Tabloid PODIUM

tajuk 2 edisi 1- 15 september 2018

http://podiumindonesia.com

Saatnya Kader NU Bersatu TAK gampang memilih wakil. Harus diskusi, penuh pertimbangan, kekoalisian serta eksternal dan internal. Dan, kabarnya yang paling penting adalah ketokohan. Kondisi ini kerap jadi tanda tanya, saat kandidat capres mencari pendamping.

Walau awalnya mengumbar sejumlah nama sang wakil, tapi pilihan hanya satu. Saat deadline-lah satu nama muncul ke permukaan.

Seperti halnya presiden petahana Joko Widodo mengumumkan sang pendamping.

Joko Widodo mengumumkan nama cawapres KH Ma'ruf Amin di hadapan wartawan di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta, sehari pendaftaran capres/ cawapres ditutup KPU. "Dengan mempertimbangkan masukan-masukan dan saran dari berbagai elemen masyarakat, maka saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari partai-partai koalisi yaitu Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2019-2024 adalah Profesor Doktor KH Ma'ruf Amin," ungkap Presiden Joko Widodo.

Yayasan FForum orum K ar era Utara Kar aryya Putra Sumat Sumatera Akt e No. 1 4 TTanggal anggal 29 Mare 10 Akte 14 Marett 20 201 NPWP: 7 1.060.05 7.8-1 19.000 71 .060.057 .8-11 PENDIRI: T. Syaiful Anhar PENANGGUNGJ AWAB/PEMIMPIN RED AKSI: PENANGGUNGJA REDAKSI: T. Syaiful Anhar WAKIL PENANGGUNGJ AWAB: PENANGGUNGJA Mahmud Hamdani WAKIL PEMIMPIN RED AKSI: REDAKSI: TM. Muchalladon DEW AN RED AKSI: DEWAN REDAKSI: T. Syaiful Anhar (Ketua), Mahmud Hamdani, TM. Muchalladon, Sahrul Akbar PENASIHA T: PENASIHAT Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi PENASIHA T HUKUM: PENASIHAT M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH PIMPINAN PER USAHAAN: PERUSAHAAN: Yunifar Efendi P SEK. PER USAHAAN: PERUSAHAAN: Rafika MANA GER KEU ANG AN: MANAGER KEUANG ANGAN: T. Reza Maulana PEMASARAN/IKLAN: Amiruddin

Prof Dr KH Ma'ruf Amin lahir di Kresek, Tangerang, masa Pendudukan Jepang, 11 Maret 1943 dengan usia 75 tahun merupakan ulama dan politisi Indonesia. Sejak Agustus 2015, ia menjabat sebagai Rais 'Aam Syuriah pada Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama dan Ketua Majelis Ulama Indonesia.

Hanya saja, ketika nama Ma'ruf Amin resmi dimunculkan, sebenarnya isu yang tersebar sebagai wakil Jokowi adalah Mahfud MD. Ya, lagi-lagi dengan banyak pertimbangan, kemunculan Mahfud MD 'terhapus'. Meski, kabarnya Mahfud telah bersiap-siap dan mendapat info bahwa dirinya akan dipanggil ke istana.

Sempat juga tersiar tidak dipilihnya Mahfud karena bukan merupakan 'orang' NU. Pun begitu Mahfud bilang sejak masa Gus Dur dirinya telah bersamaRED AKTUR PELAKSANA: REDAKTUR HM Tambunan KOORDINA TOR LIPUT AN: Sahrul Akbar OORDINAT LIPUTAN: SEKRET ARIS RED AKSI SEKRETARIS REDAKSI AKSI:: TM. Muchalladon EDIT OR: EDITOR: ES Parinduri FO TOGRAFER: FOT Iwanto HS WAR TAWAN: ART MED AN: Suparno Harianto MEDAN: KO TA BINJ AI: Eddy Gunawan, Sudirman KOT BINJAI: ST ABA T: Novra Dana STABA ABAT WAMPU: Amiruddin SECANGG ANG: Marwansyah Lubis SECANGGANG: HINAI: Sunardi TANJUNG PURA: Zulkarnain SPd BINJ AI: Misli BINJAI: SELESAI: Amir Hamzah Piliang SALAPIAN: Sudirman BA PER CET AKAN: PERCET CETAKAN: CV. Media Lintas Transindo REKENING BANK Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P ALAMA T RED AKSI: REDAKSI: ALAMAT Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Langkat, 20851 HP : 085206407583 - 082280421249 email: podiumindonesia@gmail.com http://podiumindonesia.com Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

sama di NU sebagai kader.

Pernyataan yang kontroversial ini disanggah oleh Said Aqil Siradj.

Kata Ketua Umum PB NU membenarkan kalau Mahfud MD adalah warga NU, tapi bukan merupakan kader NU. Said menyatakan Mahfud MD bukan pengurus harian PBNU. Dirinya menyebut Mahfud pernah menjadi penasihat GP Ansor.

Namun posisi itu bukan pengurus harian.

"Penasihat (GP Ansor), bukan pengurus. Tidak, bukan harian, bukan harian," jelas Said. Meski begitu, Said Aqil tetap menegaskan bahwa Mahfud MD termasuk warga dan menjalankan tradisi NU. "Warga NU iya. Kulturnya, pengamalannya, ibadahnya, cara Islamnya, Islam NU," katanya.

Polemik yang makin meruncing ini ditanggapi oleh alumni Latihan Instruktur Kepemimpinan Nasional (Liknas) GP Ansor 1986, T Syaiful Anhar.

Apa yang dialami Mahfud bisa jadi pelajaran paling berharga bagi para kader NU. "Karena

selama ini banyak yang menumpang di nama besar NU, tapi tak pernah peduli dengan NU. Saya mendukung pernyataan Pak Said Aqil tentang Pak Mahfud (betul ia warga NU, tapi ia bukan kader NU-red)," ujar Syaiful yang juga Ketua Forum Karya Putra Sumut (FKPSU) ini.

"Seharusnya Pak Mahfud bisa bersikap ksatria dalam menerima kegagalan jadi wakil Pak Jokowi.

Karena selama ini sudah banyak hakhak yang seharusnya milik kader NU yang dirampas orang-orang tidak berhak di NU. Semoga kejadian ini bisa dijadikan 'momentum bagi kader-kader NU untuk bersatu dalam memenangkan pasangan Pak Jokowi dan Pak Kyai Ma'ruf," papar Syaiful.

Akhir kata tokoh pemuda Kabupaten Langkat ini mengajak seluruh kader NU bersatu dan tidak lagi terpecah-pecah hanya karena sesuatu hal yang mustahil.

"Mari kita bersatu, ratakan barisan, jangan terpecah belah.

NU harus satu suara NU harus kuat di mata bangsa," tandasnya. n red

“Korban yang gagal jadi Kepala SD bersiap adukan SS, mantan Kadis P & P Langkat�

PANGGILAN Kepada saudara: Nama Alamat

: Bambang S : Dusun Kenang Tani Desa Kuala Pesilam Kecamatan Padang Tualang

agar segera datang ke kantor redaksi Tabloid PODIUM, Jalan Palang Merah No. 80 - AA Medan atau ke Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Langkat, 20851. untuk: Menyelesaikan perhitungan KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2016.

Demikian panggilan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

ttd

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI

headline 3 edisi 1 - 15 september 2018

http://podiumindonesia.com

Pileg Tanpa Koruptor Artinya, dengan nilai korupsi Rp 6,5 triliun bisa membeli CR7 dan Neymar demi mengangkat pamor persepakbolaan Indonesia. Seperti begitulah catatan Indonesia Corruption Watch (ICW). Tercatat (2017), ada 576 kasus korupsi dan suap Rp 211 miliar.

Jumlah tersangkanya mencapai 1.298 orang. Berdasarkan rilis ICW, jika dibandingkan tahun 2016, penanganan kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan.

Hal ini terutama pada aspek kerugian negara. Pada 2016, kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun.

Angka ini naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017. Sungguh angka yang sangat fantastis.

Berbicara korupsi tak terlepas dari hasrat rakus para pejabat dan anggota legislatif. Berangkat dari situ pula, alhasil Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU. Yakni menyangkut pelarangan mantan korupsi turut ambil bagian dalam Pemilu 2019 nanti.

Hanya saja, walau Kemenkum & Ham telah mensahkan PKPU menjadi perundang-undangan, namun masih ada saja KPU Daerah (KPUD) yang kerap melanggarnya.

Apakah ada kepentingan terhadap pejabat koruptor yang mencalonkan, atau sengaja dikondisikan demi untuk meraup keuntungan?

Tanda tanya itu menyeruak seketika. Bahkan, tiga provinsi yang

“

HARGA jual Cristiano Ronaldo ke Juventus dari Real Madrid sekitar Rp 1,8 triliun. Sedangkan Neymar Junior senilai Rp 3,5 triliun. Nah, jika digabung kedua pemain termahal di dunia ini, toh masih mengalahi nominal kerugian negara pada 2017 lalu, senilai Rp 6,5 triliun.

Intrik korupsi jadi biang keroknya.

tercatat menolak keputusan Kemenkum & Ham, yaitu Provinsi Aceh, Kabupaten Toraja Utara (Sulsel), dan Provinsi Sulawesi Utara berhasrat meloloskan calon legislatif mantan koruptor.

Sedangkan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Fritz Edward menyatakan dengan tegas dan meminta semua pihak untuk patuh terhadap putusan yang dibuat oleh panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu).

Ketiga mantan napi tersebut, yaitu bacaleg DPD dari Sulawesi Utara, Syahrial Damapolii, Bacaleg DPD dari Aceh, Abdullah Puteh, dan Bacaleg DPRD Toraja Utara, Joni Kornelius Tondok.

"Kami berharap kepada setiap orang patuh pada putusan pengadilan. Bawaslu bertindak sebagai quasi pengadilan sudah melaksanakan tugas dan kami minta semua pihak patuh pada putusan yang ada," ujar Fritz, di kantor Bawaslu RI, akhir Agustus kemarin.

Bawaslu dapat menjalankan tugas sebagai Badan Pengadilan Adminis-

tratif Semu (Quasi Rechtspraak). Ini adalah suatu badan peradilan yang menangani perkara-perkara terlepas dari pengadilan biasa, di mana pejabat-pejabat administrasi negara memegang peranan dan para anggota badan tersebut mempunyai status sebagai hakim.

Menurut Fritz, tugas Bawaslu sudah selesai pada saat membacakan putusan. Untuk itu, dia meminta kepada KPU supaya segera menjalankan keputusan tersebut.

"Bawaslu bertindak sebagai hakim harusnya sudah selesai pada saat membacakan putusan. KPU harus segera berkewajiban melaksanakan putusan administrasi dan sengketa pemilu," kata dia.

Dia menjelaskan, Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan.

"Itu sudah diatur dalam pasal 469 UU 7 (UU Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilu,-red)" tambahnya.

Adanya putusan Bawaslu dan Panwaslu, tiga mantan koruptor yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU, akhirnya dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagai bakal caleg DPD dan DPRD kabupaten setempat.

Namun, KPU belum menjalankan putusan Bawaslu dan Panwaslu sehingga tiga mantan koruptor ini belum bisa masuk DCS. Hal ini, karena KPU menunggu hasil judisial review Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Abdullah Puteh diketahui pernah menjadi tersangka kasus korupsi pembelian dua helikopter senilai Rp 12,5 miliar pada 2004 lalu. Joni Kornelius Tondok pernah melakukan korupsi saat menjadi anggota DPRD Tana Toraja pada 2002 lalu.

Belum adanya sikap yang valid antara ketiga lembaga penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu & Panwaslu), mengumbar polemik di kalangan masyarakat, terutama para calon

headline edisiedisi 1 - 15 1 -september 15 maret 2018

http://podiumindonesia.com

legislatif. Bahkan hal ini mengisyaratkan ketidaksinkrononan ketiga lembaga tersebut menyangkut aturan PKPU. KPU tetap pada pendirian melarang semua caleg bekas koruptor. Sebaliknya, Bawaslu memberikan toleransi maksimal.

Perbedaan sikap kedua lembaga itu terkait dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD. Kedua aturan itu masih sah berlaku dan telah diundangkan pula.

Dalam dua aturan itu disebutkan bahwa bekas koruptor dilarang menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bagi KPU, dua peraturan KPU itu sah, berlaku, serta mengikat semua pihak. Akan tetapi, bagi Bawaslu, dua peraturan KPU itu tidak mengikat, bisa dikesampingkan. Akibatnya, mantan koruptor bisa melenggang bebas menuju lembaga legislatif.

Lebih menyedihkan lagi, Bawaslu RI terang-terangan membela putusan bawahan mereka di daerah.

Bahkan, Bawaslu RI berharap KPU menghormati kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Jika KPU tidak menghormati putusan jajaran pengawas pemilu, berarti tak menghormati proses adjudikasi Bawaslu.

Harus tegas dikatakan bahwa tidak ada celah sedikit pun bagi Bawaslu untuk menentang peraturan KPU. Bahkan, Bawaslu bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah PKPU itu bertentangan atau tidak. Tugas Bawaslu dalam melakukan sengketa pemilu itu hanya melihat apakah PKPU yang ditentukan KPU sudah berdasarkan ketentuan administrasi pemilu yang berlaku atau belum.

Hanya Mahkamah Agung yang dapat menafsirkan atau membatalkan PKPU melalui proses uji materi. Mestinya, karena PKPU tersebut telah disahkan, Bawaslu harus memedomani PKPU sebagai ketentuan dari registrasi pemilu di 2019. Sepanjang PKPU belum dibatalkan MA, Bawaslu haruslah memedomani PKPU itu sebagai ketentuan registrasi pemilu.

Sesama penyelenggara pemilu jangan sampai tidak sinkron.

Bawaslu tidak semestinya menentang PKPU. Mestinya kedua lembaga itu saling mendukung untuk menyukseskan pemilu.

Ketidaksinkronan persepsi atas

sebuah aturan akan mendelegitimasi hasil kontestasi pemilu.

Ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan juga akan menyebabkan munculnya gugatangugatan serupa oleh caleg-caleg eks koruptor di daerah lainnya. Hal itu jelas akan menyita waktu penyelenggaraan pemilu untuk hal yang tidak perlu karena aturannya sudah jelas dan terang.

Seperti yang dilakukan politikus Partai Gerindra M Taufik. Ia menggugat pencoretan dirinya oleh KPU DKI Jakarta ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta karena mencontoh putusan Bawaslu di tiga daerah tersebut. Hal serupa dilakukan DPW PAN Jambi dan Edy Muklison, Ketua DPD II Partai Golkar Blitar.

Tentu, jika keputusan Bawaslu dieksekusi begitu saja oleh KPU, bukan tidak mungkin cerita kesuksesan gugatan itu akan menginspirasi eks koruptor lainya untuk memulai gugatan. Padahal, total ada 207 bakal caleg eks koruptor untuk semua tingkatan, DPR, DPD, dan DPRD, yang tersebar di 12 provinsi, 97 kabupaten, dan 19 kota. Bayangkan betapa banyak waktu yang tersita untuk mengurus mantan maling uang rakyat itu.

Semestinya dua lembaga penyelenggara pemilu ini membangun kolaborasi, tidak lagi berseteru bak kucing dan anjing seperti selama ini kerap terjadi.

Pemilu kali ini berbeda dengan sebelumnya, digelar serentak antara pileg dan pilpres. Butuh energi kolaborasi yang besar untuk menyukseskannya.

Polemik mengenai substansi larangan koruptor nyaleg telah usai sejak PKPU diundangkan. Kini, bola di tangan MA karena gugatan uji materi PKPU tersebut telah diajukan. KPU dan Bawaslu tidak perlu lagi berseteru karena pemilu disebut sukses jika tanpa keikutsertaan mantan koruptor.

Sementara itu, seperti diketahui dua caleg DPD RI dari Sumut yang dulu tersangkut kasus korupsi, akhirnya batal bertarung pada 17 April 2019. Pasalnya, dua bakal calon legislatif yakni H Syamsul Arifin dan H Abdillah harus berhadapan dengan Peraturan KPU terkait pembatalan bacaleg.

Diberitakan pada 20 Juli kemarin, KPU menyatakan mantan Walikota Medan itu tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi calon karena mantan narapidana korupsi.

Abdillah dinyatakan tidak

memenuhi ketentuan PKPU No 14/ 2018 soal larangan calon anggota DPD pernah terlibat tindak pidana korupsi, pelecehan seksual terhadap anak serta bandar narkoba.

Abdillah dinyatakan TMS karena menyalahi PKPU No 14/2018 pasal 60 ayat 1 poin J," tegas Benget yang juga Koordinator Divisi Teknis KPU Sumut. Kontroversi Abdillah menjadi calon anggota DPD sebelumnya sudah mengemuka.

Kendati PKPU tidak membenarkan, tetapi dia tetap mendaftar.

Pihak KPU menerima pendaftaran Abdillah karena pertimbangan tidak serta merta bisa menolak. Proses pendaftarannya tetap diterima untuk kemudian diteliti syarat pencalonannya memenuhi ketentuan atau tidak.

Abdillah pernah terjerat tindak pidana korupsi yang menyebabkannya sempat dijebloskan ke dalam penjara selama beberapa tahun. Selain Abdillah, mantan Gubernur Sumut Syamsul Arifin yang juga pernah tersangkut kasus korupsi sempat hendak mencalonkan diri menjadi anggota DPD, namun urung mendaftar.

199 Bacaleg 'Meradang' Sebanyak 199 bakal calon legislatif, baik mencalonkan DPD RI,DPRD Provinsi dan kabupaten/kota hingga DPR RI dikabarkan terpaksa gigit jari. Ya, itu tadi, semuanya karena keluarnya Peraturan KPU seiring dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melarang eks napi koruptor mencalonkan diri pada Pemilu 2019 nanti.

Ke-199 bacaleg tersebut di antaranya diusung partai politik, seperti PKB (8 napi eks koruptor), Gerindra (27), PDIP (13), Golkar (25), NasDem (17), Partai Garuda (6), Partai Berkarya (16), PKS (5), Perindo (12), PPP (7), PAN (12), Hanura (15), Partai Demokrat (12), Partai Sira, Aceh (1), PBB (11), PKPI (7) dan 5 bacaleg tak diketahui parpolnya.

Sejauh ini Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, pihaknya selama ini sangat selektif dalam menentukan bacaleg.

"Instruksi kami ke DPD dan DPC sudah jelas. Ternyata masih ada bacaleg yang lolos, yang rekam jejaknya tidak terdeteksi.

Sebelumnya, beberapa yang sudah terdeteksi secara persuasif kami minta untuk mundur," ujarnya.

Hendrawan menegaskan, sikap PDIP tegas tidak mencalonkan mantan narapidana koruptor.

Namun, dia menyebut, masih ada

4

saja yang bisa lolos.

"Komitmen kami sudah jelas dan tegas. Mereka yang maju harus memiliki kredibilitas yang teruji, yang tidak maju sebagai calon wakil rakyat dengan bekal keinginan untuk mengelabui publik, berpartisipasi dalam kekuasaan yang koruptifkonspiratif tanpa idealisme untuk melakukan perubahan mental dan struktural," sebut Hendrawan.

"Itu sebabnya ada tes psikologis, ada sekolah partai, ada sekolah bacaleg, dll. Semua ditujukan untuk membangun postur dan profil bacaleg yang aspiratif dan korelatif dengan harapan masyarakat dan tantangan zaman," sebutnya.

Menyangkut hal tersebut, Menkum & HAM Yasonna Laoly bilang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 telah disahkan meski ada perubahan. Dia menyebut pengesahan itu dilakukan agar tidak mengganggu tahapan pemilu yang sudah di depan mata.

"Memang sekarang tanggung jawab dikasih kepada partai politik untuk melihat dan mengawasi. Ini supaya tahapan jalan," katanya. Ia menilai PKPU masih berpotensi diuji materi ke Mahkamah Agung sebab beberapa pihak masih keberatan akan hal ini. Namun, Yasonna tak mempermasalahkan itu.

"Kami sahkan, kami serahkan kepada masyarakat. Kalau masih mau dilihat, itu masih berpotensi dijudicial review," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Di tempat terpisah, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Firman Seobagyo menilai PKPU diundangkan berdasarkan sejumlah pertimbangan politis. Menurutnya, Kemenkumham mengundangkan PKPU agar proses pencalegan tidak terganggu.

"Memang semalam saya komunikasi intensif dengan Kemenkumham terutama Dirjen Perundangan belum mengatakan memang ini ada pertimbangan politis bahwa kalau ini tidak diundangkan maka ini dampaknya akan lebih luas," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dia mengatakan apabila aturan ini tidak segera diundangkan oleh Kemenkumham, kemungkinan besar pemilu bisa tertunda atau dibatalkan.

"Karena tahapan dari pencalegan ini menjadi tidak sah kalau tidak sah berarti pemilu bisa terjadi tidak ada karena caleg yang daftar dianggap tidak sah karena enggak ada peraturan," ujar Firman. n red/ne red/nett

religi 5

edisi 1 - 15 september 2018

http://podiumindonesia.com

PEKAK TELINGA DAN RABUN MATA SUARA ADZAN SERTA MASJID kah Oleh: Muhammad Subar Subark

PADA tahun 1980-an, ada sebuah kisah yang diceritakan seorang tokoh agama mengenai suara masjid di kawasan kerajaan Mataram Jogjakarta. Dia adalah sosok berasal dari Belanda. Namun sebagai orang yang mumpuni dia mampu membaca tanda-tanda perubahan zaman. Hebatnya, pengamatan yang genius ini dilakukan tanpa harus melalui survei seperti sekarang ini, tapi melalui penghayatannya atas gerak zaman.

Sang tokoh mengkisahkan tentang sebuah hal yang dianggap sederhana atau sepele. Apa itu? yakni soal lirih dan kerasnya suara azan serta keberadaan masjid pada sebuah kawasan, atau bahkan negara. Dia mengatakan kurang lebih seperti ini dengan mengkaitkan situasi politik mulai zaman kolonial (pra kemerdekaan), jaman awal kemerdekaan, agak lama merdeka (masa Orde Lama).

Masa sudah lebih lama merdeka (Orde Baru/terkini). Simpulannya sederhana: ternyata pada setiap masa itu ternyata terjadi perubahan besar atas suara adzan dan masjid.

Menurutnya, pada masa pra kemerdekaan, situasi udara kerajaan kawasan Mataram Islam Jogyakarta, suara adzan hampirhampir tak terdengar. Kalau pun terdengar hanya sayup-sayup. Tak ada suara adzan yang keras.

Bahkan masjid yang didirikan oleh pemerintah (saat itu pemerintah kolonial Belanda) tak terlihat sama sekali. Dengan kata lain kekuatan Islam politik minimalis atau bahkan bisa dikatakan lemah.

Dan tentu ini berbanding terbalik, saat Islam menjadi kekuatan politik di masa kerajaan Mataram Jogjakarta masih eksis sempurna hingga masa Perang Diponegoro. Masjid begitu eksis bahkan dijadikan ‘fundamen wilayah kerajaan’ dengan adanya sebutan ‘Masjid Pathok Nagari yang jumlahnya lima itu dan dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono I (seiring berdirinya kerajaan Mataram Islam Jogjakarta). Masjid ini adalah masjid di Ploso Kuning, masjid di Mlangi, masjid di Babadan, masjid

di Dongkelan, dan masjid di Wonokromo.

Adanya masjid kerajaan dengan arsitektur khasnya ini jelas mengumandangkan adzan secara keras. Bahkan, ada aturan bahwa masjid itu ketika adzan harus sambung menyambung. Masjid Gedhe di Kauman adalah masjid pertama yang mengumandangkan adzan lalu diikuti secara estafet oleh masjid lainnya. ’’Jadi suara adzan sambung menyambung. Suara adzan juga dipakai sebagai tanda waktu bagi rakyat yang sibuk berdagang di pasar, petani di sawah. Adzan menjadi ‘tetenger’ hari,’’ kata mendiang KGPH Joyokusumo dalam sebuah forim pengajian bebera tahun silam (beliau adalah saudara laki-laki Sultan Hamengku Biwono X, salah seorang pangeran utama Kraton Jogjakarta saat ini).

Jadi keberadaan masjid dengan adzannya bukan hal yang main-main pada pemerintahan kerajaan Mataram Jogjakarta (dan mataram Surakarta) saat itu. Raja Pakubowono IV bahkan kerap menjadi khotib di masjid kraton.

Posisi masjid beserta adzannya mulai meredup seiring dengan eksisnya kekuasaan kolonial usai Perang Diponegoro (1825-1830).

Pemerintah kolonial Belanda memisahkan kraton dan kaum santri yang dianggapnya sebagai ancaman.

Dan setelah itu pendirian masjid makin sulit, bahkan satu persatu mulai muncul pendirian gereja yang di awali dari daerah Sekitar Jombang Jawa Timur. Penyebaran misi Kristen yang tidak pernah dilakukan secara resmi semasa era VOC karena untuk mempertahankan situasi kondusif

masyarakat Jawa —sesudah Kerajaan Mataram resmi di bawah pemerintah Belanda ini — maka sejak itu usainya perang Jawa di tahun 1830 dan seiring eksisnya tanam Paksa secara resmi didukung sepenuhnya oleh pemerintah kolonial. Nah, selama masa kolonial ini tak ada pendirian masjid oleh negara. Suara adzan pun tak terdengar memenuhi udara.

Nah, sesudah datang masa kemerdekaan, memang ada sedikit perubahan situasi. Dan seperti apa yang dikatakan sang tokoh agama itu, masjid negara mulai berdiri.

Lamat-lamat udara Jogjakarta dan kawasan Indonesia mulai terdengar suara adzan.

Apa bukti konkrit dan saksinya?

Semua itu bisa dilihat dengan berdirinya masjid di pinggiran Kali Code dan Kota Baru Jogjakarta: Masjid Syuhada. Masjid inilah masjid pertama yang didirikan oleh negara Republik Indonesia usai datangnya kemerdekaan.

Kala itu, pada 17 Agustus 1950 ditetapkanlah garis kiblat di atas tanah yang sekarang berdiri bangunan masjid Syuhada.

Sementara itu, pada 23 September 1950 atau 11 Dzulhijjah 1369 bertepatan dengan hari Raya Idul Adha kedua, Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang ketika itu selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia, meletakkan batu pertama pembangunannya. Adapun yang bertindak sebagai Ketua Panitia adalah Mr. Assaat, dan wakilnya adalah B.P.H.Prabuningrat.

Pembangunan masjid diselesaikan dengan waktu dua tahun.

Uniknya, dalam prasasti pembangunan masjid dan diberi nama Syuhada ini adalah untuk mengenang

keberadaan para pejuang dalam perang dan perjuangan kemerdekaan, misalnya untuk mengenang heroik pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Pertempuran Kotabaru (6-7 Oktober 1945), juga Pertempuran Sonosewu (14 Januari 1949), serta pertempuran melawan agresi militer Belanda di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Masjid dalam hal ini menjadi saksi bahwa umat Islam tak pernah gamang dengan keberadaan negara Indonesia. Kalimat takbir yang pasti ada dalam setiap azdan, menjadi saksi dan bersatu dalam pekik kemerdekaan: Allahu Akabar..!

Merdeka..!

Maka kata ‘syahid’ (syuhada) yang pada masa kini acapkali ditakutkan dan disalahpahami, pada awal kemerdekaan adalah sudah dijadikan sebagai nama yang dipilih untuk sebuah ‘Masjid Negara’. Dan disini menjadi masuk akal bila sang tokoh agama itu kemudian menyatakannya secara pelan-pelan kini suara azan mulai terdengar kembali di kawasan Jogjakarta.

Seiring dengan berlangsungnya masa Orde Lama (kekuasaan Sukarno) keadaan ini terus berlanjut.

Sebagian masih muncul ketegangan dari kalangan santri dan keberadaan negara. Umat Islam yang sekian ratus tahun menjalani hidup ‘uzlah’ (memisahkan diri dengan hiruk pikuk kekuasaan kolonial) kini harus terima kenyataan bila keadaannya berubah.

Tak ayal, di sana sini muncul ketegangan, bahkan muncul perlawanan bersenjata dari kalangan umat Islam. Mereka ternyata terkaget-kaget karena masih terbiasa pada kebiasaan lama bahwa menjalani laku dan praktik politik kekuasaan adalah hal yang buruk. bersambung...

binjai edisi 1 - 15 september 2018

http://podiumindonesia.com

KPU: DPT Pilpres-Pileg 173.897 Pemilih KOMISI Pemilihan Umum Kota Binjai, Sumatera Utara, sudah menetapkan daftar pemilih tetap yang akan mempergunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif sebanyak 173.897 pemilih.

"Sudah kita tetapkan daftar pemilih tetap yang akan memperguanakan hak pilihnya nanti," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Binjai Heri Dhani, di Binjai, Rabu.

Penetapan itu berdasarkan pleno terbuka yang dihadiri seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum setempat serta dihadiri juga oleh Muspida.

Komisioner KKPU lainnya Chaisal Andrio yang membidangi Perencanaan dan Data mengatakan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap berjumlah 173.897 pemilih yang terbagi lima kecamatan dan 37 Kelurahan yang ada di daerah itu.

Jumlah pemilih itu terdiri dari Kecamatan Binjai Kota 92 TPS dengan jumlah 21.781 pemilih, Kecamatan Binjai Barat 116 TPS dengan jumlah 30.133 pemilih, Kecamatan Binjai Selatan 130 TPS, dengan jumlah 34.878 pemilih.

Lalu Kecamatan Binjai Timur 134 TPS dengan jumlah 35.913 pemilih dan Kecamatan Binjai

Utara 204 TPS, dengan jumlah 51.192 pemilih, ujarnya.

Saiful Azmi Sekretaris KPU Binjai mengatakan daftar pemilih tetap sudah final tidak ada lagi penambahan pemilih namun kemungkinan pengurangan ada kerena perpindahan penduduk atau meninggal dunia.

Jika ada sebelum pemilihan nanti usianya bertambah menjadi 17 tahun dari hasil DPT ini sudah di tambahkan 2,5 persen," katanya.

Penetapan DPT ini berdasarkan PKPU 11/2018, adapun jadwal dan tahapannya berdasarkan PKPU Nomor 5/2018 dimana pengumuan DPT akan dilaksanakan pada 28 Agustus 2018-17 April 2019.

Dimana pengumuman ini akan dilaksanakan di kantor kelurahan, kediaman kepala Lingkungan atau tempat strategis lainnya ini sesuai dengan pasal 35 PKPU Nomor 11/2018. n ants

6

Generasi Muda Binjai Deklarasi Anti Narkotika GENERASI muda Kota Binjai, Sumatera Utara, mendeklarasikan anti narkotika dan siap memerangi segala bentuk peredaran narkoba bersama elemen masyarakat lainnya.

Hal itu disampaikan Wali kota Binjai Muhammad Idaham melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Binjai Lilik Rosdewati, di Binjai, Kamis, saat penyuluhan narkoba dan deklarasi generasi muda Binjai anti narkotika.

"Disini kita bersama-sama menyampaikan rasa apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan tersebut untuk anti narkoba," katanya.

Lilik mengatakan faktor keluarga merupakan hal paling mempengaruhi dalam pemberantasan narkoba, keluarga yang harmonis akan menjadi pelindung bagi anak dan generasi muda dari ancaman bahaya narkoba, selain itu juga peran dari masyarakat sangatlah penting dan sentral dalam mengawasi peredaran narkoba.

"Sangatlah pas melalui kegiatan ini bersama-sama mengajak seluruh elemen masyarakat di Binjai agar berupaya untuk mencegah penyalahgunaan dan ikut memberantas peredaran gelap narkotika," katanya.

Masalah narkotika merupakan satu dari sekian permasalahan global yang menjadi perhatian serius. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menjadi isu strategis bagi masyarakat dunia.

"Maraknya peredaran narkoba sudah menjadi ancaman bagi bangsa kita. Saat ini ancaman narkoba sudah masuk ke seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali dari kalangan pemuda, pelajar, maupun anakanak. Generasi muda sangat rawan terpengaruh oleh penyalahgunaan narkotika," ujarnya.

"Generasi muda sebagai tumpuan harapan bangsa harus kita jaga agar tidak terjerumus kepada narkoba, dengan demikian tidak akan terjadi lost generation," sambungnya.

"BNN Binjai tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dari segenap komponen yang ada di daerah ini. Untuk itu pihaknya mengimbau mari bersama-sama menyelamatkan, serta melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan narkotika," katanya. n ants

langkat 7 edisi 1 - 15 september 2018

http://podiumindonesia.com

Bupati Langkat: Jaga Bumi Bertuah Untuk Tetap Religius SEMARAK gemuru takbir dilatunkan oleh 1500 peserta dan iringan 65 miniatur masjid serta api obor, menghiasi kota Stabat, pada Festival Pawai Obor dan Tabliq Akbar (Fespota), yang diselengarakan oleh DPK BKPRMI Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dalam memeriahkan idul adha 1439 H, (24/8/2018).

Fespota dibuka secara langsung oleh Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH diwakili Asisten II Ekbangsos Drs H Hermansyah, dengan ditandai pemukulan bedug, yang disaksikan oleh Delia Pratiwi Boru Sitepu SH selaku anggota MPR/DPR RI Dapil Sumut III Fraksi Partai Golkar, bertempat di Jl.Proklamasi Stabat depan Rumah Dinas Bupati Langkat.

Drs H Hermansyah, menyampaikan bahwa Bupatiu

Langkat sangat mengapresiasi terselengaranya Fespota ini, sebab kegiatan ini membuktikan, kalau generasi muda Langkat masih giat menguakan dakwah syiar agama.

“Dengan adanya kegiatan positif ini, saya yakin dapat membina generasi Langkat, sehingga tetap memiliki ketaatan kepada agama, serta dapat menjaga bumi bertuah ini, tetap menjadi bumi religius,” urainya.

Selain itu, kata Assisten II, kegiatan ini juga dapat menggali jiwa

kreatif serta jiwa seni para pemuda dan remaja, untuk itu kedepan, diharapkan kepada panitia dan peserta, untuk terus menggelar kegiatan ini disetiap tahunnya, dengan lebih baik dan meriah lagi.

“Maka dengan terselenggaranya acara ini, saya atas nama pribadi dan kedinasan, mengucapkan terimakasih, baik kepada panitia dan peserta,” tukasnya.

Delia Pratiwi, menyantakan bahwa dirinya sangat mendukung, sebab dengan kegiatan ini, para remaja selain bisa menuangkan kreatifitasnya, juga dapat terhindar dari kegiatan negatif.

“Saya sangat takjub dengan acara ini, sebab peserta yang hadir sampai ribuan orang, selain itu dapat menyedot perhatian warga sekitar, hingga jalanan, menjadi lautan massa yang berjumlah ribuah orang, terdiri dari anak kecil sampai orang tua,” imbuhnya.

DPD BKPRMI Prov Sumut Dzul Khair Pahlawan SH, menyambut baik

Berandan Bumi Hangus K e 71 Diperingati Ke BERANDAN Bumi Hangus setiap tanggal 13 Agustus setiap tahunnya diperingati. Berandan Bumi Hangus merupakan peristiwa sejarah, dimana Pangkalan Berandan yang merupakan kota berdirinya Pertamina pertama di Indonesia di bumi hanguskan atau diledakkan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia agar penjajah dari negeri Belanda yang berniat menguasai kota minyak tersebut tidak bisa menguasai hasil bumi Indonesia, sehingga muncul semboyan “lebih baik hangus terbakar, dari pada Belanda yang menguasai”.

Mengenang sejarah 71 tahun yang lalu tersebut, Senin (13/8) di lapangan Petrolia Pangkalan Berandan, diperingati acara Berandan Bumi Hangus yang disaksikan ribuan masyarakat Pangkalan Berandan.

Hadir dalam acara itu pejabat Gubernur Sumatera

Utara yang diwakili Kadis Sosial Provsu H. Rajali, S.Sos, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH, Ketua DPRD Langkat Surialam, SE, Bupati Langkat terpilih periode 2019-2024 Terbit Rencana Perangin-angin, Anggota DPRD Langkat H. Arba’i Fauzan, S.Pd, unsur Forkopimda Langkat, mantan Gubsu H. Syamsul Arifin, SE, para veteran, Sekda dan para pejabat di jajaran Pemkab Langkat serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE diacara tersebut mengawali pidatonya mengatakan menyambut baik dan memberikan apresiasi atas peringatan Berandan Bumi Hangus.

“Walaupun peristiwa itu sangat menyakitkan, namun demi mempertahankan kemerdekaan, para pejuang kemerdekaan rela membakar dengan tangan bangsa sendiri kota minyak Pangkalan Berandan,” papar Surialam. n P22

kegiatan ini, pihaknya berharap, agar panitia juga menggelar acara yang sama, pada perayaan Idul Fitri juga.

“DPD Prov Sumut siap mendukung penuh, jika kegiatan ini digelar pada idul adha dan idul fitri, pada tahun depan,” terangnya.

Ketua DPK BKPRMI Kecamatan Stabat Maulana Ardi selaku ketua panitia, mengucapkan terimakasih kepada Bupati Langkat yang telah mendukug penuh hingga terlaksanya Fespota ini dengan meriah, dan kepada semua pihak yang juga ikut membantu, baik materil mau pun moril.

“Kami sangat bertrimakasih kepada anggota DPR RI Dapil III Sumut Delia Pratiwi dan Ketua KNPI Langkat H M Rizky Younanda Sitepu S.TP, di mana masing-masing telah menyumbangkan Rp 3 juta,” ujarnya.

Selanjutnya dijelaskan Maulana, 65 miniatur masjid peserta berasal dari 5 Kecamatan, yaitu Stabat, Wampu, Hinai, Binjai dan Hamparan Perak Deli Serdang.

Fespota kali ini mengambil 15 kategori untuk menjadi juaranya.

Ada pun Juara I diperoleh Al ikhlas Banyumas, juara II irmada paya mabar Stabat, Juara III Al Furqon Stabat. Juara harapan I Sidomulyo Stabat, harapan II Asyakirin Wampu, harapan III Irmi Pertumbukan Wampu. Favorit I Ar Rahman paya mabar Stabat, Favorit II Al Ikhlas Hinai, favorit III Al Akbar Stabat. Beduk terbaik Ara condong Stabat, Takbir terbaik Irmpi Kec Hinai, Hiasan terbaik, Banyumas Dusun 1, Busana terbaik Nurul iman Wampu, Barisan terbaik Irmala Kec.Wampu, Hiasan terkreatif Nurul Falah Stabat.

Dihadiri usur Forkopimda Langkat, Anggota DPRD Langkat, tokoh masyarakat/agama/pemuda serta OKP dan Ormas Langkat, para Kades dari lima Kecamatan dan undangan lainnya. n P20

langkat http://podiumindonesia.com

8

BUPATI Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, satu hari bersama rakyat pada kegiatan penyambutan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-73, (17/8/2018).

Ratusan masyarakat Langkat berasal dari penjuru perdesaan datang ke Stabat penuhi areal seputaran Alun-Alun T.Amir Hamzah di Jln.Proklamasi Stabat, untuk menyaksikan berbagai pertunjukan dari rangkaia memeriahkan HUT RI salah satunya parade karnaval.

Meski pun berdesakan, mereka tetap ceria dengan wajah dipenuhi tawa dan senyuman serta takjub, sebab terhibur menyaksikan berbagai pertunjukan di antaranya kuda kepang, Barong Sai, Reog Ponorogo, dan parade karnaval yang diselengarakan oleh Pemkab Langkat.

Parede karnaval tersebut diikuti oleh satuan personil TNI/Polri, PNS Pemkab Langkat, pelajar dari tingkat TK, SD sampai mahasiswa, dengan tampilan mengenakan berbagai jenis seragam seperti seragam pramuka, pakaian adat dan lainnya, serta dimeriahkan oleh berbagai kendaraan hias dan pertunjukan drum brand.

Paling berkesan dan menarik, mencuri banyak perhatian masyarakat, pada karnafal tersebut, atraksi dua ekor gajah asal Tangkahan yang bernama Yuni dan Ardana, lebih serunya pada saat atraksi, gajah memberikan bendera merah putih kepada Bupati Langkat, dengan menngunakan balalainya, yang langsung disambut H Ngogesa.

Di sela pelepasan parade karnaval, H Ngogesa mengaku sengaja menghadirkan dua ekor gajah tersebut, untuk memeriahkan HUT RI, maksudnya untuk memperkenalkan kepada masyarakat Langkat khususnya dan masrakat Indonesia umumnya. Bahwa gajah adalah salah satu ikon wisata yang ada di Langkat, tepatnya ikon Wisata Tangkahan Kabupaten Langkat.

Selain itu, untuk mengajak seluruh masyarakat, agar menyanyangi dan melindungi gajah, karena gajah salah satu hewan yang dilindungi negara.

Sebelumnya Bupati Langkat, menjadi Pembina upacara di SMP N 5 Stabat, pukul 07:30. Ngogesa pada amanatnya, menyampaikan, tugas generasi bangsa saat ini, untuk mengisi kemerdekaan, tidak ada selain belajar untuk maningkatkan pengetahuan, serta wawasann dan ketrampilan, harapanya kelak,

dapat memberikan dharma bakti terbaiknya, bagi maju dan sejahteranya bangsa Indonesia. “Terus belajar, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit jika engkau jatuh, akan jatuh di antara bintangbintang,� sebutnya mengingatkan ucapan Ir Soekarno.

Selanjutnya, Bupati Langkat bertindak sebagai Inspektur upacara, pada upacara bendera dalam rangka peringatan HHUT RI ke-73, di lapngan Alun-Alun T.Amir Hamzah di Jln.Proklamasi Stabat, pukul 9:30 wib.

Bertindak sebagai komandan upacara Pama Yonif Raider 100/PS, perwira upacara Danramil 07/Stabat, pembawa acara Protokol Pemda

Langkat, Pasukan paskibra pembawa duplikat sang merah putih (Baki) Puspita Indriani siswi SMA N 1 Tanjung Pura.

Pada upacara tersebut Bupati Langkat memberikan Lencana piagam penghargaan kepada 6 orang Veteran dan pemberian satiya lencana kepada PNS yang telah mengadi dari kurun waktu 10, 20 sampai 30 tahun.

Di setiap kegiatan didampingi oleh Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM, Bupati Langkat terpilih Terbit Rencana PA SE, usur Forkopimda, para kepala SKPD Pemkab.

Langkat, Komandan TNI/Polri, Ormas dan OKP Langkat, Tokoh pemuda/agama/masyarakat Langkat. n ladon

9

langkat http://podiumindonesia.com

Anak Bungsu Ngogesa Resmi Menyandang Gelar Dokter BUPATI Langkat H.Ngogesa Sitepu SH bersama Ketua TP PKK Langkat Ny Hj Nuraidah Ngogesa, hadir pada acara wisuda Universitas Sumatera Utara (USU) lulusan Periode IV, Tahun Akademik 2017/2018, di Gedung Auditorium USU, (31/8/2018).

Kehadiran Bupati Langkat bersama istri untuk melihat anak bungsungnya dr Wendy Isman Sitepu, yang ikut wisuda, setelah sukses menyelesaikan program Pendidikan Profesi Dokter jenjang Setara Satu (S1).

H.Ngogesa pada sela-sela acara tersebut, mengucapkan rasa syhukur kepada Allah SWT, sebab menurutnya, keberhasilan anak bungsungnya menjadi salah satu wisudawan kedokteran USU dikarenakan karuania yang kuasa.

“Saya dan istri sangat senang sekali sebab anak terakhir saya ini, sudah resmi menjadi dokter,”sebutnya.

Selanjutnya Bupati Langkat, sangat mengharapkan, agar ilmu kedokteran yang didapat anaknya, dapat digunakan untuk melayani dan menolong masyarakat luas, tampa

memandang status sosial, baik kaya atau miskin, baik muda atau pun tua, semuanya harus dibantu.

“Sebelumnya saya juga sudah berpesan kepada dr.Wendy, agar ilmu kedokteranya, digunakan untuk mengabdikan diri kepada

masyarakat,”ujarnya.

Pada acara wisuda itu, Bupati Langkat juga sempat menjelaskan, soal mengapa dirinya mendukungan penuh, pada saat anaknya memilih untuk kulia di USU. Katanya,tidak perlu meragukan

kwaliltas USU, sebab USU adalah universitas yang telah banyak meraih prestasi, baik ditingkat nasional maupun dikanca internasional. Kini pun USU telah masuk dalam daftar kampus terbaik ke 24 dari 25 Universitas terbaik di Indonesia pada kancah Asia Tenggara.

“Data ini berdasarkan penilaian lembaga akreditasi kampus-kampus di dunia, yaitu 4 International Colleges and Universities (4ICU) pada rilisan Januari 2018,”jelasnya. dr. Wendy Isman Sitepu pada kesempatan sama, selain mengucapkan syhukur kepada Allah, juga mengucapakan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah mendoakannya, hingga dirinya mampu melulusakan program studinya. “Atas dukungan dan doanya, saya ucapkan terimakasih,”pungkasnya. n ladon

Desa Stabat Lama Turut Meriahkan HUT RI Ke 73 KEPALA Dusun I Tengah Wan Muhklis Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yang juga ketua Ranting Pemuda Pancasila (PP) Desa Stabat Lama turut memeriahkan HUT RI ke 73 yang diselenggarakan di depan rumah warga Sulaiman di Dusun tersebut, (28/8/2018).

Dalam perayaan 17 Agustus tersebut Wan Muhklis mengadakan berbagai macam perlombaan yaitu,panjat pinang,lomba joget,lomba goni,tarik tambang dan lomba makan kerupuk.

Perayaan 17 Agustus ini disambut antusias warga Desa Stabat lama yang turut menjadi peserta loba.Bahkan para warga berharap pada tahun depan Pak Kadus dapat menyelenggarakan yang lebih meriah

lagi.

Pada kesempatan ini Wan Muhklis mengatakan kepada masyarakat yang hadir pada perayaan ini mudah-mudahan ditahun depan akan kita buat yang lebih meriah lagi dalam memperingati HUT RI ini.Saya juga mengucapkan terimakasi kepada bapak Muhri Fauzi Hafiz agota DPRD Sumut yang telah membantu,sehinga dapat terlaksana acara ini sesuai dengan rencana.

Laporan ketua panitia Muhayan Haloho sangat berterimakasi kepada masyarakat yang telah menyumbang sehinga dapat terlaksana acara ini dengan lancar.Acara ini kita adakan khususnya untuk menghibur masyarakat Desa Stabat Lama.

Hadir pada acara tersebut,Kadus.I

Wan Muhklis,tokoh masyakat Wan Belong,Muhayan Haloho, Sulaiman, Ilham, Ucok dan tokoh pemuda setempat.

Tokoh masyarakat Wan Belong

mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dusun dan ketua Panitia yang telah bekerja keras untuk hiburan masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 73. n sahrul

langkat edisi 1- 15 september 2018

http://podiumindonesia.com

10

Bupati: Jaga Nama Baik Almamater

“

BUPATI Langkat H Ngogesa Sitepu SH melalui Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM secara resmi membuka sidang senat terbuka wisuda ke – XIV Ahli Madya Kebidanan Akademi Kebidanan Langkat tahun 2018, Gedung Maruli Convention Center (MCC) Jalan Binjai Medan Km 14,5, (30/8/2018).

Indra Salahudin pada arahan teks tertullis Bupati Langkat, mengucapkan selamat bagi 53 mahasiswi yang telah diwisuda, atas keberhasilannya menyelesaikan pendidikan pada jenjang Ahli Madya Kebidanan.

“Saya sebagai Bupati dan juga ketua umum pembinaan Yayasan Akbid Pemkab Langkat, mengharapkan kepada wisudawan, agar menjaga nama baik almamater, di mana pun nantinya menjalakan profesi yang diemban,” sebut Sekda pada pidato bimbingan Bupati Langkat Dijelaskan Sekda, wisuda ini menandai bahwa telah diakuinya para wisudawan memiliki keahlian khusus tentang tugas profesi kebidanan, untuk itu dimintakan agar keahlian tersebut harus mampu dipertangung jawabkan, baik secara akademik maupun moral dan agama.

“Harus diingat, bahwa moral dan agama, yang

kelak akan menentukan keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup,” terangnya.

Selain itu Sekda juga mengucapkan selamat bagi para orangtua mahasiswi, atas keberhasilan anak-anaknya, serta berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan bagi Yayasan Akbid Pemkab Langkat, untuk mendidik anaknya.

Pendiri Akbid Pemkab Langkat Syamsul Arifin SE, selain mengucapkan selamat kepada wisudawan, juga mengucapkan terimakasih kepada para dosen pembibing, atas pengelolan Akbid Pemkab Langkat yang semakin hari dinilai semakin maju.

“Salah satu kemajuanya, kalau dulu para mahasiswinya hanya mampu menguasai dua bahasa asing, namun saat ini sudah empat bahasa asing, yaitu Inggris, Arab, Jepang dan Mandarin,” katanya.

Prof Dian Armanto MPD MAMSc PHD, selaku

Ketua Lembaga Layanan Dikti Sumut, menyampaiakan agar kemampuan dari segenap tenaga pengajar, untuk terus ditingkatkan, seiring kemajuan ilmu dan teknologi, serta tetap menjujung tinggi etika profesi baik sebagai praktis kebidanan maupun sosok pendidik.

“Untuk itu mulailah meningkatkan sistem tata kelolah agar lebih baik lagi, terus lakukan pengabdian kepada masayarakat, lebih meningkatkan kegiatan mahasiswi, dan tidak lupa dalam bekerja harus dengan pribadi yang jujur, setia dan ikhlas," imbuhnya.

Sedangkan untuk para wisudawan, sambung professor, diharapkan, dapat menjadikan moral dan agama diatas segalanya, jadilah bidan – bidan yang terhormat, yaitu bidan yang kelak memberikan warna positif, di mana pun mengabdi.

“Jadikanlah hidup kalian, bermafaat bagi banyak orang, terurama bagi mereka yang membutuhkan, karena hidup yang paling membagiakan adalah ketika mampu membuat orang lain bahagia,” urainya.

Direktur Akademi Kebidanan Ria Julita Sari SST MKes menjelaskan, bahwa dari 53 mahasisiwi yang diwisuda, ada dua di antaranya telah lulus mengikuti testing di jepang, atas nama Lara Jay dan Sella Fatmawati.

“Harapan kami, semua wisudawan tamatan Akbid Pemkab Langkat, mampu bekerja di berbagai instasi kesehatan manapun, sesuai ahli dan profesianya,” ujarnya. n sahrul

30 PENGURUSAN DPC HARPI MELATI LANGKAT DILANTIK

KETUA TP PKK Kabupaten Langkat Ny Hj Nuraidah Ngogesa menghadiri acara pelantikan pengurus DPC Himpunan Ahli Rias Pengatin Indonesia (Harpi) Melati Kabupaten Langkat priode 2018-2022, di Aula

Gedung PKK Stabat, (28/8/2018).

Ny Nuraidah pada sela acara tersebut mengucapkan selamat kepada 30 orang kepengurusan Harpi yang baru dilantik. Semoga kedepan, Harpi Melati Langkat, semakin maju dan berkualitas, di setiap menjalankan profesianya.

“Selamat bagi kepengurusan yang baru, saya doakan semakin berkembang usahanya,” ujar Ny Hj Nuraidah selaku pelindung dan penasehat DPC Harpi Melati Langkat.

Ketua DPD Harpi Melati Sumut Hj Fauziah Nur Lubis, selepas melantik DPC Harpi Melati

Langkat, memyapaikan harapanya, agar ketua DPC Hj Jamhuria senantiasa memberikan bimbingan dan pelatihan kepada para anggotanya.

“Hal ini untuk meningkatkan kemampuan para pengurus DPC Harpi Melati Langkat,” sebutnya.

Ketua DPC Harpi Melati Langkat Hj Jamhuria, selain mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya sebagai ketua. Ia juga berharap adanya dukungan Pemkab Langkat dalam menjalankan program kerja Harpi Melati Langkat.

“Misalnya membuat kesepakatan

kerja sama antara Pemkab Langkat dan kami, sehingga usaha Harpi lebih berkembang,” harapnya.

Dijelaskan, sebagai sekretaris Harpi Melati Langkat Dewi Ayu Murti sedangkan Bedahara Dores.

Kepada Pemkab Langkat mendukung program kerja kami, mengharapkan kerjasama denga pengurus untuk kemajuan DPCV Harpi Langkat Hadir pada acara tersebut, Ibu Bupati Langkat terpilih Ny Tio Rita Terbit Rencana, pengurus TP PKK Langkat Ny Eli Surialam dan para ketua Harpi dari 9 kabupaten Kota se Sumut serta unddangan lainnya. n pendi

parlemen 11 edisi 1 - 15 september 2018

http://podiumindonesia.com

Sekretariat DPRD Langkat Donor Darah SESUAI agenda bulanan yang telah dicanangkan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat di bawah pimpinan Ny. Rosdanelly Basrah Pardomuan laksanakan arisan dengan mengundang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Langkat.

Arisan yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Langkat, dihadiri ibu-ibu DWP, para PNS, pegawai honorer dan staf ahli Sekretariat DPRD Langkat yang turut mendonorkan darahnya sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan dan untuk kesehatan.

“Donor darah ini sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan dan donor darah itu baik untuk kesehatan,” demikian disampaikan Ketua DWP Sekretariat DPRD Langkat Ny. Rosdanelly Basrah Pardomuan yang notabene juga seorang tenaga medis dihadapan para pegawai yang hadir, (23/8/2018).

Fatmawati Tanjung selaku penanggung jawab teknis unit donor darah PMI Langkat pada arisan itu menjelaskan atas pertanyaan para peserta yang hadir tentang penggunaan darah yang didonorkan dan kenapa pasien yang membutuhkan pertolongan darah perlu mengeluarkan dana untuk memperoleh darah.

“Darah yang kami kumpulkan ini, nanti akan diperiksa di laboratorium untuk diuji scenning IMLTD, dimana darah disterilkan dan tidak boleh terkena udara, proses ini lah yang membuat darah menjadi tidak gratis karena biaya di laboratorium itu memerlukan dana yang cukup besar,” ujar Fatmawati Tanjung.

Apalagi darah-darah yang sulit untuk didapat, seperti golongan darah 'O' negatif dan golongan darah 'AB'.

Lebih lanjut Fatmawati Tanjung menjelaskan bahwa PMI hanya sebagai pengumpul darah saja, selanjutnya darah yang sudah steril dan siap untuk digunakan itu di simpan pada Bank Darah.

Pada acara itu PMI juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis yang membuat ruangan semakin ramai dipadati para pegawai untuk memeriksakan kesehatannya, seperti pemeriksaan kolestorel, deteksi penyakit paruparu dan lain-lain.

Selain donor darah, arisan DWP itu juga diisi dengan pemberian santunan kepada seorang bilal mayit berupa 1 goni beras, makanan dan uang sebagai bentuk kepedulian 1 sosial DWP Sekretariat DPRD Langkat. n P3 P31

Delia Pratiwi Sosialisasikan Waspada Pangan DELIA Pratiwi Boru Sitepu SH menggelar sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi waspada pangan, yang mengadung bahan berbahaya, kali ini kepada warga Desa Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, di Pendopo Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat Stabat, (24/8/2018).

Selepasnya dilanjutkan sosialisasi tersebut, kepada warga Desa Mangga Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, pukul 14:30 wib.

Sebelumnya anggota MPR/DPR RI Dapil Sumut III Fraksi Partai Golkar tersebut, telah menggelar acara yang sama dengan menghadirkan staf kementrian kesehatan RI di Desa Banyumas Stabat, beberapa bulan lalu.

Pada sosialisasi kali ini, didampingi suami tercinta anak sulung Bupati Langkat itu mendatangkan Drs Y.Sacrame Tarigan Apt selaku Kepala Balai Besar POM Medan.

Delia Pratiwi menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat lebih selektif dan berhati-hati dalam membeli bahan pangan yang sehat, yaitu yang bebas dari zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan.

Sebab saat ini masih banyak masyarakat kurang pemahaman pada ciri makanan yang mengadung bahan cat berbahaya, dan tidak memperhatikan serta mengamati kandungan dalam makanan yang akan dikomsumsi, biasanya hanya tertarik pada tampilannya saja dan harga yang murah.

“Contohnya baru-barui ini, adanya makanan tahu, menggunakan zat perwana pakaian, sehingga warnanya lebih cantik dan lebih tahan lama, tidak cepat basi, ternyata tahu seperti ini lebih digemari masyarakat,” terangnya.

Jika hal tersebut tidak diperbaiki, kata Delia, dampaknya akan sangat berbahaya bagi tubuh, sebab bisa menimbulkan penyakit, seperti kanker, gagal ginjal dan lainnya, yang berakibat pada kematian.

“Dengan sosialisasi ini diharap masyarakat,

menjadi konsumen cerdas, melakukan Ceklik saat membeli pangan, yaitu cek kadar luarsa, izin, lebel dan kemasan makanannya,” harapnya.

Kepala Balai Besar POM Medan Drs Y.Sacrame Tarigan Apt, menyampaiakan pada 2017 dana BPJS sekitar Rp29 triliun, namun baru di bulan September sudah habis.

Hal ini karena biaya banyak tersedot mengobati masyarakat yang mengalami sakit berat, di antaranya gagal ginjal yang mengharuskan cuci darah, kanker payudarah, kanker rahim dan lainnya.

Penyakit tersebut masuk kedalam tubuh akibat, mengkonsumsi pangan yang mengadung bahan kimia berbahaya, di mana efeknya diketahui setelah 10 tahun kedepan, akibatnya saat akan diobatkan sudah terlambat. “Agar terhindar dari penyakit berbahaya tersebut kita harus cerdas memilih pangan,” paparnya.

Agar menjadi cerdas, sambung Drs Y.Sacrame, harus mau mempelajari ciri makanan yang mengadung bahan kimia, Jika masyarakat sudah mengerti, masyarakat juga bisa bersam-sama melakukan pengawasan, di lingkunganya masingmasing. “Pengawasan bersama inilah yang maksud dari informasi edukasi itu. Jika ini bisa dilakukan maka dapat memperkecil ruang gerak oknum yang membuat pangan dari bahan berbahaya,” sebutnya.

Pada sosialisai ini masyarakat mendapatkan souvenir kaos dan payung, acara ini dihadiri Camat Stabat dan ratusan warga sekitar. n pendi

sumut edisi 1 - 15 september 2018

http://podiumindonesia.com

DPRD Langkat Tetapkan 4 Ranperda Inisiatif SETELAH mendapat penjelasan dari Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kabupaten Langkat Makhruf Ritonga, SE tentang dasar-dasar hukum maupun latar belakang dan tujuan penyusunan 4 Ranperda Inisiatif DPRD Langkat, akhirnya seluruh anggota DPRD Langkat yang hadir dalam rapat paripurna setuju ditetapkan 4 Ranperda Inisiatif DPRD Langkat untuk tahun 2018.

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam, SE secara internal yang dihadiri anggota DPRD, tim ahli dan Sekretariat DPRD Langkat di ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat, (20/8/2018).

Setelah kata sepakat diambil, Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan membacakan Surat Keputusan tentang Penetapan 4 Ranperda Inisiatif DPRD Langkat dimaksud yakni Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Terpadu, Ranperda tentang Penamaan Jalan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ranperda tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Kebudayaan Daerah.

Makhruf Ritonga dalam penjelasannya mengatakan bahwa perlu kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan

pemerintah daerah maupun masyarakat untuk melaksanakan pelayanan publik sehingga diperlukan payung hukum yang jelas dalam bentuk peraturan daerah untuk mengatur hal itu.

“Sebagai contoh, seperti pada Ranperda Pengelolaan Sampah, rakyat perlu kepastian untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, selain itu ada larangan yang tegas memasukkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten Langkat,” jelas Makhruf Ritonga.

Sementara itu, Ketua DPRD Langkat Surialam, SE mengharapkan kepada seluruh anggota DPRD Langkat agar dalam menuju proses Ranperda menjadi Perda dapat dipastikan bahwa Ranperda yang disetujui adalah benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Langkat. n pendi

12

JAKSA MOHON PADA HAKIM TOLAK EKSEPSI TERDAKWA TIM Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Alfryandi Hakim.SH yang menangani perkara pengerusakan atas nama terdakwa BS penduduk Jakarta pada sidang,(28/8/ 2018), yang digelar Pengadilan Negeri Stabat.

JPU memohon kepada majelis hakim menolak keberatan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tentang pengerusakan rumah di perumahan Tasri di Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat yang dilakukan oleh terdakwa.Dan JPU juga mohon mengabulkan permohonnya untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut terhadap terdakwa.

Hal ini disampaikan JPU secara tertulis dibacakan dihadapan sidang yang dihadiri terdakwa didampingi Pengacanya atas tanggapan eksepsi terdakwa yang merasa keberatan atas dakwaan JPU. Oleh JPU pada sidang sebelumnya terdakwa didakwa telah melakukan pengerusakan rumah milik saksi korban Teddy di komplek Perumahan Tasri Kelurahan Perdamain Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada bulan Februari Tahun 2016 sebagaimana terdakwa melanggar pasal 406 tentang pengerusakan. n sahrul

MUI Gelar Muzakarah BUPATI Langkat H Ngogesa Sitepu SH dengan melapaskan Bismilah, secara langsung membuka, Muzakarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat, bertempat di Pendopo Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat Stabat, (28/8/2018).

Ngogesa pada bimbingan dan arahanya, menyambut baik pelaksanaan muzakarah MUI Kabupaten Langkat ini, sebab selain bagian dari pelaksanaan program kerja pengurus, muzakarah ini juga bentuk silaturahmi dan kepedulian terhadap berbagai permasalahan yag muncul di tengah-tengah umat.

“Saya sangat berharap melalui muzakarah ini, masalah yang ada ditengah-tengah umat, dapat terselesaikan dengan prinsip kedamaian, menebarkan kesejukan dan menghidari gesekan di kalangan umat itu sendiri,” pintanya.

Selanjutnya Ngogesa memohon, agar hasil dari muzakarah ini dapat diinformasikan secara tertulis kepada pihaknya, agar hal-hal yag berkenan dengan tugas dan kewenagan yang harus dilakukan, dapat tunaikan bersama dengan

unsur Forkopimda lainnya, atau melalui dinas instansi terkait.

Pada kesempatan acara itu, H Ngogesa juga berpamitan dipenghujung jabatanya, dengan memohon maaf atas nama pribadi dan keluarga, kepada seluru hadirin dan warga Langkat, atas segala kekurangan semasa menjabat Bupati Langkat, serta mengucapkan terimakasih atas dukungan dari semua pihak.

Ketua MUI Langkat H Ahmad Mahfudz MD menjelaskan, tema muzakarah, yakni kepastian hukum Islam dan penguatan aqidah bagi umat.

Untuk itu, diminta kepada kita masing-masing, khususnya bapak dan ibu yang diamankan sebagai pengurus, agar dapat memberikan kontribusinya.

“Sehingga kepastian terhadap sesuatu hukum menjadi jelas dan terpeliharanya aqidah umat secara kuat,” pungkasnya.

Mahfudz juga mengucapkan terimakasih kepada Bupati Langkat yang telah mendukug penuh hingga terlaksanya acara muzakara ini dan kepada semua pihak yang juga ikut membantu, baik materil mau pun moril.

“Kami juga sangat bertrimakasih kepada Delia Pratiwi Boru Sitepu SH selaku anggota DPR RI Dapil III Sumut dan Ketua KNPI Langkat H M Rizky Younanda Sitepu S.TP, dimana masingmasing telah menyumbangkan Rp10 juta untuk terlaksananya acara ini,” ujarnya.

Sekretaris MUI Langkat Dr Saiful Abdi, mengucapakan terimakasih kepada semua pengurus MUI Langkat serta undangan yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada muzakarah ini. Pada muzakarah ini dihadirikan narasumber dari MUI Provsu Bidang Fatwa Hukum dan Perundang-undangan Prof Dr H Ramli Abdul Wahid MA, yang menerangkan tema urgensi penguatan akidah di era globalisasi.

“Diharapkan kepada semua pengurus MUI untuk benar-benar mendengarkannya,” ujarnya.

Dihadiri unsur Forkopimda plus Langkat di antaranya Wakapolres Langkat, Kepala BNN Langkat, para Assisten dan Staf Ahli Bupati, para OPD Langkat, tokoh masyarakat/agama/pemuda, para Ormas islam Langkat, serta seluruh pengurus MUI se Kabupaten Langkat. n P33

pemilu 13 edisi 1 - 15 september 2018

http://podiumindonesia.com

Pilih Partai Solidaritas Indonesia Mencaleg

Ini Penjelasan Haslan Madli Tambunan CALEG PSI untuk Dapil 3 DPRD Kota Medan, Haslan Madli Tambunan membeberkan bagaimana dirinya terjun ke politik dan memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal tersebut dibeberkan Haslan pada akun Media Sosial Facebook @haslan.tambunan.

Sejumlah teman-teman dekat bertanya secara langsung, apa betul ‘main’ di tahun 2019???

Pertanyaan itu terkadang membuat hati deg deg ser menjawabnya. Susah lah menjawabnya. Tapi, mau tak mau dijawab juga.

“Betul. Tapi baru sebatas coba-coba saja,” ucap awak.

“Dari partai apa,” tanya teman-teman lagi.

Jawab awak, dari PSI. “Apa itu PSI?,” sambungnya lagi. Dalam benak ku, pasti muncul lah pertanyaan itu.

Spontan ku jawab, PSI itu partai baru.

Namanya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI singkatannya.

“Oooo, partai baru itu ya,” tandas teman-teman.

Singkat cerita, awak ingin menjelaskan pada rekan-reman “Mengapa Memilih PSI” sebagai ‘sampan’ politik menuju 2019 untuk tingkat DPRD Medan.

Sebelumnya, melalui media sosial muncul iklan seperti ‘lowongan’ penerimaan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari PSI. Penerimaan Bacaleg yang ditawarkan PSI tanpa “MAHAR”, itu yang membuat awak tertarik.

Ya namanya juga coba-coba. Ditest lah. Dengan melengkapi administrasi ujian yang dipersyaratan. Selain biodata pribadi juga diterakan sebuah tulisan berkaitan ‘Korupsi dan Intoleransi’. Pengisiannya secara online melalui laman psi.id.

Kalau menulis itu mah ‘makanan’ awak. Tanpa susah payah bisa dikerjakan dalam beberapa menit saja, karena sedikit tahu lah informasi mengenai yang namanya “Korupsi dan Intoleransi”.

Setelah diapprove atau disetujui segala persyaratan yang dibutuhkan, lalu masuk balasan email secara otomatis. Intinya disuruh menunggu, apa berkas yg dibuat itu disetujui atau tidak.

Berselang beberapa minggu kemudian, masuk

balasan kiriman dari internal partai via email.

Bahwa disebutkan awak ‘LULUS’ dan masuk tahap berikutnya.

Hati pun bertambah deg deg kan… Mampu tidak melanjutkan ke tahap berikutnya. Yakni test (ujian) Wawancara.

Dalam persyaratan wawancara yang akan dihadapi, awak harus menyiapkan seperti proposal berisikan padangan ‘Korupsi dan Intoleransi’. Proposal tersebut diminta dipaparkan kelak dihadapan tim seleksi (timsel) independen yang disiapkan internal PSI. Karena jarang membuat proposal, menjadi dilema yang cukup menguras pikiran, untuk dapat membuat proposal tersebut lebih menarik dengan muatan isi yang dapat diterima dengan logika.

Dengan mengucapkan Bismillah, waktu yang telah ditentukan pada test wawancara dihadapi lah tanpa beban. Tiba saatnya dipanggil. Hati mulai dag dig dug yg tak menentu. Dalam benak awak, selama ini awak yg mewawancarai orang, tapi sekarang awak lah kena wawancara.

Paparan makalah tersebut satu per satu dijabarkan dihadapan timsel dari kalangan akademisi hingga internal partai. Satu per satu pertanyaan awak hadapi dengan jawab spontan saja. Tercetus pun kala itu dihadapan timsel, sebenarnya awak ini ‘Benci’ yang namanya politik. Namun, mau tak mau harus terjun untuk belajar berpolitik, demi merealisasikan ‘citacita’ pengabdian.

Mungkin jawaban ‘polos’ awak membuat timsel ragu dengan untuk meluluskan. Jujur aja, awak di partai tidak punya ‘deking’ atau teman yg bisa dilobby-lobby.

Tuntas sudah perjuangan ditahap dua penjaringan Bacaleg PSI. Tinggal menunggu pengumuman hasilnya. Pendaftaran awak maju ini tidak ada yang mengetahui, selain istri. Awak tak ingin mengumbar ‘kabar-kabar’ tersebut, cukup Keep and Smile…

Berselang beberapa minggu kemudian, hasil ujian wawancara keluar. “Alhamdulillah, lulus”.

Tapi, kelulusan itu dengan catatan verifikasi tambahan. Di mana awak disuruh menulis lagi secara luas seputar PSI dan juga pangsa ‘pasar’ PSI di Kota Medan.

Memasuki tahap ketiga, yakni Test Sosialisasi, mau tidak mau awak harus tampil ke publik.

Menginformasikan diri bahwasanya mencalonkan

diri sebagai Bacaleg untuk tahun 2019 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Test ketiga ini merupakan ujian paling mendebarkan. Mental diuji untuk menghadapi pemilih (masyarakat) baik di sekitar kampung sendiri maupun di luar.

Sang istri pun ikut juga dibuat pening menghadapi lika-liku perjuangan ini. Sampaisampai meneteskan air mata, sepulangnya mensosialisasikan suaminya yang tak seberapa ini ke tengah masyarakat. Berharap dukungan dari masyarakat untuk memberikan ‘suaranya’ berupa secarik kertas fotocopy KTP berikut pengisian form dukungan yang ditandatangani.

“Sabar, ma”, ucap awak sama istri. Inilah cobaan yang harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Belum seberapa ini. Kita maklum aja, masih banyak masyarakat yang notabenenya berpikir ‘wani piro’ jika tahu kita ini mencalonkan. Pasti ada jalan lain. “Sabar aja.

Doakan ada jalannya,” cetus ku.

Tahap ujian ketiga ini membutuhkan waktu dalam sebulan mengumpulkan minimal 100 KTP beserta Form Dukungan, dari ketentuan partai.

Memang inilah tantangan terberat, mental dibuat down, yang harus memutarbalikan pikiran mencari jalan keluarnya.

Terbesit dibenak ingin melakukan kecurangan dengan menggunakan ‘The Power Journalist’.

Mungkin dengan power tersebut, mungkin mudah mendapatkan itu semua. Sekali ngomong ke salah satu instansi, pasti dalam hitungan hari terkumpulkan itu semua. Jangankan 100 KTP, 1000 KTP pun dapat dengan mudah.

Tapi itu, tidak ingin kulakukan. Terbenak dipikirkan jika perilakukan menyimpang itu ku lakukan sama saja donk awak dengan orang-orang lain yang pernah melakukannya. Belum lagi duduk sudah melakukan kecurangan. “Itu tidak benar,” gumam ku menenangkan hati istri saat itu.

Ya, kita lanjutkan perjuangan ini dengan apa adanya. Lagian tidak terlalu berambisi untuk ‘JADI’. Biar lah seperti air mengalir. Rejeki itu tak kemana. Niat baik pasti berbuah hasil baik.

Terpikirkan untuk bagaimana menebar jaringan pertemanan, untuk membantu awak. Ya, bagi teman-teman yang tahu lah sosok awak. Satu per satu teman awak calling. Baik teman SMP di Muhammadiyah 7 Medan maupun teman SMA Negeri 7 Medan. Selain itu, kawan-kawan jurnalis juga ikut membantu.

Alhamdulillah ada jalan keluar. Ternyata temanteman berpikir positif mengenai awak. Siap membantu tanpa ada iming-iming atau pamrih ini itu. Jalan sudah terbuka lebar, dengan usaha dan doa awak sama Sang Illahi. Awak berdoa, “Jika langkah ini Engkau ridhoi mudahkannya. Tapi, jika jalan ini menurut Engkau tak baik untuk hamba mu ini, maka jauhkan sejauhnya”. Minta ku sama sang Maha Kuasa. bersambung...

nasional 14 edisi 1 - 15 september 2018

http://podiumindonesia.com

PKS-PAN Dapat Apa dari Gerindra?

M. NIGHT Shyamalan boleh dibilang sebagai salah satu sutradara yang paling andal dalam menggarap film berplot twist.

Plot twist adalah perubahan mendadak alur cerita. Beberapa karya sineas asal India itu seperti Unbreakable, the Sixth Sense, the Village, the Visit, atau Split menghadirkan ending cerita yang cukup mencengangkan penonton. Plot twist dalam film Shyamalan akhirnya membuat penonton terkaget-kaget karena perubahan ceritanya begitu tak terduga.

Oleh: Muhammad Hafil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) kembali berkoalisi dengan Partai Gerindra.

Koalisi ini sudah dimulai sejak Pilpres 2014 lalu dengan mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Meski kalah, ketiga partai ini kemudian kembali berkoalisi dengan nama Koalisi Merah Putih (KMP).

Namun, selama empat tahun terakhir, hanya PKS yang tetap setia menjadi oposisi bersama Gerindra.

PAN sendiri, sempat memutuskan untuk berpisah karena pada 2015 dengan bergabung bersama pemerintah Jokowi-JK. Satu tahun kemudian, PAN diberi jatah menteri yaitu menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Asman Abnur sebagai menterinya.

Meski berpisah, PAN tetap melanjutkan koalisi di tingkat daerah. Yaitu, pada Pilkada DKI 2017 dengan mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pada Pilpres 2019, PAN kembali bergabung dengan koalisi bersama PKS, Gerindra, ditambah Partai Demokrat yang pada 2014 tidak mengusung siapa-siapa. Koalisi empat partai ini mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno setelah melalui penentuan yang alot.

Lalu, apa yang telah didapat oleh PKS-PAN khususnya etelah memutuskan kembali berkoalisi untuk Pilpres 2019? Untuk cawapres, PKS-PAN harus mengalah dari Gerindra. Di mana, Gerindra seperti berkuasa untuk menentukan caprescawapresnya. Yaitu, Prabowo-Sandi yang kedua-duanya berasal dari Partai Gerindra.

Memang, nama Prabowo Subianto yang paling terkuat sebagai capres penantang Jokowi dari berbagai

survei. Sehingga wajar jika koalisi empat parpol itu memutuskan Prabowo sebagai capresnya. Apalagi, rekomendasi ijitima Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPF Ulama) merekomendasikan nama Prabowo sebagai capres.

Tetapi untuk cawapres, PKS-PAN tidak mendapat apa-apa padahal keduanya telah berupaya maksimal menyodorkan kadernya masingmasing untuk mendampingi Prabowo. Sembilan nama yang disodorkan PKS mulai dari Ahmad Heryawan (Aher) hingga Habib Segaf Salim Al Jufri seperti tidak digubris oleh Prabowo. Padahal, nama Segaf Salim Al Jufri direkomendasikan sebagai cawapres oleh GNPF Ulama.

Sedangkan PAN, juga sempat ngotot ingin menjadikan Ketua Umumnya Zulkifli Hasan sebagai cawapres Prabowo. Akhirnya, kedua partai inipun harus mengalah kepada Sandiaga Uno yang merupakan cawapres dari kader Gerindra.

Untuk penentuan wakil gubernur DKI Jakarta, di mana Sandiaga Uno yang sebelumnya menduduki posisi itu kemudian melepaskannya setelah menjadi bakal cawapres, PKS-PAN juga belum jelas apakah bisa mendapatkan posisi itu. Apalagi, Gerindra juga ngotot untuk menjadikan kadernya yaitu M Taufik sebagai pengganti Sandiaga Uno di kursi DKI-2.

Padahal, berdasarkan aturan KPU, partai pengusung gubernur-wakil gubernur terpilih berhak mengusulkan kadernya untuk

menggantikan gubernur-wakil gubernur terpilih yang memutuskan untuk mundur di tengah jalan.

Seperti diketahui, Anies BaswedanSandiaga Uno adalah pasangan gubernur-wakil gubernur yang diusung Gerindra, PKS, dan PAN pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Namun, ketiga partai itu, belum memutuskan siapa pengganti Sandi.

Jika Gerindra mengusulkan M Taufik atau kader lainnya sebagai wagub DKI, PKS juga tengah mengusulkan kadernya untuk menduduki posisi itu.

Di antaranya adalah Mardani Ali Sera dan Ahmad Heryawan.

Kalaupun nanti wakilnya dari PKS, maka itu sepertinya tidak gratis.

Beredar kabar jika jika wakilnya berasal dari PKS, maka Gerindra mengajukan syarat. Yaitu, Anies Baswedan menjadi kader Partai Gerindra. Seperti diketahui, meski diusung oleh ketiga partai, namun Anies bukanlah salah satu kader ketiga partai tersebut.

Sementara PAN, meski tidak sengotot PKS, tetapi menyatakan siap jika kadernya dipilih menjadi wagub DKI. Wasekjen PAN, Faldo Maldini bahkan melontarkan nama Zulkifli Hasan sebagai pengganti Sandiaga Uno. Momen terakhir adalah soal ketua tim pemenangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019. Meski ketua tim belum ditentukan, namun sudah hampir final nama Djoko Santoso yang merupakan mantan Panglima TNI dan sekarang menjabat sebagai

anggota Dewan Pembina Partai Gerindra menjadi ketuanya.

Nama Djoko juga diusulkan langsung oleh Prabowo Subianto.

Padahal, PKS-PAN juga menyodorkan nama kadernya sebagai ketua tim pemenangan Prabowo-Sandi. PAN menyodorkan nama Ahmad Heryawan dan Mardani Ali Sera sedangkan PAN mengusulkan nama Zulkifli Hasan.

Di antara PKS, PAN, dan Demokrat, hanya PKS yang paling setia dengan Gerindra pascapilpres 2014. Karena, PKS tidak tergoda masuk ke pemerintahan Jokowi-JK dibanding PAN yang pada 2015 memutuskan bergabung dengan Jokowi-JK dan mendapatkan jatah menteri Pendayaagunaan Araptur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dijabat oleh Asman Abnur pada 2016. Sedangkan Demokrat, lebih senang jalan sendiri sebelum menentukan bergabung untuk Pilpres 2019 pada 2018.

Dari ketiga momen itu yang merupakan fase awal Pilpres 2019 ini, nampaknya Gerindra masih mendominasi. Gerindra kurang memberikan peran dan ‘jatah’ perjuangan kepada PKS-PAN. Jika awalnya saja sudah begini, bagaimana nanti jika Prabowo-Sandi terpilih menjadi presiden-wakil presiden. Jika belum berkuasa saja sudah mendominasi, bagaimana jika nanti sudah berkuasa. Bukan tidak mungkin, jatah menteri akan dikuasai semua oleh Gerindra. n rol

aspirasi 15 edisi 1 - 15 september 2018

http://podiumindonesia.com

PESAN PIDATO PRESIDEN DI HARI KEMERDEKAAN INDONESIA DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Paripurna Istimewa untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui siaran televisi menjelang peringatan HUT RI ke 73 di gedung DPRD Langkat, (16/8/2018).

Kemeriahan HUT RI Diwarnai Donor Darah DHARMA Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Langkat bekerjasama dengan Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Langkat , menyelenggarakan bahkti sosial donor darah, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke -73 tahun 2018, di ruang Aula DWP Kantor Bupati Langkat Stabat, (15/8/2018).

Diikuti oleh pengurus DWP Langkat diantaraya Ny Sura Ukur ,Ny Suhardi dan Ny T.Auzai serta anggota DWP Kabupaten Langkat Langkat dari tingkat Dinas sampai Kecamatan.

Ketua DWP Kabupaten Langkat Ny Indra Salahudin, pada bimbingan dan arahannya, menjelaskan kegiatan donor darah ini, selain untuk menyabut HUT RI, juga untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia, dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.

“Karena setetes darah kita sangat berharga, bagi mereka yang benar-benar membutuhkan,” tukasnya.

Manfaat donor darah, kata Ketua DWP, selain bernilai ibadah juga dapat menyehatkan tubuh, sehingga tetap segar dan bugar. Semoga semua pengurus dan anggota DWP yang telah mendonorkan darah, selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. “Jadi kita harus ikhlas mendonorkan darah kita, karena bisa mendapat dua keuntungan di dunia dan diakhirat, jadi tak perlu ragu dan takut bagi masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya secara rutin,” sebutnya.

Jumlah pendonor dari DWP Kabupaten Langkat sebanyak 86 orang, terdiri dari 41 dari DWP unit Kecamatan, 11 dari pengurus DWP Dinas dan 34 dari Ketua Unit DWP Kabupaten. n sahrul

Paripurna yang merupakan agenda tahunan ini, sesuai dengan surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-604/M.Sesneg/Set/TU.00.04/ 08/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang pedoman peringatan Hari Ulang Tahun ke 73 Kemerdekaan Republik Indonesia 2018, sebut Surialam, Ketua DPRD Langkat yang memimpin rapat paripurna.

Ada dua agenda rapat paripurna yang didengarkan, yakni pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR-RI dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke 73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2018 pada sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI. Presiden Jokowi melalui pidatonya menyampaikan sejumlah hal, antara lain, presiden menegaskan pemerintah berkomitmen memberantas korupsi dan mendukung kinerja KPK. Jokowi juga mengajak semua pihak menyelamatkan negara dengan tidak melakukan tindakan

korupsi.

Jokowi juga menyebut tentang pelanggaran HAM dimasa lalu, dia berharap pelanggaran HAM itu tidak terulang lagi.

Jokowi juga mengajak seluruh pihak menjaga lahan dan hutan Indonesia. Presiden mengapresiasi pemerintah daerah yang menangani kebakaran hutan di Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga menyentuh perihal pemberantasan terhadap narkoba, menjaga NKRI, saham freeport, keadilan ekonomi, juga perang terhadap terorisme dan radikalisme. Dia juga mengingatkan perihal Asean Games yang tahun ini digelar di Indonesia.

Rapat Paripurna istimewa itu dihadiri oleh pihak legislatif dan eksekutif Kabupaten Langkat serta jajaran forkopimda Langkat.

Di akhir paripurna, Surialam berharap dengan mendengarkan pidato kenegaraan ini, menjadi motivasi untuk menjalankan pemerintahan ini demi kecintaan terhadap rakyat, sambil mengetuk palu menutup rapat paripurna. n P32

'JADIKAN IDUL ADHA SEBAGAI SEMANGAT KEPEDULIAN' MOMENTUM Idul Adha yang bersamaan bulan kemerdekaan ditahun 2018, mari kita jadikan sebagai penguat semangat kepedulian dan berbagi kepada sesama, agar semangat persatuan dan kekeluargaan sebagai warga Indonesia yang berbhinika semakin kuat dan erat.

Bimbingan dan arahan Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, pada sambutan sholat idul adha, di Alun-Alun T.Amir Hamzah Jl.Proklamasi Stabat, 10 Dzulhijjah 1439 H, (22/8/2018).

Ngogesa di hari yang agung ini, juga mendoakan agar umut Islam yang belum mampu berqurban ditahun ini, semoga ditahun yang akan datang, Allah berkenan memampukan dan menggerakan hati kita semua untuk mampu dan mau berqurban.

“Jika kita mampu, ayo mari berqurban, tangan diatas lebih mulia dari pada tangan di bawah,” ujar Ngogesa menyampaikan pesan Rasullulah.

Selanjutnya Bupati Langkat mengajak kepada warga Langkat, agar mendoakan para jamaah haji Langkat dan seluruh jama’ah haji dari penjuru dunia, sekembalinya di daerah asal, dalam keadaaan sehat wal afiat dan menjadi haji dan hajjah yang mabrur.

Sembari mengucapkan secara pribadi dan kedinasan, selamat hari raya Idul Adha 10 dzulhijjah 1438 H. Bupati Langkat menyaksikan penyembelihan hewan kurban (lembu) yang disumbangkannya, bertempat di Halaman Masjid Silaturahim Dusun V Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. n P23

TERIMA KASIH PAHLAWAN OLAHRAGA INDONESIA HINGGA hari terakhir jelang penutupan Asian Games 2018, kontingen Indonesia telah berhasil meraih 30 emas, 24 perak, dan 41 perunggu. Catatan ini menorehkan sejarah baru. Indonesia resmi menggeser Thailand sebagai negara Asian tersukses dalam sebuah gelaran Asian Games.

Sebelumnya, Thailand mampu memegang predikat itu setelah sukses meraih 24 emas, 26 perak, dan 40 perunggu pada Asian Games 1998 yang berlangsung di negara mereka sendiri. Kisah Thailand telah berlalu setelah Indonesia meraih emas ke-30-nya pada Asian Games 2018.

Mencetak sejarah bukan perkara mudah. Ini bukan usaha yang dibuat dalam 14 malam penyelenggaraan Asian Games. Sebaliknya, sejarah yang ditorehkan adalah buah dari usaha panjang yang telah atlet lakukan sejak mereka belia. Usaha yang dibuat dengan tetesan keringat dan air mata.

Saya ingin mengajak pembaca semua untuk mengetahui hari-hari yang dilalui atlet saat merintis kariernya dari jenjang junior. Rata-rata atlet yang bertarung di Asian Games 2018 sudah terjun ke dunia olahraga sejak masih di bangku sekolah dasar.

Banyak dari mereka yang merupakan jebolan dari sekolah olahraga (SKO) atau Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP). Ini seperti Lalu Muhammad Zohri, Andritany Ardhyasa, atau Wewey Wita.

Mereka sudah sejak usia 12 hingga 14 tahun

masuk PPLP. Umumnya, mereka menghabiskan enam tahun bermukim di asrama PPLP. Ini seperti Wewey Wita yang mengawali kariernya di PPLP Bandung.

Selama enam tahun itu, mereka harus menjalani hari-hari yang penuh perjuangan. Atlet PPLP diharuskan bangun sejak pagi buta. Selesai beribadah Solat Subuh bagi yang beragama Muslim, mereka langsung bersiap untuk lari atau olahraga pagi.

Tepat 08.00 atlet-atlet ini berangkat ke sekolah untuk belajar hingga waktu memasuki pukul 15.00. Selesai sekolah, mereka hanya punya waktu singkat untuk beristirahat.

Sebab di sore hari mereka harus berlatih keras di setiap pengkhususan cabang. Latihan dilakukan nyaris nonstop hingga matahari terbenam. Rutinitas ini harus dilalui para atlet selama sepekan. Walhasil nyaris seluruh masa muda mereka habiskan di sekolah, lapangan, maupun asrama.

Saat remaja sebayanya berkengkarama dengan keluarga, bermain dengan rekan, atau malam mingguan, maka atlet-atlet nyaris tak pernah merasakannya. Kehidupan atlet saat remaja hanya habis untuk sekolah dan berlatih.

Rutinitas latihan keras akan terus berlanjut ketika memasuki level senior. Kalau Anda datang langsung ke sejumlah pusat pelatihan nasional (Pelatnas), maka Anda akan melihat betapa melelahkannya latihan para atlet itu. Lari nonstop dalam hitungan dua jam merupakan menu umum yang biasa dilahap mereka.

Banjir keringat, terluka, cedera, bahkan jatuh sakit itu hal yang harus dilalui demi berprestasi di Asian Games 2018. Sebagai contoh, lihat saja perjuangan lifter angkat besi Eko Yuli Irawan.

Saat menjalani Pelatnas Asian Games, Eko sempat masuk rumah sakit akibat menderita tipus. Akibat kelelahan, Eko harus diopname selama sepekan di salah satu rumah sakit di Bekasi.

Lepas dari rumah sakit, tak punya banyak waktu bagi Eko untuk memulihkan diri. Dia berpacu waktu untuk segera kembali mampu mencatat angkatan terbaik. Usaha yang akhirnya terbayarkan dengan emas di kelas 62 kilogram.

Apa yang dilakukan para atlet sejak masih belia hingga di pelatnas menunjukkan sebuah proses panjang. Terbukti, hasil tak akan mengkhianati proses. Pengorbanan atlet seperti Wewey Wita atau Eko Yuli itu pun berbuah prestasi emas nan bersejarah bagi Indonesia pada Asian Games 2018.

Berkat proses panjang dan penuh perjuangan itu olahraga Indonesia sukses meraih sejarah baru pada Asian Games 2018. Rasanya, tak berlebihan jika para atlet itu kini mendapat beragam apresiasi. Sebab apa yang atlet korbankan jauh lebih besar ketimbang berapapun nominal yang akan mereka dapatkan.

Masa muda yang penuh suka cita sudi atlet lewatkan. Waktu dengan keluarga rela dikorbankan. Seluruh keringat dan luka di tubuh bersedia mereka teteskan.

Kini, izinkan kami semua untuk mengucapkan terima kasih banyak atas pengorbanan besar seluruh atlet. Buku sejarah telah mencatat Anda semua sebagai pahlawan olahraga Indonesia. n rol