laPoRaN utama beleId bank IndonesIa
n StaNdaRd chaRtEREd baNK. MeMbuka cabang saMpaI ke pelosok daerah
B
ILa tak ada aral melintang tahun depan Bank Indonesia (BI) bakal menerapkan asas resiprokal (imbal balik) di industri perbankan. Boleh jadi beleid baru ini sebagai sikap “balas dendam” BI atas perlakuan sejumlah bank sentral luar negeri terhadap perbankan nasional yang akan membuka kantor di sana. Lewat asas resiprokal, BI akan membatasi gerak bank asing. Artinya, bank asing tak bebas lagi beroperasi di Indonesia seperti yang selama ini mereka lakukan. Kantor cabang bank asing juga akan dijadikan badan hukum Indonesia. Yang terakhir, kata Gubernur BI Darmin Nasution, bank asing diminta go public dan merevisi kebijakan kepemilikan mayoritas saham. Selama ini bank-bank nasional menemui kesulitan ketika akan membuka kantor cabang dan mengembangkan usahanya di sejumlah negara. Misalnya, pembukaan kantor cabang dibatasi, izin menambah dan menempatkan mesin ATM begitu sulit, kemudian pengumpulan dana pihak ketiga dibatasi, yakni tidak boleh menarik dana dalam mata uang lokal. PT Bank Mandiri Tbk adalah salah satu bank pemerintah yang mengalami kesulitan ketika akan membuka kantor cabang di Malaysia. Pembukaan kantor cabang di negeri jiran itu dibatasi hanya 18 kantor. Begitu halnya dengan ATM. “ATM hanya boleh dibangun di kantor cabang, dan biaya transaksi bank asing pun lebih mahal dari bank lokal di sana,” ujar Senior Executive Vice President Bank Mandiri, Haryanto Budiman. Karena persyaratan demikian itu, Bank Mandiri membatalkan membuka kantor cabang di Malaysia. Tak hanya di Malaysia. Di China pun Mandiri mengalami nasib hampir sama. Di negeri tirai bambu ini, Mandiri harus melewati berbagai tingkatan untuk membuka kantor cabang. Tingkatan level yang harus dipenuhi oleh bank berkode saham BMRI ini adalah kesiapan lokasi, kesiapan sumber daya manusia, kesiapan System Operating Procedure (SOP). Setelah itu selesai, hasilnya masih perlu diaudit oleh otoritas di China.
inilahREVIEW 17 Tahun I | 19-25 Desember 2011
HLM 08-15 LAPUT ireview 17.indd 9
Pembukaan kantor cabang dibatasi, izin menambah dan menempatkan mesin ATM begitu sulit, kemudian pengumpulan dana pihak ketiga dibatasi, yakni tidak boleh menarik dana dalam mata uang lokal “Setelah menyelesaikan level, kami masih perlu melakukan audit, lalu setelah audit masih perlu dinyatakan siap atau tidak. Dan terakhir kami perlu meminta izin beroperasi di sana,” kata Direktur Utama Bank Mandiri, Zulkifli Zaini. Nasib tak jauh beda dialami PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. “Cabang BNI dan BRI di New York ditekan untuk subsidiary,” ungkap Ketua Himpunan Bank-Bank Negara, Gatot M Suwondo. Gatot bilang, tak hanya di New York tetapi di Singapura dan di Tokyo pun tidak mudah untuk membuka cabang bagi bankbank Indonesia. Aneh memang, ketika Indonesia terus didorong agar menerapkan pasar bebas, sementara negara lain tidak. “Ini tidak fair. Tentu tidak wajar kalau kita terus menyediakan karpet merah untuk mereka,” kata anggota Komisi XI DPR, Kemal Azis Stamboel. A Deny Daruri, Direktur Center for Banking Crisis (CBC) mengatakan, bank asing harus dikenakan aturan khusus. Misalnya, bila bank Malaysia atau Singapura ingin membuka kantor cabang di Jakarta atau kota besar lainnya, mereka diwajibkan buka kantor pula di Kebumen, Papua, atau daerah lainnya. Begitu pula ketika mereka ingin menambah ATM, diwa-
9 12/18/11 2:08 AM