Tabloid PODIUM

POTRET

Edisi 1 - 15 FEBRUARI 2018

Memilih Pemimpin PILKADA Bersih. Begitulah tagline yang kerap diumbarkan. Bersih hati, bersih jiwa, bersih dalam artian tak melakukan kecurangan dan terutama bersih dari uang gono-gini. Namun, apakah ini bisa dibuktikan?

Di atas kertas pasti jawabannya 'YA', namun di balik kertas otomatis 'TIDAK'. Why? Karena para petarung tak siap kalah. Jadi segala hal 'haram' dalam Pilkada dilakukan hanya demi lima tahun jabatan.

Walau tanpa adanya arahan serta suruhan si calon Pilkada sendiri, tapi yang bermain adalah tim sukses alias TS. Ada katanya serangan fajar-lah, ada pula masyarakat bilang rezeki nomplok. Bahkan banyak pula yang berkata 'aji mumpung', sebab kalau sang calon menang dalam Pilkada belum tentu ingat akan massa pendukungnya.

Inilah unik dan kemajemukan Pilkada. Khas serta khiasan sesumbar terkadang jadi petaka. Di Sumatera Utara sendiri, ada 7 daerah tingkat dua dan Sumut telah memulai tahapan.

Lobi-lobi politik untuk mendapatkan restu anggota parlemen sebagai syarat sah pendaftaran. Atau

paling tidak calon kepala daerah independen menyiapkan ribuan kartu tanda pengenal warga.

Dengan maksud para pemilik KTP itu mendukung calonnya.

Usai tahap pendaftaran, lalu berlanjut ke pemeriksaan kesehatan. Setiap calon kepala daerah diperiksa di RSUD H Adam Malik Medan. Tak terkecuali calon Gubsu dan wakilnya.

Malah hampir semua calon kepala daerah telah menjalani tahap kedua itu yang berbarengan penyerahan harta kekayaan. Modal kekayaan ini juga syarat mutlak calon kepala daerah untuk melihat nominal semasa atau pun usai jabatan.

Bisa jadi, dengan modal yang besar diharapkan para calon kepala daerah tak melakukan tindak korupsi. Walau kebanyakan pula harta yang dimiliki oleh peserta calon Pilkada makin bertambah hingga dua kali lipat, setelah duduk selama lima tahun.

Ada pula terpaksa meringkuk di penjara akibat ulah meraup harta rakyatnya sendiri. Silau akan kertas 'bergambar' hingga tak kuasa menahan nafsu duniawi. Sebagai contoh nyata adalah Sumatera Utara.

Dua gubernur terdahulu diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak hanya gubernur, kini KPK juga melirik sejumlah anggota dewan Sumut terkait gratifikasi. Sebanyak 46 anggota DPRD Sumut kembali diperiksa KPK sejak akhir Januari 2018 kemarin.

Melihat kondisi yang terjadi hampir sepuluh tahun belakangan ini, Ketua Forum Karya Pemuda

Sumatera Utara (FKP-SU) T Syaiful Anhar berkomentar. Apalagi pertarungan calon kepala daerah telah memulai 'bendera start-nya'.

Agar tidak terjadi hal sedemikian, seperti apa yang pernah dialami Sumatera Utara, tokoh pemuda Langkat ini berharap rakyat lebih jeli dalam menentukan pilihan. Sebab, memilih pemimpin tak segampang membalikkan telapak tangan. Jangan pula bak kata pepatah salah pilih layaknya membeli kucing dalam dalam karung.

"Pilih calon yang berjiwa pemimpin, dapat mengayomi rakyatnya. Jauhkan pilihan pada sosok calon penguasa. Karena sosok penguasa bisa mengahalalkan segala cara," pesan T Syaiful.

Dia pun berharap warga Sumut dapat menjaga kondusifitas daerah yang serba majemuk ini. "Selain itu kita harapkan pada calon agar sportif dan bertarung secara fair. Jangan black campigne," tukasnya.

Satu hal pamungkas pesan Syaiful yakni jadilah pemimpin seperti Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW. Umar yang tak pernah mementingan dirinya sendiri dan lebih berbakti kepada rakyatnya.

"Umar yang rela tak makan asal rakyatnya senang, dan Umar rela berpakaian seadanya. Tidak hidup mewah di atas penderitaan orang lain. Dan Umar juga pernah melarang anaknya untuk melanjutkan kekuasaannya. Saya rasa setiap calon yang akan memimpin harus belajar dari Umar bin Khattab RA," tandasnya. n red

Erry Didoakan Jadi Menteri

Ya y asan FForum orum K ar era Utara Kar aryy a Putra Sumat Sumatera Akt e No. 1 4 TTanggal anggal 29 Mare 10 Akte 14 Marett 20 201 NPWP: 7 1 .060.05 7.8-1 1 9.000 71 .060.057 .8-11 PENDIRI: T. Syaiful Anhar PENANGGUNGJAWAB/ PEMIMPIN REDAKSI: T. Syaiful Anhar WAKIL PENANGGUNGJAWAB: Mahmud Hamdani WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: TM. Muchalladon DEWAN REDAKSI: T. Syaiful Anhar (Ketua), Mahmud Hamdani, TM. Muchalladon, Sahrul Akbar PENASIHA T: PENASIHAT Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi PENASIHA T HUKUM: PENASIHAT M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH PIMPINAN PERUSAHAAN: Yunifar Efendi P SEK. PERUSAHAAN: Rafika MANAGER KEUANGAN: T. Reza Maulana PEMASARAN/IKLAN: Amiruddin

REDAKTUR PELAKSANA: HM Tambunan K OORDINA T OR LIPUT AN: OORDINAT LIPUTAN: Sahrul Akbar AKSI ARIS RED SEKRET AKSI:: REDAKSI SEKRETARIS TM. Muchalladon EDITOR: ES Parinduri FOTOGRAFER: Iwanto HS TA W AN: WA R RT MEDAN: Suparno Harianto KO TA BINJ AI: Eddy KOT BINJAI: Gunawan, Sudirman ST ABA T: Novra Dana STABA ABAT WAMPU: Amiruddin SECANGGANG: Marwansyah Lubis HINAI: Sunardi TANJUNG PURA: Zulkarnain SPd BINJAI: Misli SELESAI: Amir Hamzah Piliang SALAPIAN: Sudirman BA PER C E TTAKAN: AKAN: RC CV. Media Lintas Transindo REKENING BANK Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P

ALAMA T RED AKSI: ALAMAT REDAKSI: Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Indonesia Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat Langkat, Sumatera Utara - 20814 HP : 085206407583 - 082280421249 email: podiumindonesia@gmail.com http://podiumindonesia.com Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut), Tengku Erry Nuradi menepungtawari calon jamaah umroh Pengajian Albarokah (Almarhumah Hj Rohana) di Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), (22/1/2018).

Tengku Erry juga memberikan ucapan selamat sekaligus mendoakan para calon jamaah yang akan berangkat menunaikan ibadah umroh senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Ratusan warga yang ikut dalam acara tepung tawar tersebut, turut mendoakan Tengku Erry Nuradi untuk bisa tetap menjadi pemimpin yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Dalam acara tepung tawar itu, juga ada pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu serta ratusan anak yatim/piatu yang memadati lokasi kegiatan. Dirinya pun bersama ratusan warga, kaum dhuafa dan anak yatim/piatu, bersama memanjatkan doa agar calon jamaah umroh diberikan kemudahan dan kesehatan selama menunaikan ibadah di Tanah Suci.

“Saya kira saat ini kita semua sudah tahu, inilah Gubernur kita yang terus hadir di tengah-tengah masyarakat, sejak beliau masih Bupati sampai sekarang. Karena itu mari kita doakan agar kebersamaan ini, apa yang selama ini beliau berikan kepada kita, akan terus sampai ke depan,” ujar Bupati Serdang Bedagai Soekirman.

Bupati juga mengajak masyarakat yang hadir mendoakan agar Gubernur bisa terus diberikan kesehatan dan kekuatan dalam mempimpin Sumut ke depan. ‘’Setelah itu, kita sama-sama berdoa, beliau (Tengku Erry) nanti diangkat menjadi menteri,” sebut Soekirman disambut ‘aamiin’ oleh seluruh hadirin.

Sementara dalam sambutannya, Tengku Erry yang hadir bersama sejumlah pejabat juga memberikan pesan kepada calon jamaah umroh tentang perlunya menekankan prinsip syukur, sabar dan ikhlas sebelum meminta atau menunaikan sesuatu. Sebab dengan begitu, apa yang terjadi dan merupakan ketentuan dari Allah SWT, dapat diterima dengan ikhlas.

“Apa yang kita dapat itu harus disyukuri, karena semua itu adalah ketentuan dari Allah SWT. Kita sebagai manusia hanya berusaha, tetapi Allah yang menentukan,’’ ucap Erry.

Dengan momentum tepung tarwar ini, lanjut Erry, dirinya berharap para jamaah juga mendoakan agar Sumut tetap dalam keadaan kondusif serta aman, sesuai dengan sebutan bahwa provinsi ini adalah Negeri Berbilang Kaum. Karena itu pula, doa bersama khususnya melibatkan ratusan anak yatim/ piyatu merupakan satu cara untuk meminta kebaikan diturunkan Allah SWT di satu tempat.

“Doa anak yatim itu kita harapkan bisa memberikan perlindungan dan mendapat berkah dari Allah SWT. Dan tentunya doa itu adalah untuk kebaikan, bukan untuk materi atau jabatan.

Karenanya ketika suatu hal itu membawa kebaikan, maka itu baik bagi kita,” sebut Erry.

Sedangkan pimpinan pengajian, Tuan Guru Syekh Buya Syafri Sinulingga mengapresiasi kebersamaanya dengan Tengku Erry Nuradi selama 13 tahun melakukan gerakan peduli kepada kaum dhuafa. Dirinya melihat bahwa sosok Erry adalah seorang yang bersahaja dan tidak terlalu menonjolkan diri dalam berbuat kebaikan. n red

PANGGILAN Kepada saudara:

Nama : Bambang S Alamat : Dusun Kenang Tani Desa Kuala Pesilam Kecamatan Padang Tualang agar segera datang ke kantor redaksi Tabloid PODIUM, Jalan Palang Merah No. 80 - AA Medan atau ke Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat Langkat, Sumatera Utara - 20811 untuk: Menyelesaikan perhitungan KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2016.

Demikian panggilan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. ttd

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI

PODIUM Utama

3 Edisi 1 - 15 FEBRUARI 2018

Trend Pejabat Impor

“

DUA dari lima daerah yang dinyatakan rawan konflik Pilkada mendapat hak 'istimewa'.

Adalah Sumatera Utara dan Jawa Barat. Seperti apa keistimewaan yang diberikan pemerintah? PODIUM coba mengulasnya. Selain Sumatera Utara dan Jawa Barat, tiga daerah lain yang juga rawan konflik Pilkada yakni, Jawa Timur, Sulawesi Selatan serta Papua. Pemicu konflik paling dominan tak lain agama dan kesukuan.

MEDAN, PODIUM Hal inilah yang jadi pertimbangan pemerintah dalam memilih pejabat pelaksana tugas (Plt) sekalangan perwira tinggi (Pati) Polri. Dua pati tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Martuani Sormin.

Iriawan rencananya ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan. Sedangkan Martuani menggantikan Tengku Erry Nuradi di Sumatera Utara.

Ironinya, mulai dari pencalonan kepala daerah, terkhusus di Sumut hingga Plt Gubsu menghadirkan orang-orang luar daerah. Seperti halnya, bakal calon gubsu dari PDIP, Djarot Saiful Hidayat yang notabene mantan Gubernur DKI Jakarta.

Begitu juga dengan wacana penunjukan Plt Gubsu, Inspektur Jenderal Martuani Sormin. Yang jadi pertanyaan, apakah Sumut tak punya sumber daya sekelas dua pejabat import tersebut?

Atau, apakah pejabat import ini sengaja dikondisikan demi kepentingan politik menuju Pilpres 2019 mendatang! Nah, kalau ditelaah, apa yang dikatakan Mendagri Tjahjo Kumolo bahwa kehadiran Martuani Sormin ke Sumut untuk meredam konflik, ada benarnya.

Namun di balik semua itu, toh banyak kalangan menilai sebagai bentuk pengkondisian politik. Apa pasal? Lagi-lagi, ini bisa dikata menyangkut kepartaian. Mendagri Tjahjo Kumolo yang merupakan kader PDI-Perjuangan diduga seakan sertamerta tak mau calonnya kalah dalam Pilgubsu.

Apalagi pendaftaran Djarot-Sihar mendapat restu dari PPP yang saat itu jelang injury time.

Sedangkan diketahui bahwa PDI-Perjuangan telah mengumumkan calon di Pilkada Sumut sepekan jelang pendaftaran ke KPUD Sumut. Ketika itu PDIPerjuangan hanya mengantongi 16 kursi di DPRD Sumut. Untuk memuluskan kandidatnya, mereka butuh 4 kursi.

Alhasil, rembuk alot tersebut berbuah manis dan PPP rela memberikan suaranya, walau sama sekali tak mendapat izin dari DPW PPP Sumut. Dari gambaran tersebut, seolah inilah bentuk-bentuk 'kekolotan' serta ketakutan partai pemenang pemilu 2014 lalu.

Sama halnya di Jawa Barat. PDIP pasangkan TNIPolri, Tb Hasanudin-Anton Clharliyan untuk bertarung di 2018 ini. Alih-alih berjalan mulus, malah keputusan Mendagri Tjahjo Kumolo yang akan mengangkat perwira tinggi atau pati Kepolisian RI menjadi pelaksana tugas gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara menimbulkan polemik.

Berbagai kritik dan penolakan muncul dari berbagai kalangan. Langkah Tjahjo dipertentangkan baik secara hukum mau pun politik. Bahkan DPR-RI meminta Mendagri membatalkan dua perwira polisi jadi Plt Gubernur.

Tertuang dari Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria mengatakan, walau di dalam UndangUndang ASN tidak diatur, namun dalam UndangUndang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, dengan tegas Polri harus bersifat netral dalam politik.

“Kalau di undang-undang Polri sudah jelas, polri harus bersifat netral kalau ada polri yang ingin masuk ke instansi pejabat umum harus mengundurkan diri. Netralitas polri penting. Jadi Polri harus netral,” ucapnya, Senin (29/01/18).

Apalagi, dikatakan politisi Partai Gerindra, demokrasi merupakan partisipasi yang memiliki hak dipilih dan memilih. maka dari itu, Kementeria Dalam Negeri harus memilih penjabat gubernur dari Pegawai Negeri Sipil.

“Idealnya ambil dari PNS atau ASN. Kalau sudah penuh atau tidak ada bisa diambil dari provinsi lain.

Kalau masih tidak ada, bisa diambil dari kementrian atau lembaga lain yang punya eselon satu-nya,” ungkapnya.

Senada dikatakan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Arwani Thomafi. Dia pun menyarankan agar rencana Tjahjo dibatalkan.

Arwani menilai rencana itu melanggar sejumlah aturan dan tak memiliki landasan yuridis.

Menurut dia, aturan itu menabrak Pasal 20 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia menjelaskan, jabatan ASN dapat ditempati oleh prajurit TNI atau anggota polisi hanya di tingkat pusat.

Arwani juga menyebutkan rencana Tjahjo melanggar Pasal 13 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta Ketentuan Tap MPR Nomor VII /MPR/2000.

Dalam Pasal 10 ayat 3, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.

"Kedua pejabat yang diusulkan adalah polisi aktif sehingga tidak boleh menjabat di luar kepolisian," ujarnya.

Penolakan juga datang dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Selain masalah netralitas, Fahri menilai langkah Menteri Tjahjo justru menimbulkan kecurigaan yang bermuara pada konsolidasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menyambut tahun politik 2018-2019.

"Saya lebih pro publik untuk tetap curiga," kata Fahri.

Kalangan pengamat, Ray Rangkuti dari Lingkar Madani menilai jika rencana Tjahjo disetujui oleh Presiden Jokowi akan berdampak pada penurunan citra menjelang Pilpres 2019. "Setelah memperbolehkan menteri rangkap jabatan, citra Jokowi akan semakin buruk jika menyetujui pati Polri jadi Plt Gubernur," kata Ray. Partai Demokrat juga mendesak Mendagri Tjahjo Kumolo membatalkan rencana menunjuk dua jenderal polisi. Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean menilai rencana kebijakan itu tidak wajar dan melanggar aturan.

"Polisi bukanlah aparatur sipil negara, maka semestinya berdasarkan aturan tidak boleh menduduki jabatan Pjs kepala daerah," kata Ferdinand.

Kebijakan ini menunjukkan seolah-olah sipil dan kepolisian tidak bisa menjaga keamanan wilayah selama Pilkada.

Lebih lanjut, Ferdinand mengingatkan Menteri Tjahjo bahwa kebijakannya itu bisa berpengaruh negatif terhadap elektabilitas Presiden Jokowi yang akan maju di pemilihan presiden 2019.

Kritik juga datang dari Partai Amanat Nasional (PAN). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno menilai kebijakan itu tidak lazim.

Eddy juga menyebut tak masuk akal jika penunjukan dua jenderal Polri itu karena alasan mengamankan Pilkada di daerah rawan konflik.

Ia mencontohkan pengalaman Pilkada DKI Jakarta 2017 yang, meski rawan konflik, namun tetap dipimpin oleh Plt Gubernur dari Kemendagri yakni Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono.

“Di Pilkada DKI Jakarta saja yang masyarakatnya sampai terbelah, tidak ada itu (penunjukkan jenderal polisi). Jadi menurut saya justifikasinya enggak ada untuk menunjuk itu,” katanya.

Eddy enggan berspekulasi lebih jauh soal motif di balik penunjukan dua jenderal polisi sebagai calon Plt gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Termasuk soal wacana yang menyebut penunjukan itu bagian dari kepentingan pihak atau partai tertentu.

Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin meminta Presiden Joko Widodo menegur Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang berniat mengangkat pejabat aktif Polri sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

“Kami berharap, semoga Presiden Jokowi bisa mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai pembantunya untuk tidak memaksakan kehendak mengangkat polisi aktif jadi penjabat gubernur Jabar dan Sumut," ujar Didi.

Dia berpendapat, pengangkatan perwira aktif Polri sebagai penjabat gubernur Jabar dan Sumut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Pasalnya, ada perwira Polri yang maju sebagai

4

PODIUM UTAMA Edisi 1 - 15 FEBRUARI 2018

peserta Pilkada, yakni pada Pilkada Jabar.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni juga jadi mempertanyakan netralitas dan profesional Polri dalam Pilkada. Sebab untuk menjadi gubernur harus melalui pemilihan.

"Dalam konteks itu jangan sampai kemudin tujuan untuk respon kerawanan justru ditarik ke isu masalah netralitas dan profesionalisme karena yang dibutuhkan profesionalisme Polri. Polri harusnya fokus tidak sampai terbawa-bawa," kritiknya.

Bahkan Aktivis senior Abdulrachim K menyebut rencana Mendagri mengangkat jenderal Polri aktif sebagai Plt Gubernur bertentangan dengan Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 yang ditekennya sendiri. Pasal 4 ayat 2 Permendagri ini menyebut bahwa pelaksana tuga gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya kementerian dalam negeri atau pemerintah daerah provinsi.

"Berarti telah terjadi makar. Makar terhadap undang-undang. Undang-undang itu mewakili kekuasaan negara tapi dilanggar, diabaikan atau direbut kekuasaannya," tukas Abdulrachim.

Siap Diberi Sanksi Menteri Tjahjo sendiri tak mempermasalahkan jika banyak kalangan mempertanyakan kebijakannya.

Dia mengaku punya pertimbangan sendiri memilih anggota TNI dan Polri dibandingkan Aparatur Sipil Negara lain seperti Sekretaris Daerah untuk menjadi pelaksana tugas gubernur. "Kalau sekda, nanti diindikasikan menggerakkan PNS-nya," ujarnya.

Tjahjo mengatakan, keputusan itu bukanlah hal baru. Dia memberi contoh penunjukan Inspektur Jenderal Carlo Brix Tewu sebagai pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Barat untuk menggantikan Ismail Zainuddin dan Soedarmo, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum sebagai pelaksana tugas Gubernur Aceh, menggantikan Zaini Abdullah.

"Enggak ada masalah, tidak mungkin semua eselon I Kemendagri dilepas semua ke 17 provinsi," kata dia.

Pun begitu, Tjahjo Kumolo menegaskan dirinya siap diberi sanksi oleh Presiden Jokowi jika usulannya menunjuk petinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara ternyata keliru.

"Kalau apa yang saya sampaikan salah saya terima.

Kalau melanggar melanggar yang mana? Saya siap mau diberi sanksi mau dianggap salah mau dianggap apa kami siap," kata Tjahjo.

Tjahjo pun membantah rencana penunjukan dua petinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara untuk mengamankan PDI-P di pilkada.

"Jangan dilihat karena saya orang partai kemudian saya dukung partai, enggak ada. Ini untuk memenuhi kewajiban," katanya.

Ia pun mempersilakan bila pihak lain menudingnya seperti itu. Namun, ia menegaskan dirinya mengusulkan penunjukan petinggi Polri sebagai penjabat gubernur semata-mata untuk menjaga keamanan sepanjang pilkada.

Saat ditanya mengapa tak menempatkan petinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur di Sulawesi Selatan yang juga daerah rawan, Tjahjo menjawab daerah lain sedang disiapkan secara bertahap.

Lain halnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Dikatakan Pratikno, sejauh ini belum menerima surat usulan nama-nama penjabat

PODIUM Utama

Gubenur dari Kemendagri. "Sejauh ini belum ada.

Hari ini saya belum cek, nanti saya tanya dulu ke Karo," ujar Pratikno.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi mengatakan usulan Menteri Dalam Negeri untuk memasang dua jenderal polisi ini juga tidak menabrak aturan, termasuk soal netralitas TNI/Polri.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Arief M Edie berasalan bahwa rencana penunjukan jenderal polisi menjabat Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan usulan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Kata Arief, tujuannya untuk mempermudah koordinasi antara Plt Gubernur dengan aparat keamanan dari polisi dan TNI untuk mengerahkan pasukan menjaga keamanan wilayah.

Terlepas dari semua hal, pastinya Pilkada 2018 yang digelar 171 daerah itu tetap berlangsung.

Ketuk palu soal anggaran pun telah dibunyikan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Soni Sumarsono, dan Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Indra Baskoro, menyatakan bahwa total anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2018 di 171 daerah mencapai 15,95 triliun rupiah.

Dana hibah daerah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) 11,9 triliun rupiah, untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 3,6 triliun rupiah, dan untuk pengamanan 379 miliar rupiah.

Sumarsono mengatakan, 17 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur (pilgub) telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU dan Bawaslu seratus persen. Di tingkat kabupaten/kota, Pemda telah menyetujui NPHD dengan KPU di 154 kabupaten/ kota, sementara untuk Bawaslu, dua kabupaten, yakni Aceh Selatan dan Rote Ndao, belum menandatangani. n PI/berbagai sumber

Sumut: Semua Urusan Mudah dan Transparan BAKAL calon gubernur Sumatera Utara (Sumut) Djarot Saiful Hidayat menyebut Sumut harus bangkit. Djarot mengatakan, Sumut bagaikan singkatan dari 'Semua Urusan Mudah dan Transparan'.

"Mari kita songsong kebangkitan Medan, kebangkitan Sumatera Utara, kebangkitan Indonesia. Sumatera Utara itu harus bangkit karena Sumut itu Semua Urusan Mudah dan Transparan," kata Djarot di hadapan warga Medan seperti dalam keterangannya, (21/1/2018).

Hal itu disampaikan Djarot dalam acara kirab kebangsaan yang digelar organisasi sayap PDI Perjuangan, Taruna Merah Putih (TMP) di Medan.

Hadir dalam acara itu Ketua Umum DPP TMP Maruarar Sirait, dan Ketua TMP Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan.

Djarot juga bicara tentang persatuan. Selain itu, Djarot menyinggung tentang penduduk Indonesia yang disatukan dengan Pancasila.

"Kita di sini disatukan oleh ideologi Pancasila.

Tuhan telah berikan anugerah kepada kita, Tanah Air yang kaya rasa, beragam suku, berbagai agama, tetapi kita satu berbangsa Indonesia. Aku dan kalian telah menjadi satu," sebut Djarot.

Lebih Toleran dari Jakarta

Djarot Saiful Hidayat tampak antusias menghadapi Pilgub Sumut 2018. Bagi Djarot, masyarakat Sumut lebih toleran dibanding masyarakat Jakarta.

"Sumut itu lebih heterogen dan lebih toleransi, masyarakat sangat open minded, dia bisa

menerima siapa pun juga," ujar Djarot, baru-baru ini.

Djarot juga mengatakan masyarakat Sumut memiliki etos kerja yang baik. Bagi dia, warga Sumut lebih toleran dibanding warga Jakarta.

"Kemudian memang suaranya keras karena memang itu menandakan mereka suka kerja keras dan mereka kalau ngomong langsung to the point.

Jadi sebetulnya dia lebih beragam dari Jakarta dan lebih toleran daripada Jakarta," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Soal persiapan di Pilgub Sumut, Djarot mengaku siap dan antusias. Dia mengklaim masyarakat Sumut ingin sekali ada perubahan.

"Kita senang sekali antusias dan Sumut memang butuh perubahan. Kita sangat bergembira ketika ketemu sama banyak warga masyarakat, terutama anak muda, yang dulunya golput, sekarang mereka bergairah," sebutnya.

"Saya tanya mengapa mereka bergairah. Mereka mengatakan ingin perubahan. Makanya saya sampaikan, Sumut itu adalah aktor dari semua urusan mudah dan transparan. Ini yang bikin mereka sangat semangat," imbuh mantan cawagub DKI Jakarta pendamping Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu. n det

5

PODIUM religi

Edisi 1 - 15 FEBRUARI 2018

Melihat LGBT Secara Kaffah Oleh: Rifan Abdul Azis

LGBT bisa dibilang sebagai gerakan kelas dunia. Mereka semakin ramai semenjak Mahkamah Agung Amerika Serikat melegalkan pernikahan sejenis di 50 negara bagian pada tahun 2015. Semenjak saat itu, pergerakan LGBT di seluruh dunia semakin naik kepermukaan. Mereka semakin percaya diri dan tidak lagi malu-malu menunjukan eksistensi.

Lesbian, gay, bisexual, dan transgender adalah perilaku menyimpang sebagaimana pedofilia.

Pendapat inilah yang penulis pegang dari banyak pendapat mengenai LGBT. Kenapa? Karena dalam diri manusia ini ada naluri untuk saling mengasihi dan mencintai.

Naluri ini harus dipenuhi agar manusia bisa merasa tenang. Tapi, pemenuhan naluri ini berpotensi menyimpang bila akal tidak terkendali dan pemikirannya menyimpang. Kita menyayangi anak-anak itu adalah penampakan naluri kasih sayang. Tapi, mencabuli anak-anak adalah penyimpangan.

Kita menyayangi sahabat kita walaupun sesama jenis adalah penampakan naluri kasih sayang, tapi menyodomi sahabat sesama jenis adalah penyimpangan walaupun suka sama suka, bahkan itu adalah perbuatan keji.

Ketika kita menyukai lawan jenis itu adalah penampakan naluri kasih sayang. Tapi, ketika menyukai sesama jenis layaknya menyukai lawan jenis (bisex, gay, dan lesbi), maka itu adalah penyimpangan. Laki-laki dan perempuan itu secara biologis berbeda dan dengan perbedaan inilah mereka bisa saling membantu dalam kehidupan dan dengan perbedaan ini manusia terus lestari.

Tetapi, ketika laki-laki merasa dirinya perempuan itu adalah penyimpangan begitupun sebaliknya.

Ketika laki-laki menghabisi alat vitalnya dan membesarkan dadanya seperti payudara perempuan tidak menjadikan laki-laki itu seorang perempuan, dia tetap laki-laki walaupun sudah raib alat vitalnya dan kacau karakternya.

Kenapa penyimpanganpenyimpangan tersebut bisa terjadi?

Selain karena akal yang tidak

terkendali penyimpangan ini juga terjadi karena pandangan yang salah atau pemikiran yang rusak tentang kehidupan. Kita ambil contoh masyarakat Barat yang menganggap LGBT adalah hal normal seperti Amerika Serikat, Belanda, Prancis dan sebagainya.

Pandangan hidup atau pemikiran masyarakat di negara-negara tersebut adalah sekuler. Mereka beranggapan bahwa manusia adalah pihak tunggal yang paling berhak membuat dalam kehidupan dan keterlibatan agama harus dijauhkan dalam hal ini.

Karena manusia adalah pihak tunggal yang paling berhak membuat aturan, maka kebebasan manusia harus dilindungi. Kebebasan tersebut ialah kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan kepemilikan, dan kebebasan pribadi.

Di atas asas inilah kehidupan masyarakat Barat berjalan. Namun, akibatnya ternyata kebebasan beragama menyebabkan masyarakat jauh dari agama, kebebasan berbicara menyebabkan banyak kesesatan, kebebasan kepemilikan menyebabkan kesenjangan kekayaan akut dan lahirnya kaum kapitalis, lalu kebebasan pribadi menyebabkan seks bebas yang berujung pada LGBT. Memang benar diawal masyarakat Barat menilai LGBT adalah perbuatan menyimpang. Itu karena fitrah murni dan sehat manusia pasti menolak LGBT. Tapi, penilaian tersebut tidak memiliki argumen kuat bila berdasarkan pandangan hidup masyarakat Barat itu sendiri yang mengagungkan kebebasan terutama kebebasan pribadi.

Itulah kenapa kampanye LGBT di negara Barat bisa dikatakan berhasil karena pada dasarnya pandangan hidup Barat atau pemikiran mereka (sekulerisme) bisa membenarkan

perilaku LGBT. Selain itu juga seks bebas ataupun pergaulan bebas merupakan pintu masuk utama seseorang bisa menjadi LGBT. Mereka yang sudah merasa bosan dengan pasangan seks lawan jenis akan coba-coba atau mencari pemuasan lain dengan seks sesama jenis.

Setelah itu lama-lama LGBT atau hubungan seks sesama jenis menjadi suatu kebiasaan. Pada akhirnya kebiasaan ini menular sebagaimana layaknya sebuah perilaku bisa menular.

Contohnya adalah bila kita berteman dengan orang yang suka mengkonsumsi narkoba, maka ada kemungkinan kita akan meniru perilaku mengkonsumsi narkoba tersebut. Begitupun dengan perilaku LGBT, bila orang yang sebelumnya normal lalu berteman atau bersentuhan dengan pelaku LGBT maka ada kemungkinan orang tersebut akan meniru dan menerima perilaku LGBT tersebut.

Penularan dan penerimaan perilaku ini akan berjalan mulus bila tidak ada hambatan. Hambatan utama penularan dan penerimaan perilaku LGBT adalah pemikiran yang sehat (benar) tentang hidup dan akal yang masih normal.

Maka dari itu, pemikiran yang rusak tentang hidup (sekulerisme) sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya merupakan bagian penting kampanye untuk penularan dan penerimaan perilaku LGBT. Dari cara pandang yang kaffah inilah seharusnya kita melihat LGBT. Yaitu cara pandang yang diawali dari suatu hal yang mendasar, yakni melihat dan menilai pemikiran atau pandangan hidup yang melandasi diterimanya perilaku LGBT. Sekulerisme sendiri memang dipropagandakan oleh Barat keseluruh dunia. Maka dari itu, ketika kita membicarakan LGBT, kita harus

paham pemikiran ini. Baik ketika kita berada di forum-forum ataupun ketika hendak menghukumi perilaku LGBT. Itu semua agar kita bisa memproteksi diri dan akal dari propaganda sekulerisme.

Pemikiran yang rusak ini (sekulerisme) bisa saja terselip atau diselipkan dengan cover yang berbeda-beda. Misalnya ketika ada seorang LGBT mengutip ayat al-Qur’an yang menurutnya membolehkan LGBT. Sudah pasti pendapatnya tersebut sesat karena dilandasi oleh sekulerisme dan bukan dilandasi oleh Islam, ayat Alquran hanya dijadikannya sebagai dalih.

Selain memahami pemikiran yang rusak (sekulerisme) untuk memproteksi diri dan menjaga akal, kita jagu harus mengetahui pemikiran yang benar tentang hidup agar proteksi kita menjadi sangat kuat dan tidak mudah goyah ketika diserang pemikiran yang menyimpang.

Penulis sendiri sebagai seorang Muslim sangat yakin kalau pemikiran yang benar tentang hidup hanyalah Islam. Hanya dengan Islam kita akan bisa konsisten dan kuat menolak perilaku LGBT. Itu karena Islam mewajibkan pengikutnya untuk taat pada syariat secara penuh. Penulis tidak menjamin kalau pemikiran atau pandangan hidup lain bisa kuat dan konsisten menolak perilaku LGBT. Maka dari itu, bila memang kita menolak perilaku LGBT, maka perkuatlah diri kita dengan Islam. Bila kita ingin melindungi anak-anak kita dari LGBT, maka binalah anak-anak kita dengan Islam dan perhatikan dengan baik lingkungan anak-anak kita. Begitupun juga bila kita ingin menjaga masyarakat dan negara dari LGBT, maka jagalah masyarakat dan negara dengan Islam.

Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia

Pemuda Muslim Siap Mewujudkan Indonesia Berdaya Oleh: Triadi Aulia Rahman Pemuda dikenal sebagai agen perubahan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Pasal 17 Ayat 3) bahwa pemuda memiliki peran aktif sebagai agen perubahan yang diantaranya diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik, sumberdaya ekonomi, peduli masyarakat, ilmu pengetahuan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.

Kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran pemuda Muslim. Kondisi penjajahan dan penindasan waktu itu melahirkan pemahaman bagi rakyat Indonesia bahwa Islam identik dengan kebangsaan atau nasionalisme. Seperti yang dituliskan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah, bagaimana perjuangan ulama dan santri dalam

menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ulama menjadi pembangkit gerakan kesadaran nasional Indonesia dan santri turut mengambil peran dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya.

Jika melihat sejarah Islam pada masa kekhalifahan bahwa pemuda memang mendukung kejayaan Islam.

Kembali merujuk pada UndangUndang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bahwa usia pemuda adalah rentang 16 sampai 30 tahun. Di rentang usia tersebut, sosok seperti Abdurrahman an-Nashir yang mendaulat dirinya sebagai khalifah pertama Dinasti Umayyah di Eropa pada usia 22 tahun, Muhammad al-Fatih berhasil taklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun, Umar bin Abd al-Aziz menjadi gubernur Hijaz pada usia 24 tahun, dan Salahuddin al-Ayyubi melakukan Perang Salib di Palestina pada usia 26 tahun.

Setelah memahami bersama bahwa pemuda merupakan agen perubahan, khususnya pemuda Muslim Indonesia, tidak boleh diam tanpa kontribusi nyata. Ada dua alasan yang sesuai dengan pembicaraan di atas.

Pertama, Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 20202030. Bonus demografi adalah jumlah usia angkatan kerja dengan usia 15-64 tahun atau usia produktif mencapai 70 persen. Sedangkan 30 persen penduduknya adalah berusia tidak produktif yaitu usia 14 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun.

Kedua, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar. Dalam laporan Pew Research, sebuah lembaga riset global, mencatat pada 2010 Indonesia menempati urutan teratas sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Pada tahun itu tercatat 209,1 juta jiwa lebih penduduk Indonesia merupakan muslim. Pada hari ini muslim menjadi target pasar bisnis internasional.

Banyak produk bisnis yang berlabel syariah. Halal juga sudah menjadi life style. Minat masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi bukti.

Menurut data OJK, jumlah rekening mencapai 26,57 juta per Oktober 2017 jika dibandingkan Desember 2016 hanya 23,45 juta. Dua alasan tersebut di atas harus dimanfaatkan sebagai bantu loncatan mewujudkan Indonesia Berdaya.

Sekarang sudah tahun 2018, artinya dua tahun lagi bonus demografi akan kita jumpai. Insya Allah. Sebagai upaya kongkrit di awal tahun ini, Beasiswa Aktivis Nusantara Regional Bogor dan Gerakan Cinta Anak Tani membuat sebuah project yang dinamakan Youth For Movement 2018 (#Youth4Move2018).

Youth4Move2018 merupakan serangkaian kegiatan capacity building aktivis di 3 negara ASEAN (Malaysia, Singapura, dan Thailand) pada tanggal 23-28 Januari 2018 dengan mengangkat tema "Melihat dari Luar, Membangun Cita, Merawat Indonesia".

Tour 3 negara ini bertujuan untuk belajar tentang kepemerintahan, ekonomi Islam dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan jiwa kepemimpinan, memahami peran pemuda, perkembangan Islam, perencaan perkotaan yang berkelanjutan, dan social movement di sekolah WNI. Mohon doa dan dukungan dari teman-teman semuanya agar kelak kita bisa berkolaborasi dalam menciptakan kebaikan bersama (sekali lagi) untuk mewujudkan Indonesia berdaya.

Ketua LDK Al Hurriyyah IPB Tahun 1439 H

6

PODIUM BINJAI

PODIUM Utama

Edisi 1 - 15 FEBRUARI 2018

16 PARPOL DI BINJAI SAH IKUT PEMILU SEBANYAK 16 partai politik di kota Binjai memenuhi syarat untuk menjadi partai peserta pemilu.

Penyampain hasil verifikasi digelar di KPU Binjai, kemarin.

BINJAI, PODIUM "Sebanyak 16 partai politik di kota Binjai dianggap memenuhi syarat," kata ketua KPU Binjai, Heri Dani.

Katanya, partai yang dianggap memenuhi syarat yakni Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat, PPP, PKS, Partai Hanura, PBB, PKB, PAN, PKPI, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan tiga partai politik baru yang akan mengikuti Pemilu 2019, yaitu Partai Berkarya, PSI dan Partai Perindo dan

643 Pelaku UMKM Terima Peralatan Kerja

Garuda.

Sebelumnya, KPU Kota Binjai, Chaisal, menggelar verifikasi faktul terhadap seluruh partai politik yang akan mengikuti pemilu di tahun 2019 selama tiga hari.

"Verifikasi faktual meliputi pengurusan partai, keterwakilan perempuan, keberadaan kantor dan

keanggotaan," katanya.

Dia mengatakan, sebenarnya KPU memberikan waktu masa perbaikan mulai tanggal 3-5 Februari, namun semua partai sudah dianggap memenuhi syarat. Setelah mengumumkan hasil verifikasi, KPU Binjai akan melakukan pemetaan dapil untuk persiapan pemilu legeslatif 2019. n net

Petani Binjai Tolak Rencana Import Beras BINJAI, PODIUM Petani di Kota Binjai, Sumatera Utara, menolak rencana impor beras karena akan berdampak terhadap anjloknya harga gabah di petani, kalau bisa rencana itu dibatalkan saja.

Hal itu disampaikan salah seorang petani Sadeli, di Binjai, baru-baru ini. Sadeli menjelaskan, rencana impor beras oleh pemerintah dengan maksud untuk menekan harga beras di pasaran jelas sangat membuat petani khawatir, untuk itu kiranya dapat dibatalkan.

"Kami sangat khawatir akan anjloknya harga gabah di tingkat petani," katanya.

Di mana hingga hari ini harga gabah di petani

mengalami kenaikan dari Rp4.200 kini menjadi Rp4.800 per kilogramnya," sambungnya.

Mereka mengkhawatirkan jika impor dilakukan maka harga jual gabah akan menurun drastis dan bisa merugikan para petani.

"Jadi kalau bisa petani berharap pemerintah kembali memikirkan ulang untuk melakukan impor beras karena jelas sangat berdampak luas terhadap nasib petani," katanya.

"Seharusnya pemerintah bisa memperbaiki areal persawahan sehingga hasil panen bisa semakin meningkat bukan malah membuat kebijakan yang bisa menyengsarakan petani," harapnya. n ant

ASN Dituntut Buat Terobosan Baru BINJAI, PODIUM

Wakil Walikota Binjai, Timbas Tarigan mengajak seluruh jajaran perangkat daerah pemerintah untuk terus berinovasi dan menciptakan terobosan baru, harus meningkatkan kinerja dan pelayanan serta senantiasa berbuat yang terbaik untuk masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Walikota Binjai Timbas Tarigan, di Binjai, saat bertindak selaku pembina upacara pada hari kesadaran nasional.

"Kita sangat menyadari masih

banyak hal yang perlu dimaksimalkan lagi dan diperbaiki di tahun ini, terutama yang menyangkut akurasi output program dan kegiatan, serapan anggaran, realisasi pendapatan asli daerah, pelayanan masyarakat dan lain sebagainya," katanya.

Semua itu hendaknya menjadi bahan perhatian dan evaluasi bersama agar dapat diperbaiki di tahun ini maupun tahun mendatang.

Begitupun, Timbas mengungkapkan, secara umum penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2017 dapat dikatakan lebih baik dibanding tahuntahun sebelumnya.

Ini dapat dilihat dari prestasi yang diperoleh di tahun 2017 diantaranya penghargaan e-Government Award, penghargaan kota peduli HAM, penghargaan Rating Kota Cerdas Indonesia, penghargaan Pastika Paramesti di bidang kesehatan, penghargaan Wahana Tata Nugraha kategori lalu lintas kota sedang.

Ada pula penghargaan pengelolaan keuangan terbaik ketiga tingkat Sumatera Utara, laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penghargaan dalam informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah dan camat

terbaik ke-2 tingkat provinsi Sumatera Utara.

"Kita juga patut bangga karena Binjai menjadi salah satu rujukan pengembangan kota cerdas di Indonesia, sehingga banyak daerah kabupaten/ kota di Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Binjai, ditambah lagi adanya daerah yang menjalin hubungan kerja sama," katanya. n net

BINJAI, PODIUM Sebanyak 643 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berasal dari 37 kelurahan yang berada di Kota Binjai, Sumatera Utara, menerima peralatan kerja pengembangan produksi mereka dan peningkatan pendapatan pelaku usaha.

Hal itu disampaikan Wali kota Binjai Muhammad Idaham, di Binjai, kemarin.

"Setiap tahunnya Pemko Binjai secara rutin memberi bantuan kepada pelaku usaha berupa peralatan kerja maupun modal kerja," katanya.

"Pemberian bantuan ini merupakan kegiatan rutin maka diharapkan dapat dipergunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya, harus punya tanggung jawab, agar apa yang telah diterima dapat memberikan nilai tambah dalam usaha, terutama penambahan pendapatan," katanya.

Idaham menambahkan, dengan adanya bantuan ini dapat memberi kemudahan kepada pelaku usaha agar lebih mandiri, terlebih untuk dapat bersaing dengan produk luar. Karenanya saat ini dituntut kreativitas dari pelaku usaha mikro untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

Idaham juga mengingatkan agar bantuwn yang disalurkan dilakukan secara transparan dan langsung kepada para penerimanya.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Eka Edy Saputra mengatakan jumlah penerima bantuan sebanyak 643 orang pelaku usaha mikro dan kelompok usaha, dimana bantuan yang diberikan berjumlah 43 jenis peralatan.

"Bantuan yang diberikan sesuai yang dibutuhkan oleh masing-masing pelaku usaha," katanya.

Eka juga menjelaskan kriteria penerima bantuan yaitu para pelaku usaha mikro yang telah memasukkan permohonan ke instansinya, selanjutnya atas dasar permohonan itu pihaknya melakukan verifikasi, melihat langsung ke lapangan benar tidaknya usaha tersebut, apakah peralatan yang diajukan memang dibutuhkan sesuai dengan usaha mereka.

"Pemko Binjai juga telah berupaya meningkatkan produktifitas pelaku usaha, diantaranya dengan menghadirkan aplikasi e-Warung yang bertujuan guna mempromosikan produk-produk UKM secara online," katanya. n ant

Hanura Target 60 Persen Menangkan Eramas BINJAI, PODIUM Partai Hanura mendorong pelaksanaan pesta demokrasi yang akan bergulir pada pertengahan 2018 dan 2019 berjalan dengan meriah layaknya hajatan pesta.

"Hanura mendorong agar pelaksanaan pesta demokrasi berjalan dengan riang gembira tanpa ada kekerasan fisik ataupun isu SARA," kata ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai, Irfan Ahmadi, kemarin.

Dia berharap agar partai politik harus mampu mencegah segala bentuk kekerasan dalam pesta demokrasi, dan meminta kejadian yang terjadi di beberapa daerah tidak tejadi di Pilkada Sumut.

"Tidak boleh ada kekerasan dan isu SARA di Sumut," katanya.

Demi memenangkan pasangan yang mereka usung, Hanura Binjai menargetkan kemenangan sebesar 60 persen untuk Eramas di Binjai.

"Hanura Binjai siap memenangkan pasangan Eramas di kota Binjai dengan target kemenangan pasangan Eramas minimal 60 persen suara," Kata anggota DPRD Kota Binjai ini.

Untuk mencapai target itu, Hanura terus proaktif melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya. Hal itu dilakukan untuk mencari konfigurasi dan koalisi yang tepat untuk kemenangan Eramas. n ant

7

PODIUM Langkat

Edisi 1 - 15 FEBRUARI 2018

'Pundi' di Akhir Masa Jabatan

“

SUATU hal yang lumrah di akhir masa jabatan kepala daerah melakukan perombakan. Itu terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Pemkab Langkat. Mutasi posisi dan pergantian anak buah setingkat eselon dianggap rezeki. Baik yang diangkat atau pun jajaran pejabat daerah itu sendiri.

STABAT, PODIUM Di Pemkab Langkat saja ada sekitar 34 pejabat eselon III dan IV dilantik.

Walau yang melantiknya bukanlah sang Bupati Ngogesa Sitepu, hanya diwakili Sekda Indra Salahudin.

Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat No: 82409/K/2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural eselon III dan IV dilingkungan pemerintah Kabupaten Langkat.

Dalam arahannya Bupati Langkat melalui pidato tertulisnya yang disampaikan Sekdakab.Langkat H.Indra Salahudin mengatakan bahwa pelantikan para pejabat struktural eselon III dan IV, ini adalah dalam rangka menindaklanjuti peraturan daerah No.6 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah untuk mengisi beberapa jabatan struktural yang belum terisi , pensiun ataupun pindah tugas.

Lebih lanjut dikatakan H.Ngogesa bahwa pelaksanaan promosi jabatan dan mutasi jabatan adalah merupakan hal yang biasa dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Dengan tujuan untuk peningkatan karir ASN serta merupakan suatu proses penyegaran pada organisasi perangkat daerah dan satuan kerja perangkat daerah.

“Laksanakan tugas dengan sebaikbaiknya junjung tinggi kedisiplinan serta bekerja dengan profesional," ujar Ngogesa Ada pun pejabat yang diambil sumpah, janji dan jabatannya antara

ASN Langkat Gunakan Busana Adat Melayu STABAT, PODIUM Menyambut dan memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke 268 tahun 2018, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu SH mengintruksikan seluruh jajarannya di Pemkab Langkat untuk menggunakan busana Adat Melayu sejak tanggal 15 Januari sampai dengan 17 Januari 2018.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat H. Syahmadi S.Sos, M.SP menjelaskan, sejarah kerajaan dan kesultanan Melayu sangat berkaitan dengan terbentuknya Kabupaten Langkat.

Oleh karena itu, setiap tanggal 17 Januari, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau untuk menggunakan busana Adat Melayu guna memeriahkan penyambutan Hari Jadi Langkat tersebut.

Ditambahkannya, busana Adat Melayu juga akan memberikan pemahaman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat mengenai nilai-nilai religius dan kebersamaan yang terkandung didalam Busana Adat Melayu.

“Walau pun Daerah Melayu, tetapi, Etnis Melayu di Kabupaten Langkat sangat bersahabat dengan etnisetnis lain yang saat ini sudah menetap di Langkat, dan nilai-nilai kereligiusan selalu menjadi simbol dalam segala aktivitas dan budayanya,” kata Syahmadi.

Syahmadi berharap, momentum pada peringatan Hari Jadi Langkat ke-268 tahun 2018 ini akan tetap menjadikan Langkat sebagai Kabupaten yang kondusif dan religius. n P30

lain Suparman.S.Sos sebagai inspektur pembantu wil.I inspektorat Kabupaten Langkat, Syaifullah,S.STP, M.AP sebagai inspektur pembantu wil. III inspektorat Kabupaten Langkat, Faisal Badawi S.Sos Sekretaris Dinas Pariwiata dan Kebudayaan, Hasrul S.Sos sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kemudian, Isrofan Zaini.SP, M.Si Kabid sosial dan pemerintahan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Aswan Nur Lubis,S,Sos Kabid Seni dan Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Febrian.S.STP sebagai Sekcam Kecamatan Sawit Seberang.

Selanjutnya, Sudianto.S. S.STP sebagai Lurah Tanjung Langkat Kecamatan Salapian. Pelantikan disaksikan oleh para Staf Ahli, Asisten dan kepala SKPD di jajaran Pemkab Langkat. n P30

Berkat CSR Bank Sumut

Jembatan Gantung Dogang Gebang Dibangun STABAT, PODIUM Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH meresmikan Jembatan Gantung Dogang Desa Dogang Kecamatan Gebang, (16/1/2018).

Ngogesa mengatakan, sekitar sembilan bulan yang lalu, jembatan Dogang ini roboh dan sempat menimbulkan kerugian baik moril maupun materil.

“Siapa pun tidak mengharapkan hal ini terjadi, tetapi, sebagai manusia beriman, kita harus mencari hikmah terbaik dari semua kejadian ini,” kata Bupati Langkat itu.

Lebih lanjut dijelaskan, atas koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan PT.Bank Sumut, akhirnya permasalahan ini bisa diatasi.

Dengan memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR), PT. Bank Sumut telah membuat proses penyelesaian Jembatan ini menjadi lebih cepat.

“Terima kasih kepada PT. Bank Sumut, dengan digunakannya Jembatan Dogang ini akan menghemat jarak tempuh sejauh 10 KM yang menghubungkan antara Desa Kwala Gebang dan Kelurahan Pekan Gebang,” ucapnya.

Ngogesa berpesan semoga jembatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat sekitar dan jangan lupa perawatan Jembatan ini harus terus diperhatikan.

Mewakili Direksi PT. Bank Sumut, Direktur

Bisnis dan Syariah TM Zeffry mengatakan, Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH dan masyarakat Langkat telah mendukung sepenuhnya keberadaan PT. Bank Sumut di Kabupaten Langkat.

“Ini support yang bagus untuk kami dalam mendedikasikan diri bagi masyarakat dan sebagai balasannya, program bantuan berupa Dana CSR akan terus kami upayakan untuk peningkatan pembangunan di Kabupaten Langkat,” katanya.

Mengenai pengerjaan perbaikan jembatan Gantung Dogang Desa Dodang Kecamatan Gebang, PT. Bank Sumut telah memberikan dana CSR sebesar Rp 375juta. Dalam kesempatan ini juga PT.Bank Sumut telah memberikan 100 paket sembako kepada warga yang kurang mampu.

“Dengan selesainya pengerjaan jembatan ini, diharapkan memberikan manfaat dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat khususnya penyediaan akses jalan dan transportasi mendukung aktifitas masyarakat sekitar,” harapnya.

Sebagaimana diketahui, dalam acara peresmian Jembatan Dogang, Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH dan Perwakilan Direksi PT. Bank Sumut menggunting pita yang disaksikan Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Peranginangin SE, Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin.SIK.M.M, perwakilan Unsur Forkopimda Langkat, anggota DPRD Langkat, sejumlah Kepala SKPD di jajaran Pemkab Langkat, Camat Gebang Tuti Hendarsih dan masyarakat serta undangan lainnya. n P30

8

Edisi 1 - 15 FEBRUARI 2018

Inilah Pesan Ngogesa Jelang Pilkada

PODIUM INDONESIA

'Jauhkan Permusuhan dan Fitnah'

P

eringatan dan perayaan Hari Jadi Kabupaten Langkat kembali digelar dan seperti biasa, puncaknya ditandai dengan Acara Sidang Paripurna Istimewa DPRD Langkat yang dilaksanakan di Gedung Dewan dan Acara Resepsi Peringatan Hari Jadi Langkat di Alun- Alun, T. Amir Hamzah, Stabat, (17/1/2018).

STABAT, PODIUM Hadir dalam Acara Sidang Paripurna Istimewa tersebut, para Pimpinan dan Anggota DPRD Langkat, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, Wakil Bupati Drs. H. Sulistianto, MSi, Sekda dr. H. Indra Salahuddin, M.Kes, MM, para SKPD, seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Langkat, Ketua TP PKK Langkat, Ketua DWP Langkat, para Camat dan Kepala Desa, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, para pemuka etnis beserta para mantan Bupati, mantan Wakil Bupati, mantan Ketua DPRD Langkat dan mantan Sekdakab Langkat.

Selain itu, hadir juga Ketua DPRD Sumut Wagirin Amran dan Gubsu yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Drs. H. Noval Mahyar,. Acara itu pun turut diwarnai dengan pembacaan lintas singkat sejarah Kabupaten Langkat dan pemberian cendramata sebagai wujud penghargaan kepada mantan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD Langkat, Sekdakab Langkat, pencipta lagu Mars Langkat Berseri, penulis sejarah Kabupaten Langkat serta pencipta lambang daerah dan motto Kabupaten Langkat.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Langkat Tahun ke-4 Persidangan ke-7 dan masa persidangan I tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Langkat, Terbit Rencana, PA, SE (Cana). Dalam pidato pembukanya, Cana pun menegaskan bahwa peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke- 268 tersebut memiliki arti yang sangat penting, apalagi tahun ini akan diwarnai dengan Pilkada serentak, sehingga tahun ini disebut juga sebagai tahun politik.

Lebih lanjut, Cana pun berpantun yang pada intinya berharap agar Langkat ke depan bisa semakin berkembang dan maju.

“Jadi, peringatan ini bisa menjadi momentum bagi kita untuk maju dengan meningkatkan pembangunan di segala bidang,” ujarnya.

Dia pun menambahkan bahwa Kabupaten Langkat memiliki 14 suku/ etnis, dan semuanya hidup berdampingan dengan rukun dan damai, dengan menjunjung tinggi semangat Bhineka Tunggal Ika. Senada disampaikan oleh Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu. Katanya, sungguh luar biasa dan membanggakan, karena semua suku/ etnis yang ada hidup dengan rukun dan damai terbalut dengan seragam baju adat kebesaran Melayu yang kita pakai hari secara seragam dan serentak.

“Sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna dan kita sudah sepantasnya menghormati para pendahulu kita. Seperti yang ditegaskan Soekarno, jangan sekalisekali melupakan sejarah,” ujarnya.

Terkait dengan tahun politik dan Pilkada serentak 2018, Ngogesa pun mengimbau agar sesama anak Langkat tidak saling menyebarkan fitnah.

“Ya, Langkat tidak butuh para penonton yang hanya piawai ngomong di luar arena, tapi butuh para pemain dan sutradara hebat yang kreatif dan berkarya, sehingga bisa menghasilkan karya- karya yang terbaik dan membanggakan bagi kita semua,” katanya.

Acara dilanjutkan dengan kegiatan resepsi Hari Jadi Kabupaten Langkat Ke - 268 yang dilaksanakan secara meriah di Lapangan Alunalun T. Amir Hamzah bersama seluruh lapisan masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan.

Di antaranya pembukaan Pameran Pembangunan Pemkab Langkat yang diikuti oleh seluruh instansi Pemkab Langkat, BUMD dan TNI-POLRI dan swasta, ditandai dengan pengguntingan pita oleh Ibu Ketua TP-PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa dan peninjauan stand pameran oleh rombongan.

Sebelumnya Ketua Panitia Penyelenggara, Sekda Kab. Langkat dr. H. Indra Salahudin, dalam laporan tertulisnya menyampaikan selain Pameran Pembangunan, kegiatan Hari Jadi juga dimeriahkan berbagai macam kegiatan yang antara lain, penampilan artis ibu kota, kesenian tradisional berbagai macam etnis, Tausiah, penyantunan anak yatim, karnaval, dan berbagai macam perlombaan lainnya yang disiapkan secara meriah untuk seluruh masyarakat Kabupaten Langkat dan sekitarnya. n ladon

SKPD Diminta Lebih Kooperatif Berikan Data ADA sekitar 714.017 suara menentukan nasib Kabupaten Langkat lima tahun ke depan.

Tujuh pasangan bersikukuh mampu menjadi yang terbaik. Termasuk paslon yang mendapatkan dukungan 35 kursi di DPRD Langkat ini.

STABAT, PODIUM Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH meminta kepada kepala SKPD agar bersikap kooperatif dalam memberikan data-data yang diminta oleh tim BPK-RI dalam rangka melaksanakan tugas di Kabupaten Langkat.

Permintaan tersebut disampaiakan Bupati Langkat melalui pidato tertulisnya yang disampaikan oleh Asisten I Pemerintahan Drs.Abdul Karim.MAP saat menjadi pembina apel Gabungan ASN di jajaran Pemkab Langkat bertempat di Halaman Kantor Bupati, (29/1/2018).

Karena saat ini BPK-RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara tengah melaksanakan pemeriksaan interim atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat TA 2017 yang dimulai sejak tanggal 15 Januari 2018 yang lalu dan akan berakhir sekitar minggu kedua pada Februari 2018.

Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara terinci setelah laporan keuangan pemerintah Kabupaten Langkat disampaikan kepada BPK-RI.

Ditambahkan, apabila ada temuan dari SKPD maka kiranya segera ditindaklanjuti sebelum dilakukan audit terinci atas laporan keuangan Pemerintah

Daerah, bila ada kendala lakukan koordinasi dengan inspektorat guna mendapatkan advis yang diperlukan, kerana Inspektorat merupakan perpanjangan tangan dari pihak BPK-RI dalam penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

Laporan keuangan dari setiap SKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban yang nantinya akan dikompilasi dan menjadi dasar penyusunan laporan keungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang akan diserahkan kepada BPK-RI untuk diaudit, dan apabila ada satu SKPD saja yang tidak menyelesaikan laopran keuangannya maka akan berdampak pada terhambatnya laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat secara keseluruhannya.

Apel gabungan dihadiri oleh Asisten,Staf Ahli Bupati Langkat Kepala SKPD dan para ASN dijajaran Pemerintah Kabupaten langkat. n P33

HUL Babussalam

Terbit Rencana Bantu Seton Beras LANGKAT, PODIUM Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana PeranginAngin secara pribadi memberikan bantuan untuk penyelenggaraan HUL ke-94 Allah Yarham Syekh Abdul Wahab Rokan Al Khalidi Naqsyabandi berupa 1 ton beras, 50 kg gula pasir dan uang tunai Rp 10 juta.

Bantuan yang disampaikan langsung tersebut diterima oleh Syekh Haji Hasyim Al Syarwani (Tuan Guru Babussalam), (31/1/2018) di perkampungan religius Babussalam Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.

"Saya berharap bantuan yang diberikannya dapat menambah kesuksesan acara HUL ke-94 dan kiranya bermanfaat buat masyarakat mau pun warga yang datang ke acara HUL ini," sebutnya di hadapan Tuan Guru Babussalam yang didampingi Kiyai Haji Amiruddin, MS (Ketua Umum Majelis Zikir Tazkira Sumatera Utara), H. Ismail Royan (perwakilan Tuan Guru Babussalam di Riau) dan H. Isfandin kerabat Tuan Guru Babussalam.

Tuan Guru Babussalam Syekh Haji Hasyim Al Syarwani menyampaikan terima kasih atas kebaikan dan perhatian Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin yang dengan penuh kemurahan hati memberikan bantuan secara pribadi dan kami mendoakan semoga Ketua DPRD Langkat yang juga akan maju sebagai calon Bupati Langkat periode 2018-2023 dapat dimudahkan urusannya dan sukses dalam mengemban amanah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Usai memberikan bantuan, Ketua DPRD bersama

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH dan turut hadir Ketua MUI Langkat H. Ahmad Mahfudz, para Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD Pemkab Langkat, langsung berbaur dengan sejumlah jamaah thariqat yang mulai memadati perkampungan religius itu dan dilanjutkan sambil makan siang bersama disertai dengan suguhan khas es kolak jantan sambil berbincang-bincang dengan Tuan Guru Babussalam membahas perkembangan persiapan acara puncak nantinya.

Acara HUL ke-94 Allah Yarham Syekh Abdul Wahab Rokan Al Khalidi Naqsyabandi yang jatuh pada tanggal 7 Februari 2018 terlihat sudah meriah dikunjungi ratusan jamaah thariqat yang datang dari penjuru daerah seperti dari Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau dan Aceh.

Salah seorang panitia HUL, H. Ainul Aswad yang juga anak Tuan Guru Babussalam mengatakan 10 hari sebelum acara puncak, para jamaah thariqat naqsyabandiah sudah berdatangan, dimana pada malam tanggal 5, 6 dan 7 Februari 2018 diisi dengan kegiatan ratib saman didepan makam Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan Al Khalidi Naqsyabandi.

Lanjutnya, pada tanggal itu juga para kaum jamaah ibu-ibu mengadakan hataman Al-Qur’an, tanggal 6 Februari 2018 acara haflah

Al-Qur’an dari pagi sampai sore dan pada tanggal 7 Februari 2018 ba’da Sholat Isya diadakan acara Maulid Nabi, marhaban dan qasidah.

Sementara itu dari Pemerintah Kabupaten Langkat memberikan bantuan untuk acara HUL ke 94 ini berupa 1,5 ton beras, 2 ekor lembu dan ratusan kotak air mineral. Ada juga bantuan pribadi anak Bupati Langkat H. Rizky Younanda Sitepu berupa 1 ekor lembu dan sebelum meninggalkan perkampungan religius Babussalam ini, Ketua DPRD Langkat juga memberikan tali asih kepada ratusan anak-anak dan warga setempat. n ladon

10 Seribu Santri Haflah Qur'an PODIUM LANGKAT Edisi 1 - 15 FEBRUARI 2018

PODIUM Utama

SEBANYAK 1.000 santri/santria dari Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) seKabupaten Langkat melaksanakan Haflah dan Khatam Quran yang dilaksanakan di Alun-alun T.Amir Hamzah Stabat, (19/1/2018). Haflah dan Khatam ini dilakukan dalam rangka menyemarakan Hari Jadi Kabupaten Langkat yang ke268 tahun 2018.

STABAT, PODIUM Dalam kesempatan tersebut Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu.SH yang hadir Bersama Ketua TP.PKK Ny.Hj.Nuraida, mengharapkan kepada santriawan dan santriwati untuk terus menimba ilmu, jadilah anak yang menjadi kebanggan agama dan orang tua, bekali diri dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman agama. “Ingatlah bahwa jalan ananda masih terbentang Panjang ananda yang akan melaluinya maka siapkan bekal yang cukup agar ananda merahi cita-cta yang diinginkan," Ngogesa mengingatkan.

"Cintailah negeri ini dengan kesiapan Ananda untuk terus belajar dengan keras, cintailah Kabupaten Langkat dengan menjauhi prilaku negatif dan cintailah Bumi Langkat dengan tetap menjaga akhlakul kharima," pesannya.

Pada kegiatan yang baik ini, Ngogesa memberangkatkan tiga orang untuk menunaikan ibadah haji. Salah satunya dipilih langsung oleh Bupati Ngogesa yang terpanggil adalah bapak Julham Akbar yang berusia 40 tahun tinggal di Gang

Sepakat, Kelurahan Perdamean.

Julham yang bertugas sehariannya sebagai guru TPQ, sebagai Bilal Mayit dan penyuluh Agama.

Sementara dua lainnya Ngogesa menunjuk Ketua Baznas Langkat Kiyai Abdurrahman sekaligus sebagai ketua pelaksana kegiatan ini untuk memilih dan menyeksi yang lanyak untuk diberangkat menunaikan ibadah haji.

Sementara Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangi-angin SE dalam sambutannya mengatakan, bahwa DPRD sangat mendukung dengan kegaiatan yang bernuasa keagamaan.

"Mari kita berharap melalui pelaksanaan Haflah dan Khatam Qur'an ini kita perbanyak membaca AlQuran karena Al-Qur'an merupakan pedoman dan pandangan hidup umat islam untuk mengharapkan rhido selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat," katanya.

Sebelumnya, Ketua pelaksana kegiatan Khatam dan Haflah Al-Quran Kiyai H.Abdurrahman mengatakan bahwa kegiatan Khatam dan Haflah quran ini dilakukan setiap tahunnya dalam rangka

Hari Jadi Kabupaten Langkat.

Hal ini dilakukan untuk membentuk generasi mandiri dan Qurani dan diharapkan Santriawan dan Santriwati untuk mencintai Al-Qur'an serta mengemamalkannya , sekaligus membentengi para santri melakukan hal-hal yang dilarang agama.

Acara dirangkaikan dengan tausiyah agama yang disampaiakan oleh Al– Ustazd DR.H.Fahri,MM dari Pekan Baru yang antara lain cerahmahnya mengatakan bahwa bumi Langkat adalah bumi yang religi maka bila warganya sudah mentaati perintahperintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang maka Bumi Langkat akan diberikan kemudahan dan 1 kemakmuran. n P3 P31

Ngogesa Sitepu Imbau ASN Jadi Contoh Masyarakat

STAND PAMERAN PEMBANGUAN DISKOMINFO RAMAI DIKUNJUNGI STABAT, PODIUM Pameran Pembangunan dalam rangka memeriahkan peringatan hari jadi kabupaten Langkat ke 268 tahun 2018 yang dibuka secara resmi oleh Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH yang ditandai dengan pengguntingan pita oleh Ketua TP.PKK NY.Hj. Nuraida Sitepu dan Ny.Terbit Rencana, Rabu di Alun-Alun T.Amir Hamzah yang diikuti 100 Stand.

Pada (18/1/2018), hari kedua pelaksanaan Pameran Pembangunan Stand Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat yang dipimpin oleh Kepala Dinasnya H.Syahmadi.S.Sos.MSP mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan selama lima tahun, yang menampilkan Miniatur Langakat Commend Center (LCC), Aplikasi E- Laga (Pengaduan Masayarakat), Media Analitik dan bekerja sama dengan sponsor telkomsel dan PT.Aplikasi Nusa Lintas Arta serta posko Bantuan Komunikasi (Bankom) ramai dikunjungi para pengunjung dari barbagai kalangan.

Bagi para pengunjung akan dipandu oleh Kabid Pengembangan Teknologi dan Aplilkasi Informatika Ade Aulia Helmi,ST dan Kasi Pengembangan Infrastruktur Ibadi Rahman untuk mendownload serta menggunakan aplikasi Laga (Langkat Siaga) yang pungsinya segala pengaduan dari masyarakat tertampung di e-laga kemudian uduan dari masyarakat tersebut akan di teruskan ke Dinas yang terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Syahmadi mengimbau kepada masyarakat pengunjung untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan e-laga ini guna ketrasparanan dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Langkat dicintai ini dengan hari jadi Kabupaten Langkat yang ke-268 tahun 2018 ini Kabupaten Jaya masyrakatnya 1 sejahtera. n P3 P31

STABAT, PODIUM Bahwa dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, melalui program Adipura khususnya Kota Stabat yang akan memasuki masa pantau kedua pada bulan pebruari oleh tim penilai dari pusat.

"Diminta partisipasi aktif semua untuk mendukung dan memberhasilkan program Adipura dimaksud, dengan demikian apa yang kita harapkan kiranya dapat kita capai," kata Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu.SH melalui pidato tertulisnya yang disampaikan Sekdakab. Langkat saat bertindak selaku pembina apel gabungan di jajaran ASN Pemkab Langkat yang bertempat di halaman kantor Bupati Langkat, Senin (22/1).

Kepada SKPD teknis dan SKPD terkait, agar lebih memperhatikan hal-hal yang menjadi penyempurnaan mekanisme penilaian Adipura

seperti mengevaluasi, membenahi dan memperbaiki lokasi yang menjadi objek penilaian sehingga memenuhi ketentuan dan kreteria penilaian yang ada. “Jadilah ASN yang menjadi contoh dan tauladan dimanapun bertempat tinggal dalam menjaga dan memelihara lingkungan yang sehat, asri dan nyaman," ujar H Ngogesa.

Akhir sambutannya Ngogesa mengajak semuanya untuk meningkatkan kinerja. "Sehingga kita mampu melaksanakan beban kerja dengan sebaik-baiknya tampa mengabaikan kaidah-kaidah yang berlaku demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat yang kita cintai," ujarnya.

Apel dihadiri oleh para asisten dan Staf Ahli Bupati sejumlah SKPD dan ASN di jajaran 1 Pemerintah Kabuopaten Langkat. n P3 P31

11

Parlementaria

Edisi 1 - 15 FEBRUARI 2018

KPK Sosialisasi e-Perencanaan ke DPRD Langkat PEMKAB Langkat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menggandeng narasumber dari Tim IT (Informasi Teknologi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia adakan sosialisasi eperencanaan di DPRD Langkat, (18/1/2018).

STABAT, PODIUM Sosialisasi yang dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat dihadiri para Anggota DPRD dan staf Sekretariat DPRD Langkat.

Sosialisasi dimaksudkan agar para anggota dewan mengetahui aplikasi sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik atau eperencanaan yang akan diterapkan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk tahun 2018, sebut Kepala Bappeda H. Sujarno, S.Sos, M.Si saat memberikan kata sambutan.

Sujarno menjelaskan bahwa eperencanaan merupakan suatu keharusan untuk diterapkan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam e-perencanaan nantinya pokok-pokok pikiran anggota dewan yang berdasarkan hasil reses diinput oleh operator dalam aplikasi eperencanaan yang kata sandinya hanya diketahui oleh masing-masing anggota dewan dan sebelumnya operator e-perencanaan sudah diberikan pemahaman melalui

bimbingan teknis yang diadakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Langkat.

Sementara itu Tim IT KPK yang berjumlah 2 orang, Yoshida Sari dan Rio Pranata mengungkapkan tujuan dari e-perencanaan ini dimaksudkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

melalui penguatan ketersediaan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan demi mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyusunan Renja SKPD, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Yoshida juga mengungkapkan bahwa

Komisi B DPRD Langkat Gelar RDP Tentang BPJS STABAT, PODIUM Terkait banyaknya pengaduan masyarakat terhadap permasalahan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang masuk ke Komisi B, Komisi B DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), (15/1/2018), di ruang rapat Komisi B. RDP dipimpin Ketua Komisi B Riska Purnawan, ST didampingi Wakil Ketua Komisi H. Faisal Haq, Sekretaris Komisi Kirana Sitepu dan Anggota Komisi lainnya yang baru saja terbentuk untuk tahun 2018 yakni Pujianto, H. Ibrahim Azmi, Sarno, Ade Khairina Syahputri, Azman, Makmur Ginting, Syafrizal Helmi, Amir Husin, H. Arba'i Fauzan dan Syamsul.

Untuk mengetahui permasalahan tersebut, Komisi B mengundang Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan Langkat dan BPJS Ketenagakerjaan Binjai-Langkat.

Dalam RDP itu Komisi B, meminta penjelasan terkait prosedur di BPJS, sulitnya klaim pencairan di BPJS Ketenagakerjaan dan permasalahan kesehatan dan tenaga kerja lainnya.

Menanggapi itu, Rosmayanti Nasution Kepala BPJS Langkat menjelaskan bahwa program BPJS itu terbagi dua yakni BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Untuk peserta mandiri di BPJS kesehatan wajib satu keluarga (keluarga inti).

“Untuk BPJS kelas 3 tidak wajib menggunakan buku tabungan, sedangkan BPJS kelas 1 dan 2 wajib memakai buku tabungan pada saat mendaftar,” lanjutnya.

Untuk perusahaan, iuran BPJS ketenagakerjaan pekerja dipotong sebesar 2% dari gaji pokok, kalau bersifat badan usaha pemotongan iuran sebesar 1% dari gaji pokok pekerja dan 4% dari pemberi kerja.

Sementara itu Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Binjai-Langkat M. Haris Sabri Sinar menjelaskan bahwa pada dasarnya BPJS Ketenagakerjaan merupakan pengalihan tanggung jawab dari perusahaan kepada Kantor BPJS agar tenaga kerja dapat terlindungi.

Program BPJS ketenagakerjaan meliputi jaminan pensiun, jaminan hari tua, kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

“Permasalahan yang ada sekarang ini, masih banyak perusahaan yang ada di Langkat mendaftarkan pekerjanya di BPJS Medan, sehingga menyulitkan dalam pendataan terhadap kepatuhan perusahaan dan hal ini diatur dalam peraturan Bupati dan masih banyak perusahaan di Langkat yang belum mengikutkan pekerjaanya pada program BPJS ketenagakerjaan, yang terdaftar hanya 66 %,” sebut Haris.

Dijelaskan, bahwa iuran BPJS ketenagakerjaan dikenakan biaya Rp. 16.800 per orang untuk program jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Dan dalam hal klaim apabila pekerja tidak bekerja lagi hanya dibutuhkan 7 hari kerja maka dapat dicairkan.

Ketua Komisi B dalam RDP tersebut, meminta kepada Dinas Kesehatan Langkat agar meningkatkan pelayanan puskesmas pada masyarakat dan berharap Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja agar saling berkoordinasi sehingga seluruh pekerja perusahaan ikut dalam program BPJS. Komisi B juga berharap kepada pihak BPJS agar melakukan pengawasan ke puskesmas karena alokasi dana BPJS ke puskesmas sangat besar, namun pelayanan puskesmas dirasakan saat ini belum maksimal. n P03

e-perencanaan ini merupakan suatu media untuk memasukkan usulan ataupun pokok-pokok pikiran anggota dewan.

DPRD Langkat sangat menyambut baik rencana penerapan eperencanaan yang akan diterapkan Pemkab. Langkat, sebut Ketua Komisi D, Drs. H. Sarikat Bangun dalam sambutannya mewakili Ketua DPRD Langkat.

“Karena e-perencanaan merupakan hal yang baru, maka sosialisasi ini sangat berarti bagi kami anggota dewan agar memahami sistem perencanaan berbasis elektronik,” ucapnya.

Diharapkan dengan aplikasi eperencanaan akan mampu membantu percepatan perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu.

Dengan sistem e-perencanaan akan memungkinkan dapat terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan bersih serta dapat menghindari praktik KKN karena dilakukan secara transparan sesuai aturan. n P03

Masalah Portal, Komisi D Panggil Kadishub & Camat STABAT, PODIUM Terkait adanya informasi bahwa masyarakat Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura yang menginginkan pencabutan portal di desanya, maka Komisi D DPRD Langkat undang Kadis Perhubungan Kab. Langkat dan Camat Tanjung Pura dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi D, (25/1/2018).

RDP yang dipimpin Sekretaris Komisi D, Romelta Ginting, SE dan dihadiri Anggota Komisi D lainnya yakni Nurul Azhar Lubis, SH, Makhruf Ritonga, SE dan H. Agus Salim ini digelar dalam rangka mendapatkan informasi yang akurat berkaitan adanya keinginan masyarakat Desa Pekubuan yang menginginkan pencabutan portal yang telah terpasang di Desa Pekubuan demi kelancaran penyalurah baban bakar minyak (BBM) kepada masyarakat karena mobil tangki pengantar BBM tidak dapat melewati portal.

Camat Tanjung Pura, Suriyanto, S.Sos menjelaskan bahwa memang benar ada demo yang mengatasnamakan masyarakat Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura yang menginginkan pencabutan portal. Kami selaku Pemerintahan Kecamatan tetap berusaha berkoordinasi menanggapi permasalahan ini, sebutnya.

Namun begitu, katanya, masih banyak masyarakat Desa Pekubuan yang menginginkan tetap terpasangnya portal karena dengan adanya portal, jalan-jalan disana tidak cepat rusak.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Aldersyam Siahaan, SH mengungkapkan di Kecamatan Tanjung Pura ada dipasang 3 portal, 1 diantaranya di Desa Pekubuan dan pemasangan ini telah berdasarkan kajian yang mendalam dari kami.

“Hal ini kami lakukan untuk melindungi rusaknya jalan yang ada di Kabupaten Langkat dalam hal ini di Desa Pekubuan dan apa yang kami lakukan telah sesuai dengan aturan yang ada dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pengelolaan Jalan Daerah,” ungkap Alders.

Mendapat penjelasan dari Camat Tanjung Pura dan Kadis Perhubungan, anggota Komisi D Nurul Azhar Lubis, SH yang merupakan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan Tanjung Pura, sangat mendukung apa yang telah dilakukan Camat dan Kadis Perhubungan.

“Saya merasa senang dengan pemasangan portal ini, karena jalan-jalan di daerah saya jadi bagus dan dengan adanya portal ini, maka biaya perawatan jalan dapat dialihkan untuk lanjutan pengaspalan jalan-jalan yang belum tersentuh aspal,” sebut Nurul.

Nurul juga menambahkan bahwa karena kesadaran dan ketaatan terhadap aturan dan hukum kita masih lemah, makanya portal ini dipasang. n P03

12

PODIUM SUMUT Edisi 1 - 15 FEBRUARI 2018

PODIUM Utama

Suara 'Surga' Dari Sergai

SEKDAKAB PIMPIN RAPAT PERSIAPAN PENYELENGGARAN MTQ KE-51

TIGA tahun belakang ini trade mark Sumut Paten jadi jargon. Acungan jempol di mana-mana. Bahkan hingga kini acungan jempol itu mewabah hingga ke nusantara. Walau dulunya acungan jempol sudah lumrah, tapi kayaknya belum mengena dengan embel kata-kata.

SERGAI, PODIUM Sejak HT Erry Nuradi menjabat Gubsu menggantikan Gatot Pudjo Nugroho, Paten ala Erry Nuradi terpajang di sepanjang Langkat hingga Tobasa. Di pelosok daerah sekelas kepala dusun pun tak lekang dengan sematan acungan jempol Paten-nya.

Namun itu dulu, ya berawal tiga tahun lalu. Meski sekarang masyarakat awam pun terus menyematkan rasa Paten-nya bersama sang jempol.

Ternyata, Erry Paten itu, toh belum tentu. Sebab tahun ini Erry Nuradi gagal menyalonkan diri di Pilgubsu 2018. Nasib Erry seolah 'Perahu Tanpa Penumpang' yang mengarungi samudra berujung karam.

Bahkan, pada 15 Februari 2018 ini, Erry Nuradi meletakkan jabatan.

Masanya memimpin Sumut telah berakhir. Hitungan hari saja, Erry harus lengser ke prabon meninggalkan kursi panas Sumut Satu.

Erry yang 'tersakiti', bisa ada benarnya. Setahun mendampingi Gatot Pudjo Nugroho, Erry masih terombang-ambing. Sekalangan menilai bahwa Erry dijadikan ban 'serep'. Tak punya wewenang, dan hanya diberikan sedikit ruang.

Tak lama berselang, kasus Gatot Pudjo Nugroho mencuat ke permukaan. Hasilnya? Ya, Gatot menjadi pesakitan tahanan KPK. Sejak penetapan Gatot penghuni rutan KPK, Erry juga belum bernafas lega. Walau kendali pemerintahan Sumut dipegang suami dari Evi Diana boru Sitorus ini.

Selanjutnya memasuki Agustus 2015.

Erry diangkat menjadi pelaksana tugas (Plt). Menjabat Plt, Erry juga belum bisa leluasa. Mantan Bupati Sergai dua periode ini terpaksa menunggu hampir

setahun untuk dilantik sebagai Gubernur Sumut, tepatnya sembilan bulan lamanya.

Erry juga tercatat salah satu pejabat paling lama mendapat wewenang sebagai Gubsu, hanya menjalankan tugas sebagai Plt. Lagi-lagi beginilah nasib Erry.

Mei 2016, barulah Erry Nuradi diangkat secara sah memegang kuasa pemerintahan Sumatera Utara. Dari situ pula menggaung Paten-nya ala Erry Nuradi. Secara kasat mata, gaung Paten 2016 itu sebagai langkah menuju pertarungan 2018.

Strategi diatur sedemikian rupa hanya untuk pemenangan 2018.

Namun sayang, meski sedari awal banyak parpol yang merapatkan diri kepadanya, pas di akhir-akhir Erry gagal menyalonkan. Perahu Erry hilang satu persatu ditelan ombak.

Usai itu, toh cobaan Erry belum berakhir. Isu kembali mengemuka.

Erry dikabarnya dipecat dari 'kesatuan' partainya. Syukurnya hembusan itu sekadar isapan jempol belaka. Erry yang menduduki posisi Ketua DPW Partai Nasdem masih diberi wewenang memimpin anak buah di Sumut ini.

Menghitung hari jelang 15 Februari, mencuat info Erry rombak kabinet.

Erry kembali dibuat tak tenang. Paling tidak, andai terjadi rombak kabinet, peran duit di situ bermain. Nilai tawar, seolah begitulah yang terjadi.

Mirisnya lagi, kabar teranyar menyebut bahwa pelaksana tugas menjabat Gubsu tak-lah dari aparatur sipil negara alias ASN. Malah Mendagri Tjahjo Kumolo mengumbar nama pejabat tinggi Polri, Irjen Pol Martuani Sormin Siregar.

Dengan delik pengamanan Pilkada

makanya Pati Polri itu ditempatkan di Sumut. Sesaat berlalu, prokontra bermunculan. Mandagri dianggap 'bermain' dalam lingkup kepartaian.

Mungkin, mendengar kabar tak sedap itu, Erry cuma bisa mengerut dahi.

Belum lepas gonjang-ganjing soal Plt Gubsu, Erry masih berpikir. Pasalnya, sang istri Evi Diana br Sitorus yang notabene anggota parlemen Sumut, akan berurusan dengan KPK. Sang istri diperiksa terkait gratifikasi Gatot Pudjo Nugroho ke dewan soal dana Bansos, DBH dan lainnya.

Pun begitu, tampak jelas akhir-akhir ini Erry masih tenang. Dia sama sekali tak memikirkan apa yang bakal menimpa Sumut, termasuk kasus yang menjerat sang istri. Erry tetap menjalankan roda pemerintahan sesuai enjury time masa pelepasan jabatan.

Di tengah kondisi yang ada saat ini, Erry pastinya masih mendapat dukungan. Massa pendukung terdahulu yang kabarnya masih mencintai Erry tetap mengacungkan jempol. Erry dianggap masih bersih. Sebanyak 2 juta massa tetap menunggu arahan sang Ketua, di mana dan kemana suara itu akan diberikan.

Indahnya lagi, Erry mendapat dukungan dari kabupaten yang pernah membesarkan namanya selama dua periode. Ya, suara 'surga' dari Serdang Bedagai (Sergai) berharap Erry Nuradi ditarik ke dalam kabinet pemerintahan pusat. Masyarakat di sana menyatakan tetap setia kepada Erry serta mengiba agar mantan pemimpinnya itu didapuk sebagai menteri.

Paling tidak, sesumbar massa pendukung berucap, Erry bisa mendapatkan tempat di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perwakilan Sumut kelak. n red

STABAT, PODIUM Sekdakab Langkat dr.H.Indra Salahudin.M.Kes.MM memimpin jalannya rapat persiapan penyelenggaraan MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Langkat yang dilaksanakan di ruang Pola kantor Bupati, (23/1/2018) yang dihadiri oleh seluruh panitia penyelenggara baik panitia Kabupaten maupun panitia lokal.

Dalam kesempatan tersebut dr.H. Indra yang sebagai koordinator pelaksana kegiatan menyampaikan antara lain agar seluruh unsur kepanitiaan baik panitia Kabupaten maupun panitia lokal untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan, berkerja sesuai yang telah di tugas sesaui dengan SK yang diberikan.

Lebih lanjut H.Indra mengatakan bahwa penyelenggaraan MTQ akan dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari sampai tanggal 2 Maret 2018 yang bertempat di Desa Pangkalan Batu Kecamatan Berandan Barat.

Musabaqah yang akan diperlombakan , Tilawah remaja dan dewasa, tilawah anak-anak dan tartil, Hifzil quran, fahmil quran, syahril quran, khattil quran, Ada pun susunan panitia penyelenggara MTQ ke 51 Kabupaten Langkat tahun 2018, pengarah Bupati Langkat, Wakil pengarah Wakil Bupati Langkat, Koordinator Sekretaris daerah Kabupaten Langkat Ketua Asisten ADM Ekbangsos Setdakab.Langkat, Wakil ketua Staf Ahli bidang SDM, Sosial dan Kemasyarakat, Sekretaris Kabag. Kessos Setdakab Langkat.

Seksi Musabaqah H.Khairul Fuad,S.Ag.M.Si, Seksi acara tempat dan mimbar tilawah Kadis Lingkungan Hidup, Seksi Konsumsi/Dekorasi mimbar tilawah Ketua TP. PKK Kecamatan Berandan Barat, Seksi Publikasi/ Dokumentasi Kadis Komunikasi dan Infomatika, Seksi keamanan Kasat Pol PP, Seksi kesehatan Kadis Kesehatan Seksi pengerahan masa dan pawai taaruf Kadis Pendidikan Kabupaten Langkat. n P32

Usai Diperiksa KPK, Anggota DPRD Sumut Bungkam MEDAN, PODIUM Sejumlah mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 masih memilih bungkam usai diperiksa KPK terkait kasus 'duit ketok' interpelasi mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, (30/1/2018).

Untuk diketahui, KPK kembali melanjutkan pemeriksaan di Mako Brimob Polda Sumut, Jalan Wahid Hasyim, Medan terkait kasus tersebut. Sejak pagi, beberapa mantan anggota dewan terlihat masuk dari pintu depan dan belakang gedung utama.

Sekitar pukul 11.00 WIB beberapa mantan anggota dewan keluar dari Mako Brimob. Di antaranya adalah Taufan Agung Ginting, Arlene Manurung, Fahru Roji dan Tohonon Silalahi.

Sejumlah awak media mencoba menemui Taufan Agung Ginting yang baru keluar dari gedung. Namun dia menolak diwawancarai wartawan. "Maaf ya, coba tanya sama KPK saja," katanya kepada awak media yang sudah menunggu sejak (30/1/2018).

Tanpa banyak kata, Taufan langsung masuk ke dalam mobil. Serupa dengan Taufan, anggota dewan lainnya juga menghindari wartawan.

Sehari sebelumnya giliran 11 anggota DPRD Sumut diperiksa. Seperti Jhon Hugo Silalahi

(Demokrat), Syafrida Fitri (Golkar), Richard Edi Lingga (Golkar) Tunggul Siagian (Demokrat), Yusuf Siregar (Demokrat).

TM Panggabean (Demokrat), Biller Pasaribu (Golkar), Musdalifah (Demokrat), Elezaro Duha (PAN), Syahrial (PAN) dan Feri Suando S Kaban (PBB).

KPK melakukan pemeriksaan, terkait dengan dugaan kasus suap dari mantan Gubernur Sumut

Gatot Pujo Nugroho.

"Memang ada jadwal permintaan keterangan pada sejumlah anggota di DPRD Sumut," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah.

"Proses pengembangan dilakukan terkait dengan perkara yang sebelumnya terjadi," tambahnya.

Perlu diketahui bahwa pemeriksaan ini sendiri merupakan gelombang ketiga yang dilakukan oleh KPK terhadap anggota DPRD Sumut untuk kasus yang sama.

Di mana, pada pemeriksaan pertama tahun 2015 lalu, KPK sudah menahan Ketua DPRD Sumut periode tersebut Ajib Shah (Golkar), mantan Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun (Demokrat), mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga (Golkar) dan Sigit Pramono Asri (PKS).

Sementara pada pemeriksaan gelombang kedua pada 2016 lalu juga berakhir dengan penahanan terhadap 7 anggota DPRD Sumut periode tersebut yakni Muhammad Affan (PDI Perjuangan), Bustami (PPP), Zulkifli Husein (PAN), Parluhutan Siregar (PAN), Zulkifli Effendi Siregar (Hanura), Budiman Nadapdap (PDI Perjuangan) dan Guntur Manurung (Demokrat). n P03

13

Pentas Politik

Edisi 1 - 15 FEBRUARI 2018

ER dan Celaan Suporter "Suporter Timnas Kecewa ER 'loncat' ke Jalur Politik"

“

ADA adegan mengejutkan saat timnas Indonesia menjamu Islandia, pada (14/1/2018) lalu. Laga di stadion utama Gelora Bung Karno (GBK) ketika itu ditonton langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat master of ceremony (MC) mengumumkan kehadiran RI-1, sekitar 30-an ribu penonton bertepuk tangan sebagai sambutan selamat datang.

MC tak lupa memperkenalkan satu per satu para pendamping presiden saat itu. Salah satunya Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi. Namun, para penonton tak memberikan tepuk tanda selamat datang kepada Edy. Alih-alih gembira, para penonton seperti tak menerima kehadiran mantan Pangkostrad tersebut. Mereka berseru "huuu...huuu...' sebagai tanda tak suka.

Ungkapan kurang simpati para suporter timnas ketika itu berlanjut dengan nyanyian dan yel-yel, 'Reformasi PSSI', 'Mundur... mundur', teriak penonton kepada Edy. Saya yang ada di tribun media tak memperhatikan respons Edy pada saat itu. Namun yang pasti, dalam catatan saya, kejadian ini merupakan kali pertama terjadi pada masa kepemimpin Edy. Tak cuma pada satu momen saja teriakan mundur itu dialamatkan kepada Edy. Saat MC meminta Jokowi menandatangani prasasti tanda perampungan stadion GBK, MC meminta Edy mendampingi presiden.

Lagi-lagi, para penonton yang mendengar MC mengucapkan kata Edy, kembali meneriakkan ungkapan kekecewaan yang sama.

'Huuu... huuu... mundur... mundur...' di atas tribun media, masih ada panggung penonton yang lebih keras mengeluarkan kata-kata makian untuk purnawirawan bintang tiga tersebut.

Tapi sekali lagi, saya tak melihat reaksi dan air wajah Edy saat itu. Tapi, tak mungkin dia tak mendengar seruan 30-an ribu suporter tersebut. Saya

pun penasaran apa yang membuat para suporter ketika itu bernada nyaring mendesak Edy mundur.

Usai pertandingan, saya menemui salah satu suporter. Lelaki berusia 30an tahun itu bernama Anung. Ia berasal dari Jakarta. Anung ikut meneriakkan 'huuu' dan 'mundur' untuk Edy. Kata dia, sikap itu merupakan reaksi kekecewaan para pecinta sepak bola terhadap kepemimpinan Edy di PSSI saat ini.

Pada masa awal, Anung sebenarnya menaruh harapan besar kepada Edy. Ia pun bangga ketika angin reformasi yang dihembuskan pemerintahan Jokowi itu diambilalih oleh Panglima Kostrad yang notabene menjadi 'kepanjangan tangan' Jokowi.

Sayangnya, harapan itu justru kembali menjadi ilusi. Penyebab utamanya karena prestasi timnas yang tak kunjung membaik.

Dan, rasa kekecewaan itu makin membesar setelah menyaksikan keputusan Edy yang memilih 'loncat' ke jalur politik untuk maju dalam Pilkada di Sumatra Utara. Padahal, Edy masih menyisakan tugas besar untuk membawa perbaikan buat sepak bola nasional, khususnya PSSI yang menjadi induk organisasi olahraga paling digemari di negeri ini.

Bagi saya, Anung hanyalah potret kecil betapa suporter yang begitu dikecewakan oleh Edy. Ada indikasi kalau keputusan Edy memimpin PSSI itu hanyalah jalan untuk mengerk popularitas demi mengejar jabatan politik. Entahlah, apakah

sesungguhnya memang seperti itu, tentunya semua itu hanya sang jenderal yang bisa menjawabnya.

Namun yang pasti, penggila sepak bola negeri ini sudah kadung dibuat kecewa oleh Edy. Bahkan, di jagad

Penunjukan Pati Polri Jadi Pj Gubernur Sumut Wewenang Presiden Jokowi MEDAN, PODIUM Rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk meminta bantuan Pati Polri, Irjen Pol Martuani Sormin menjadi Pj. Gubernur Sumut harus disikapi secara cermat. Sebab, permintaan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan masih menuju tahapan penetapan oleh Presiden.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Sumut Fraksi PDI-P Sutrisno Pangaribuan kepada awak media, (27/1/2018).

"Permintaan tersebut tentu memiliki dasar hukum yang jelas, dan masih harus melalui tahapan hingga diputuskan, ditetapkan dan dilantik oleh Presiden. Oleh karena itu, semua pihak diminta untuk membaca secara cermat peraturan perundang- undangan agar tidak membangun kecurigaan kepada pemerintah," katanya.

"Pemerintah dipastikan akan melakukan setiap langkah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang ada.

Keputusan menerima atau menolak usul Mendagri, ada di tangan Presiden," sambungnya.

Sutrisno menegaskan, jika benar Pati Polri benar ditetapkan oleh Presiden sebagai Pj. Gubernur Sumut, maka tidak ada ketentuan ataupun aturan yang dilanggar.

"Presiden sebagai pemegang kekuasaan di dalam hukum dan pemerintahan dapat mendelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kapolri. Maka tidak melanggar ketentuan jika kemudian Presiden menugaskan Pati Polri setara Eselon I untuk menjadi Pj. Gubernur. Jika Presiden menyetujui usul Mendagri kepada Irjend (Pol). Martuani Sormin sebagai Pj. Gubernur Sumatera Utara,

maka tentu melalui berbagai pertimbangan dari berbagai aspek," tegasnya.

Selain itu, jelas Sutrisno, penunjukan Pati Polri sebagai Pj. Gubernur Sumut diperlukan dengan pertimbangan adanya potensi kerawanan pada Pilkada Serentak di Sumut.

"Pemilukada serentak di Sumatera Utara memiliki potensi kerawanan pemilu, maka penunjukan Pati Polri untuk menjadi Pj. Gubernur sangat tepat agar koordinasi dapat berjalan dengan baik dengan seluruh forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda). Selain untuk memudahkan koordinasi pengamanan pemilukada, penunjukan Pati Polri juga sebagai upaya untuk menjaga netralitas ASN. Pelibatan ASN acap kali terjadi setiap kali Pemilukada," jelasnya.

Oleh karena itu, penunjukan Pati Polri sebagai Pj. Gubernur Sumut dinilai akan menjadikan Pilkada Serentak di Sumut semakin berkualitas.

"Penunjukan Pj. Gubernur Sumatera Utara pada waktunya sesuai dengan ketentuan kiranya menjadikan Pemilukada Tahun 2018 semakin berkualitas," tandas Sutrisno. n rmolsu

sosial media, kekecewaan itu kian membabi buta. Peristiwa kematian suporter akibat rusuh dengan kelompok suporter 'berseragam' menjadi salah satu catatan merah betapa Edy terkesan belum bersungguh-sungguh untuk membenahi tata kelola sepak bola di negeri ini.

Padahal, sudah sepatutnya Edy bisa menempatkan skala prioritas untuk masa depannya. Kalau memang bersungguh-sungguh ingin membenahi sepak bola maka tunjukkanlah dengan konsistensi dan konsentrasi penuh dalam mengelola PSSI. Memang tak ada larangan seorang pemimpin PSSI untuk melakukan rangkap jabatan. Namun, di saat sepak bola tengah membutuhkan figur yang bersedia meluangkan seluruh aktifitasnya buat perbaikan, maka 'meloncat' ke jalur politik praktis tentunya bukan pilihan yang cukup bijak.

Perlu diingat, andai saja Edy terpilih sebagai gubernur, bukankah ia memiliki tanggung jawab 24 jam penuh kepada konsituennya? Kemarin saja, saat jabatan Pangkostrad masih melekat, begitu banyak aktivitas sepak bola dan PSSI yang harus mengikuti jadwalnya yang super padat. Ah, saya sungguh tak terbayang apa jadinya jika jabatan politik yang harus memimpin konstituen di seberang pulau itu melekat kepada dirinya. Mampukah ia membagi pikiran dan waktunya buat sepak bola dan PSSI di masa mendatang?

Jadi, sepertinya sudah cukup pantas untuk memahami ulah suporter sepak bola Indonesia yang telah mencela Edy di saat dia bersanding dengan orang nomor satu di negeri ini.

Mengapa? Karena untuk membenahi olahraga yang tengah miskin prestasi ini diperlukan sosok yang berani istiqomah dan bersedia meluangkan waktu serta tenaganya selama 24 jam tiada henti. Dan Edy? Ah, biarlah! n rol

14

opini PODIUM INDONESIA

Edisi 1 - 15 Juli 20 17 201

Edisi 1 - 15 FEBRUARI 2018

PODIUM Utama

KPK: Hindari Politik Balas Budi KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 harus bebas dari politik balas budi. Tidak hanya itu, seluruh calon kepala daerah yang berlaga juga diimbau untuk menghindari politik uang dan menerapkan politik bersih.

JAKARTA, PODIUM Juru Bicara KPK Febri Diansyah menekankan bahwa hal itu penting guna mencegah terjadinya praktik tindak pidana korupsi pasca-pilkada, dalam hal ini politik balas budi.

“KPK terus mengingatkan kepada seluruh kepala daerah dan calon kepala daerah agar mewaspadai hal

ini,” kata Febri saat dikonfirmasi di Jakarta, kemarin.

KPK sendiri tengah menangani salah satu contoh politik balas budi, yaitu kasus Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. KPK menduga perkara suap dan gratifikasi yang menjeratnya juga melibatkan tim sukses dalam bagi-bagi proyek serta mengumpulkan

Inilah Sosok Martuani Sormin JAKARTA, PODIUM

Irjen Pol Drs Martuani Sormin Siregar, MSi lahir di Lobu Sonak, Lumban Sormin, Pangaribuan, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 30 Mei 1963. Di usia 54 tahun menduduki jabatan perwira tinggi Polri yang sejak 20 Juli 2017 di Kadivpropam Polri.

Martuani, lulusan Akpol 1987 ini berpengalaman dalam bidang reserse.

Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kapolda Papua Barat.

Menduduki jabatan baru sebagai Kadivpropam Mabes Polri, Brigjen Martuani Sormin Siregar, otomatis mendapat pangkat dua bintang (Irjen).

Selama lebih kurang enam bulan menjabat sebagai Kapolda Papua Barat, Jenderal Polisi berdarah Batak ini mengukir sejumlah prestasi, di antaranya mengurangi tingkat kriminalitas, dan memberantas peredaran Narkoba.

Menurut Martuani, sumber daya manusia (SDM) di kepolisian harus dikelola dengan baik, jujur, dan serius.

SDM yang berkualitas akan tercapainya tujuan polri, yaitu rasa aman, keadilan, dan pelayanan prima di masyarakat. Selain itu, memiliki prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan Humanis.

Atas keberhasilan tersebut, Kabagpenum Divhumas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan bahwa ada dua Perwira Tinggi (Pati) Polri yang akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara dan Jabar.

Hal itu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut pada saat Pilkada serentak 2018.

“Ya tadi dalam pengarahannya Bapak Wakapolri menyampaikan bahwa ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara dua wilayah Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara,” kata Martinus.

Mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini pun menyebut bahwa dua Pati Polri tersebut yakni Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.

“Informasi ini kami masih menunggu surat resminya (dari Kemendagri), sehingga bisa kami ketahui siapa yang akan menduduki jabatan sementara,” ujarnya.

Dirinya pun menegaskan bahwa dua Jenderal Polri itu akan ditempatkan di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Plt terhadap anggota Polri juga bukan kali pertama, karena sebelumnya Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam Irjen Carlo Brix Tewu pernah menjabat sebagai Plt Gubernur Sulawesi Barat pada 2016.

“Begitu pun juga saat ini, direncanakan ada dua perwira tinggi Polri untuk menduduki jabatan Gubernur di wilayah Jawa Barat dan Sumatera Utara,” tandasnya. n PI/net

fee.

“Kami menduga relasi tersebut masih terjadi dalam pembagian proyek setelah kepala daerah itu menjabat,” tutur Febri.

Perkara atas dasar balas budi bukanlah yang pertama kali ditangani oleh lembaga antirasuah ini. Ia mengungkapkan, modus seperti itu

masih terjadi dan menjadi peringatan bagi para calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2018.

“Kami mengingatkan sekali lagi relasi-relasi antara tim sukses dengan calon kepala daerah. Jangan sampai memengaruhi kebijakan, apalagi bekerja sama ketika sudah menjabat,” tutupnya. (PI/OKZ)

Penangkapan Mujianto 'Barter' Marlon Purba? (1) MEDAN, PODIUM Mujianto ditangkap Polda Sumut, begitu juga Marlon Purba diringkus Mabes Polri. Apa pasal?

Cerita ini bergulur ke permukaan. Bahkan pada akhir Januari kemarin, sesuai laporan STTLP/509/IV/ 2017 SPKT “II” tertanggal 28 April 2017, Mujianto dituding terkait kasus penipuan.

Nah, bersama anak buahnya, Rosihan Anwar, kini Mujianto jadi pesakitan. Direktur Reserse Kriminal Umum (DirKrimum) Polda Sumut, Kombes Andi Rian menjelaskan, pihaknya langsung melakukan penahanan kepada kedua orang yang terlibat dalam kasus penipuan proyek senilai Rp 3 Miliar.

“Jadi hari ini Polda Sumut resmi menahan Mj dan RA, setelah ada pernyataan dari Bid Dokkes kalau keduanya sehat. Kita lakukan panggilan kedua hari ini, langung kita tahan,” kata Andi Rian, didampingi Wadir Krimum AKBP Andry Setiawan dan Kasubdit II/Harda Bangtah AKBP Edison Sitepu.

Ia mengaku kasus Mujianto ini merupakan kasus yang dilaporkan pada Oktober lalu, di mana saat itu masih dijabat oleh Direktur yang lama.

Orang nomor satu di DitKrimum Polda Sumut ini memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam penanganan kasus Mujianto.

Ditanya mengenai statemen Andi Rian yang menyatakan kalau yang namanya tersangka tidak diwajibkan untuk dilakukan penahanan sementara sekarang Polda Sumut menyatakan bahwa Mujianto resmi ditahan, DirKrimum Polda Sumut ini mengakui memang kemarin pihaknya menyatakan hal seperti itu.

Namun, sambung Andi, dirinya mempelajari bukti-bukti yang ada dari berita acara pemeriksaan dan dilakukan pemeriksaan secara subjektif dan objektif serta keterangan dari Bid Dokkes yang menyatakan Mujianto dan Rosihan Anwar dalam posisi sehat, makanya langsung dilakukan penahanan.

"Pada panggilan pertama untuk dilakukan pemeriksaan, Mujianto mengaku kurang sehat dan tidak bisa ditahan. Dipanggilan kedua ini, ternyata kedua tersangka dalam keadaan sehat, makanya kita lakukan penahanan," katanya.

Sementara itu, Jaksa Peniliti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara saat ini tengah memeriksa berkas perkara kasus dugaan penipuan senilai Rp 3 miliar atas nama tersangka Mujianto dan seorang karyawannya bernama Rosihan Anwar.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, Kamis (1/2/2018) ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan berkas yang telah dilimpahkan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut tersebut.

"Kita masih meneliti berkas perkara kasus dugaan penipuan tersebut," kata Sumanggar.

Lebih lanjut Sumanggar menyebutkan, pemeriksaan berkas untuk diteliti umumnya berlangsung selama 14 hari. Sehingga sejauh ini jaksa peneliti dan penuntut umum masih mempelajari berkas dan bila nantinya ditemukan ada kekurangan, maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik.

"Ini masih hari keempat. Jadi kita tunggulah hasil pemeriksaan dan penelitian berkas dari penuntut umum," ujarnya.

"Jadi kita tunggulah hasil pemeriksaan dan penelitian berkas dari penuntut umum,"ujarnya.

Dugaan penipuan itu berawal dari ajakan kerjasama melalui staf Mujianto, Rosihan Anwar untuk melakukan bisnis penimbunan lahan seluas 1 Hektar atau setara dengan 28.905 M3, di atas tanah lahan di Kampung Salam Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan sekitar Juli 2014 lalu.

Namun, hingga proyek selesai, Mujianto tidak juga menepati janjinya membayar hasil pengerjaan yang dilakukan A Lubis. Akibatnya pelapor merasa dirugikan hingga mencapai miliaran rupiah.

Sebelumnya, Marlon menjelaskan, konfrontir yang dilaksanakan saat ini sudah yang ketiga kalinya, namun tersangka Mujianto tetap mangkir.

“Dalam hal ini sudah jelas tersangka Mujianto tidak koperatif, jadi sudah selayaknya pihak penyidik Polda Sumut melakukan penahanan terhadap tersangka, demi tegaknya hukum di Negara yang kita cintai ini khususnya Sumatera Utara,” tegas Marlon.

Lebih lanjut dikatakannya, padahal penetapan Mujianto menjadi tersangka sudah melalui proses pemeriksaan alat bukti, termasuk saksi-saksi dan gelar perkara, terlapor Mujianto alias Anam diputuskan oleh Dirreskrimum Poldasu mutlak menjadi tersangka, dengan dikeluarkan surat resmi SP2HP No.B/397/XI/2017 Ditreskrimum, yang ditanda tangani atas nama Dir Reskrimum Poldasu unit Kasubdit Harda Bangtah AKBP Edison Sitepu, tanggal 15 November 2017, kata Marlon.

Marlon menegaskan, jika penyidik mengulurngulur waktu, tidak menutup kemungkinan Tindakan Pidana Penipuan yang dilakukan tersangka Mujianto terhadap korban H Armen Lubis, bisa saja ada indikasi dan kesempatan tersangka melarikan diri dari jerat hukum.

Bahkan, kata Marlon, yang lebih ironinya, Mujianto sempat sesumbar terhadap Armen Lubis kalau dirinya dibekingi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Marlon juga menyinggung soal mutasi Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Poldasu, AKBP Maruli Siahaan lantaran menjadikan Mujianto sebagai tersangka.

“Maruli sudah benar, memang Mujianto bersalah dan harus menjadi tersangka. Tapi kenapa dia yang menjadi korban. Untuk itu saya meminta kepada Kapolda Sumut untuk bertindak tegas agar Mujianto ditahan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ungkap Marlon.

Yang lebih gawatnya, kata Marlon, setelah konfrontir yang ketiga kalinya ini tersangka Mujianto juga mangkir dengan alasan sakit, pihak penyidik mengarahkan kami untuk datang lagi tanggal 25 mendatang.

“Ini sudah konfrontir yang ketiga kali, Mujianto kerap mangkir dari panggilan penyedik. Sudah jelas dia (Mujianto) tidak koperatif, jadi saya berharap pihak penyidik bekerja secara profesional, dan mengedepankan penegakan hukum," ucap Marlon. bersambung...

PODIUM Aspirasi

15 Edisi 1 - 15 FEBRUARI 2018

ASN Harus Sadar Bayar Pajak Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Langkat menyelenggarakan bimbingan teknis tentang penerbitan bukti pemotongan pajak oleh bendahara yang dilaksanakan di ruang pola kantor Bupati Langkat, (24/1/2018).

STABAT, PODIIM Dalam sambutan tertulisnya Bupati Langkat yang disampaikan olah Kepala BPKAD Drs M Iskandarsyah mengharapkan ASN lebih paham dan sadar membayar pajak, apalagi pajak merupakan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara, terlebih lagi pajak dipergunakan sebagai modal pembangunan.

Lebih lanjut dikatannya bahwa kemudahan pelayanan perpajakan terus dikembangkan termasuk melalui konsep E-Filiing atau pelapor pajak secara online melalui inetrnet, hal ini merupakan bentuk kemudahan yang dilakukan untuk memperpendek jarak dan waktu jadi kepada wajib pajak tak perlu mengantri cukup hanya megklik dan bisa melaporkan SPT tahunan.

Ada bermacam jenis pajak sebagai sumber pendapatan negara di antaranya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan

(PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), Cukai, pajak kenderaan bermotor (PKB) mau pun berbagai jenis pajak lainnya yang memberikan kontribusu utama bagi penerimaan dalam negeri.

Khusus pajak penghasilan (PPH) terhadap setiap wajib pajak atau masyarakat dan Aparatur Sipin Negara (ASN) yang sudah menmpunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak ) wajib dilaporkan setiap tahunnya kepada Kantor Pajak. “Kepada peserta sosialisasi Bimbingan teknis penerbitan bukti pemotongan pajak agar dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh sehingga memahami mekanisme, aturan dan konsep pelayanan yang baik," ujar Ngogesa.

Sebagai narasumber Soni Hermawan,SH.MM dari Derektorat Jenderal Pajak Kantor Wil.I.Sumut, dan Asep Safari Kantor Pelayanan Pajak Peratama Binjai, peserta terdiri dari seluruh bendahar pengeluaran SKPD dan para Aparatur Sipil Negara (ASN). n pendi

DPP-ARJUNA GELAR SYUKURAN & SANTUNI ANAK YATIM STABAT, PODIUM Peringatan hari ulang tahun (HUT) Assosiasi Jurnalis Nusantara (ARJUNA) ke-2 Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara berlangsung hikmat dan sederhana. Peringatan HUT DPPArjuna yang ke-2 tahun tersebut dirangkaikan dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada sejumlah anak yatim di sekretariat DPP-Arjuna Jalan Jendral Sudirman No. 3 C Perdamaian Stabat, (29/1/2018).

Abdul Malik Z dalam tausiahnya menyampaikan perwujudan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. "Ini tidak hanya dimaknai dengan ucapan saja tetapi perlu tindakan nyata seperti memberi dan berbagi sedikit apa yang kita miliki kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, seperti menyantuni anak yatim salah satu bukti kongkrit wujud rasa syukur kita yang saat ini telah dilakukan oleh pengurus DPP-Arjuna.

Semoga organisasi Arjuna ini dapat lebih maju dan solid sehingga Tuhan Yang Maha Esa selalu merahmatinya harap Abdul Malik yang beliau juga petugas P3N Perdamaian Stabat tersebut," katanya.

Ketum Arjuna Sahrul Akbar dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pengurus dan Kader Arjuna yang telah

mendukung dan berpartisipasi selama perjalanan Organisasi Arjuna yang sampai saat ini masih eksis dan solid, semoga dengan semangat kebersamaan serta jiwa yang bersih Arjuna dapat memberikan konstribusi positif terhadap pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara.

Sementara Sekjen Arjuna, S. Husni menyatakan, melalui momentum HUT Arjuna ke-2 yang juga sebagai tahun politik mengajak seluruh pengurus untuk terus meningkatkan profesionalisme insan pers yang independent, bertanggung jawab dan berpegang teguh pada kebenaran serta bermoral dan beretika melalui sajian informasi yang positif dan terpercaya.

Pengurus DPP-Arjuna yang membidangi Hukum dan HAM Togar Lubis, SH.MH dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejak kran reformasi dibuka Pers mengalami kebebasan untuk menyampaikan informasi masyarakat yang seimbang.

"Dan Pers memiliki kondisi melaksanakan idealismenya, meski pun hal itu tidak mutlak sebab masih ada saja wartawan yang dikriminalkan akibat dari kebebasan yang dianggap sudah kebablasan dalam pemberitaan dan jangan sampai gara-gara pemberitaan wartawan di kriminalkan," tukasnya. n sahrul

DESA HARAPAN MAJU NOMINASI 6 BESAR LOMBA POSYANDU SEI LEPAN, PODIUM Desa Harapan Maju Kecamatan Sei Lepan merupakan desa binaan percontohan PKK Kabupaten Langkat. Desa tersebut dinobatkan sebagai desa nominasi enam besar tingkat provinsi Sumut dalam perlombaan Desa Percontohan Posyandu.

Dalam Kunjungan Tim Verifikasi tersebut Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu.SH yang diwakili oleh Ka.Badan PMD Langkat Drs.H.Jaya Sitepu mengatakan bahwa Tim Penggerak PKK adalah motor pengerak bagi masyarakat, yang tumbuh dari bawah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Ditambahkannya bahwa perlombaan Desa Percontohan bukan hanya semata-mata mencari desa yang terbaik, namum lebih dari itu dengan tujuan untuk memacu dan mempercepat proses pembangunan di desa, untuk memacu masyarakat agar lebih mengenal masalah dan mengambil alternatif tindakan dalam mengatasi masalah, untuk menilai keberhasilan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan memberhasilkan pembangunan desa.

"Kami dari Pemerintah Kabupaten Langkat dalam kesemnpatan ini sungguh sangat merasa bangga dan berterima kasih atas kehadiran ketua tim dan rombongan dalam rangak verifikasi lapangan terhadap Desa Binaan Percontohan PKK Kabupaten Langkat semoga Posyandu Desa Harapan Maju Kecamatan Sei Lepan mendapat juara satu tingkat provinsi Sumatera Utara," katanya.

Ny.Arjuna sebagai ketua Tim yang didampingi Bapak Iyan dari Pengendalian KB mengatakan bahwa setelah mendengarkan expos dari ketua TP. PKK Desa Harapan Maju Ny.Darmianto sudah menunjukan kemajuan dari awal Suverpisi, setelah mengadakan dialog langsung dari para petugas Posyandu kemudian langsung tinjau lapangan.

Harapan beliau semoga Posyandu Cempaka Desa Harapan Maju dapat mewakili Provinsi Sumatera Utara yang akan bersaing dengan Kabupaten/Kota lain yang Kab.Deli serdang, Kab. Nias, Kab.Dairi, Kab, Papak Barat dan Kota Medan.

Perlu diketahui bahwa Kabupaten Langkat ada tiga desa yang akan ikut perlombaan Desa Percontohan yaitu Desa Harapan Maju kategori perlombaan Desa Percontohan Posyandu, Desa Lubuk Kasih Kec. Berandan Barat sebagai Desa percontohan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kemudian Desa Sei Penjara Kecamatan Kuala kategori Desa Percontohan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS). n P20

Celoteh PaTEN

‘Enaklah’ yang Jadi Gubernur

GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut), Tengku Erry Nuradi buka suara terkait Pilkada Serentak yang akan berlangsung tahun 2018. Ia secara blak-blakan kepada Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumut yang berkunjung ke rumah dinas Gubernur Sumut, bahwa siapapun nantinya yang memenangkan Pilgub Sumut 2018 boleh dikatakan tinggal meneruskan serta memelihara keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai sampai saat ini.

MEDAN, PODIUM "Siapapun yang menjadi gubernur nanti, sudah enaklah. Banyak keberhasilan yang sudah kita capai untuk masyarakat Sumut, tinggal melanjutkan dan lebih memelihara serta kalau dapat lebih meningkat lagi," ujarnya dalam bincang-bincang saat menerima kunjungan silaturahmi sejumlah pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut di rumah dinas Jalan Teuku Daud Medan, (29/1/2018).

Diantara keberhasilan tersebut, ujarnya, adalah surplus hasil pertanian padi tahun 2017 sebanyak 1,6 juta ton. "Sepanjang usia Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 ini surplus padi tertinggi, 1,6 juta ton," ungkapnya.

Selain itu, Sumut juga kini sudah mendapat jalan tol baru sejak tahun 1987. Bahkan Bank Sumut juga tahun 2017 ini mencatat laba terbesar dibanding selama ini.

APBD juga mencapai angka yang cukup besar

mencapai Rp13 triliun, sementara sudah tiga tahun berturut-turut Pemprovsu memperoleh penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK dan kepatuhan pelaksanaan peraturan pemerintahan kategori hijau dari Ombudsman RI. Karena itu, Tengku Erry mengekspresikan kegembiraan mengantar Pilgubsu ini, apalagi dia sendiri merasakan betapa besarnya dukungan masyarakat sampai bupati/walikota yang terlihat dari ungkapan prihatin atas tidak majunya sebagai calon Gubsu.

"Karena itu, saya pun berharap agar Pers juga lewat perannya dalam pemberitaan membantu kesuksesan Pilgubsu, mengemukakan hal-hal positif dan menekan hal-hal yang berdampak negatif," tambahnya.

Plt Gubernur Sumut Provinsi Sumatera Utara akan menggelar Pilkada serentak di 7 kabupaten/kota pada Juni mendatang.

Gubernur Tengku Erry Nuradi mengharapkan, sosok Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu yang bakal menggantikan dirinya merupakan yang terbaik pilihan dari pemerintah pusat.

“Jabatan saya berakhir tanggal 17 Juni 2018, maka setelah itu baru Plt. Itu berada pada kewenangan Kemendagri, kalau Plt Gubsu itu harus Keppres, sementara bupati/walikota itu cukup Kemendagri,” ujar Gubsu Tengku Erry Nuradi kepada wartawan usai meresmikan gedung Inspektorat yang baru di Medan, (26/1/2018).

Lebih lanjut, dikatakan Erry, dirinya tidak

memiliki kapasitas untuk menilai pilihan dari pemerintah pusat yang akan menunjuk sosok Plt Gubsu. “Tentu saya pada kapasitas tidak bisa menilai pemerintah atasan, itu etika birokrasi. Tapi kami yakin bahwa pemerintah atasan pasti bisa memikirkan yang terbaik bagi provinsi yang ada di Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan Pilkada,” papar Erry.

Apalagi, lanjut Erry, Provinsi yang menggelar Pilkada itu ada yang pada posisi harus mendapat perhatian besar, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumut, Jawa Tengah. Sehingga harus ada pertimbangan khusus dari pemerintah pusat untuk menunjuk sosok Plt Gubernurnya. “Saya mohon maaf saya tidak bisa memberi penilaian terhadap pemerintah atasan, karena pasti mereka itu memiliki kebijakan penilaian yang cukup baik,” terangnya.

Begitu pun, Erry berharap siapapun yang menjadi Plt Gubsu nantinya dapat melanjutkan program pemerintahan yang sudah berjalan. “Kepala daerah boleh berganti, kepala SKPD juga boleh berganti, tapi pemerintahan tetap harus berjalan. Saya harap kalau ada program yang baik harus dilanjutkan,” kata Erry.

Sementara itu, kepada wartawan, Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut pengangkatan pejabat Polri memang dimungkinkan sebagai Plt Gubsu.

Alasannya untuk mengantisipasi potensi kerawanan dalam Pilkada di daerah tersebut. “Daerah yang diidentifikasi rawan konflik, menurut saya tepat kalau Polri,” kata Tjahjo.

Meski begitu, Tjahjo menegaskan belum ada keputusan resmi pengangkatan Plt, sebab hingga saat ini pihaknya masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo. “Belum ada keputusan, belum keluar Keppresnya,” terang Tjahjo.

Sementara, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul menyebutkan kepada media ada dua perwira tinggi (pati) Polri yang disiapkan menjadi Plt Gubernur. Yaitu Irjen Pol M Iriawan untuk Jawa Barat dan Irjen Pol Martuani Sormin untuk Sumatera Utara. n red