KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan bagi manusia berupa nikmat iman, waktu, dan tenaga sehingga kami dapat menyelesaikan kajian strategis yang berjudul “Kajian Terhadap Pembangunan Ibukota Nusantara yang Berkelanjutan Berdasarkan Aspek Tata Ruang Wilayah”. Tak lupa shalawat serta salam, penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi teladan bagi kami dalam menjalani hidup dan berperilaku sebagaimana manusia yang baik dan bermartabat.
Kajian Strategis merupakan salah satu program kerja Ikatan Mahasiswa Perencana Indonesia di bawah Kementerian Keilmuan dan Kajian Strategis sebagai implementasi mahasiswa perencanaan wilayah dan kota dalam berperan aktif menanggapi isu yang berkembang dan berupaya dalam memberikan pandangan sebagai pemuda yang responsif dan andil dalam pembangunan Indonesia yang lebih baik. Tema kajian ini kami ambil berkaitan dengan kebijakan pemindahan ibukota baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah di mana kebijakan ini memiliki dampak yang luas bagi masyarakat sehingga penting bagi kami untuk melakukan kajian terhadap isu tersebut.
Terima kasih penulis sampaikan kepada teman teman yang telah membantu dalam menyelesaikan kajian strategis ini. Penulis berharap kajian strategis ini dapat menjadi informasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam melaksanakan perencanaan, perancangan dan pembangunan Ibukota Nusantara. Penulis menyadari bahwa kajian strategis ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kami sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.
Surakarta, 09 Oktober 2022
PENGURUS NASIONAL
IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA
PERIODE 2022 2023
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126 Telp: 085156468130
: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI 2
A. Pendahuluan
B. Kajian Literatur Perencanaan Kota Baru 4
C. Konsep Perencanaan IKN 6
D. Kesesuaian Tata Ruang Wilayah
E. Tantangan Pembangunan IKN yang Berkelanjutan 16
F. IKN Sebagai Integrated Sustainable City 18
G. Penutup 20
DAFTAR PUSTAKA 21
A. Pendahuluan
Pemerintah Indonesia memutuskan kebijakan pemindahan ibukota negara baru ke Pulau Kalimantan. Pemindahan ibu kota direncanakan berada di wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Lokasi tersebut ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 26 Agustus 2019 yang selanjutnya rencana tersebut dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 2024
Pemindahan ibukota tersebut terjadi bukan tanpa alasan. Kota Jakarta dipandang tidak lagi mampu mendukung fungsi sebagai ibukota. Banyak permasalahan yang terjadi, seperti kemacetan, banjir, permukiman kumuh, permukaan tanah yang menurun, ketimpangan wilayah, dan masalah lain yang lebih kompleks. Pembangunan yang terlalu eksplosif di masa lalu membuat Jakarta menjadi kota besar dengan kompleksitas permasalahan yang perlu diselesaikan Jakarta menjadi pusat ekonomi sekaligus pusat pemerintahan Indonesia. Jakarta mengalami intensitas pembangunan yang tinggi dari tahun ke tahun hingga sekarang wilayah metropolitan Jakarta mengalami perluasan. Sebagai metropolitan terbesar kedua di dunia, Jabodetabekpunjur memiliki peranan yang penting terhadap perekonomian Indonesia. Jabodetabekpunjur menyumbang besar perputaran ekonomi di Indonesia sebagai kawasan perdagangan, jasa, dan industri berskala nasional dan internasional. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk meningkatkan kepadatan penduduk, area perkotaan di Jabodetabek semakin bertambah luas sehingga kebutuhan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan. Kepadatan penduduk Jakarta pada tahun 2021 mencapai 15.978 jiwa/km2, sedangkan kepadatan penduduk Indonesia 142 jiwa/km2. Angka tersebut mencerminkan konsentrasi pertumbuhan yang berpusat pada wilayah Indonesia bagian barat terutama DKI Jakarta. Oleh karena itu, isu pemerataan ekonomi menjadi urgensi pentingnya Indonesia memindahkan ibukota ke luar pulau Jawa. Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki fungsi ganda yaitu berperan sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. Adanya dwifungsi Kota Jakarta menyebabkan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan wilayah Indonesia timur menjadi wilayah yang tertinggal dari segi pembangunan dan pemenuhan infrastruktur wilayah. Hal itu tidak mencerminkan identitas nasional bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. Kebijakan pemindahan ibukota tidak terlepas dari pro dan kontra. Sebagian masyarakat setuju terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara. Masyarakat yang pro terhadap kebijakan ini setuju bahwa kebijakan pemindahan ibu kota negara menjadi salah satu bentuk upaya pemeintah dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah dan meratakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dimana sebelumnya masih terpusat di pulau jawa. Ada sebagian besar pendapat masyarakat yang kurang setuju dengan pemindahan ibu kota. Sebagian besar lagi berpendapat bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan. Isu lingkungan menjadi hal yang paling dibicarakan
PERIODE
Jl.
terkait kebijakan pemindahan ibukota. Pulau kalimantan memiliki hutan hujan tropis yang luas menjadi bagian dari Indonesia menyediakan oksigen bagi bumi termasuk peringkat dua hutan hujan tropis terluas di dunia. Pulau Kalimantan sendiri memiliki kekayaan biodiversitas yang tinggi. Pembangunan dan pembukaan hutan tidak hanya mengurangi pasokan oksigen dunia, tetapi juga akan mengganggu kelestarian lingkungan yang berpengaruh juga terhadap konservasi satwa langka, seperti orang utan
Atas dasar di atas sangat penting dilakukan pengkajian terhadap kebijakan pemerintah dalam perencanaan dan pengembangan Ibukota Nusantara. Oleh karena itu, Ikatan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Indonesia melalui Kementerian Keilmuan dan Kajian Strategis mencoba melakukan kajian terhadap kebijakan pemindahan ibukota baru. Penulis berharap kajian strategis ini dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan, pengembangan, dan pembangunan Ibukota Nusantara sebagai upaya dan antisipasi permasalahan maupun dampak yang akan terjadi akibat pembangunan Ibukota Nusantara
B. Kajian Literatur Perencanaan Kota Baru
1. Tata Ruang
Penataan ruang merupakan alat yang efektif dan penting dalam pembangunan berkelanjutan dengan mensinkronkan aspek sosial,lingkungan, dan ekonomi. Pendekatan penataan ruang berkelanjutan juga digunakan sebagai landasan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) untuk menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional.
Tata ruang wilayah adalah sebuah wujud susunan yang berasal dari tempat berkedudukan dengan dimensi luas dan berisi, memperhatikan struktur serta pola dari tempat tersebut, berdasarkan pada sumber daya alam dan buatan, aspek administratif dan aspek fungsional dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk kepentingan generasi saat ini serta di masa yang akan datang
2. Kota Baru
Kota baru merupakan kota yang sengaja direncanakan (belum ada sebelumnya) untuk mencapai arahan pembangunan yang ingin diwujudkan melalui suatu pembangunan pusat aktivitas. Kota baru awalnya belum ada konsentrasi penduduk sehingga perlu adanya perencanaan dalam distribusi penduduk. Kota baru juga sering muncul untuk mewadahi aktivitas manusia dalam kebutuhan ruang yang semakin kompleks akibat kota lain tidak mampu menampung pertumbuhan kota.
Menurut Harvey S. Perloff dan Neil C.Sandberg dalam bukunya Why and For Whom (1973:3 12), Kota baru sebagai kota yang dirancang dan direncanakan untuk mampu mandiri dengan ukuran yang kecil dalam komunitas yang seimbang. Konsep kota baru muncul dilatarbelakangi oleh kondisi sosial masyarakat yang memburuk di
PERIODE
Kota Victoria pada awal abad 20 oleh perkembangan industri. Perencanaan kota baru dianggapmenjadi solusidengancarameredistribusi populasi dankegiatankekotakecil. Kota baru direncanakan dan dibangun tidak jauh dari kota yang sebelumnya telah tumbuh dan berkembang di mana konsentrasi penduduk di kota tersebut relatif kurang. Sebagai kotabarupenunjang(supportingnew town)perencanaandanpembangunannya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan fungsi permukiman atau kota kecil di sekitar kota induk. Pada akhirnya kota baru diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kota mandiri yang mampu menampung dan melayani kebutuhan penduduk dan aktivitasnya.
Pengembangan kota baru di indonesia setidaknya perlu memperhatikan arahan sebagai berikut:
a. Penentuan jenis kota baru yang didasarkan pada fungsi pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan kini maupun mendatang;
a. Penentuan lokasi dan pengembangan kota baru perlu didasarkan pada pertimbangan untuk dapat menunjang pengembangan wilayah dan membantu memecahkan masalah kota besar;
b. Penentuan dan pengembangan jenis kota baru perlu disesuaikan dengan jumlah penduduk, kegiatan usaha serta komponen kebutuhan yang menunjang kehidupan dan penghidupan di kota tersebut sampai batas yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kota baru mandiri atau penunjang;
c. Penentuan dan pengembangan kota baru harus dilihat dari wawasan dan ruang lingkup perwilayahan lebih luas, sehingga fungsi yang diharapkan dapat dicapai, termasuk pentingnya keterpaduan pengembangan kota baru dengan sistem jaringan prasarana perangkutan wilayah yang dapat menghubungkan dengan kota besar, kota menengah dan kota kecil di sekitarnya;
d. Pengadaan dan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan perlu dipadukan dengan program pengembangan prasarana kota terpadu agar efisien dan efektif;
e. Penentuan, perencanaan dan pembangunan kota baru perlu ditunjang suatu penelitian guna menentukan wilayah yang memungkinkan dikembangkan, wilayah kendala serta wilayah limitasi.
Ibu kota negara baru akan menerapkan konsep otorita atau daerah khusus. Dengan konsep tersebut, IKN bakal dipimpin oleh kepala otorita yang berkedudukan setingkat menteri.
3. Kota Berkelanjutan
Paradigma kota modern memiliki keterkaitan yang erat dengan paradigma kota berkelanjutan (sustainable city). Brundtland Report dalam sidang PBB tahun 1987
PERIODE
Jl.
mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Kota Berkelanjutan juga didefinisikan sebagai kota yang didesain, dibangun, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan warga kota dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan sistem lingkungan alami, terbangun, dan sosial (European Commission, 1996).
Secara sederhana, Kota Berkelanjutan (Sustainable City) dapat diartikan kota yang direncanakan atas dasar pertimbangan dampak lingkungan dengan didukung warga kota yang memiliki jiwa rasa peduli dan tanggung jawab dalam penghematan sumber daya air, pangan, dan energi, serta berupaya pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan meminimalisasi pencemaran lingkungan.
C. Konsep Perencanaan IKN
Ibukota negara baru Indonesia memiliki nama Kota Nusantara direncanakan dengan mengakomodir beberapa konsep yaitu forest city, sponge city, compact dan smart city. Hal ini sesuai dengan prinsip penataan ruang IKN yang didasarkan pada tujuan pembangunan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan mengutamakan kepentingan alam, teknologi dan keberlanjutan lingkungan.
1. Forest City
Forest city merupakan kota hutan yang didominasi oleh bentang lansekap berstruktur hutan atau RTH yang memiliki fungsi jasa ekosistem seperti hutan. Konsep forest city memiliki prinsip nol deforestasi, konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan berkelanjutan, peningkatan stok karbon, pelibatan masyarakat adat dan lokal, perbaikan tata kelola dan tata guna lahan. Konsep forest city sangat sesuai untuk diimplementasikan dalam rencana pembangunan IKN karena berdasarkan kondisi eksisting, wilayah perencanaan IKN saat ini masih didominasi hutan,perkebunankelapa sawit, dan tanamancampuransehinggakonsep forest city akan mempertahankan bentang alam berupa hutan yang telah ada sebelumnya. Selain itu menurut arahan presiden Joko Widodo, dari 256 ribu hektar daerah otorita IKN, 70 persen adalah tutupan lahan pepohonan, sementara saat ini tutupan lahan pepohonan di daerah IKN masih terhitung 42 persen sehingga perlu adanya penambahan pepohonan hingga 28 persen untuk dapat mencapai 70 persen. Untuk mencapai hal tersebut, saat ini pemerintah sedang menginisiasi pembangunan nursery (persemaian) atau pusat pembibitan yang terletak di desa Mentawir Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dengan area persemaian seluas 32,5 hektar. Adanya persemaian Mentawir tersebut diharapkan dapat memproduksi 15 20 juta bibit pohon seperti kayu nyatoh, meranti, kapur, gaharu, dan jambu jambuan. Dengan adanya bermacam macam jenis pohon tersebut memiliki tujuan
PERIODE
salah satunya dapat menarik satwa satwa dan burung burung untuk masuk ke habitatnya di IKN.
Pembangunan IKN dengan mengusung konsep forest city perlu dilakukan dengan strategi yang baik dan matang agar hasil dari pembangunan tersebut dapat sesuai rencana yang telah dirumuskan. Strategi yang dapat dilakukan berdasarkan kondisi eksisting wilayah IKN adalah rehabilitasi hutan dan reklamasi bekas tambang pada beberapa titik lokasi, wanatani atau agroforestri dengan menanam banyakjenis tanamanyangditanam dalamsatu arealahanpertanian atauhutanuntuk membantu konservasi tanah dan air. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan lahan secara maksimal agar memberikan kelestarian lingkungan dan dapat memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, Pada beberapa titik lokasi yang sebelumnya berupa bentang pohon dan hutan perlu adanya peningkatan peran konservasi dan pengurangan deforestasi.
2. Sponge City
Pembangunan IKN mengusung pendekatan konsep sponge city atau kota spons. Kota spons digambarkan sebagai kota yang dapat menyesuaikan diri seperti busa sehingga dapat berfungsi menyerap, menampung, dan memurnikan air hujan serta mampu memanfaatkan air yang tertampung jika dibutuhkan (Shao, 2016 dalam Li, 2018). Konsep sponge city ditujukan untuk mengembalikan siklus alami air yang berubah karena pembangunan dengan cara membuka ruang terbuka hijau dan biru. Penerapan konsep sponge city akan memberikan manfaat berupa pemanenan air untuk tambahan ketersediaan air untuk tambahan ketersediaan air dan pengurangan bahaya banjir, manfaat pemurnian air, dan manfaat rekreasi bagi masyarakat. Penerapan konsep sponge city pada Ibukota Nusantara dirincikan menjadi tiga yaitu pada skala kota, kecamatan, dan kelurahan. Ruang terbuka hijau dan biru pada skala kotamenjadi fondasi strukturpembentukkota.Ruangterbuka hijaudanbirumenjadi penghubung antara kota dengan alam yang terintegrasi dengan desain kota untuk melestarikankeanekaragamanhayati.Padaskalakecamatan,ruangterbuka hijaudan biru difungsikan untuk menangkap limpasan hujan yang dialirkan ke taman kota sehingga siklus dapat terjaga. Ruang terbuka hijau dan biru pada skala kelurahan diintegrasikan untuk memperlambat dan menahan aliran air, memanen air hujan, dan meningkatkan penyerapan air hujan ke tanah. Dengan demikian perencanaan IKN dengan penerapan konsep sponge city dapat memulihkan fungsi ekologi air perkotaan dan meminimalisir risiko kemungkinan terjadinya banjir.
PERIODE
3. Smart City
Konsep smart city yang akan diterapkan pada pembangunan IKN menjadi salah satu bentuk strategi dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan. Pada dasarnya konsep smart city merupakan sebuah konsep kota pintar yang dirumuskan untuk membentuk kota yang dinamis dan inklusif dengan didukung oleh teknologi digital untuk meningkatkan akses dan mobilitas serta sistem perkotaan yang lebih efisien. Smart City memiliki beberapa komponen dan elemen nilai tambah yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data perkotaan, dan teknologi digital untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN secara keseluruhan.
D. Kesesuaian Tata Ruang Wilayah
Perencanaan ibukota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur perlu dilakukan kajian untuk melihat kesesuaian tata ruang wilayah setempat. Pada kajian strategis ini akan dilakukan pengkajian berdasarkan dua aspek, yaitu aspek penggunaan lahan dan aspek transportasi. Kedua aspek ini sangat besar perannya terhadap perencanaan kota baru.
1. Aspek Guna Lahan
Berdasarkan Rencana Induk KSN IKN, luas wilayah ibukota negara mencapai 256.142 hektar luas daratan. Wilayah pengembangan IKN tersebut mencakup Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671,52 hektar dan Kawasan Pengembangan Ibukota Nusantara 199.962 hektar. Adapun wilayah perairan laut memiliki luas 68.189 hektar.
Gambar 4.1.
Peta Delineasi Kawasan Strategis Ibukota Nusantara
Sumber:
PERIODE
Penggunaan Lahan di wilayah Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya Lahan merupakan aspek yang penting untuk dilakukan kajian untuk mengetahui pola penggunaan lahan yang saat ini berkembang di wilayah IKN dan Sekitarnya. Wilayah IKN sendiri masuk ke dalam dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Penggunaan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh penggunaan lahan berupa hutan. Penggunaan lahan di wilayah ini ditampilkan dalam data sebagai berikut.
Jenis Guna Lahan Kabupaten Kutai Kartanegara
Jenis Guna
Hutan
Perkebunan
25,51
Kartanegara
lebih luas mencapai
Pertanian lahan
Kebun Campuran
Tegalan
Perkebunan
Hutan
Danau dan Rawa
semak,
1,98%
6,82%
1,54%
1,29%
69,03%
2,62%
16,09%
Journal of Regional and Rural Development Planning Oktober 2017, 1 (3): 243
● Rencana Pola Ruang Ibu Kota Nusantara Rencana Pola ruang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukkan ruang untuk fungsi budidaya dan peruntukan ruang untuk fungsi lindung.
Berdasarkan delineasi wilayah Ibu Kota Nusantara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dibandingkan dengan pola penggunaan lahan yang saat ini berkembang, lahan ibu kota nusantara masih berupa hutan akan direncanakan untuk pengembangan Ibu Kota Nusantara. Akibatnya, akan ada 82.298,74 hektar lahan hutan yang akan mengalami alih fungsi lahan.
Wilayah Ibu Kota Nusantara terbagi menjadi dua fungsi kawasan fungsional, yaitu: Kawasan Ibukota Nusantara (K IKN) yang terdapat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan Kawasan Pengembangan IKN yang delineasinya di lluar KIKN yang berfungsi untuk mengakomodasi kebutuhan ruang dalam perkembangannya di masa depan.
PENGURUS NASIONAL
IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA
PERIODE 2022 2023
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126
Telp: 085156468130 e mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
Gambar 4.4.
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KP-IKN)
Sumber: Konsep RTR KSN IKN, Kementerian ATR/BPN Tahun 2022
Gambar 4.5
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Ibukota Nusantara (K IKN)
Sumber: Konsep RTR KSN IKN, Kementerian ATR/BPN Tahun 2022
PENGURUS NASIONAL
IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA
PERIODE 2022 2023
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126 Telp: 085156468130 e mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
Tabel 4.3. Rencana Pola Ruang IKN dan Luasannya
Rencana Pola Ruang Luas (Ha) Persen Terhadap Luas (%)
Kawasan Lindung 173.844,01 67,80
Badan Air 6.457,93 2,52
Kawasan Perlindungan Setempat 10.359,99 4,04
Kawasan Ekosistem Mangrove 11.656,96 4,55
Rimba Kota 63.796,74 24,91
Taman Kota 9.118,52 3,56
Taman Kecamatan 387,42 0,15Luas
Taman Kelurahan 982,16 0,38
Jalur Hijau 6.354,48 2,48
Taman Hutan Raya 64.255,38 25,09
Kawasan Hutan Lindung 318,57 0,12
Kawasan Budidaya 82.298,74 32,20
Badan Jalan 2.472,53 0,97
Kawasan Campuran 583,92 0,23
PENGURUS NASIONAL
IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA
PERIODE 2022 2023 Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126 Telp: 085156468130 e mail: ikatanmahasiswaperencanaan@gmail.com
Kawasan Fasilitas Umum dan Sosial 1.837,42 0,72
Kawasan Infrastruktur Perkotaan 1.776,83 0,69
Kawasan Pariwisata 678,99 0,27
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik 13.684,55 5,34
Kawasan Perdagangan dan Jasa 2.815,25 1,10
Kawasan Perikanan Budi Daya 623,45 0,24
Kawasan Perkantoran 427,37 0,17
Kawasan Pertahanan dan Keamanan 3.936,72 1,54
Kawasan Perumahan 10.408,30 4,06
Kawasan Peruntukan Industri 669,06 0,26
Kawasan Tanaman Pangan 42.319,66 16,52
Kawasan Transportasi 221,56 0,09
KSN Ibukota Nusantara 256.142,75 100,00
Sumber: Konsep RTR KSN IKN, Kementerian ATR/BPN Tahun 2022
PERIODE
2. Aspek Transportasi
Menurut Frazila dan Setijowarno (2001), transportasi merupakan kegiatan memindahkan sesuatu baik itu barang maupun manusia dari lokasi satu ke lokasi yang lain melalui prasarana ataupun sarana. Transportasi sangat penting bagi perkembangan kota. Setiap wilayah atau kawasan memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki hubungan dengan wilayah atau kawasan lain karena sifat dekonsentrasi dan desentralisasi. Kemajuan transportasi akan meningkatkan pelayanan produksi, meningkatkan mobilitas manusia, dan meningkatkan distribusi barang. Transportasi yang efisien dan efektif membawa kemajuan bagi suatu kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pada negara negara maju transportasi telah terintegrasi menghubungkan pusat pusat aktivitas, menjangkau setiap kawasan dan penghubung kota dengan wilayah hinterlandnya Pada lokasi Ibu Kota Nusantara sendiri infrastruktur jaringan transportasi belum banyak berkembang. Jaringan transportasi yang berkembang pada saat ini berupa jaringan jalan raya provinsi dan pelabuhan kecil, dan jembatan. Ibu Kota Nusantara dikonsepkan menjadi kota 10 menit dimana penduduk nantinya dapat mengakses ruang hijau rekreasi, layanan sosial, fasilitas penting, dan simpul transportasi dalam jarak tempuh 10 menit (Perpres 63/2022 tentang Renduk IKN). Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang terstruktur dan terintegrasi mulai dari skala paling kecil yaitu desa/kelurahan (rural) hingga wilayah perkotaan (urban). Sistem transportasi IKN telah direncanakan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), dalam hal ini perlu ditunjang dengan pembangunan trotoar yang nyaman serta ketersediaan sistem angkutan yang terpadu dan terintegrasi.
E. Tantangan Pembangunan IKN yang Berkelanjutan
Perencanaan ibukota baru akan mengubah sekitar 82.298,74 hektar hutan menjadi perkotaan. Meskipun dengan konsep Forest City, pertumbuhan dan perkembangan perkotaan akan sulit dihindari selaras dengan tujuan pemerintah untuk menjadikan ibukota nusantara sebagai magnet baru dalam berinvestasi dalam rangka pemerataan pembangunan nasional. Perlu adanya ketegasan dalam pengendalian RDTR Ibukota Nusantara yang akan dirancang agar kelestarian lingkungan tetap terjaga dan sesuai dengan konsep kota yang telah direncanakan. Lahan yang masih berupa hutan memiliki potensi Kota Nusantara menjadi kota yang sepi. Naypyidaw di Myanmar dapat menjadi pelajaran bagaimana kota baru memiliki potensi menjadi kota hantu jika salah perencanaan. Apalagi lahan di wilayah Ibukota Nusantara masih berupa hutan.
Aspek Transportasi menjadi hal yang tidak kalah penting dalam perencanaan Kota Nusantara. Kita tahu bahwa Hal itu tercermin dari data BPS DKI Jakarta, jumlah pengguna Bus Trans Jakarta yang mengalami penurunan jumlah penumpang tiap tahun. Pada tahun
PERIODE
Jl.
2021, jumlah penumpang Bus Trans Jakarta sejumlah 98.882.818 pengguna. Padahal, pada tahun 2019 pengguna Bus Trans Jakarta mencapai 264.032.780 pengguna dan 126.845.277 pengguna pada tahun 2020. Banyak warga kota yang memilih menggunakan kendaraan pribadi. Penggunaan transportasi pribadi dianggap lebih efisien dibandingkan menggunakan transportasi publik. Transtingkat penggunaan transportasi publik oleh masyarakat di Indonesia masih rendah.portasi publik belum memiliki kepastian jadwal dan waktu tempuh perjalanan yang terlalu lama menjadi salah satu faktor masyarakat cenderung menggunakan transportasi publik yang ada. Akses terhadap pelayanan transportasi yang terbatas belum menjangkau keseluruhan warga kota.
Meski begitu, transportasi publik menjadi hal yang perlu direncanakan dengan baik. Sesuai dengan konsep Kota Nusantara yang berkelanjutan, transportasi publik di Kota Nusantara harus menggunakan transportasi publik yang ramah lingkungan dan rendah emisi karbon sehingga sesuai dengan asas integrated sustainable city. Alternatif penggunaan bahan bakar terbarukan bagi transportasi publik menjadi hal yang prioritas untuk dikembangkan. Jaringan transportasi publik harus terintegrasi dan menjangkau seluruh kawasan sehingga warga kota memiliki akses yang mudah untuk menggunakan transportasi publik. Pada pusat Kota Nusantara perlu adanya pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dalam membentuk sistem pusat yang terintegrasi transportasi publik Aspek pembiayaan tidak kalah menjadi sorotan. Membangun kota baru dengan segala infrastrukturnya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pendanaan dalam proyek pembangunan IbukotaNusantarapalingtidakmembutuhkandanasebesar 466triliunrupiah, (Ikn.go.id). Pembiayaan Ibukota Nusantara direncanakan melalui tiga skema pembiayaan, yaitu: skema dana APBN, skema KPBU, dan skema swasta dan BUMN/D. Pada tahapan pertama, pembiayaan pembangunan masih menggunakan dana APBN yang dialokasikan antara lain untuk: pembangunan istana negara dan kantor pemerintahan, pengadaan lahan dan infrastruktur dasar, diplomatic compound, ruang terbuka hijau, dan rumah dinas ASN/POLRI/TNI. Skema KPBU digunakan antara lain: infrastruktur dasar dan utilitas; rumah dinas ASN/TNI/POLRI; gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif; peningkatan konektivitas (bandara, pelabuhan, jalan tol/non tol); sarana pendidikan, museum, dan kesehatan. Sementara itu, skema swasta dan BUMN/S dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan antara lain: perumahan umum; pembangunan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan swasta; science techno park; sarana kesehatan swasta; pusat perbelanjaan; meeting, incentives, conventions, and exhibitions (MICE). Pembiayaan Ibukota Nusantara yang besar akan membebani APBN. Kementerian Keuangan Negara mencatat pendapatan negara Indonesia pada bulan Mei 2022 mencapai 853,55 triliun rupiah. Artinya, dana yang dibutuhkan dalam pembangunan Ibukota Nusantara sekitar 50% dari APBN dalam setahun. Meski begitu pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Dampak yang akan mungkin terjadi 5 10 tahun pertama adalah indeks pembangunan yang menurun karena adanya pengalihan dana yang semula dialokasikan untuk proyek dan program tertentu dialihkan untuk proyek pembangunan
PERIODE
Ibukota Nusantara. Hal ini tentu perlu adanya keseimbangan dalam pembangunan dan kesiapan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Penduduk merupakan objek dan subjek dalam tujuan pembangunan. Adanya pembangunan Ibukota Nusantara berarti ada penduduk yang akan tinggal di kota tersebut. Sebagian besar penduduk Ibukota Nusantara merupakan ASN/TNI/Polri yang sebelumnya berkedudukan di Jakarta. Oleh karena itu, pada 10 tahun ke depan terjadi migrasi penduduk ke Ibukota Nusantara. Penduduk yang bermigrasi ini adalah pendatang yang mendiami wilayah baru. Akibatnya, Ibukota Nusantara memiliki heterogenitas penduduk dengan budayanya masing masing. Kebudayaan masyarakat yang saling toleransi sangat diperlukan dalam upaya menjaga kerukunan antar warga kota. Hal yang menjadi tantangan bagaimana pemerintah membangun sarana dan prasarana dalam mewadahi aktivitas warga kota yang beragam perlu dipikirkan sehingga Kota Nusantara menjadi kota yang inklusif dan mencerminkan identitas nasional.
Berbicara membangun kota yang penuh dengan area terbangun tidak terlepas dari kemampuan lahan. Kemampuan lahan merupakan penilaian secara sistematik dan mengelompokkannya ke dalam beberapa klasifikasi kemampuan lahan berdasarkan sifat sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Berdasarkan Kementerian Bappenas di dalam Buku Saku Pemindahan Ibukota Negara yang terbit Juli 2021, salah satu latar belakang dari pemindahan ibukota adalah 50% wilayah Jakartamemilikitingkatkeamananbanjirdibawah10tahunan(idealkotabesar50tahunan). Alasan tersebut sebenarnya kurang sesuai dengan lokasi pemindahan ibukota di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur khususnya lokasi Ibu Kota Nusantara termasuk ke dalam wilayah yang rawan banjir. Menurut BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, pada tahun 2021 di Kecamatan Sepaku terdapat 28 keluarga terdampak dan 102 jiwa mengungsi akibat banjir. Tentu hal ini akan menjadi pertanyaan apakah Kota Nusantara nasibnya akan sama dengan Jakarta selalu banjir tiap tahun? Apalagi kemampuan daya serap air oleh tanah di lokasi Ibukota Nusantara akan turun seiring dengan menurunnya luas hutan dan meningkatnya perkembangan kota.
F. IKN Sebagai Integrated Sustainable City
Ibukota Nusantara sebagai Integrated Sustainable City diartikan kota yang direncanakan berdasarkan prinsip kota berkelanjutan dengan sistem kota yang terintegrasi antarsektor di dalamnya dan antarkota sekitar. Kota Nusantara direncanakan menjadi kota berkelanjutan kelas dunia, sehingga IKN harus menjadi kota yang efisien baik dalam penghematan sumber daya maupun mobilisasi warga kota. Berkelanjutan disini mencakup semua aspek kehidupan baik secara ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya.
PERIODE
Gambar 6.1. Diagram Pembangunan Berkelanjutan
Melaluitigapilarpembangunanberkelanjutan,IbukotaNusantaradirancangmenjadi kota yang berkelanjutan dan terintegrasi harus mampu menjawab Sustainable Development Goals (SDGs). Pembangunan Kota Nusantara yang terintegrasi setidaknya juga dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut.
• Pengelolaan sumber daya alam yang efisien
• Mendorong pembangunan green building dan pembangunan ramah lingkungan
• Mewujudkan kota sehat dan layak huni
• Memfasilitasi akses terhadap informasi kesehatan, keamanan, dan pariwisata
• Membangun sistem transportasi terintegrasi
• Penyediaan infrasturuktur IT untuk mendorong pembangunan berkelanjutan
• Mewujudkan pemerintahan yang transparan, informatif, dan responsif
• Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui saluran aspirasi
• Membangun kewirausahaan dan semangat inovasi
• Pengembangan UKM, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing kota
• Meningkatkan kualitas SDM, menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan akses informasi publik.
Secara sederhana, Sustainable Integrated City dapat dilihat pada berbagai aspek kehidupan dalam pengelolaan kota di mana masyarakat dimudahkan oleh ketersediaan informasi yang cepat dan efisien dalam pelayanan. Contohnya: kebijakan satu kartu yang bisa digunakan oleh masyarakat mengakses berbagai layanan, smart street lighting pada jalanrayayangotomatis menyalaketikakendaraanmelintasdanmatibilajalanansepidalam upaya penghematan energi, transportasi publik yang murah dan modern, dan layanan akses informasi digital yang lengkap dan teraktual, seperti penggunaan media videotron oleh pemerintah dalam penyampaian informasi publik.
G. Penutup
Pembangunan Ibukota Nusantara memiliki tiga tujuan utama, yaitu simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, selain menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia sentris, juga sekaligus untuk merealisasikan Visi Indonesia2045.Pemindahanibukotabarumerupakanproyek yangbesarbukanproyek jalan tol, revitalisasi, ataupun pelabuhan. Pemindahan ibukota di lahan baru untuk menjadi kota besar tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Keputusan untuk merencanakan pemindahan ibukota adalah langkah yang tepat. Akan tetapi, memulai pembangunan dalam waktu dekat sama saja dengan langkah yang tak cermat. IbukotaNusantaraakanmenjadikotakelasduniamembawanamaIndonesiamenjadi kota modern dan berkelanjutan. Perlu adanya perencanaan yang lebih matang dan komprehensif untuk dalam merencanakan, merancang, dan membangun Kota Nusantara. Jangan sampai tergesa-gesa dalam membangun sehingga timbul permasalahan di kemudian hari. Melihat perkembangan dinamika kota, perencanaan Kota Nusantara seharusnya tidak terbatas 2 3 tahun mengingat proyek ini merupakan proyek jangka panjang dan berdampak bagi masyarakat luas. Masyarakat adalah objek pembangunan sehingga keterlibatannya dalam pembangunan Kota Nusantara memiliki andil yang besar untuk diperhatikan dan bagaimana informasi pembangunan Kota Nusantara dapat terbuka, transparan, dan partisipatif
KonsepKotaNusantarayangdiusungmenggabungkantigakonsep yaituForestCity, Sponge City, dan Smart City sebaiknya bisa diimplementasikan di segala sektor baik infrastruktur maupun kebiasaan dari warga kota. Sebagai contoh, pembangunan infrastrukturpedestrianyangdiimbangidenganbudayawargakotadengan berjalankaki dan penggunaan transportasi publik yang lebih prioritas bagi seluruh warga kota. Jika hal itu terwujud akan terjadi kesinambungan dengan konsep kota yang direncanakan.
Secara keseluruhan, Ikatan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota mendukung pemindahan ibukotabaru danpembangunanKota Nusantara.Akantetapi, pembangunan Ibu Kota Nusantara harus memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah dan karakteristik wilayah setempat. Harapannya Kota Nusantara dapat menjadi Integrated and Sustainable City ataukotayang berkelanjutandanterintegrasi yangdapat menjadi solusi daripermasalah pemerataan ekonomi nasional.
PERIODE
Jl.
DAFTAR PUSTAKA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Buku Saku Pemindahan Ibukota Negara. (Juli 2021). Jakarta.
Presiden Republik Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. (2022). Jakarta.
Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. (2022). Jakarta.
Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022 2042. (2022). Jakarta.
Badan Pusat Statistik. Indonesia dalam Angka 2022. (2021). Jakarta.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara. Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka 2022. (2022). Penajam Paser Utara.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara. Kecamatan Sepaku dalam Angka 2022. (2022). Penajam Paser Utara.
Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. DKI Jakarta dalam Angka 2022. (2022). Jakarta.
Widyatmika,Benadikta. dkk.(19Desember 2017).Bogor. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Arahan Pemanfaatan Ruang untuk Pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Journal of Regional and Rural Development Planning, Volume 1 No. 3 hal:243 257.