pengelolaan urusan publik, dan sumber daya di daerah akan tersia-sia. Kondisi inilah yang disebut berbagai pihak dengan istilah 'desentralisasi hanyalah memindahkan korupsi di pusat ke daerah' atau 'desentralisasi hanyalah menyebarluaskan kanker yang hanya di satu sel induk ke semua organ lainnya'. Proses tata pemerintahan yang baik di antaranya bercirikan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efisien, efektif, dan ketaatan pada hukum. Dengan demikian, desentralisasi harus dijadikan peluang bagi daerah untuk menunjukkan kemampuan dalam mengelola tata pemerintahan dengan ciri-ciri tersebut. Kemiskinan biasanya hadir mendampingi rezim yang mempraktikkan tata pemerintahan yang buruk. Setidaknya, sudah pasti rezim ini akan menghasilkan ketimpangan yang lebar antara kelompok sosial masyarakat. Karena dengan tata pemerintahan yang buruk, sebuah rezim akan cenderung hanya melayani satu kepentingan kelompoknya saja dan memarjinalkan kepentingan lain. Bahkan kadangkala memarjinalkan kepentingan publik yang sesungguhnya. Dalam konteks desentralisasi, daerah berkesempatan untuk menangani langsung isu kemiskinan. Oleh karena itu, desentralisasi harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk mengatasi isu kemiskinan. Buku ini merupakan sekelumit kisah dari sebuah upaya yang dilakukan oleh Perkumpulan INISIATIF untuk meningkatkan kualitas tata pemerintahan desa dan penanggulangan kemiskinan. Kisah bermula dari keberhasilan INISIATIF dalam mengadvokasi munculnya Perda Kabupaten Bandung No. 2 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD). ADPD merupakan suatu kebijakan yang isinya antara lain mewajibkan pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk mengalokasikan 10 persen dari dana bagi hasil yang diterima kabupaten setelah dikurangi oleh belanja aparatur dan dana alokasi khusus untuk desa. Dengan demikian secara otomatis, desa melalui pemerintah desa berkesempatan untuk mengelola dana tersebut secara otonom untuk memenuhi kebutuhan desanya. Kebijakan ADPD muncul di tengah situasi tata pemerintahan yang
hal-4
Bagian 1
Menjadikan Desentralisasi Fiskal Dari Kabupaten Ke Desa Sebagai Instrumen Untuk Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan Desa Dan Penanggulangan Kemiskinan