keuangan penjaminan polis
N
iat pemerintah dan DPR untuk membentuk Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LP3) tampaknya bakal tersendat. Selain bakal sulit dijalankan, para pelaku asuransi sepertinya tidak terlalu tertarik dengan rencana tersebut. Kalau pun akhirnya terbentuk, LP3 tak ubahnya bom waktu. Lantas, mengapa LP3 disebut bagaikan bom waktu? Begini. Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU 2/1992) hanya mengenal istilah asuransi kerugian, jiwa, dan reasuransi. Padahal dalam praktik sehari-hari ada juga asuransi unit link, yakni produk asuransi jiwa yang dibung kus investasi. Nah, produk ini hanya didasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK (KEP-104/BL/tahun 2006 tentang Produk Unit Link). Kalau menyimak aturan di atas, jelas unit link bukanlah produk asuransi. Di sini, perusahaan asuransi ( jiwa) cuma berfungsi sebagai distributor. Yang mengembangbiakan dana unit link adalah manajer investasi. Makanya, kalau rencana pembentukan LP3 terwujud, lembaga ini tidak akan menjamin dana masyarakat di asuransi unit link. Jelas, ini akan membahayakan. Sebab, buntutnya akan menyebabkan penarikan dana besar-besaran dari produk asuransi unit link. Kalau ini yang terjadi, LP3 akan menjadi pembunuh bagi perusahaan asuransi jiwa yang menerbitkan unit link. “Itu sebabnya, LP3 harus dirancang dengan sangat hati-hati,” kata Sapto Trilaksono, pakar asuransi. Asal tahu saja, hingga kuartal III2012, total pendapatan premi yang diraih 43 perusahaan asuransi jiwa di tanah air mencapai total Rp 75,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 38,2 triliun atau 50% lebih bersumber dari penjualan produk unit link. Bisa dibayangkan, apa jadinya kalau dana sebesar itu ditarik secara serentak (rush) oleh nasabah. Tapi, jangan khawatir, ini baru dugaan yang belum tentu benar. Apalagi pendirian LP3 pun baru sebatas rencana. Perkara jadi tidaknya, itu tergantung panitia perancang LP3. Namun satu hal yang perlu diketahui, rencana penjaminan pinjaman atas polis asuransi ini pasti butuh waktu lama. Namun rencana pemerintah untuk membentuk LP3, patut disambut positif.
56
nasabah manulife financial dalam sebuah acara
Laris, Tapi Tidak Pemerintah akan memasukkan pendirian lembaga penjaminan polis dalam RUU Asuransi. Sebuah niat baik walau pun agak terlambat. TEKS bastaman foto riset, wirasatria
Sebab, selama ini, pemegang polis kerap tidak mendapatkan kembali dananya secara utuh bila perusahaan asuransi tutup. Makanya, pemerintah akan memasukan pendirian LP3 dalam UU Per-
asuransian yang tengah digodok DPR. “Untuk melindungi nasabah asuransi, maka kehadiran LP3 menjadi penting,” ujar Harry Azhar Aziz, Wakil Ketua Komisi XI DPR- RI.
inilahREVIEW 27 Tahun II | 4-10 Maret 2013