Editorial
Ink-Site
bergabung. Peneliti FISIP UI, Mahmud Syalton, sempat mempertanyakan metamorfosis PKS yang kini terbuka dan bahkan cenderung liberal. Dia pun melihat sejumlah kader PKS yang tidak lagi anti terhadap perayaan agama di luar Islam (Kontan.co.id, 07/01). Politisasi bencana pun marak terjadi. Bala yang menimpa masyarakat malah menjadi ladang suka cita untuk partai politik. Partai Politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) tidak dilarang membantu korban bencana. Namun, miris karena arena pengungsian dijadikan sebagai tempat kampanye pemilu. Uang, Kuasa di Negara Demokrasi Kondisi perpolitikan kita sesungguhnya tidak akan berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Demokrasi yang didiktekan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat nyatanya hanya sebatas dogmatis saja. Hal ini tidak lain terjadi karena kemenangan seorang penguasa hari ini dapat diatur dengan uang. Rakyat yang sudah lama dihantam dengan kemiskinan, di cekik dengan berbagai kemelaratan dan penderitaan seolah terhipnotis. Janji, tebar pesona hingga menabur uang kepada masyarakat seakan menjadi obat derita selama 5 tahun. Bahkan bukan semata di tingkat akar rumput, masyarakat kita sulit mengatakan “Say No to Money”, namun hingga tingkat daun. Bukti lain kuasa uang dalam tatanan politik Indonesia adalah kiprah Rusdi Kirana. Rusdi Kirana (Bos maskapai penerbangan Lion Air) diangkat menjadi Waketum Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Y. Thohari, menilai bahwa masuknya
4
pengusaha besar ke dunia politik praktis, merupakan konsekuensi logis sistem politik Indonesia yang menganut demokrasi langsung. Jawaban benar dari seorang aktivis politik demokrasi. Sebelum Rusdi Kirana, publik mengenal Hary Tanoesoedibjo yang juga keluar masuk partai kemudian membentuk partai baru lagi karena banyaknya uang di kantong. Tahun Baru, Kepemimpinan berdasar Islam Jika kita ingin bertanya kepada khayalak ramai di negeri ini, maka banyak asa dan harapan untuk perubahan. Merubah kondisi mereka yang termarginalkan ke arah yang lebih baik. Mereka rindu dengan kesejahteraan. Rindu kepada pemimpin yang amanah. Pemimpin yang betul-betul mau mengurusi urusan mereka. Sekarang, ilusi kesejahteraan demokrasi hendaknya kita tanggalkan. Buang aturan hukum dan perpolitikan yang bathil. Karena demokrasi, bukan jalan perubahan Islam. Saatnya kita merencanakan agenda besar dalam menyonsong era baru. Kepemimpinan yang tegak dalam daulah Khilafah Islamiyah. Hendaknya kita menjaga nafas kita karena perjuangan ini membutuhkan nafas panjang bagai pelari marathon. Revolusi Islam harus di gagas, menyatukan visi politik menuju arus perubahan. Mewujudkan suasana politik berdasar Al Quran Sunnah, sebagaimana kepemimpinan dalam Islam yang berfungsi untuk pengaturan urusan rakyat. Seorang pemimpin adalah pengatur bagi urusan rakyatnya dengan aturan-aturan Allah SWT. []
,Edisi 4/Januari 2014
Apa Itu Khilafah? Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia. Khilafah bertanggung jawab menerapkan hukum Islam, dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh muka bumi. Khilafah terkadang juga disebut Imamah; dua kata ini mengandung pengertian yang sama dan banyak digunakan dalam haditshadits shahih.
yaitu bai’at. Tanpa bai’at, seseorang tidak bisa menjadi kepala negara. Ini sangat berbeda dengan konsep raja atau dictator, yang menerapkan kekuasaan dengan cara paksa dan kekerasan. Contohnya bisa dilihat pada para raja dan diktator di Dunia Islam saat ini, yang menahan dan menyiksa kaum Muslim, serta menjarah kekayaan dan sumber daya milik umat.
Sistem pemerintahan Khilafah tidak sama dengan sistem manapun yang sekarang ada di Dunia Islam. Meskipun banyak pengamat dan sejarawan berupaya menginterpretasikan Khilafah menurut kerangka politik yang ada sekarang, tetap saja hal itu tidak berhasil, karena memang Khilafah adalah sistem politik yang khas.
Kontrak bai’at mengharuskan Khalifah untuk bertindak adil dan memerintah rakyatnya berdasarkan syariat Islam. Dia tidak memiliki kedaulatan dan tidak dapat melegislasi hukum dari pendapatnya sendiri yang sesuai dengan kepentingan pribadi dan keluarganya. Setiap undangundang yang hendak dia tetapkan haruslah berasal dari sumber hukum Islam, yang digali dengan metodologi yang terperinci, yaitu ijtihad. Apabila Khalifah menetapkan aturan yang bertentangan dengan sumber hukum Islam, atau melakukan tindakan opresif terhadap rakyatnya, maka pengadilan tertinggi
Khalifah adalah kepala negara dalam sistem Khilafah. Dia bukanlah raja atau diktator, melainkan seorang pemimpin terpilih yang mendapat otoritas kepemimpinan dari kaum Muslim, yang secara ikhlas memberikannya berdasarkan kontrak politik yang khas,
31