THEIN Edisi Oktober : Geger BBM Naik!

THEIN Mathematics On Bulletin

#2

GEGER BBM NAIK!

Sejak akhir bulan lalu (24/8), desas-desus akan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) mulai terdengar oleh masyarakat Indonesia. Pemberitaan ini sontak menjadi ramai di media sosial. Melalui cuitan yang beredar, berbagai kalangan mengutarakan rasa ketidaksetujuan dan keberatannya. Namun, pemerintah seolah tutup telinga. Juga, pertimbangan matang atas kondisi global. Per 14.00 WIB (3/9), Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan kenaikan harga subsidi maupun non-subsidi.

Harga BBM bersubsidi melonjak hingga menyentuh angka 30% per liter. Dari yang sebelumnya Rp 5.150 dan Rp 7.650 menjadi Rp 6.800 dan Rp10.000, secara berturut-turut untuk solar dan pertalite. Sementara BBM non-subsidi Pertamax naik tepat Rp 2000 menjadi Rp 14.500 dari sebelumnya Rp 12.500. Akan tetapi, khusus jenis BBM non-subsidi tidak semua wilayah menetapkan harga yang sama.

Berikut Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam - Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.500 - Pertamax Turbo Rp 15.900 - Dexlite Rp 17.100 - Pertamina Dex Rp 17.400

2. Provinsi Sumatera Utara - Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.850 - Pertamax Turbo Rp 16.250 - Dexlite Rp 17.450 - Pertamina Dex Rp 19.250

3. Provinsi Sumatera Barat - Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.850 - Pertamax Turbo Rp 16.250 - Dexlite Rp 17.450 - Pertamina Dex Rp 17.750

4. Provinsi Riau & Kepulauan Riau - Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 15.200 - Pertamax Turbo Rp 16.600 - Dexlite Rp 17.800 - Pertamina Dex Rp 18.100

5. Kodya Batam - Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 15.200 - Pertamax Turbo Rp 16.600 - Dexlite Rp 17.800 - Pertamina Dex Rp 18.100

6. Provinsi Jambi - Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.850 - Pertamax Turbo Rp 16.250 - Dexlite Rp 17.450 - Pertamina Dex Rp 17.750

7. Provinsi Bengkulu

- Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 15.200 - Pertamax Turbo Rp 16.600 - Dexlite Rp 17.800 - Pertamina Dex Rp 18.100

9. Provinsi Bangka Belitung

- Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.850 - Pertamax Turbo Rp 16.250 - Dexlite Rp 17.450 - Pertamina Dex Rp 17.750

11. Provinsi DKI Jakarta

- Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.500 - Pertamax Turbo Rp 15.900 - Dexlite Rp 17.100 - Pertamina Dex Rp 17.400

13. Provinsi Jawa Barat

- Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.500 - Pertamax Turbo Rp 15.900 - Dexlite Rp 17.100 - Pertamina Dex Rp 17.400

8. Provinsi Sumatera Selatan

- Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.850 - Pertamax Turbo Rp 16.250 - Dexlite Rp 17.450 - Pertamina Dex Rp 17.750

10. Provinsi Lampung

- Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.850 - Pertamax Turbo Rp 16.250 - Dexlite Rp 17.450 - Pertamina Dex Rp 17.750

12. Provinsi Banten

- Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.500 - Pertamax Turbo Rp 15.900 - Dexlite Rp 17.100 - Pertamina Dex Rp 17.400

14. Provinsi Jawa Tengah

- Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.500 - Pertamax Turbo Rp 15.900 - Dexlite Rp 17.100 - Pertamina Dex Rp 17.400

15. Provinsi DI Yogyakarta

- Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.500 - Pertamax Turbo Rp 15.900 - Dexlite Rp 17.100 - Pertamina Dex Rp 17.400

17. Provinsi Bali - Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.500 - Pertamax Turbo Rp 15.900 - Dexlite Rp 17.100 - Pertamina Dex Rp 17.400

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.500 - Pertamax Turbo Rp 15.900 - Dexlite Rp 17.100 - Pertamina Dex Rp 17.400

21. Provinsi Gorontalo

- Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.850 - Pertamax Turbo Rp 16.250 - Dexlite Rp 17.450 - Pertamina Dex Rp 17.750

16. Provinsi Jawa Timur - Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.500 - Pertamax Turbo Rp 15.900 - Dexlite Rp 17.100 - Pertamina Dex Rp 17.400

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat - Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.500 - Pertamax Turbo Rp 15.900 - Dexlite Rp 17.100 - Pertamina Dex Rp 17.400

20. Provinsi Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, Utara - Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.850 - Pertamax Turbo Rp 16.250 - Dexlite Rp 17.450 - Pertamina Dex Rp 17.750

22. Provinsi Sulawesi Tengah, Tenggara, Selatan, Barat - Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.850 - Pertamax Turbo Rp 16.250 - Dexlite Rp 17.450 - Pertamina Dex Rp 17.750

23. Provinsi Maluku & Maluku Utara

- Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.850 - Dexlite Rp 17.450

24. Provinsi Papua

- Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.850 - Pertamax Turbo Rp 16.250 - Dexlite Rp 17.450 - Pertamax Rp 12.750

25. Provinsi Papua Barat

- Solar Rp 6.800 - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.850 - Dexlite Rp 18.150 - Dexlite Rp 17.450 - Pertamina Dex Rp 17.750

Tidak dapat dipungkiri, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM tentunya akan memicu inflasi dan meningkatkan kemiskinan. Akan tetapi, situasi ini memang tidak dapat dihindarkan. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa segala upaya telah dilakukan untuk tetap mempertahankan harga BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia. “Sebetulnya, saya ingin BBM dalam negeri tetap terjangkau dengan subsidi dari APBN,” ungkap Presiden.

Namun, hal tersebut tidak dapat diwujudkan lantaran anggaran subsidi dan kompensasi BBM pemerintah tahun 2022 membengkak tiga kali lipat menjadi Rp 502,4 triliun dari dana yang telah dianggarkan dengan jumlah yang diperkirakan akan terus meningkat. Penyebab lain adalah subsidi yang ada selama ini mayoritas (70%) dinikmati oleh pemilik mobil pribadi yang tergolong masyarakat mampu.

“Uang negara semestinya diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat kurang mampu, tetapi dalam keadaan yang sulit ini, pemerintah harus membuat keputusan yang sulit yakni mengalihkan subsidi BBM.” tegas Presiden.

Dampak Kenaikan BBM pada Perekonomian Indonesia

Dilansir dari Kontan.co.id, berikut adalah perkiraan dampak dari kenaikan BBM bagi sektor perekonomian :

Tingkat inflasi dapat meningkat lebih dari 6% Pakar Analis Makroekonomi Bank Danamon Indonesia, Irman, aiz , memperkirakan inflasi yang melejit pada akhir tahun ini dan terus meningkat hingga setidaknya paruh pertama tahun 2023. Pihaknya juga memperkirakan bahwa Bank Indonesia akan menjadi lebih agresif dalam meningkatkan suku bunga acuannya. aiz melihat adanya kemungkinan BI untuk menaikkan suku bunga acuan lebih dari 100 bps hingga akhir tahun, setelah bulan lalu BI juga menaikkan sebesar 25 bps.

2. Suku bunga acuan semakin tinggi

Faisal Tachman, seorang Ahli Ekonomi Bank Mandiri, menyatakan peningkatan harga BBM berpotensi terhadap inflasi yang kemudian ditanggapi oleh Bank Indonesia dengan menaikkan suku buang acuan lebih agresif dari perkiraan sebelumnya.

3. Memicu stagflasi

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, mengungkap kenaikan BBM ini dilakukan pada waktu yang tidak tepat karena berdampak langsung pada kenaikan berbagai bahan pangan dan kebutuhan harian. Pihaknya juga memperkirakan adanya stagflasi sebagai runtutan efek dari kenaikan harga BBM. Tak dimungkinkan pula terjadi PHK besar-besaran.

“Pabrik-pabrik pastinya merasa keberatan dalam menghadapi kenaikan harga BBM ini.” tuturnya.

4. Pasar saham akan tertekan

Ivan Rosanova, seorang Pakar Analis Binaarth Sekuritas, mengatakan imbas daripada kenaikan harga BBM yang digunakan masyarakat adalah turut naiknya harga kebutuhan pokok.

“Hal ini berpotensi menekan harga saham karena inflasi yang diperkirakan akan naik.” ungkap Ivan.

5. Tarif angkutan darat naik 15%

Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda), Adrianto Djokosertono, mengutarakan bahwasanya kenaikan BBM dapat membuat tarif angkutan darat naik dari 5%-15% bergantung jenis angkutannya. Untuk jenis angkutan yang tidak terikat pemerintah dapat langsung melakukan penyesuaian tarif, sementara jenis angkutan yang diatur oleh pemerintah masih harus berkoordinasi agar dapat melakukan perubahan tarif.

Di sisi lain, Organda meminta jaminan kepastian pasokan BBM di seluruh SPBU di Indonesia. Selain itu, Organda juga meminta pihak PT Pertamina (Persero) agar dapat meningkatkan keandalan sistem dan kemudahan pendaftaran aplikasi My Pertamina, aplikasi untuk transaksi pembelian BBM bersubsidi.

“Kami melihat pembatasan jumlah liter bio solar cukup merugikan angkutan barang dan penumpang, terlebih untuk yang menempuh jarak jauh setiap hari,” tuturnya.

Sumber

https://www.cnbcindonesia.com/news/20220904124951-4-369129/terbarudaftar-harga-bbm-di-spbu-usai-jokowi-umumkan-naik https://nasional.kontan.co.id/news/5-dampak-dari-kenaikan-harga-bbmyang-bakal-dirasakan-langsung-masyarakat

https://news.detik.com/kolom/d-6273133/meninjau-kembali-alasankenaikan-harga-bbm

THEIN

On

#2