Haluan 26 Mei 2015

Page 1

Harian Umum Media Group IKLAN SIRKULASI REDAKSI

0751 4488700 082385321222 082390765000

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Selasa,

26 Mei 2015 / 8 Sya’ban 1436 H / Edisi 228, Tahun ke 66 / Harga Eceran Rp3.500/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

BANJIR BANDANG—Banjir bandang melanda perkampungan Jorong Buluh Kasok, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Minggu (25/5) malam yang merusak empat unit rumah. ZULKIFLI/ANTARA

Banjir Bandang Landa Limapuluh Kota 2 Rumah Hancur, 2 Rusak Berat, 1 Jembatan Putus

LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Dua Kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota dilanda banjir bandang, Minggu (24/5) malam sekitar pukul 22.30 WIB. terjadi pada dua

kecamatan yakni Kecamatan Akabiluru dan Harau. Bencana alam paling parah terjadi di Jorong Buluh Kasok, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau. Berawal hujan deras yang

turun di perbukitan Taeh, sejak Minggu (24/5) petang, menyebabkan, terjadinya longsoran di sepanjang jalan alternatif Sumbar-Riau. Tepatnya di Jorong Buluh Kasok.

Sampai Senin (25/5) sore, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Limapuluh Kota, melakukan pendataan berapa kerugian yang dialami warga Jorong Buluh

Kasok. Namun yang pasti, tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, meski dikabarkan satu keluarga dengan 7

>> BANJIR hal 07

BENCANA banjir bandang kembali melanda Kabupaten Limapuluh Kota. Akibatnya, dua rumah hancur, dua lagi rusak berat, 1 jembatan putus. Jadwal Sholat Shubuh

Dhuhur

04.53

12.17

Ashar

15.40

Maghrib

18.19

Isya’

19.32

Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalanjalan agar kamu mendapat petunjuk. (QS An Nahl Ayat 15)

Ketua DPRD Padang Digoyang Isu Cabul PADANG, HALUAN — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Erisman digoyang isu cabul. Sejumlah warga yang menamakan diri Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat (LSM Formasi) berunjuk rasa di Gedung DPRD Padang, Senin(25/5). Mereka minta Dewan Kehormatan DPRD menyidangkan dugaan kasus pencabulan yang diduga dilakukan Erisman. Dugaan pencabulan itu berhembus, di media sosial sejak sepekan terakhir. Dalam sebuah akun facebook bernama “Pencabulan”, memajang foto Erisman dengan seorang gadis, diupload 13 rekaman percakapan pengakuan gadis yang disebutsebut berinisial “IPS”. Erisman dituding, melakukan aksi cabul

>> KETUA hal 07

Gubernur Bingung Pilgub, Calon Perorangan Butuh 458 Ribu Tanda Tangan Kelola Dana Rajawali PADANG, HALUAN — Pemerintah provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengakui kesulitan mencari konsep yang tepat untuk pengelolaan dana Rajawali. “Menentukan, konsep untuk pengelolaan dana Rajawali ini tidaklah mudah. Sampai saat ini kita memang belum temukan cara yang tepat untuk memanfaatkan dana hibah ini,” papar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kepada wartawan, Senin (25/5).

>> GUBERNUR BINGUNG hal 07

Jalur Mudik Aman

Rp200 Miliar untuk Perbaikan Jalan PADANG, HALUAN — Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Disprasjaltarkim) Sumbar menjamin jalur mudik nanti aman. Disprasjaltarkim menganggarkan setidaknya Rp200 miliar untuk perbaikan atau pemeliharaan 3.000 kilometer ruas jalan di Sumbar. Kepala Disprasjaltarkim Sumbar Suprapto dihubungi Haluan Senin (25/5) siang mengakui, SUPRAPTO untuk proyek pemeliharaan jalan di Sumbar ini memang terlambat dari jadwal yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur di pusat. “Namun, menjelang lebaran ini kita jamin tidak ada jalan yang berlubang,” kata Suprapto. Untuk titik yang menjadi fokus pengerjaan pemeliharaan tahun ini kata Suprapto yaitu daerah-daerah yang rawan longsor. Sedikitnya tercatat 19 titik rawan longsor,

>> RP200 MILIAR hal 07

Komisioner PADANG, KPU Sumbar MufHALUAN — tie Syarfie mengaKomisi Pemilihan takan, saat ini KPU Umum (KPU) Sumenunggu para camatera Barat lon untuk me(Sumbar) beserta ngambil formulir KPU kabupaten yang sudah disekota serentak mediakan dan akan ngumumkan penedifasilitasi juga derimaan bagi calon ngan konsultasi bakepala daerah pergi calon yang menorangan. PembuMUFTI SYARFIE daftar. kaan tersebut su“ Bagi yang sudah terlanjur dah dimulai sejak tanggal 24 Mei hingga 7 Juni 2015 men- nanti dijadikan lampiran tapi datang. Untuk calon perora- tetap juga mereka menyalin ke ngan pemilihan gubernur formulir yang sudah disediaSumbar, dibutuhkan 458 ribu kan,” kata Mufti Syarfie di Padang, Senin (25/5). tanda tangan basah.

Dia mengakui, ada kesulitan ketika calon mencari dukungan ke masyarakat yang berhak memilih, karena harus dilengkapi tanda tangan. Ketika mereka menyalin nanti pada form yang disediakan KPU tentu tidak ada lagi tanda tangan asli masyarakat pada formulirnya. Untuk itu, katanya, para calon bisa melampirkan tanda tangan pendukung yang telah didapatkan dan kemudian menggunakan aplikasi KPU dalam inputnya,

agar memudahkan KPU untuk memastikan ketika calon mendaftar nanti sudah memenuhi syarat. “Ada beberapa formulir nanti yang akan kita sediakan, seperti laporan secara menyeluruh sebarannya dimana saja. Kemudian nanti ada rincian dukungannya per desa,

>> PILGUB hal 07

Dituntut 6 Tahun Penjara, Annas Maamun Keberatan BANDUNG, HALUAN — Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menuntut Gubernur Riau (Gubri) nonaktif Annas Maamun dengan hukuman penjara selama 6 tahun. Annas juga dituntut membayar denda sebesar Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan. Terkait tuntutan itu, Annas Maamun mengaku keberatan. Pasalnya, Annas merasa tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan. Annas juga akan mengadukan pledoi (pembelaan, red) pada sidang selanjutnya.

Tuntutan terhadap Annas Maamun dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (25/5). Berbeda dengan sidang sebelumnya, sidang kemarin hanya digelar selama 10 menit. JPU hanya

>> DITUNTUT 6 hal 07 Terdakwa mantan Gubernur Riau Annas Maamun menjalani sidang lanjutan dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Senin (25/5). ANTARA

Semua RS Swasta Harus Jadi Mitra BPJS JAKARTA, HALUAN — Pemerintah harus mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) yang mengharuskan semua rumah sakit swasta harus menjadi mitra BPJS Kesehatan. Saat ini masih ada sekitar 700 rumah sakit swasta yang belum menjadi mitra BPJS Kesehatan. “Pemerintah harus segera menjadikan sekitar 700 rumah sakit (RS) swasta menjadi mitra BPJS Kesehatan, karena mereka itu selama ini belum menjadi mitra BPJS Kesehatan,” tegas anggota Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz, dalam diskusi empat pilar bertema ‘Implementasi BPJS Kesehatan’ bersama Kepala Devisi SDM BPJS Ketenagakerjaan Abdul Latif Algaf, di Gedung MPR Senin (25/5). Selama ini menurut Irgan, masih banyak RS swasta yang www.harianhaluan.com

hatan, pemerintah menolak rujukan bisa mensubsidipeserta BPJS Kenya,” kata Irgan. sehatan karena Irgan Chairul belum menjadi miMahfiz juga mengtra BPJS. Tidak kritisi pelaksnaan mau menjadi mitra BPJS Kesehatan di BPJS mungkin kalapangan yang harena tidak mengunrus dibenahi. Setungkan. Karena itu perti waktu aktivasi, kata Ketua Fraksi masa berlakunya PPP di MPR ini, pemerintah harus IRGAN CHAIRUL M kartu BPJS setelah mendaftar adalah membuat peraturan pemerintah (PP) agar se- selama dua minggu dan bisa mua RS swasta menjadi mitra berlaku di daerah mana saja. “Waktu aktivasi itu juga BPJS Kesehatan. Hanya saja penyelesaian- harus dirubah karena sakit nya menurut Irgan, harus win- seseorang itu tidak menentu, win solution, saling mengun- tidak mengenal waktu, setungkan karena RS swasta itu hingga bisa lebih fleksibel. dengan berbagai kebutuhan Jadi, jangan pencitraan saja mediasnya menggunakan ang- dengan Kartu Indonesia Sehat garan sendiri dan bukan dari (KIS) bahwa dengan kartu APBN dan APBD. “Dengan Askes-BPJS Kesehatan itu juga bermitra dengan BPJS Kese- berlaku di mana saja yang harus Redaktur: Ismet Fanany MD

dilayani oleh RS. Itulah yang disebut asas portabilitas. Maka KIS jangan hanya menyenangkan masyarakat tapi tidak menyelesaikan penderitaan masyarakat,” ujarnya. Irgan juga menilai masih terjadi disharmonisasi antara payung hukum yang mengatur BPJS contohnya Permenkes No.1 tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan (Permenkes Rujukan Yankes Perorangan) bertentangan dengan UU Rumah Sakit. Permenkes Yankes Perorangan mengatur bahwa RS Pratama adalah pelayanan kesehatan dasar, seperi halnya Puskesmas atau klinik dokter keluarga. “Jadi, harus berjenjang, tidak langsung ke rumah sakit yang populer,”

>> SEMUA RS hal 07 Layouter: David Fernanda


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.