Agar Kasus Antaboga Tak Berulang OJK diharapkan mampu mencegah terulangnya kasus Antaboga. Perlu lembaga penjamin dana investor? TEKS Iwan Purwantono Foto Wirasatria
M
asih ingat kasus Antaboga beberapa tahun lalu? Betul, ketika itu sejumlah nasabah Bank Century kesulitan mencairkan dana produk investasi mereka yang jatuh tempo. Produk investasi sejenis reksa dana itu diterbitkan Antaboga, namun tidak terdaftar di Bapepam-LK. Entahlah, kenapa kasus ini bisa lolos dalam pengawasan Bapepam-LK dan Bank Indonesia. Karena itu, banyak orang bertanya, mampukah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencegah kasus ini terulang? “OJK harus mampu mengawasi seluruh lembaga keuangan yang ada, kecuali koperasi,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz. OJK yang bakal mengganti peran Bapepam-LK memang harus bekerja ekstra keras mengawasi setiap transaksi yang terjadi di lantai bursa secara detil. Karena, tidak tertutup kemungkinan ada praktik cuci uang di situ. “Kita tunggu, saja gebrakannya,” kata Harry Sejauh ini, kasus-kasus di lantai bursa yang mengemuka, cukup banyak. Yang heboh, kasus Sarijaya, penggelapan PT Optima Securities, dan Bank Century. Dari banyak kasus, biasanya investor publik yang paling banyak dirugikan. Ambil contoh, akibat kasus Sarijaya, nasabah menanggung kerugian Rp 245 miliar. Belum lagi, kasus reksa dana bodong Antaboga yang menyedot dana nasabah Rp 1,5 triliun. Yang terbaru, dugaan penggelapan dana nasabah senilai Rp 100 miliar oleh pejabat PT Batavia Prosperindo (BPS) cabang Medan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Ito Warsito berharap OJK bisa memberikan solusi terhadap maraknya kasus sekuritas yang merugikan investor. Dia menyebut adanya dualisme pengawasan membuat penyelesaian kasus sekuritas tak kunjung menemui penyelesaian. Misalnya, pelaku sekuritas berada di bawah pengawasan Bapepam-LK sedangkan perbankan di bawah kendali BI. “Kalau satu pintu, kita harapkan bisa lebih efektif dan efisien,” katanya. Lahirnya OJK menggantikan Bapepam-LK sebagai pengawas lantai bursa, menurutnya, bukan masalah. Kalangan pelaku pasar, menyambut baik kehadiran OJK. “Secara substansi, tidak ada perubahan. Hanya dulu lapornya ke Bapepam-LK, nanti ke OJK. Nggak ada masalah itu,” katanya. Pendapat senada juga disampaikan Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Airlangga Hartarto. Kalangan emiten pasar modal, sangat berharap peran OJK bisa lebih ‘super’ dibanding
inilahREVIEW 33 Tahun I | 16-22 April 2012
Bursa Efek Indonesia
pendahulunya, Bapepam-LK. “Secara otomatis, OJK menggantikan tugas dan fungsi Bapepam-LK. Meski begitu, kami belum tahu bagaimana bentuk kerja dan format OJK,” kata Airlangga. Pengamat pasar modal Yanuar Rizky, mengusulkan pembentukan lembaga penjamin dana investor atau Investor Protection Funds (IPF), dipercepat. Hal ini penting agar kepercayaan investor untuk berbelanja produk sekuritas, tetap terjaga. n
13