Kekayaan Pejabat yang Janggal Berpengaruh pada Kepercayaan Masyarakat ke Pemerintah

Jombang, Bhirawa

Kalangan akademisi dari Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang menilai, fenomena kekayaan pejabat yang janggal akan memberikan pengaruh kepada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sehingga sebagai pejabat hendaknya menghindari penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Hal tersebut disampaikan oleh

Kaprodi Ilmu Pemerintahan Fisipol

Undar Jombang, Nieke Rudyanty

Winanda. Nieke mengatakan hal tersebut akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah.

“Terlepas dari sistem pengawasan yang digunakan, sebenarnya yang paling mendasar untuk dibenahi adalah terkait masalah moral. Karena sebaik apapun sistem pengawasannya, akan selalu ada celah untuk melakukan kecurangan,” kata Nieke Rudyanty Winanda pada Sabtu (4/3) Dijelaskannya, jika moral yang baik sudah terbentuk, maka tanpa pengawasan pun sebenarnya tidak akan terjadi kecurangan. Namun begitu, tetap saja sistem pengawasan perlu dibenahi, utamanya sistem pengawasan internal.

KELANA JATIM

Polisi Tetapkan 4 Pelaku Penganiayaan Pelajar

Pasuruan, Bhirawa

Polres Pasuruan akhirnya menetapkan empat pelaku penganiayaan seorang pelajar di Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan sebagai tersangka. Saat ini, mereka ditahan di Mapolres Pasuruan.

“Gelar perkara sudah kami lakukan. Ada empat orang pelaku kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Kapolres Pasuruan, AKBP Bayu Pratama Gubugani, usai melakukan kunjungan ke rumah korban, Sabtu (4/3).

Menurut Banyu, dari empat pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka, satu tersangka diantaranya diketahui bukan anak di bawah umur. Para pelaku dijerat dengan pasal 80 (2) jo pasal 76 huruf C UURI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Yang tiga anak di bawah umur dipisahkan. Pemeriksaan oleh Polwan, kewajiban hak-hak korban sesuai undang,” jelas Bayu Pratama Gubugani, Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pasuruan, AKP Farouk Ashadi Haiti menambahkan, motifnya adalah ketersinggungan. Korban yang tidak pernah aktif dalam grup WhatsApp membuat pelaku tersinggung.

“Untuk motif kejadiannya berawal dari korban dimasukkan di grup WA diketuai oleh T. Tapi, korban tidak aktif dan tidak bersedia diajak kumpul, sehingga membuat tersinggung ketua tim,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, penganiayaan terhadap N (15), warga Dusun Brubuh, Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dilakukan di area warung kopi Dusun Sumberrejo, Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan pada Kamis (3/2) pukul 13.00.

Sedangkan para pelaku yakni T, warga Dusun Tembong, Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, D, warga Dusun Karanglo, Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, A, warga Dusun Geneng, Desa Sekarjoho, Kecamatan Prigen serta H, warga Dusun Sumberejo, Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen. Pelaku dan korban merupakan teman sekolah di SMP Al Azhar Sekarjoho, Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen. [hil.bed]

Kodim Situbondo dan DLH Tanam Ribuan Bibit Pohon Mangrove

Situbondo, Bhirawa

Personel Kodim 0823/Situbondo bersama komunitas pecinta mangrove, petani mangrove, siswa dan siswi serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Situbondo menaman ribuan bibit pohon mangrove. Penanaman dilakukan di pantai Desa Wisata Kampung Blekok, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo pada Jumat (3/3).

Dandim 0823 Situbondo, Letkol Inf Bayu Anjas Asmoro melalui Danramil 0823/06 Kendit Kapten Inf Joni Kriswanto mengatakan, penanaman pohon mangrove sebagai upaya dalam menjaga kelestarian ekosistem. Dia menambahkan, penanaman pohon mangrove diharapkan dapat mengurangi energi gelombang besar laut.

“Selain itu, penanaman pohon mangrove juga dapat melindungi pantai dari abrasi,” ujar Joni Kriswanto.

Dijelaskannya, banyak fungsi dan manfaat lain dari penanaman bibit pohon mngrove yakni bisa menghambat intrusi air, memperbaiki lingkungan pesisir dan memperbaiki habitat di pantai serta dapat berdampak pada peningkatan produksi ikan dan hasil jenis komoditas laut yang lain. “Ya kami bersama sejumlah elemen dan pecinta mangrove serta kalangan pendidikan bersama sama menanam pohon mangrove ini,” jelas Joni.

Joni kembali menerangkan, keberadaan pohon mangrove juga dapat mengurangi pencemaran laut dengan berperan sebagai biofilter yang bisa mereduksi logam berat dan nutrient dari darat yang akan masuk ke laut.

“Ya ini kami selain melakukan penanaman mangrove juga dilakukan coastal clean up atau pembersihan pantai. Kami semua tadi kompak mengambil sampah yang berada di sekitar pantai,” ungkap Joni.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Situbondo juga memiliki komitmen bersama untuk menjaga kelestarian alam dan laut. Caranya, ujar mantan Kabag Organisasi Setda Kabupaten Situbondo itu, dengan melakukan penanaman bibit pohon mangrove di pinggir pantai utara Situbondo.[awi.bed]

Disamping itu, sambung Nieke, Pemerintah harusnya lebih aktif menjalin kerjasama dengan lembagalembaga pengawas keuangan misalnya dengan melakukan audit yang bekerja sama dengan PPATK. Dengan pengawasan yang lebih baik, maka kejanggalan-kejanggalan atas harta kekayaan pejabat yang irrasional dapat segera diketahui.

“Ketika fenomena kejanggalan harta kekayaan tersebut tersebar ke publik, maka akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap kinerja aparat pemerintahan. apalagi di era sekarang ini informasi menyebar dengan cepat sehingga sedikit kesalahan yang terjadi akan merem-

Sementara itu, mantan aktifis di Jombang, Mahmudi S. Pdi mengatakan, dalam menyikapi harta kekayaan pejabat publik, pemerintah seharusnya sudah bisa menggunakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dinilai janggal atau tidak sesuai dengan profil pendapatan serta golongan jabatan sang pejabat sebagai dasar untuk memulai dugaan korupsi.

“Hal Itu bisa dijadikan sebagai metode dasar institusi lembaga pemerintah (KPK atau lembaga terkait) memulai pengauditan dari kekayaan pejabat pemerintah yang dianggap janggal,” ujar mantan Ketua PMII Jombang periode

Menurut dia, banyaknya rumor penyelenggara atau pejabat pemerintah yang kekayaan hartanya tidak wajar dan sering menampakan gaya hidup yang hedon berdampak kepada kepercayaan publik kepada pemerintah itu sendiri.

“Seperti halnya kasus yang lagi viral di medsos baru-baru ini yang dilakukan oleh pejabat pajak. Hal tersebut jika tanpa ada komitmen dari pimpinan tertinggi negara untuk melakukan pembenahan total sistem perpajakan, penyimpangan yang terjadi bertahun-tahun, baik yang dilakukan oleh oknum petugas pajak dan instansi pembayar pajak, praktek busuk ini niscaya bakal terus berlangsung,” tutupnya. [rif.bed]