FAJAR BALI
KAMIS, 14 november 2013 | TAHUN XIV
Aktual, Tajam, dan Dinamis
Harga Eceran Rp. 3.000,-
Tindak Tegas Klinik Pengobatan Ilegal Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali menemukan beberapa klinik kesehatan alternatif tak berizin. Temuan itu diungkap oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Ketut Suarjaya dalam rapat pembahasan RAPBD 2014, Rabu (13/11) kemarin.
DENPASAR-Fajar Bali Tak hanya klinik kesehatan tanpa izin yang terjaring, ada pula klinik kesehatan yang menyalahgunakan izin yang diberikan. Berdasarkan paparan Kadiskes Suarjaya, klinik-klinik yang terjaring dalam sidak tersebut cukup terkenal di masyarakat. Bahkan, iklanya sering muncul di TV dan media lokal Bali. Salah satu klinik kesehatan yang dinyatakan menyalahgunakan izin adalah Klinik Alternatif Himalaya yang terletak di Jalan Letda Reta. Klinik yang bergerak di bidang kes-
ehatan mata ini saat disidak ternyata beroperasi tanpa izin dan tidak memiliki apoteker untuk memberikan resep obat. Lebih lanjut, Kadiskes Suarjaya membeberkan, bahwa pusat klinik Himalaya yang terdapat di kawasan Ubung ini hanya memiliki izin urut saja. Mendapati temuan demikian, Suarjaya mengaku sudah melayangkan surat teguran ke sejumlah klinik kesehatan. Bahkan, surat teguran ini sudah ditembuskan ke Polda Bali, DPRD Bali, Gubernur dan Walikota Denpasar.
Suarjaya mengharapkan, agar Walikota Denpasar mengambil tindakan kepada klinik-klinik yang beroperasi ilegal. Apabila klinikklinik ini tetap membandel, Walikota diharapkan dapat mencabut izin klinik tersebut. “Kita minta Pemerintah Kota Denpasar untuk mencabut izin klinik alternatif yang menyalahgunakan izinnya karena hal ini sudah melanggar Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Contoh saja Klinik Himalaya di
ke hal. 11
014/VI/KTR
Golkar Persilakan Polda Bali Periksa Geredeg
Mahfud Pesimis dengan Koalisi Poros Tengah JAKARTA-Fajar Bali Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku pesimistis dengan wacana koalisi partaipartai Islam atau koalisi poros tengah. Mahfud yakin koalisi poros tengah hanya sebatas wacana yang sulit untuk diwujudkan. “Saya pesimistis, saya FB/IST Mahfud MD kira enggak akan jalan. Itu hanya sebuah pengelompokan politik di mana orang ingin berkontestasi memperebutkan kekuasaan saja,” kata Mahfud, Rabu (13/11). Akan tetapi, Mahfud mempersilakan jika koalisi poros tengah benar-benar dibentuk. Hanya saja, ia berpesan agar koalisi tersebut tidak mengatasnamakan koalisi partai-partai Islam. Secara ideologi, kata Mahfud, dirinya tak sepakat bila ada partai Islam ke hal. 11
FB/IST
Pak Gubernur Kembangkan Budidaya Ikan Koi Penghobi Ikan Koi di Denpasar sekarang sudah ada 35 anggota. Mereka tergabung dalam Bali Koi Club. Club ini dibentuk pada 14 Agustus 2012. Sudah setahun berdiri, mereka berharap dukungan dari FB/AGUNG pemerintah, khususnya Daniel Romamti untuk pengembangan Ikan Koi di Bali. Selain itu juga terkait sarana dan prasarana pengembangan ikan Koi.
ke hal. 11
Bali Permata Tours TIRTAYATRA KE INDIA
BRKT: MARET, APRIL, JUNI, AGUSTUS, SEPTEMBER SINGAPORE - MALAYSIA 4H/3M AUSTRALIA, JEPANG, KOREA, VIETNAM
SINGAPORE 3 H/2M GUNUNGSALAK 2H/1M BANGKOK-PATTAYA 4H/3M JOGYAKARTA 3H/2M HONGKONG 4H/3M BEIJING 4H/3M KUTAI 3H/2M PAKET TOUR KE KAPAL PESIAR - CARIBBEAN CRUISE - HOLLAND AMERICA LINE
BOOKING TICKET PESAWAT & HOTEL
HUB: 0361-7807850 / 7426100, 0361-264915, 08123900846, KETUT SUDIARSA, SE 026/VI/W-020
Danau Beratan Bedugul yang terletak di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan dinobatkan sebagai 20 danau tercantik di dunia. Predikat ini diberikan oleh media asing bernama Huffington Post.
Paspor Istri Disita KPK, Anas Protes JAKARTA-Fajar Bali Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum melalui pengacaranya, Firman Wijaya, mengaku keberatan atas langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyita paspor milik istri Anas, Athiyyah Laila. Menurut Firman, KPK tidak berwenang untuk menyita paspor seseorang. “Ini kewenangan Imigrasi. Apa urusannya dengan konteks Hambalang ini?” kata Firman di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/11). Dia FB/IST mempertanyakan maksud KPK Anas Urbaningrum bersama istrinya, Athiyyah Laila dalam suatu acara pada ke hal. 11 saat dirinya masih menjabat Ketua Partai Demokrat
DENPASAR-Fajar Bali Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Ketut Sudikerta mempersilakan dan memberi lampu hijau Kepolisian Daerah setempat melanjutkan pemeriksaan terhadap Bupati Karangasem Wayan Geredeg yang juga kader parpol berlambang beringin itu terkait dugaan korupsi proyek pipanisasi senilai Rp29 miliar. “Kalau memang ada bukti silakan saja lanjutkan. Segera selesaikan kasusnya di Polda,” katanya seusai menghadiri Pertemuan Asosiasi Pelabuhan se-Asia Tenggara di Kuta, Kabupaten Badung, Rabu (13/11). Pihaknya sudah meminta konfirmasi langsung kepada Geredeg yang menjabat Ketua DPD Golkar Karangasem ke hal. 11
DPT Tanpa NIK Tak Kehilangan Hak Pilih DENPASAR-Fajar Bali Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali, mengambil langkah cepat untuk menuntaskan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Terbukti, Rabu (13/11) kemarin, KPU Bali menggelar rapat dengan melibatkan Ketua KPU Kabupaten/Kota,
ke hal. 11
FB/DOK
I Dewa Kade Raka Sandhi
Dewan Soroti Penutupan Penyulingan Daun Cengkeh di Buleleng DENPASAR-Fajar Bali Komisi II DPRD Bali, Rabu (13/11) kemarin menggelar rapat bersama mitra kerja untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Mitra kerja yang dilibatkan, meliputi jajaran SKPD di lingkungan Pemprov Bali. Banyak hal yang dibahas dalam rapat tersebut, baik di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, serta Koperasi dan UMKM Bali. Masalah penyulingan minyak daun cengkeh di Kabupaten Buleleng pun sempat menjadi sorotan
I Nyoman Sugawa Korry
FB/DOK
sejumlah anggota dewan. Masalah ini mencuat ketika Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bali, I Dewa Made Buana Duwuran mengungkapkan tragedi gagal panen di Kabupaten Buleleng. Disinyalir gagal panen cengkeh ini, disebabkan oleh pembersihan daun cengkeh yang ada di areal perkebunan. Di Kabupaten Buleleng sendiri masalah ini sudah mendapat perhatian utama. Buktinya dengan dikeluarkannya Perbup nomor 61 tahun 2012 tentang larangan
usaha penyulingan minyak daun cengkeh. Sayangnya, jalan akhir yang dipilih oleh Pemda Buleleng ini, justru dinilai tidak berpihak kepada para Penyuling Anggota DPRD Dapil Buleleng, I Nyoman Sugawa Korry mengungkapkan, tidak seharusnya para penyuling dijadikan ‘kambing hitam’ kegagalan panen cengkeh di Buleleng. Apalagi sampai saat ini belum ada penelitian ilmiah yang dapat membuktikan bahwa ke hal. 11
290/IX/IGR
ONLINE: www.fajarbali.com
join facebook.com/fajar.bali