PENGURUS NASIONAL
IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA PERIODE 2022 - 2023
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126
Telp: 085156468130 e-mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
KATA PENGANTAR
1 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena karunianya penulis dapat menyelesaikan Riset dan Kajian Strategis Vol 3 ini sebagai
pertanggungjawaban dari program kerja yang dilakukan oleh Direktorat Kajian
Strategis yang dibawahi oleh Kementerian Kajian Keilmiahan IMPI Nasional Tahun 2022/2023
Riset dan Kajian Strategis Vol 3 yang berjudul “Analisa Dampak
Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Pengembangan Wilayah
Tertinggal di Provinsi Papua Barat” ini diajukan sebagai persambahan untuk
Mahasiswa PWK Indonesia dan sebagai bukti telah menjalankan Program Kerja
Ristrat oleh Direktorat Kajian Strategis. Pemilihan tema ini didasari atas
karakteristik wilayah Papua dalam merespon percepatan pembangunan
infrastruktur yang sangat berdampak dalam berbagai sektor Riset dan Kajian
Strategis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya tidak terlepas dari bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan
dalam penyusunan laporan ini, baik dari segi EBI, kosakata, tata bahasa, etika maupun isi.
Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran seluas-luasnya
dari pembaca yang kemudian akan penulis jadikan sebagai evaluasi. Demikian
semoga Riset dan Kajian Strategis ini bisa diterima sebagai ide atau gagasan yang
menambah kekayaan intelektual dalam bidang kajian strategis Perencanaan
Wilayah dan Kota. Semoga Riset dan Kajian Strategis ini dapat bermanfaat bagi pembaca
Surakarta, 5 Maret 2023
Penulis, Tim Kajian Strategis IMPI Nasional Kabinet Sinergi Tahun 2022/2023
-dan-penjelasannyaPenulis: Ghina Aulia
PENGURUS NASIONAL IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA PERIODE 2022 - 2023
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126
Telp: 085156468130 e-mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
1.1. PENDAHULUAN
1.1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara besar yang terdiri atas ribuan pulau dengan kekayaan di dalamnya. Sejak, abad ke 18, Indonesia telah menjadi rebutan bangsa eropa untuk menguasai tanah Indonesia dan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang begitu besar untuk menjadi negara maju.
Berdasarkan Data Kementerian Keuangan, pendapatan negara bukan pajak pada bulan september tahun 2022 sebesar 431,5 triliun rupiah atau 89,6 persen dari target APBN sebesar 481,6 triliun rupiah. Apabila dibandingkan pencapaian Pendapatan PNBP pada september tahun 2021 yang sebesai, jumlah tersebut naik 34,4 persen dari 321 triliun rupiah. Pendapatan PNBP tersebut didukung peningkatan pendapatan sumber daya alam, pendapatan kekayaan negara dipisahkan, dan pendapatan PNBP lainnya. Pendapatan dari sumber daya alam Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Padahal, sumber daya alam di Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.
Tabel
Sumber: Datadoks, Kementerian Keuangan, 2022
Sumber daya alam yang besar dapat menjadi modal besar untuk
mencapai kemajuan Indonesia. Pengelolaan SDA yang optimal perlu didukung adanya infrastruktur yang memadai dan merata. Infrastruktur yang merata
PENGURUS NASIONAL IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA PERIODE 2022 - 2023
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126
Telp: 085156468130 e-mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
mempercepat proses pengelolaan sumber daya alam menuju pasar. Saat ini, Indonesia masih memiliki masalah terkait pemerataan pembangunan.
Pembangunan infrastruktur merupakan bukti dari perkembangan terhadap suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur sangat dominan pada wilayah Indonesia bagian barat khususnya Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Pulau jawa memiliki infrastruktur yang sangat timpang dengan wilayah Indonesia lainnya. Infrastruktur tersebut berupa jaringan prasarana yang memiliki hierarki dan mengaitkan antar wilayah di pulau jawa. Simpul jaringan yang lengkap dan menjangkau setiap wilayah memudahkan hilirisasi dan perpindahan barang serta pengelolaan SDA. Salah satu contohnya adalah prasarana transportasi berupa sistem jaringan jalan meliputi jaringan jalan tol, jaringan jalan arteri (primer dan sekunder), jaringan jalan kolektor, jaringan jalan lokal, jaringan jalan lingkungan dan jaringan jalan
kereta api. Adapun sarana tranportasi di Pulau Jawa juga sangat mendukung pembangunan wilayah yang berupa pelabuhan, bandara, stasiun, dan terminal.
Kondisi di atas berbanding terbalik dengan infrastruktur yang ada di Indonesia bagian timur khususnya Pulau Papua. Pembangunan infrastruktur di Papua sering terjadi keterlambatan dalam perkembangannya dan tidak senada dengan penetapan kebijakan. Sistem jaringan prasarana di Pulau Papua yang belum tersambung keseluruhan dianggap belum mampu menopang pembangunan wilayah. Ditambah dengan wilayah geografis Papua sangat luas dan bervariasi sehingga sering menghadapi tantangan dan rintangan seperti minimnya sarana, prasarana, biaya yang tinggi, kepadatan penduduk yang rendah, dan ekstrimnya keragaman budaya.
Ketersediaan infrastruktur pendidikan menjadi salah satu sebab rendahnya angka Rataan Lama Sekolah (RLS) Papua. Angka Rataan Lama Sekolah menjadi acuan dalam kualitas pendidikan dalam suatu provinsi di Indonesia Kondisi tersebutlah yang menyebabkan ketimpangan wilayah di Indonesia. Pembangunan infrastruktur seharusnya mampu menyediakan lapagan pekerjaan bagi masyarakat, akan tetapi permasalahan yang mendasar
PENGURUS
NASIONAL IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA PERIODE 2022 - 2023
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126
Telp: 085156468130 e-mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
dihadapi Papua yaitu di bidang ketenagakerjaan dimana rendahnya kualitas angkatan kerja.
Oleh karena itu, melalu kajian ini penulis yaitu Direktorat Kajian Strategis IMPI Nasional Kabinet Sinergi ingin menggali analisis dampak ketimpangan wilayah yang terjadi di Indonesia dengan studi kasus Provinsi Papua Barat di berbagai sektor.
1.1.2 Kajian Literatur
1. Pembangunan
Menurut Siagian, pembangunan merupakan sekumpulan usaha pertumbuhan dan dinamika perencanaan yang dilakukan secara sadar oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Hal tersebut juga disampaikan oleh Tjokrominoto yang menjelaskan bahwa makna pembangunan merupakan : (1) pembangunan dijadikan sebagai proses dinamika sosial menuju tata kehidupan masyarakat yang lebih baik.
(2) pembangunan juga dijadikan sebagai upaya manusia secara sadar, terencana, dan melembaga. (3) pembangunan juga dijadikan sebagai proses sosial yang bebas nilai. (4) pembangunan merupakan konsep yang memiliki nilai bersyarat yang menyangkut proses, serta pembangunan menjadi culture specific, situation spesific, dan time spesific
2. Infrastruktur
Grigg (Nurmadimah, 2012:19) menjelaskan bahwa infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunanbangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosialdanekonomi.Infrastrukturdinyatakanpulasebagaiasetfisikyang dirancang dalam sistem pelayanan publik yang penting terbagi dalam 7 kategori utama. Namun dalam penetapan kategori infrastruktur ini
Kementerian Kajian Keilmiahan Kabinet Sinergi
PENGURUS NASIONAL IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA PERIODE 2022 - 2023
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126
Telp: 085156468130 e-mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
terdapat beberapa perbedaan antara program pembangunan prasarana kota terpadu (P3KT) dengan Grigg (1988), Hudson 8 (1997), Kodoatie (2003) maupun Supirin (2003) (dalam Nurmadimah, 2012:20). Pengkategorian dalam program pembangunan prasarana kota terpadu (P3KT) tidak menyertakan bagunan gedung dan fasilitas rekreasi, serta memisahkan pengelolaan air bersih dengan air kotor, sedang Grigg maupun Hudson mengkategorikan pengelolaan air bersih, air limbah dan drainase pada satu kategori dan menyertakan serta memasukan bangunan gedung dan fasilitas rekreasi pada kategori terpisah (Nurmadimah, 2012:20)
3. Transportasi
Transportasi dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya (Morlok, 1978). Transportasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan perpindahan baik orang maupun barang menggunaan suatu alat maupun kendaraan ke tempat–tempat yang terpisah secara geografis (Steenbrink (1974). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa transportasi merupakan kegiatan perpindahan barang maupun manusia dengan alat tertentu dari satu tempat ke tempat lainnya yang akan memberikan manfaat di tempat tersebut. Masing-masing moda transportasi menurut Djoko Setijowarno dan Frazila (2001), memiliki ciri-ciri yang berlainan, yakni dalam hal :
a. Kecepatan, menunjukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bergerak antara dua lokasi.
b. Tersedianya pelayanan (availability of service), menyangkut kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan antara dua lokasi.
c. Pengoperasiaan yang diandalkan (dependability of operation), menunjukan perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kenyataan dan jadwal yang ditentukan.
PENGURUS NASIONAL
IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA PERIODE 2022 - 2023
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126
Telp: 085156468130 e-mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
d. Kemampuan (capability), merupakan kemampuan untuk dapat menangani segala bentuk dan keperluan akan pengangkutan.
e. Frekuensi, adalah banyaknya gerakan atau hubungan yang dijadwalkan.
PENGURUS
NASIONAL IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA PERIODE 2022 - 2023
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126
Telp: 085156468130 e-mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
1.2. PEMBAHASAN
1.2.1 Profil Wilayah Papua Barat
A. Administrasi Wilayah
Secara administrasi, Provinsi Papua Barat merupakan provinsi yang terletak di Pulau Papua bagian barat. Provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Irian Jaya pada 4 Oktober 1999. Secara letak geografis, Papua Barat terletak pada 0°–4° Lintang Selatan dan 124°–132° Bujur Timur. Papua Barat berbatasan dengan dengan Provinsi Papua di sebelah timur, berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah utara, berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku di sebelah barat, dan berbatasan dengan Laut Banda di sebelah selatan.
Wilayah Provinsi Papua Barat juga dibagi atas beberapa kabupaten dan kota sebagai berikut.
PENGURUS NASIONAL
IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA PERIODE 2022 - 2023
Telp: 085156468130 e-mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
PENGURUS NASIONAL IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA PERIODE 2022 - 2023
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126
Telp: 085156468130 e-mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
Laju pertumbuhan ekonom merupakan proses perubahan yang secara berkesinambungan mengarah pada kondisi yang lebih dalam kondisi pembangunan suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Beberapa indikator pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat melalui pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan.
Berdasarkan BPS dalam angka 2022, Papua Barat memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar -0.51%. Laju pertumbuhan provinsi tersebut cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi dapat menembus 2,66% lalu pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonominya turun drastis
Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia diantaranya aspek ekonomi, politik, sosial budaya, psikologi, teknologi, dan aspek lainnya yang saling berkaitan (Yunus, 2007). Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat pada tahun 2012 tercatat sebanyak 234,23 ribu jiwa atau 27,04 % dari total jumlah penduduk Provinsi Papua Barat (BPS, 2012) . Angka tersebut menempati urutan tertinggi kedua untuk kategori provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia pada tahun 2012. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat mencapai 21,33 %. Hal ini menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan sebesar 5,71 % jika dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya. Meskipun demikian,
PENGURUS NASIONAL IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA PERIODE 2022 - 2023
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126
Telp: 085156468130 e-mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
Papua Barat tetap menempati urutan kedua Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia setelah Provinsi Papua. Penduduk miskin di Provinsi Papua Barat tersebar sebanyak 31,42% di perdesaan dan 6,96% di perkotaan.
Sumber : BPS 2022
Sebanyak 96,2% penduduk di perdesaan Papua Barat bekerja pada sektor pertanian dimana ketersediaan sarana prasarana yang menghubungkan sentra produksi pertanian dengan pasar masih terbatas. Infrastruktur jalan aspal/beton yang menghubungkan sentra produksi pertanian tercatat hanya tersedia sebanyak 4% (BPS, 2018). Hal ini dapat menjadi hambatan bagi berkembangnya sektor pertanian di Provinsi Papua Barat dimana mayoritas penduduk mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian, sehingga minimnya ketersediaan infrastruktur terutama pada sektor pertanian menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat.
PENGURUS NASIONAL IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA PERIODE 2022 - 2023
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126
Telp: 085156468130 e-mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
Kemiskinan yang terjadi di Kawasan Timur Indonesia
dipengaruhi beberapa faktor lain seperti kondisi topografi yang didominasi dataran, gunung, dan bukit sehingga memiliki keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas yang terbatas. Menurut BAPPENAS
(2014), 21 % wilayah di Provinsi Papua Barat merupakan lereng/puncak gunung sehingga sulit dijangkau. Masyarakat di Provinsi Papua Barat tinggal di wilayah yang terisolasi dan minim infrastruktur sehingga menyebabkan pengembangan potensi ekonomi dan kualitas SDM memiliki banyak hambatan dan tantangan. Keterisolasian yang dipengaruhi oleh kondisi topografi wilayah di Provinsi Papua Barat ini selain menghambat pergerakan penduduk, barang dan jasa, serta akses terhadap pelayanan dasar terhadap masyarakat juga menghambat upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah tersebut melalui pemberian bantuan juga menemui hambatan, karena dalam proses pendistribusiannya memerlukan biaya yang besar sehingga tidak efisien. Dengan demikian, perlu adanya skema dan aksi pembangunan infrastruktur yang tepat untuk menghapuskan kemiskinan di wilayah Provinsi Papua Barat.
D. Indeks Pembangunan Manusia
Pembangunan manusia adalah sebuah proses perbaikan kemampuan manusiauntukmengembangkanpilihandankesempatanbagipenduduk. Mencapai tujuan pembangunan manusia ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 2010) Badan Pusat Statistik (BPS) Papua mencatat nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua padatahun2022mencapai 61,39atau meningkat 0,77poin (1,27persen) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 60,62. Dari sisi pendidikan, anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati
PENGURUS NASIONAL IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA PERIODE 2022
- 2023
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126
Telp: 085156468130 e-mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
pendidikan selama 11,11 tahun. Angka ini meningkat 0,03 tahun dari
2020 yang selama 11,09 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,07 tahun menjadi 6,76 tahun.
Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada 2021 memiliki harapan hidup hingga 65,93 tahun, lebih lama 0,14 tahun dari tahun sebelumnya. Kemudian,darisisi standarhidup layak,rata-ratapengeluaranperkapita yang disesuaikan sebesar Rp 6,955 juta. Rata-rata ini lebih tinggi dari Rp 6,954 pada 2020.
E. Kondisi Infrastruktur Transportasi Papua Barat Jaringan Jalan di Provinsi Papua Barat menurut data BPS tahun 2013 dari tahun 2009 sampai degan 2012. Pada tahun 2011 jumlah panjang jalan di Provinsi Papua Barat tidak mengalami peningkatan, sampai pada tahun
2012 mengalami peningkatan sekitar 1,5% yang terjadi pada jalan kabupaten. Untuk prasarana transportasi jalan. Jumlah terminal di Provinsi
Papua Barat hingga tahun 2012 adalah sebanyak 3 lokasi dengan rincian untuk terminal Tipe B sebanyak2 lokasi,terminal TipeC sebanyak1 lokasi. yaitu Terminal Sorong. Terminal Fak Fak dan Terminal Manokwari.
Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), untuk
Lintas PenyeberanganProvinsi PapuaBarat terdapat 17lintasan,yaitulintas
penyeberangan Sorong – Kabarai, Sorong
Kalobo, Sorong
Sausapor,Sorong –Linmalas,Linmalas –Waigama,Sorong –Folley,Folley
- Harapan Jaya, Sorong – Wejim, Wejim – Kofiau, Sorong – Teminabuan, Sorong
Waisai, Manokwari - Wasior, Untuk status lintasan perintis dalam
provinsi, sedangkan Sorong – P. Gebe, Sorong – Patani , Biak – Manokwari dan Numfor – Manokwari memiliki status perintis antar Provinsi.
Terdapat 4 ruas jalan strategis di Papua Barat adalah Sorong - Makbon
Mega sepanjang 88,00 km, Sorong - Klamono - Ayamaru - KebarManokwari (606,17 km), Manokwari - Maruni - Bintuni (217,15 km), dan
PENGURUS
NASIONAL IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA PERIODE 2022 - 2023
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126
Telp: 085156468130 e-mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
Fakfak - Hurimber - Bomberai (139,24 km). Salah satu ruas jalan yang
sudah tembus adalah ruas jalan Manokwari-Sorong sepanjang 568,8 km
(Sorong-Manokwari) Sedangkan jalan yang sudah diaspal adalah sepanjang
516.04 km dan yang masih belum diaspal sepanjang 556,64 km.
Terhadap Pengembangan Wilayah Papua
Sektor investasi, tenaga kerja, infrastruktur jalan dan infrastruktur pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua sedangkan infrastruktur kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari ketiga infrastruktur (jalan, sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan) yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur pendidikan dikarenakan program percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah sudah merata di seluruh Papua.
1.2.3 Urgensi Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Papua
Barat
Pembangunan di Provinsi Papua terus di dorong dalam rangka pemerataan pembangunan dengan komitmen dan upaya yang dilakukan untuk terus melanjutkan pembangunan semua sektor, salah satu diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur yaitu jalan, sarana pendidikan dan fasilitas
kesehatan (Bappenas, 2019). Namun, hingga saat ini pembangunan yang dilakukan belum merata sampai ke pelosok desa sehingga timbul masalah
ketimpangan pembangunan antar kabupaten di Provinsi Papua. Upaya yang
telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka
regulasi maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak serta pembangunan baru. Kerangka
PENGURUS NASIONAL IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA PERIODE 2022 - 2023
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126
Telp: 085156468130 e-mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
kebijakan regulasi dan kerangka investasi diharapkan akan dapat meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur (Basri, 2002).
Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Papua adalah dengan membangun sarana pendidikan yang berkualitas di setiap pelosok. Hal ini penting dilakukan pemerintah agar setiap masyarakat dapat mengakses sarana pendidikan yang berkualitas dan mudah. infrastruktur pendidikan di Provinsi Papua cenderung mengalami perkembangan yang bervariasi. Perkembangan yang tertinggi pada tahun 2015 dalam pembangunan gedung sekolah SMP sebanyak 7,354 unit (BPS Provinsi Papua, 2016). Untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, pemerintah Provinsi Papua berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan disertai tenaga kesehatan yang memadai baik kualitas maupun kuantitas. Upaya ini bertujuan agar tempat pelayanan kesehatan mudah diakses dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena masih banyak kabupaten di Provinsi Papua yang masih belum memilki layanan kesehatan yang memadai. Pada tahun 2016 didominasi dengan jumlah puskesmas sebanyak 3,085 unit (BPS Provinsi Papua, 2017).
PENGURUS NASIONAL IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA PERIODE 2022 - 2023
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126
Telp: 085156468130 e-mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
1.3. PENUTUP
1.3.1 Kesimpulan
Dengan alokasi dana otonomi khusus yang dimaksimalkan dengan penyederhanaan birokrasi, serta perencanaan pembangunan Papua yang komprehensif tanpa mengorbankan pembangunan fisik maupun non-fisik, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Papua dapat dijalankan dengan lebih baik daripada sebelumnya. Munculnya ketidakpuasan dari OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan elemen politis separatis lainnya, perlu diperhatikan dan harus menjadi tantangan bagi pemerintah bahwa pembangunan ekonomi tanpa pembangunan manusia hanya akan menghasilkan konflik horizontal semata.
1.3.2 Pernyataan Sikap IMPI Nasional
Pernyataan sikap IMPI Nasional atau rekomendasi atas isu ketimpangan dan pecepatan pembangunan infrastruktur di Papua terhadap pemangku kebijakan adalah sebagi berikut :
a) Peningkatan pengembangan ekonomi lokal berbasis masyarakat
b) Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
c) Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses input produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi;
d) Peningkatan pelayanan sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan;
e) Peningkatan kemudahan perijinan usaha khususnya pada sektor pertanian dan industri pengolahan;
f) Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur
g) dan pengembangan pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dan pembangunan SDM.
PENGURUS NASIONAL
IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA PERIODE 2022 - 2023
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126
Telp: 085156468130 e-mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
DAFTAR PUSTAKA
Bappeda Provinsi Papua 2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua 2017. Dapat diakses bappeda.papua.go.id.
Bappenas. 2019. Konferensi pembangunan Papua 2019. bappenas.go.id. Diakses
tanggal 22 Mei 2020.
Rahayu, Y., & Soleh, A. 2017. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (Pendekatan Fungsi Cobb Douglas). Jurnal Development, 5(2), 125-139.
Rachmat. 2010. Akuntansi Pemerintahan Edisi Pertama. Pustaka Setia. Bandung
Rusmusi, I. M. P., & Handayani, D. R. 2018. Pengaruh Investasi Infrastruktur Jalan, Air, dan Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2011-2015. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA), 20(3).
Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah
Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.
Susantono, B. 2013. Transportasi & investasi: tantangan dan perspektif multidimensi. Penerbit Buku Kompas.
Suripto, S., & Lestari, E. D. 2019. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap
PDRB di Provinsi Indonesia. Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 22(1), 15-27.
Setiawan, Kusrini, D. E., & Nikodemus, W. K. 2010. Ekonometrika. Andi
Stiglitz, Joseph. 2000. Economics of The Public Sector. W.W. Norton and Company. New York.
Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2006. Pembangunan Ekonomi edisi kesembilan Erlangga. Jakarta
Warsilan, W., & Noor, A. 2015. Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan
Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda.
MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 31(2), 359-366.
