dalam negeri; b. Surat Edaran Direkorat Jenderal Minyak dan Gas No.657/396/DJM/97 tanggal 1 Agustus 1997 perihal Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Pertambangan & Energi, Menteri Keuangan, dan Menteri Perindustrian & Perdagangan, yang salah satu pokoknya menyatakan pada dasarnya setiap pengadaan barang operasi wajib mengutamakan apresiasi penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri; c. Surat Edaran Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara RI No.301/MK.WASPAN/7/1999 tanggal 9 Juli 1999 perihal Peningkatan Penggunaan Barang dan Jasa Hasil Produksi Dalam Negeri, yang pada intinya menghimbau kepada semua pihak untuk mengutamakan dan meningkatkan penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri; d. Surat Edaran Menteri Pertambangan dan Energi RI No.698/03/MPE.P/1999 tanggal 2 Maret 1999 perihal Pengutamaan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan substansi kebijakan keberpihakan dan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri tetap dipertahankan untuk semua kegiatan pengadaan barang dan jasa; dan e. SK Pertamina No.077 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pertamina/ KPS/ JOB/AC yang pada salah satu pokoknya memerintahkan kepada Pertamina/KPS/ JOB/TAC

Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Halaman 10

Hasil Pemeriksaan


dalam hal melakukan pengadaan barang dan jasa mengupayakan untuk menggunakan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri dengan mengutamakan penyedia barang/jasa nasional. Dari kajian awal terhadap latar belakang kondisi tersebut di atas didapati hal-hal sebagai berikut : a. Ketentuan yang dijadikan rujukan untuk menggunakan produk pipa casing & tubing dari PT SPIJ dan PT CT pada awalnya hanya berupa himbauan yang termuat dalam Surat Edaran, yang semestinya tidak dapat ditafsirkan menjadi suatu keharusan. b. BPMIGAS tidak pernah mempersyaratkan aturan minimal prosentase penggunaan komponen dalam negeri terhadap produk yang ditawarkan penyedia barang (PT CT dan PT SPIJ) yang didukung hasil uji oleh pihak berwenang (d.h.i. Departemen Perindustrian). Sementara itu bagian pekerjaan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut hanya pada tahapan finishing, yakni threading & heat treatment. Sedangkan bahan baku (green pipe) yang merupakan komponen terbesar dari produk seluruhnya masih diimpor. Perkembangan teknologi juga telah menghasilkan produk casing and tubing impor siap pakai, tanpa memerlukan proses heat treatment di dalam negeri. PT SPIJ memegang lisensi teknologi heat treatment (premium joint for oil country tubular gas) dari Atlas Bradford, SEC, dan Antares dengan pasokan bahan baku green pipe dari Tenaris Group. Sedangkan PT CT mendapat lisensi dan pasokan bahan baku dari Vallourec & Mannesman Tubes Industries Kondisi tersebut menciptakan pasar duopolistik mengingat untuk pengadaan pipa casing and tubing dengan keharusan proses heat treatment di dalam negeri hanya akan mengarah kepada proses pemilihan langsung diantara 2 perusahaan tersebut di atas, sehingga kewajaran harganya sulit ditentukan. c. BPMIGAS dalam memberikan persetujuan pengadaan pipa casing and tubing di lingkungan KKKS merujuk kepada ketentuan yang mendukung terciptanya kondisi pasar duopolistik di atas. Namun demikian, dampak ketidakwajaran harga yang berpotensi terjadi akibat kondisi tersebut tidak menjadi beban KKKS mengingat seluruh pengeluaran untuk pembelian material pipa akan dibebankan sebagai cost recoverable, atas persetujuan BPMIGAS. Selama tahun 2007 pengeluaran TI untuk pengadaan material casing and tubing adalah sebesar USD295,461,633, dan sebesar USD73,955,462.00 atau 58,57% pengadaaanya dilaksanakan oleh PT CT dan PT SPIJ, dengan rincian sebesar USD75,440,224.00 atau 25,53% dikerjakan oleh PT SPIJ dan sebesar USD98,515,238.00 atau 33,34% dikerjakan oleh PT CT. Pengeluaran KKKS untuk pengadaan casing and tubing merupakan unsur pengeluaran yang dibebankan ke negara (Pemerintah RI) melalui cost recovery yang semestinya tidak dikerjakan terbatas oleh perusahaan tertentu saja, sehingga dapat diperoleh harga yang kompetitif. Kondisi tersebut mengakibatkan biaya pengadaaan pipa casing and tubing di lingkungan KKKS tidak dapat dinilai kewajaran harganya. BPMIGAS memberikan tanggapan bahwa pengadaan pipa casing and tubing di lingkungan KKKS mendasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian. BPK RI menyarankan BPMIGAS agar membuat aturan/ketentuan yang dapat membuka pasar OCTG (Oil Country Tubular Goods) yang lebih kompetitif dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas BPMIGAS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2002. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Halaman 11

Hasil Pemeriksaan


Lampiran

Susunan Manajemen KKKS Total E&P Indonesie (Status 1 Oktober 2008)

President Director & General Manager (DG) Executive VP Operation & EK District Manager (EVP) Human Resources & General Services (HRC) Corporate Communication,Government Relation & CRS (COM) Coordinaton (CRD) Finance (FIN) Business Development & Corporate Planning (BD) Marketing (MKT) Project Construction (PJC) Corporate Affairs (DCA) Drilling, Well Services & Logistic (DWL) Field Operation (FO) Geosciences & Reservoir (GSR) Information System & Telecommunication (IST) Supply Chain (SC) Facilities Engineering (ENG) Health, Safety, & Envirenment (HSE) Audit & Procedure (DG/AUD) Security Balikpapan (EVP/SEC)

Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Halaman 12

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Philippe Armand Jean Marc Noiray Suharmoko Judith N.Dipodiputro I.G.K. Modana Arividya Noviyanto Martin Tiffen Jean Jaylet Christian Placines Shirwan Ananda Idris Darto Sayogyo Hardy Pramono Aussie B. Gautama Yoke Susatyo Agus Suprijanto Christian Malbert Muhammad Najib Pierre Voung Bonafacius Heru Dwi Suryo

Lampiran


DAFTAR ISTILAH Abandon Tindakan untuk tidak meneruskan usaha memproduksi oil atau gas dari suatu sumur/well atau kontrak/lease, dan menutup (plug) reservoir yang ada sesuai ketentuan yang berlaku. AFE (Authorization For Expenditure) Form Suatu dokumen yang digunakan dalam proses perencanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan yang diajukan kepada BPMIGAS untuk memperoleh persetujuan, meliputi biaya yang dikategorikan sebagai IDC (Intangible Drilling Cost) maupun biaya tangible, baik secara total maupun detail. BBL (Barrel) Suatu standar ukuran isi untuk crude oil dan produk petroleum cair lainnya. Satu barrel sama dengan 42 US Gallons dalam temperatur 600 Fahrenheit. MBBL = 1000 BBL BOPD (Barrel Of Production Per Day) Hasil produksi per hari dari operasi suatu kontrak Bonus Penandatanganan (Signature Bonus/ Compensation Bonus) Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor kepada Pemerintah sebagai kompensasi atas informasi yang diberikan oleh BPMIGAS, berkaitan dengan geological, geophysical, drilling, well, dan produksi dari wilayah kuasa pertambangan yang bersangkutan. Kewajiban pembayaran signature bonus biasanya dikaitkan dengan penandatanganan kontrak, baik kontrak baru atau perpanjangannya. Besarnya bonus ditentukan dalam kontrak dan pembayarannya dilakukan dalam masa 30 hari setelah BPMIGAS menyerahkan copy kontrak yang telah disetujui kepada Kontraktor. BTU (British Termal Unit) / MMBTU Suatu satuan ukuran jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur satu pound air satu derajat Fahrenheit. MMBTU = 1.000.000 BTU Cost Recovery Penggantian biaya operasi oleh Pemerintah melalui BPMIGAS kepada Kontraktor sesuai perjanjian, biasanya dibayar dalam bentuk hasil produksi, dimana hasil produksi tersebut dinilai dengan Weighted Average Price. Crude Oil Cairan petroleum (minyak mentah) yang dihasilkan sebelum diproses lebih lanjut (refinery). Crude oil meliputi mineral oil, asphalt, “ozokerite” dan segala jenis “hydrocarbons” dan “bitumen”, baik dalam bentuk padat atau cair, dalam bentuk alami (natural) atau diperoleh dari natural gas melalui kondensasi atau “extraction”. Development Cost Merupakan biaya drilling dan biaya-biaya lainnya dari suatu well, termasuk casing tetapi tidak termasuk biaya eksplorasi. Sedang pengembangan property adalah kegiatan drilling dari proven property dan melengkapinya dengan segala fasilitas produksi yang diperlukan. DMO (Domestic Market Obligation) Kontraktor bagi hasil diwajibkan menjual sebagian dari produksinya untuk kepentingan pemasaran dalam negeri, apabila terdapat Equity to be Split (ETBS). Untuk itu Pemerintah diwajibkan membayar suatu fee. Perhitungan besarnya DMO diatur dalam kontrak yang bersangkutan. DMO Fee Fee yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Kontraktor sehubungan dengan kewajiban Kontraktor untuk menyerahkan sebagian dari bagiannya untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. DMO Fee diklasifikasikan dalam dua kelompok. Pertama, untuk suatu periode awal produksi (lima tahun) menggunakan WAP (Indonesian Crude Price). Sedang untuk periode selanjutnya dinilai

Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Halaman 13

Daftar Istilah


sebesar US$ 0.20 / barrel untuk PSC lama dan sebesar 10% dari ICP untuk PSC baru atau menurut harga lainnya yang ditetapkan dalam PSC. Equity Share Bagian Pemerintah/Kontraktor yang dihitung berdasarkan suatu prosentase yang ditetapkan dalam kontrak dari ETBS. Equity To Be Split (ETBS) Nilai yang tersisa dari nilai lifting setelah dikurangi dengan first tranche petroleum (FTP), cost recovery dan investment credit, yang akan dibagi antara Pemerintah/BPMIGAS dan Kontraktor. Expatriate Tenaga ahli asing yang bekerja di Indonesia untuk suatu jangka waktu tertentu dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, misalnya ijin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA) Exploration Cost Biaya-biaya yang timbul dalam rangka mengidentifikasikan/ mencari hydrocarbon (minyak dan gas) First Tranche Petroleum (FTP) Penyisihan dari lifting oil atau gas (biasanya 20%) sebelum lifting tersebut dikurangi dengan cost recovery. Selanjutnya penyisihan tersebut dibagi antara Pertamina dan Kontraktor menurut prosentase yang ditetapkan dalam kontrak. FTP diperhitungkan tanpa mempertimbangkan apakah dari operasi oil atau gas yang bersangkutan terdapat ETBS. Full Costing Suatu konsep dimana semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka mencari, memperoleh dan mengembangkan cadangan oil dan gas diakumulasikan. Harmoni III Daftar asset berwujud milik Pemerintah yang dimanfaatkan oleh Kontraktor Minyak Asing. Harmoni pada umumnya mempunyai nomor identifikasi dan dicatat dengan nilai perolehan. Home Office Kantor Induk dari Kontraktor Production Sharing yang beroperasi di Indonesia, kemana Kontraktor berkewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawabannya. Kantor induk tersebut dapat mengatur pembiayaan operasi Kontraktor di Indonesia. HO Overhead Biaya administrasi dan umum yang timbul di Home Office yang sebagian dialokasikan ke biaya operasi di Indonesia dengan metode alokasi tertentu. Indonesian Crude Price (ICP) Harga crude oil yang ditetapkan oleh Pemerintah setiap bulan untuk menghitung nilai lifting Investment Credit Suatu paket “incentive� yang diberikan oleh Pemerintah/BPIMIGAS kepada Kontraktor untuk merangsang Kontraktor menambah investasinya. Incentive diberikan berupa suatu prosentase yang ditetapkan dalam kontrak dari investasi yang dilakukan untuk direct production oil facilities. Untuk kontrak yang ditandatangani tahun 1992 (paket incentive 1992), investment credit diberikan baik untuk fasilitas oil maupun gas. JOA (Joint Operation Agreement) Suatu bentuk PSC dimana pada prinsipnya Pertamina/BPMIGAS ikut dalam penyertaan (interest holder) sebesar 50%. Yang bertindak sebagai operator adalah Kontraktor.

Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Halaman 14

Daftar Istilah


JOB (Joint Operation Body) Suatu bentuk PSC dimana pada prinsipnya Pertamina/BPMIGAS ikut dalam penyertaan (interest holder) sebesar 50%. Yang bertindak sebagai operator adalah Pertamina/ BPMIGAS. Lifting Lifting adalam kegiatan pengiriman produk petroleum. Point of lifting pada umunya diperlakukan sebagai point of sale dalam perhitungan bagi hasil. Lifting untuk oil dinilai berdasarkan Indonesian Crude Price (ICP), sedang lifting untuk gas ditetapkan berdasarkan perjanjian yang berlaku. Lifting Entitlement Merupakan hak Pemerintah/BPMIGAS dan kontraktor dari lifting yang telah dilakukan. Over (Under) Lifting Yaitu lifting dari Kontraktor/Pemerintah yang melebihi (dibawah) haknya (lifting entitlement). Over (under) lifting ini dinilai dengan menggunakan Weighted Average Price, dimana selanjutnya dapat diselesaikan melalui cash settlement atau in kind settlement. Price Variance Suatu perbedaan nilai lifting entitlement yang dinilai berdasarkan ICP dan lifting entitlement yang dinilai dengan weighted average price.

Production Costs Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi dalam rangka memproduksi minyak dan gas, meliputi biaya mengangkat minyak dan gas bumi dari sumur-sumur sampai siap di-lifting PSC (Production Sharing Contract) Kontrak bagi hasil antara Pemerintah dengan Kontraktor dimana hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi (dalam unit) dibagi menurut suatu prosentase yang telah ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan. Dalam kenyataannya perhitungan bagi hasil tiap-tiap tahun dihitung dari lifting setelah dikurangi dengan biaya operasi TAC (Technical Assistance Contract) Kontrak antara Pemerintah cq Pertamina/BPMIGAS dengan kontraktor untuk mengembangkan ladang-ladang minyak Pertamina. Kontraktor akan memperoleh bagian dari pertambahan produksi sesuai dengan ketentuan kontrak. Technical Service Bantuan jasa teknis yang diberikan oleh induk perusahaan/afiliasi lainnya untuk kepentingan operasi di Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang berlaku, antara lain atas permintaan dari Indonesia dan melalui AFE Unrecovered Cost Nilai buku aktiva tetap yang belum di-recover Weighted Average Price(WAP) Harga rata-rata tertimbang dihitung berdasarkan nilai lifting selama satu tahun dibagi dengan jumlah satuan lifting selama periode yang sama. Nilai lifting dan jumlah satuan lifting tersebut tidak termasuk domestic market obligation Work Program Merupakan dokumen yang menunjukkan item-item kegiatan/operasi minyak dan gas yang akan dilaksanakan dalam suatu daerah kontrak. Work budget harus mendapat persetujuan BPMIGAS.

Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Halaman 15

Daftar Istilah

705_kkks_total_e_p_indonesie  

705_kkks_total_e_p_indonesie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you