Dalam pembahasan mengenai perekonomian istilah UMKM sudah tidak asing lagi di telinga kita, lantas apa sebenarnya definisi dari UMKM tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 UMKM didefinisikan sebagai berikut:
• Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah.
Usaha atau bisnis yang termasuk dalam kategori usaha mikro adalah apabila memiliki modal usaha paling banyak 1 miliar rupiah dan hasil penjualan tahunan paling banyak 2 miliar rupiah. Contoh dari usaha mikro antara lain: toko kelontong, usaha rumahan, pedagang kaki lima.
• Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar.
Usaha atau bisnis yang termasuk dalam kategori usaha mikro adalah apabila memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai 5 miliar dan hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar sampai 15 miliar rupiah. Contoh dari usaha kecil antara lain: bisnis laundry, usaha katering, restoran kecil.
• Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah
Usaha atau bisnis yang termasuk dalam kategori usaha mikro adalah apabila memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar sampai 10 miliar dan hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai 50 miliar.. Contoh dari usaha menengah antara lain: bisnis penginapan, coffee shop, furnitur.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut UMKM memiliki dampak dan peran yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kelompok UMKM memiliki jumlah yang paling banyak dibanding dengan unit usaha lain.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) pada tahun 2018 terdapat sebanyak 64,2 juta atau setara dengan 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, selain itu melansir dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada tahun 2020 UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp8.500 triliun, serta berkontribusi terhadap ekspor nasional sebanyak 14,4%.
UMKM juga menyerap sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga
kerja dunia usaha di Indonesia, jumlah ini merupakan yang terbesar di ASEAN yang
mana UMKM di negara-negara tetangga hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 35% sampai 85% saja. peran UMKM ini begitu penting sehingga pemerintah berusaha
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-untuk memberikan wadah serta dukungan untuk mendorong kemajuan UMKM di berbagai daerah di Indonesia.
UMKM juga menjadi penopang ekonomi dikala kondisi krisis melanda, dalam kondisi ekonomi yang sulit atau krisis UMKM mampu bertahan seperti yang pernah terjadi pada peristiwa krisis moneter tahun 1997-1998 dan pandemi Covid 19 tahun 2020.
Meskipun UMKM menyumbang banyak peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, akan tetapi bisnis UMKM tidak selalu berjalan mulus, masih terdapat banyak hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Berikut beberapa hambatan maupun kendala yang sering muncul dalam UMKM:
a. Internal Modal
▪ Sekitar 60-70% UMKM masih belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan.
▪ Diantara penyebabnya, hambatan geografis. Belum banyak perbankan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian kendala administratif, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan.
Sumber Daya Manusia (SDM)
▪ Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan quality control terhadap produk.
▪ Kemampuan membaca pasar masih belum tajam.
▪ Pemasaran masih mengandalkan cara sederhana seperti pemasaran mulut ke mulut (mouth to mouth marketing).
▪ Terbatasnya kemampuan menggaji sehingga belum bisa melibatkan lebih banyak tenaga kerja.
▪ Pemilik UMKM masih kurang memikirkan tujuan atau rencana strategis jangka panjang usahanya.
Hukum
Pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hukum perorangan.
Akuntabilitas
Belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.
b. Eksternal
Iklim usaha masih belum kondusif
▪ Koordinasi antar stakeholder UMKM masih belum padu. Lembaga pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha belum dapat berjalan secara serempak.
▪ Dalam aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi, infrastruktur, dan kebijakan
dalam aspek pendanaan untuk UMKM masih belum berjalan secara efektif.
Infrastruktur
▪ Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama yang berhubungan dengan alat-alat teknologi.
▪ Masih banyak UMKM yang belum menggunakan teknologi modern.
Akses
▪ Akses terhadap bahan baku masih terbatas sehingga sering kali UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah.
▪ Terbatasnya akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan atau grup bisnis tertentu.
▪ Belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama bagi UMKM yang mampu menembus pasar ekspor, sehingga sering kali terlibas oleh perusahaan yang memiliki modal lebih besar.
Karena UMKM masih menghadapi banyak hambatan dan kendala, sehingga diperlukan adanya upaya dari pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM diantaranya dengan melakukan penyaluran modal seperti program pembiayaan, memberikan akses pelatihan bisnis, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan sinergi koordinasi antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan seperti BUMN, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk membuahkan hasil yang efektif dalam pemberdayaan UMKM.