FAJAR BALI EDISI 11 FEBRUARI 2015

FAJAR BALI

HARIAN UMUM TERBIT SEJAK TAHUN 2000

RABU, 11 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

Mantan Dewan Tabrak Beruntun

Selamat Pagi

Pak Gubernur Pengrajin Minta Ruang Promosi Para pengrajin tradisional khas Bambu di Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar kian melesu akibat minimnya order.

Biasanya ketika FB/ARTAYASA memasuki Desa I Gusti Nyoman Susila Bona, Kecamatan Blahbatuh begitu banyak art shop yang menjajakan dagangan kerajinan bambu mulai dari kursi hingga pernak-pernak bambu lainnya.

Kini, para penjaja dagangan kerajinan bambu termasuk para pengrajinnya mulai menurun. Penurunan itu akibat sepinya order kerajinan yang terbuat dari bambu tersebut.

Terkait persoalan ini, Kepala Desa Bona, I Gusti Nyoman Susila memoKE HAL. 11

Satu Tewas, Bayi 2 Tahun Sekarat Diduga Pengemudi Mengantuk Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Ida Bagus Mantra, Denpasar Timur, pada Selasa (10/2) pagi kemarin. Seorang pengemudi mobil Avanza yang adalah mantan Anggota DPRD Bangli, I Gede Koyan Eka Putra, menabrak dua pengendara motor, satu pejalan kaki dan mobil yang diparkir tak jauh dari Mapolsek Denpasar Timur.

Akibat kejadian tersebut, seorang pengendara motor tewas, bayi berusia 2 tahun sekarat dan kini dirawat di RSUP Sanglah.

DENPASAR-Fajar Bali Tak hanya itu, pejalan kaki dan motor juga mengalami luka dibagian kepala akibat diseruduk mobil pelaku.

Kasat Lantas Polresta Denpasar Kompol Nyoman Nuryana mengatakan para korban yang mengalami lukaluka serius kini dilarikan di rumah sakit berbeda. Ada yang di RSUP

Sanglah Denpasar dan ada pula yang dirawat di RS Darmayadnya.

Menurutnya, seorang bayi berusia 2 tahun bernama Meta Adelia kini masih menjalani perawatan akibat luka cidera kepala berat pasca tabrakan beruntun tersebut. Sementara orang tua bayi, bernama I Wayan

Kronologi Kejadian n Mobil Avanza DK 1547 PC yang dikemudikan I Gede Koyan Eka Putra melaju kencang dari arah barat menuju ke timur. n Wayan Mertayasa hendak memotong jalur dari selatan menuju utara dan mengarah ke selatan menuju jalan utama. Mobil Avanza yang dikemudikan Koyan langsung menabrak motor korban, anak korban terseret. n Mobil Avanza seperti ‘kesetanan’, sehingga melaju tinggi ke kerumunan warga. Mobil menyeruduk pejalan kaki, Sang Ayu Nyoman (61) yang berdiri di pinggir jalan. n Usai menabrak pejalan kaki, mobil Avanza kembali menyeruduk pengendara motor DK 4799 BW bernama Wayan Murdana yang sedang parkir di utara Jalan. n Mobil Avanza tersebut berhenti setelah menabrak mobil Pick-Up yang sedang diparkir disebelah utara jalan.

KE HAL. 11

Ke m a l a s a n adalah kebodohan tubuh, dan kebodohan adalah kemalasan pikiran.

Suetonius

DOMPET Dana Punia (Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014) UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor: 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum. Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan.

Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki.

Terima kasih. Penerbit Rp Rp Rp Rp Rp

500,000 187,936,500 188,436,500 91,478,506 96,957,994

Kompolnas Bawa Enam Calon Kapolri JAKARTA-Fajar Bali Ketua Komisi Kepolisian Nasional Tedjo Edhy Purdijatno bersama komisioner Kompolnas menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa sore (10/2). Kompolnas ke Istana karena dipanggil Jokowi yang baru pulang dari lawatannya di luar negeri.

Saat tiba di Istana, Tedjo dan anggota Kompolnas terlihat memegang beberapa amplop berwarna hijau bertuliskan Kompolnas. Di dalam amplop ini berisi biodata calon Kapolri. Komisioner Kompolnas M. Nasser mengatakan lembaganya membawa enam nama calon Kepala Polri untuk menemui Presiden Jokowi.

Nama calon Kapolri itu sebagai pengganti Kepala Lembaga Pendidikan Polisi Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang hampir pasti batal dilantik jadi Kapolri. “Ini sebenarnya kami menunggu Pak Jokowi minta nama ke kami, kalau kami sih sudah bawa nama-nama itu,” kata Nasser di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sekretaris Kompolnas Syafriadi Cut Ali mengatakan ada enam nama calon Kapolri yang akan diserahkan ke Jokowi. Dua nama di antaranya merupakan

KE HAL. 11

026/VI/W-020

ONLINE: www.fajarbali.com

FB/HENCE

REMUK-Mobil Avanza yang dikendarai Mantan Anggota DPRD Bangli I Gde Koyan Eka Putra.

Kaji Ulang Pelabuhan Cruise di Benoa

POTRET KEMISKINAN

Pesan Inspiratif

Jumlah Yang Diterima Hari ini Saldo Per 10 Februari 2015 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

Harga Eceran: Rp 3.000,-

GUBUK TUA-Ni Made Tumben memilih tinggal seorang diri di gubuk bekas kandang sapi.

FB/BUDIASA

DENPASAR-Fajar Bali Anggota DPRD Provinsi Bali menyoroti terus wacana pelabuhan cruise di Benoa. Kali ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Dr. I Nyoman Sugawa Korry angkat bicara. Menurut politisi Golkar ini, pembangunan di wilayah Bali selatan sudah berada dalam titik krodit. Jika benar pelabuhan Benoa akan dijadikan pelabuhan internasional, sangat bertentangan dengan semangat pemerataan pembangunan di Bali.

Sugawa Korry juga menyodok, pelabuhan Benoa dijadikan pelabuhan internasional hanya didasarkan pada pertimbangan bisnis saja. Jika pihak Pelindo Benoa Bali ngotot, me-

FB/DOK

Sugawa Korry

nandakan pihak Pelindo hanya berorientasi membangun di

KE HAL. 11

Tumben Pilih Tinggal di Bekas Kandang Sapi Tak Ingin Menyusahkan Anak-anaknya AMLAPURA-Fajar Bali Nenek asal banjar Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Karangasem bernama Ni Made Tumben, (75) harus hidup seorang

diri digubuk bekas kandang sapi.

Keputusan untuk menyepi ini lantaran tidak mau menyusahkan dan merepotkan kehidupan anakanaknya. Apalagi, rumah asalnya sudah terlalu sesak dengan keberadaan anak yang berjumlah 5 orang serta cucu-cucunya.

Dengan diantar kepala dusun

Tanah Lengis, I Nengah Badung, Selasa (10/2) kemarin, Koran ini menghampiri gubuk Made Tumben. Saat itu, Tumben sedang sibuk mempersiapkan hidangan siangnya. Gubuk berukuran 4x3 ini seolah menjadi saksi bisu pahit getir kehidupan yang dialaminya. KE HAL. 11

Sakit Menahun, Dewa Putra Tak Mampu Berobat BANGLI-Fajar Bali Perih hidup dialami Dewa Gede Putra (45), warga Kelurahan Bebalang, Kabupaten Bangli. Di usia produktif, saat di mana ia bisa gencar menafkahi keluarga, malah hanya terbaring di tempat tidur.

Dewa Putra diserang sakit menahun, berupa sakit crystal basah. Ia sangat kuat makan, namun tak bisa kerja, hingga menjadi beban keluarga.

Malah istrinya Gusti Ayu Ketut Suarti (42) harus menjadi tulang punggung keluarga.

Ketika konsultasi ke dokter Dewa Gede Putra memang divonis mengalami crystal basah.

“Sudah enam bulan saya hanya tergolek di tempat tidur karena serangan penyakit aneh ini,”ujar KE HAL. 11

FB/SUMERTA

SAKIT-Dewa Gde Putra menderita penyakit aneh. Sampai saat ini tak mampu berobat ke rumah sakit lantaran terhalang biaya.

014/VI/KTR

Dilebur ke JKN

Premi Eks Peserta JKBM Ditanggung Pemerintah DENPASAR-Fajar Bali Rencana peleburan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus didalami. Meski ditarget tuntas pada tahun 2017 mendatang, sejak saat ini UPT. Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali (JKMB) sudah menggelar sosialisasi. Utamanya terkait ‘nasib’ jutaan eks peserta JKBM yang mesti beralih dan memikul pembayaran premi JKN. Walau demikian, pengguna JKBM diIGA Putri Mahadewi minta tak panik, lantaran pemerintah siap untuk menanggung pembayaran premi tersebut.

Kepala UPT JKMB Provinsi Bali, IGA Putri Mahadewi mengisyaratkan peleburan JKBM ke JKN ini tak bisa ditunda-tunda lagi.

Sebab, apabila pada tahun 2019 mendatang, masyarakat yang KE HAL. 11

Pastika Ingin Jadikan Bangli Sentral Peternakan Sapi 2015 Tujuh Gapoktan Dianggarkan Pemprov Gubernur Bali Made Mangku Pastika memberikan perhatian serius pada Kabupaten Bangli. Pasalnya, selama ini Bangli tercatat sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi. Kali ini Gubernur Pastika akan mendorong Kabupaten Bangli agar menjadi sentral peternakan sapi dengan memprioritaskan dalam pengembangan gabungan kelompok tani (gapoktan).

BANGLI-Fajar Bali Hal itu diwacanakan Gubernur Pastika saat melakukan Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Bangli, bertempat di Kantor Bupati Bangli, Selasa (10/2). Pastika menyampaikan, tahun 2015 ini tujuh gapoktan diang-

FB/IST

KUNJUNGAN-Gubernur Bali Made Mangku Pastika didampingi Wagub Ketut Sudikerta saat kunjungan kerja di Kabupaten Bangli.

garkan untuk Kabupaten Bangli, dimana masing-masing gapoktan dianggarkan sebesar Rp. 225.000.000.

Namun, Pastika menegaskan kelompok yang diberikan bantuan ini harus benar-benar petani, bukan petani yang memanfaatkan kesempatan karena melihat adanya bantuan ini. Oleh karenanya, Pastika berharap masyarakat maupun pemerintah Kabupaten secara serius dan konsisten membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam menyukseskan program ini.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Pastika juga mengapresiasi atas berbagai program Kabupaten Bangli guna mendorong kemajuan Bali. Namun diakui Pastika Kabupaten Bangli masih memiliki PR besar, yaitu menuntaskan kemiskinan yang ada di Bangli mengingat Bangli memiliki prosentase penduduk miskin

Layouter: Dejerie

KE HAL. 11

join facebook.com/fajar.bali

METRO KOTA

2 Komala Sari 4 Tahun, Wigraha 2 Tahun

Korupsi KPU, Dua Terdakwa Dituntut Berbeda DENPASAR-Fajar Bali Dua terdakwa kasus dugaan korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jembrana yaitu Kadek Ari Komala Sari (Bendahara) dan I Gede Putu Wigraha (Sekretaris), pada Selasa (10/2) kemarin dituntut berbeda. Untuk bendahara KPU Jembrana, Komala Sari dituntut 4 tahun penjara sementara sekretaris, Wigraha dituntut 2 tahun penjara.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Made Suweda, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan untuk kedua terdakwa yang disidang terpisah. Untuk tuntutan terhadap bendahara KPU Jembrana, Komala Sari, JPU menjeratnya dengan pasal pasal 8 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah ke dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999, tentang tipikor.

Setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa yaitu tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan berbelit-belit dalam sidang.

Serta mempertimbangkan hal meringankan yaitu terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 4 tahun kepada terdakwa. “Memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Kadek Ari Komala Sari dengan pidana penjara empat tahun dikurangi masa penahanan,” sebut JPU dalam tuntutannya.

Selain itu, Komala Sari juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 150 juta subsider satu tahun kurungan. Selain itu, bendahara cantik ini juga diminta mengembalikan uang negara sebesar Rp 122 juta dengan ketentuan apabila dalam satu bulan setelah putusan terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaannya dilelang untuk membayar uang pengganti.“Jika terdakwa tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara dua tahun,” lanjut JPU. Pascatuntutan, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Nyoman Nika dkk langsung menyatakan akan melakukan pledoi dalam sidang berikutnya. Sementara itu sekretaris KPU Jembrana, I Gede Putu Wigraha bernasib lebih beruntung daripada rekannya. Dalam tuntutannya, Wigraha dijerat bersama-sama melakukan tindak pidana koruspi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 (b) UURI nomer 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah ke dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999, tentang tipikor.

“Memohon kepada Majelis Halim untuk menghukum terdakwa Gede Putu Wigraha dengan pidana penjara selama dua tahun dikurangi masa penahanan,” jelas JPU dalam tuntutannya. Selain itu, Wigraha juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 50 juta subside 6 bulan penjara. Wigraha juga diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp 122 juta dengan terdakwa Komala Sari. Dengan ketentuan apabila dalam satu bulan setelah putusan terdakwa tidak membayar uang pegganti maka harta kekayaannya dilelang untuk membayar uang pengganti atau diganti pidana penjara 1 tahun.

Dalam tuntutan juga dijelaskan kedua terdakwa merupakan pejabat KPU Jembrana. Mereka dipandang melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum hingga merugikan negara. Kedua terdakwa diduga telah menyalahgunakan kepentingan dana hibah untuk kepentingan pribadi dan orang lain hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 122.540.336. Rinciannya, Rp 61.209.200 selisih realisasi anggaran dan Rp 61.331.136 yang tidak disetor ke kas negara.W-007

DOMPET Dana Punia

FAJA R BALI

RABU, 11 FEBRUARI 2015  Tahun XV

Tragis, Tiga Tewas Kecelakaan di Sesetan DENPASAR-Fajar Bali Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Raya Sesetan Denpasar, pada Selasa (10/2) kemarin.

Tiga pengendara motor tewas dalam kejadian tersebut, sementara dua lainnya mengalami luka ringan. Kecelakaan terjadi akibat sikap ugal-ugalan pengendara motor yang melaju dengan kecepatan tinggi.

Kasat Lantas Polresta Denpasar Kompol Nyoman Nuryana mengatakan, kecelakaan lalulintas terjadi di Jalan Raya Sesetan (depan Bumi Masa) KM 5,

Denpasar Selatan, Selasa (10/2) sekira pukul 01.00 dini hari Kronologis kecelakaan berawal saat seorang pengendara motor bernama Obet (22) warga Jalan Imam Bonjol Gg. Barito No 21, Denpasar ini mengendarai motor Yamaha DK 7558 IH. Menurut Kompol Nuryana, Obet mengendarai motor dalam kecepatan tinggi, datang dari arah utara. Nah, disaat yang bersamaan, atau persis didepan motor Obet, melaju sepeda motor Yamaha DK 8651 FU yang dikendarai oleh Dion (18) asal

Diduga Palsukan Sertifikat, Mantan Suami Bule Dipolisikan DENPASAR-Fajar Bali Kasus dugaan pemalsuan sertifikat, dilaporkan korbannya Fike Stania (37) ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali, pada Sabtu (07/2) lalu. Fike yang tinggal di Gedung Tari Benoa, melaporkan mantan suaminya Rodney Jhon Diggel dan istri barunya, Oktaviania Sarah Tangduil karena diduga memalsukan sertifikat tanah seluas 355 M2 di Kelurahan Benoa.

Fike Stania mengatakan, dia sudah menikah dan menjadi istri sah John Diggel. Mereka pun membeli sebidang tanah seluas 205 m2 di Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Badung pada Agustus 2010. Tak hanya itu, pasangan suami itu kemudian menyewa tanah seluas 150 m2 yang berada di sebelahnya untuk dibangun vila yang diberi nama Vila Geding Sari 3. Total luas tanah di Vila itu seluas 355 M2.

“Tak lama menikah, kami tidak cocok dan kemudian berpisah. John Diggel kembali menikah dengan seorang wanita bernama Oktaviana Sarah Tangduil,” jelasnya.

Setelah berpisah lama, Fike Stania asal Jakarta ini lalu mengecek beberapa aset miliknya di Kelurahan Benoa. Korban kaget setelah mengetahui bahwa

seluruh asset miliknya sudah balik nama menjadi Oktaviana Sarah Tangduil. Padahal, kata Fike, seluruh asset tanah tersebut menggunakan namanya. “Saya heran selama ini tanah atas nama saya. Tapi sertifikat bisa berubah balik nama istri Jhon (Sarah, red),” jelasnya.

Setelah diselidiki, ada dugaan Jhon Diggel dan Sarah memalsukan sertifikat tanah dengan cara menghapus nama dan nomor sertifikat. Yang menarik, sertifikat ini dijaminkan di salah satu bank untuk meminjam uang miliaran rupiah. Pun demikian, Fike mengakui bahwa pihak notaris telah membenarkan jika sertifikat tersebut sudah dipalsukan.

Tidak terima sertifikatnya dipalsukan, Fike Stania langsung melaporkan Jhon dan Sarah ke SPKT Polda Bali dengan nomor laporan LP/61/II/2015/SPKT tanggal 7 Pebruari 2015. Keduanya dilaporkan dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat.

Terkait hal ini, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Hery Wiyanto yang dikonfirmasi mengatakan belum mengetahui masuknya laporan tersebut. “Saya belum tahu nanti saya konfirmasi dulu,” tegasnya. R-005

Sumba, NTT yang tinggal di Jl. Kayu Jati, Seminyak Kuta. Kompol Nuryana mengatakan, kedua sepeda motor itu berboncengan.

“Kedua motor itu melaju dengan kecepatan tinggi menuju selatan.

Obet membonceng seorang wanita yang bernama Ema (20).

Sedangkan Dion membonceng Eman (20),” ucapnya.

Tiba di TKP atau di depan Bumi Masa, Obet mendahului motor Dion. Namun apesnya kedua motor itu bersenggolan dan oleh ke arah kanan dan menghantam motor Yamaha

DK 5430 AQ yang dikendarai Putu Yudana (35) Jl. Gunung Mas, Padangsambian, Denpasar, yang datang dari arah selatan. “Akibat kejadian itu, tiga orang meninggal di tempat.

Masing-masing, Obet, Putu Yudana dan Ema. Sementara dua luka ringan,” kata Kompol Nuryana.

Sementara itu ditempat terpisah, tabrakan beruntun terjadi di Jalan By Pass IB Mantra tepatnya di simpang Jalan Sekar Sari, Kusambi, Dentim. Dimana mobil Toyota Avansa Putih DK1547 PC

yang dikendarai I Gede Koyan Eka Putra menghantam dua motor, pejalan kaki dan mobil pick-up. Penyebab kecelakaan maut itu, diduga pengemudi mobil yang merupakan mantan anggota DPRD di Bangli ini mengantuk. Tragisnya, seorang pengendara motor bernama Wayan Mertayasa meninggal dunia dalam kondisi cedera kepala berat. Sedangkan anaknya berusia 2 tahun sekarat dan kini dirawat di RSUP Sanglah akibat terseret beberapa meter setelah ditabrak mobil pelaku. R-005

Kabag Hukum BTDC Didakwa Kasus Penghinaan DENPASAR-Fajar Bali Terdakwa Ni Wayan Sorinasih SH MH (49) yang kini masih bekerja pada sebuah BUMN, tepatnya menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Hukum BTDC, Selasa (10/2) menjalani persidangan perdana di PN Denpasat. Dihadapan majelis hakim yang diketuai Daniel Pratu, jaksa Cokorda Intan Merlani Dewie mendakwa terdakwa Ni Wayan Sorinasih telah melakukan perbuatan pidana penghinaan terhadap korban Novi Kartika Sari, sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat (1) KUHP. Jaksa menerangkan perbuatan terdakwa Sorinasih beralamat di Jalan Kurusetra Gang Geringin No B-3 Lingkungan Pande Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung itu, terjadi pada Sabtu 28 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 Wita, dan dilaporkan Januari 2014. Dalam surat dakwaan, saksi korban Nova Kartika Sari, bertemu saksi Eka Ambariani bertempat di depan rumah Eka Ambarwati, di Perumahan Wisma Nusa Permai Blok D-33 Kelurahan Benoa Kuta Selatan.

Dipertemuan, terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci-maki saksi korban, dalam bahasa Bali. Selain itu, terdakwa dengan tangan kananya menampar pipi kiri saksi korban.

FB/EL

TERDAKWA PENGHINA-Terdakwa Ni Wayan Sorinasih menjalani persidangan dalam kasus melakukan perbuatan pidana penghinaan terhadap korban Novi Kartika Sari.

Saksi korban Novi Kartika Sari tidak terima dan merasa terhina dan tercemar nama baiknya, sehingga melaporkan terdakwa dalam pasal penghinaan di muka umum. Atas dakwaan tersebut,

terdakwa Sorinasih yang tidak ditahan dan didampingi tim penasehat hukum Made Arjaya dkk itu akan mengajukan eksepsi, sehingga sidang dilanjutkan Selasa (17/2) mendatang.W-007

DAFTAR NAMA PENYUMBANG NO.

NAMA

JUMLAH

4731 Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Rp

Jumlah Yang Diterima Hari ini Saldo Per 10 Februari 2015 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

Rp Rp Rp Rp Rp

Total

Rp

500,000

500,000

500,000 187,936,500 188,436,500 91,478,506 96,957,994

049/I/KTR

050/I/KTR

044/II/SWJ

051/I/KTR

 Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram  Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat, SE  Manajer Pengembangan Bisnis dan Sirkulasi : Ida Bagus Sudarsana  Keuangan: Supartini  Admin: Mikayanti  Iklan: Ida Bagus Sudarsana, Berlian, Kadek Ari  Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Redaktur Pelaksana: Gusti Agung Paramita  Koordinator Liputan: Ida Bagus Kresna Dhana  Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Supriyono Staf Redaksi: Eliazar Patun, Blasius, Hery Subagio, Ayu Diah, Rony P. Bagus, Agung Gde, Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gde Sarjana (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem), Eflin, Marianus  Sekretaris Redaksi: Merta Yoga Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Somayasa, Wiadnyana, Zohra  Fotografer :Redy  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@ fajarbali.co.id.  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Manik

FAJA R BALI

RABU, 11 FEBRUARI 2015 l TAHUN XV

KOTA PLUS Dekatkan Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat

Kepala UPT Keluhkan Kelengkapan Gedung Baru

Bappeda Badung Soroti Kinerja Dinas Pendidikan

3

Rai Mantra Tinjau Safari Kesehatan di Banjar Pembungan Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan, gencar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Salah satunya, sistem jemput bola dengan melaksanakan safari kesehatan ke banjar-banjar, Selasa (10/2) kemarin, berlangsung di Banjar Pembungan, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan.

FB/REDY

MENGELUH-Wayan Wirawan, Kepala UPT Dinas Pendidikan Abiansemal, saat diberi kesempatan oleh Bappeda Badung, untuk menyampaikan persoalan pendidikan di wilayahnya, pada Musrenbang Kecamatan Abiansemal.

MANGUPURA-Fajar Bali Agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, benar-benar menjadi suatu media untuk melakukan rembug musyawarah berkenaan dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan pada tahun 2016 nanti.

Seperti saat digelarnya Musrenbang di Kecamatan Abiansemal belum lama ini, Kepala UPT Dinas Pendidikan (Disdik) Badung, Wayan Wirawan berkesempatan menyampaikan belum lengkapnya beberapa fasilitas keamanan yang ada di gedung baru UPT Abiansemal.

Menurut Wirawan, gedung baru itu sudah berdiri sekitar 1 tahun lalu. Hanya saja, kelengkapan keamanan seperti teralis besi dan bahkan korden pun hingga kini belum terpasang.

Alasan dirinya menyampaikan keluhan itu, lebih dikarenakan pihaknya takut terjadi kemalingan. Terlebih lagi didalam gedung juga berisi banyak data-data penting, termasuk juga data yang ada di dalam komputer. “Mengingat di dalam gedung banyak data penting dan perangkat computer yang berisi juga data penting. Maka kami memohon atau menginginkan agar segera terpasang kelengkapan keamanannya, seperti teralis dan juga tambahan untuk kordennya,” ujar Wirawan saat diberi kesempatan oleh Kepala Bappeda Badung Wayan Suambara, untuk menyampaikan apa saja keluhan Disdik Badung di Kecamatan Abiansemal.

Mendapati laporan demikian, Wayan Suambara pun terlihat agak sedikit kesal. Pada saat itu juga, Suambara mengingatkan Disdik Badung untuk segera mengusulkan apa saja kekurangan yang ada di gedung baru itu. “Kenapa harus masih ada yang seperti ini. Sejak satu tahun konstruksi terbangun, maka seharusnya diperubahan sudah langsung diajukan apaapa saja kekurangan dari kelengkapan gedung tersebut. Ini jadi tugas Disdik untuk segera mengajukan kekurangannya,” tegas Suambara dengan nada kesal.

Selain kelengkapan di gedung baru UPT Disdik Abiansemal, pada kesempatan itu Suambara juga menanyakan perkembangan dunia pendidikan di wilayah Kecamatan Abiansemal.

Salah satu yang tak luput dari pantauannya, berkaitan dengan kelengkapan komputer dan keberadaan laboratorium di sekolah-sekolah. “Badung sangat konsen dengan dunia pendidikan. Bahkan kita ingin anak SD kita, dari kelas satu sudah paham komputer. Artinya, jangan sampai anak didik kita, baru mengenal komputer justru pada saat di bangku SMP,” jelas Suambara.

Begitu pertanyaan berapa jumlah laboratorium, dan kelengkapan komputer di sekolah-sekolah Abiansemal?.

Kepala UPT pun mengakui keberadaan laboratorium sekolah masih sangat minim. Dari data yang dimiliki, dilaporkan dari total keseluruhan 64 Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Abiansemal, baru ada 4 SD yang memiliki laboratorium. “Sekali lagi, kita (Badung) sangat konsen di sektor pendidikan, jadi hal-hal seperti ini harus segera ditindaklanjuti. Saya minta Disdik untuk segera membuat usulannya,” tegas Suambara. W-014

Dewan Pertanyakan Legalitas Pegawai Kontrak

DENPASAR-Fajar Bali Menjamurnya pegawai kontrak atau sejenis honor di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bagian di lingkungan Pemkot Denpasar menjadi perhatian kalangan anggota DPRD Kota Denpasar. Bahkan, dalam setahun terakhir ini rekrutmen pegawai kontrak masih tetap berlangsung.

Padahal, sesuai dengan PP No 48 tahun 2005, pemerintah tidak diperkenankan lagi untuk mengangkat pegawai honor atau sejenisnya.

Mencermati kondisi itu, para wakil rakyat yang duduk di komisi I, mempertanyakan legalitas pegawai kontrak di lingkungan Pemkot Denpasar. Sorotan atas maraknya rekrutmen pegawi kontrak ini mengemuka saat rapat kerja antara Komisi I DPRD Denpasar dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Denpasar, Selasa (10/2) kemarin.

Rapat kerja yang dibuka Ketua DPRD I Gusti Ngurah Gede tersebut dipandu Ketua Komisi I Ketut Suteja Kumara.

Anggota Komisi I, I Made Sukarmana, menyoroti legalitas pegawai kontrak yang direkrut setelah 2005. Karena sesuai dengan peraturan yang ada (PP 48/2005), pemerintah tidak diperkenankan lagi merekrut pegawai seperti itu. Namun, faktanya setiap saat selalu ada pegawai baru yang masuk.

“Bila seperti ini kondisinya, apakah mereka legal atau ilegal,” sodok Politisi Demokrat ini.

Pertanyaan senada juga dilontarkan Sekretaris Komisi I, AA.Gede Mahendra, Wakil Ketua Komisi I Nyoman Tamayasa.

Mahendra meminta kepada BKPP untuk mendata jumlah pegawai yang direkrut oleh masing-masing SKPD atau bagian.

Karena jumlah pegawai seperti ini cukup banyak. “BKPP harusnya memiliki data jelas terkait pengangkatan pegawai kontrak atau honor seperti ini. Karena hal ini terkait dengan proses penggajiannya,” katanya.

Menanggapi sejumlah pertanyaan tersebut, Kepala BKPP Denpasar, Dewa Nyoman Sudarsana mengaku tidak ikut terlibat dalam perekrutan tenaga kontrak seperti itu. Karena itu, data terkait keberadaan pegawai kontrak atau honor setelah tahun 2005 tidak ada di BKPP. Hanya, kalau ditanya soal legal atau ilegal, mereka legal. Karena sistem perekrutannya masuk ke dalam kegiatan atau pengadaan barang dan jasa di SKPD atau bagian bersangkutan. Sedangkan untuk pola penggajiannya termasuk dalam belanja non pegawai.

Meski demikian, keberadaan pegawai seperti ini tidak akan bisa langsung menjadi CPNS. Karena untuk bisa diangkat menjadi CPNS ketentuannya harus masuk sebelum tahun 2005. Kalau pun mengacu pada UU ASN, pola rekrutmen untuk pegawai dengan perjanjian kerja, sistemnya berbeda. “Mereka ini tidak langsung bisa masuk sebagai CPNS maupun pegawai dengan perjanjian kerja,” jelasnya.

Sumber di BKPP menyebut, ada sekitar 3.000 orang pegawai kontrak. Keberadaan mereka menyebar hampir di seluruh SKPD dan bagian di lingkungan Pemkot Denpasar. R-004

DENPASAR-Fajar Bali Safari kesehatan ini, ditinjau Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra dan sempat berbincang-bincang dengan beberapa warga yang mendapat pelayanan kesehatan secara gratis. Kunjungan Walikota Denpasar Rai Mantra didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr.

Luh Putu Sri Armini, Camat Denpasar Selatan AAN Gede Risnawan dan Lurah Sesetan I Nyoman Agus Mahardika. Safari Kesehatan merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kota Denpasar kepada masyarakat.

Dengan melaksanakan kegiatan ini secara gratis diharapkan dapat mendeteksi secara awal kesehatan masyarakat.

Lurah Sesetan, I Nyoman

Agus Mahardika mengatakan, safari kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam pelayanan kesehatan secara menyeluruh. “Ini terkait dengan kondisi saat ini, dengan merebaknya demam berdarah di beberapa daerah, kami berupaya untuk melakukan pencegahan sedini mungkin berhubung masyarakat kami belum ada yang tertular,” ujar Agus Mahardika, yang berharap kegiatan ini terus berlanjut.

Menurutnya, masyarakat di banjar Pembungan ini sangat antusias dengan adanya safari kesehatan, karena mereka bisa menikmati secara langsung pelayanan yang diberikan oleh

SAFARI KESEHATAN-Walikota IB. Rai Mantra, menyapa salah seorang warga Banjar Pembungan, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, yang memeriksakan kesehatannya dalam Safari Kesehatan yang digelar Pemkot Denpasar FB/CAR

petugas kesehatan.

Selain memberikan pengobatan secara gratis, petugas kesehatan juga memberikan penyuluhan terkait merebaknya kasus Demam Berdarah di beberapa daerah di Kota Denpasar. Mereka diberi pengarahan bahwa cara yang paling mudah namun efektif dalam mencegah penyakit DBD adalah dengan menggunakan istilah 3M plus yaitu dengan menutup tempat penampungan air, menguras bak mandi dan tempat penampungan air sekurangkurangnya seminggu sekali serta menimbun sampah-sampah dan lubang-lubang pohon yang berpotensi sebagai tempat perkembangan jentik-jentik nyamuk.

Selain itu juga dapat melakukan tindakan plus seperti memelihara ikan pemakan jentik-jentik nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, menyemprot dengan insektisida, memasang obat nyamuk, memeriksa jentik nyamuk secara berkala serta tindakan lain yang sesuai dengan kondisi setempat. R-004*

Musrenbang Kecamatan Kuta Utara

Suambara: Usulan kegiatan diharapkan berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

MANGUPURA-Fajar Bali Proses perencanaan pembangunan pada tahap Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten di tingkat Kecamatan, merupakan forum strategis untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan prioritas pembangunan Desa/Kelurahan, yang disinkronisasikan dengan prioritas daerah.

Sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2016, ‘Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Masyarakat Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah’. Maka Pemerintah Kabupaten Badung sangat berharap, melalui Musrenbang akan menghasilkan usulan kegiatan yang sifatnya lebih berorientasi pada upaya pemberdayaan (empowering) terhadap masyarakat.

Sehingga kedepannya akan tumbuh kemandirian di masyarakat, agar bisa memiliki daya saing.

Demikian antara lain terungkap saat Kepala Bappeda Lit-

FB/HERY

MUSRENBANG-Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, I Wayan Suambara bersama Ketua TP PKK Badung Nyonya Ratna Gde Agung saat pembukaan Musrenbang Kecamatan Kuta Utara di Kantor Camat Kuta Utara, Selasa (10/2) kemarin.

bang Kabupaten Badung, I Wayan Suambara membuka Musrenbang Kecamatan Kuta Utara di kantor Camat Kuta Utara, Selasa (10/2) kemarin. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Badung Nyonya Ratna Gde Agung yang juga sebagai Ketua Dekrasnada Badung, Wakil Ketua TP PKK, Nyonya Sri Sudiana, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Nyonya Kompyang R. Swandika, anggota DPRD Dapil Kuta Utara, Tripika Kecamatan Kuta Utara, Lurah dan Perbekel se-Kuta Utara serta tokoh masyarakat Kuta Utara.

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, I Wayan Suambara

kembali menekankan, untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat di tingkat desa, diperlukan peranan dari para Perbekel/ Lurah untuk dapat kreatif dan berinovasi. “Caranya, masyarakat atau krama desanya dibuatkan kegiatan-kegiatan dari skala kecil, yang tentunya harus diseriusi, ditekuni, yang akhirnya bisa memberi tambahan penghasilan untuk masyarakatnya itu sendiri,” kata Wayan Suambara.

Menurutnya berhasil atau tidaknya suatu kegiatan kuncinya bukan di pemerintah, harus ada kesadaran dari kedua belah pihak (antara yang mengusul-

Aborsi Menyebabkan Kematian Ibu

DENPASAR-Fajar Bali Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat tajam dari 228 per 1000 kelahiran pada tahun 2006, naik menjadi 359 per 1000 kelahiran pada tahun 2012.

Meningkatnya AKI di Indonesia menurut Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan BKKBN, Dr. Wendy Hartanto, salah satu penyebabnya adalah aborsi.

Hal ini disampaikan Wendy ketika memberikan kuliah umum kepada mahasiswa STIKES Bali di Denpasar, Jumat (6/2) lalu.

“Aborsi di Indonesia itu ilegal, seandainya mereka ke tempat praktek atau dokter nanti akan dikenakan pidana. Sehingga mereka melakukan aborsi dengan cara-cara sendiri dan sembunyisembunyi,” ungkapnya.

Selain aborsi, penyebab lainnya adalah terlalu sering melahirkan di usia muda. Jumlah wanita di Indonesia yang melahirkan di usia muda juga terus meningkat.

Untuk itu, Wendy mengimbau untuk menghindari 4 terlalu, yaitu jangan terlalu muda untuk melahirkan karena dari sisi fisik dan biologis belum siap serta psikologis belum siap besarkan, jangan terlalu dekat melahirkan supaya ada waktu untuk mengurus atau perhatikan anak, jangan terlalu banyak melahirkan karena akan mempengaruhi ibunya untuk beraktifitas dan jangan terlalu tua melahirkan karena akan mempen-

FB/KJS

Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan BKKBN, Dr. Wendy Hartanto.

garuhi resiko ibu.

“Di Indonesia tidak membatasi untuk melahirkan, tetapi tolong diatur jaraknya. Supaya setidaktidaknya semua anaknya bisa sekolah. Untuk Indonesia, kualitas penduduk berada di urutan ke 108 dari negara-negara di dunia. Padahal dari juamlah penduduk, Indonesia berada di urutan ke empat di dunia. Penduduk besar, tetapi kualitasnya rendah,” ujarnya.

Ia juga meminta kepada setiap universitas kesehatan seperti STIKES Bali untuk menghidupkan program GenRe (Generasi Berencana). Sebab, para calon tenaga kesehatan tersebut merupakan ujung tombak ketika kelak mengabdi di masyarakat. “Perawat seperti STIKES ini atau universitas kesehatan lainnya sangat bagus sekali, karena selain untuk

diri mereka sendiri nanti pada saat pengabdiannya mereka bisa menginformasikan kepada orang lain,” katanya.

Sementara Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan STIKES Bali, I Ketut Swarjana, MPH menyatakan dukungannya terhadap BKKBN dalam mensukseskan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Hal ini dibuktikan dengan adanya kurikulum mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan KB bagi mahasiswa STIKES. “Kami sangat mendukung program KB untuk mencetak tenaga kesehatan yang handal sebagai bekal untuk terjun di masyarakat nanti sebagai tenaga kerja. Kami mendukung program ini supaya Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara tetangga,” tukasnya.M-004*

kan kegiatan dan si penerima bantuan). Untuk itu, Suambara meminta para Perbekel/Kepala Desa dan SKPD, agar dapat mengawal dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah dirancangnya supaya dari waktu ke waktu hasil kegiatannya dapat lebih meningkat. “Katakanlah mereka minta pelatihan, minta di bantu alat, oke kita (Pemkab Badung) akan berikan. Kita jadwalkan, kita anggarkan, kita belikan alatnya. Namun kita juga minta ke para Kepala Desa/Lurah, SKPD, untuk coba di seriusi siapa saja yang mau melakukan kegiatan, yang secara sungguh-sungguh

dan berkelanjutan. Kalau tidak berkelanjutan, kan gak ada hasilnya. Intinya kita pemerintah siap untuk membantu,” tegasnya.

Sementara itu Camat Kuta Utara, Dra. AA. Putu Yuyun Hanur Eny melaporkan, jumlah usulan yang terangkum dalam musrenbang ini sebanyak 507 usulan, dengan total biaya sebesar Rp356, 2 miliar lebih.

Usulan tersebut terangkum dalam 9 prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik dengan 77 usulan, pengembangan kualitas layanan pendidikan dan teknologi informasi sebanyak 57 usulan.

Selanjutnya perluasan akses layanan kesehatan 76 usulan, pemantapan kemandirian ekonomi kerakyatan 11 usulan, pemantapan ketahanan pangan dan produktivitas hasil pertanian 49 usulan, peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan pengelolaan lingkungan hidup 198 usulan, pengembangan pariwisata dan budaya berbasis masyarakat 23 usulan, penanganan kebencanaan terpadu serta peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat 6 usulan, serta perluasan perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender dengan 10 usulan. W-014*

Satpol PP Kota Denpasar Kembali Segel Bangunan Tidak Berizin

DENPASAR-Fajar Bali Sebuah bangunan di kawasan Jalan Mahendradatta Selatan kembali menjadi incaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar, saat melakukan sidak Selasa (10/2) kemarin.

Bangunan itu pun langsung ditindak tegas karena tidak memiliki izin. Padahal bangunan ini sudah dalam tahap pengerjaan 60 persen.

Sidak dipimpin Kasatpol PP Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana, didampingi Camat Denpasar Barat, IB. Joni Ariwibawa dan Kepala Desa Padangsambian Kelod, I Gede Wijaya Saputra.

Alit Wiradana menegaskan, sidak ini menindaklanjuti laporan dari masyarakat, karena mencurigai sebuah bangunan yang dikerjakan dengan menggunakan bagian dari sebuah

container yang meyerupai bentuk rumah makan. Pihaknya langsung mengecek tempat yang dilaporkan tersebut, dan ternyata pembangunan ini belum mengantongi Izin Membangun Bangunan (IMB).

“Kami minta kepada pemilik untuk menghentikan pembangunan dan melakukan penyegelan pembangunan rumah makan ini. Pemilik bangunan, Herry mengaku, pengurusan IMB dalam proses dan sudah dalam tahap terakhir.

Akan tetapi pihaknya hanya baru mengajukan izin dan belum mendapat rekomendasi membangun. “Saya minta maaf karena belum memiliki izin membangun dan akan segera mengurus serta menyelesaikan semua izin yang diperlukan,” aku Harry. R-004

FB/CAR

TEGAS-Satpol PP Kota Denpasar menyegel bangunan tanpa IMB di Jalan Mahendradatta Selatan, Selasa (10/2) kemarin.

Layouter: Zohra

DAERAH

4 Jelang Kick-Off ISL, Stadion Dipta Dipelaspas

FB/ARTAYASA

DIPELASPAS: Stadion Dipta dipelaspas jelang digelarnya Kick Off ISL.

GIANYAR-Fajar Bali Menjelang Kick-off Indonesian Super League (ISL) 2015 pada 21 Februari nanti, stadion Kapten Dipta yang menjadi home base , salah satu kontestan ISL Bali United Pusam dipelaspas, Selasa (10/2). Upacara macaru alit tersebut dipimpin Ida Bagus Oka Murda dari Griya Tulikup.

Kepala Bagian Pembangunan Setda Gianyar Dewa Ngakan Ngurah Adi mengatakan, kesiapan stadion yang terletak di Buruan, Blahbatuh tersebut, saat ini sudah mencapai 98 persen.”Tinggal tunggu datangnya lampu (sore ini, red) dan pengecatan di beberapa bagian stadion,”ungkap dia.

Diakuinya, waktu pengerjaan saat ini sudah sangat mepet.

Untuk itu, pihaknya berusaha keras menyelesaikan secepatnya.

Dari informasi yang diberikan oleh manajemen BUP, tribun ekonomi nantinya akan dicat total menjadi warna tridatu (merah, putih, hitam). Sementara ruang ganti pemain, ruang medis, ruang ganti wasit, konferensi pers sudah rampung 100 persen.”Secara keseluruhan, Stadion Dipta sudah siap digunakan,”ujar Dewa Adi. Dewa Adi menerangkan, upacara melaspas digelar untuk memohon keseimbangan skala dan niskala agar tercipta suasana kondusif. Selama pertandingan ke depan berjalan lancar, tanpa adanya kerusuhan yang kerap identik dengan panasnya tensi pertandingan. ”Hari ini (kemarin,red) merupakan duasa becik (hari baik) untuk mecaru,”kata pejabat asal Pejeng itu.

Lebih lanjut dikatakan, tanggal 15 Februari nanti akan ada launching jersey tim, sekaligus pengenalan pemain BUP, dan supporter Semeton Dewata. Rencananya peluncuran tersebut akan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Puan Maharani dan Sekretaris Jendral PSSI Joko Driyono. ”Komfirmasi dari pihak manajemen katanya mereka akan hadir,” katanya. W-005

Hasil Otopsi, Mayat di Pantai Selukat Berkelamin Laki

GIANYAR-Fajar Bali Mayat di temukan terapung diatas air laut di Pantai Selukat, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ternyata berjeñis kelamin laki-laki. “Hasil otopsi mayat, jenis kelamin laki-laki organ dalam keadaan tidak utuh dan busuk, kelamin hilang, “ kata Kapolsek Blahbatuh AKP I Nyoman Suparta SH, Senin.

Lanjut Supartâ mengatakan, tidak ditemukan tanda-tanda kekertasan, umur 20 tahun, diperkirakan meninggal 3-4 bulan lalu.

Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena dalam kondisi sudah hancur. Pada diri mayat memakai baju kaos berkerah, warna biru dongker berisi tulisan best sport water dan tanpa celana dalam. Seperti diberitakan sebelumnya untuk mengecek identitas serta Jenis kelamin korban masih dicek tim forensik RSUP. Seorang manusia telah menjadi mayat ditemukan terapung diatas air laut di Pantai Selukat, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. “Untuk mengecek identitas serta Jenis kelamin mayat masih dicek tim Forensik RSUP Sanglah,” kata Kapolsek Blahbatuh AKP I Nyoman Suparta, SH, Senin.

Lebih jauh, Suparta menjelaskan mayat sendiri ditemukan kepalanya sudah menjadi tengkorak, tangannya tinggal tulang belulang serta yang utuh cuman pinggulnya. Mayat pertama kali di temukan oleh seorang life guard Hotel Komune I Wayan Adi Pratama (28) asal Banjar Lebih Beten Kelod Desa Lebih Kecamatan Gianyar.

Kala itu Adi bersama tamu WNA Jepang sedang surfing. Mereka melihat sesuatu mengambang di atas permukaan air laut dan menyangka itu adalah sebuah boneka. Setelah didekati dan di perhatikan secara seksma ternyata sesosok mayat. Kemudian saksi bersama tamunya ke darat utk minta pertolongan kepada masyarakat sekitar pantai untuk membantu evakuasi mayat ke pinggir pantai. Selanjutnya melaporkan penemuan mayat tersebut ke Balawista Kabupaten Gianyar . W-005

FAJA R BALI

RABU, 11 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

Bangli Miliki Penduduk Miskin Terbanyak di Bali Gubernur Bali Made Mangku Pastika melihat tingkat kemiskinan penduduk Bangli tertinggi di Bali. Karena itu diharapkan masyarakat memperbaiki pola hidup ke arah lebih efisien.

BANGLI-Fajar Bali Pernyataan Gubernur Made Mangku Pastika tentang tingkat kemiskinan warga Bangli itu disampaikan saat gubernur melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten itu, kemarin. Ketika itu,Gubernur juga menyinggung soal tingginya tingkat merokok orang Bangli yang tentu berdampak tingginya biaya hidup, sehingga memicu tambah miskin. Bertalian kondisi kemiskinan tersebut Pemprov bakal memberikan perioritas program-program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Program Simantri misalnya, diharapkan bisa mendapat perioritas bagi Bangli, terlebih kondisi alam yang mendukung ke arah itu.

Gubernur memberi apresiasi kepada Bupati Bangli karena dinilai telah berhasil mendorong pembangunan serta koordinasinya yang baik dengan Pemprov Bali. Dikatakan Bangli memiliki penduduk miskin terbanyak di Bali, karenanya Gubernur berharap Pemkab Bangli bekerja lebih keras, serta sinergisitasnya agar dibangun kea rah lebih baik lagi. Masyarakat diharapkan untuk bisa hidup efisien dan bila masyarakat menghilangkan kebiasaan merokok terlebih pada kaum miskin, maka kemiskinan akan bisa dikurangi.

Gubernur menilai tingkat

yang dihadapi dalam bidang kepariwisataan, Gubernur berharap agar Pemkab Bangli tak memaksakan untuk menggarap dibidang itu. Diharapkan untuk mencari yang lain sesaui potensi daerah. ”Kalau di Bangli banyak ada ayam, apa tak perlu dibuat balapan ayam misalnya, “ujarnya bernada gurau, sembari berharap agar Pemkab memunculkan ide-ide.

Sebelumnya Bupati Bangli, I Made Gianyar dalam sambutannya memaparkan panjang lebar tentang Bangli, dari potensi yang ada, permasalahan, jumlah RTM yang mencapai 10.529 RTM tahun 2013, sampai dengan masalah yang muncul , soal galian C dan soal kebersihan kawasan pariwisata.

Mengenai program Bali Mandara, Bupati Bangli mengatakan telah mengitegrasikan program Bali Mandara dengan program Pemkab Bangli. Dalam Musrenbang tahun 2015 malah mengambil tema “Perluasan Implemantasi Pembangunan Bali Mandara Dalam Cakupan Program Gita Santi Menuju Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat Dan Daya Saing Daerah Berdasarkan Tri Hita Karana”.

Dikatakan, Bangli memiliki bangun 4 pilar, dalam kemasan Gerbangmapan, Gerbangmaslahat, Gerbang Emas (bidang ekonomi) dan lain-lain sangat sinkron dengan Bali Mandara.

Gerbang emasnya misalnya merupakan perwujudan Simantri.

Bupati Bangli mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemprov yang selama ini demikian intensnya bagi Bangli. Namun demikian Bupati Bangli berharap perhatian makin ditingkatkan. W-002

FB/SUMERTA

KUNKER: Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Bangli.

merokok orang Bangli cukup tinggi. Biaya hidup seperti biaya makan dan non makan relatif tinggi, diharapkan tak lagi ditambah oleh pengeluaran yang tidak penting seperti merokok.

“Sudah miskin merokok lagi, “ujarnya sembari menambahkan bahwa dirinya saat memedek ke Pura Ulun Danu Batur, justeru disuguhi rokok.

Data menunjukkan, program Bali Mandara sudah banyak diluncurkan ke Bangli. Bedah rumah diberikan untuk Bangli sejak tahun 2010-2014 sebanyak 749 unit dengan nilai Rp 22.470.000.000. Program Simantri sejak tahun 20102014 dengan 66 Gapoktan yang telah menyerap dana total Rp 14.850.000.000, Gerbangsadu dalam tiga tahun (2012-2014) di 18 desa dengan nilai total Rp

18 360.000.000, serta Bansos dan hibah tahun 2014 nilai total Rp.13.803.285.000.

Sedangkan untuk pemberdayaan desa pakraman dan subak, Pemprov telah meningkatkan bantuan. Bantuan ke desa pakraman naik dari sebelumnya Rp 100 juta menjadi Rp 200 juta, demikian ke subak bantuan juga dinaikkan.

Gubernur Bali, Made Mangku Pastika kembali melakukan kunjungan kerja ke kabupatenkabupaten di Bali pada tahun 2015 ini. Gubernur diterima Bupati Bangli, I Made Gianyar, Ketua DPRD Bangli NM.Kutha Parwata, serta Muspida dan SKPD terkait.

Hadir juga Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta.

Kunjungannya ke Bangli merupakan kunjungannya yang ketiga. Tujuan kunjungan terse-

but untuk evaluasi program serta pengawasan program Pemprov Bali serta melihat sinergisitas program tersebut dengan kebijakan pemerintah kabupaten.

Dikatakan, sudah selayaknya pemerintah kabupaten mensinergikan program Pemprov , karena muaranya adalah untuk masyarakat di kabupaten. Salah besar kalau program untuk masyarakatnya sendiri tidak dikawal. Sebaliknya bila ada program Pemprov yang tidak tepat (mubazir) bagi suatu kabupaten, Gubernur berharap agar disampaikan,karena yang lebih tahu kondisi adalah pihak kabupaten dan sebaliknya Pemkab bisa meminta program yang cocok kepada Pemprov.

Sekaligus menjawab laporan Bupati Bangli atas persoalan

Dewan Terus Kejar Menara tak Berizin AMLAPURA-Fajar Bali Dugaan anggota komisi IV DPRD Karangasem yang mengindikasikan keberadaan Perbup No 30 Tahun 2013 itu merupakan pesanan investor tidaklah salah. Pasalnya, saat komisi IV melakukan sidak kesejumlah menara telekomunikasi kembali menemukan keberadaan menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin gangguan (HO).

Atas temuan itu, pihak dewan pun merekomendasikan keberadaan menara yang belum memiliki izin agar dihentikan operasinalnya.

Sidak yang dipimpin Ketua Komisi I, I Komang Sudanta ini langsung menyasar keberadaan sebuah menara yang berdiri megah dengan ketinggian sekitar 75 meter di Perumahan BTN Wahyu Subagan Permai.

Ditempat ini, dewan menemukan bahwa menara tersebut tidak dilengkapi dengan izin HO. Selain itu, keberadaan menara yang berada di tengah-tengah pemukiman rentan memberi dampak radiasi terlebih saat ada petir.

Dengan membawa alat Global Posi-

Gapura Desa

tioning System (GPS) untuk menentukan posisi menara sesuai zona, komisi I yang didampingi perwakilan dari Diskominfo Karangasem yang diwakili Kabid Postel Diskominfo I Wayan Suwitra. Hanya saja, GPS yang diharapkan bisa mengetahui posisi menara telekomunikasi dari pusat zone tidak bisa berfungsi dengan baik.

Kontan anggota dewan yang ikut sidak geleng-geleng kepala. “Alatnya tidak berfungsi dengan baik atau memang sengaja dibuat agar tidak berfungsi,” seloroh Ketua Komisi I, I Komang Sudanta.

Sedangkan anggota Komisi I, I Nyoman Musna Antara meminta agar pihak Diskominfo memperjuangkan jaminan atas resiko yang bisa ditimbulkan oleh keberadaan menara tersebut.

Sedangkan Sekretaris Komisi I, I Kadek Sujana Yasa juga menegaskan, jika memang tidak sesuai dengan peraturan sebelum menimbulkan korban masyarakat menara telekomunikasi tersebut agar dibongkar. “Jika memang sudah tidak berizin,sebaiknya di bongkar saja,” ujar Sujana Yasa.

Dalam sidak sebelumnya, komisi I juga

FB/BUDIASA

SIDAK-Anggota DPRD Karangasem saat melakukan sidak ke sejumlah menara yang diduga bodong.

menemukan keberadaan empat menara tanpa izin lengkap di wilayah Kecamatan Manggis. Sidak dilakukan karena dewan

menenggarai Perbup No 30 Tahun 2013 tentang penambahan zona menara merupakan pesanan investor. W-016.

Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Tim Yustisi Bongkar Senderan Vila di Desa Anturan SINGARAJA–Fajar Bali Janji dari Satpol PP untuk membongkar senderan yang melanggar sempadan pantai milik salah satu vila Banjar Dinas Munduk, Desa Anturan Kecamatan Buleleng ditepati. Eksekusi pembongkaran dilaksanakan, Selasa (10/2) pagi yang dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Buleleng I Made Budi Astawa.

Pembongkaran dilakukan dengan mengerahkan 1 unit alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Sulitnya jalan masuk ke lokasi sempat menghambat jalannya eksekusi. Rencana pembongkaran yang awalnya dilakukan pukul 09.00 pun terpaksa diundur satu jam. Pembongkaran ini juga disaksikan oleh pemilik Vila

Erents Edwin Baur. Pria yang berasal dari Jerman ini hanya bisa pasrah melihat pembongkaran tersebut.

Disela–sela pembongkaran, Kepala Satpol PP Budi Astawa mengatakan, keputusan pembongkaran ini sudah dikoordinasikan oleh pemilik vila.”Kami sudah melakukan koordinasi dengan pemilik vila dan beliau mengijinkan senderan itu dibongkar,”jelasnya.

Ketika ditanya terkait bangunan bar bekas perahu kayu yang juga melanggar sempadan pantai, Budi Astawa mengatakan bahwa pemilik vila bersedia untuk membongkar sendiri bangunan tersebut. ”Setelah kita lakukan koordinasi dan melakukan perjanjian hitam diatas putih

dengan pemilik vila, Erents sudah memiliki etikad baik mau membongkar sendiri bangunan tersebut, dan kami juga memberikan tenggang waktu sampai minggu depan. Jika tidak dibongkar juga, kami akan tindak tegas bangunan tersebut,”ujarnya tegas.

Budi Astawa menegaskan akan terus melakukan tindakan tegas terhadap bangunan – bangunan yang melanggar ijin.”Kami akan terus tindak tegas bangunan yang melanggar dan tidak memiliki ijin. Rencana dalam waktu dekat ini kami akan melakukan eksekusi pembongkaran di Pasar Banyuasri. Tahapan – tahapan yang ada sudah selesai tinggal eksekusi saja,”ujarnya. W–008

DIBONGKAR: Tim Yustisi membongkar senderan vila di Desa Anturan.

FB/AGUS

Layouter: Soma

DAERAH

FAJA R BALI

RABU, 11 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

POTRET FAJAR BULELENG

FB/Agus

OMBUDSMAN: Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat menerima kunjungan Ombudsman.

Ombudsman Kunjungi Pemkab Buleleng GUNA meningkatkan pelayanan terhadap publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali melakukan kunjungan ke kantor Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka mensosialisasikan Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Hadir dalam pertemuan, Selasa kemarin, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG, seluruh kepala SKPD se Kabupaten Buleleng, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab.

Saat pemaparan diberikan gambaran terkait peranan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali dalam bidang pengawasan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. W-008

Petugas Cek Penyaluran Pupuk Bersubsidi

FB/PRAMONO

CEK PUPUK: Petugas dari Dinas Perindagkop Jembrana, saat mengecek penyaluran pupuk bersubsidi.

NEGARA-Fajar Bali Penyaluran pupuk bersubsidi ke masing-masing kios pupuk di Jembrana, mendapat pengecekan dari Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Jembrana, Selasa (10/2) kemarin. Sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi. Saat sidak, petugas bidang perdagangan melakukan pengecekan di masing-masing kios pupuk.

Kasi Promosi dan Pemasaran Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop Jembrana, I Putu Gede Mahaputra mengatakan, pengecekan ke sejumlah kios pupuk bersubsidi untuk melihat serta mamastikan apakah pupuk tersebut disalurkan oleh pemerintah dengan tepat sasaran atau tidak. “Kita sudah mendatangi beberapa pengecer dan kita ingin memastikan apakah penyaluran pupuk bersubsidi tersebut tepat sasaran atau tidak,” ujarnya. Pihaknya juga mengecek data alur distribusi pupuk bersubsidi dengan melihat kondisi gudang penyimpanan pupuk yang dimiliki setiap kios dan koperasi.

Salah seorang pemilik kios, Made Budiasa mengaku sangat tak berani untuk menyelewengkan pupuk bersubsidi. Penyaluran pupuk bersubsidi khusus di kiosnya selama ini sudah sesuai dengan permintaan kelompok subak dan telah dicantumkan di RDKK. “Saya tak jual eceran, tetapi hanya melayani khusus subak yang telah tercantum di RDKK. Kalau di luar itu, saya tidak layani,” ujarnya.

Sementara hasil dari sidak dan pengecekan tersebut, petugas dari Perdagangan Dinas Perindagkop Jembrana, tak menemukan adanya penyelewengan. Namun pihaknya akan tetap melakukan sidak serta pengecekan di sejumlah kios yang menjadi penyalur pupuk bersubsidi. W-003

Disidak Petugas, Pedagang OB Pasar Kodok Kecewa Pedagang OB di Pasar Kodok, Tabanan protes ketika petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan melakukan sidak ke pasar yang menjual pakaian bekas tersebut, Selasa (10/2) kemarin.

TABANAN-Fajar Bali Pedagang pakaian bekas impor itu sempat emosi ketika petugas membagikanya selebaran berisi tulisan ‘’Waspada Pakaian Bekas Berbakteri’’ dan ‘’Informasikan Keamanan Barang Dagangan’’.

Protes bernada tinggi itu diutarakan Hasanudin salah satu pedagang pakaian bekas di OB Pasar Kodok. Menurutnya, peraturan yang melarang berjualan pakaian bekas mematikan penghasilan rakyat kecil. Apalagi dirinya telah bertahun–tahun berjualan dan menggantungkan hidup dari jualan pakaian bekas.

“Kalau menjual baju bekas dilarang, maka pemerintah harus memperbaiki ekonomi masyarakatnya sehingga mampu membeli baju di toko, bukan membeli baju bekas,” katanya kesal.

Ia juga meminta keadilan agar baju yang dipajang di toko-toko pakaian juga diperiksa.‘’Saya juga meminta agar baju-baju yang dijual di toko itu juga diperiksa, k arena di sana juga pasti ada bakterinya,’’ tuturnya.

Sumiati pedagang OB di Pasar Kodok asal Madura mengeluhkan turunya penghasilannya sejak adanya informasi yang menyebutkan baju bekas yang dijualnya mengandung bakteri. ‘’Pembeli sekarang banyak yang takut karena informasi pakaian mengandung bakteri. Penghasilan kami pun menurun drastis. Biasanya hari minggu itu dapatl

NEGARA-Fajar Bali Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mewakili Bupati Jembrana Putu Artha menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali di Kantor BPK RI Denpasar, Senin (9/2). LHP tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap belanja daerah Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2013-2014.

Kepala Perwakilan BPK RI Arman Syifa mengatakan secara umum pelaksanaan belanja daerah yang dilaksanakan oleh Pemkab Jembrana tahun 2013 dan tahun anggaran 2014, telah berjalan cukup baik. Walaupun katanya, masih ada sejumlah belanja terdapat temuan di pengerjaan kegiatan fisik. Namun menurutnya, masih dalam batas kewajaran.

Terhadap temuan itu, Arman Syifa memberikan rekomendasi kepada

FB/Doni

DISIDAK: Pedagang OB Pasar Kodok menyampaikan kekecewaannya saat disidak petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tabanan.

jualan untuk Rp 500 ribu, tapi sekarang hanya dapat Rp 200 ribu,” curhatnya. Padahal, tambahnya, sejak membuka lapak pakaian bekas tahun 1998, Sumiati telah mengikuti aturan yaitu me-laundry dulu pakaian bekas sebelum dijual.

Hal ini merupakan langkah wajib yang harus dipenuhi. Selain untuk menjaga kesehatan dan kebersihan juga membeli nilai tambah untuk pakaian yang dijual. ‘’Kalau tidak dilaundry, pakaiannya

lecek. Tidak bagus untuk dipajang,’’ ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tabanan, I.B. Wiryawan, memaparkan sidak ini merupakan kelanjutan dari peraturan pemerintah.‘’Sidak ini akan dilakukan rutin nantinya untuk memastikan pakaian yang dijual di sini aman,’’ ujarnya.

Bersama kepolisian, Disperindag telah mengambil sampel pakaian bekas

yang dijual di Pasar Kodok dan telah dilakukan pemeriksaan. Hasilnya sendiri akan keluar sebulan lagi. Mengenai pakaian bekas yang dijual lanjut Wiryawan kebanyakan adalah pakaian bekas dan reject domestik. ‘’Tidak ada dokumen penjualan baju bekas impor di sini. Kebanyakan reject dan bekas domestik,’’ tandas mantan Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian ini. W-004

FB/PRAMONO

anggaran daerah,” ujarnya. Terkait itu, Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengatakan BPK RI perwakilan Bali, telah melakukan pemeriksaan di Jembrana.

Dia berharap pemeriksaan itu dapat memberikan manfaat yang positif untuk mewujudkan pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan pekerjaan yang lebih akuntabel serta berkualitas.

“Apa yang menjadi temuan dalam LHP BPK RI perwakilan Bali tersebut harus benar-benar diperhatikan dan segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Pihaknya berharap agar lebih meningkatkan pengawasan secara internal dan melakukan monitoring serta evaluasi yang lebih ketat kepada pengelola administrasi keuangan maupun pelaksana kegiatan. Di tahun 2015, Pemkab Jembrana bertekad akan meminimalisir adanya temuantemuan. W-003*

Wabup Terima LHP BPK Pemkab Jembrana supaya diperhatikan serius.

“Pemeriksaan tim kami ketika di Jembrana, secara umum berjalan baik dan Pemkab Jembrana telah memberikan pelayanan yang baik sehingga proses pemeriksaan selama itu berjalan lancar,” ujarnya. Terkait dengan temuan tersebut, Pemkab Jembrana diminta untuk memberkan perhatian.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI perwakilan Bali, tak hanya sematamata untuk mencari temuan, tetapi yang lebih penting untuk mengukur tingkat akuntabilitas dalam penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.

Kegiatan tersebut harus benarbenar bermanfaat bagi masyarakat termasuk menekan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pelaksana. Selain itu, Arman juga menyampaikan, nanti tim pemeriksanya akan kembali turun

TERIMA LHP: Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan saat menerima LHP BPK RI Perwakilan Bali di Kantor BPK RI Perwakilan Bali di Denpasar, Senin (9/2).

ke kabupaten/kota untuk melakukan pemeriksaan keuangan daerah selama kurang lebih dua bulan ini.

“Kami berharap ada perkembangan lebih baik dalam penggunaan

Pemadam Kebakaran Buleleng Gandeng Polisi

Rp 10 Miliar Dana Awal untuk PDDS

TABANAN-Fajar Bali Rencana Pemda Tabanan menghidupkan kembali Perusahaan Daerah Dharma Santika (PDDS), sudah diperhitungkan dengan matang. Untuk dana awal Pemda menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Pemkab Tabanan IB Wiratmaja, Selasa (10/2) kemarin. Dikatakanya, dari rancangan pos anggaran telah disiapkan dana sebesar Rp 10 miliar untuk operasional BUMD. BUMD tersebut nantinya akan bekerjasama dengan BUMDes yang berada di masing-masing desa.

Di Tabanan, kata pejabat dari Cau Belayu, Kecamatan Marga ini, BUMdes sudah siap terbentuk di 54 desa dari 133 desa yang ada di Kabupaten Tabanan.

Masih menurut Wiratmaja, Bumdes dan BUMD dibentuk untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian petani Tabanan, sehingga harga jual dari produk pertanian Tabanan tetap stabil, yakni dengan pola hasil petani di Tabanan dibeli dulu oleh BUMDes. “Setelah hasil pertanian dibeli oleh BUMDes dengan harga yang layak, kemudian BUMDes yang menjual kepada BUMD yang ada di tingkat kabupaten,” terangnya.

Sementara itu masih terjadi tarik ulur pembentukan BUMD di legislatif. Legislatif meragukan karena sebelumnya Pemda telah memiliki BUMD yang diberinama PDDS ( Perusahaan Daerah Dharma Santika). Dalam perjalannya PDDS yang dihidupkan pada pemerintahan Bupati N Adi Wiryatama, mengalami kebangkrutan hingga menyisakan utang sebesar Rp 2,1 miliar dan belum tuntas. Sebagian besar dewan Tabanan setuju dibangunkannya kembali PDDS namun dengan persyaratan.

Dewan pun membuat dua Pokja untuk membahas lebih lanjut keinginan eksekutif membangunkan PDDS yang kini masih tarik ulur. W-004

5

FB/Agus

PERTEMUAN: UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng saat melakukan pertemuan dengan jajaran kepolisian Polres Buleleng.

SINGARAJA–Fajar Bali Upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanganan kebakaran di Buleleng, UPT Pemadam Kebakaran Buleleng menggandeng jajaran kepolisisn Polres Buleleng guna melakukan sinergitas dalam memberikan bala bantuan kepada masayarakat.

Hal itu terlihat dengan adanya, sinergitas anggota kepolisian di Jajaran Polres Buleleng khususnya para Babhinkamtibmas dengan anggota Pemadam Kebakaran yang bertugas di tiga Pos UPT. Pemadam Kebakaran, Selasa (10/2) pagi kemarin.

Langkah awal yang dilakukan dengan melakukan pembinaan keamanan swakarsa yang dilakukan Sat Binmas Polres Buleleng kepada 50 anggota Damkar Buleleng di Pos Pemadam Kebakaran Singaraja.

Dari pertemuan yang ber-

langsung secara sederhana tersebut terungkap sejumlah permasalahan yang dihadapi Petugas Damkar dalam penanggulangan kebakaran di Buleleng, diantaranya masih adanya penelpon yang kerap melaporkan musibah kebakaran bohong dan juga masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk memberikan prioritas kepada armada Pemadam Kebakaran saat melaju di Jalan Raya menuju lokasi kebakaran.

KBO Sat Binmas Polres Buleleng, Iptu Ketut Gunawan mengatakan, dari pembinaan yang dilakukan merupakan awal dalam melakukan sinergitas di lapangan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas pokok masing-masing mampu berjalan dan saling mendukung. ”Sinergitas ini kami lakukan guna lebih awal dan lebih sigap dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Bahkan dalam hal ini kami harapkan adanya saling dukung saat berada di lapangan sehingga apa yang menjadi tujuan dalam mensinergitas ini dapat berjalan dengan baik,”ungkap Gunawan.

Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng, Putu Pasek Sujendra mengakui masih adanya kendala dalam setiap penanganan musibah kebakaran sehingga dengan jalinan sinergitas yang dilakukan diharapkan mampu melaksanakan tugas secara optimal. ”Memang di lapangan masih banyak kendala-kendala yang kami hadapi. Hal itu diakibatkan kurangnya pemahaman serta kerjasama masayarakat— dimana masyarakat masih banyak yang sering iseng memberikan informasi kebakaran serta tidak mendukungnya masyarakat saat pemadam memberikan pertolongan di lapangan,”cetusnya.

Pe m b i n a a n Ke a m a n a n swakarsa yang dilakukan Sat Binmas Polres Buleleng merupakan program dalam upaya memerankan peran serta masyarakat didalam menciptakan kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Buleleng, bahkan dari sejumlah kendala yang dihadapi Pemadam Kebakaran itu nantinya akan menjadi perhatian khusus dan akan dikoordinasikan dengan Satuan Fungsional di Mapolres Buleleng termasuk memerankan para Bahinkamtibmas di 148 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Buleleng. W–008

Anggota Polsek Dilatih Olah TKP NEGARA-Fajar Bali Alat untuk indentifikasi yang dimiliki masing-masing Polsek di Jembrana dapat dipakai secara maksimal.

Namun kenyataan selama ini alat tersebut tak dipakai, melainkan disimpan begitu saja di masing-masing polsek.

Melihat kondisi seperti itu, perwakilan anggota reskrim dari masing-masing Polsek di Jembrana diberikan pelatihan olah TKP dengan menggunakan alat identitifikasi di aula Polres Jembrana, Selasa (10/2) kemarin.

Pelatihan tersebut juga diikuti dari Polres Jembrana terutama dari Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Jembrana.

Pemberi materi serta tehnik pelatihannya diberikan langsung oleh tim Inafis (Indonesia Automatic Finger Print Identification System) unit identifikasi Reskrim Polda Bali yang dipimpin Kasi Unit Identifikasi Ditreskrim Polda Bali, Kompol Dewa Nyoman Megawasa.

Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP Gusti Made Sudarma Putra didampingi Kompol Dewa Nyoman Megawasa kemarin mengatakan, pelatihan ini untuk meningkatkan kinerja personil Polri terutama anggota-anggota polsek, dalam melakukan olah TKP. Pelatihan ini juga untuk menunjang proses penyidikan tindak pidana. Alat untuk

olah TKP yang sudah ada di masing-masing polsek, akan dapat dipergunakan, sehingga tindakan untuk pengungkapan kasus supaya lebih cepat serta lebih akurat.

Kompol Dewa Nyoman Megawasa mengatakan tindak pidana tersebut berawal dari olah TKP. Untuk mengungkapkan kasus semuanya bersumber dari identifikasi atau olah TKP, sehingga bila ada kesalahan di dalam melakukan olah TKP, maka akan sulit untuk mengungkap sebuah kasus.

“Setiap kejahatan, dipastikan meninggalkan jejak,” ujarnya. Bila dalam olah TKP jelas, maka berikutnya dalam proses penyidikan akan lebih mudah dan terarah. “Kami melakukan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas personil. Penyidik wajib untuk mengetahui olah TKP,” ujarnya.

Sementara, tampak kemarin, perwakilan anggota dari masing-masing Polsek di Jembrana dilatih, caranya melakukan olah TKP yang terarah. Tampak pelatihan ke m a r i n , d i ga m b a rka n melakukan olah TKP dengan ditemukan korban pada sebuah tempat serta sejumlah barang bukti di sekitar TKP. Selanjutnya, mereka diberikan tehnik dan metode melakukan olah TKP dengan benar. W-003 Layouter: Soma

PENDIDIKAN & BUDAYA

6

FAJA R BALI

RABU, 11 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

Stikes Bina Usada Bali Selain Terima Mahasiswa Baru

Akan Bangun Prodi D-4 Kebidanan Klinik dan D-3 Anastesi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Bina Usada Bali, akan membuka Program Studi (Prodi) D-4 Kebidanan Klinik dan D-3 Anastesi dan proses belajar mengajar akan dilangsungkan tahun akademik 2016/2017. Untuk kebutuhan proses pembelajaran, institusi ini membangun infrastruktur gedung kampus 4 lantai dilengkapi lift di kawasan Tegal Jaya Dalung.

DENPASAR-Fajar Bali Khusus untuk Prodi D-3 Anastesi sudah dilakukan penjajagan dengan Ikatan Perawat Anastesi Indonesia dan daerah. Sedangkan untuk Prodi S1 Keperawatan dan D-3 Kebidanan Stikes Bina Usada Bali yang semakin eksis ini, direncanakan pada tahun

akademik 2015/2016, akan menerima sesuai kuota, 250 mahasiswa baru, dan student body saat ini, 760 mahasiswa.

Penjelasan tentang pembangunan Prodi baru tersebut, dikemukakan Ketua Stikes Bina Usada Bali, Dr.Ir. Putu Santika, kepada koran ini di ruang kerjanya, Selasa (10/2).

FB/BLAS

Putu Santika

Pembangunan Prodi D-4 Kebidanan dan D-3 Anastesi ini memiliki latar belakang yang

relevan. Khusus untuk D-3 Anastesi dibutuhkan di Bali, dan tenaga dosen juga sudah

disiapkan.

Untuk menyiapkan lulusan yang mampu berbahasa Inggris, maka Stikes Bina Usada Bali memberikan pendidikan Bahasa Inggris kepada mahasiswa. Pendidikan Bahasa Inggris Stikes Bina Usada Bali untuk toefl sudah mendapat pengakuan dari calon PNS di Surabaya. Beberapa calon PNS tersebut berhasil meraih toefl Bahasa Inggris di Stikes Bina Usada Bali dengan toefl 500.

Santika mengatakan awalnya toefl Stikes Bina Usada Bali hanya untuk internal, ternyata terdapat peminat di Surabaya ke Stikes Bina Usada Bali meraih toefl di Stikes Bina Usada Bali.

Setelah mengikuti pendidikan toefl 500 di Stikes Bina Usada Bali, peserta toefl men-

erima sertifikat toefl. Dengan peraiahn toefl tersebut, maka mencerminkan Stikes Bina Usada Bali semakin dikenal di luar Bali dan ke depan diharapkan peminat toefl akan semakin meningkat ke Stikes Bina Usada Bali, baik di Bali mau pun dari luar Bali.

Lulusan Stikes Bina Usada Bali tidak hanya profesional dan berkompetensi di bidangnya dan mendapat sertifikat uji kompetensi dan ijazah akademik , tetapi juga memperoleh sertifikat toefl dan sertifikat service excellent. Lulusan Stikes Bina Usada Bali tidak hanya bekerja di Bali tetapi juga di wilayah Nusa Tenggara Timur, ujar Santika.

Selain itu lulusan juga dibekali dengan pendidikan entrepreneurhip, sehingga

bila tidak meraih kursi di PNS, maka bisa mandiri. Kemandirian itu misalnya, bisnis herbal atau akupuntur dan mampu menyerap tenaga kerja. Selain memiliki klinik Bina Usada di Gatsu, Stikes Bina Usada Bali juga telah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU).

Menurut Santika, MoU tersebut, dengan Rumah Sakit (RS) TNI Kodam IX/Udayana, RS Puri Raharja, RS Manuaba, RS Primagama, dan RS Geneca Gianyar. Serta semua RS di kabupaten di Bali. Selain itu juga telah menjalin kerjasama melalui MoU, dengan Jepang, Spanyol,Education USA, Stenden University Belanda dan University of Tasmania. W-001

BPNB Bali, NTB, NTT Gelar Kegiatan Bedah Proposal DENPASAR-Fajar Bali Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Bali, NTB dan NTT menggelar kegiatan bedah proposal bagi para peneliti BPNB Bali, NTB dan NTT. Kegiatan ini sebagai langkah awal pendalaman materi tetntang konsep teori dan metode sebelum para peneliti turun ke lapangan.

Kegiatan bedah proposal yang dilangsungkan BPNB Bali, NTB dan NTT dibuka Kepala BPNB Bali, NTB, NTT, Drs. Made Purna,M.si., Se-

lasa (10/2). Pada kegiatan bedah proposal tersebut, BPNB menghadirkan pembicara dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Bashori Imron, M.Si. Kepala BPNB Bali, NTB,NTT, Made Purna mengatakan, kegiatan ini agar pneliti BPNB mengetahui peraturan-peraturan tentang profesional peneliti pada lembaga BPNB, dan serba-serbi tentang tugas.

Untuk menjadi peneliti utama diakui memang sulit karena mungkin hanya 15 persen bisa

dipenuhi sesuai pentunjuk teknis (juknis).

Direktorat Pendidikdan Tinggi (Dikti) sudah memberikan fasilitas, namun mampu atau tidak tergantung pada peneliti, dan bila tidak mampu maka cukup hanya pada peneliti madya saja dan kalau mampu bisa sebagai peneliti utama.

Sementara itu Bashori Imron dari LIPI mengutarakan, di Indonesia harus ada satu tim akreditasi jurnal yakni Direktorat Pendidikan Tinggi

dan LIPI. Namun Dikti hanya mengakreditasi jurnal khusus yang diterbitkan semua perguruan tinggi di Indonesia.

Sedangkan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga penelitian diakreditasi LIPI, akhirnya akreditasi yang diajukan Dikiti diterima LIPI, dan ini soal ilmiah dan bukan siapa yang mengelola. Untuk itu kepada BPNB Bali,NTB,NTT, Bashori Imron mengingatkan, kalau untuk akreditasi jurnal hadirkan ketua tim akreditasi jurnal. W-001

FB/IST

SYUKURAN – Senator RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Menyerahkan Tumpeng Majapahit Kepada Mas Sumantri ( Bacabup Karangasem dari PDIP ), Gusti Made Tusan (Tokoh Masyarakat Karangasem), Wayan Artha Dipa ( Ketua Majelis Desa Pekraman Kab. Karangasem ), Gede Sumantara ( Mantan Bupati Karangasem ) dan Ida Wayan Jelantik Oyo ( Griya Budekeling Karangasem)

Syukuran Kemenangan Senator Wedakarna di Karangasem

Dukung Cabup Pro Desa Adat dan Bersihkan Karangasem dari Koruptor

FB/BLAS

BEDAH PROPOSAL- Ketua BPNB Bali, NTB, NTT, Made Purna didampingi pembicara dari LIPI, Bashori Imron pada acara bedah proposal

Ratusan massa yang sebagian besar adalah bendesa adat dan tokoh adat dari seluruh kecamatan di Karangasem memenuhi rumah GMT ( Gerakan Masyarakat Terpadu ) di Subagan, Karangasem untuk menyaksikan kehadiran sosok kharismatik Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M Wedasteraputra Suyasa yang kini duduk di DPD / MPR RI. Kehadiran Dr. Arya Wedakarna ini memiliki tujuan utama yakni untuk menyiapkan perubahan dibumi Karangasem.

Dalam pidato politiknya Senator Wedakarna menyampaikan sejumlah arahan rakyat yakni 1) Segera siapkan gerakan politik menyongsong Pilkada 2016 dengan mendukung calon

Bupati yang pro adat 2) Siap memenangkan calon dari PDI Perjuangan yang bervisi pro adat 3) Arahan agar setiap Bendesa Adat diseluruh Karangasem untuk menyiapkan calon perbekel dinas yang pro desa adat dalam Pilkades sebagai upaya jika perjuangan penetapan Desa Adat di Karangasem gagal atau yang disebut “Plan B” oleh Wedakarna 4) Dukung pemberantasan korupsi pejabat Karangasem ke akar – akarnya 5) Mobilisasi rakyat Karangasem untuk menjalankan ekonomi Satyagraha yang pro Pancasila dan menolak gerakan fundamentalis Syiar Wahabiyah Qurawa Is diseluruh tanah Karangasem demi menjaga Karangasem sebagai Padma Bhuwana Bali.

Acara syukuran di GMT difasilitasi oleh Mas Sumantri ( Bacabup PDIP ), Wayan Artha Dipa (Bacawabup PDIP), Gerakan Marhen Muda (GMM), Organisasi Cakra Bhirawa dan Gerakan Tameng Marhaen ( GASTAM ). “Kami gembira, Gusti Wedakarna tedun ke Karangasem. Beliau berjanji akan turun langsung saat Kampanye bersama PDIP untuk merubah warna Karangasem yang pro adat. Kehadiran beliau telah menggetarkan Karangasem.

Buktinya kurang dari hampir tiga ratus tokoh hadir khusus bertemu beliau. Luar biasa.”ungkap Ida Putu Budi ( Ormas Cakra Bhirawa ) yang dikenal sebagai Tameng Wedakarna di Karangasem. KJS

Wujudkan Pendidikan Berkualitas, Bali Genjot Peningkatan Angka Partisipasi Melalui beberapa terobosan yang terus diupayakan, program Bali Mandara yang pelaksanaannya telah mamasuki Jilid II berhasil mengantarkan dunia pendidikan meraih sederet prestasi gemilang. Capaian nilai ujian nasional tertinggi sejumlah siswa, angka kelulusan terbaik hingga keberadaan SMAN Bali Mandara yang mampu mencuri perhatian dunia adalah sejumlah bukti nyata keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Namun demikian, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Wagub Ketut Sudikerta tak mengesampingkan sejumlah persoalan yang hingga kini masih dihadapi oleh dunia pendidikan. Di antara beberapa persoalan tersebut, upaya untuk menggenjot peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menjadi salah satu perhatian Pemprov Bali.

Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra,SH.MH yang ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini menerangkan, APK dan APM merupakan indikator penting untuk mengukur

capaian pembangunan bidang pendidikan. APK merupakan presentase dari jumlah semua siswa yang bersekolah pada jenjang tertentu dibagi jumlah penduduk dengan usia yang sesuai pada jenjang tersebut.

Sedangkan APM merupakan persentase dari jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang tertentu dengan usia yang sesuai dibagi jumlah penduduk dengan usia yang sesuai pada jenjang tersebut.

Menurut Dewa Mahendra, salah satu persoalan yang hingga kini masih cukup mengganjal adalah capaian APM yang tertahan pada kisaran 76,21 persen. Menurutnya capaian ini belum begitu memuaskan karena Bali menaruh harapan besar terhadap kemajuan sektor pendidikan.

Lebih jauh dia pun memberi gambaran capaian APK dan APM di setiap jenjang pendidikan pada tahun pelajaran 2013/2014. Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), APK tercatat sebesar 67,92 persen. Sedangkan di jenjang pendidikan dasar APK telah mencapai 107 persen, sementara APM ada pada kisaran 97,21 persen. Lanjut

untuk level SMP, APK berhasil menembus presentase 106,74 persen dengan APM 86,85 persen. Jenjang SMA dan SMK, APKnya masing-masing sebesar 51,81 persen dan 49,59 persen, sementara APM pada kisaran 38,85 persen dan 37,28 persen. “Sehingga kalau dirataratakan, APK untuk jenjang SMA/SMK telah mencapai 101,40 persen, sedangkan APM ada pada kisaran 76,13 persen,” ujarnya.Namun jika diakumulasikan pada semua jenjang pendidikan, APM Bali masih berada di level 76,21 persen.

Berangkat dari gambaran tersebut, Pemprov Bali melalui SKPD terkait berkomitmen untuk menggenjot peningkatan APK dan APM pada setiap jenjang pendidikan. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan secara merata hingga ke pelosok, meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan oleh seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan dengan kehidupan masyarakat.

Lebih dari itu, Pempov Bali

Capaian APK dan APM Tiap Jenjang Pendidikan No 1 2 3 4 5 6

Jenjang Pendidikan PAUD SD SMP SMA/ MA SMK SMA/SMK/MA

Penduduk Usia Sekolah 276,266 393,156 181,729 162,171 162,171 162,171

juga memberi porsi anggaran yang makin meningkat untuk sektor ini. Selain diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dana juga dialokasikan untuk beasiswa untuk siswa kurang mampu mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA dan beasiswa miskin pada fakultas langka peminat, akademi kebidanan, Politeknik hingga Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Pada tahun 2014 Pemprov Bali juga menggelontor beasiswa miskin untuk 56.245 ribu anak SD dengan total dana mencapai Rp. 34,87 milyar. Sementara untuk jenjang SMP, Pemprov Bali telah membantu 20.857 siswa dengan dana sebesar Rp. 18,6 milyar, beasiswa miskin untuk 11.085 siswa jenjang SMA

Jumlah Siswa Usia Sekolah Jumlah Siswa Semua Usia 187,638 382,201 424,482 157837 193,973 62,999 84,026 60,464 80,416 123,463 164,442

sebesar Rp. 22,17 milyar dan untuk 17.880 siswa miskin jenjang SMK sebesar Rp. 57,2 milyar. Khusus untuk lulusan SMP dari keluarga miskin yang berprestasi, Pemprov juga memberi beasiswa penuh untuk melanjutkan studi ke jenjang SMK. Pada tahun 2014, Pemprov membantu 330 siswa dengan total anggaran mencapai Rp. 7.260.000.000.

Meningkat pada jenjang mahasiswa, di tahun yang sama Pemprov Bali mengalokasikan anggaran beasiswa miskin bagi 450 orang untuk kuliah di fakultas langka peminat.

“Total beasiswanya sebesar Rp. 1 milyar,” imbuhnya. Yang lebih menarik, Pemprov memberikan kesempatan bagi siswa tamatan SMAN Bali Mandara untuk melanjutkan pendidi-

kan di Fakultas Kedokteran UNUD. “Pada tahun 2014kita beri beasiswa bagi 9 orang dengan anggaran Rp.450 juta,” urainya. Selain itu, beasiswa miskin juga diberikan bagi 60 anak untuk melanjutkan studi di Politeknik Negeri Bali dan Akademi Kebidanan. Untuk peningkatan sarana dan prasarana, Pemprov Bali menggelontorkan dana Rp. 3 milyar untuk PAUD, Rp. 5 Milyar untuk pendidikan dasar dan Rp. 14,5 milyar untuk bantuan sarana prasarana pendidikan menengah. “Masih terkait pendidikan, kami juga menyelanggarakan peningkatan kecakapan hidup bagi masyarakat miskin agar dapat mengangkat derajat hidp keluarga mereka,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Bali juga mengembangkan pola satu

APK 67.92% 107.97% 106.74% 51.81% 49.59% 101.40%

APM 97,21 % 86.85% 38.85% 37.28% 76.13%

atap pada kawasan sejumlah kawasan guna memudahkan akses pendidikan.

Dewa Mahendra menambahkan, Pemprov Bali berkomitmen untuk meningkatkan proyeksi anggaran pendidikan pada tahun-tahun berikutnya. Menyitir pernyataan Gubernur yang disampaikan pada sejumlah kesempatan, dia berharap berbagai terobosan yang telah dilakukan membawa pengaruh signifikan pada peningkatan mutu pendidikan dan angka kepesertaan anak didik. Sebagaimana penekanan Pastika, Bali tak punya sumber daya alam berupa tambang, namun memiliki potensi sumber daya manusia yang harus dikelola secara maksimal agar menjadi kekuatan luar biasa bagi kemajuan Bali.

Layouter: Wiadnyana Layouter: Manik

FAJA R BALI RABU, 11 FEBRUARI 2015l TAHUN XV

EKONOMI

VALAS MATA UANG

Soal Anjloknya Pajak Reklame

KURS JUAL

USD AUD CHF CAD GBP EUR JPY HKD SAR SGD

12715 10126 13869 10315 19509 14587 109.55 1647 3572 9650

KURS BELI 12615 9626 13519 9965 19009 14087 104.05 1617 3172 9050 Sumber: BNI

DPD. PERBARINDO BALI

Jl. Pidada VII/7A Denpasar. Telp. 0361-7425830 Fax. 0361-410999

Tingkat Bunga Pemjaminan Simpanan Periode 15 Mei - 14 September 2014

BANK UMUM

BPR

RUPIAH

VALUTA ASING

RUPIAH

7,75%

1,50%

10.25% Sumber : Surat Edaran LPS

OVOP di Bali Jadi ‘Pilot Project’ JAKARTA-Fajar Bali Meski program One Village One Product (OVOP) yang dijalankan Kementrian Koperasi dan UKM di Bali sejak 2010 dan sudah berakhir pada Desember 2014 lalu, namun pihak Taiwan sebagai mitra akan tetap melakukan pendampingan selama setahun ke depan.

“OVOP kita di Kabupaten Badung dan Bangli memang sudah kita serahkan ke pemda masing-masing. Hanya saja, pihak Taiwan Technical Mission akan tetap melakukan pendampingan di sana selama setahun,” kata Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Meliadi, OVOP di Bali ini bisa dijadikan Pilot Project untuk diterapkan di wilayah lain di seluruh Indonesia. “Ke depan, kita juga akan mengembangkan Pilot Project lain dengan fokus untuk swasembada pangan di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Kesuksesan OVOP di Bali bisa dilihat dari komoditas Asparagus yang sudah menjadi andalan dan unggulan produk dari Badung. “Banyak orang di sana memilih menjadi petani asparagus karena asparagus sudah menjadi andalan pengembangan ekonomi masyarakat Badung,” imbuh Meliadi.

Lebih dari itu, kata Meliadi, pihaknya juga berperan pendampingan koperasi dalam mengembangkan bibit kelas Formula 2. “Kita ajarkan petani agar mampu membuat bibit asparagus F2. Teknologi yang ditawarkan Taiwan sangat bagus, dan kita berhasil mengembangkan jenis bibit tersebut,” katanya.

Sedangkan di Bangli, berhasil mengembangkan komoditas jeruk hingga memiliki nilai tambah. “Sejak ada OVOP, di sana tidak lagi tanam jeruk jual jeruk. Tapi jeruk sudah mampu diolah menjadi selai jeruk, pie jeruk, kue jeruk, dan sebagainya. Bahkan, tahun lalu ada Festival Jeruk di Bangli,, tuturnya.

Untuk lebih menajamkan jalur pemasaran, koperasikoperasi yang mengelola OVOP tersebut berencana membuka semacam workshop di bandara untuk memasarkan produk OVOP asal Bali. “Kita akan koordinasikan dengan pemda setempat agar sewa tempatnya jangan terlalu mahal. Ini toh untuk kepentingan masyarakat Bali juga”, kata Meliadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali I Dewa Nyoman Patra, di Denpasar, Kamis, mengakui pembinaan OVOP di Kabupaten Badung, Bangli, dan Tabanan sudah berjalan sangat baik. “Anggota koperasi yang mengikuti pembinaan OVOP itu yang kebanyakan dari para petani khususnya masyarakat yang ada di pedesaan,” ujarnya.

Untuk pembinaan OVOP di Desa Petang, Kabupaten Badung, terdapat koperasi tani Mertanadi yang mampu menyejahterakan petani asparagus dengan memberikan bantuan modal sehingga hasil tanaman tersebut meningkat 10 persen. Kemudian, untuk pembinaan OVOP di Desa Tiga, Kabupaten Bangli, terdapat Koperasi Bahari Tunas Mandiri juga dapat mengembangkan produk makanan olahan yang berbahan dasar dari buah jeruk menjadi kue, dan produk lainnya yang didapat dari petani setempat.

Sedangkan untuk pembinaan OVOP di Desa Padangan Pupuan, Kabupaten Tabanan, juga terdapat Koperasi Produsen Wanita Tunas Bambu mampu meningkatkan kesejahteraan petani dalam pengembangan budi daya ‘bambu tabah’. “Dari hasil panen petani bambu itu juga dapat dijadikan pengolahan rebung bambu tabah,” katanya.

Selain itu, dengan kegiatan pengembangan OVOP di tiga kabupaten tersebut, jumlah anggota koperasi meningkat setiap tahunnya. Namun, pihaknya mengakui dengan adanya perkembangan itu, harus dibarengi dengan peningkatan SDM para petani yang menjadi anggota koperasi. “Untuk itu, untuk meningkatkan SDM tersebut perlu adanya pemberdayaan dan pembinaan lebih lanjut di daerah tersebut,” ujar Dewa Nyoman Patra. (Agus)

Moratorium tak Sesuai Harapan, SKPD Terkait Perlu Dievalusi Penerapan kebijakan moratorium pemasangan reklame di Kota Denpasar berimbas pada anjloknya pendapatan pajak reklame. Bahkan, moratorium dinilai tidak sesuai harapan. KArenanya, SKPD terkait yang menagani masalah pajak reklame mesti segera dievaluasi. Anjloknya secara drastic penerimaan dari sector pajak reklame itu pun kembali mendapat sorotan anggota DPRD Kota Denpasar.

DENPASAR-Fajar Bali Ketua Fraksi Demokrat, AA. Susruta Ngurah Putra menilai, anjloknya pendapatan pajak reklame hingga Rp 1,6 miliar tahun 2014 lalu tidak sesuai harapan. Karena itu, pihaknya minta agar koordinasi antar-satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait lebih ditingkatkan lagi.

Moratorium pemasangan reklame diberlakukan sejak tahun 2013 yang diperkuat dengan Perwali No 3 tahun 2014 ten-

14 unit BPR tersebut cukup besar dan tidak berada di bawah ketentuan syarat minimal yang diharuskan oleh regulator. Namun sambungnya, pihaknya menduga para pengurus di 14 BPR tersebut melakukan ekspansi kredit yang sangat ekspansif pada tahun lalu sehingga porsi kreditnya mempengaruhi permodalan.

Kepada 14 BPR tersebut, diberikan tenggang waktu untuk segera membuat keputusan apakah mengurangi penyaluran kredit, menambah modal atau menahan laba pada tahun ini.

Keputusan ini sebutnya, nanti akan berpengaruh pada kinerja dan kemampuan untuk bersaing secara sehat dengan pelaku industri BPR lainnya.

Tahun ini para penyedia jasa keuangan BPR akan dihadapkan dengan adanya persaingan ketat yakni dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oleh kare-

tang penyelenggaraan reklame di Kota Denpasar. Namun hal itu belum sesuai harapan, karena tujuan moratorium adalah untuk menata pemasangan reklame lebih rapi sehingga mempercantik wajah kota. Meski konsekuensi dari kebijakan ini adalah turunnya pendapatan pajak reklame. ‘’Akan tetapi yang terjadi sekarang ini pendapatan pajak anjlok, sementara penataan tidak berjalan sesuai harapan, karena di beberapa ruas jalan masih tampak sem-

FB/CAR

AA. Susruta Ngurah Putra

rawut,’’ tandas Susruta, Selasa (10/2) kemarin.

Diktakan, jika mengacu pada Perwali, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) memang sifatnya pasif. Karena itulah, koordinasi antar- SKPD lainnya perlu ditingkatkan. ‘’Misalnya

LPD Kesiman Ajak Warga Menabung Sambil Beryadnya DENPASAR-Fajar Bali Dari tahun ke tahun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kesiman di Jalan Waribang, Kesiman, Denpasar tIMUR, selalu konsisten mengajak segenap masyarakat khususnya yang ada di wewengkon desa pakraman Kesiman. Selain menabung masyarakat juga diajak ikut serta secara tidak langsung ikut beryadnya dan turut serta menumbuhkan perekonomian desa.

Ketu LPD Kesiman, Wayan Rayun mengatakan, selain menabung masyarakat desa juga secara tidak langsung ikut beryadnya, karena 20% keuntungan dari LPD disetor kedesa yang nantinya akan digunakan untuk upacara piodalan maupun untuk biaya pembangunan di desa pekraman. “Kami terus menghibau, seluruh masyarakat di desa pakraman Kesiman pada khususnya untuk senantiasa ikut berkontribusi, baik itu dengan cara ikut menabung, deposito maupun meminjam dana sehinga keuntungan yang nanti diperoleh LPD tetap akan kembali kedesa,” jelas Rayun, Selasa (10/2), diruang kerjanya.

Meski ada beberapa nasabah yang mungkin mimiliki tabungan dalam jumlah yang kecil, secara tidak langsung masyarakat tersebut sudah ikut meyadnya dalam rangka peningkatan perekonomian desa melalui LPD tersebut.

Selain masyarakat para pelaku usaha mikro maupun menegah keatas di desa pakraman Kesiman setidaknya bisa terketuk hatinya untuk ikut bergambung bersama di LPD, dengan begitu dirinya menyampaikan, perkembangan dan pertumbuhan LPD Kesiman kedepan akan terus maju dan meningkat. “Selain masyarakat, guna meningkatkan pertumbuhan dan pembanggunan perekonomian didesa, kami juga terus mensosialisasikan kepada para

OJK Semprit 14 BPR

DENPASAR - Fajar Bali Sebanyak 14 unit bank perkreditan rakyat (BPR) mendapat ultimatum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali untuk segera memilih melakukan penambahan modal atau mengurangi penyaluran kreditnya di tahun ini. Pasalnya, OJK menilai bahwa 14 BPR tersebut memiliki rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) di bawah 12 persen.

Kepala Divisi (Kadiv) Pengawasan Bank OJK Bali Slamet Widodo mengungkapkan, 14 BPR yang diultimatum tersebut sebenarnya untuk CAR masih di atas 9 persen. Namun katanya, sudah dihimbau agar tahun ini bisa ditingkatkan. “Kami sudah himbau dan sudah menyampaikan caranya untuk meningkatkan CAR,” kata Widodo di Denpasar kemarin (10/2).

Widodo pin menyebut, modal

7

nanya, ke depan para BPR tidak hanya bersaing dengann sesama entitas tetapi juga dengan penyedia jasa keuangan lainnya yang ada di Provinsi Bali seperti koperasi dan lembaga perkreditan desa (LPD). “Dalam hal. Ini setiap BPR dituntut untuk memperkuat 3 poin yakni permodalan, sistem teknologi dan informasi serta sumber daya manusia (SDM),” ujar Widodo.

Kepala OJK Provini Bali, Zulmi menghimbau kepada setiap BPR di Bali untuk mengedepankan pelayanan prima dengan menempatkan SDM berkualitas.

Selain itu, manajemen juga dituntut untuk meningkatkan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sehingga dapat memperbaiki kelemahan seperti dalam hal pengambilan keputusan pengelolaan dana dan ekspansi kredit. W-011

Kantor LPD Kesiman di Jalan Waribang, Kesiman, Denpasar

pelaku usaha mikro maupun menengah keatas diwilayah kerja kami, untuk ikut bersama membangun desa, dengan begitu didalam kondisi apapun yang dihadapi kedepan, LPD Kesiman akan tetap eksis,” ujarnya.

Guna lebih menumbuhkan rasa percaya kepada LPD, pihaknya selalu memberi perhatian yang lebih bagi masyarakat, terutama terkait dengan pelayanan. Selain itu juga telah dilalukan terobosan-terobosan dengan menerapkan informasi komputer yang sudah diberlakukan mulai 2012. “Guna memaksimalkan pelayanan maka kami telah memiliki tiga kantor kas dimasing-masing desa mulai dari kantor kas pembantu di jalan Gumitir, Banjar Tanguntiti, desa Kesiman Kertalangu, jalan Noja, Banjar Abian Nangke Kaje,

FB/AGUNG

Desa Kesiman Petilan dan yang terakhir kantor kas di jalan Sedap Malam, Banjar Abian Tubuh, Kelurahan Kesiman,” paparnya.

Rayun menambahkan, untuk pertumbuhan dari tahun ketahun di LPD yang dia pimpin terus meningkat dimana pada 2013 sampai 2014 peningkatan secara umum mencapai 35%, dengan total pertumbuhan tabungan naik 25%, deposito naik 10% dan keutungan juga ikut naik 16%.

Peningkatan tersebut menurut dirinya, tidak terlepas dari peran serta masyarakat khususnya di desa pakraman Kesiman yang terdiri dari tiga desa dinas, kelurahan kesiman, kesiman kertalangu dan kesiman petilan meliputi 31 banjar yang selalu setia mendukung. M-004

603/IX/GLH

DTRP selaku lembaga yang mengeluarkan rekomendasi harus transparan. Kemudian Badan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal jika harus memproses izin bila sudah ada rekomendasi. Sedangkan jika yang memang tak punya izin adalah tugas Satpol PP untuk menindak. Bila sudah tiga kali peringatan, hendaknya dilakukan penyegelan, termasuk untuk reklame jenis LED,’’ ujar Susruta.

Berdasarkan data, kata Susruta, potensi pajak reklame di Kota Denpasar cukup tinggi.

Misalnya tahun 2009 lalu pendapatan dari pajak reklame mencapai Rp 11,19 miliar. Tahun 2010, meningkat menjadi Rp 13,6 miliar, 2011 Rp 14,66 miliar, tahun 2012 Rp 17,3 miliar. Kemudian sejak diberlakukannya moratorium tahun 2013 pendapatan turun menjadi 9,6 miliar. ‘’Yang menjadi

pertanyaan kenapa pendapatan tahun 2014 anjlok hanya 28 persen dari target atau Rp 1,6 miliar,’’ sodoknya.

Meski diberlakukan moratorium, Susruta menilai potensinya masih lebih dari jumlah tersebut. Karena berdasarkan data, di Kota Denpasar tercatat 187 reklame jenis billboard dan 17 LED. Belum lagi reklame-reklame yang sifatnya insidentil. ‘’Jika potensi ini dikelola dengan baik saya yakin pendapatan akan melebihi raihan tahun lalu,’’ ujarnya.

Anjloknya pendapatan pajak reklame terungkap saat rapat kerja Komisi II DPRD Kota Denpasar, dengan beberapa SKPD terkait, termasuk Dinas Pendapatan. Kadispenda, Dewa Nyoman Semadi mengungkapkan dari delapan jenis pajak yang dikelolannya, pajak reklame dan BPHTB realisasinya di bawah target. R-004

SME Policy Index

Kebijakan UKM Indonesia di Bawah Singapura dan Malaysia JAKARTA-Fajar Bali Merujuk hasil penelitian Asean Working Group melalui kerjasama dengan Economic Research Institute for Asean and East Asia (ERIA) dan Organization for Economic Research Cooperation and Development (OECD) tentang SME Policy Index di Asean, menyebutkan bahwa nilai indeks kebijakan UKM Indonesia sebesar 4,1.

“Nilai itu masih lebih tinggi dari rata-rata negara Asean sebesar 3,7. Tetapi, masih lebih rendah dibandingkan Singapura 5,4 dan Malaysia 4,7. Nilai kita sama dengan Thailand”, kata Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM Kementrian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring, di Jakarta, kemarin.

Menurut Meliadi, penilaian itu diperoleh dari delapan dimensi kebijakan UMKM yang meliputi, kerangka kerja institusi, akses terhadap layanan pendukung, memulai usaha yang lebih cepat dan murah serta peraturan perundangan yang lebih baik bagi UKM, akses terhadap keuangan, teknologi dan transfer teknologi, ekspansi pasar internasional, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. “Terakhir, dimensi kebijakan pemberdayaan UKM tersebut dinilai dan diukur dari implementasi kebijakan pemberdayaan UKM dengan skala atau level satu (terendah) sampai dengan enam (ideal, tertinggi),” jelas Meliadi.

SME Policy Index adalah suatu instrumen benchmarking (pembandingan) untuk menilai kerangka kebijakan UKM dan memonitor kemajuan implementasinya dari waktu ke waktu. Metodologi SME Policy Index

mulai dikembangkan OECD bekerjasama dengan Uni Eropa pada 2006. Metode ini telah berhasil diterapkan dengan baik di Eropa Timur termasuk Turki sejak 2012 dan Timur Tengah pada 2008 dan 2013. “Sementara di kawasan Asean, OECD bersama Asean Secretariat dan ERIA melakukan studi sekaligus mengaplikasikan metodologi SME Policy Index pada tahun 2013,” kata Meliadi.

Dengan hasil itu, lanjut Meliadi, Kemenkop UKM berencana mengujicobakan sekaligus mendetailkan metodologi dengan mempertimbangkan perluasan cakupan terkait karakteristik yang berbeda dari setiap daerah. Hal itu sejalan dengan RPJPM 2015-2019 yang merupakan payung makro pembangunan dan rencana aksi program pemberdayaan koperasi dan UKM di Indonesia. “Rencana itu akan direalisasikan tahun ini juga.

Melalui kerjasama dengan OECD di beberapa provinsi terpilih. Hasil ujicoba itu merupakan entry point bagi Kemenkop UKM dalam memonitor pemberdayaan UKM di daerah,” tukas Meliadi.

Mengawali kebijakan tersebut , kata Meliadi, Kemenkop UKM bersama OECD telah melakukan workshop on SME Policy Index 2014: Main Finding For Indonesia yang dilaksanakan pada Desember 2014 lalu. “Rekomendasinya adalah SME Policy Index diperlukan oleh daerah sebagai self assesment dan instrumen dalam menilai kesesuaian visi dan misi pengembangan UMKM di wilayahnya dan merupakan remote bagi kementerian ini selaku coordinating body,” papar Meliadi. (Agus)

639/XI/KTR

Layouter:Zohra

KESEHATAN

8 oleh : dr. Pande Made Krisna Ekassiana

Fibroadenoma Mammae (FAM) Fibroadenoma mammae adalah kelainan pada perkembangan payudara normal dimana ada pertumbuhan berlebih dan tidak normal pada jaringan payudara serta pertumbuhan yang berlebih dari selsel yang melapisi saluran air susu di payudara.

Fibroadenoma merupakan jenis tumor jinak yang paling banyak ditemukan pada kelompok umur muda dan jarang ditemukan setelah menopause. Penyebab dari fibroadenoma mammae adalah pengaruh hormonal, terutamanya hormon estrogen.

Hal ini diketahui karena ukuran fibroadenoma dapat berubah pada siklus menstruasi atau pada kehamilan. Pada fibroadenoma benjolan akan membesar pada akhir siklus haid dan selama hamil. Gejala klinis yang sering terjadi pada fibroadenoma mammae adalah adanya bagian yang menonjol pada permukaan payudara.

Benjolan ini memiliki batas yang tegas, padat dan kenyal. Ukuran diameter benjolan yang sering terjadi sekitar 1-4 cm, namun kadang dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat dengan ukuran benjolan berdiameter lebih dari 5 cm. Benjolan yang tumbuh dapat diraba dan digerakkan dengan bebas. Umumnya fibroadenoma tidak menimbulkan rasa nyeri (tidak sakit).

Perubahan fibroadenoma menjadi ganas biasanya jarang terjadi. Ada beberapa faktor resiko yang biasanya menjadi penyebab fibroadenoma seperti umur. penggunaan hormon, riwayat keluarga dan stress. Umur merupakan factor penting yang menentukan insiden atau frekuensi terjadinya fibroadenoma mammae.

Fibroadenoma biasanya terjadi pada wanita usia muda dengan umur kurang dari 30 tahun, terutama terjadi pada wanita dengan usia antara 15-25 tahun.

Selain itu diperkirakan bahwa fibroadenoma mammae terjadi karena kepekaan terhadap peningkatan hormon estrogen. Penggunaan kontrasepsi yang komponen utamanya adalah estrogen juga merupakan factor risiko yang meningkatkan kejadian fibroadenoma mammae.

Tidak ada factor genetic diketahui mempengaruhi risiko fibroadenoma mammae. Namun, wanita yang memiliki riwayat keluarga kanker payudara dilaporkan oleh beberapa peneliti berhubungan dengan peningkatan risiko fibroadenoma. Selain itu stres yang berat juga dapat meningkatkan produksi hormon endogen estrogen yang juga akan meningkatkan insiden fibroadenoma mammae.

Berdasarkan penelitian diketahui orang yang mengalami stress memiliki risiko lebih tinggi menderita fibroadenoma. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya fibroadenoma. Pencegahan adalah dengan menghindari faktor-faktor tertentu yang dapat merangsang pertumbuhan sel-sel tumor antara lain seperti mencegah terpaparnya dengan zat atau bahan yang dapat memicu berkembangnya sel-sel tumor fibroadenoma, menghindari pemakaian pil kontrasepsi dengan komponen utama estrogen.

Penggunaan zat tersebut jika dipakai terus menerus akan menyebabkan terjadinya perubahan jaringan pada payudara yang meningkatkan angka kejadian fibroadenoma mammae. Menggunakan atau mengkonsumsi zat dan bahan yang dapat menurunkan kejadian fibroadenoma mammae antara lain dengan mengkonsumsi makanan yang sehat seperti banyak mengkonsumsi buah-buahan serta sayuran.

Cara lainnya ialah melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). Pemeriksaan payudara sendiri ini dianjurkan dilakukan setiap bulan. Waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri adalah 7 sampai 10 hari setelah menstruasi. Pada saat itu kondisi payudara sudah tidak bengkak karena perubahan hormon pada saat menstruasi sehingga payudara terasa lebih lunak (tidak kencang).KJS

Tiga “M” Sebabkan Anak Indonesia Kurang Gizi JAKARTA-Fajar Bali Direktur Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan, Dr. Anung Sugihantono, menilai masalah kekurangan gizi yang masih menimpa sebagian anak di Indonesia bukan hanya sebatas kemampuan ekonomi keluarga yang rendah, tetapi juga menyangkut “tiga M”.

“Masalah gizi sebenarnya bukan hanya soal mampu dan tidak mampu (dari sisi ekonomi) tetapi pada berani mengambil keputusan,” ujar Anung dalam acara “Diseminasi Global Nutrition Report 2014” di Jakarta, Senin (9/2).

Anung mengungkapkan, kondisi ini berkaitan erat dengan tiga hal, yakni bagaimana memilih, mengolah, dan menyajikan makanan di dalam keluarga.

“Uang Rp100 ribu kalau digunakan untuk membeli rokok saja ya tidak akan cukup untuk penuhi kebutuhan makan,” kata Anung.

Kemudian, lanjut dia, kesalahan dalam mengolah makanan juga bisa menjadi alasan anak mengalami kekurangan gizi.

“Cara masak sayur yang salah misalnya, sehingga zatzat gizi yang terkandung hilang,” kata dia. Faktor lainnya adalah soal menyajikan makanan.

Anung menyoroti masih ditemukannya sejumlah keluarga yang lebih mengutamakan kebutuhan gizi anggota keluarga lain sehingga mengesampingkan kebutuhan gizi anak.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan, prevalensi kurang gizi pada balita berada pada angka yang fluktuatif, yakni 18,4 persen (2007) menurun menjadi 17,9 persen pada 2010) dan kini meningkat lagi pada 2013 menjadi 19,6 persen.AN

FAJA R BALI RABU, 11 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

SBY Minta Jokowi Teruskan BPJS Kesehatan Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneruskan program yang sangat membantu masyarakat, seperti BPJS Kesehatan atau beasiswa pendidikan, bahkan kalau perlu lebih ditingkatkan lagi.

SURABAYA-Fajar Bali “Masyarakat masih bertanya, apakah BPJS akan dihapuskan, apakah beasiswa pendidikan akan diganti, tentu siapapun yang memimpin negeri ini akan meneruskan program pendahulunya dan meningkatkan lagi,” katanya di Surabaya, Senin (9/2).

Dalam silaturrahmi ke Rumah Sakit Islam (RSI) Jemursari Surabaya yang dipimpin mantan Mendikbud Mohammad Nuh itu, Presiden Ke-6 itu menyatakan sejak kepemimpinan Pak Soekarno (presiden ke-1) hingga Pak Jokowi (presiden ke-7) akan terus membangun masyarakat di segala bidang.

“Sejak 20 tahun lalu, dunia telah melakukan pembangunan manusia dengan tiga indeks yakni kesehatan, pendidikan, dan penghasilan yang layak. Masalahnya, tiga indeks pembangunan manusia yang disebut MDGs itu tidak mudah bagi kita, karena tidak semua dari masyarakat kita itu mampu,” katanya.

Oleh karena itu, dirinya menetapkan sejumlah kebijakan, aksi, dan anggaran pendukung, seperti BPJS itu program bidang kesehatan secara gotong royong yakni mereka yang mampu akan membiayai kesehatan secara mandiri, mereka yang miskin akan dibiayai negara, dan dokter yang bekerja untuk program itu diberi

insentif.

“RSI Surabaya yang dikelola NU (Nahdlatul Ulama) itu membuktikan NU merupakan pelopor pembangunan manusia. Dunia membutuhkan panutan tentang Islam yang dijalankan dengan benar dan NU berada di baris terdepan untuk pelopor keteduhan, pengayoman, dan Rahmatan Lil Alamin,” katanya, didampingi Ny Ani Bambang Yudhoyono.

Dalam acara yang juga dihadiri Dirut BPJS Kesehatan Dr dr Fachmi Idris M.Kes, Gubernur Jatim Soekarwo, sejumlah menteri KIB II, dan jajaran PBNU, PWNU, dan PCNU Surabaya itu, Ketua Yayasan RSI Surabaya (Yarsis) Prof Ir Mohammad Nuh DEA menegaskan bahwa RSI Surabaya sebagai RS swasta tidak pernah rugi dengan BPJS. “Bahkan, trend pasien BPJS kami terus meningkat hingga

Operasi Prostat Gunakan Robot Kurangi Nyeri JAKARTA-Fajar Bali Pakar Kesehatan dari Medical Specialist Centre Gleneagles Ho Siew Hong menilai pembedahan kanker prostat dengan menggunakan robot dapat mengurangi nyeri pascaoperasi.

“Operasi dengan robot yang dikontrol dokter bedah melalui layar tiga dimensi cenderung menghasilkan sayatan kecil dengan ukuran lebih tepat dibandingkan jika dilakukan dengan konvensional, ini akan mengurangi rasa nyeri,” ujar Ho Siew Hong di Jakarta, Senin (9/2).

Hong yang juga berprofesi sebagai konsultan bagian Urologi dan Laparascopic ini mengatakan operasi dengan cara konvensional berpotensi menghasilkan sayatan yang lebih panjang karena terdapat getaran dari tangan pembedah.

Getaran tangan tersebut menyebabkan luka pada pasien menjadi lebih panjang dan dapat menimbulkan pendarahan yang lebih banyak, sehingga nyeri pascaoperasi akan bertahan lebih lama.

“Getaran yang menghasilkan sayatan yang tidak tepat itu biasanya dikarenakan dokter merasa letih, karena operasi kanker prostat me-

FB/IST

Ilustrasi : Presiden Jokowi bersama SBY

makan tiga hingga empat jam,” ungkap dokter yang kerap melatih sejumlah tenaga kesehatan Urologi dari Indonesia, Myanmar, Filipina, dan India ini.

Selain itu, keuntungan pembedahan yang dibantu robot ini membuat pasien hanya perlu tinggal di rumah sakit selama dua hingga tiga hari dan bisa kembali bekerja dalam dua minggu.

Hal ini berbeda dibandingkan dengan operasi konvensional yang mengharuskan pasien tinggal selama empat hingga lima hari dan baru bisa kembali bekerja setelah satu bulan kemudian.

Oleh karena itu, operasi dengan robot ini kemudian diminati banyak penderita kanker prostat di Singapura.

“Kebanyakan pasien memang meminta robotic surgery, peminatnya mencapai hingga 80 persen,” katanya.

Namun, jenis pembedahan ini hanya dapat dilakukan bagi penderita kanker prostat stadium satu dan dua, sedangkan bagi penderita kanker dengan stadium lanjut akan diobati dengan radiasi dan pengawalan hormon agar kelenjar prostat tidak menyebar.AN

72 persen pada Januari 2015.

Pada awal tahun 2014, tagihan BPJS memang agak susah, tapi kami tetap berkomitmen untuk melaksanakan program itu. Kalau rugi, tentu kami sekarang sudah bangkrut,” kata pimpinan Yarsis yang membawahi RSI Jemursari, RSI Ahmad Yani, dan Universitas NU Surabaya (Unusa) itu.

Menurut Guru Besar ITS itu, dukungan RSI Surabaya terhadap BPJS itu karena RSI Surabaya memiliki “syahadat” yang sama dengan BPJS yakni samasama berkomitmen melayani masyarakat kelas menengah ke bawah dengan pelayanan yang terjangkau.

“Pelayanan berkualitas tapi terjangkau itu termasuk pelayanan berbiaya tinggi, seperti hemodialisa (cuci darah), bedah, jantung, dan sebagainya, bahkan pasien hemodialisa di sini pun meningkat drastis

dari 264 pasien pada Januari 2014 menjadi 709 pasien pada Desember 2014,” katanya.

Fakta itu, katanya, menunjukkan BPJS merupakan program yang bermanfaat untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, tapi RSI Surabaya juga tidak rugi melalui manajemen yang berbasis pelayanan publik, sehingga banyak rumah sakit swasta ingin “belajar” BPJS. “Kalau manajemen berbasis bisnis akan rugi, tapi manajemen berbasis pelayanan justru surplus, lalu kami lakukan re-investasi, sehingga kami akan segera bisa membangun RSI Ahmad Yani berbentuk L menjadi lima lantai dan sembilan lantai pada tahun ini,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Dirut BPJS Kesehatan Dr dr Fachmi Idris M.Kes menilai keberhasilan RSI Surabaya

dalam BPJS itu memberi motivasi bagi jajaran BPJS untuk semakin bersemangat melayani masyarakat.

“Apalagi, konsep gotong royong dalam program BPJS itu sejalan dengan konsep infaq dalam Islam. Di kalangan NU, BPJS Kesehatan itu identik dengan konsep infaq kesehatan, karena itu RSI bisa menjadi percontohan untuk rumah sakit swasta yang sukses dengan BPJS, sehingga berita baik ini akan tersebar,” katanya.

Dalam kunjungan itu, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ny Ani Bambang Yudhoyono sempat berdialog dengan pasien BPJS Kesehatan untuk mengetahui secara langsung manfaat program BPJS Kesehatan yang diundangkan pada 2011 (UU 24/2011) dan mulai berlaku pada Januari 2014 itu.AN

Gizi Buruk Ancam Pembangunan JAKARTA-Fajar Bali Meski ekonomi tumbuh baik, Indonesia tak akan menjadi negara dengan ekonomi kuat jika banyak warganya kurang gizi. Menurut Laporan Nutrisi Global 2014, Indonesia adalah satu dari 17 negara dengan masalah serius terkait jumlah anak pendek, kurus akibat gizi buruk, sekaligus kelebihan berat badan pada anak balita.

Hal itu dikatakan Prof Lawrence Haddad, co-Chair dari Global Nutrition Report Independent Expert Group dan peneliti senior pada International Food Policy Research Institute, Senin (9/2). Ia berbicara dalam diseminasi Laporan Nutrisi Global (GNR) 2014, di Jakarta.

Acara itu sekaligus puncak peringatan Hari Gizi Nasional Ke-55 tahun 2015.

Para pembicara lain di antaranya perwakilan Unicef Gunilla Olsson, tokoh masyarakat Salahuddin Wahid, pejabat terkait di Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Bappenas.

Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nina S a rdj u n a n i m e n j e l a ska n , GNR 2014 merupakan seri pertama laporan tahunan yang menjelaskan kemajuan perbaikan gizi di seluruh du-

nia. Laporan itu memaparkan data dan informasi terkait gizi secara global, berisi pengalaman, praktik terbaik, dilengkapi profil 193 negara anggota PBB. Menurut Haddad, gizi yang baik adalah landasan pembangunan berkelanjutan. Namun kurang dari setengah jumlah anak balita Indonesia yang tumbuh sehat.

Hal senada diungkapkan Prof Endang L Achadi, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan salah satu tim ahli GNR. Posisi Indonesia menunjukkan, prevalensi anak pendek tinggi, tetapi kecepatan penurunan per tahun rendah. Selain memiliki masalah pada jumlah anak pendek, kurus, dan berlebih berat badan, Indonesia punya masalah anemia pada perempuan usia subur.

Kondisi itu memperburuk masalah gizi, karena pertumbuhan anak dihitung mulai 1.000 hari pertama sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Cakupan tiga intervensi (intervensi menyusui dini, ASI eksklusif, tablet tambah darah bagi ibu hamil) dari lima intervensi pun rendah. ”Masalah gizi harus ditangani segera dengan kesatuan visi dan platform. Perlu koordinasi dan sinergi berbagai

pemangku kepentingan untuk intervensi spesifik gizi,” kata Endang.

Ia mencontohkan, Maharashtra, negara bagian di India berpenduduk lebih dari 100 juta jiwa berhasil menurunkan jumlah anak pendek dari 36.5 persen (2005-2006) menjadi 24 persen (2012). Itu tak lepas dari perbaikan faktor dasar (antara lain akses air bersih, sanitasi, pendidikan, ketersediaan makanan) dan komitmen berkesinambungan selama lebih dari 10 tahun.

Para pembicara diskusi itu sepakat, masalah Indonesia adalah sinergi. Upaya perbaikan gizi diurus 12 kementerian dan lembaga, tetapi selama bertahun-tahun tak ada perbaikan.

Mardewi dari Gerakan Nasional Kesehatan Ibu dan Anak yang juga Manajer Program Gizi dari Helen Keller Indonesia menyatakan, di tingkat akar rumput, perbaikan gizi berjalan baik. Kerja sama dengan pemerintah daerah juga baik. Tantangan yang dihadapi di antaranya transparansi anggaran, pergantian kepemimpinan dalam struktur pemerintahan, dan keterbatasan program LSM terkait waktu dan dana, sehingga memengaruhi keberlanjutan kerja sama. KP

048/I/KTR

Layouter: zohra

SPORT

FAJA R BALI

RABU, 11 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

9

Hanya Rp2 Miliar Memburu Prestasi Porprov di Buleleng Gus Ary : Tertantang Wujudkan Perubahan pada Porprov Bali XII

FB/HERY

FUTSAL-Wakil Bupati Badung I Made Sudiana foto bersama dengan para juara Turnamen Futsal Taksu Agung Cup I di Arena Futsal Lukluk, Minggu (8/2) lalu.

Wabup. Sudiana Tutup Turnamen Futsal Taksu Agung Cup I MANGUPURA-Fajar Bali Wakil Bupati Badung I Made Sudiana, Minggu (8/2), menghadiri penutupan Turnamen Futsal Taksu Agung Cup I yang digelar Komunitas Seni Taksu Agung di Arena Futsal Lukluk.

Pada kesempatan itu Wabup. Sudiana diberi kehormatan untuk menyerahka n h a d i a h ke p a d a p a ra pemenang. Sebagai wujud dukungannya juga menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta.

Acara tersebut juga dihadiri Camat Mengwi I Gst Ngr. Gede Jaya Saputra dan Lurah Lukluk I Made Suardita.

Menurut Wabup Sudiana, turnamen futsal ini memiliki nilai positif bagi masyarakat khususnya generasi muda.

Disamping sebagai ajang olahraga yang digemari dan sudah merakyat, ajang futsal ini juga sebagai sarana untuk memupuk rasa per-

saudaraan dan kebersamaan antar club. Yang lebih penting lagi kata Sudiana, ajang ini akan dapat menjauhkan generasi muda dari hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. “ Pe m k a b B a d u n g s a n g a t mendukung turnamen ini, semoga berkelanjutan dan ma mpu mel a hirka n at let maupun klub futsal yang tangguh,” jelasnya.

Sudiana juga memberi dukungan kepada Komunitas Seni Taksu Agung yang ikut berperan didalam melestarikan seni budaya bali.

“A d a nya Ko m u n i t a s s e n i ini akan sangat membantu pemerintah dalam upaya menggali potensi-potensi seni khususnya di Kabupaten Badung,” kata Sudiana.

Ketua Panitia Turnamen Futsal Kadek Dikky Primantara didampingi Ketua Ko-

munitas Seni Taksu Agung I Putu Suantara mengatakan, Komunitas Seni Taksu Agung merupakan kumpulan anakanak muda yang bergerak dibidang seni. Diselenggarakannya kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan komunitas seni, s e l a i n u p aya p e n g ga l i a n dana untuk pembangunan tempat latihan.

Turnamen futsal ini diikuti 28 tim yang berasal dari Badung, Denpasar dan Tabanan. Pada final, keluar sebagai juara I yakni Ging FC dari Mengwi, juara II Pandawa FC dari Dalung, Juara III Liga Futsal dari Muding Kerobokan dan juara IV BSC dari Mengwi. Masing-masing juara berhak atas piagam, piala dan sejumlah uang.

Untuk juara I mendapat Rp1,5 juta, juara II Rp1 juta, juara III Rp750 ribu dan juara IV Rp500 ribu. W-014

Target Pengurus Baru Perbaikan Prestasi pada Porprov Bali XII

DENPASAR-Fajar Bali Baru terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Widiada, dihadapkan pada persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali XII, September mendatang di Buleleng.

“Saya nilai wajar tuntutan klub-klub Pergatsi di Denpasar, agar cabang gateball meraih prestasi lebih baik dibanding Porprov 2013 di Denpasar. Saat itu gateball sebagai runner up dibawah Badung,” ucap Widiada, Selasa (10/2) kemarin.

Guna mewujudkan sasaran itu, Widiada yang juga anggota DPRD Kota Denpasar itu, secepatnya melakukan inventarisir komunitas gateball yang layak masuk kepengurusan periode empat tahun mendatang.m “Organisasi yang sehat sangat berpengaruh terhadap prestasi atlet, karena itu langkah awal mengkokohkan organisasi, dengan menempatkan orang-orang yang memiliki loyalitas tinggi terhadap kemajuan olahraga di Denpasar, khususnya gateball,” tegas Widiada.

Meski berat untuk mewujudkan keinginan komunitas gateball di Kota Denpasar, namun menurut Widiada justru

FB/SUPRI

AA Ngurah Gede Widiada

tantangan yang harus diwujudkan, yang diawali dengan memperkuat organisasi Pergatsi Kota Denpasar.

“Saya bersama teman-te-

man yang sudah berkecimpung di cabang ini, telah mengakomulir 30 orang untuk masuk dalam kepengurusan, tapi belum final. Keterlibatan mereka sangat penting karena lebih dahulu mendalami cabang ini, dan langsung berkecimpung,”kata Widiada.

Lebih lanjut Widiada yang juga Ketua DPD NasDem Kota Denpasar itu mengatakan, susunan kepengurusan akhir bulan ini sudah rampung, dan awal Maret agenda pelantikan, di Taman Jepun Denpasar.

“Setelah pelantikan kami langsung membahas soal teknis, persiapan Pergatsi Denpasar menuju Porprov Bali XII,” jelasnya.R-007

Ngeri! Jika harus membandingkan anggaran Porprov dengan kabupaten/ kota di Bali.

Tabanan dengan Rp2 miliar dituntut mampu membuat perubahan yang lebih baik dibanding event sama di Denpasar 2013.

TABANAN-Fajar Bali “Tantangan bagi kami pengurus baru, dengan 16 orang kerja keras agar mandat yang diberikan memberi arti kemajuan dunia olahraga di Tabanan,”ucap Ketua

Umum KONI Tabanan, periode 2014-2018, I Dewa Gede Ary Wirawan, Senin (9/2), usai dilantik Ketua Umum KONI Bali, I Ketut Suwandi, di Gedung Nayaka Loka, Kebun Raya Bali, di Bedugul.

Minimnya suntikan dana APBD untuk Porprov Tabanan, bukan menjadi alasan untuk tidak berbenah.

Ketum KONI Tabanan, yang akrab disapa Gus Ary yang juga Ketua Umum IWbA Tabanan itu menjelaskan, seluruh pengurus telah sepaham dan searah dengan kondisi yang ada untuk membesarkan olahraga. “Kami sudah menambatkan tekad untuk melakukan perubahan yang mendasar. Berharap dengan kerja keras pengurus ini bisa

Pengprov Perbasasi Soroti Kinerja KONI Bali

DENPASAR-Fajar Bali Kebutuhan Pengprov cabang olahraga dinilai sangat mendesak, untuk menjabarkan agenda tahunan seperti Kejuaraan Provinsi (Kejurprov), dan Kejuaraan Nasional (Kejurnas). Jika KONI Bali, mengandalkan dana talangan dari Pengprov bersangkutan, kemungkinan besar agenda itu tidak jalan, karena dari Januari hingga April belum menerima dana hibah dari Pemprov Bali.

“Dana kan permasalahan klasik bagi KONI Bali tidak ada dana antara Januari dan April tiap tahun. Harusnya ada antisipasi dan terobosan baru, dengan mencarikan dana talangan, jangan Pengprov cabor dibebani,”ujar Ketua Umum Pengprov Perbasasi Bali, Made Suartana, Selasa (10/2) di Denpasar.

Agenda terdekat Pengprov Perbasasi Bali kata Suartana akan mengikuti Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) PP Perbasasi di Jakarta 27 Pebruari mendatang, berharap kebu-

Made Suartana

FB/SUPRI

tuhan dana tidak dibebankan Perbasasi Bali.

“Seharusnya bukan pengprov cabor diberi solusi untuk mencari talangan dulu, melainkan KONI Bali yang mencari talangan untuk kebutuhan pengprov cabor.

Kalau dibalik pengprov cabor yang mencari talangan, itu sama dengan menghambat pembinaan dan kinerja pengprov cabor,” kata Suartana yang juga Sekretaris Umum (Sekum) KONI Denpasar. R-007

FB/SUPRI

I Dewa Gede Ary Wirawan

membuahkan hasil lebih baik pada multi event olahraga dua tahunan, September men-

datang.

Ditmbahkan, langkah pertama sudah terwujud, yakni membentuk kepengurusan seramping mungkin, guna mempermudah koordinasi, beserta penjabarannya. Selanjutnya pasca pelatantikan segera melakukan konsulidasi internal dengan pengurus cabang, sekaligus membicarakan Tabanan menuju Porprov Bali XII, September mendatang di Buleleng.

“Ya, menyangkut teknis berapa cabang olahraga, dan jumlah atlet, serta peluang meraih medali di multi event tersebut, akan dibicarakan lebih lanjut,”kilahnya, sembari menuturkan persiapan Porprov dinilai sangat mendesak untuk segera dilakukan.R-007

Arjawa, Berharap BUP versus Persib Berlangsung di Dipta GIANYAR-Fajar Bali Ketua Umum KONI Kabupaten Gianyar, Nyman Arjawa berharap pertandingan uji coba Bali United Pusam melawan tim juara Indonesia Super League (ISL) musim 2014 Persib Bandung bisa digelar di Stadion Wayan Dipata, Gianyar, Minggu, (15/2) nanti.

“Kami ingin laga melawan Persib Bandung bisa berlangsung di Stadion Kapten Dipta. Mengingat uji coba sebelumnya saat melawan Persebaya digelar di Samudra Kuta,” ujar Ketua Umum KONI Gianyar, Nyoman Arjawa saat di konfirmasi, Selasa,(10/2).

Menurutnya, tujuan di gelarnya laga melawan Persib Bandung di Kapten Dipta, mengingat dalam beberapa kali ujicoba Bali United selalu diluar markasnya. Dengan dilaksanakannya di Stadion Gianyar, masyarakat akan dapat menyaksikan den-

gan jarak dekat dan lokasi strategis di tengah-tengah.

“Pecinta sepak bola di Gianyar bisa menyaksikan langsung pertandingan bergensi itu di Gianyar.

Apalagi dari segi kapasitas penonton stadion bisa menampung sampai puluh ribu penonton. Bagitu juga dengan tempat parkir sangat memcukupi untuk menampung penonton yang menyaksikan BUP,” kilahnya.

Terpenting lagi adalah jika dihelat di Stadion Dipta akan memberi arti bagi masyarakat maupuan penonton panatik Gianyar yang selama ini menanti laga BUP. “Masyarakat di Gianyar memang berharap laga ujicoba bisa digelar di Stadion Dipta, banyak keunggulan yang akan dapat dirasakan, mendekatkan diri dengan fans, menumbuhkan kecintaan lebih dini sebelum BUP beraksi di event ISL,” bebernya. R-007

018/I/FB/KTR

419/XI/AGN

517/I/GLH

680/IX/GLH

Layouter: zohra

POLITIK KPU Bali Berharap Pilkada Pertengahan Tahun 2016

10

FAJA R BALI

RABU, 11 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

Suara PARLEMEN

Stop Pengeluaran Izin ‘City Hotel’ DENPASAR-Fajar Bali Kian maraknya pembangunan hotel di jant u n g ko t a a t a u ya n g lebih dikenal ‘City Hotel’ mendapat sorotan kalangan anggota DPRD Kota Denpasar.

Salah satunya hadir dari P u t u O k a M a h e n d ra , SE. yang menyatakan keberadaan city hotel sangat berdampak terhadap kekroditan arus lalu lintas. Mengingat FB/CAR city hotel dibangun di Putu Oka Mahendra, SE k a wa s a n p a d a t p e n duduk dan padat lalu lintas.

Atas kondisi seperti itu, Legislator Partai Golkar asal Banajr Belaluan, Denpasar Utara ini menegaskan agar Pemerintah Kota Denpasar, terutama instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan agar menghentikan pemberian izin pembangunan city hotel.

“Pemerintah sebaiknya menghentikan pemberian izin pembangunan hotel di dalam kota. Terlebih city hotel dibangun di kawasan padat penduduk maupun padat lalu lintas, seperti di kawasan Jalan Teuku Umar dan Jalan Imam bonjol,” terang Oka Mahendra, Selasa (10/2) kemarin.

Sorotan atas menjamurnya pembangunan city hotel di Kota Denpasar juga sempat terungkap, di rapat kerja antara komisi II DPRD Kota Denpasar bersama sejumlah SKPD seperti Dinas Tata Ruang dan Perumahan, Dinas Perhubungan dan lainnya. “Saya ingatkan agar instansi terkait lebih rajin memantau kondisi di lapangan,” ucap anggota komisi II yang juga ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Denpasar ini.

Selain mengharapkan penghentian pemberian izin pembangunan city hotel, Oka Mahendra juga mendesak agar tidak lagi dikeluarkan izin pengaplingan di lahan jalur hijau. Oka mengaku melihat banyak rumah mewah telah berdiri yang mengabaikan sempadan sungai, seperti di Blusung hingga Padanggalak. “Untuk itu DTRP, Dinas Perijinan, Pol PP perlu turun ke lapangan sebelum mengeluarkan izin membangun.

Peringatan keras sangat perlu diberikan untuk menumbuhkan efek jera bagi pelanggar,” tandas owner LAPAMA Rafting ini. R-004

Penentuan Waktu Pilkada Harus Mempertimbangkan Semua Aspek Perppu Pilkada telah disahkan menjadi Undang-Undang, hanya saja saat ini DPR RI masih mencoba melakukan revisi terbatas. Atas revisi terbatas UU Pilkada tersebut, rencana pelaksanaan Pilkada Desember tahun 2015 ini pun berpeluang terjadi perubahan.

Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kadek Wiarsa Raka Sandi sangat berharap, DPR RI mempertimbangkan waktu pelaksanaan Pilkada, agar dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016.

DENPASAR-Fajar Bali Dilanjutkan Raka Sandi, DPR RI harus mempertimbangkan pelaksanaan Pilkada dalam revisi terbatas UU Pilkada tersebut. Bilamana Pilkada dipaksakan digelar akhir tahun 2015 ini tentunya kualitas tahapan Pilkada tidak akan berjalan dengan baik.

Pasalnya, akan dibutuhkan waktu panjang untuk melakukan sosialisasi tahapan Pilkada se-Indonesia. “Pilkada kali ini bicara soal kondisi Indonesia secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan teknis persiapan di lapangan, idealnya Pilkada digelar pertengahan tahun 2016.

Tapi kita akan tetap menghargai apapun keputusan DPR nanti,” kata Raka Sandi di Denpasar, Selasa (10/2).

Bilamana pelaksanaan Pilkada dilaksanakan bulan Desember mendatang, lanjut dia, maka tantangan yang akan dihadapi berkaitan dengan persiapan anggaran masing-masing daerah yang melaksanakan Pilkada.

Terlebih lagi, untuk persoalan anggaran Pilkada sendiri juga masih belum diselesaikan secara maksimal, oleh hamper seluruh daerah lain di Indonesia. “Kondisi tiap daerah berbeda. Ada beberapa daerah selain Bali yang belum menyelesaikan urusan anggaran. Jika diundur, daerah-daerah tersebut bisa menyiapkan anggaran Pilkada dengan baik,” katanya.

Kendala non teknis lainnya, pelaksanaan Pilkada pada Desember mendatang dirasa kurang efektif karena memasuki Hari Raya keagamaan dan aktivitas akhir tahun lainnya. Sementara itu, bilamana dilaksanakan pada awal tahun 2016, pelaksaan Pilkada akan tidak berjalan dengan maksimal karena pertimbangan cuaca buruk yang sering terjadi di awal tahun. “Distrubusi logisitik dapat terganggu karena cuaca yang kurang bersahabat. Jadi penentuan waktu Pilkada harus mempertimbangkan semua aspek, baik aspek teknis penyeleng-

FB/IST

Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kadek Wiarsa Raka Sandi

dan Peraturan KPU yg baru.

Berkaitan mengenai muatan materi dan pasal-pasal mana saja yang akan direvisi. Secara resmi KPU Bali mengaku belum bisa menjelaskannya karena sejauh ini belum mendapatkan datanya.

Namun, jika dilihat dari ketentuan dalam pembentukan peraturan perundangundangan, maka masalah revisi atau perbaikan UU menjadi kewenangan DPR bersama pemerintah. “Kewenangan KPU adalah selaku penyelenggara Pemilu berdasarkan UU berlaku secara resmi dan sah.

Oleh karena itu, kami masih menunggu kepatian hukum dari pusat, terkait penyeleng-

gara maupun kondisi sosial masyarakat, kondisi geografis dan cuaca,” terang Raka Sandi.

Hingga kini KPU Provinsi Bali masih menunggu hasil final proses revisi terbatas UU Pilkada.

Sembari menunggu hasil revisi terbatas tersebut, KPU tetap berkoordinasi dan melakukan sosialisasi kepada segenap stakeholder atas sejumlah perkembangam dan persiapan yang diperlukan dalam menghadapi Pilkada kedepannya. KPU Bali maupun KPU Kabupaten/Kota di Bali sudah melakukan hal tersebut dan akan terus dilakukan sambil menunggu hasil resmi revisi UU Pilkada

garaan Pilkada,” paparnya.

Dijelaskannya, surat edaran KPU diperkirakan selesai tgl 18 Pebruari 2015. Akan tetapi KPU tidak bisa memastikan kapan akan selesai karena kewenangan maupun prosesnya ada di DPR dan Pemerintah pusat. “KPU RI sudah memberikan masukan. Jadi saat ini KPU termasuk KPU di daerah masih menunggu hasil finalnya. Terdapat lima Kabupaten/Kota di Bali yang akan menggelar Pilkada serentak, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Karangasem dan Bangli.

Namun, tahapan Pilkada belum bisa dimulai karena menunggu hasil revisi terbatas UU Pilkada,” jelasnya.M-007

Badung Anggarkan Rp 19 Miliar Untuk Pilkada MANGUPURA–Fajar Bali Pilkada serentak di Lima K a b u p a t e n / Ko t a d i B a l i masih menunggu waktu pelaksanaanya. Mengingat Rapat Panitia Kerja (Panja) saat ini tengah melakukan pembahasan undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak.

Sementara itu, dari tahapan yang diajukan oleh KPU, pelaksanaan Pilkada nantinya akan dilaksanakan pada Desember 2015, sedangkan pemerintah mengajukan Pilkada dilaksanakan pada November 2015. Namun, belakangan ini muncul wacana jika pelaksanaan Pilkada

serentak dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2016.

Belum menentunya jadwal pelaksanaan Pilkada ini tentu sedikit membingung-

kan, mengingat nantinya akan berkaitan dengan anggaran.

Meskipun demikian, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Badung, A.A Gede Raka Nakula justru telah berani memastikan, anggaran Pilkada Kabupaten Badung yang sudah dianggarkan pada APBD tahun 2015 sebesar Rp 19,6 Miliar tetap bisa digunakan, meskipun Pilkada diundur hingga tahun 2016.

“Yang jelas, Pemkab sudah menganggarkan 19,6 Miliar untuk Pilkada tahun 2015,” ucap Nakula, Selasa (10/2) kemarin.

Lanjut Nakula, DPR RI saat ini tengah melakukan pembahsan terkait jadwal Pilkada serentak. Ia pun tidak me-

mungkiri ada wacana Pilkada dilaksanakan pada FebruariMaret tahun 2016. “Untuk anggaran yang digunakan tetap akan bersumber dari pos anggaran APBD tahun 2015. Kalau dilaksanakan 2016, anggaran tetap dari APBD tahun 2015, dan pertanggungjawaban dilaksanakan pada pada tahun 2016,“ lanjutnya.

M e s k i p u n a d a wa c a n a pelaksanakan Pilkada dilaksanakan pada FebruariMaret , Nakula menyebut masih menunggu keputusan resmi dari DPR RI terkait pelaksanaannya. “Kita masih menunggu semoga Februari ini bisa diputuskan rencana Pilkada itu,” harapnya. M-005

terkait dengan perawatannya.

“Prosesnya sedang diurus oleh sekretariat, kami harapkan menjadi hibah, agar kami dapat melakukan perawatan menggunakan anggaran dari KPU Pusat,” paparnya.

Dari Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah Pemkab Badung, I Wayan Puja mengatakan, pihaknya memang memberikan bekas gedung kantor Arsip Daerah

kepada KPUD Badung. “Saat ini memang akan dipergunakan oleh KPUD, dalam perjanjian gedung itu akan terus dipergunakan tanpa ada batas waktu,” ujarnya.

Terkait dengan status penggunaan gedung tersebut, Puja mengatakan memang diberikan untuk pinjam pakai, karena KPU adalah lembaga independen yang tidak berada di bawah Pemkab Badung. “Kami hanya

berikan pinjam pakai saja, karena jika diberikan hibah asset kami hilang,” paparnya.

Untuk gedung KPUD Badung yang lama, Wayan Puja menjelaskan jika pemkab Badung merencanakan akan membangun wantilan atau tempat pertunjukan serbaguna. “Itu baru rencana, sementara gedung KPUD yang lama akan dibiarkan kosong,” terangnya. M-005

A.A Gede Raka Nakula

FB/DOK

Kurang Representatif, Kantor KPUD Badung Pindah Lokasi

MANGUPURA-Fajar Bali Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Badung mulai hari Senin (9/2) lalu melakukan pengepakan barangbarang, arsip dan meja karena akan pindah kantor baru ke Jalan Kebo Iwa Utara, bekas gedung Arsip Daerah Pemkab Badung. Ketua KPU Badung, AA. Gede Raka Nakula mengatakan, pemindahan lokasi karena tempat yang sekarang sudah tidak representatif. “Di tempat yang baru, ruangannya lebih luas dan gudang kami juga berada di sana, sehingga akan mempermudah proses pengawasan logistik pemilu,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Nakula menambahkan, proses pindah ke gedung yang bersebelahan dengan kantor Pemadam Kebakaran Pemkab Badung tersebut ditargetkan rampung selama seminggu ke depan hingga tanggal 25 Februari. “Kami lakukan lebih awal sebagai antisipasi pelaksanaan tahapan Pilkada, rencananya kami akan memulai tahapan pendaftaran calon tanggal 26 Februari,” jelasnya.

Untuk status gedung tersebut, Pejabat asal Gianyar itu menjelaskan belum mengetahui sepenuhnya seperti apa, apakah menjadi hibah atau sistem pinjam pakai. Jika digunakan sistem pinjam pakai, dalam perjanjian antara KPUD Badung dan Pemkab Badung akan ada tambahan klausul

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) BALI KEPMENDIKNAS NO . : 58/D/O/2005 1. Program S1 Keperawatan No. : 923/D/T/2007 2. Program D III Keperawatan No. : 924/D/T/2007 3. Program D III Kebidanan No. : 3039/D/T/2007 MENERIMA MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2015/ 2016 JALUR PMDK 1.Jadwal Pendaftaran

5.Fasilitas dan Keunggulan

a. Tanggal : 5 Januari 2015 s/d 18 April 2015 Pkl. 08.30 – 12.30 WITA

b. Tempat : Kampus II STIKES Bali

(Jln. Tukad Balian No.180 Renon Denpasar)

c.Telp. (0361) 895 6208

d.Website : www.stikes-bali.ac.id/sipenmaru

2.Persyaratan Pendaftaran

a.Untuk Program Sarjana (S1) Keperawatan •Lulusan SMA Jurusan IPA

•Lulusan SMK Jurusan Kesehatan

b.Program D III Keperawatan & D III Kebidanan •Lulusan SMA Jurusan IPA & IPS

•Lulusan SMK Jurusan Kesehatan

c.Khusus untuk D III Kebidanan hanya menerima perempuan

3.Kelengkapan Administrasi Pendaftaran

a.Fotocopy raport Semester I s.d V yang telah dilegalisir sebanyak 2 rangkap

b.Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah masing-masing c.Membawa raport asli

d.Pas foto 3 x 4 = 4 lembar (berwarna/ hitam putih) e.Usia maksimal 26 tahun

f.Tinggi badan sekurang-kurangnya 1)Pria = 155 cm

2)Wanita = 150 cm

4.Biaya Pendaftaran

a.Program S1 Keperawatan b.Program Diploma

c.Pilihan 2 Program Studi

: Rp. 300.000 : Rp. 250.000 : Rp. 500.000

a. Merupakan STIKES pertama di Bali b. Gedung milik sendiri

c. Laboratorium Keperawatan dan Kebidanan d. Laboratorium Khusus

e. Laboratorium Biomedik

f. Laboratorium Komputer dan Lab Bahasa g. Internet Hotspot 24 Jam h. Perpustakaan Digital

i. Asrama (wajib bagi mahasiswa putri D III Keperawatan) j. Parkir luas, photocopy center & kantin

k. Telah melakukan kerjasama internasional Student

Exchange dengan Mahidol University, BCNNV Thailand dan Cheng Kung University Taiwan

l. Memiliki dosen tetap Yayasan dan Kopertis dengan pendidikan S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri (Australia dan Thailand)

m. Telah melakukan kerjasama dengan Yayasan Jepang

Bina Mandiri Asean untuk penyaluran lulusan Stikes Bali bekerja di Jepang

n.Lulusan Stikes Bali dipersiapkan untuk bekerja di luar negeri

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bali Ketua, Ttd

Drs. I Ketut Widia, BN.Stud.,MM NIP. 195109041979031001 022/I/BLS

Layouter: Wiadnyana

FAJA R BALI

RABU, 11 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

SAMBUNGAN

Tumben Pilih Tinggal di Bekas Kandang Sapi

PIODALAN-Pasemetonan Ageng Ki Telabah di Desa Tuakilang, Tabanan tampak khusyuk mengikuti prosesi upacara Dewa Yadnya serangkaian dengan piodalan di Merajan Agung Ki Telabah yang jatuh pada Kajeng Kliwon Anggara Kasih Tambir Selasa (10/2).

Upacara piodalan ini dipuput oleh Ida Pedanda Gde Putra Keniten dari Griya Sesandah.

DARI HALAMAN 1

FB/IST

FB/IST

Mantan Dewan Tabrak Beruntun DARI HALAMAN 1 Mertayasa yang beralamat di Jalan Bakung nomor 18 Tohpati, Denpasar, tewas usai kejadian dengan kepala penyok.

Kompol Nuryana mengatakan tabrakan maut itu terjadi di Jalan Ida Bagus Mantra – Jalan Sekar Sari Km 8, Kusambi, Denpasar Timur. Peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 08.00 Wita. Beberapa saksi di lokasi kejadian sudah diperiksa. Dari beberapa informasi yang diperoleh menyebutkan, kronologi kejadian berawal mobil Avanza DK 1547 PC yang dikemudikan I Gede Koyan Eka Putra melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju ke timur.

Sementara dari arah selatan menuju ke utara, melaju sepeda motor DK 6848 EJ yang dikendarai korban, I Wayan Mertayasa.

Korban yang tinggal di Jalan Bakung nomor 18, Tohpati,

Denpasar saat itu membonceng putrinya yang berusia 2 tahun, Kadek Meta Amelia.

Setibanya di lokasi kejadian, sepeda motor Wayan Mertayasa hendak memotong jalur dari selatan menuju utara dan mengarah ke selatan menuju jalan utama. Namun tak disangka, mobil Avanza yang dikemudikan Koyan langsung menabrak motor korban. Usai menabrak motor korban, mobil Avanza seperti ‘kesetanan’, sehingga melaju tinggi ke kerumunan warga.

Tragisnya, mobil menyeruduk pejalan kaki, Sang Ayu Nyoman (61) yang berdiri di pinggir jalan. Akibat tabrakan tersebut Sang Ayu yang tinggal di Jalan Sekar nomor 27, Kusambi Denpasar Timur itu mengalami robek kepala samping kanan. Luka juga terlihat di bahu kanan dan paha. Nenek tersebut langsung dilarikan ke

RS Darmayadnya dalam kondisi berdarah-darah.

Belum selesai sampai disitu, usai menabrak pejalan kaki, mobil Avanza kembali menyeruduk pengendara motor DK 4799 BW yang sedang parkir di utara Jalan. Kebetulan pemilik motor, I Wayan Mona Murdana berdiri persis disebelah motornya.

Nahas, Murdana yang tinggal di Jalan Sekar Kusambi, Denpasar Timur itu mengalami luka kepala kanan robek dan pahan kanan robek akibat tabrakan tersebut.

Korban Murdana kini dirawat di RS Darmayadnya. Mobil Avanza tersebut berhenti setelah menabrak mobil Pick-Up yang sedang diparkir disebelah utara jalan.

“Dari kejadian itu, satu pengendara motor meninggal dunia dan kini jasadnya sudah di RSUP Sanglah,” terangnya.

Kompol Nuryana mengatakan, pemilik mobil Avanza kini masih menjalani pemeriksaan

penyidik Sat Lantas Polresta Denpasar. Namun saat ditanya apakah pengemudi mobil dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman keras atau obat obatan, Kompol Nuryana mengatakan masih dalam penyelidikan. “Masih kami periksa pengemudi mobilnya,” ungkapnya kepada Fajar Bali, Selasa (10/2) kemarin.

Pun ditanya soal apakah Koyan mantan anggota DPRD Bangli dua priode 2004-20092014, Kompol Nuryana enggan berkomentar. Perwira melati satu dipundak itu hanya menyebutkan I Gede Koyan Eka Putra yang berasal dari Desa Buahan, Kintamani, Bangli, adalah pekerja swasta. Sementara dari informasi yang beredar, setelah tak terpilih lagi pada Pileg lalu, Gede Koyan Eka Putra bekerja sebagai wartawan di Pos Bali, salah satu media lokal di Bali. R-005

Kesehatan Provinsi Bali adalah mengenai pembayaran premi.

Selama ini, seluruh peserta JKBM sepenuhnya dibiayai dana sharing Pemprov Bali dengan kabupaten/kota. Pada tahun 2014 lalu, UPT. JKMB membayar Rp 10.000 per bulan untuk 2,7 juta pengguna JKBM. Sedangkan tahun ini, jumlah pengguna JKBM meningkat jadi 2,8 juta. Seiring peningkatan tersebut, tentu saja dana sharing yang harus dibayarkan oleh pemerintah membengkak.

Menurut Mahadewi, Pemprov Bali dengan Kementerian Kesehatan sudah berkoordinasi, terkait pembayaran premi jika JKBM dan JKN telah terintegrasi. Untuk sementara memang sudah ditemukan solusi. Yakni, masyarakat yang

tergolong miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS), gelandangan, pengemis, panti jompo atau panti sosial, preminya ditanggung oleh pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/kota. Demikian juga dengan anak-anak mereka, sepenuhnya akan didanai.

Kelak, mereka akan digolongkan sebagai Penerima Bantuan Iur (PBI).

“Setelah terdata, sesuai amanah Undang-undang yang boleh dibiayai pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota adalah mereka yang tergolong miskin, tidak mampu, gelandangan, pengemis, panti sosial dan panti jompo. Bayi-bayi mereka itu juga merupakan tangung jawab pemerintah, untuk kita jaminkan jadi

peserta PBI (Penerima Bantuan Iur) seperti Jamkesmas,” paparnya. Premi yang dibayarkan oleh pemerintah a d a l a h u n t u k p e l aya n a n kelas III dengan biaya Rp 19.225 per bulan.

Agar bantuan yang diberikan tak salah sasaran, UPT. JKMB menginstruksikan agar pemerintah kabupaten/kota segera melakukan validasi data.

Apalagi berdasarkan evaluasi JKBM, tercatat empat kabupaten (Gianyar, Bangli, Karangasem dan Buleleng) masih menggunakan data tahun 2010. Sehingga banyak data yang sudah tidak valid lagi. Mahadewi pun berharap keempat kabupaten/ kota tersebut segera melakukan validasi, dan diikuti pula oleh kabupaten/kota yang lain. W-019

bisa dilakukan di luar negeri maupun dalam negeri.

“Ya kita berharap Gubernur memberikan ruang untuk memperkenalkan hasil produksi mereka di tingkat nasional maupun internasional,” sebutnya.

Apalagi, lanjut Susila, p e r s a i n g a n p e rd a g a n g a n global sangat ketat . Pen grajin mesti menjemput bola dalam menjaring pembeli. Karena jika tidak, maka b a nya k p e n g ra j i n b a m b u diwilayahnya beralih profesi

menjadi buruh bangunan.

Buruh bangunan dianggap lebih menjanjikan memberikan nafkah hidup. Hal ini dimaklumi, sebab saat ini pemesan sekaligus pembeli kerajinan dari bambu ini kian menurun drastis. W-005

Suhardi Alius dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Anang Iskandar.

“Kedua nama itu kita anggap layak untuk masuk,” ujarnya.

Keempat calon Kapolri lainnya adalah Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso, Inspektur Pengawasan Umum Komjen Dwi Prayitno, Kepala Badan Pemeli-

haraan Keamanan Komjen Putut Bayu Seno, dan Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti. Keempat nama ini merupakan hasil rapat Kompolnas, Kamis pekan lalu. KP

Rp. 200.000.000. Hal ini diharapkan agar desa pekraman tidak mengeluarkan iuran-iuran lagi untuk setiap kegiatannya. Sedangkan untuk masing-masing subak mendapat bantuan sebesar Rp. 50.000.000 yang diberikan kepada 168 subak.

Untuk 275 subak abian yang ada di Bangli mendapat bantuan Rp. 50.000.000 kepada masingmasing subak abian, serta bantuan lainnya. Dengan adanya bantuan ini diharapkan sinergi antara Pemprov dan Pemkab untuk menjalankan program ini dapat terjalin dengan efektif.

“Saya juga berharap ada kreatifitas dan inovasi masyarakat Bangli, buat sesuatu yang beda dan psikologi pasar harus dipelajari dengan baik kalau mau pendapatannya tinggi”, ujar Gubernur Pastika sembari menayangkan

video Anak Alam yang merupakan salah satu potret kemiskinan dan pendidikan di Bangli.

Sementara itu Bupati Bangli Made Gianyar, menyampaikan ucapan terimakasihnya atas apresiasi yang disampaikan oleh Gubernur Bali, khususnya tentang daerah yang cocok untuk corporate farming. Lebih lanjut, Gianyar melaporkan bahwa Bangli memiliki program Gita Santi yang telah dintegralkan dengan program provinsi “Bali Mandara”.

Ia mengungkapkan Bangli memiliki motto “Membangun Bali dari Bangli, Membangun Bangli dari Desa, Membangun Desa dari Keluarga”. Oleh karena itu fokus Bangli adalah pada Desa. Salah satu sinkronisasi program Bali Mandara dengan Gita Santi yaitu diwujudkan

dalam empat pilar; Kesehatan bernama gerbang masyarakat, Pendidikan bernama gerbang mapan, Ekonomi dan Lingkungan yang bersinergi dengan Bali Clean and Green.

Di samping itu Bangli juga memiliki program Gerbangsigot (Gerakan Pembangunan Sistem Gotong Royong) yang masing-masing desa mendapat bantuan antara 50juta – 100 juta. Namun di samping capaian program yang dimiliki oleh Kabupaten Bangli, juga tidak lepas dari permasalahan yang ada. Ia melaporkan bahwa permasalahan yang dihadapi seperti kemacetan yang terjadi di Batur, Songan dan beberapa daerah pariwisata di Bali, berikutnya permasalahan perluasan lahan jalur Denpasar-Bulelengmenuju Kintamani. W-002*

Premi Eks Peserta JKBM Ditanggung Pemerintah DARI HALAMAN 1 berpenghasilan cukup tapi tidak mengantongi JKN akan dikenai sanksi publik. Yakni tidak dilayani pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), hingga paspor.

O l e h k a re n a i t u , a g a r masyarakat tidak kelimpungan, UPT. JKMB buru-buru melakukan sosialisasi. “Rencananya, pada Bulan Maret nanti kami akan melakukan sosialisasi ke sembilan kabupaten/kota.

Sehingga masyarakat tidak terkejut dan kelimpungan,” ujarnya usai sosialisasi dengan petugas kesehatan se-Bali di gedung Wiswa Sabha, Selasa (10/2) kemarin.

Selain sosialisasi, persoalan serius yang sedang dibahas oleh Mahadewi bersama Dinas

Pengrajin Minta Ruang Promosi DARI HALAMAN 1 hon kepada Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika lebih menggencarkan serta menyediakan ruang promosi bagi kerajinan bambu.

Promosi itu, kata susila,

11

Memiliki 9 orang anak, namun yang tersisa hanya enam orang, satu di antaranya perempuan, dan lima orang lelaki. Anakanaknya inilah yang menjadi tumpuan hidup sang nenek.

Anak-anak yang semuanya telah menikah tinggal di pekarangan rumahnya di Dusun Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang. Sementara, ia sendiri lebih memilih tinggal di gubuk itu lantaran di pekarangan rumahnya sudah sesak. Praktis, di gubuk yang beratap bluhu, berdinding bedeg, serta berlantai tanah dan tanpa ada penerangan listrik menjadi tempat berteduh Nenek Tumben sehari-hari.

“Di rumah sudah tidak ada tempat. Ada anak-anak dan cucucucu yang tinggal disana. Kalau malam hanya diterangi lampu sentir, karena memang tidak bisa kalau pakai listrik,” ujar Tumben.

Menurutnya, gubuk tempatnya berteduh dari dinginnya hujan dan panasnya matahari ini merupakan bekas kandang

sapi milik Ni Luh Gedan, seharga tiga ringgit. Namun, tanahnya merupakan tanah milik I Ketut Dandi, sehingga ia hanya berstatus sebagai penggarap bersama suaminya.

Hanya saja, sekitar 20 tahun lalu, sang suami tercinta meninggal tertimpa kayu saat bekerja.

Sejak saat itulah, ia hidup sendirian, meskipun ada anak-anak yang selama ini membantunya.

“Anak saya ada 9 orang, namun yang tersisa masih enam orang, satu cewek, dan 5 laki-laki. Mereka sudah berkeluarga semua,” ujar Tumben sambil membuat sayuran untuk santap siang.

Nenek renta yang pandangan matanya sudah kabur lantaran penyakit katarak ini kembali menuturkan, setiap harinya ia memasak sendiri. Namun untuk beras biasanya dibawakan oleh anak-anaknya. Sedangkan, untuk sayuran ia pun cukup mencarinya sendiri disekitar tegalan di samping rumah. “Yang sering memberikan uang untuk beli beras adalah anak-anak, saya hanya memasaknya saja,” ujarnya.

Kepala Dusun Tanah Lengis, I Nengah Badung mengakui, kehidupan Ni Made Tumben memang sangat memprihatinkan. Pihaknya pun mencoba mengusulkan agar sang nenek ini mendapat bedah rumah. Bahkan, kondisi rumah nenek Tumben sebelumnya juga sudah di survei, hanya saja rumah idaman yang diharapkan tak kunjung datang.

Badung pun sangat berharap, Pemerintah Provinsi Bali bisa memberikan bantuan bedah rumah untuk Ni Made Tumben.

“Kami berharap orang tua seperti Ni Made Tumben menjadi prioritas. Kasian dia sudah tua, kalau raskin dia dapat,” ujarnya.

Selain Ni Made Tumben, jumlah warga yang tidak memiliki rumah layak huni di wilayah dusun Tanah Lengis berjumlah 17 KK. Semuanya telah diusulkan ke pemerintah.

Setali tiga uang, mereka juga belum mendapat kejelasan kapan mendapatkan bantuan bedah rumah.

“Dari 360 KK, yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah ke pemerintah sejumlah 17 KK,” ujarnya lagi. W-016

bangkan bersama. Pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata yang merata di semua daerah di Bali akan berdampak positif pada kemajuan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut,”jelasnya.

Dilanjutkan Sugawa Korry, pembangunan pelabuhan Tanah Ampo di Kabupaten Karangasem diharapkan jadi pemicu pemerataan pembangunan di Bali. Pasalnya, dalam tata ruang sekalipun telah diatur pengembangan-pengambangan termasuk pengembangan pelabuhan daerah.

“Seperti pelabuhan Celukan Bawang secara bertahap menjadi pelabuhan barang, kemudian di Benoa menjadi pelabuhan penumpang secara bertahap.

Untuk pelabuhan pariwisata (cruise) diharapkan menye-

bar di seluruh Bali,” tandasnya.

Sugawa Korry menyebut, aktivitas Benoa saat ini sangat padat. Benoa dijadikan sebagai pelabuhan barang, penumpang, pelabuhan ikan bahkan pelabuhan pertamina. “Para legislator dari dapil Karangasem berpandangan mengapa padatnya aktivitas di pelabuhan Benoa dengan diwacanakan kembali pembangunan pelabuhan pariwisata (cruise) tetap dipertahankan.

Mengapa tidak mengembangkan potensi yang dimiliki Bali salah satunya potensi dari pelabuhan Tanah Ampo di Karangasem,”bebernya. Sugawa Korry meminta agar rencana pelabuhan cruise di Benoa dikaji ulang karena tak sesuai dengan semangat pemerataan pembangunan. M-007

ekonomi, dirinya tidak bisa melanjutkan pengobatan lebih lanjut.

Sementara saat disinggung soal Kartu JKBM, dia mengaku mengantonginya. Namun sayang berobat dengan menggunakan kartu ini tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. “Dulu saya pernah berobat di RSUD Bangli, kemudian dirujuk ke RS. Sanjiwani Gianyar,”sebutnya.

Labih lanjut dituturkan, sesampai di RS. Sanjiwani, pihak rumah sakit memintanya melakukan cek lab di Lab Astina, Gianyar. Namun karena tak ada biaya, dirinya memutuskan pulang dan menjalani perawatan di rumah. “Saat di Gianyar saya dirujuk ke Lab Astina.

Namun karena tidak ada biaya saya mengurungkan niat untuk cek lab”, tambahnya.

Sementara saat ditanya soal bantuan pemerintah, kata dia, selama ini memang mendapatkan bantuan dari pihak Dinas Sosial Bangli. Petugas dari Dinas Sosial memberikan sembako. Di samping itu, pihak Disos juga mengusulkan agar keluarganya mendapatkan bantuan bedah rumah. “Pihak Dinas Sosial sempat menjanjikan saya bedah rumah,”akunya.

Gusti Ayu Ketut Suarti menambahkan setelah suaminya diserang

penyakit aneh itu, otomatis dirinya yang menjadi tulang punggung keluarga. Dia hanya mengandalkan keahliannya menjarit pakaian untuk menghidupi suami dan anaknya Dewa Ayu Megantari. Suarti menambahkan, penghasilan dari tukang jarit tidak menentu, sangat tergantung dengan pasuh.

Sementara sang anak, selama ini belum tersentuh beasiswa, padahal berasal dari keluarga tidak mampu. “Saya mendapatkan penjelasan kalau anak saya telah diusulkan untuk mendapatkan beasiswa. Untuk itu kami berharap agar pemerintah bisa membantu keluarga kami,”pintanya.

Sementara pantauan, Dewa Gede Putra setiap hari tergolek di rumahnya yang tidak layak huni.

Di rumah itu, semua kegiatan dilaksanakan, mulai dari memasak, WC dan tidur. Sementara kondisi rumah juga mulai lapuk karena termakan usia. Sementara terpal yang dipakai dinding pondoknya juga mulai sobek. Pada tubuh Dewa Gede Putra tampak benjolan sebesar telur ayam kampung. Saat hari-hari tertentu, Dewa Gede Putra mengalami sakit yang teramat sangat. Bahkan, lantaran tidak kuasa menahan sakit, dia harus meneteskan air mata. W-002

Kaji Ulang Pelabuhan Cruise di Benoa

DARI HALAMAN 1 Bali bukan membangun Bali.

“Pelindo harus lebih berpikir bagaimana membangun Bali. Kita mengharapkan dilakukan pengkajian ulang kembali mengenai wacana pembangunan pelabuhan cruise di Benoa,”tegasnya Selasa (10/2) kemarin.

Menurut Sugawa Korry, Pelindo harus berpikir bagaimana membangun Bali sehingga dalam konteks pembangunan pariwisata di Bali harus dimbangi dengan kontribusi positif yang akan diberikan kepada masyarakat. Pemerataan pembangunan pariwisata di Bali menjadi hal penting yang harus disikapi secara serius.

“Kalau kita ingin mengembangkan pariwisata disemua daerah di Bali, harus kita kem-

Sakit Menahun, Dewa Putra Tak Mampu Berobat DARI HALAMAN 1 Dewa Putra saat dikunjungi di rumahnya di bilangan Bebalang, Bangli, Selasa (10/2).

Laki-laki kurus ini tidak mampu mencari pekerjaan, otomatis kebutuhan rumah tangga dipikul oleh sang istri. Istrinya selama ini mendapatkan penghasilan dari keterampilannya menjahit. Namun hasil yang didapat istrinya tidak lah menentu. “Penghasilan istri saya tak menentu, karena sangat tergantung dengan order,” ujar Dewa Putra sambil meringis kesakitan.

Pria ringkih ini pun menuturkan riwayatnya menderita penyakit aneh tersebut. Penyakit aneh itu menyerangdirinyasaatmenjaditrasmigran ke Sulawesi sekitar 17 tahun silam.

Karena sakit tersebut, dia lantas memilih pulang kampung ke Bangli untuk menjalani pengobatan. Di Bangli, rupanya penyakit ini belum ditemukan obatnya. Malah semakin hari kondisinya makin parah hingga akhirnya tidak lagi bisa jadi kuli bangunan. “Dulu saya bekerja sebagai buruh bangunan. Namun begitu penyakit ini tambah parah saya tidak bisa bekerja lagi,”tuturnya.

Di Bangli, Putra pernah berobat ke sejumlah dokter dan RSUD. Namun sayang karena faktor

Kompolnas Bawa Enam Calon Kapolri

DARI HALAMAN 1 calon Kapolri yang namanya muncul belakangan yaitu mantan Kabareskrim Komisaris Jenderal

Pastika Ingin Jadikan Bangli Sentral Peternakan Sapi DARI HALAMAN 1 yang cukup tinggi.

Melalui kunjungan kerjanya Pastika berkomitmen memberikan perhatian yang serius kepada Bangli. Komitmen tersebut diwujudkan dengan beberapa penyaluran program ke Kabupaten Bangli, seperti pada tahun 2015 ini terdapat 66 simantri yang mendapat bantuan dana sebesar 14 miliar rupiah, bantuan bedah rumah yang dianggarkan dari APBD adalah RP. 749.000.000 sedangkan yang disalurkan oleh CSR senilai 22 miliar dan pada tahun 2015 ini Bangli mendapat bantuan dari Bank Indonesia sebanyak 10 unit bedah rumah.

Selanjutnya bantuan untuk masing-masing Desa Pakraman tahun ini ditingkatkan menjadi

026/VI/FB/MHM

Layouter: dejerie

12

RABU, 11 FEBRUARI 2015 | TAHUN XV

RAPAT: Bupati Suwirta memimpin rapat evaluasi RKPD tahun anggaran 2014.

FB/SARJANA

Realisasi Anggaran 2014 Mencapai 82,95% Kuncinya Saling Komunikasi Antar SKPD Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemkab Klungkung pada Triwulan IV Tahun 2014 hanya mencapai 82,95%. Hal ini terungkap saat rapat evaluasi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung.

SEMARAPURA-Fajar Bali Realisasi yang belum optimal ini, Bupati Suwirta menegaskan agar SKPD bisa menuntaskan pelaksanaan program dan bila tidak mengerti agar segera melakukan koordinasi

dengan atasan, ”Yang penting lakukan komonikasi dan jangan diam,” ajak Bupati Suwirta saat memimpin rapat evaluasi tersebut.

Kepala Bappeda Klungkung saat dijabat Gusti Ngurah Bagus

Putra memaparkan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan pencapaian prioritas dan sasaran RKP. ”Evaluasi ini dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) SKPD dan SKPD wajib melaksanakan evaluasi Renja SKPD setiap triwulan dan melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada Bupati melalui

LED TV: Rapat pembahasan pembangunan LED TV yang dihadiri Bupati Suwirta.

FB/SARJANA

Promosikan Pariwisata, Klungkung Siapkan LED TV SEMARAPURA-Fajar Bali Pemerintah Kabupaten Klungkung menyiapkan LED TV guna mempromosikan pembangunan di Kabupaten Klungkung.

Selain memberikan informasikan tentang Klungkung, LED TV ini juga bakal mempromosikan pariwisata baik di Klungkung daratan dan Nusa Penida secara umum.

Lokasi untuk pembangunan LED TV dengan ukuran besar, sekitar 3X4 meter ini opsi tempat pembangunannya di Perempatan Agung Catuspatha Klungkung, Simpang Lima Kota Klungkung atau di Perempatan Pasar Galiran, Klungkung.

Untuk membahas pembangunan LED TV pertama di Klungkung ini, Bupati Klungkung membahas pembangunan LED TV ini. Hadir

pula, Konsultan Perencanaan Visual Elektronik/LED, Made Oka Widyantara dan Kepala SKPD terkait. ”Saya mendukung pengadaan LED TV ini, sehingga kita (Pemkab Klungkung) bisa mempromosikan pariwisata di Klungkung dan memberikan informasi mengenai pembangunan di Klungkung,” jelas Suwirta. Dijelaskan Suwirta, dengan adanya LED TV tersebut, diyakini wisatawan yang berkunjung ke Klungkung bisa mendapatkan informasi dengan mudah.

LED TV tersebut akan diisi tentang kekayaan alam Nusa Penida seperti kekayaan hayati laut Nusa Penida, Rumput Laut, panorama alam dan lainnya.

Sedangkan di Klungkung sendiri yang dipromosikan seperti lukisan Wayang Khas Kamasan, kerajinan Genta Desa Budaga,

Kerajinan Gong Tihingan dan obyek wisata lainnya.

Suwirta sendiri juga menegaskan pembangunan LED TV tersebut dipastikan menuai pro dan kontra oleh masyarakat di Klungkung. ”Dalam setiap terobosan pasti menuai pro dan kontra, namun jangan melihat apa dilakukan hari ini, namun lihat kedepan manfaatnya akan terlihat,” jelas Suwirta.

Selain memberikan informasi tentang Pemkab Klungkung dan pariwisata Klungkung, LED TV tersebut nantinya akan digunakan sebagai pemberian informasi mengenai ancaman bahaya sepertii tsunami atau bahaya lainnya. ”Tunggu saja, ini masih berhitung, tapi yang jelas Klungkung sudah siap mendirikan LED TV,” tutup Suwirta.W-010

Kepala Bappeda,” jelas Gusti Ngurah Putra.

Dipaparkannya, pada Tahun 2014 lalu capaian serapan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 77,81%. Sedangkan di Tahun 2014 realisasi belanja sudah mencapai 82,95%. Tahun Anggaran 2013 besar alokasi belanja langsung sebesar Rp 251.144.335.832 dan terealisasi sebesar Rp 195.411.323.669,00 (77,81%) dengan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) sebesar Rp 55.733.012.163 (22,19%). Sementara Tahun

Anggaran 2014 dari pagu sebesar Rp 322.060.979.607,55 dapat diserap anggaran sebesar Rp 267.141.127.099 (82,95%) dengan SILPA sebesar Rp 54.919.852.507 (17,05%). Sementara itu, dari hasil evaluasi RKPD Tahun 2014 menyatakan realisasi keuangan hanya mencapai 82,95% sehingga ada sisa anggaran mencapai Rp 54.603.556.688,67. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kegiatan yang gagal terlaksana meski capaian output kegiatan sudah tinggi, dengan rata-rata mencapai 93,99%.

Bupati Klungkung, Nyo-

man Suwirta mendengarkan pemaparan dari Kepala Bappeda Klungkung menyebutkan evaluasi RKPD akan terus dilakukan bahkan setiap Triwulan akan diadakan evaluasi. ”Evaluasi ini akan dilakukan dari tahun ke tahun, saya harap SKPD tidak ada lagi yang tidak dimengerti dalam menjalankan program,” terang Suwirta.

Disebutkan Suwirta, alasan tidak mengerti itu adalah alasan klasik yang memungkinkan SKPD tersebut tidak mau belajar sehingga tidak ada peningkatan kinerja. ”Saya yakin, kalau ada program yang belum

berjalan artinya SKPD tersebut kurang melakukan koordinasi baik dengan staf dibawahnya atau atasannya,” terangnya lagi.

Dijelaskan lagi oleh Bupati Suwirta, setiap SKPD sebaiknya intens melakukan komonikasi dengan SKPD lainnya, apalagi dengan SKPD yang terkait dalam pelaksanaan program kegiatan. ”Saya meyakini dalam proses kegiatan antar SKPD bisa saling bersinggungan atau bersentuhan, namun lakukan koordinasi dengan baik, sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab,” tegas Suwirta.W-010

Gedung Baru, Suwirta Harap Ada Semangat Baru

SEMARAPURA-Fajar Bali Guna mengintensifkan kinerja SKPD di Lingkungan Pemkab Klungkung, Bupati Suwirta meninjau beberapa gedung yang bakal ditempati. Salah satu gedung yang ditinjau adalah Kantor Dinas Pendaptan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Klungkung yang terletak persis disebelah Kantor Bupati Klungkung (9/02).

Gedung ini dibangun Tahun 2014 dengan anggaran sekitar Rp 5 miliar lebih dengan harapan kantor Dinas Pendapatan pelayanannya bisa satu atap. ”Saya ingin pelayanan di Dispenda berada pada satu atap, selama ini pelayanannya ada pada dua gedung, sehingga menyulitkan melakukan koordinasi dan kinerja staf menjadi terganggu,” terang Suwirta. Dimana selama ini Kantor Dispenda selalu ramai dikunjungi masyarakat, terutama yang mengurus Bansos/ Hibah selain di Kantor Kesra Pemkab Klungkung. Bupati Suwirta pada Kantor Dispenda yang baru, memeriksa setiap sudut bangunan. ”Saya intruksikan agar Dispenda mempercepat proses pemindahan barang dan siap menempati, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa terlayani dengan baik,” tegas

FB/SARJANA

KANTOR BARU: Peninjauan pada Kantor Dispenda Klungkung yang baru, Suwirta minta ditata dengan apik.

Suwirta.

Bahkan Suwirta meminta, gedung baru yang bakal ditempati juga sebaiknya ditata dengan baik, agar mencerminkan kantor pelayanan publik dan selalu menjaga kebersihan. ”Bila perlu staf diajak lembur untuk menata kantor, saya ingin ini secepatnya, saya tidak sabar melihat kantor ini beroperasi,” harapnya. Bahkan Suwirta juga meminta agar pertamanan di sekitar Kantor Dispenda ditata juga dengan baik. ”Saya juga meminta agar taman di sekitar kantor ditata dengan apik, agar memberikan suasana yang nyaman bagi staf yang beraktifitas, dengan gedung yang baru saya harap ada semangat baru,” harapnya lagi.

Mantan Kepala DPPKA Putu Winastra mengatakan kepada Bupati bahwa dirinya akan mendorong staf untuk segera menyelesaikan proses pindahan kantor ini.

“Saya akan secepatnya menyelesaikan penataaan gedung baru ini supaya pelayanan terhadap masyarakat dapat segera dilakukan,” janji Putu Winastra.

Selain melakukan peninjauan gedung yang baru selesai dibangun tersebut, Bupati bersama Wabup Made Kasta juga meninjau tiga rumah dinas yang pernah ditempati Ketua DPRD da dua Wakil Ketua DPRD. Dari pemantauan tersebut, rencananya Rumah Jabatan DPRD paling barat bakal digunakan Kan-

tor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sedangkan RJ yang pernah ditempati Ketua DPRD bakal digunakan oleh PHDI Klungkung, BNK Klungkung dan Badan Penanggulangan HIV/ Aids Klungkung.

Disisi lain, Kantor Kesra yang menempati bekas gedung DPRD juga bakal pindah ke bekas kantor Dispenda Klungkung. Sedangkan bekas gedung DPRD lama itu akan dihapuskan dan ditata menjadi satu kesatuan dengan Pura Jagatnatha Klungkung.

Sehingga praktisnya, Kantor Kesra, Kantor Penanggulanan HIV/Aids dan PHDI bakal menempati kantor yang baru setelah sebelumnya menempati kantor bekas DPRD.W-010

Layouter: Wiadnyana