Haluan 03 April 2018

Page 1

Harian Umum

EDISI: 162, TAHUN KE-70

SELASA, 3 APRIL 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

16 Rajab 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

MAHUPIKI DAN FH UNAND GELAR SIMPOSIUM NASIONAL

Menanti Tuah Hukum Pidana Adat MENTERI Hukum dan HAM Yasonna Laoli, Guru Besar Emiretus Unpad Romli Atmasasmita, dan Komisioner Kompolnas Andrea H Poeloengan menjadi pemateri dalam simposium nasional Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer, dipandu Guru Besar Hukum Unand Elwi Danil, Senin (2/4). ISHAQ

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) KUHP baru tengah dibahas oleh lembaga legislatif (DPR RI). RUU yang merupakan buah pemikiran para ahli selama puluhan tahun itu memberi ruang kepada hukum pidana adat tidak tertulis, agar berlaku sejajar dengan hukum dalam KUHP yang telah dipraktikkan selama ini di Indonesia.

Oleh: JULI ISHAQ PUTRA

KETUA Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) yang juga Guru Besar Emeretus Universitas

>> MENANTI hal 07

PROSES HUKUM KASUS SPJ FIKTIF JILID II

Bareskrim Periksa 30 Pejabat Sumbar

P

ROSES hukum kasus Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif terus berjalan di Bareskrim Polri. Langkah ini untuk mengungkap secara utuh siapa saja yang mesti bertanggung jawab atas ‘hilangnya’ Rp62,5 miliar uang negara dalam kasus yang baru menyeret satu orang itu. Dalam waktu dekat, tersangka baru akan segera ditetapkan. PADANG, HALUAN — Sejumlah pejabat Sumbar diperiksa Subdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri dalam tahap penyelidikan kasus SPj fiktif jilid II. Dalam waktu dekat, penyelidik akan melakukan gelar perkara untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab selain Yusafni yang saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Padang.

Kepala Subdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Totok Suharyanto d idampingi AKBP Rahmat menyebutkan, proses kasusnya masuk tahap penyelidikan, dan sekarang penyidik sedang mengumpulkan data-data terkait persoalan yang terjadi selama bertahun-tahun serta

>> BARESKRIM hal 07

UNJUK RASA – Ratusan pedagang SIM card menggelar unjuk rasa di DPRD Sumbar, Senin (2/4) siang. Aksi ini sebagai penolakan pembatasan kepemilikan SIM card, yang dianggap merugikan usaha mereka. (Berita terkait halaman 2). IRHAM

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS An Nisaa Ayat 7)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.12 12.34 15.45 18.37 19.47

WIB WIB WIB WIB WIB

Praperadilan Wabup Pessel Kembali Ditolak PADANG, HALUAN — Praperadilan kedua yang didaftarkan Wakil Bupati Pessel ke Pengadilan Jakarta Pusat ditolak hakim. Penolakan ini sekaligus mengandaskan perjuangan orang nomor dua di Pessel itu untuk melepaskan status tersangkanya yang disematkan penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam kasus dugaan pengeru

>> PRAPERADILAN hal 07

advertorial

Bank Nagari Lirik Pembiayaan RSUD PADANG, HALUAN — Bank Nagari menawarkan pembiayaan/ kredit kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) utamanya yang sudah masuk ke dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kemarin, Senin (2/4) di

Hotel Mercure, Bank Nagari melaksanakan “Edukasi, Sosialisasi dan Gathering dengan Pemangku Kebijakan Pelayanan Kesehatan se-Sumbar. Dikatakan Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan, rumah

sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. “Rumah sakit dituntut

>> BANK NAGARI hal 07

BANK Nagari melaksanakan edukasi, sosialisasi dan gathering dengan pemangku kebijakan pelayanan kesehatan seSumbar di Mercure Hotel, Senin (2/4). Hadir Dirut Bank Nagari Dedy Ihsan, Direktur Kredit Hendri dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. AFRIANITA

PARA saksi yang dihadirkan JPU dalam kasus dugaan korupsi Rp62,5 miliar memberikan keterangan dihadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang, Senin (2/4). YUHENDRA

DESAKAN OMBUDSMAN

Buka Crisis Center ‘Korban’ PT BMP PADANG, HALUAN — Ombudsman RI Perwakilan Sumbar mendesak Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumbar membuka posko layanan pengaduan untuk ribuan jemaah umrah PT Bumi Minang Pertiwi (BMP), yang tidak jelas kapan akan diberangkatkan ke tanah suci. Hingga sekarang, tidak ada kepastian kapan jadwal keberangkatan 1.325 jemaah umroh yang sudah menyetorkan uang ke PT BMP. Pembukaan posko pengaduan sebenarnya bukan hal yang baru dalam polemik jemaah umrah dengan biro travel yang bermasalah. Hal yang sama pernah dilakukan Mabes Polri untuk korban First Travel yang menghebohkan pertengahaan 2017 lalu. Posko ini gunanya untuk menampung setiap pengaduan, sekaligus untuk mendata para jemaah. Dengan adanya posko pengaduan, persoalan ini bisa lebih mudah diatasi. “Seharusnya Kemenag dan BMP sama-sama membuka posko pengaduan untuk melayani para jemaah yang sampai sekarang belum pasti jadwal keberangkatannya. Jumlahnya mencapai 1.325 jemaah. Nan terjadi sekarang ini tidak begitu. Malah kantor PT BMP di Ulak Karang tutup ketika kami datangi. Padahal, calon jemaah butuh kepastian karena mereka sudah menyetorkan uang,” tutur Kepala Ombudsman RI Wilayah Sumbar, Adel Wahidi ketika mendatangi Kanwil Kemenag Sumbar, Senin (2/4) siang. Selain meminta Kemenag membuka layanan pengaduan, Ombudsman juga meminta data pasti berapa biro umrah yang memiliki izin dan beroperasi di Sumbar. Data 2016, di Sumbar setiap tahunnya, ada sekitar 60 biro perjalanan yang memberangkatkan jamaah umrah ke tanah suci. Parahnya, dari

>> BUKA CRISIS hal 02 www.harianhaluan.com

 Redaktur: Bhenz Maharajo

 Layouter: Irvand


2

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

UTAMA GELAR LONGMARCH

Pedagang Seluler Menolak 1 NIK 3 Simcard PADANG, HALUAN — Sekitar dua ratus orang pedagang seluler dari Provinsi Sumatera Barat menggelar longmarch menolak aturan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya untuk tiga kartu ponsel (simcard). Peserta aksi membawa spanduk dengan berbagai tulisan seperti “Save Outlet Tradisonal”, “Revisi Permen Kominfo Yang Membatasi Usaha Kami, Tolak Keras 1 NIK untuk 3 Simcard”. Mereka mulai berkumpul di Gelanggang Olahraga (GOR) H Agus Salim tepatnya di depan kolam renang teratai sekitar pukul 12.00 WIB. Di GOR terlebih dahulu mereka mengumpulkan massa, dan menyepakati apa yang akan disampaikan di

DPRD Sumbar. Massa mulai bergerak dari GOR pukul 13.00WIB, dan sampai di DPRD Sumbar lebih kurang pukul 14.00 WIB. “Kami tak hanya dari Kota Padang tetapi dari berbagai wilayah di Provinsi Sumbar. Ada sekitar 200 orang. Jumlahnya sebenarnya lebih banyak, karena ada rekan kami yang dari Solok tertahan di jalan akibat tumpahan CPO di Kawasan Panorama 2,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap), Fitri

DPRD Sumbar Sesali Insiden Mati Lampu Saat UNBK PADANG, HALUAN — Insiden mati lampu saat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berlangsung disesali pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar. Bahkan pihak DPRD meminta agar kejadian mati lampu tersebut tidak terulang lagi saat pelaksanaan UNBK. Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat, menyesali adanya insiden mati lampu di hari pertama UNBK SMK yang berlangsung Senin (2/ 4), siang kemarin. Insinden mati lampu di hari pertama Ujian Nasional (UN) ini terjadi di SMKN 6 Padang dan berlangsung lebih kurang 45 menit. Hidayat meminta hal serupa tak terjadi lagi sampai hari terakhir pelaksanaan ujian. Sebab, kata dia, jika insiden ini terulang atau terjadi juga di sekolah lain, yang akan dirugikan adalah siswa. Kosentrasi mereka bisa pecah, kemudian adanya insiden mati lampu akan membuat waktu yang harusnya dipakai siswa menjawab soal jadi banyak terpakai menunggu listrik normal kembali. “Kita belum tahu apakah itu disebabkan karena adanya gangguan dari PLN atau karena kurang jalannya kordinasi antara Dinas Pendidikan dengan PLN. Namun, apapun itu, prinsipnya dari awal DPRD sudah ingatkan agar ada sinergisitas yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) dengan PLN dan pihak Telkom,” ucap Hidayat. Ditambahkan Hidayat, pihaknya juga belum menerima laporan pasti terkait adanya insiden mati lampu ini. Hal itu karena selama UN berlangsung Komisi V DPRD sepakat untuk tidak turun ke lapangan. Tujuannya agar konsentrasi siswa tidak terganggu karena adanya kunjungan yang dilakukan DPRD. Namun demikian, lanjut Hidayat jauh hari sebelum UNBK dilaksanakan DPRD telah melakukan tinjauan ke beberapa kabupaten/kota untuk melihat kesiapan sekolah yang akan melaksanakan UNBK tahun ini. Dari tinjauan Komisi V saat persiapan tersebut, imbuh dia, rata-rata semua sekolah sudah tak ada masalah. Dari laporan dinas pendidikan juga sudah tak ada persoalan terkait kordinasi dengan pihakpihak yang mendukung seperti halnya PLN dan telkom. “Dengan adanya insiden mati lampu ini, kita akan lakukan evaluasi pemicunya apa,” tukas anggota DPRD Sumbar dari Dapil Kota Padang tersebut. Sementara itu, anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Nasdem, Endarmy, juga mengatakan, menghindari gangguan saat UNBK berlangsung Dinas Pendidikan harus berkoordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang membantu kelancaran ujian yang mengandalkan perangkat komputer ini. Salah satunya adalah dengan PLN. Ia berharap insiden mati lampu yang terjadi di salah satu sekolah di Kota Padang ini tidak terulang. Baik hingga hari keempat pelaksanaan UNBK SMK, pada pelaksanaan UNBK SMA/MA ataupun saat pelaksanaan UNBK SMP yang akan dilangsungkan setelah ini. (h/len)

www.harianhaluan.com

Demora, kepada Haluan di GOR Agus, Senin (2/4). Selain Fitri, Ketua DPD Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Sumbar, Alqadri Azimah, menyebut, aturan pembatasan registrasi 1 NIK 3 kartu pedana mengakibatkan kerugian langsung bagi outlet. Rata-rata omset pedagang seluler mengalami penurunan mencapai 50 persen lebih. Selain itu ribuan kartu perdana milik pedagang yang ada di outlet juga sudah terblokir. “Omset kita turun 50 persen, karyawan kami terancam dipecat, dan outlet kami pun terancam ditutup akibat kebijakan ini,” sebut Alqadri Azimah. Alqadri mengatakan, apabila setiap desa atau kelura-

han minimal memiliki 10 outlet saja, maka jumlahnya rata-rata ada 500 ribu outlet di Indonesia. Apabila satu outlet memiliki 25 unit kartu perdana, maka total kartu yang ada di outlet seluruh Indonesia sebanyak 12,5 juta dengan nilai terendah sekitar Rp35 ribu maka kerugian mencapai Rp435 miliar. “Setidaknya ada lebih kurang 5.000 outlet resmi pedagang seluler di Sumbar. Belum lagi yang terdata seperti di jalan-jalan Aksi ini serentak dilakukan di 27 kota di Indonesia,” sebutnya. Ia mengatakan, sekitar lima juta masyarakat di Indonesia yang bergantung hidup pada usaha outlet seluler akan menganggur dan kehilangan sumber kehidupan. Masya-

rakat akan membeli pulsa internet dengan harga jauh lebih mahal dari saat ini. Belum lagi masyarakat di wilayah pedesaan dan pedalaman akan kehilangan akses terdekat untuk belanja pulsa kerena sudah tidak ada outlet. “Selain itu pasar seluler akan dikuasai oleh segelintir pemodal besar dalam jaringan moderen channel,” katanya. Pihaknya juga menuntut pemerintah berani menjamin keamanan data masyarakat yang telah melakukan pengisian data pribadi. Mereka juga memohon kepada Presiden RI Joko Widodo untuk turut serta menyelesaikan dan memenuhi permintaan KNCI. “Menkominfo harus berani bertanggungjawab karena telah membohongi out-

let melalui keputusan Dirjen PPI yang disampaikan secara terbuka di hadapan seluruh stakeholder telekomunikasi seluler pada 7 November 2017 lalu,”sebutnya. Padahal menurutnya, KNCI mendukung registrasi kartu perdana sesuai identitas NIK atau kartu keluarga yang valid bahkan sejak awal 2016. KNCIlah yang mengusulkan kepada BRTI agar dilakukan sinkronisasi data registrasi dengan database kependudukan. Sementara itu, kedatangan ratusan orang pengusaha outlet seluler yang tergabung dalam KNCI ke gedung DPRD Sumbar Senin (2/4), disambut oleh Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Afrizal. Afrizal mengatakan pihaknya

menerima tuntutan yang disampaikan oleh pengusaha outlet seluler. Aspirasi ini menurut dia akan diteruskan oleh DPRD ke pusat. “DPRD pro dengan rakyat dan sangat mengerti dengan apa yang dirasakan oleh KNCI. Ini akan kami tindaklanjuti ke lembaga yang lebih tinggi di pusat,” ujar Afrizal. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengeluarkan kebijakan registrasi ulang kartu prabayar membatasi 1 orang dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP hanya boleh memiliki 3 kartu SIM. Bagi masyarakat yang memiliki usaha, maka nomor keempat harus didaftarkan di gerai milik operator agar tercatat dengan jelas. (h/len/mg-mel)

HARI PERTAMA UNBK

Lampu Mati Saat UNBK, Siswa Cemas PADANG, HALUAN — Hari pertama Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kota Padang tidak berjalan dengan lancar. Ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Padang harus terhenti selama 40 menit untuk mengerjakan soal karena tiba-tiba listrik padam. Salah seorang siswi SMK 6 Padang, Preti Desi Viona, mengatakan, sempat takut dengan padamnya listrik bisa menghabiskan waktu ujian. “Namun, ketika listrik kembali hidup, kami bisa kembali melaksanakan ujian seperti sebelum listrik padam tanpa ada pengurangan waktu,” ujarnya kepada Haluan di sekolahnya Senin (2/4). Ketua UNBK SMK 6, Deskurniati, mengatakan, listrik padam terjadi semenjak pukul 09.10 WIB dan kembali hidup sekitar 09.50 WIB. “Kami sudah mencoba untuk memakai genset agar ujian bisa kembali berjalan. Namun genset yang kami miliki tidak cukup kuat untuk menampung semua daya di sekolah,” katanya. Selama menunggu listrik kembali hidup, ia mengatakan, siswa tidak boleh keluar secara bersama. “Kami hanya boleh menunggu di dalam kelas,” katanya. Ia mengatakan, ketika listrik padam, pihak sekolah langsung menghubungi pihak dari PLN dan meminta untuk segera menghidupkan. Setelah lampu hidup sekita 40 menit padam siswa bisa melanjutkan kembali ujiannya. Dan siswa bisa melanjutkan ke soal yang sama tanpa harus mengulang kembali. Ia mengatakan, total siswa SMK 6 Padang yang mengikuti UNBK sebanyak 313 siswa dengan total perangkat komputer sebanyak 120 unit. Sejalan dengan itu, Kepala Sekolah SMA 6 Padang, Ishakawi, mengatakan, padamnya listrik tidak terlalu mengganggu jalannya ujian. ”Siswa tidak akan dirugikan masalah waktu. Karena siswa akan memulai ujian dengan sisa waktu yang sama,” katanya. Ia mengatakan, selama padamnya listrik, siswa harus tetap menunggu di dalam kelas. “Tidak boleh keluar, kecuali bergantian untuk ke toilet. Selebihnya, siswa harus tetap tenang dan menunggu di dalam kelas,”

UNBK SUMBAR TERGANGGU — Beberapa orang siswa berkumpul di depan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Padang Jalan, Suliki No.1, Jati Baru, Senin (2/4). Ujian tersebut sempat terganggu karena listrik padam selama 40 menit. IRHAM

ungkapnya. Ditambahkan Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Raymon, listrik padam tidak akan mengganggu sesi UNBK selanjutnya karena ada jeda waktu antar sesi sekitar satu jam. “Mudahmudahan ini tidak terjadi kembali dan ujian besok bisa berjalan dengan lancar,” ungkapnya. Ia mengatakan, sebelumnya, dinas pendidikan sudah melakukan koordinasi dengan PLN. “Namun, hari ini memang diluar kendali karena ada kendala sedikit. Saya berharap tidak terjadi lagi,” katanya. Terpisah, pelaksanaan UNBK di SMK lainnya di Sumbar berjalan dengan lancar.Pelaksanaan UNBK diseluruh sekolah mencapai angka 99,6 persen. Yang mana, hanya sekolah SMK di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum dapat menjalankan UNBK dikarenakan belum adanya ketersediaan fasilitas penunjang seperti komputer dan internet. Sekertaris Dinas Pendidikan Sumbar Bustavidia, Senin (2/4) saat meninjau UNBK di SMK 1 Padang mengatakan, di Sumbar jumlah peserta

yang mengikuti UNBK sekitar 25.458 peserta dengan jumlah sekolah penyelenggara 198 sekolah. Sedangkan, yang belum dapat mengikuti UNBK hanya 2 sekolah yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan jumlah siswa sekitar 101 peserta dan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). “Kami akan terus berupaya agar penyelengaraan UN berbasis Komputer dapat 100 persen di Sumbar sehingga tidak ada lagi sekolah yang tidak dapat mengikuti UNBK karena alasan ketersedian komputer dan intern et. Untuk itu, kami telah melakukan order dengan E-Katalong dari LKPP untuk pengadaan komputer,” katanya. Ditambahkannya, terkait kendala selama ini dalam pelaksanaan UNBK seperti gangguan listrik maupun internet yang dapat menganggu pelaksanaan UNBK. Pihaknya telah mengadakan rapat dengan PLN dan Telkom sebelum pelaksanaan UNBK ini. Bahwasanya, PLN dan Telkom berjanji selama pelaksanaan UNBK tidak akan terjadi gangguan yang dapat menganggu para peserta ujian

dalam mengerjakan soal. “Kita jamin pemadaman listrik maupun gangguan jaringan internet tidak akan terjadi selama UN. Kalaupun terjadi itu hanya sebentar dan tidak akan menganggu peserta menjawab soal. Selain itu, pihak sekolah juga telah menyiapkan gendset listrik jika terjadi pemadaman,” katanya. Dua Siswa Tidak Dapat Mengikuti UN Sementara itu, dari keseluruhan peserta yang mengikuti UN pada hari pertama ini. Dikatakan Sekertaris Dinas Pendidikan Sumbar, Bustavidia menyebutkan, ada dua siswa yang tidak dapat mengikuti UN di hari pertama ini. Yang mana, dua siswa tidak dapat mengikuti UN itu satu berhalangan karena sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Sedangkan, satu peserta meninggal dunia. “Jadi, kita dapat informasi dari 25.559 siswa yang ikut UN hari pertama. Dua peserta tidak dapat ikut UN. Satu sakit yang mana tengah dirawat. Satu lagi meninggal dunia. Untuk yang meninggal bersekolah di SMKN 1 Padang,” katanya. (h/mgmal/mg-ddv)

Buka Crisis .......................................................................... Dari Halaman. 1 sebanyak itu, cuma lima biro yang perizin, dan dua dalam pengajuan. Selebihnya, merupakan biro bodong. Banyaknya biro bodong dikarenakan pesatnya perputaran uang di bisnis ini. Setidaknya, setiap tahun, ada 2.500 masyarakat Sumbar yang menunaikan umrah ke tanah suci, dan 300 lainnya naik haji lewat jalur haji plus. Jika satu jemaah umrah membayar Rp28 juta untuk sekali perjalanan, uang yang beredar mencapai Rp70 miliar per tahunnya. Kemenag sendiri setuju untuk bekerjasama dengan Ombudsman merekap data biro umrah dan haji plus. “Nantinya seluruh izin perusahaan yang menjadi agen umrah dan biro travel akan didata. Sekarang ada semacam kesalahan yang dilakukan. Dimana, biro-biro yang tidak memiliki izin tetap merekrut jemaah, dan bekerjasama dengan biro yang sudah memiliki izin untuk keberangkatan. Bahkan ada biro yang izinnya baru keluar Februari, tapi sebelum-sebelumnya sudah memberangkatkan jemaah lewat biro berizin. Ini bahaya,” papar Adel. Kemenag juga diminta untuk lebih mengawasi PT BMP, terutama terkait nasib 1.325 jemaah yang belum diberangkatkan. Sebelumnya, PT BMP sudah memastikan untuk menjadwalkan ulang keberangkatan seribuan jemaah tersebut. “Jangan

sampai nanti nasibnya juga terkatung-katung dan terlantar seperti yang kemarin. Tugas Kemenag untuk mengawasinya. Potensi adanya pelanggaran komitmen tentu ada, itu yang mesti diawasi,” paparnya Kepala Ombudsman Sumbar. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Sumbar, Afrijal memastikan jajarannya melakukan pengawalan ketat terhadap BMP. Termasuk dalam menyerahkan data seluruh jemaah. “PT BMP ditenggat waktu seminggu menyerahkan seluruh data jemaah. Selain itu juga ada komitmen tertulis yang akan dibuat nantinya sebagai pegangan bagi Kanwil Kemenag Sumbar. Langkah ini diambil untuk memastikan nasib seribuan jemaah yang belum diberangkatkan,” papar Afrijal. Sebelumnya, Dirut PT BMP, Edi Kurniawan mengakui kalau sebanyak 121 jemaah umrah yang berangkat melalui biro tersebut memang gagal berangkat setelah sampai Kuala Lumpur Malaysia. 90 di antara jemaah tersebut berasal dari perusahaan rekanan PT BMP, dan 31 lainnya merupakan jemaah PT BMP dari Padang Panjang. Selanjutnya, sebanyak 201 jemaah yang telah berangkat ke tanah suci mengalami permasalahan dalam operasional selama di Saudi, sehingga jadwal

kepulangannya diatur ulang setelah pihak Konsulen Jenderal Republik Indonesia (KJI) Jedah membantu proses tersebut. Secara rinci, Afrijal menerangkan, 201 jemaah yang terlantar di Saudi tersebut, 40 di antaranya berasal dari Duri yang telah dipulangkan hari ini (1 April) ke Indonesia, 85 jemaah dari Sumbar dijadwalkan pulang pada 3 April, 42 jemaah dari Pekanbaru juga diberangkatkan pada 3 April, dan 34 jemaah umrah plus Turki akan dipulangkan pada 5 April. “Yang 201 itu sudah tidak ada masalah. Sudah dijadwalkan kepulangannya. Masalahnya itu yang 121 jemaah yang terlantar di Malaysia dan gagal berangkat itu. Ditambah jemaah yang sudah melakukan pembayaran sebanyak 1.325 orang. Tapi, BMP sudah komitmen tanggung jawab penuh, mereka akan jadwal ulang pemberangkatannya di Oktober, November, dan Desember tahun ini,” kata Afrijal. Ditambahkan Afrijal, Kakanwil Kemenag Sumbar sudah meminta PT BMP memastikan laporan dan kontrak tertulis soal panjadwalan ulang tersebut, sehingga terdapat kepastian bagi jemaah yang saat ini masih tersebar di daerah masingmasing, yang pada mulanya dijadwalkan berangkat ke tanah suci pada

April, Mei, dan Juni. “Mitra penjaminnya juga harus jelas. Memang mereka saat ini mengaku tengah masa recovery perusahaan. Itikad baiknya patut dihargai. Tapi tetap kami minta laporan dan kontrak itu diserahkan secepatnya untuk diverifikasi dan dilaporkan kepada Dirjen Haji Kemenag RI,” tambah Afrijal. Sementara itu, Dirut PT BMP Edi Kurniawan menerangkan, pihaknya berkomitmen menyelesaikan persoalan dan mereschedule jadwal keberangkatan seluruh jemaah, dan meminta maaf atas permasalahan yang telah terjadi dan merugikan jemaah dan pihak-pihak terkait lainnya. “Kami bertanggung jawab penuh. Sekarang kami tampung dulu semua keluhan jemaah. Kami harap jemaah tidak risau. Insya Allah kami tanggung jawab. Kantor tetap buka. Cuma saja, untuk permintaan pengembalian uang, itu belum bisa kami jamin,” kata Edi. Sementara itu, pesoalan terlantarnya ratusan jemaah di Malaysia, Edi mengaku hal itu terjadi berawal proses konfirmasi tiker yang terkendala. Pihaknya mengaku telah menyerahkan deposit pembayaran tiket pesawat kepada rekanan di Malaysia, tetapi karena suat u alasan pembayaran tersebut tidak dikonfirmasi bi ro perjalanan tersebut. (h/mg-rei)

 Redaktur: Isra Hermanto

 Layouter: Luther


EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Pembiayaan Kendaraan Niaga Diyakini Terus Tumbuh JAKARTA, HALUAN — Kondisi perekonomian di tahun ini diharapkan bisa terus tumbuh stabil. Hal ini dinilai bakal berdampak pada kelangsungan bisnis pembiayaan kendaraan niaga. Presiden Direktur Astra Credit Company (ACC), Jodjana Jody, menilai perkembangan dari kondisi ekonomi sangat berkaitan erat dengan permintaan pasar terhadap kendaraan niaga. Bila perputaran roda ekonomi ini terus berputar kencang maka permintaan kendaraan niaga berpotensi mengikuti. Namun, bila yang terjadi adalah kondisi sebaliknya, permintaan pun dinilai bakal tersendat. Karena itu, meski pada awal tahun ini pertumbuhan permintaan kendaraan niaga terbilang meningkat, namun pihaknya akan tetap waspada. “Kami masih cenderung hatihati di segmen ini,” katanya belum lama ini. Meski begitu, dia masih menyimpan keyakinan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun ini bakal tetap positif. Sehingga sedikit banyak permintaan kendaraan niaga pun akan tetap meningkat. Optimisme juga dimiliki oleh PT Adira Dinamika Multi Finance. Direktur Utama Adira Finance, Hafid Hadeli, menilai tren permintaan mobil niaga mulai meningkat lagi setelah sempat lesu dalam beberapa waktu ke belakang. Ia yakin pasar ini bakal meningkat di tahun ini dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hingga dua bulan pertama ini sendiri, ia menyebutkendaraanniagamenyumbangsetengah dari total booking perusahaannya pada segmen mobil baru yang mencapai Rp1,4 triliun. (h/ktn)

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 H

3

Telkom Sumbar Ikut Sukseskan UNBK PADANG, HALUAN — Telkom Indonesia Wilayah Sumatera Barat berkomitmen ikut menyukseskan misi Kementerian Pendidikan Nasional melalui salah satu programnya, yaitu Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2018. Dalam rangka memenuhi komitemen dan kesungguhannya, General Manager Telkom Sumbar, Sulkan, mengunjungi SMK yang sedang melaksanakan UNBK, t erutama SMK yang menggunakan jaringan internet milik Telkom. Dalam rangka memenuhi dan kesungguhan Telkom Indonesia, Sulkan didampingi Account Manager Telkom, Erlina, mengunjungi SMKN 2 Padang, Selasa (2/4), untuk memantau pelaksanaan kegiatan UNBK SMK 2018. “Telkom adalah BUMN merah putih murni milik NKRI yang juga punya kewajiban ikut mencerdaskan anak Bangsa. Sebagai wujud tanggung jawab, kami sengaja mengunjungi SMK peserta UNBK bagaimana kesiapan alat produksinya, ada kendala atau tidak, khusunya di sisi Telkom,

yaitu jaringan internetnya,” ujar Sulkan kepada Kepala SMKN 2 Padang, Rusmadi, seperti dilansir dari rilis Telkom Sumbar. Sementara itu, Rusmadi berterima kasih atas kunjungan GM Telkom Sumbar dan tim ke SMK tersebut. Ia mengaku bangga dikunjungi Telkom Sumbar. “Alhamdhulillah, ujian tahap pertama pagi ini berjalan lancar tidak ada kendala yang berarti. Ke depan, saya mohon agar Telkom mau memberikan kami tambahan bandwidth agar lebih lancar lagi, mungkin berupa konpensasi atau diskon,” ujarnya. SMKN 2 Padang, kata Rusmadi, adalah sentral UNBK sebab ada beberapa SMK dan SMP yang nanti akan melaksanakan UNBK di sekolah itu. Karena itu, SMKN 2 Padang

SUKSESKAN UNBK — General Manager Telkom Sumbar, Sulkan, berfoto bersama Kepala SMKN 2 Padang, Rusmadi, saat memantau pelaksanaan kegiatan UNBK SMK 2018, Senin (2/4). Telkom menyatakan siap menyukseskan UNBK di Sumbar melalui jaringan internetnya. IST

perlu tambahan bandwidth. Selain itu, pihaknya juga perlu tambahan wifi.id Telkom untuk mengatisipasi kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) se-Indonesia di Padang yang diadakan di SMKN 2 Padang dan SMK serta SMAN

lain di kota ini. Sulkan juga berterima kasih atas kepercayaan SMKN 2 Padang menggunakan produk Telkom. Ia menyatakan kesiapannya mendukung semua kebutuhan SMKN 2 dan sekolah lain di Padang dan Sumbar.

“Insyaal lah akan kami usahakan memenuhi kebutuhan IT di SMKN 2 selama itu memungkinkan. Untuk wifi.id versi 2.1 maupun versi.2.0, nanti bisa disolusikan oleh AM Telkom, Erlina,” ucapnya. (h/rel)

OJK dan Pemerintah Terapkan Blended Finance JAKARTA, HALUAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah terus mengembangkan penerapan pola blended finance sebagai salah satu instrumen keuangan untuk membiayai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Suistanable Development Goals (SDGs). “OJK bersama pemerintah serius mengembangkan blended finance ini sebagai salah satu instrumen keuangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang

www.harianhaluan.com

berkelanjutan, menutup keterbatasan ruang fiskal, menarik sumber-sumber pendanaan internasional masuk ke Indonesia d an sekaligus berkontribusi pada kestabilan sistem keuangan kita,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, saat membuka diskusi grup terpumpun tentang blended finance” di Kantor OJK, Jakarta, Senin (2/4), seperti yang tertulis dalam rilis OJK yang diterima Haluan. Ia menjelaskan, secara

umum, blended finance adalah proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan Industri Jasa Keuangan untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan berkelanjutan dengan memadukan unsur keberlanjutan. Menurut Wimboh, ide dasar dari blended finance adalah menciptakan skema pendanaan yang menarik bagi swasta dengan melibatkan pendanaan pemerintah dan lembaga internasional maupun filantropis yang

 Redaktur: Holy Adib

bersifat soft loan, grant, maupun guarantee mechanism. Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam kesempatan itu, mengatakan blended finance diharapkan menjadi alternatif pembiayaan pembangunan, antara lain, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata serta bermanfaat sosial. Pada 2015, Bappenas menyusun RPJMN dengan target pembangunan infrastruktur sebesar Rp 5,519 triliun, dimana 40 persennya bersumber dari APBN. Banyak target pembangunan infrastruktur tersebut relevan dengan pencapaian SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan air bersih, sanitasi, serta penyediaan infrastruktur untuk mendorong industri. Untuk menutup kekurangan anggaran dibutuhkan kombinasi pembiayaan swasta dan pemerintah dalam untuk mencapai target tersebut. Kombinasi pembiayaan tersebut diharapkan tercapai melalui cara-cara inovatif dalam menyusun struktur proyek dan tidak sekadar menggunakan pinjaman konvensional. Target pemenuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia dari Pemerintah diperkirakan hanya mencukupi 25 persen dari seluruh total pembiayaan. Karena itu, pemerintah akan berupaya untuk menarik partisipasi pembiayaan dari sektor swasta guna memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong implementasi dari blended finance melalui penyusunan struktur proyek yang lebih inovatif untuk menarik minat swasta, lembaga donor atau lembaga pembiayaan multilateral dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan dengan pencapaian SDGs. Saat ini, kata Luhut, pemerintah telah memberikan penjaminan kredit, subsidi, maupun Viability Gap Fund (VGF) dan Availability Payment (AP)untuk proyek-proyek yang memiliki dampak ekonomi yang besar namun memiliki kelayakan keuangan yang kurang, terutama agar biaya bunga pinjaman bisa lebih kecil. (h/rel)

 Layouter: Syamsul Hidayat


4

EKONOMI

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas Beras Gula Minyak goreng Tepung terigu Kedelai Daging sapi Daging ayam Telur ayam Cabai Bawang Susu Jagung Ikan Garam Mi instan Kacang Ketela pohon

Sat 10.804 12.371 11.443 9.320 10.097 117.722 31.794 23.090 43.393 33.548 10.512 7.308 80.627 10.332 2.451 24.619 5.761

kg kg Lt kg kg kg kg kg kg kg 385 Gr kg kg kg Bks kg kg

Tambah Daya Listrik Makin Mudah dan Cepat PADANG, HALUAN—Tidak dapat dielakkan bahwa dewasa ini kebutuhan terhadap energi listrik semakin lama semakin meningkat. listrik dengan daya yang besar tidak hanya dibutuhkan pelaku bisnis dan industri, tetapi juga oleh pelanggan rumah tangga karena menjamurnya peralatan elektronik masa kini di tengah masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PLN terus berinovasi mengeluarkan produk-produk maupun layanan terbaru demi meningkatkan kepuasan pelanggan.

Update Terakhir 2 April 2018 Mata Uang AUD BND CAD CHF CNH CNY DKK EUR GBP HKD JPY KRW KWD LAK MYR NOK NZD PGK PHP SAR SEK SGD THB USD VND

Kurs Jual 10,615.76 10,548.85 10,724.04 14,485.32 2,207.01 2,201.74 2,284.70 17,029.15 19,414.31 1,760.79 13,001.22 13.07 46,201.94 1.67 3,584.70 1,760.07 9,991.14 4,352.99 265.04 3,685.07 1,655.53 10,548.85 443.49 13,819.00 0.61

Kurs Beli 10,508.38 10,441.12 10,616.12 14,334.66 2,184.77 2,179.75 2,261.51 16,857.73 19,219.07 1,743.18 12,867.76 12.93 45,664.22 1.65 3,544.30 1,742.38 9,885.89 4,104.30 262.29 3,648.17graph 1,638.40graph 10,441.12graph 438.77 graph 13,681.00graph 0.60

AREAL TANAM JERUK — Pedagang melayani pembeli jeruk di Pasar Raya Padang, Minggu (1/ 4). Pada tahun lalu, Kementerian Pertanian menambah areal tanam jeruk menjadi 4.000 hektare dari luas sekarang yang hanya 3.000 ha. IRHAM KURNIAWAN

Label Halal Produk Makarel Kaleng Bercacing Tak Dicabut JAKARTA, HALUAN — Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak akan mencabut label halal dari produk makarel kaleng yang bercacing. MUI menilai fenomena tersebut bukan kewenangannya, melainkan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Kalau dari segi halalnya

tidak ada masalah karena komposisi makanannya tidak ada yang mengandung zat haram. Tapi, kalau sekarang lebih dari segi keamanan yang mengandung cacing. Nah itu kewenangannya BPOM,” ujar Ketua MUI, Ma’ruf Amin, di kompleks Istana Negara, Senin (2/4), seperti dilansir dari Kontan.co.id.

Ma’ruf mengutarakan, komposisi utama makarel kalengan tersebut adalah ikan yang halal. Kemudian, merek-merek sudah ada sertifikat dari BPOM yang berarti sudah aman. Kendati begitu, jika BPOM memutuskan untuk mencabut izin edar produk makarel maka secara otomatis label halal juga akan

di cabut sebab sejatinya pemberian label halal itu didasari dengan hasil laporan BPOM terkait higienitas suatu barang. “Kami m enyebutnya halal dikeluarkan sesudah toyyib. Artinya, tidak ada masalah dari segi aspek-aspek yang dikeluarkan BPOM, baru diproses halalnya. Jadi,

kalau ada hal-hal seperti itu sebetulnya ada pintunya di BPOM, bukan di halal,” tutur Ma’ruf. Kendati begitu, pihaknya akan melakukan diskusi lebih lanjut terkait fenomena makarel kaleng bercacing. “Belum ada pembahasan, baru mengumpulkan informasi,” ucapnya. (h/ktn)

Deputi Manager Hukum dan Humas PLN Wilayah Sumbar, Remialis, mengutarakan, salah satu bukti dari meningkatkan kualitas layanan PLN kepada pelanggan adalah dengan mempersingkat birokrasi pada tambah daya listrik. Saat ini, proses tambah daya listrik di PLN sangat mudah dan cepat. Dulu, pelanggan yang ingin mengajukan proses tambah daya listrik harus melalui konter yang tersedia di kantor PLN. Kini, pelanggan dapat langsung mengajukan permohonan tambah daya melalui cara yang lebih efektif, yakni dengan mengakses stius PLN, yakni www.pln.co.id atau dapat pula melalui aplikasi PLN Mobile. Aplikasi PLN Mobile dapat diunduh melalui ponsel pintar berbasis Android di Google Play Store maupun pada ponsel pintar pelanggan yang berbasis IOS. “Pelanggan yang ingin mengajukan permohonan tambah daya melalui kedua akses tersebut hanya perlu mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam laman maupun aplikasi PLN Mobile. Hal tersebut tidak akan memakan waktu lama karena seluruh proses permohonan

dari pelanggan akan dipantau langsung oleh manajemen PLN,” ujar Remialis di Padang, Senin (2/4). Ia mengutarakan, peningkatan kualitas layanan PLN ini juga sejalan dengan peningkatan infrastruktur kelistrikan yang terus digenjot di seluruh wilayah di Indonesia. Bagi Sumbar sendiri, kondisi kelistrikan telah surplus karena tol listrik 275 kV PayakumbuhPadang Sidempuan telah beroperasi. Belum lagi sistem interkoneksi Sumatera yang menjadi backbone, sehingga bila sewaktu-waktu ada masalah dalam supply daya listrik di Sumbar, maka sistem interkoneksi ini akan mengantarkan energi listrik baik dari utara maupun selatan pulau Sumatera. Oleh karena itu, kata Remialis, pelanggan ataupun calon investor tidak perlu ragu untuk naik daya serta berinvestasi di Sumbar. PLN menyadari bahwa listrik menjadi salah satu faktor pendukung majunya sebuah daerah karena sangat menentukan bergulirnya roda perekonomian di daerah tersebut. Sehingga upaya-upaya meningkatkan kualitas listrik terus dipikirkan agar tidak ada lagi masyarakat yang kecewa terhadap listrik PLN. (h/rel)

ILUSTRASI

Harga Bawang Putih Melambung JAKARTA, HALUAN — Harga bawang putih naik cukup tinggi di pasar tradisional. Harga bawang putih di Pasar Bendungan Hilir bahkan mencapai Rp60.000 per kilogram (kg). Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri, mengatakan, harga rata-rata bawang putih di pasar tradisional Jakarta saat ini berkisar Rp40.000 per kg. “Kemarin sempat menyentuh Rp60.000 per kg. Namun, Rp40.000 per kg sudah tinggi. Standarnya Rp30.00—35.000 per kg,” ujar Abdullah, Senin (2/4), seperti dilansir dari Kontan.co.id. Menurut Abdullah, tingginya harga bawang putih ini tergantung

harga yang ditawarkan oleh importir. Pasalnya, bawang putih lokal belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi. Bawang putih lokal bahkan hanya mampu memenuhi 10 persen kebutuhan masyarakat. “Bawang putih lokal produksinya sangat kecil, hanya 10 persen. Bawang putih lokal juga habis di wilayahnya saja, tidak sampai ke pasar luar,” tutur Abdullah. Abdullah berpendapat, harga bawang putih akan bisa ditekan apabila distribusinya bisa diatur dan produksinya melimpah. Menurutnya dalam beberapa waktu terakhir, distribusi bawang putih ini sempat tersendat.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bawang Putih Indonesia, Pieko Nyoto Setiadi, berujar, seharusnya harga bawang putih dijual dengan murah karena harga jual dari importir hanya berkisar Rp18.500—19.000 per kg. Pieko mengutarakan, semua pasar juga harus dipantau. Pasalnya, harga bawang putih di Pasar Kramat Jati masih berkisar Rp20.000—21.000 per kg. Meski begitu, kata Pieko, semua pasar perlu diawasi supaya tidak menjual bawang putih dengan harga yang sangat tinggi. “Semua pasar harus diawasi karena tidak ada kemungkinan harganya dijual tinggi,” ucapnya. (h/ktn)

Harga Karet Belum Kembali Pulih JAKARTA, HALUAN — Meski penerapan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) atau pembatasan ekspor karet telah dilakukan, tetapi harga karet belum kembali melonjak. Berbagai permainan dinilai membuat harga karet tertahan. Permainan tersebut akibat kurangnya pengawasan walaupun AETS telah disepakati oleh tiga negara yang tergabung dalam International Tripartite Rubber Council (ITRC) yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia. “Thailand satu daratan dengan Cina sebagai pembeli karet terbesar, mereka lewat darat kita tidak tahu tidak ada yang bisa kontrol,” ujar Ketua Umum Dewan Karet Indonesia (Dekarindo), Azis Pane, www.harianhaluan.com

Senin (2/4), seperti dilansir dari Kontan.co.id. Kurangnya partisipasi negara lain dalam penerapan AETS pun dinilai menjadi faktor kegagalan. Negara yang berpartisipasi dalam AETS saat ini merupakan negara produsen terbesar pertama, kedua dan kelima dunia. Sementara itu, produsen terbesar ke tiga di dunia yaitu Vietnam dan terbesar ke empat, India, tidak ikut serta dalam AETS. Oleh karena itu penerapan AETS dimanfaatkan oleh Vietnam untuk menjual produksi karetnya ke Cina. “Vietnam produksi 980.000 ton per tahun dan ekspor mencapai 1,1 juta ton,” tutur Azis. Kekurangan produksi itu didapatkan oleh Vietnam dengan  Redaktur: Dodi Nurja

membeli dari Laos. Azis bilang sebagai negara yang tidak berkomitmen dalam AETS, Vietnam dapat dengan leluasa untuk menjual karet ke Cina. Oleh karena itu, Azis menyarankan agar pemerintah membentuk konsorsium negara Asia Tenggara untuk melindungi industri karet. Azis bilang dengan adanya ASEAN sebagai badan yang menaungi Asia Tenggara akan memberikan kekuatan politis untuk mengawasi perdagangan karet. Selain itu, produksi karet negara Asia Tenggara mencapai 80 persen pasar dunia. “AETS yang dibuat ITRC tidak akan efektif, hanya akan efektif kalau dibuat ASEAN Consortium,” ucap Azis. (h/ktn)  Layouter: Irvand


OPINI

SELASA, 3 APRIL2016 2018 KAMIS, 27 OKTOBER 16 Rajab 1439 26 Muharram 1438Ha H

5

Pidana Adat dan Keadilan Restoratif D

Misi Semen Padang Kembali ke Liga 1

S

EBAGAI tim yang menargetkan kembali ke Liga 1 Indonesia 2019, Semen Padang terus mempersiapkan diri. Bukti nyata Semen Padang mendatangkan beberapa pemain yang berpengalaman untuk mengisi pos-pos yang dianggap masih rawan. Di posisi striker Semen Padang mendatangkan Rachmat Afandi dan belakang terbaru mendatangkan Anak Agung Ngurah Wahyu Trisnajaya atau yang biasa di panggil Ngurah Nanak mantan pemain Bali United. Sedangkan untuk penjaga gawang, tim yang berjuluk kabau sirah ini mendatangkan Bayu Pranata. Sementara itu untuk posisi tengah, Semen Padang tidak mendatangkan pemain tambahan karena dinilai sudah cukup mumpuni. Dengan mengikuti dua kompetisi sekaligus yaitu Liga 2 Indonesia dan Piala Indonesia jika memang jadi, skuad Semen Padang saat ini kurang dalam rasa. Seperti untuk penajaga gawang, empat kiper yang dimiliki Semen Padang saat ini yaitu M. Iqbal, Mukhti, Rendi dan Bayu Pranata tidaklah memiliki kualitas yang merata. Jika dilihat kepercayaan tim pelatih Semen Padang merekrut Bayu Pranata hanya dirinya yang memiliki kualitas yang bagus. Sedangkan tiga kiper lainnya masih muda dengan mental yang masih belum teruji. Sedangkan untuk stopper, Semen Padang hanya memiliki Saeful Anwar, Ahmad Bahtiar, Ngurah Nanak, Febly Gushendra dan Novrianto. Febly Gushendra dan Ahmad Bahtiar, dari beberapa kali uji coba, penampilannya masih jauh dari memuaskan sedangkan Novrianto baru sembuh dari cedera dan masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan permainannya. Otomatis hanya Ngurah Nanak dan Saeful Anwar yang diharapkan oleh Semen Padang dilini belakang. Sedangkan untuk lini tengah Semen Padang tidak terlalu bermasalah karena memiliki pemain tengah yang cukup mumpuni yang terdapat pada diri, Rudi, Manda Cingi, Irsyad Maulana, Abdurahman Lesatulu. Sedangkan pemain mudanya seperti, Rosad Setiawan, Ronaldo Eko dan Finno dalam beberapa uji coba terakhir mampu menunjukan penampilan yang memukau. Dilini depan, Semen Padang memiliki Rachmat Afandi, Ananias, Afriansyah, Gugum Gumilar dan Anansias. Jika dilihat hanya Rahcmat Afandi yang memiliki kualitas yang lebih dibandingkan yang lainnya. Jika melihat kondisi yang ada, rasanya agak rawan bagi Semen Padang untuk mengarungi kompetisi yang panjang. Sebab pelapis yang dimiliki memiliki kualitas yang cukup berbeda. Seperti jika diposisi kiper, Bayu tidak bisa bermain, Semen Padang akan cukup kesulitan mencari pelapis sebab tiga kiper lainnya masih muda dan pengalaman yang minim. Begitupun dilini belakang, Semen Padang hanya memiliki dua pemain yang memiliki kualitas yang mumpuni yaitu Saeful Anwar dan Ngurah Nanak. Sedangkan dilini depan, Syafrianto yang cenderung menggunakan satu striker murni diyakini akan memilih Rachmat Afandi. Namun lagi-lagi kualitas pelapisnya masih jauh. Dengan kondisi seperti ini dengan target lolos ke liga 1 sepertinya agak berat apalagi jika pemain utamanya mengalami cedera.

ALAM segitiga kekuasaan, antara politik, hukum dan kemanusiaan sesungguhnya satu sama lain sukar untuk dapat berjalan beriringan secara simetris. Sebut saja misalnya hubungan antara politik dan kemanusiaan, bagai kucing dan tikus. Kepentingan antara keduanya tidak mungkin dapat disandingkan dengan mudah.

Politik, kerap hanya menjadikan kemanusiaan sebagai propaganda dan jargon untuk meraih kemenangan. Sebagai jargon, wajar jika kemudian setelah maksud “politik” tercapai, kemanusiaan seolah kemudian menjelma menjadi kosakata asing. Demikian halnya dalam masyarakat yang berdemokrasi. Hukum, seharusnya berada di atas politik, akan tetapi tidak jarang hukum diintervensi oleh politik demi langgengnya kekuasaan. Bahkan hukum diciptakan atau direkayasa untuk menjadi payung politik untuk mendapatkan legitimasi. Sementara itu, hukum yang mestinya ditegakkan sesuai aturan demi kemanusiaan. Namun karena penerapan hukum yang kaku dan positivistik justru hukum akhirnya menciptakan ketidakadilan. Kita masih sering menghadapi kenyataan terjadi penegakan hukum tanpa menggunakan hati nurani. Pendekatan dalam penegakan hukum, hanya berlandaskan pada legalformalistik, hanya mengacu pada teks undang-undang. Sebagian penegak hukum, merasa telah cukup puas apabila telah menegakkan hukum dengan cara melaksanakan teks undang-undang. Mereka tidak berupaya keras untuk mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran di dalam atau dibalik teks undang-undang tersebut. Akibatnya penerapan hukum di Indonesia, kerap terkesan kejam dan masih jauh dari rasa keadilan sejati. Banyak aparat penegak hukum belum dapat memahami makna dari nilai-nilai keadilan di masyarakat. Sebagian aparat penegak hukum hanya menjadi “corong undang-undang”. Aparat penegak hukum menerapkan hukum berdasarkan aturan formal KUHP dan KUHAP tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Tidak mengherankan apabila kita menjumpai anak-anak usia sekolah yang harus masuk ditahan atau bahkan divonis penjara hanya karena mencuri akibat lapar, karena mencuri hp, mencuri pulsa hp, atau berkelahi dengan temannya. Demikian pula terduga atau tersangka pencuri peralatan dapur dan perabotan rumah tangga yang murah harganya, tanaman dan buah-buahan dalam jumlah sedikit, harus diproses di kepolisian, kejaksaan

V

dan diadili di pengadilan. Celakanya, selama proses berlangsung, terduga atau tersangka masuk dalam tahanan yang sudah tentu sangat merugikan dan membuatnya men derita. Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara pidana yang ada. Pelibatan ini terkait dengan tahapan-tahapan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan. Sebenarnya dalam masyarakat In donesia, konsep ini telah terbiasa dijalankan dimana kasus-kasus yang tergolong kecil/sepele yang dimusyawarahkan di bawah pengaruh dan wibawa kepala pemerintahan tingkat bawah (lurah atau ketua RT) atau kepala adat dan tokoh agama setempat, dan dikenal juga dengan pidana adat. Dari musyawarah itu biasanya akan diambil putusan yang sama-sama mempertimbangkan kepentingan pelaku dan korban dengan memfokuskan pada tujuannya yakni memulihkan atau mengembalikan ketenteraman dan kedamaian di masyarakat serta tidak terjadinya permusuhan dan dendam antara pelaku dan korban. Model keadilan semacam ini telah dicoba dipraktikkan dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Sebagai salah satu pelaksanaan paham keadilan restoratif tersebut adalah saat ini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang proses peradilan dan hukum menyangkut anak, penyandang cacat serta warga lanjut usia. RUU tersebut merupakan bagian integral dari perbaikan sistem hukum nasi onal yang tengah kita lakukan, bila naskah RUU tersebut telah siap akan dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam RUU tersebut akan dirumuskan, bagaimana hukuman bagi anak dalam kasus yang sama harus dibedakan. Jadi anak-anak, lanjut usia, orang cacat itu tidak bisa disamakan hukumannya. Dengan demikian apabila ada orang yang melakukan kejahatan ringan seperti mencuri HP dan dan pemilik HP telah memaafkan maka pelaku tidak perlu diproses hukum, apalagi ditahan di rutan dan

PROF: DR SYAIFUL BAKHRI, SH, MH Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta/ Pengurus Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki)

dihukum oleh hakim untuk dimasukkan penjara. Selain itu penyebab pelaku melakukan kejahatan menjadi faktor penting untuk menentukan proses selanjutnya. Apabila motifnya karena kelaparan, karena ingin memenuhi kebutuhan keluarga untuk makan sehari-hari dalam jumlah ala kadarnya, karena keterpaksaan karena mempertahankan kehormatan dan martabatnya tentu jauh berbeda proses hukumnya dibandingkan dengan pelaku perampokan besar-besaran atau korupsi milyaran rupiah. Sebagaimana prespektif hukum progresif yang menempatkan hukum untuk manusia dimana pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Dalam konteks penegakan hukum Indonesia, Bagir Manan menyatakan bahwa penega kan hukum indonesia bisa dikatakan communis opinio doctorum, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh UndangUndang. Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu Restorative Justice System, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pende katan normatif. Restorative Justice (keadilan restoratif) atau dikenal dengan

istlah “reparative justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Restorative justice merupakan pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan. Konsep restorative justice pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Dalam konteks Indonesia, restorative justice berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat 4 (empat ) prinsip yang menjadi landasan penye lenggaraan bantuan hukum, yaitu: (1) Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3);

(2) Setiap orang berhak memperoleh peradilan yang fair dan impartial; (3) Keadilan harus dapat diakses semua warga negara tanpa terkecuali (justice for all/accessible to all); (4) Perwujudan dari negara demokratis. Konstitusi menjamin hak setiap warga neraga mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasaan akses yang sama bagi setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (justice for all/accessible to all). Keadilan adalah hak semua warga negara dan masyarakat tanpa pandang bulu. Justice for all. Keadilan tidak cukup menjadi penjaga moral masyarakat, keadilan tidak sekadar panji-panji politis, keadilan tidak cukup sekadar “rasa keadilan masyarakat”, tetapi keadilan harus menjadi moral kehidupan yang melembaga dalam hukum. Hukum sendiri harus tegas mengatur bahwa kesetaraan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat dikawal oleh Undang-undang, dan diatur dalam ketentuan-ketentuan rinci dengan sanksi-sanksi. Tidak boleh ada (lagi) perbedaan perlakuan atas dasar golongan, kedudukan politis, agama, etnis, warna kulit, atau strata masyarakat. Semua orang sama di depan hukum. Penegakkan hak azasi manusia dan supremasi hukum merupakan satu cara di mana keadilan bisa lebih terjamin. Keadilan tidak saja menyangkut kesetaraan didepan hukum, tetapi juga keadilan untuk memperoleh kesempatan pendidikan, pekerjaan dan informasi. Dalam arah pembangunan hukum nasional yang berlandaskan konstitusi dan kemanusiaan, keadilan haruslah dapat diakses semua kalangan masyarakat termasuk juga kepastian dalam mendapatkan keadilan. Lamanya proses hukum di pengadilan terkadang membuat masyarakat semakin sulit meraih keadilan hakiki. Oleh karena itu perlu terobosan hukum agar peradilan tetap konsisten menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarutlarut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (“justice delayed justice denied”).Dengan kata lain, rasa keadilan yang ditunda adalah sama halnya dengan mencip takan ketidakadilan.(*)

HALUANISME  Bareskrim Periksa 30 Pejabat Sumbar 

Ondeh, bakundo-kundo mah.

 Segera Buka Crisis Center “Korban” BMP  Bakundo-kundo pulo nan ka malapor beko.

www.harianhaluan.com

Mohon Sediakan Lampu Jalan Kurao-Dadok Bapak Dinas PU Kota Padang, mohon sediakan lampu penerangan untuk jalan penghubung Kurao Pagang dan Dadok Tunggul Hitam. Di sepanjang jalan itu sama sekali belum tersedia lampu penerangan, sementara masyarakat membutuhkannya. 085364040***

 Redaktur: Bhnez Maharajo

 Layouter: Sawal Marjuni.HRP


6

POLITIK

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

DIALEGTIKA HARUS BERADAB

Partai Agar Usung Caleg Berkualitas Perlu Dikaji Pelarangan Mantan Napi Koruptor Jadi Caleg JAKARTA, HALUAN - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan perlu adanya kajian yang mendalam soal pelarangan narapidana (napi) koruptor untuk menjadi calon legis latif (caleg). “Tentu perlu dikaji lebih dalam soal rencana ini. Jangan sampai kemudian karena ada ide yang baru atau hal yang menjadi perhatian publik bisa menghilangkan hak untuk dipilih dan memilih seseorang,” ujar Fadli di Komplek Senayan, Jakarta, Senin (2/4). Menurut politisi dari Partai Gerindra itu, setiap rencana yang dicanangkan perlu mengacu kepada undang-undang. Karena hirarki peraturan kita sudah jelas. Peraturan PKPU tidak boleh bertentangan dengan UU Pemilu,” jelas Fadli. Fadli setuju saja yang menjadi caleg itu adalah orang yang teladan, mempunyai integritas, kapasitas, kapabilitas dan orang yang memang bisa tunduk pada aturan hukum serta partai. “Idealnya, menurut saya bagi mereka yang sudah pernah terkena kasus korupsi atau menjadi narapidana dan terdakwa dan itu memang terbukti bukan dari kriminalisasi, ya tentu sebenarnya tidak perlu untuk mencalonkan lagi. Saya kira masih banyak orang lain, kita juga harus melihat hak keadilan bagi setiap orang untuk dicalonkan menjadi caleg,” pungkasnya. Masalahnya kata Fadli Zon, UU yang mengatur tentang Pemilu belum ada pelarangan mantan napi koruptor menjadi caleg. Dulu kata Fadli Zon, memang pernah ada aturan terpidana 5 tahun ke atas tidak bisa mencalonkan sebagai calon legislatif, tapi itu sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. “Jadi saya kira perlu ada kajian yang mendalam jangan sampai ini merugikan mereka yang ingin mencalonkan. Karena hukum dikita kan kadang-kadang belum tentu mencerminkan juga keadilan itu,” imbuhnya. Fadli menekankan perlunya kembali kepada aturan UU yang sudah disepakati dan disepakati bersama. “Karena hak untuk dipilih dan memilih itu adalah hak yang telah dijamin oleh konstitusi. Kalau misalnya ada peraturan-peraturan lain itu perlu didisku sikan lebih lanjut, jangan sampai menggangu atau merubah norma yang sudah ada di dalam UU,” kata Fadli. (h/sam)

PADANG,HA LUAN— Silih bergantinya persoalan terjadi antara sesama anggota dewan, karena partai tidak serius mempersiapkan kader untuk diusung menjadi caleg. Setelah duduk di dewan, mereka harus mampu mengedepankan dialegtika yang beradab. Demikian Pengamat Politik dari Universitas Andalas (Unand) Khairul Fahmi dan Pengamat Politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidia Putra yang dihubungi Haluan secara terpisah, Minggu. Eka Vidia menilai jika anggota legislatif berdialegtika atau berkontestasi adalah hal yang biasa dan wajar karena mereka memiliki ideologi dan filosofi yang berbeda. “Mereka juga menyampaikan apa saja persoalan konstituennya, tentunya itu disampaikan dengan diskusi dan semuanya berbeda-beda. Nah, jika mereka tidak bisa mencapai kata mufakat maka sampailah persoalan tersebut ke pihak ke tiga (kepolisian),” ujar Eka. Berdialegtika atau berkontestasi, mestinya dilakukan dengan beradab, dalam artian mencari kebenaran dan keadilan serta pendapat terbanyak yang d it erima oleh forum. Kemampuan dalam berdialeg tika atau berkontestasi adalah salah satu kunci utama, untuk anggota legislatif menyampaikan aspirasi masyarakat dan kemampuan dalam meyakinkan kenapa idenya harus diterima. “Kalau anggota dewan tidak mampu berdialegtika atau berkomunikasi, maka partai perlu memikirkan ulang ini. Ketika mereka berdebat,

bagus, berarti dia bekerja. Tapi kalau tidak bisa menyelesaikan perdebatan, maka gagal jadi anggota dewan. Dasardasar modal jadi legislatif tidak punya, ini yang membuat persoalan,” jelasnya. Menuru tnya, orang Minangkabau sejak dahulu jago (pintar) berdiplomasi, ini dilakukan untuk menghindari konf lik kekerasan. Namun kalau membawa pada kekerasan, dan sampai ke pengadilan atau orang penengah untuk memediasi maka ini perlu dipertanyakan lagi. Kejadian “negatif” yang terjadi antara sesama dewan, akan menjadi catatan bagi

masyarakat untuk memilih ke depannya. Untuk itu, parpol harus mematangkan kader atau calegnya untuk diusung. “Karena fungsinya berat mengelola air alam beserta isinya untuk dikembalikan pada rakyat. Menyusun anggaran keuangan, dan realisasi dan banyak hal penting lainnya. Partai harus melihat keterampilan dan kemampuan nya, jangan hanya melihat popularitasnya saja,”pungkasnya. Sementara Khairul Fahmi menilai persoalan adu jotos, “ribut” antara sesama dewan banyak aspek yang melatarbelakangi. Salah satunya, proses kualitas dan kualifikasi

calon dan yang kedua integritas calon belum menjadi prioritas partai politik untuk mengusung caleg. “Partai lebih memilih popularitas dan tingkat keterpilihan calon, bukan kualitasnya. Jadi wajar saja jika kita melihat dan mendengar ada anggota dewan yang tidak bisa menyelesaikan perdebatan atau diskusi mereka dengan cara yang bijak dan bahkan sampai berkelahi,” jelas Khairul Fahmi. Kualifikasi sebagai anggota dewan harus dipenuhi, proses pematangan kualitas juga sangat mempengaruhi caleg tersebut. Jika kedua unsur itu saja tidak terpenuhi maka

terjadilah hal-hal seperti yang terjadi selama ini. “Mereka akan merumuskan UU, melahir kan berbagai kebijakan jika kedua unsur tersebut tidak ada maka akan sulit bagi mereka baik. Apapun kebijakan yang dibuat, masyarakat tidak akan percaya dan tidak acuh karena melihat per soalan tersebut,” ujarnya. Seharusnya, hal ini menja di pelajaran bagi parpol untuk memberikan pendidikan poli tik dan mematangkan calon yang akan diusung, karena kalau partai tidak bergerak melakukan peru bahan maka kejadian tersebut akan terus terulang (pertengkaran, perkelahian sesama legislatif. (h/ rin)

BERSAMA- Kapolda Sumbar Irjen Pol. Fakhrizal didampingi Wakapolda Brigjen Pol Damisnur AM dan para perwira tinggi Polda Sumbar bersama Walikota, Ketua KPU Kota Pariaman Kapolres AKBP. Bagus Suropratomo Oktobrianto dalam kunjungan dalam rangka pemantauan persiapan jelang Pilkada. IST

Pilkada Pembelajaran Berdemokrasi PADANG, HALUAN— Kalangan Anggota DPRD Kota Padang mengharapkan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Padang bisa berjalan baik, tanpa ada tekanan apapun, dan bisa berjalan secara demokratis. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Padang Faisal Nasir Selasa (3/4), meminta agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya tanpa ada tekanan. “Pilkada Kota Padang bisa dijadikan suatu pembelajaran berdemokrasi, dan saya berharap pelaksanaannya nanti bisa berjalan baik, sehingga menjadi contoh bagi daerahdaerah lain. “Jika proses pilkada nanti berjalan baik, saya yakin

kedepannya juga akan berjalan baik,” tegasnya. Ia meyakini, masyarakat Kota Padang bisa berdemokrasi secara santun. “Konflik terjadi karena banyak kepentingan, saya pikir masyarakat Kota Padang menginginkan hasil yang lebih baik,” ujarnya. Lebih penting dari Pilkada ini, adalah suatu proses pembelajaran berdemokrasi, dan menghargai siap kalah siap menang. “Dan tidak ada intimidasi, tidak ada politik uang dan bisa berjalan lancar mulai dari pencoblosan, penghitungan sampai adanya calon yang terpilih,” katanya. Anggota Komisi I DPRD

Kota Padang Yuhilda Darwis mengatakan, Pilkada 2018 meru pakan hari yang menentukan bagi masyarakat Kota Padang, yakni untuk menentukan siapa yang akan memimpin selama 5 tahun ke depan. Banyak pihak berharap, pelak sanaan pesta demokrasi ini berjalan lancar. “Semoga tetap bisa terjaga sampai selesai perhi tungan nanti. Dan hasil pemilihan bisa diterima semua masyarakat Kota Padang. Kami berharap semua tetap berjalan lancar sampai proses akhir nanti. Dan hasilnya mampu membawa Kota Padang menjadi lebih baik lagi,” tandasnya.(h/ade)

Blusukan Cara Paslon Fauzi - Dasrial Ery Rangkul Aspirasi Masyarakat SAWAHLUNTO,HALUAN- Aksi bertemu masyarakat hingga kerumah - rumah menjadi cara bagi pasangan calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto nomor urut 1 Fauzi Hasan-Dasrial Ery untuk mensosialisasikan nomor 1 dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Melakukan kunjungan dengan mendatangi langsung ke rumah warga menjadi salah satu pola aksi yang dilakukan pasangan Fauzi Hasan- Dasrial Ery. Dengan cara itu setiap denyut dan kebutuhan masyarakat akan bisa diserap secara l engkap. “Dengan pola blusukan itulah kita bisa lebih paham apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Kita tidak bisa hanya mendengar laporan dan hal itu sudah menja di bisa bagi kami.Kalau hanya menanti laporan tim maka saya tidak jamin akan lengkap. Karena itu kami lalukan langsung ke lapangan, “ kata Calon Walikota Sawahlunto Fauzi Hasan. Wakil Walikota Sawahlunto periode 2003-2008 itu mengaku hal blusukan sudah selalu dilakukan selama menjabat wakil Walikota lalu. Sehingga jika saat ini dilakukan maka itu menjadi pengulangan dan tentu a kan member dampak lebih baik. “Kami sudah mengenal warga selama kepemimpinan silam dan www.harianhaluan.com

kali ini kami kembali membangun semangat itu lagi secara bersama-sama dengan aksi blusukan. Dan ini bukan semata-mata saat jelang Pemilu saja,” katanya. Hal sama disampaikan Calon Wakil Walikota Dasrial Ery yang mengaku turun ke masyarakat sudah menjadi biasa dilakukannya selama menjalankan amanah selaku Ketua Komisi I DPRD kota Sawahlunto.Politisi PDI Perju angan itu menyebutkan dengan melakukan kunjungan ke masya rakat itu menunjukan keberpi hakan seorang pemimpin dalam melayani masyarakatnya. “Tugas pelayanan itu adalah kewajiban pemimpinya. Hak masyarakat mendapatkan pelayanan. Inilah

yang terus diinstruksikan ketua umum PDI Perjuangan Megawati terhadap kadernya,” kata Ery. . Dia mengatakan turun mene mui masyarakat di pelosok desa dengan mengendarai mobil, sepeda motor atau bahkan berja lan kaki pun sudah menjadi kebiasaannya. Dengan cara itu seorang pemimpin akan bisa merekam semua kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat. “Kita dekat dengan warga bukan jelang pilkada atau pileg saja, tapi menyambung silaturahmi terus dilakukan setiap saat se hingga apa yang menjadi pemasa lahan masyarakat bisa langsung ditampung dan ducarikan solusi nya,” ujarnya.(h/rki)

CALON wako Sawahlunto nomor urut 1 Fauzi Hasan saat bertemu langsung dengan warga.ist  Redaktur:Dodi Nurja   Layouter: Yohanes


SAMBUNGAN

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 H

7

Bank Nagari.................................... Dari Halaman. 1 Praperadilan ................................... Dari Halaman. 1 untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. RSUD merupakan salah satu institusi pelayanan publik pemerintah. Pemberian kredit kepada BLUD seperti halnya rumah sakit merupakan satu bentuk pengembangan produk kredit bank. Karena RSUD yang masuk dalam BLUD adalah masuk dalam badan usaha yang bersifat khusus dan potensial untuk dibiayai,” kata Dedy Ihsan dalam acara itu, Dikatakan Dedy, pemberian kredit kepada BLUD dalam bentuk RSUD dinilai memiliki beberapa keuntungan bagi bank selain menjamin pengembalian kredit yang lebih aman. “Diantaranya kinerja RSU/RSUD dari sebelum BLUD ke BLUD menunjukkan trend yang lebih baik. Lebih fleksibilitas dalam mengelola anggaran, menjalankan anggaran dan menjalankan proses bisnisnya. Rumkit juga berusaha memperbaiki kinerjanya baik keuangan maupun pelayanan kepada masyarakat serta melakukan inovasi dan strategi demi efisiensi maupun efektivitas keuangan dan pelayanan,” terangnya. Lebih jauh dikatakan, di Sumbar ada 30 rumah sakit pemerintah (26 telah BLUD) dabn 42 rumah sakit swasta. Sebagian masih tipe C dan semua kepala daerah mengupayakan untuk naik kelas. Naik kelas karena ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjadi salah satu rujukan rumah sakit yang baik dan mampu memberikan kebanggaan pada daerah Ditambahkannya, parameter kelas rumah sakit diantaranya adalah soal kelengkapan fasilitas, peralatan, teknologi, sarana prasarana dabnperformance keuangan. “Pendanaan kelengkapan fasilitas, peralatan, teknologi,

sarana prasarana tersebut dalam waktu segera tentunya tidak akan kuat apabila hanya mengandalkan sumber pendanaan APBD. Sehingga muncullah alternativ sumber pembiayaan melalui kredit bank baik jangka pendek ( 1 tahun anggaran) atau kredit jangka panjang. Sebagai bank pemegang kas daerah apabila pembiayaan RSUD menggunakan kredit bank akan lebih tepat dan lebih mudah dilakukan di Bank Nagari. Hal ini karena RSUD juga diwajibkan oleh peraturan untuk membuka rekening kas di bank umum sehingga transaksi dan monitoring keuangan antara pemda sebagai induk dari RSUD dengan RSUD itu bisa terlaksana dan terkelola dengan baik,” tambahnya lagi. Di samping itu sebagai pemegang saham Bank Nagari, maka kepala daerah akan mendukung sinergi antara dua institusi bisnis yang punya kepentingan dan kontribusi bagi pemda yang bersangkutan. Sementara itu Direktur Kredit Bank Nagari Hendri mengatakan pemberian kredit kepada BLUD diharapkan dapat membantu mengoptimalkan pencapaian kredit Bank Nagari sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) 20182020. “Angka ekspansi kredit 2018 ditargetkan Rp18,24 Triliun atau tumbuh Rp1,95 Trilun dengan komposisi kredit produktif terhadap konsumtif 27,5 % : 72,5 %,” terang Hendri. Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan Pemprov Sumbar mendorong kemitraan Bank Nagari dengan rumah sakit daerah di Sumbar. Seperti pemberian kredit modal kerja, kredit investasi dan menggelar perjanjian kerjasama untuk layanan perbankan. “Kami (Pemprov) memfasilitasi supaya rumah sakit bisa untung. Dulu rumah sakit daerah milik pemerintah tak bisa meminjam dana dari bank

karena aturannya begitu. Sekarang ada peluang karena ada regulasi yang memungkinkan rumah sakit yang berstatus BLUD secara penuh mengembangkan bisnisnya yang salah satu sumber dananya dari dari perbankan. Kita harapkan bank-nya adalah Bank Nagari,” ujar Irwan. Selain mengenalkan produk kredit kepada para Direktur RSUD, dalam kesempatan itu juga dikenalkan produk dana yakni Nagari Hospital Integrated System yaitu jenis layanan keuangan yang terintegrasi dengan rumah sakit. Di samping NHIS rumah sakit juga bisa menikmati layanan produk dan jasa perbankan lainnya seperti Kartu cobranding, dan penyaluran gaji secara langsung ke pegawai. Kemudian EDC, mesin elektronik yang dapat ditempatkan untuk transaksi pembayaran kepada rumah sakit dengan manfaat untuk memproses transaksi non tunai menggunakan kartu pembayaran elektronik. Juga SMS banking, layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui ponsel, serta Nagari Virtual Account, layanan bank yng memungkinkan RS mengidentifikasi transaksi dari mitra RS. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan peserta dapat mengetahui produk kredit terbaru dari Bank Nagari yaitu kredit kepada BLUD. Dengan mengetahui itu, maka peserta sosialisasi dapat lebih dini mempersiapkan segala persyaratannya. Peserta juga mengetahui produk dana Bank Nagari yang terbaru yaitu NHIS. Acara ini juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Kepala DPKAD Sumbar, pelaku usaha dan konsultan di bhidang kkesehatan yakni Dr. Kemal dan Dr. Lia dari RS Avisena Bandung, tim divisi kredit dan mikro banking serta tum Divisi Dana dan Treasury. (h/ita/atv)

Bareskrim ....................................... Dari Halaman. 1 dalam banyak proyek ini. “Prosesnya masih dalam penyelidikan mas. Petugas sekarang mengumpulkan data-data yang diperlukan. Setidaknya ada sekitar 30 pejabat Pemprov Sumbar yang diperiksa dalam jilid dua kasus SPj fiktif ini,” terang AKBP Rahmat. AKBP Rahmat tak menampik soal keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Namun, pihaknya belum bisa memastikan siapa orangnya. “Nanti setelah penyelidikan tuntas, akan melakukan gelar perkara dulu. Dari hasil gelar perkara itulah bisa dipastikan siapa yang terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka. Doakan saja prosesnya bisa cepat dan nama tersangka muncul. Dalam waktu dekat ditargetkan tuntas. Tunggu saja tersangka barunya siapa,” tutur AKBP Rahmat, Senin (2/4) siang. Kepala Subdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Totok Suharyanto juga tidak menampik adanya aliran uang ke sejumlah orang dalam kasus SPj fiktif. Dia juga menyebut, hasil penyelidikan, Yusafni tidak bekerja sendiri. Dia hanya bagian dari dugaan tindak kejahatan yang terstruktur. Dia menyebut, sekarang jajarannya sedang menyigi keterlibatan pihak lain. “Kasusnya dua berkas. Untuk yang pertama dengan terdakwa Yusafni Ajo. Kalau yang kedua, sekarang masih dalam tahap penyelidikan,” terang Kombes Pol Totok. Dijelaskan Totok Suharyanto, berjilidnya kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbar, yang sekarang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dikarenakan penyidik meyakini, kasus korupsi tidak mungkin berdiri sendiri, dan dilakukan satu orang. “Ada dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, mengingat Yusafni tidak memiliki kewenangan penuh dalam penganggaran. Kalau soal siapa orang yang dimaksud, maaf saya belum bisa memberitahunya sekarang karena belum masuk ke tahap penyidikan,” jelas Totok. Pengembangan kasus disebutkan Totok sebagai komitmen awal. Dimana, setelah Yusafni alias Ajo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau juru bayar diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang untuk disidangkan, pihaknya langsung mengembangkan perkara tersebut untuk menetapkan nama-nama lain sebagai tersangka. Saat ini Dittipidkor tengah melakukan analisis terh adap dokumen-dokumen hasil pemeriksaan terhadap Yusafni. Setelah itu, akan ditetapkan beberapa nama untuk diperiksa kembali sebagai calon saksi untuk tahap penyidikan. Selain itu, terkait pengembalian uang oleh Yusafni kepada negara senilai Rp500 juta, saat ini sudah diterima dan terhitung sebagai pengembalian hasil KKN dari Yusafni kepada negara. www.harianhaluan.com

Rekening Ganda Penerima Ganti Rugi Sempat sakit selama seminggu, terdakwa kasus SPj fiktif, Yusafni Ajo akhirnya bisa hadir di persidangan, Senin (2/4). Dalam persidangan terungkap kalau Yusafni membuka banyak rekening bank atas nama orang lain. Bahkan, di satu bank, ada tiga nama orang yang sama. Hal itu diungkapkan Elia Harmonis, yang merupakan karyawan CV Kiambang Raya, perusahaan milik Yusafni. Pernyataan Elia bertolak belakang dengan bukti yang dimiliki JPU. Elia disebut memiliki lima rekening yang sering menerima transferan uang dari Yusafni. “Setahu saya ada tiga rekening Bank Mandiri yang dibuka oleh Yusafni atas nama saya. Dia hanya meminta KTP saya, maka dia membuka rekening atas nama saya. Dipergunakan untuk operasional kantor,” kata Elia Harmonis. Namun, setelah JPU memperlihatkan alat bukti terdapat lima rekening atas nama dia yang pernah menerima transferan uang dari terdakwa Yusafni. Akan tetapi, saksi mengaku tidak pernah tahu dua rekening lainnya. “Saya tidak pernah mengetahui dua rekening itu. Setahu saya hanya ada tiga rekening. Uang yang dikirim itu hanya untuk operasional kantor, seperti bayar gaji operator alat berat dan keperluan lainnya,” kata Elia. Selain rekening atas nama Elia, terdakwa juga membuat rekening atas nama Nasrizal yang merupakan suami Elia. Namun, semua rekening tersebut dipegang oleh terdakwa Yusafni. Ia dan suaminya tidak pernah melakukan transaksi apapun dengan rekening tersebut. “Nasrizal itu suami saya, waktu itu juga diminta KTP. Pembuatan rekening hanya dilakukan oleh terdakwa sendiri, kami pun juga tidak pernah melakukan tanda tangan. Semua Pak Yusafni yang bikin,” ucap Elia. Ia mengaku hanya mendapatkan gaji dari rental alat berat yang dikendalikanya, apabila ada orang yang melakukan rental terhadap CV Kiambang Raya. Ia juga pernah dijadikan oleh terdakwa sebagai Komisaris PT Nibas yang mengelola sejumlah alat berat. Elia mengaku hanya menandatangani akta pendirian, saham dari PT tersebut milik Yusafni dan dikelola oleh Doni Raf ki, yang merupakan teman Yusafni. Yusafni diketahui juga pernah membeli motor dan tiga unit mobil atas nama Elia. Namun dia tidak mengetahui mobil tersebut kenapa atas namanya dan untuk siapa mobil tersebut. “Tiga mobil itu dengan merek Ford, Innova dan Hyundai. Kalau Innova dipakai oleh Pak Yus, sedangkan yang lain saya tidak mengetahuinya,” kata Elia. Yusafni diketahui juga pernah mencoba m enyamarkan kepemilikan CV Aulia yang juga milik

dengan meminta karyawannya bernama Weri Yuliandi mengambil alih kepemilikan. “Saya tidak pernah tahu bergerak di bidang apa CV Aulia itu. Rupanya setelah ditelusuri digunakan untuk membeli satu unit alat berat,” ucap Weri yang sudah bekerja dengan Yusafni sejak tahun 2012. Dua saksi lainnya, Yenita dan Yusnimar merupakan penerima uang ganti rugi lahan dalam proyek pembangunan jalur II Bypass Padang. Yenita mengaku menerima uang Rp97 juga dari pejabat Pemko Padang dengan cara transfer. Sedangkan Yusminar menerima Rp431 juta dan dipotong Rp18 juta. Namun dia tidak tahu untuk apa dananya itu dipotong. Seluruh keterangan saksi itu dibenarkan oleh Yusafni yang didampingi Nanang SH, kuasa hukumnya. Setelah itu, majelis hakim yang diketuai hakim Irwan Munir didampingi hakim anggota Emria dan Perry Desmarera menunda sidang sampai Jumat (6/4). Sebelumnya dalam dakwaan JPU yang dikatakan, perbuatan korupsi yang dilakukan Yusafni disebutkan dilakukan secara bersama sejak tahun 2012 sampai 2016, dalam kegiatan pengadaan tanah untuk sejumlah proyek di Sumbar. Total kerugian negara sebesar Rp62,5 miliar rupiah. Yusafni disebutkan menyalahgunakan kewenangan, serta membuat SPj fiktif lebih dari satu. Dia juga dianggap melakukan pengadaan tanah dengan cara memalsukan daftar nama pemilik tanah yang nantinya akan menerima ganti rugi, memotong anggaran, dan melakukan penggelembungan. Yusafni berbuat dalam dua jabatan berbeda. Tahun 2012, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya pada 2013 – 2016 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sejumlah proyek yang dijadikan ladang korupsi adalah proyek ganti rugi lahan di Jalan Samudera Kota Padang, ganti rugi lahan pembangunan Jalur II Bypas Padang, pembangunan Flyover Duku, Padang Pariaman, dan pembangunan Stadium yang juga di Padang Pariaman. Uang hasil korupsi itu disebutkan JPU ditransfer ke sejumlah pihak dan dibelanjakan Yusafni. Khusus pemakaian pribadi, Yusafni setidaknya membeli mobil sebanyak 12 unit dalam kurun 2013 – 2016, sejumlah alat berat dan tanah di beberapa tempat. Tidak hanya untuk barang, dia juga melakukan transfer dengan nilai tak sedikit ke sejumlah perusahaan dan orang. Mulai ke CV Kambang Raya yang merupakan miliknya, lalu ke PT Trakindo, PT Serumpun Indah Perkasa, PT Hexindo Adi Perkasa, CV Aulia dan PT Lybas Area Consrtuction Raya. Yusafni juga mentransfer uang kepada beberapa orang dekatnya. (h/mghen)

sakan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh. Kandasnya praperadilan Rusma disampaikan Kasubdit Gakkum KLHK, Shaifuddin Akbar. Bahkan, set elah praperadilan dinyatakan ditolak, penyidik langsung menyerahkan berkas Rusma ke jaksa peneliti Kejaksaan Agung (Kejagung). “Upaya praperadilan kedua yang dilakukan oleh tersangka sudah ditolak hakim beberapa waktu yang lalu. Setelah penolakan, berkas kasusnya segera dikirimkan penyidik ke jaksa peneliti,” terang Shaifuddin ketika dihubungi Minggu (1/4) malam. Dituturkan Shaifuddin, berkas yang dikirimkan dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. “Berarti tidak ada masalah lagi. Tinggal proses tahap dua. Penyerahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan, untuk kemudian tugas jaksa lagi membuat dakwaan dan melakukan penuntutan. Pekerjaan penyidik sudah tuntas untuk tahap pertama,” papar Kasubdit Gakkum. Rusma Yul Anwar disangka melanggar Pasal 98 dan Pasal 109, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dia dituding melakukan usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan di KWT Mandeh. Selain Rusma, sejumlah orang juga diduga melakukan hal yang sama, namun belum ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Terkait pemblokiran sembilan lokasi, menurut Shaifuddin hanya u ntuk keperluan penyidikan. Sebenarnya tidak semua lokasi

berada di kawasan hutan lindung seperti lokasi Rusma. Namun, dari segi pemanfaatan, semua lokasi tersebut sama dengan hutan lindung. “Ada sembilan lokasi lagi yang sedang kita dalami, akan tetapi tidak semuanya berada didalam hutan lindung sebagaimana milik Wabub. Namun, lokasi tesebut merupakan pemanfaatan yang sama dengan hutan lindung,” katanya lagi. Ia mengatakan, kalau hasilnya terbutkti sebagaimana kasus sebelumnya, maka semua pihak tersebut akan juga ditetapkan sebagai tersengka. Namun tentu melalui proses serta prosedur yang ada. Selanjutnya, saat dikonfirmasi target kapan kasus ini bisa tuntas, Shaifuddin tidak bisa memastikan, karena, selain di Sumbar pihaknya juga banyak menemukan kasus serupa di daerah lain. “Ikuti saja dulu, nanti bagaimana hasilnya media akan tahu sendiri. Pokoknya, siapa yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ada tebang pilih dalam upaya penegakan hukum. Semuanya sama. Siapa pun orangnya,” tegas Shaifuddin. Pegiat Lingkungan Hidup Sumatera Barat, Desriko Malayu Putra menyebutkan, dengan adanya proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap oknum yang telah ditetapkan tersangka tersebut, maka merupakan pintu masuk untuk membongkar seluruh kejahatan perusakan lingkungan yang ada di kawasan Mandeh tersebut. “Penyidik juga harus segera melakukan pendalam kasus ini, jangan sampai berhenti

di satu orang saja. Karena kita ketahui di sana masih banyak pihak-pihak lain yang juga melakukan hal yang sama dengan pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Desriko. Satu sisi, penegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, di sisi lain pemerintah Pesisir Selatan juga mempunyai tanggung jawab untuk pengembangan kawasan Mandeh. Siap Hadapi Persidangan Kuasa hukum Rusma, Martry Gilang Rosadi menyebutkan, praperadilan yang dilakukan merupakan salah satu upaya dalam menguji keabsahan proses yang dijalankan oleh penyidik dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka. Gugatan tidak menyangkut masalah kebenaran materi yang ada dalam perkara tersebut. Martry mengaku siap menghadapi persidangan nantinya. “Kuasa hukum akan mempersiapan segala sesuatunya dalam menghadapi sidang pembuktian dalam perkara ini nantinya,” kata Martry pada Haluan, Senin (2/4). Pihaknya telah menyiapan bukti-bukti dan ahli nantinya meringankan kliennya. Namun hingga saat ini pihaknya masih menunggu apakah berkasnya sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa atau belum. “Kita juga sudah datangkan ahli yang meringankan saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Sekarang kita menunggu kepastian posisi kasusnya sudah dimana,” ujar Matry. (h/mg-hen)

Menanti........................................... Dari Halaman. 1 Padjajaran (Unpad) Romli Atmasasmita, dalam Simposium Nasional bertema Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer mengatakan, KUHP yang ada saat ini diadopsi dari hukum peninggalan barat, sehingga pembaharuan menjadi mutlak dibutuhkan. “Dengan hukum adat masyarakat cenderung aman dan tertib. Penerapannya berbarengan dengan hukum nasional menjadi layak dilakukan. Bersyukur pemerintah mulai melihat hukum sebagai alat pemulih keadaan, bukan untuk menghukum. Perlu ada sistem peradilan adat di setiap daerah. Keberadaannya juga akan memangkas biaya dan waktu yang banyak terbuang dalam proses peradilan negara,” katanya. Dengan demikian, Romli menilai, sudah saatnya hukum pidana yang berlaku saat ini yang berpedoman pada peninggalan barat, diubah menjadi hukum yang lebih nasional, dengan tiang penyangga utamanya adalah hukum adat. “Saat ini RUU KUHP baru sudah dibahas DPR,” katanya lagi. Dalam praktiknya di beberapa tempat, Romli melihat penerapan hukum pidana adat tidak menuai dukungan penuh dari negara. Masuknya negara dalam persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan secara adat membuat posisi hukum adat kian melemah. Sudah sepantasnya, sesuatu yang diawali dengan peradilan adat, diproses hingga akhir secara adat pula. “Nantinya, jika telah jatuh hukuman secara adat, penegak hukum tidak boleh lagi masuk ke kasus itu. Artinya keputusan hukum adat itu telah final. Dan ingat, tujuan dasar hukum adat itu terciptanya perdamaian dan wisdom,” tambahnya lagi. Hal senada disampaikan Rektor dan Guru Besar Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Syaiful Bakhri. Ia menekankan, hukum pidana adat akan cenderung lebih arif dibanding hukum pidana yang telah dipraktikkan selama ini dalam peradilan di Indonesia. “Yang dikejar dan dihasilkan hukum pidana adat kemudian adalah wisdom, kearifan. Bukannya penegakan hukum saat ini, dengan doktrik meskipun langit akan runtuh hukum harus ditegakkan. Itu doktrin barat. Bukan identitas asli kita. Makanya ini penting didorong,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Umum Mahupiki tersebut. Pengajar hukum pidana FH Unand Ilhamdi Taufik, saat menjadi moderator dalam salah satu sesi diskusi dalam simposium mencontohkan, lembaga peradilan negara tidak mampu menyelesaikan sengketa adat terkait persoalan tanah. Seperti di Minangkabau, kerap kali sidang sengketa tanah dipimpin hakim yang tidak berasal dari daerah tersebut. “Hakim yang menyidangkan tidak paham apa itu penghulu, apa itu Mamak Kepala Waris. Bahkan, mereka pikir itu sama saja,” kata Ilhamdi. Bukan saja di tataran praktisi hukum, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro (Undip) Nyoman Syarikat Putra Jaya juga menyampaikan kritik terhadap para akademikus, yang kerap menerima begitu saja pe-

nunjukan s ebagai ahli dalam persidangan yang bersangkut paut dengan persoalan adat. “Seorang ahli pidana, jika menjadi ahli dalam persoalan adat, juga mesti duduk olehnya masalah adat itu. Jangan mentang-mentang ahli pidana, bisa saja memberikan keterangan dengan keahlian hukum pidana konvensional. Seharusnya, untuk kasus seputar adat, yang jadi ahli, ya, yang mengerti persoalan adat. Bisa saja itu penghulu dan lainlain,” kata Nyoman. Jika memang sistem peradilan adat kemudian akan diterapkan penuh d i Indonesia, Nyoman menegaskan prinsip yang harus dijalankan. Salah satunya, hukum pidana adat tidak boleh menjatuhkan hukuman pengurungan terhadap orang yang berkasus dan dinyatakan bersalah. Sebab, untuk hukuman mengurung atau memenjarakan, menjadi bagian dari peradilan negara. Guru Besar Hukum Unand Elwi Danil yang juga Ketua Panitia Simposium dari Bagian Hukum Pidana Unand menambahkan, RUU KUHP merupakan buah pegulatan pemikiran para ahli sejak puluhan tahun lalu. Terdapat beberapa perdebatan seputar hukum pidana adat dalam RUU KUHP tersebut, di antaranya; apa yang dimaksud dengan konsep hukum yang hidup di tengah masyarakat; dan rumusan pasal yang secara substansi bertentangan dengan asas legalitas yang berlaku di Indonesia. Hukum Adat di Minang Dalam pembukaan simposium, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berharap agar kegiatan itu dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana di masa yang akan datang. Sehingga masyarakat dapat memperoleh hak yang sama dan berkeadilan di mata hukum. Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau M Sayuti Dt. Rajo Panghulu selaku salah satu pemateri memaparkan, di Sumbar sebagai tempat bermukim masyarakat adat Minangkabau, terdapat beberapa aturan adat yang diterapkan secara umum di berbagai nagari. Hukum adat di antaranya tercakup dalam Undang nan 20 dan Sumbang 12. Dalam Undang nan 20, terangnya, terdapat delapan macam kasus yang jatuh pada pidana adat antara lain, Tikam Bunuh Padang Badarah, Samun Saka Tagak di Bateh, Upeh Racung Batabuang Sayak, Umbuak Umbi Budi Barangkak, Sumbang Salah Laku Parangai, Siar Baka Babatang Suluah, Maling Curi Taluang Dindiang, dan Dago Dagi Mambari Malu. “Juga telah ditetapkan sanksi-sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, mulai dari sanksi luar biasa dengan objek orang berjabatan adat, dan sanksi biasa dengan objek orang kebanyakan dan orang berjabatan adat,” jelas Sayuti. Adapun mekanisme dalam peradilan adat yang berlaku umum, dimulai dengan pengajuan dari masyarakat kepada Mamak Kepala Waris, kemudian berlanjut diajukan kepada rapat di Pasukuan, dan berakhir pada pengajuan ke Kerapatan Adat Nagari

 Redaktur: Bhenz Maharajo

(KAN) yang terdapat di setiap nagari di Minangkabau. Kajian Komprehensif dan Komparatif Sementara itu dalam sambutannya Wakil Jaksa Agung Arminsyah sebagai pembicara kunci menyatakan, revitalisasi hukum pidana adat dan kriminologi kontemporer tidak dapat dibahas secara parsial, tetapi harus dilihat secara komprehensif dalam membedah RUU KUHP sebagai suatu rancangan sistem hukum pidana baru di Indonesia. Oleh karena itu, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, penegakan hukum tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat akan menimbulkan kesulitan, karena penegak hukumnya bukan pejabat daerah. Kedua, pemenuhan kewajiban adat harus ditetapkan oleh hakim, maka harus ada aturan yang jelas tentang pengakuan perkara tindak pidana adat ke pengadilan. Ketiga, terdapat permasalahan mengenai kualifikasi tindak pidana sebagaimana diuraikan Pasal 12 RUU KUHP. Di sisi lain, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai salah satu pemateri menyatakan, bahwa karakteristik masyarakat Indonesia bersifat modualistik dan pluralistik menurut sumber hukum nasional yang berorientasi pada nilai-hilai h ukum yang hidup dalam masyarakat, yakni nilai hukum adat dan hukum agama. Sehingga, kajian komparatif dari sudut traditional and religious law family tidak hanya merupakan suatu kebutuhan, tetapi juga suatu keharusan. Puluhan Ahli Hukum Selain para pemateri di atas, simposium nasional ini juga menghadirkan ahli dan praktisi hukum lainnya. Sebut saja, Komisioner Kompolnas Andrea H Poeloengan, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia M. Mustofa, Ismawati dan Untan, Iqrak Sulhin dari UI, Guru Besar UI TB Ronny R. Nitibaskara, Guru Besar Univ. Suryakencana Cianjur Dwija Prijatno, dan Guru Besar Hukum Unand Ismansyah. Selanjutnya, Guru Besar Hukum USU Alvin Syahrin, Yenti Ganarsih dari Univ. Trisakti, Dir Siber Bareskrim Idam Wasiadi, Guru Besar UIN Jakarta Azumardy Azra, Widati Wulandari dari Unpad, Chairul Huda dari UMJ, Ketua IDI Pusat, Guru Besar Hukum Unpad Veronica Komalawati dan Mien Rukmini, serta Fadilah Sabri dari Unand. Hal senada disampaikan Rektor dan Guru Besar Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Syaiful Bakhri. Ia menekankan, hukum pidana adat akan cenderung lebih arif dibanding hukum pidana yang telah dipraktikkan selama ini dalam peradilan di Indonesia. “Yang dikejar dan dihasilkan hukum pidana adat kemudian adalah wisdom, kearifan. Bukannya penegakan hukum saat ini, dengan doktrik meskipun langit akan runtuh hukum harus ditegakkan. Itu doktrin barat. Bukan identitas asli kita. Makanya ini penting didorong,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Umum Mahupiki tersebut. (*)  Layouter: Irvand


8

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

PENDIDIKAN BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

UNBK TINGKAT SMK DIMULAI

SMKN 1 Berjalan Aman dan Lancar BUKITTINGGI, HALUAN — Sebanyak 444 pelajar SMKN 1 Bukittinggi ikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama tahun ajaran 2017/2018, Senin (2/ 4). UNBK yang terbagi pada tiga sesi, yakni pertama jam 07.30 WIB sampai 09.30 WIB, sesi kedua jam 10.30 WIB sampai 12.30 WIB, dan sesi ketiga pada jam 14.00 WIB sampai 16.00 WIB tersebut berjalan aman dan lancar.

SMAN 4 Menuju Sekolah Adiwiyata BUKITTINGGI, HA LUAN — Meski HALUAN memiliki lingkungan hijau, serta berada di kawasan wisata Panorama Baru, namun hingga kini SMAN 4 Bukittinggi belum tersentuh dengan apa yang disebut sebagai Sekolah Adiwiyata, ELI NOVERMA sementara sekolahsekolah lainnya sudah banyak meraih predikat ini. “Selain melanjutkan program sebelumnya dari pimpinan sebelumnya bapak H Firdaus yang bagus, menjadikan sekolah ini sebagai sekolah adiwiyata memang salah satu target kami ke depan. Baik untuk tingkat, kota, provinsi hingga tingkat nasional,” ujar Kepala SMAN 4 Bukittinggi, Dra Hj Eli Noverma, MSi, yang diamanahkan memimpin sekolah ini sejak awal Maret 2018 mengawali percakapan dengan Haluan di ruang kerjanya, Senin (2/4). Menurut mantan Wakil Kepala SMAN 3 Teladan Bukittingi yang pernah berjaya mengantarkan pelajar asuhannya meraih prestasi OSN (Olimpiade Sains Nasional) tingkat nasional ini, memang SMAN 4 memiliki lingkungan hijau dan asri. Namun untuk dapat menjadikannya sebagai sekolah adiwiyata, sekedar hijau saja tidaklah cukup, ada syarat–syarat yang harus dipenuhi. Untuk menuju sebagai sekolah adiwiyata, menurut istri dari Ali Azmi Kepala SMAN 1 Matur, Agam ini, karena semester masih berjalan, maka program kerjanya akan disusun memasuki tahun pelajaran 2018/ 2018 mendatang. Selain itu, menurut Eli Noverma kelahiran Ampalu Guran, Kecamatan Sungai Tarab, Batusangkar, 2 September 1967 ini, target berikutnya menambah bangunan sebanyak empat RKB (ruang kelas belajar) lagi, karena laboratorium yang ada selama ini dimanfaatkan untuk ruang belajar, sehingga sekolah berjalan tanpa labor. Hal ini terjadi, karena semua lulusan SLTP sebelumnya harus tertampung di SMAN. Sementara keberadaan laboratorium di suatu sekolah, menurut lulusan SMP dan SMA 1 1987 Batusangkar, program pasca sarjana Universitas Andalas (Unand) Padang tahun 2008, D3 IKIP Padang jurusan fisika tahun 1990 dan S1 1992 ini sangatlah penting. “Sebab sekolah takkan meningkat mutunya kalau labor tak optimal. Agar labor dapat dioptimalkan, maka kami mengusulkan untuk pembangunan empat RKB kepada pemerintah, sehingga labor yang ada dapat digunakan sebagaimana mestinya kembali,” ujar Eli yang pernah meraih gelar guru berprestasi nasional berkat kemapuannya menulis karya ilmiah inovasi ini. Sejak dipercayakan memimpin SMAN 4 ini, Eli Noverma yang dibantu Wakil Bidang Kurikulum Afis Alhadi, SH, Bidang Kesiswaan Yulnofendri, MPd, dan Bidang Sarana Desrida, SPd, mengungkapkan, salah satu kelebihan pelajar di sekolah ini, yakni memiliki kemampuan non akademik yang cukup menonjol ketimbang akademik, terutama dibidang kesenian, seperti musik, tari dan teater. “Jika memiliki cita-cita tinggi, kita harus bekerja keras untuk memperjuangkannya,” tambah putri sulung dari lima bersaudara keluarga Rusli–Ratna yang mengawali karir jadi PNS sebagai guru di SMP Negeri Lambah Nagari Sianok, Kecamatan IV Koto, Agam, selama dua tahun (1992-1994) dan pindah ke SMAN 3 sebagai guru bidang studi Fisika (1995-2018). (h/rdw)

Kepala SMKN 1 Bukittinggi, Yon Afrizal mengatakan, untuk tingkat SMK, UNBK dimulai serentak hari Senin (2/4/) hingga Kamis (5/4) mendatang. ”Sebanyak 444 pelajar dari 12 jurusan ini mengikuti UNBK terbagi pada enam labor komputer, yang masing-masingnya berisikan 20 orang diawasi satu orang pengawas perlokal yang ditugaskan secara silang murni, satu orang proktor per lokal yang bertanggungjawab secara t eknis pelaksanaan UNBK di sekolah, mulai dari tahap persiapan sampai dengan pengiriman jawaban UN ke server pusat, satu orang teknisi komputer, serta cadangan pengawas satu orang,” jelasnya. Lebih lanjut Yon Afrizal menjelaskan, sesuai aturan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan jadwal UNBK tingkat SMK dipisah dengan SMA dan Madrasah Aliyah (MA) didahulukan satu minggu dan ini merupakan tahun yang kedua, setelah sebelumnya pada tahun ajaran 2016/2017. “Khusus untuk Kota Bukittinggi hal ini akan sangat membantu sekolah lain, FOTO BERSAMA — Panitia, narasumber dan tamu undangan foto bersama anak-anak down sindrom beserta orangtua dalam kegiatan peringatan hari down sindrom sedunia tahun 2018 yang dilaksanakan di Aula Panti Asuhan Aisyiyah Pasar Bawah Bukittinggi baru-baru ini. WETRIZON

PERINGATAN HARI DOWN SINDROM SEDUNIA

Anak Down Sindrom Punya Potensi BUKITTINGGI, HALUAN – Down Sindrom adalah kelainan genetik yang ditemukan pada setiap 700 kelahiran hidup atau satu di antara 800-1.000 kelahiran bayi. Ditemukan pertama kali pada tahun 1886 oleh John Loungdon Down. Ia menemukan anak-anak yang berwajah hampir sama di setiap anak yang menderita kelainan ini. “Kelainan ini disebabkan karena terjadi kelainan kromosom 21 akibat transkolasi, hingga kromosom 21 menjadi 3 lengan. Berbeda dengan normal yang punya 2 lengan,” kata Wakil Ketua Pengurus Daerah Aisyiyah Bukittinggi dan Koordinator Kesehatan PDA, Rahmi Yetti Harmazaldi ketika memberikan edukasi dalam acara peringatan hari down sindrom sedunia tahun 2018 yang dilaksanakan di Aula Panti Asuhan Aisyiyah Pasar Bawah Bukittinggi baru-baru ini. Kelainan tersebut, sambung Rahmi Yetti Harmazaldi, menyebabkan wajah mongol, telinga kecil dan letak ke bawah, mata ada titik brushfield dan garis telapak

tangan segaris. Selanjutnya, jarak antara ibu jari kaki dan jari telunjuk yang sangat berjarak. “Yang sangat menyulitkan adalah IQ-nya yang rendah, sehingga sulit untuk belajar dan melakukan kegiatan sehari-hari,” katanya. Oleh sebab itu, lanjut Rahmi Yetti Harmazaldi, melalui momen peringatan hari down sindrom yang diperingati setiap tanggal 21 Maret diharapkan semua kalangan akan dapat mengerti dan mampu untuk mendorong, agar anak-anak down sindrom dan orangtua mereka tidak frustasi dengan keadaannya. “Anak-anak down sindrom tetap punya potensi dan dapat dikembangkan. Terbukti, banyak sekali anak down sindrom yang mampu berprestasi. Salah satunya, siswa down sindrom Bukittinggi yang telah berhasil menyabet prestasi tingkat nasional beberapa waktu yang lalu,” ucapnya. Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Kegiatan yang juga merupakan Kepala SLB Al Azhar Bukittinggi, Azizah mengatakan,

digelarnya kegiatan peringatan hari down sindrom sedunia tersebut merupakan hasil kerja sama Aisyiyah Bukittingi dengan LPPA dan kelompok guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Bukittinggi. Kegiatan yang menghadirkan puluhan anak down sindrom Bukittingi bersama orangtua tersebut, turut dihadiri oleh Ketua PDA Aisyiyah Emiarti, dinas pendidikan, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketua IGTKI, letua LPPA, pengurus, serta anggota Aisyiah dan guru sekolah luar biasa. “Selain edukasi dari narasumber dalam kegiatan ini juga digelar bazar hasil keterampilan dari siswa berkebutuhan khusus dan demo makanan bergizi, cemilan sehat untuk anak-anak down sindrom. Tak ketinggalan juga, ditampilkan beberapa minat dan bakat siswa berkebutuhan khusus, serta beberapa lomba untuk anak down sindrom, seperti lomba mewarnai, lomba joget balon dan lomba lompat warna,” kata Azizah. (h/wet)

OSIM MAN 2 Gelar MSC Tingkat SLTP se-Sumbar

KEPALA MAN 2, Roslindawati RS, SPd, menyerahkan hadiah kepada Alfarizi dari MTsN 1 Bukittinggi yang berhasil meraih juara 1 lomba TO iven MSC 2018 yang digelar OSIM di kampus MAN 2, Minggu (1/4). RIDWAN

BUKITTINGGI, HALUAN — Ratusan siswa SMP dan MTs dari berbagai daerah di Sumatera Barat (Sumbar) mengikuti ivent MAN 2 Bukittinggi Science Competition (MSC) 2018 bertajuk “Terang Alam Karena Cahaya Ilmuku” yang digelar Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) MAN 2 di kampus sekolah itu, Minggu (1/4). Kepala MAN 2, Dra Roslwww.harianhaluan.com

karena pada umumnya SMK di Bukittinggi memiliki fasilitas komputer dan labor yang lebih lengkap, sehingga apabila ada SMA, MA, SMP dan MTs yang kekurangan komputer dapat menumpang pada SMK,” jelasnya. Yon Afrizal menambahkan, penyelenggaraan UNBK saat ini menggunakan sistem semi online, yaitu soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan (sinkronisasi) ke server lokal (sekolah), kemudian ujian dilayani oleh server lokal (sekolah) secara offline. Selanjutnya hasil ujian dikirim kembali dari server lokal (sekolah) ke server pusat secara online (upload). “Alhamdulillah, pada hari pertama ini UNBK berjalan aman dan lancar, seluruh siswa mengikuti, tidak ada gangguan sistem, termasuk dua pelajar berkebutuhan khusus dari jurusan las dan otomotif yang mengikuti Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) dan nanti jawabannya akan di upload dan dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat,” ulasnya. (h/wet)

indawati RS, SPd, yang membuka lomba diikuti 150 peserta mengatakan, sekolah yang dipimpinnya selain sebagai sekolah adiwiyata nasional dan juara 1 sekolah sehat se-Sumbar, sekolah ini juga sudah banyak mengantongi prestasi akademik maupun non akademik baik level kota, provinsi maupun nasional. Berbagai prestasi yang

diraih dilatar belakangi empat program unggulan yang menjadi kebanggaan sekolah ini, yakni pertama olimpide meliputi kimia, biologi, fisika, ekonomi dan geografi. Kedua, tahfiz Quran, ketiga english clinic meliputi speech, song, conversation, writing, english reporter, writer, drama and poem. Kegiatan yang digelar ini merupakan salah satu dari program unggulan itu, yakni olimpide yang dikelola OSIM MAN 2 yang merupakan ajang prestasi, untuk mengukur sejauhmana kemampuan akademik peserta. “Kami ucapkan selamat datang di kampus MAN 2 Bukittinggi nan asri untuk mengikuti kompetisi yang digelar OSIM sekolah ini,” ujarnya. Sementara Ketua Pelaksana Jefriadi didampingi Ketua OSIM Rizka Rahmah mengatakan, jenis lomba yang digelar, pertama TO (Try Out) SLTP se-Sumbar dengan soal sesuai dengan SKL

(Standar Kompetensi Kelulusan). Kedua, olimpiade atau KSM (Kompetisi Sains Madarasah) mata pelajaran matematika, fisika dan biologi sesuai dengan kisi-kisi KSM nasional tahun 2018 dengan peserta kelas VI dan kelas VIII. Tujuan kegiatan ini digelar OSIM MAN 2, lanjutnya, selain untuk bersilaturahmi dengan sekolah lain se-Sumbar, serta untuk persiapan mengahadapi Ujian Nasional (UN) bagi kelas IX SMP dan MTS, juga sebagai sarana promosi tentang MAN 2 sekaligus terbentuknya kader-kader yang kompeten. Dan Kegiatan ini, katanya, juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan potensi diri, keceradasan dan pengendalian diri. Dengan adanya kegiatan ini peserta antar sekolah dapat bersaing untuk mengukur kemampuan akademik mereka. Usai lomba, Kepala MAN

2, Roslindawati didampingi Wakil Kurikulum Deswita, Kesiswaan Candra, Humas Fadlina Syarif dan Waka Bidang Sarana Asmudin menyerahkan hadiah kepada pemenang. Pemenang lomba try out UN diraih enam peserta masing-masing oleh Alfarizi dan M Luthfi Kamil dari MTsN 1 Bukittinggi, Anisa Ramadhani dari MTsN 3 Tanah Datar, Jumanul Qalby Khutami dan Meskalani Putri dari MTsN 4 Pasaman, serta Vera Mardika Putri dari MTsN 2 Bukittinggi. Juara 1, 2 dan 3 lomba IPA diraih Marauq Farid dari MTsN 2 Pasaman, Bunga Putri Cahyani dari MTsN 8 Agam dan M Bilal Khairan dari MTsN 1 Bukittinggi. Juara 1, 2 dan 3 lomba IPS terpadu diraih Ahmad Rakha dari MTsN 1 Parabek, Alfajri dari SMPN 6 Bukittinggi dan Nurul Jihan Khairunnisa dari MTsN 7 Agam. (h/rdw)

KEPALA SDN 05 Puhun Pintu Kabun, Masri menandatangi deklarasi SRA di sekolah tersebut, Sabtu (31/3). WETRIZON

SDN 05 Puhun Pintu Kabun Deklarasikan SRA BUKITTINGGI, HALUAN — Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin, memenuhi dan menghargai hak-hak anak, serta memberikan perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. “SRA juga mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dibidang pendidikan,” kata Kepala SDN 05 Puhun Pintu Kabun, Masri yang juga merupakan fasilitator nasional SRA ketika mensosialisasikan mengenai SRA kepada para guru, komite, peguyuban kelas, orangtua dan siswa dalam rangka mendeklarasikan SRA di sekolah tersebut, Sabtu (31/3). SRA, lanjut Masri, juga merupakan kluster keempat pada komponen kota layak anak, yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Menurutnya, ada enam komponen utama SRA, yakni pertama, kebijakan dalam bentuk komitmen tertulis dengan mencantumkan SRA dipapan nama sekolah. Kedua, pembelajaran ramah anak yang bermuara pada penegakan disiplin positif. Ketiga, guru terlatih Konvensi Hak Anak (KHA). Keempat, sarana prasarana sekolah/madrasah yang aman, bersih dan sehat, mendukung kelang Redaktur: Nasrizal

sungan hidup dan tumbuh kembang anak. Kelima, partisipasi anak dan keenam partisipasi orangtua, masyarakat, alumni dan dunia usaha. “Untuk mencapai SRA tersebut, perlu ditempuh lima prinsip, yakni non diskriminasi, anti kekerasan dan perlakuan salah lainnya. Kepentingan terbaik anak selalu jadi pertimbangan utama. Hak anak untuk hidup, menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara fisik, psikis dan sosial. Partisipasi anak, terutama hak anak untuk didengarkan dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Tata kelola sekolah yang baik,” katanya. Pada kesempatan tersebut, Masri juga mengimbau agar semua sekolah menerapkan pembelajaran Outdoor Classroom Day (OCD). OCD, kata Masri, merupakan program internasional dalam pemenuhan hak anak dalam menerima pembelajaran yang menyenangkan yang dilaksanakan secara serentak pada 26 April 2018 mendatang. “Anak-anak tidak hanya belajar di dalam kelas. Tetapi juga di luar kelas,” kata Masri. Masri mengimbau untuk segera mendaftarkan OCD-nya di situs www.outdoorclassroomday.com,” ujarnya. Dengan pendeklarasian SRA, kata Masri, diharapkan semua pihak yang berkepentingan bertekad mewujudkan semua komponen dan prinsip SRA, agar tercipta anak-anak bangsa yang berkualitas di masa mendatang. (h/wet)  Layouter: Syamsul Hidayat


Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PADANG

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

9

MTQ, Membumikan Alquran di Luki PADANG, HALUAN — Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-38 tingkat Kecamatan Lubuk Kilangan (Luki) resmi dibuka Pjs Walikota Padang diwakili Kabag Kesra Jamilus, kemarin di halaman Kantor Balai Latihan Kerja (BLK), Bandar Buat. Pembukaan kegiatan keagamaan ini berlangsung meriah yang dimulai dari pawai taaruf dengan diikuti peserta pawai dari masing-masing kelurahan di kecamatan setempat. Kabag Kesra Jamilus dalam kesempatan itu menyampaikan, MTQ tersebut penting digelar mengingat banyak manfaat dari pelaksanaan ivent dua tahunan itu. Pertama sebagai ajang evaluasi kegiatan keagamaan di Kota Padang dari masingmasing 11 kecamatan. Selanjutnya dalam rangka mencari bibit qari-qariah terbaik, dimana nantinya bakal memperkuat kecamatan pada MTQ tingkat kota ataupun nantinya bisa mewakili kota di tingkat provinsi bahkan sampai tingkat nasional. “Selan itu ajang ini juga menjadi ajang silaturahmi antar sesama kafilah dan official sehingga semakin meningkatkan ukuwah Islamiyah. Dimana terutama sekali bagaimana kita menggelorakan dan membumikan Alquran di tengah-tengah kehidupan,” cetusnya. Jamilus pun atas nama Pemerintah Kota Padang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas tingginya antusias panitia, peserta serta semua elemen masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan MTQ tersebut. “Alhamdulillah, ini melihatkan program kegiatan keagamaan di kota ini berjalan cukup sukses. Untuk itu semoga melalui MTQ ini semakin menambah lagi kecintaan kita terhadap Alquran. Yang tentunya dengan senantiasa membaca, menghafal dan mendalami makna yang terkandung di dalamnya,” harapnya sembari membuka MTQ Nasional ke-38 tingkat Kecamatan Luki itu.. Sementara itu Camat Luki, Yalmasril berharap MTQ Nasional ke-38 tingkat Kecamatan Luki tidak hanya berjalan sukses, namun terutama sekali bagaimana mampu menghasilkan qari-qariah terbaik. “Sehingga nantinya bisa mewakili Kecamatan Luki dan memberikan prestasi pada MTQ tingkat kota pada September nanti,” harapnya. Selain itu katanya lagi, melalui MTQ ini juga diharapkan bagaimana kehidupan keagamaan di tengah masyarakat lebih meningkat. Yaitunya dengan membumikan Alquran dan mengamalkan makna yang terkandung di dalam kitab suci tersebut dalam kehidupan sehari-hari terutama di lingkungan keluarga. “Apalagi sekarang sudah ada Program 1821 yang digagas oleh Pemko Padang. Salah satu bahagiannya yakni menghidupkan Alquran di tengah keluarga,” cakapnya. Sementara itu, lebih jauh berbicara target pada MTQ tingkat kota nantinya camat senior ini berharap bagi Kecamatan Luki sendiri semoga bisa melakukan perbaikan peringkat dimana sebelumnya berada di peringkat 9 dari 11 kecamatan se-Kota Padang. (h/rel)

BISA DILEWATI — Jalan Panorama II (Padang-Solok ) yang terkena tumpahan minyak sawit (CPO) sudah ditutupi sekam padi oleh petugas terkait, Senin (2/4). IRHAM

PANORAMA II SUDAH BISA DILALUI

Tumpahan CPO Ditaburi Sekam PADANG, HALUAN — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang membantu membersihkan jalan yang terkena tumpahan Crude Plam Oil (CPO) Senin (2/4) dini hari di Jalur Padang-Solok, tepatnya di Kawasan Panorama II. Tim BPBD Kota Padang bersama Kepolisian dan tim gabungan lain, menyiramkan sekam padi ke jalan untuk mengurangi jalan yang licin. “Tadi pagi kita carikan sekam padi dengan mendatangi beberapa heller masyarakat, ”ujar Kepala BPBD Kota Padang Edi Hasyim, Senin (2/4), kepada Haluan. Dikatakan Edi, ada sekitar 50 karung sekam padi yang diperoleh dari masyarakat. Kemudian dibawa pihak BPBD untuk menutupi tumpahan minyak CPO. Akhirnya setelah menutupi jalan dengan sekam padi akses jalan bisa dibukan kembali sekitar pukul 09.00 WIB.

Saat ini arus lalu lintas sudah mulai normal kembali, namun harus dilalui secara bergantian, atau buka tutup. Edi mengimbau kepada pengguna jalan yang melewati jalan Padang-Solok untuk lebih berhati-hati. Agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. “Pengendara mesti meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian, ketika melewati jalur tersebut. Karena jalur itu juga rawan kecelakaan, ”sebutnya. Akibat kejadiaan in, pengemudi truk bernomor polisi BA 9153 ZU yang diketahui bernama Safril (57) meninggal di tempat karena luka robek dibagian perut.

Sementara itu Kombes Pol Singgamata, membenarkan insiden kecelakaan tunggal Truk tangki bermuatan crude palm oil (CPO) yang menewaskan sopir truk, dan membuat ruas jalan yang menghubungkan Sumatera Barat dengan beberapa provinsi itu lumpuh total. “Penyebab terbaliknya Truk adalah akibat jalan yang licin sehingga supir kehilangan kendali. Sampai kini kita masih membersihkan sisa tumpahan CPO ini. Selain itu, kita juga siram badan jalan dengan sekam gergaji. Kita b utuh sekam gergaji dengan jumlah yang banyak, agar jalan tidak lagi licin,” kata Ditlantas Polda Sumbar saat dihubungi Via Seluler, Senin (2/4). Di TKP Kepala Unit (Kanit) Laka lantas Polresta Padang AKP Mushendri menyatakan juga bahwa akibat CPO yang tumpah tersebut membuat 150

meter jalan sangat licin. Diperoleh keterangan dari pihak Laka Lantas pengemudi truk tangki bermuatan crude palm oil(CPO) dikemudikan oleh Safi’i. Selain menewaskan Safi’i, insiden ini juga membuat ruas jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Sumatera Barat dengan beberapa provinsi lain itu lumpuh total. “Sampai kini masih kami upayakan agar segera ruas jalan ini bisa dilalui. Saat sekarang ruas jalan sudah bisa dilalui, namun hanya bagi kendaraan kecil saja dan tetap harus hatihati sebab jalan masih licin,”ucap Mushendri, (2/4). Diterangkannya, Sekam gergaji terbilang cukup efektif untuk mengurangi tingkat kelicinan jalan akibat tumpahan CPO. SOP menggunakan sekam gergaji katanya, sudah diterapkan pada sejumlah peristiwa serupa sebelumnya. AKP Mushendri menegas-

kan mengingat risiko cukup tinggi, sejak dini hari tadi, pihaknya sudah menutup ruas jalan tersebut. Seluruh kendaraan berat dari dua arah, untuk sementara waktu dilarang melintas. “Sampai kini jalan kita tutup untuk kendaraan berat karena mengingat risiko yang tinggi. Walau demikian, kita akan secepatnya mengupayakan agar ruas jalan Panorama II Sitinjau Lauik itu dapat kembali dilalui,” ujarnya. Diketahui, truk tangki bermuatan crude palm oil (CPO), mengalami kecelakaan tunggal dikawasan Panorama II Sitinjau Lauik, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin 2 April 2018 dini hari. Sopir truk yang diketahui bernama Safi’i (57) tewas ditempat dalam kondisi mengenaskan. Proses evakuasi korban berlangsung alot, sekira pukul 05.05 WIB, tim rescue Kantor SAR Padang berhasil mengevakuasi korban. (h/mg-rei/mg-mel).

Acara Pisah Sambut Kapolreta Padang Meriah PADANG, HALUAN— Acara pisah sambut Kapolresta Kota Padang AKBP Yulmar Try Himawan yang sebelumnya menjabat sebagai Wadir Resnarkoba Polda Sumbar akan menggantikan posisi Kombes Chairul Aziz yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolresta Padang, berlangsung di Gedung Tuah Sakato Polresta Pada-

www.harianhaluan.com

ng, Senin (2/4) malam. Acara tersebut dihadiri oleh penjabat tinggi Polresta dan seluruh Kapolsek Kota Padang, serta sejumlah pejabat Kota Padang lainnya. Chairul Aziz yang mendapatkan tugas baru sebagai Kabagvisilap Rowassidik Bareskrim Polri, menyampaikan terima kasih- atas dukungan selama ia menjabat sebagai Kapolresta Padang. Ia juga meminta maaf atas se-mua kekurangan dalam menjalankan program kerja selama berada di Ranah Minang. “Jika ada tutur kata saya yang salah dalam menjalankan tugas sehari- hari, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja,” katanya. Acara pisah sambut diisi

ACARA pisah sambut Kapolresta Kota Padang berlangsung di Gedung Tuah Sakato Polresta Padang, Senin (2/4) malam. Pejabat lama Kombes Chairul Aziz bersama pejabat baru AKBP Yulmar Try Himawan bersama pejabat Kota Padang lainnya. REI

dengan makan malam, penampilan tarian Minang, orgen tunggal, penyerahan bingkisan kepada pejabat lama, serta sumbangan lagu dari Kapol-resta Padang yang lama. Lagu Bapisah Bukan Bacarai menjadi pi-

lihannya. Begitu juga kepada penjabat baru Yulmar Try Himawan. Chairul Azis mengucapkan selamat datang di Kota Padang, semoga betah bertugas di Padang dengan berbagai dina-mika yang

 Redaktur: Afrianita

ada. Sementar itu Yulmar Try Himawan menga-takan dalam sam-bu-tannya, mohon bimbingan kepada semua pihak dalam menjalankan tugas di Ranah Minang. (h/mg-rei)

 Layouter: Syamsul Hidayat


10

PADANG

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

PJS WAKO SAMPAIKAN LKPJ

Realisasi Pendapatan Rp2,177 Triliun Putri dan Bima Duta Wisata Padang PADANG,HALUAN— PADANG,HALUAN—Finalis yang terpilih menjadi Uda dan Uni Duta Wisata Kota Padang 2018 adalah Indah Putri Hendari (uni) dan Bima Govaroli (uda). Diikuti 9 gelar lainnya yaitu Uni dan Uda Wakil I, Uni dan Uda Wakil II, Uni dan Uda Intelegensi, Uni dan Uda Berbakat, Uni dan Uda Favorit, Uni dan Uda Peduli HIV, Uni dan Uda Duta Lingkungan, Uni dan Uda Anti Narkoba serta Uni dan Uda Duta Ekonomi Digital. Sekretaris Daerah Kota Padang, Asnel, dalam sambutannya menyebut, kemeriahan malam grand final menunjukkan besarnya minat generasi muda mengikuti pemilihan Duta Wisata. Itu terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 93 orang, hingga akhirnya di babak penilaian terakhir menyisakan 15 orang. "Even ini cukup diminati, bahkan dinatikan generasi muda setiap tahunnya. Terlihat dari jumlah peserta dan ramainya kelompok pendukung masing-masing peserta pada malam ini, "kata Asnel saat mewakili Walikota Padang membuka Grand Final Pemilihan Duta Wisata, kemarin. Menurut Asnel, melalui ajang ini generasi muda dapat mengekspresikan potensi dan kemampuannya dalam menguasai semua bidang. Jika mereka terpilih maka itu merupakan prestise tersendiri sekaligus akan menjadi duta Kota Padang dalam hal promosi wisata dan budaya serta pendidikan. “Melalui pemilihan Uni Uda ini besar harapan kota Padang akan menghasilkan generasi muda yang berprestasi. Kepada Duta Wisata Uni Uda Kota Padang untuk lebih giat mempromosikan semua aspek wisata di kota Padang. Duta Wisata nantinya akan mempromosikan hasil kerajinan dan produksi daerah yang kita cintai. Selain itu, mampu mengemban tugas melalui realisasi program kepariwisataan di Kota Padang,”jelasnya. Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Medi Iswandi mengatakan, peserta pemilihan Duta Wisata Uda Uni Kota Padang 2018 ini terdiri dari generasi muda, para ramaja dan mahasiswa. (h/mg-mel)

KEPALA Dinas Pariwisata Padang pasangkan selempang Uda Duta wisata Kota Padang pada Bila Govaroli saat malam pemilihan Duta Wisata Padang, kemarin. MELATI

PADANG, HALUAN — Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Padang melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Asnel menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017 dalam Sidang Paripurna di Kantor DPRD Padang, Senin (2/4) pagi. Paripurna ini dibuka dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang, Asrizal dengan diikuti para Anggota DPRD, unsur Forkopimda serta pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota Padang. Asnel menyampaikan, pe-

nyampaian sekaligus penyerahan LKPJ tahun anggaran 2017 ini sesuai dengan ketentuan formal yakni aturan-aturan tentang pemerintahan daerah dan penyelenggaraannya. “LKPJ ini merupakan wujud nyata bentuk akuntabilitas

publik, dari penyelenggaraan pemerintah oleh kepala daerah kepada DPRD selaku wakil rakyat. Tujuannya untuk dapat dievaluasi bersama DPRD terkait jika ada kelemahankelemahan dalam pelaksanaannya, sehingga lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terutama berkaitan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya daerah,” terangnya. Adapun penyampaian LK-

PJ, katanya, terkait dengan pemanfaatan keuangan daerah sebagaimana yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Kali ini terkait pelaksanaan tugas pemerintahan melalui serangkaian program dan kegiatan selama tahun 2017. “Dimana semuanya mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang No.10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017 serta Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD

GALIAN SELOKAN— Beberapa petugas dari Dinas PU sedang menaikkan bekas galian selokan di Simpang Haru Kota Padang ke atas mobil untuk di buang ke tempat pembuangan sampah, Senin (2/4). Sampah yang terdapat di sepanjang selokan sering mengakibatkan saluran drainase tersumbat. IRHAM

Tahun 2017,” paparnya. Dijelaskan Asnel, berbicara target pendapatan Kota Padang tahun 2017 sebesar Rp2,177 triliun lebih, realisasinya cukup menggembirakan dengan mencapai 96,10 persen yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. “Sedangkan belanja daerah Kota Padang ditargetkan sebesar Rp2,339 triliun dengan realisasi Rp1,986 triliun,” katanya. Hal itu terdiri atas target belanja langsung sebesar Rp1,279 triliun dengan realisasi Rp1,016 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp1,059 triliun dengan realisasi sebesar Rp969 miliar lebih. Sementara tambahnya lagi, dari berbagai pelaksanaan aktivitas program kerja selama tahun 2017, Kota Padang telah berhasil menerima berbagai penghargaan dan prestasi sebanyak 45 penghargaan. Baik dari pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat. “Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan refleksi dari partisipasi dan kepedulian warga terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah di berbagai bidang pembangunan. “Demikianlah Nota LKPJ tahun 2017 ini kami sampaikan. Semoga menjadi bahan telaahan dan tanggapan berupa saran atau masukan dari DPRD untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi ke depan. Tentunya juga sebagai informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2017 ke masyarakat,” tukas Asnel mengakhiri. (h/ita/rel)

LANTAI 3 INPRES III

Akan Dibangun Kantor Lurah PADANG, HALUAN — Galeri pusat perdagangan yang dilokasikan di Inpres III lantai 3 ternyata akan dibuatkan juga Kantor Lurah Kampung Jao Dalam. Dikerjakan oleh pemenang tender CV. Enam Sandi Utama yang rencananya akan dimulai pada pekan depan. Kepala Dinas Perdagangan Endrizal saat ditemui Haluan, Senin (2/4) di kantornya menyebutkan bahwa di lantai 3 tersebut akan multi fungsi.

Awalnya hanya difokuskan untuk galero pusat perdagangan saja namun ke depan akan ditambah kantor lurah. “Tujuannya yaitu supaya pelayanan kepada masyarakat di area pasar bisa mendekat ke Pasar Raya. Jadi semakin banyak yang datang ke kantor lurah maka otomatis Pasar akan semakin ramai,” ungkapnya. Endrizal menyebutkan, pengerjaan kantor lurah tersebut diperkirakan akan me-

makan waktu sekitar enam bulan. Setelah itu masyarakat sudah bisa mengurus segala sesuatu ke kantor lurah yang baru tersebut. “Kita ingin juga masyarakat lebih praktis dalam pengurusan. Jadi sekalian mengurus urusan bisa juga langsung berbelanja di pasar,” imbuhnya. Sementara itu, untuk galeri pusat perdagangan saat ini juga dalam proses. Selain menyiapkan sarana dan prasarana,

persiapan teknis untuk mengisi galeri tersebut juga dalam koordinasi dengan kabupaten dan kota di Sumbar. “Kita targetkan dalam tahun ini lantai 3 tersebut sudah rampung dan bisa difungsikan dengan baik. Kita juga mengimbau kepada masyarakat supaya berbelanja kebutuhan sembako bisa langsung ke gedung-gedung inpres yang sudah sempurna,” pungkasnya. (h/win)

ENDRIZAL

WARGA MARAPALAM GEGER

Seonggok Daging Menyerupai Orok Ditemukan PADANG, HALUAN— Masyarakat Gang Elang RT 02 RW 02, Kelurahan Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang digegerkan dengan ditemukannya seonggok daging di rerumputan, Senin (2/4) pukul 14.30 WIB. Daging yang telah dikerumuni lalat dan ulat itu berwarna merah ke hitam-hitaman. Dari struktur dan kondisi, daging kelihatan seperti orok bayi dan bahkan telah mengeluarkan bau busuk yang menyengat hidung.

www.harianhaluan.com

Namun ternyata, setelah pihak kepolisian melakukan pemeriksaan ternyata daging tersebut hanya merupakan isi perut hewan. “Saat itu saya lagi jalan ke rumah, tiba-tiba ada bau busuk yang sangat menyengat. Setelah saya dekati ternyata onggokan daging seperti orok bayi,” terang salah seorang saksi, Nafril (44), pada Haluan. Melihat adanya daging mirip orok bayi itu lantas Nafril memberitahu kepada warga lain. Hanya beberapa

saat, lokasi penemuan daging itu langsung dikerumunan puluhan warga. Kondisi daging yang sangat mengeluarkan bau busuk membuat warga melihat sambil menutup hidung. Bahkan, tidak ada warga yang berani melihat lebih dekat atau memegangnya. “Warnanya merah kehitam-hitaman, sudah banyak lalat dan ulat. Tidak ada yang berani yang memegang, baunya sangat busuk,” tambahnya.

Pihak kepolisian dari Polsek Padang Timur dan tim identifikasi yang mendapat laporan adanya penemuan daging mirip orok bayi itu segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Kemudian, petugas mengamankan daging tersebut dan membawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar. “Kita mendapat informasi dari warga yang mengatakan adanya orok bayi. Maka kita datang ke lokasi dan mengamankannya,” terang Kanit Reskrim Polsek

Padang Timur, Ipda Abdullah. Dikatakannya, setelah mengamankan daging tersebut, pihaknya membawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara, imbuhnya, dari hasil tim medis daging itu bukan orok bayi. “Nihil dan bukan orok bayi, indikasi isi perut hewan. Itu sudah pasti dan diduga telah beberapa hari, karena bau yang sangat menyengat,” pungkasnya. (h/mg-rei)

TERLIHAT warga berdatangan melihat team polisi mengevakuasi bangkai yang menggegerkan masyarakat Gang Elang Marapalam, Senin (2/4). RENDI

 Redaktur:Afrianita

 Layouter: Rahmi


KAMPUS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Mahasiswa Harus Punya Daya Saing PADANG, HALUAN — Koordinator Kopertis wilayah X Prof Herri menyarankan agar kampus mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi yang bermutu untuk mendukung capaian prestasi. “Kurikulum haruslah berbasis kompetensi agar mahasiswa memiliki daya saing usai lulus mendatang,” kata Herri di Padang, Senin (2/4). Menurut dia, pendidikan tinggi dalam menyusun kurikulum harus berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Bila mengacu pada KKNI ada beberapa hal yang perlu dilakukan kampus dalam penyusunan kurikulum yakni aspek kognitif, psikomotorik dan sikap. Selama ini, kata dia, pertimbangan aspek kognitif seperti sasaran dari mata kuliah untuk pengenalan kepada mahasiswa atau capaian dari pemahaman mahasiswa dinilai perlu dikembangkan. Artinya pemahaman kurikulum harus diubah bukan hanya untuk materi ajar namun jauh lebih luas untuk menciptakan mahasiswa berdaya saing. Misalnya kurikulum bidang kesehatan bukan lagi hanya mengacu pada penciptaan dokter, perawat atau bidan, namun lebih jauh pada pemikiran manfaat profesi tersebut. Sebagai contoh dalam penciptaan dokter berkualitas, dan memahami persoalan kesehatan yang berkembang, sehingga dengan kurikulum tersebut dapat tercipta beragam inovasi penanggulangan kesehatan. Atau dalam hal kurikulum untuk bidang ekonomi perlu juga mencapai sasaran ekonom atau akuntan andal yang inovatif dan kreatif. “Dalam hal ini yang perlu dilakukan kampus yakni melakukan studi dan ikut berbagai pelatihan kurikulum,” ujarnya. Dengan begitu, kata dia, akan menambah pengetahuan dan informasi untuk pengembangan kurikulum tersebut. Bukan hanya itu dosen lebih dimaksimalkan dalam memunculkan ide pada penyusunan kurikulum tersebut, dengan catatan tidak melanggar h/ans) ketentuan KKNI dan SN Dikti. (h/ans)

Unand MoU dengan P3TKEBTKE PADANG, HALUAN — Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE) dengan Universitas Andalas (Unand) menandatangani akad kerja sama operasi (KSO) antara Badan Layanan Umum (BLU), bertempat di Bukittinggi (30/ 3). Penandatanganan KSO Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 0.4 MW antara BLU P3KEBTKE ditandatangani oleh pemimpin BLU P3TKEBT, Yunus Saefulhak dan Unand oleh Prof. Tafdil Husni. KSO ini disaksikan Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar didampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM FX. Sutijastoto. Hal ini akan menjadi sarana bagi kedua BLU dalam pengelolaan maupun bisnis PLTMH untuk mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hasil kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model pelaksanaan bisnis PLTMH di masa mendatang. “Inshaa Allah kerja sama ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Silahkan melakukan bisnis dengan adil,” ujar Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar setelah menyaksikan penandatanganan perjanjian KSO antar kedua pihak. BLU P3TKEBT mencatat potensi energi baru terbarukan khususnya di Sumatera Barat, mencapai 1.352 MW yang dapat dioptimalkan dan merupakan potensi bisnis yang cukup menjanjikan untuk penyediaan energi listrik. Selain mikro hidro, potensi EBT yang dapat dikembangkan di Sumatera Barat antara lain, PLTA di Batang Masang 89 MW, panasbumi di Cubadak, Pasaman Barat 70 MW, Bonjol 200 MW dan Panti 25 MW di Pasaman serta surya. Pengoperasian KSO PLTMH di Unand ke depannya juga ditargetkan dapat dijadikan sebagai pusat informasi dan demonstrasi PLTMH di Pulau Sumatera Khususnya Sumatera Barat untuk meningkatkan SDM secara teknis maupun manjerial. “Kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuan Pak Wamen melalui BLU di Badan Litbang ESDM untuk memfasilitasi adanya PLTMH. Kami sangat menginginkan sekali adanya PLTMH”, tutur Rektor Unand, Tafdil Husni menyampaikan apresiasi. “Kerja sama Ini multifungsi, apalagi kami juga koordinasi dengan tiga institusi. Kami menginginkan kampus kami sebagai Botanical h/san/*) University,” tambah Tafdil Husni. (h/san/*)

www.harianhaluan.com

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

11

STKIP PGRI Gelar Porseni PADANG, HALUAN — STKIP PGRI Sumatera Barat kembali menggelar kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni). Kegiatan ini diselenggarakan mulai tanggal 31 Maret – 10 April 2018. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh seluruh mahasiswa masing-masing Prodi di STKIP PGRI Sumatera Barat, tetapi juga melibatkan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lainnya di Sumbar. Pembukaan Porseni diadakan di Aula Gedung Kampus I STKIP PGRI dengan menampilkan berbagai kegiatan seni termasuk tapak suci. Kegiatan Porseni di buka secara resmi oleh Koordinator Kopertis X, Prof. Dr. Herri, SE, MBA, Sabtu PEMBUKAAN PORSENI — Salah satu penampilan mahasiswa STKIP PGRI Sumbar, saat pembukaan Porseni, Sabtu (31/3). IST (31/3). Herri menyampaikan STKIP PGRI Sumatera Barat meru- tambah Herri. Sumbar, karena menjadi peni- Habibullah. Barat merupakan salah satu pakan kampus pertama di ko“Kalau mahasiswa yang laian pihak Kemenristekdikti Ketua STKIP PGRI Suma- upaya STKIP PGRI meningpertis Wilayah X, Sumbar, Riau, aktif berorganisasi di kampus untuk kegiatan tersebut “ kata tera Barat, Zusmelia menyam- katkan mutu dan prestasi maJambi, dan Kepulauan Riau maka tidak akan susah berko- Jarudin. paikan Porseni ini merupakan hasiswa. yang mengadakan Porseni. munikasi dengan pihak lain Ketua pelaksana Porseni, ajang kompetisi positif perZusmelia menekankan paKegiatan Porseni yang diada- dan mudah mendapatkan ke- Habibullah Karami menye- Prodi yang ada di STKIP PGRI da para dosen untuk lebih kan ini merupakan sebuah sempatan kerja, dan kampus butkan cabang olahraga yang Sumatera Barat. melihat potensi serta kreatifitas kegiatan penting dalam mem- merupakan laboratorium bagi dipertandingkan mulai dari Menurutnya, kreatifitas yang dilakukan mahasiswa. bangun SDM yang Jaya di mahasiswa untuk berorganisasi bola kaki, bola voli, basket, mahasiswa STKIP PGRI Su- Selain itu, dia berharap agar Tahun 2045. “ kata Herri. tenis meja, catur untuk kategori matera Barat tampaknya cukup Porseni ini dapat menjadi ajang “Tujuan Porseni ini adalah Wakil ketua III kemaha- putra dan putri serta futsal bagus. Hal itu terbukti dari silaturahmi bagi seluruh peuntuk menjalin silaturahmi siswaan STKIP PGRI Sumatera untuk putra. banyaknya mahasiswa STKIP serta dan menjadi kegiatan antar mahasiswa perguruan Barat, Jarudin menerangkan Sementara untuk perlom- PGRI Sumatera Barat yang percontohan di kopertis Wilatinggi di Sumbar. Kemudian, kegiatan Porseni ini sudah baan seni meliputi tari kreatif, terlibat dalam setiap ajang yah X, tambah Zusmelia. sebagai ajang membentuk jiwa sejak 10 tahun belakangan solo song putra putri, solo song lomba yang diadakan diluar Kegiatan ini juga dihadiri sportif dan disiplin antar ma- diadakan sebagai agenda rutin dangdut putra putri, puisi, dan kampus dan mahasiswa STKIP oleh Wakil Rektor Universitas hasiswa, salah satunya sikap dari BEM STKIP PGRI dan lainnya. Ada juga perlombaan PGRI Sumatera Barat dapat Internasional Batam (UIB), siap kalah dan siap menang. biasanya ini jadi agenda inter- untuk umum yakni Fashion meraih juara. Dr. Meiliana, mahasiswa perSedangkan untuk ajang kese- nal kampus STKIP PGRI Su- Show dan Standup Comedy. Zusmelia mengatakan seba- wakilan dari masing-masing nian, tujuannya untuk mem- matera Barat. “Sebanyak 14 Prodi yang gai perpanjangan tangan Ke- p ergur uan tinggi, civi tas perhalus jiwa. Sebab dengan Namun pada Tahun ini, ada di STKIP PGRI Sumatera menristekdikti, Kopertis wila- akademi ka STKIP PGRI jiwa yang halus, kita bisa kegiatan Porseni diikuti seba- Barat ikut serta dalam Porseni, yah X diharapkan bisa menilai Sumatera Barat, dan tamu merasakan dan memahami apa nyak 20 Perguruan Tinggi dari termasuk Perguruan Tinggi dengan positif apa yang dila- undangan lainnya. (h/mg yang dirasakan orang lain” berbagai perguruan tinggi di lainnya di Sumbar,” ungkap kukan STKIP PGRI Sumatera ddv/rel)

IAIN JEMBER

UJIAN KEMAMPUAN BAHASA JEPANG

Tuan Rumah Munas Mazawa

Unand MoU Dengan NAT

REKTOR IAIN Jember Babun Suharto beri arahan pada Pembukaan Munas Mazawa.

JEMBER, HALUAN — Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musyawarah Nasional Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf (Mazawa) se-Indonesia. Musyawarah Nasional Mazawa ini adalah kali pertama yang diselenggarakan untuk m enguatkan sinergi mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf seluruh Perguruan Tinggi Islam se-Indonesia. Rektor IAIN Jember Babun Suharto mengapresiasi penyelenggaraan Munas Mazawa ini. Menurutnya, mahasiswa prodi Mazawa memiliki prospek yang baik. Babun mengatakan, saat ini kondisi nasional, lembaga zakat masih kekurangan sumber daya manusia. Sementara, pemerintah sedang gencar untuk mengelola zakat dan wakaf secara profesional. “Kiprah dan peran mahasiswa program studi zakat dan

wakaf dinanti oleh berbagai lembaga. Karena itu, Munas ini menjadi momentum untuk aktualisasi diri menjadi bagian dari sumber daya manusia bidang zakat dan wakaf yang kompeten dan profesional,” ungkap Babun Suharto saat memberikan arahan dalam pembukaan Munas Mazawa, Senin (2/4) di aula IAIN Jember. Rektor juga menegaskan pentingnya sinergi mahasiswa manajemen zakat dan wakaf dengan lembaga-lembaga filantropi di luar kampus. Dikatakan Babun, zakat memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Karena itu, mahasiswa prodi zakat wakaf diharapkan memiliki jiwa aktifis yang siap untuk mengembangkan lembaga zakat dan wakaf dengan bersinergi dengan lembaga filantropi di luar kampus. “Perguruan tinggi harus memiliki kontribusi besar dalam pengembangan zakat dan

wakaf dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Karena itu, saya berharap perhimpunan Mazawa ini menjadi bagian dari upaya mendukung perkembangan lembaga zakat dan Wakaf di Indonesia,” harap Guru Besar Ilmu Manajemen itu. Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Jember Zainullah mengatakan, munas bertujuan memilih ketua dan susunan pengurus, membentuk AD ART, dan juga merencanakan program kerja Mazawa se-Indonesia. “Kami bersama teman-teman Mazawa se-Indonesia akan merumuskan pelbagai program kerja. Selain itu, Munas Mazawa ini juga bertujuan sebagai ajang sosialisasi program studi Manajemen Zakat dan Wakaf,” ungkap Zainullah. Hadir dalam munas Mazawa ini, antara lain: Mazawa UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Raden Fatah Palembang, IAIN Tulungagung, IAIN Ponorogo, IAIN Surakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Mazawa dari sejumlah perguruan tinggi lainnya. Dalam Munas Mazawa ini, digelar juga Seminar Nasional “Profesionalitas SDM dalam Mempercepat Perkembangan Zakat dan Wakaf di Indonesia”. Hadir sebagai narasumber seminar, Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur, Prof. Dr. Ahmad Faisol Haq, Sekretaris BAZNAS Jatim Benny Nur Miftahul Ulum, S. Sos, MM. Selain itu, digelar juga launching Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Jember. Munas Mazawa ini akan berlangsung tiga hari, 1 – 3 April 2018. (h/klp)

PADANG, HALUAN — Lembaga swasta Nihonggo Achievment Test (NAT) menjalin MoU dengan Unand awal Maret 2018 lalu dalam penyelenggaraan ujian tulis kemampuan bahasa Jepang. Kehadiran NAT di perguruan tinggi sendiri merupakan yang kedua di Indonesia setelah Universitas Indonesia (UI). NAT yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan umum ini diselenggarakan pada 1 April 2018. Bagi mahasiswa Jurusan Sastra Jepang FIB Unand, hasil atau sertifikat NAT itu sendiri berguna untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang yang dimilikinya, dan nantinya juga dibutuhkan sebagai sarat untuk mengikuti wisuda dan mengikuti beasiswa serta untuk melamar pekerjaan di instansi tertentu. Salah seorang mahasiswa Sastra Jepang FIB Unand, Yofane Permata Lestari, yang telah mendaftar sebagai peserta NAT mengatakan cukup terbantu dengan hadirnya ujian ini karena diadakan sampai enam kali setahun berlokasi di Unand,. Menurutnya, mahasiswa Sastra Jepang selama ini hanya mengenal JLPT (Japanese langague proficiency test) yang diselenggarakan oleh pemerintah lewat kerjasamanya dengan The Japan foundation. Untuk daerah Padang, JLPT cuma diadakan sekali setahun dan bertempat di Universitas

 Redaktur: Atviarni

Bung Hatta. Faktor frekuensi penyelenggaraan dan kemudahan lokasi ujian inilah menurutnya keberadaan NAT di Unand adalah sesuatu hal yang bagus. Argumen yang senada juga disampaikan oleh Idrus, M.Hum., dosen Jurusan Sastra Jepang FIB Unand yang juga selaku koordinator penyelenggara ujian tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa jumlah peserta yang sudah mendaftar sampai saat ini ada sekitar 33 orang, dan 5 diantaranya adalah mahasiswa sastra Jepang FIB Unand. Karena alasan jumlah peserta yang masih terhitung sedikit, maka ujian pada periode ini diselenggarakan di FIB Unand ketimbang di UPT Pusat Bahasa Unand. “Karena ujian ini diselenggarakan oleh instansi swasta dan tidak mendapat bantuan dari pemerintah serta turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, membuat sebagian besar mahasiswa Jurusan Sastra Jepang Unand mengeluhkan insert pendaftaran ujian yang terbilang cukup tinggi untuk para calon peserta, yaitu sejumlah 30 dolar atau jika dirupiahkan bernilai Rp400.000 sehingga jumlah peserta yang ikut tidak sebanyak JLPT yang sudah menjadi langganan mahasiswa Jurusan Sastra Jepang Unand untuk mengikuti ujan kemampuan bahasa Jepang,” ungkap Idrus, M.Hum. (h/san/ rel)

 Layouter:Rahmi


12

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

LSM Siap Kawal Dana Pokir DPRD LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Tiga Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang berkiprah melakukan fungsi pengawasan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, mengaku bertekad akan mengawal dana pokir DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yang nilainya cukup lumayan besar. “Kami dari LSM Topan RI bertekad dan siap mengawal dana pokir DPRD Limapuluh Kota yang belakangan mulai heboh dibicarakan masyarakat, karena nilainya cukup besar mencapai Rp118 miliar, yang rencananya diperuntukan bagi 35 anggota DPRD Limapuluh Kota itu, sangat rawan terjadi korupsi,” ujar Ketua LSM Topan RI untuk Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, Amcandra STS. Hal senada juga diungkapkan Korwil Reclassseering Indonesia Propinsi Sumatera Barat, Antoni Surya Roza. “Sebagai Badan Peserta Hukum untuk Negara dan Masyarakat, kami siap mengawal dana pokir DPRD Limapuluh Kota yang mulai dibicarakan masyarakat itu,” sebut Antoni Surya Roza. Diakuinya, pihaknya memang sudah mendengar ada pelaksanaan dana pokir di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. “Saya juga mendegar adanya keluhan dari kalangan rekanan dan pejabat terkait dana pokir DPRD Limapuluh Kota ini, Disinyalir ada fee yang arus dikeluarkan untuk oknum anggota DPRD yang telah memberikan pokirnya,” sebut Antoni Surya Roza. Sementara itu, Ketua LSM Lidik Krimsus RI untuk Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh, Rotman Uchok Silitonga, sebelumnya juga mengaku siap mengawal pelaksanaan dana pokir untuk DPRD Limapuluh Kota. Sebab menurut Uchok Silitonga, akhir-akhir ini sangat disayangkan jika dana Pokir berbeda pemahaman oleh oknum anggota DPRD. Artinya, para wakil rakyat itu menjadikan Pokir untuk bisa mengerjakan proyek, sekaligus menentukan rekanan. Bahkan diduga, ada rekanan menyetorkan sejumlah uang kepada oknum anggota DPRD tersebut, agar bisa mendapatkan proyek yang digunakan melalui dana Pokir., ulasnya. “Khusus untuk Kabupaten Limapuluh Kota, sudah beredar isu adanya dugaan praktek KKN dalam pelaksanaan dana pokir tersebut, sudah lama merebak dan menjadi gunjingan dikalangan rekanan kontraktor di daerah ini,” ulas Rotman Uchok Silitonga. Pokok-pokok pikiran (Pokir) yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota itu sangat membantu sekali dalam pelaksanaan pembangunan. Artinya, kepentingan masyarakat terutama konstituen tidak terakomodir lewat Musrembang, bisa diusulkan oleh anggota DPRD tersebut lewat dana Pokir. “Namun, isu yang berkembang di Limapuluh Kota, oknum anggota DPRD mengusulkan proyek kepada pemerintah melalui dana Pokir, juga terlibat menentukan rekanan yang akan mengerjakan proyek tersebut. Seharusnya, oknum anggota DPRD yang mengusulkan proyek lewat dana Pokir itu kepada pemerintah,”tutur Rotman Ucok Silitonga. Sedangkan pelaksanaan yang menentukan proyek itu urusan pemerintah pula, justru yang terjadi oknum DPRD yang terlibat menentukan kontraktor pelaksana, apalagi ada yang diduga ikut serta dalam melakukan pengerjaan proyek melalui dana Pokir tersebut, tutur Rotman Uchok Silitonga menegaskan. (h/zkf)

Payakumbuh Segera Pasang Patok Batas Wilayah PAYAKUMBUH, HALUAN — Guna mempermudah dan mengetahui batas wilayah di dalam Kota Payakumbuh serta untuk memperjelas wilayah administratif, dalam waktu dekat ini Pemko Payakumbuh akan melakukan pematokan terhadap batas wilayah tersebut.

KHATAM ALQURAN — Wakil Walikota, Erwin Yunas saat memberikan sambutan pada cara perayaan khatam Alquran di Masjid Baiturrahim Padang Kaduduak beberapa hari lalu. ZUL

Orangtua Harus Jadi Teladan Keluarga PAYAKUMBUH, HALUAN — Para orangtua harus bisa menjadi suri t eladan dalam keluarga termasuk anak. Sebab anak sebagai generasi muda adalah para penerus perjuangan syiar agama, dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Karena itu, mereka perlu terus diberikan pendidikan dan pengetahuan agama yang baik. “Mereka adalah calon pemimpin bangsa dan ummat. Ranah Minang haruslah memiliki pemimpin masa depan yang Qurani, berakhlak mulia, dan berilmu pengetahuan,” ungkap Wawako Payakumbuh,

Erwin Yunas ketika hadir dalam Khatam Alquran di Masjid Baiturrahim Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh Utara, beberapa hari yang lalu. Dikatakan wawako Erwin Yunas, untuk mempelajari Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, bukanlah saat ini saja, melainkan sampai akhir hayat nanti. Lagipula semua kandungan di dalam Alquran mampu memberikan pedoman kepada manusia untuk hidup bahagia dunia dan akhirat. “Kita berbahagia bisa melihat anak-anak mengikuti Khatam Alquran, mereka sudah

bisa membaca, menulis, bahkan mereka telah bisa menghafal s ebagiannya. Namun, dengan telah khatam bukan berarti mereka sudah selesai untuk belajar Alquran. Pelajarilah Alquran dan Sunnah Nabi, hayati kandungangannya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” tutur wawako. Wawako dalam kesempatan itu meminta para orang tua untuk menjadi suri tauladan dalam keluarga, dan berharap peserta khatam kali ini mampu menjadi para penghapal al Quran dimasa yang akan datang. (h/zkf)

“Ini salah satu program di RPJMD Kota Payakumbuh untuk menuntaskan batas wilayah,” terang Atur Satria, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota. Mantan Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh itu menjelaskan, pematokan dilakukan baru sebatas antar kecamatan. Belum pematokan batas wilayah antara Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Limapuluh Kota. “Saat ini masih dalam tahap persiap tim. Setelah tim selesai, d ilakukan survey terhadap kecamatan yang akan dipatok sebagai batas wilayah,” katanya. Diterangkan Datuak Patiah Sabatang itu setidaknya ada 25 patok yang akan dipasang Pemko Payakumbuh yang bekerja sama dengan tim geologi dari Universitas Negeri Padang. Ketika ditanya, kecamatan mana yang akan dilakukan pematokan untuk tahap awal ini, Atur masih melakukan kajian untuk itu. “Nanti kita lihat kondisi, kecamatan mana yang akan di patok untuk 2018 ini. Sehingga, nanti batas wilayah antar kecamatan bisa jelas,” ucapnya. Secara kewilayahan untuk seluruh Kota Payakum-

buh terutama sebagai batas antar daerah kota dan kabupaten, hanya sebagian kecil yang dilakukan pematokan. Itu pun dilakukan pada 2006 silam sebanyak 26 unit patok yang sudah dipasang sebagai batas wilayah dengan Kabupaten Limapuluh Kota. Yaitu sepanjang dari Kecamatan Payakumbuh Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Limapuluh Kota di Kecamatan Situjuah Limo Nagari dan Kecamatan Luak. Kemudian, patok yang dipasang sepanjang Kecamatan Payakumbuh Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Linapuluh Kota di Kecamatan Luak dan Kecamatan Harau. “Dulu ada perjanjian dengan Kabupaten Limapuluh Kota untuk pemasangan patok batas wilayah ini. Sesampai batas Kota Payakumbuh dengan Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh itu merupakan kewajiban dari Pemkab Limapuluh Kota. Tetapi ini tidak berjalan mulus,” ucap Atur lagi. Pada 2011 lalu, ucapnya lagi, Pemerintah Pusat pernah menetapkan Patok Batas Utama (PBS) sebanyak 24 sebagai batas wilayah Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Limapuluh Kota.h/ddg)

AKBP Endrastiawan Setyowibowo Pimpin Polres Payakumbuh PAYAKUMBUH, HALUAN — Kapolres Payakumbuh berganti. Setelah keluarnya surat telegram Kapolri beberapa pekan yang lalu, AKBP Endrastiawan Setyowibowo resmi menjabat Kapolres Payakumbuh yang baru setelah sertijab dilangsungkan di Aula Mapolda Sumbar, Kamis lalu (29/3). Menyusul acara penyambutan Kapolres baru kemudian dilanjutkan di Mapolres Payakumbuh, Senin (02/4). AKBP Endrastiawan Setyowibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Diklat di Pusdik Binmas Lem-

diklat Polri, menggantikan AKBP Kuswoto yang pindah tugas ke Wakil Direktur di Dit Pamobvit Polda Sumbar. “Selamat datang pak Kapolres Payakumbuh yang baru, Saya mohon maaf, jika selama bertugas, ada salah dan khilaf,” kata AKBP Kuswoto, Senin (2/4). AKBP Kuswoto sendiri menjabat Kapolres Payakumbuh genap dua tahun. Jebolan Akpol 1996 ini dikenal sukses memberangus ragam kejahatan di wilayah hukum Payakumbuh. Di sisi lain, ia dikenal humanis dan konsisten membina kelompok masyarakat olahraga,

dan budaya lokal lainnya. Sementara itu, AKBP Endrastiawan Setyowibowo ketika diwawancarai wartawan mengatakan akan segera bekerja melanjutkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan Kapolres sebelumnya dalam penegakan hukum di wilayah Payakumbuh terutama kasus narkoba. “Kita segera bekerja melanjutkan tugas-tugas beliau termasuk kasus narkoba yang menjadi perhatian utama. Kita akan upayakan jajaran lebih giat lagi dalam pemberantasan narkoba,” pungkasnya. (h/mg-ari)

KAPOLRES Payakumbuh yang baru, AKBP Endrastiawan Setyowibowo bersama Kapolres sebelumnya AKBP Kuswoto saat diwawancarai wartawan di Mapolres Payakumbuh, Senin (2/4). ARI

KISAH BAKHTARUDDIN

Bangga, Jadi PNS Enam Walikota (tamat) Laporan: DADANG - Payakumbuh SELAIN 36 tahun mengabdi sebagai PNS di lingkup Pemko Payakumbuh, ternyata satu letingan Bakhtaruddin menjadi PNS sudah banyak yang memegang tampuk jabatan di pemerintahan.

Ada sembilan orang yang seangkatan saya waktu itu ditugaskan di Payakumbuh, seperti Firdaus (Kabagprotokoler Pemko Payakumbuh), Yuswaldi (Kabid di Bappeda), Nusirwan (Staf Biro Humas Pemprov Sumbar). Saya lupa siapa-siapa teman satu angkatan dulu,” katanya. Diceritakannya, tugas pertama kali yang emban awal menjadi abdi negara adalah sebagai juru foto ketika masa Walikota Payakumbuh, Masri MS. Setiap pejabat ketika itu dari walikota, Ketua DPRD, Kejari, Kapolres, Dandim, Danyon, Ketua Pengadilan, Sekda selalu kena jepret cahaya kamera yang disandangnya. Hampir 19 tahun sebagai juru foto, sudah ada puluhan bahkan ratusan pejabat yang dijepret Bakhtaruddin. Mewww.harianhaluan.com

masuki tahun 2000 semasa rezim Presiden Abdul Rahman Wahid, saat itu Departemen Penerangan dibubarkan terpaksa dirinya dilikuidasi dari pegawai pusat jadi pegawai pemerintah daerah. Selama setahun setelah masa transisi saat itu, Bakhtar sempat terkatungkatung karena ketidak jelasan penempatan dinas dirinya oleh Pemerintah Kodya Payakumbuh. “Pada 2001 barulah ada kejelasan penempatan sebagai pegawai Pemerintah Daerah. Saya ditempatkan sebagai staff di Dinas Pariwisata,” katanya. Tak berapa lama jadi staff di pariwisata, 8 bulan kemudian, dirinya pindah dinas ke Satpol PP Payakumbuh. Ketika di Satpol PP, dirinya sempat dibuat sibuk saat ada demonstrasi besar-besaran dalam menjatuhkan Darlis Ilyaa sebagai Walikota Payakumbuh. Awal 2002, nasib baik kembali dialami Bakhtaruddin. Dirinya naik pangkat dan jabatan dari staff biasa menjadi pejabat eselon IV yaitu sebagai Kepala Sub Bidang pada Dinas Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh. “Pada Mei 2004, saya pindah sebagai Kasubbag Pengumpulan Informasi di Bagian Humas

Pemko,” katanya. Empat tahun disana, ketika masa Walikota Josrizal Zein pada awal tahun 2009, Bakhtaruddin naik ke eselon III. Walikota Josrizal Zein mempercayai dirinya sebagai Kepala Bagian Humas DPRD Kota Payakumbuh. Selama di DPRD Bakhtaruddin selalu hadir setiap kegiatan dewan termasuk kunjungan kerja. Tak terhitung lagi kota dan kabupaten yang dikunjungi bapak tiga anak ini selama di DPRD Kota Payakumbuh sampai Maret 2013. Ketika adanya mutasi, rotasi jabatan pada tahun 2013 semasa Walikota Riza Falepi periode pertama, Bakhtaruddin sempat tidak mendapatkan jabatan alias di nonjobkan. 8 bulan tanpa jabatan, hari-hari Bakhtaruddin dihabiskan kian kemari duduk diwarung kopi. Pada pelantikan Oktober 2013, Walikota Riza Falepi menarik dirinya dan melantiknya s ebagai Lurah di Tanjuang Pauah Kecamatan Payakumbuh Barat. Setelah sukses melayani masyarakat sebagai Lurah Tanjuang Pauah selama 13 bulan, pada pelantikan awal 2015, dirinya dipercaya Walikota Riza Falepi sebagai Lurah Kubu Gadang. “Saya sempat 2 kali jadi lurah berturut-turut. Selama 13 bulan sebagai Lurah Tanjuang Pauah, 11 bulan sebagai Lurah Kubu Gadang,” ceritnya.

 Redaktur: Heldi Satria

Pada mutasi dan rotasi jabatan 2016, Bakhtaruddin kembali dipindah tugaskan sebagai Kepala Seksi Trantib di Kecamatan Payakumbuh Timur hingga pensiun sampai 1 April 2018 ini. “Saya juga mengikuti bagaimana perkembangan kota ini sejak dulu sampai sekarang. Saya tak menyangka, Kota Payakumbuh akan berkembang dan maju seperti saat ini,” ucap Bakhtaruddin. Selama berdinas, setidaknya sudah 6 Walikota Payakumbuh yang silih berganti diikuti Bakhtarrudin. Dari Walikota Masri MS (1983), Walikota Muzahar Muchtar (1983-1993), Walikota Fahmi Rasyd (1993-1998), Walikota Darlis Ilyas (1998-2002), Walikota Josrizal Zein (2002-2012) dan Walikota Riza Falepi (2012-sekarang). “Saya bersyukur, bisa menjadi PNS, banyak hal-hal positif yang dirasakan terutama terkait pembangunan daerah. Mudah-mudahan ditangan PNS yang masih aktif bisa membawa Payakumbuh lebih maju lagi. Kepada PNSPNS yang masih bertugas, jangan malas dan bekerja lah sesuai aturan demi kemajuan daerah,” harap Bakhtaruddin. Sementara, Asisten III Sekdako Payakumbuh yang membidangi kepegawaian, Iqbal Bernawi mengatakan, untuk masa dinas yang diangkat dari lajur SMA umumnya memiliki masa dinas lebih 30 tahun sampai masa pensiun. (h/*)      Layouter: Rahmi


AGAM DAN BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

13

Camat Turun ke Sekolah AGAM, HALUANHALUAN Camat Malalak Hidayatul Taufik turun langsung secara rutin melaksanakan pembinaan terkait Pola Asuh Anak dan Remaja di Sekolah Dasar dan SMP se Malalak. Hal ini dalam rangka mempersiapkan agar murid kelak menjadi manusia yang berkualitas, sehat, bermoral dan berguna bagi dirinya, keluarga, agama dan bangsanya. Camat Malalak Hidayatul Taufik Senin, (2/4) mengungkapkan, jika ia merasa juga bertanggung jawab dalam menciptakan generasasi muda yang ungguk. Hal itu semua tentu dimulai dari pola asuh. “ Baru baru ini telah dilaksanakan pembinaan terhadap siswa SD 04 Malalak Timur, dengan materi membangun pribadi yang berkarakter, sholeh dan pantas dibangga kan, seluruh siswa SD 04 terlihat antusias, saya sendiri langsung menjadi pemateri didampingi oleh guru dan Plt. Kepseknya ibu Yurnita,” katanya. Dikatakannya, anak dibawah usia 10 tahun memang sudah bisa berpikir dan menilai hal- hal yang mereka lihat atau mereka dengar. Namun sayangnya mereka belum memiliki pondasi yang kuat untuk tidak mengikuti hal baik dan buruk. “ Hal seperti ini yang membuat orang tua dan guru yang membimbing mereka baik di rumah atau sekolah harus bekerja secara ekstra. Di mana usia dini memang waktunya mereka mengerti apa yang mereka lihat dan dengar,” jelasnya. Alumni STPDN 2007 ini menambahkan bahwa dalam mencetak generasi yang berkualitas tidak bisa hanya diserahkan kepada guru di sekolah, tetapi butuh kerjasama dan perhatian dari seluruh pihak terutama dari orangtua di rumah. (h/yat)

24 Ribu Bibit Pala Dibagikan di Agam AGAM,HALUAN — Untuk medukung program Agam Menyemai, pemerintah Kabupaten Agam akan menyalurkan 24 ribu batang bibit pohon pala kepada 28 kelompok tani untuk ditanam pada lahan seluas 200 hektare. Kelompok tani penerima bibit tersebut di Kecamatan Tanjung Raya, Palembayan, Palupuah, dan kecamatan Kamang Magek. Sebanyak 50 persen di antaranya ditanam di Kecamatan Tanjung Raya sebagai upaya peningkatan penyelamatan lingkungan setempat atau program “Save Maninjau”. Di samping bantuan bibit, kelompok tani juga dibantu pupuk organik, cangkul, dan uang perangsang Rp50.500.000, atau satu hektar sebesar Rp252.500. Menurut Kepala Dinas Pertanian Agam, Afdhal, kelompok tani yang akan menerima bibit pala sudah berpengalaman di komoditas tersebut. Tanaman pala yang selama ini kurang diminati warga Agam kini ada seluas 664 hektar, padahal tanaman ini cukup potensial untuk menggenjot pendapatan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Karena buah pala cukup laku di pasaran dengan harga relatif tinggi dan stabil, saat ini pada kitaran Rp60 ribu/kg. Tanaman pala dapat berbuah setelah empat tahun di tanama kalau terawat dengan baik. Di samping pala, Dinas Pertanian Agam mekakukan bantuan bibit untuk pengem bangan kepala sawit, kelapa, kakao 5 ribu, pinang 5, kopi arabika, yang dananya diambil dari APBD.. (h/ks)

BIBIT pala yang akan dibagikan kepada petani Agam.

DATANGI BALAI KOTA — Pedagang Pasar Atas dan Pengurus P4B menggelar pertemuan dengan Walikota di aula Balaikota setempat, Senin (2/4). Gatot

Pedagang Pasar Atas Datangi Balaikota BUKITTINGGI, HALUAN — Ratusan pedagang Pasar Atas bersama pengurus Pedagang Pusat Pertokoan Pasar Atas Bukittinggi (P4B) mendatangi kantor Balaikota Bukittinggi, Senin (2/4). Kedatangan pedagang di Balaikota diterima langsung oleh Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, didampingi Kepala Bapelitbang Baharyadi, Kepala Dinas Kopersi, UKM dan Perdagangan Muhammad Idris, serta Kabag Perekonomian Rismal Hadi. Ketua Pengurus P4B Azwir Ibrahim mengatakan, kedatangan pedagang kali ini untuk meminta kejelasan dari Walikota, terkait kelanjutan penampungan pedagang dan rencana pembangunan Pasar Atas. Karena sampai saat ini, banyak informasi simpang siur yang diterima pedagang di lapangan. “Kami ingin mendengar langsung dari Walikota mengenai kelanjutan penampungan, dimana lokasinya dan bagaimana pembagiannya. Selanjutnya, bagaimana pembangunan Pasar Atas, apakah dibangun baru atau tidak. Karena ada isu

pembangunan Pasar Atas tidak mungkin dilakukan, sehingga membuat pedagang risau. Untuk itu kami datang ke Balaikota ingin mendapatkan kejelasan” kata Azwir. Menanggapi hal tersebut, Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menjelaskan, bahwa saat ini telah selesai pembangunan penampungan sebanyak 497 kios dari 763 yang dibutuhkan. Untuk sisa 266 penampungan lainnya, akan segera dibangun dengan menggunakan dana APBD 2018. Selain itu, juga akan dibangun 542 kios untuk PKL. Menurutnya, 266 penampungan yang akan dilanjutkan pembangunannya itu akan dibangun di Jalan Kumango dan Saudagar Belakang Pasar. Sedangkan 542 kios untuk PKL direncanakan akan dibangun di Jalan Lereng. “Kami berharap pengertian pedagang

bahwa penampungan yang dibangun itu sifatnya sementara, hingga pembangunan Pasar Atas selesai,” kata Ramlan. Sedangkan untuk pembangunan kembali Pasar Atas lanjut Ramlan, pemerintah akan membangun sebanyak 763 toko dengan ukuran 3x4 per tokonya. Pada bangunan baru nantinya, akan disediakan sarana parkir untuk bisa menampung 700 mobil. “Semua pembangunan akan dibiayai pemerintah pusat dengan dana sebesar 400 M. Hal itu juga sudah disanggupi oleh pemerintah pusat. Dimana saat ini sedang masuk tahapan desain bangunan. Pemerintah pusat mengharapkan proses pembangunan selesai dalam waktu 1,5 tahun. Selain itu, saat ini kita baru saja selesai tender untuk pembongkaran bangunan lama Pasar Atas,” ungkap Ramlan. Terkait adanya berbagai isu di lapangan, Ramlan mengim bau untuk tidak terpengaruh isu yang akan memecah belah pedagang. Sehingga tidak ada lagi kemelut dan kesalahpaha-

man antar pedagang sendiri, yang berdampak pada kelanjutan pembagian penampungan sendiri. Pasar Penampungan Pedagang Pasar Atas Kota Bukittinggi juga meminta kepada Pemko Bukittinggi, agar pedagang segera menempati kios penampungan yang sudah ada saat ini. Permintaan itu sesuai dengan kesepakan pedagang. Ketua P4B Azwir Ibrahim mengatakan, semua pedagang sepakat untuk menempati kios penampungan yang sudah selesai dibangun saat ini, dengan cara di loting. Disamping itu pedagang juga berharap kepada Pemko untuk dapat melakukan percepatan pembangunan penampungan lainnya. “Kami sepakat penampungan yang ada saat ini agar dapat ditempati saja dulu. Sedangkan untuk sisa kelanjutan penampungan silahkan dilanjutkan pembangunannya. Kami setuju untuk dilotting dalam penempatan nantinya,” ujar Azwir Ibrahim ketika menggelar pertemuan di aula Balaikota Bukittinggi, Senin

(2/4). Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Muhammad Idris menjelaskan, Pemko Bukittinggi pada pinsipnya sepakat dengan permintaan pedagang tersebut, karna pedagang ingin penampungan yang ada saat ini segera ditempati. Namun demikian, untuk proses loting penempatan nantinya, akan dilaksanakan dalam 15 sampai 20 hari kedepan. “Kami akan percepat pembangunan sekitar 20 petak lagi di blok E. Setelah itu selesai, kita akan loting penempatan pedagang Pasar Atas secara terbuka. Bagi pedagang yang mendapat nomor penampungan yang belum selesai nanti, diharapkan kepada akan ber sabar menunggu hingga penampungan selesai,” terang Idris. Ia m enambhakn, Pemko akan mengupayakan proses pembangunan sisa penampungan itu akan selesai sebelum Ramadan. Sehingga seluruh pedagang nantinya dapat berjualan d i penampungan saat Ramadan nanti. (h/tot)

SKP2D Amankan Ratusan Botol Miras AGAM, HALUAN— Tim SaIa menjelaskan, Ratusan Salasa Kampuang Pinang, di tuan Koordinasi Penegak Pro- botol dimankan dari sejumlah Bakimoy Karoke dan Pujasera duk Hukum Daerah (SKP2D) lokasi antara lain, di toko Balai di Pendakian Kampuang TaAgam mengamankan 244 botol minuman keras berbagai merek, 3 unit mesin jackpot dan 4 orang wanita, pada operasi razia penyakit masyarakat, Minggu (1/4). Kasat Pol PP dan Damkar Agam, Dandi Pribadi, Senin membenarkan, ratusan botol minuman keras berbagai merek, mesin jackpot dan wanita dari beberapa lokasi diamankan. Tim gabungan sebanyak 30 orang dari Polres Agam, Denpom, Satpol PP Damkar SKP2D Agam gelar operasi pekat.Sebanyak 4 wanita, miras dan jackpot diamankan. dan Kesbangpol Agam.

ngah Cafe Jamal belakang Pasar Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung. Sementara itu, 3 unit mesin judi jackpot diamankan tim SKP2D Agam di Parik Rantang Mudik Kecamatan Lubuk Basung. Selain juga diamankan, wanita berinisial (33), IP (23) dan M (35) berinisial RS (38), D, mereka diangkut dari Cafe. Operasi ini untuk memberikan tindakan keras terhadap penyedia minuman haram tersebut agar jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Sebelumnya pihaknya juga sudah menaikan satu kasus, sepeeti ini ke penga-

dilan “ Praktik yang dilakukan pedagang telah melanggar Perda No. 6 tahun 2009 tentang penanggulangan minuman keras, kasus ini akan dilanjut kan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk dapat ditindak lebih lanjut,” jelasnya. Ia menambahkan, untuk empat wanita tersebut sudah didata dan dimintai keterengan. Apabila mereka kembali diamankan oleh tim hingga sampai tiga kali, mereka akan diserahkan ke Dinas Sosial Agam untuk dikirim ke Panti Sosial Andam Dewi. (h/yat)

WARGA NAGARI GADUT DATANGI POLRES

Proses Hukum Pungli Prona Dipertanyakan AGAM, HALUAN - Sejumlah warga Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam mendatangi Reskrim Polres Bukittinggi, Senin (2/4). Kedatangan warga itu untuk mempertanyakan perkembangan penyedikan kasus dugaan pungutan liar (Pungli) dalam pengurusan Program Tanah Sistim Lengkap ( PTSL) atau lebih dikenal dengan Prona di Nagari Gadut. Sebab sejak kasus itu sudah mencuat kepermukaan, bahkan sudah di ekspos di sejumlah media. Tentunya warga juga ingin mengetahui sejauhmana perkembangan peyidikan kasus itu. Karena warga khawatir kasus itu didiamkan saja sehingga prosesnya tidak berjalan. Mengetahui adanya sejumlah warga yang akan www.harianhaluan.com

mempertanyakan perkembangan kasus dugaan pungli dalam pengurusan PTSL itu.

Kaur Bin Ops (BKO) Reskrim Polres Bukittinggi Ipda Romi HK langsung meminta

Andre sebagai perwakilan warga untuk masuk ke ruangannya.

DATANGI POLRES Salah seorang warga Nagari Gadut, Andre mempertanyakan perkembangan kasus dugaan Pungli PTSL di Satreskrim Polres Bukittinggi, Senin (2/4). YURSIL

Dihadapan Andre, KBO Ipda Romi menjelaskan proses dan perkembangan kasus itu. Menurut Romi kasus dugaan pungli itu masih dalam proses penyelidikan. “Kita masih mendalami kasus dugaan pungli itu. Bah kan dalam waktu dekat ini kita juga akan minta kete rangan dari Sekretaris Nagari sebagai saksi,” kata Romi. Ia menjelaskan, hasil penyelidikan itu nantinya akan disampaikan ke Wakapolres sebagai Ketua Saber Pungli. Selain itu, ia juga akan melakukan gelar perka ra untuk melihat apakah kasus itu memenuhi unsur untuk dinaikan ke tingkat penyidikan. “Kasus ini masih kita proses, Kita bukan men diamkan kasus itu. Kita juga memberikan apresiasi kepa da Andre dan warga lain yang telah membantu pihak

kepolisian,” ujar Romi. Sementara itu, Salah seorang warga Gadut Andre mewakili warga lain menyebutkan, kedatangan ke Polres Bukittinggi ingin mengetahui sampai sejauh mana pengusutan kasus dugaan pungli dalam pengurusan PTSL itu di Nagari Gadut. “Untuk memastikan hal itulah kita datang menemui Reskrim Polres Bukittinggi,” jelas Andre yang juga menjabat sebagai Ketua Pemuda Sawah Dangka. Ia menjelaskan, setelah mendapatkan penjelasan dari KBO itu ia dapat pula menyampaikan kepada warga yang mempertanyakan perkembangan kasus itu. Setelah memdapatkan penjelasan dari KBO Reskrim Polres Bukittinggi. Andre sangat memahami proses yang dilakukan oleh Reskrim polres Bukittinggi.(h/ril).  Redaktur: Atviarni

 Layouter:Yohanes


14

NASIONAL

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

SEJAK AKHIR 2016

Balita di Riau Positif Narkoba Usai Makan Permen PEKANBARU, HALUAN — Balita usia 3,8 tahun diduga terindikasi positif narkoba. Belum dapat dipastikan dari mana narkoba bisa masuk ke tubuhnya. Informasi yang dihimpun wartawan, Senin (2/4/2018), kejadian tersebut berada di Kota Selatpanjang, Meranti Riau. Peristiwa itu terjadi pada Jumat (30/3) sore. Korban saat itu dibelikan permen oleh kakeknya. Malam harinya, bocah itu dianggap bertingkah laku aneh. Anak perempuan itu tidak mau tidur sampai pagi. Bocah tersebut juga ngoceh tak keruan. Intinya, tingkahnya tidak seperti biasa. Melihat hal itu, orang tua korban membawanya ke RSUD setempat. Sekaligus melaporkan dugaan permen yang dibeli kakeknya mengandung narkoba. Anak tersebut menjalani tes urine, dan hasilnya positif mengandung narkoba. Hanya, dalam kasus ini belum dapat dipastikan dari mana narkoba tersebut. Apakah benar berasal dari permen atau ada penyebab lainnya. Beberapa kali dihubungi via panggilan telepon dan dikirimi pesan singkat, Kapolres Meranti AKBP Laode Proyek belum memberikan respons. Secara terpisah, Direktur Resnarkoba Polda Riau Kombes Hariono hanya menjawab singkat. “Masih dicek di BPOM (dugaan per.(h/ men),” katanya singkat lewat WhatsApp.(h/ dtc)

Masa Panen, Harga Beras Turun JAKARTA, HALUAN — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras mengalami penurunan pada Maret 2018. Penurunan harga beras tersebut tidak lepas dari adanya panen raya yang terjadi pada Maret. Kepada BPS Kecuk Suhariyanto memaparkan, penurunan beras memberikan andil kepada deflasi kepada kelompok bahan makanan. “Akan tetapi karena harga bumbu naik tidak mampu mengkompensasi sehingga di bahan makan masih terjadi inflasi dengan andil 0,05%,” ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (2/4/2018). Adapun pada Maret 2018 rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.893 per kilogram turun sebesar 4,71% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara rata-rata harga kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.698 per kilogram turun sebesar 5,06% dari bulan sebelumnya. “Demikian juga rata-rata harga beras kualitas rendah di penggilingan sebesar Rp9.554 per kilogram turun sebesar 11,41% dari bulan sebelumnya,” ujarnya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Maret 2017, rata-rata harga beras di penggilingan pada Maret 2018 semua kualitas mengalami kenaikan 5,37% untuk kualitas premium, sebesar 11,41% untuk kualitas medium, dan sebesar 14,57% untuk kualitas rendah. Kecuk meyakini harga beras masih dapat turun karena akan ada panen besar di Bulan April. “Saya berharap harga beras akan terkontrol dan akan turun lagi di bulan April lebih tajam lagi sesuai keinginan Pak Presiden sehingga pada bulan puasa nanti bisa h/okz) terkendali,” tukas dia.(h/okz)

www.harianhaluan.com

3.391 Orang Ditangkap Satgas Saber Pungli JAKARTA, HALUAN — Sejak dibentuk Oktober 2016, Satgas Saber Pungli telah menetapkan tersangka kepada 3.391 orang. Tim Saber Pungli juga telah menerima sekitar 35 ribu aduan yang berasal dari masyarakat.

SISA KEBAKARAN - Foto udara sisa kebakaran permukiman di kawasan Jembatan Besi, Jakarta, yang terjadi Senin kemarin.

Ketua KPU Lhokseumawe Pakai Sabu Setiap Hendak Kerja LH O KS EU M AWE , HALUAN — Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP/ KPU ala Aceh) Lhokseumawe Syahril M. Daud ditangkap polisi karena diduga mengkonsumsi sabu di kantornya. Polisi menduga, tersangka Syahril mengkonsumsi barang haram tersebut saat hendak kerja. “Sepertinya kalau mau kerja makai (sabu),” kata Dirnarkoba Polda Aceh Kombes Agus Sarjito kepada wartawan, Senin (2/ 4/2018). Tersangka Syahril juga sudah menjalani tes urine dan hasilnya positif mengkonsumsi sabu. Syahril ditangkap personel Polres

Lhokseumawe pada Jumat 30 Maret sekitar pukul 23.30 WIB. Saat itu, tersangka sedang berada di dalam kantor KIP di Jalan Antara Desa Gampong Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Syahril mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari RK asal Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe. Hingga kini, polisi masih memburu RK. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu buah kaca pirek yang berisikan sabu seberat 1,34 gram, satu alat hisap bong, satu unit telepon genggam, satu

buah plastik dan lainnya. Sementara itu, Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi, mengatakan, KIP Aceh menyerahkan sepenuhnya kepada Polres Lhokseumawe untuk proses hukum Ketua KIP Lhokseumawe. KIP Aceh juga mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. “Terkait proses administrasi kita sedang menunggu laporan resmi dari KIP Kota Lhokseumawe agar kita bisa segera melaporkan ke KPURI untuk menindak lanjuti kasus yang menimpa Ketua KIP Lhokseumawe tersebut,” kata Ridwan kepada wartawan. (h/dtc)

Berdasarkan data yang didapat wartawan, Senin (2/ 4/2018), Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 35.617 laporan. Jumlah ini terhitung sejak periode 28 Oktober 2016 hingga 2 April 2018. Dari data tersebut, 36 persen aduan menyoal pelayanan masyarakat, 26 persen soal hukum, 18 persen soal pendidikan, 12 persen soal perizinan, dan 8 persen soal kepegawaian. Satgas Saber Pungli telah melaksanakan 1.627 kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan dan pemerintah daerah di berbagai provinsi. Sementara itu, barang bukti berupa uang hasil OTT di seluruh Indonesia berjumlah Rp 316.499.046.334. Nilai perolehan terbesar

berasal dari Kalimantan Timur dengan nilai Rp 298.305.400.400. Sebelumnya, Ketua Saber Pungli Komjen Putut Bayu Seno mengatakan akan mengintensifkan Pokja Yustisi dan pengawas int ernal di setiap kementerian dan lembaga. Selain itu, koordinasi antarlembaga juga akan ditingkatkan apalagi mengenai penindakan pelaku pungli di tingkat kabupaten/ kota yang kena operasi tangkap tangan (OTT). Sementara itu, Pokja Publikasi Saber Pungli Kombes Slamet Pribadi mengatakan pihaknya merasa perlu untuk pengaktifan kembali fungsi pengawasan di internal kementerian dan lembaga. Lalu, perlu ada mekanisme kerja antara jaksa d an kepolisian. (h/dtc)

Berikut 10 besar instansi yang terbanyak terkena OTT Saber Pungli: 1. Instansi Masyarakat: 533 2. Kecamatan/kelurahan: 169 3. Dinas Perhubungan: 132 4. Polri: 125 5. PT (swasta/BUMN): 166 6. Dinas Pendidikan: 69 7. LSM: 14 8. Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan: 12 9. BPN: 27 10. Dinas Dukcapil: 16

PRODUK MAKAREL BERCACING

MUI Ancam Cabut Label Halal JAKARTA, HALUAN — Sejumlah produk ikan makarel kalengan yang beredar di pasaran ditemukan mengandung cacing pita. Ketum MUI KH Ma’ruf Amin mengatakan, jika kandungan cacing itu berbahaya bagi kesehatan maka MUI mencabut label halal di produk tersebut dicabut. “Ya, tentu kita akan bahas itu. Itu bahaya sekali,” kata Ma’ruf Amin saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/4/2018). Ma’ruf mengatakan, temuan cacing itu berbahaya sekali bagi kesehatan manusia. Dia mengatakan pihaknya akan mengkaji persoalan ini

dan bisa saja label halal di produk dicabut. “Ya kalau membahayakan ya kita rekomendasi, ini bahaya. Tapi kita minta pendapat dulu, bahaya nggak ada cacingnya? Bahaya, ya kita cabut,” tuturnya. Ma’ruf menjelaskan, sertifikasi halal untuk sebuah produk dikeluarkan setelah adanya kualifikasi mengenai keamanan makanan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setelah dinyatakan aman dan higienis, maka proses sertifikasi halal dilakukan dengan melakukan penelitian terlebih dahulu. “Kan sertifikat halal itu

dikeluarkan sesudah ada yang namanya aman, dari segi higienis nya aman, sesudah ada dari BPOM. Kita menyebutnya halal dikeluarkan sesudah yang namanya thayib. Yang artinya thayib itu tidak ada masalah dari segi aspek-aspek, itu dikeluarkan oleh BPOM, baru diproses halalnya. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, sebetulnya pintunya ada di BPOM, bukan di halal,” jelasnya. Jika sebuah produk dinyatakan aman dan higienis oleh BPOM, kata Ma’ruf Amin, maka proses sertifikasi halal dilakukan. Penelitian juga dilakukan baik terhadap kandungan makanan tersebut ma-

upun proses produksinya. “Kalau halal itu artinya sudah lewat dulu BPOM, sudah aman, sudah sehat, tidak membahayakan, baru kita lihat halal atau tidak. Terutama zatnya. Zatnya bagus, bukan barang yang haram. Kedua p rosesnya, campur dengan yang tidak halal atau tidak,” katanya. “Kalau semuanya lolos, baru kita buat sertifikat halal. Artinya dari speknya saja sudah bisa dilihat. Barangnya ikan, itu kan ikan halal. Kemudian sudah ada sertifikat dari BPOM, artinya aman. Terus campurannya apa? Ada yang haram nggak? Prosesnya sudah benar,

bariu kita proses sertifikasi halal,” tambahnya. Ditambahkan Ma’ruf Amin, sebenarnya sertifikasi halal di produk makarel kalengan itu tidak bermasalah pada sertifikasi halalnya. Namun, jika itu dirasa membahayakan bagi kesehatan konsumen, maka MUI bisa mempertimbangkan untuk mencabut label halal tersebut. “Kalau dari segi halalnya kan tidak ada masalah. Tapi dari segi amannya yang tidak aman karena mengandung cacing. Nah yang harus mencabut ya BPOM, kalau BPOM-nya dicabut halalnya dicabut lah,” katanya.(h/dtc)

 Redaktur: Nova Anggraini    Layouter: Rahmi


Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Warga Keluhkan Pemotongan Bukit BATUAJI,HALUAN — Warga yang tinggal di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Tanjung Uncang, Kecamatan Batuaji protes keras dengan pemotongan bukit di Tanjung Uncang. Selain merusak lingkungan, juga mengancam kesehatan warga karena aktivitas tersebut menimbulkan polusi udara. Marni, salah satu warga Rusunawa Tanjung Uncang mengatakan bahwa sejak adanya pemotongan bukit itu mereka sudah resah, apalagi debunya berterbangan hingga ke rumah mereka. Yang lebih parahnya aktivitas lalu lalang sejumlah dumb truk yang mengangkut tanah. Yang lebih disesalkan, aktivitas tersebut sepertinya luput dari pantauan pemerintah setempat. Pasalnya aktivitas tersebut sudah berlangsung dua bulan. Meski sudah ditegur warga sekitar, namun pelaksana cut and fill hanya cuek. "Hampir dua bulan lah proyek itu berjalan. Setiap harinya kami diserang debu. Parahnya debunya sampai masuk rumah dan menyebabkan rumah kami tidak pernah bersih," ujar Marni, Sabtu (31/3) siang. Dengan kegiatan itu, warga yang berdomisili disana sangat menyesalkan kebijakan pemerintah dalam hal memberikan izin cut and fill tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan di sekitarnya. "Kami tak pernah melarang kegiatan seperti itu, tapi setidaknya ada pertimbangan soal dampaknya. Jangan pihak proyek yang enak, kami warga yang sengsara karena dampaknya," katanya kembali. Sama halnya disampaikan Thomson, warga lainnya. Dia juga sudah menyampaikan keluhannya ke perangkat RT setempat. Namun belum ada tindakan apapun. "Kami juga tak melarang aktivitasnya itu. Cuma kami meminta pihak proyek untuk menyiram lokasi atau jalan yang berdebu dengan air tapi itu pun tak ditanggapinya," h/hk) ujarnya lagi. (h/hk)

MEA Jadi Fokus Pariwisata NATUNA,HALUAN — Pemerintah Kabupaten Natuna telah menetapkan konsep wisata Natuna yakni Marine Ekowisata dan Arkeologi (MEA). Konsep ini dipilih karena alasan kandungan khazanah kekayaan Natuna termuat pada faktor-faktor di atas. Natuna memiliki 150 pulau yang dilengkapi secara natural dengan pantai dan ekosistemnya yang beraneka ragam. Lautnya yang luas sudah barang tentu menjadi satu unsur pariwisata yang luas. Kemudian dari sisi ekologi, Natuna juga dinyatakan kaya dengan flora dan fauna serta seluruh makhluq hidup yang terintegrasi dari puncak gunung dan bukit hingga ke dasar laut. Fakta ini mendorong Natuna menjadikan ekowisata sebagai baigan dari komsep kepariwisataan. Selanjutnya, Natuna sudah mashur di se antero dunia dengan kekayaan benda purbanya. Potensi kuno yang dimiliki Natuna bukan hanya terkandung di darat tapi juga di laut yang dikenal dengan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan kapal-kapal kuno yang berada di kolong Laut Natuna Utara. "Untuk kepariwisataan kita terfokus mengekaploitasi apa yang kita miliki dulu. Di Natuna kita punya laut yang luas, ekologi yang bagus dan kepurbakalaan yang banyak dengan berbagai usia. Konsepnya sudah kita tetapkan sebagai MEA," kata Kadisparbud Kabupaten Natuna, Erson Gempa Afriandi di kantornya, kemarin. Ia mengaku yakin, konsep ini bisa dikembangkan dan laku dijual pada pasar kepariwisataan internasional karena tidak sedikit daerah maupun negara lain yang telah sukses menggolkannya sebagai konsep yang h/hk) handal di bidang kepariwisataan. (h/hk)

RIAU DAN KEPRI

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

15

PADA TAHUN INI

Lingga Bangun Dua Dermaga LINGGA, HALUAN — Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lingga, di tahun 2018 ini akan membangun dua dermaga yang berada di Kecamatan Kepulauan Posek serta Kecamatan Senayang, menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat.

Kepala Dishub Lingga, Abdul Rakhman melalui Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut dan Udara, Sumarno menjelaskan untuk di Kecamatan Kepulauan Posek, der-

maga yang dibangun berada di Desa Suak Buaya. Sedangkan di Kecamatan Senayang. Pembangunan dermaga dilakukan di Kelurahan Senayang, tepatnya dermaga depan Pos TNI

TELAGA BIRU--Terletak di desa Busung, Tanjung Uban, Bintan atau sekitar 45 menit dari Tanjung Pinang, terdapat sebuah telaga yang indah, yang biasa dikenal dengan nama Telaga Biru.NET

Tim Gabungan Razia Swalayan SAGULUNG,HALUAN — Camat Sagulung, Reza Khadafy menegaskan akan tetap mengawasi peredaran adanya 27 merek ikan mackerel yang di dalam kemasan kaleng berparasit cacing. "Iya akan tetap kita lakukan pengawasan terhadap swalayan atau minimarket sesuai intruksi kepala Dinas Kesehatan dan pihak BPOM Kepri," ujarnya saat m elaksanakan razia di swalayan Sagulung sekitarnya, kemarin. Masih kata Camat Sagulung, memang sebelumnya pernah ditemukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang adanya 27 merek produk ikan makerel (mackerel) dalam kaleng yang berparasit cacing. Ia juga menuturkan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap swalayan

maupun minimarket. Dan jika ada lagi ditemukan akan langsung kita sita dan ditarik. "Bukannya disini aja. Kita juga akan melakukan pemantauan terhadap swalayan maupun minimarket yang diseputaran Sagulung ini. Jika masih ada ditemukan akan kita sita," tegasnya lagi. Sebelumnya, Dinkes Kota Batam bekerja sama dengan Kecamatan Sagulung, kelurahan Tembesi, TNI dan Kepolisian merazia grosir serta minimarket yang menjual ikan kaleng yang mengandung cacing, Sabtu (31/3) siangnya. Dalam razia tersebut, pihaknya masih menemukan cacing warna putih yang masih hidup didalam kemasan merek mackarel. Cacing itu keluar dari dalam ikan setelah dibelah menggunakan sendok. "Cacingnya keluar dari

dalam ikan saat dibuka dari kaleng merek Jojo," ujar dokter Shinta dari Puskesmas Sei Langkai saat di lokasi razia. Masih kata Dokter Shinta, pihaknya turun langsung ke lapangan karena diketahui sangat berbahaya bagi manusia apalagi di komsumsi. Sesuai dari perintah Kementerian Kesehatan dan BPPOM soalnya ada tiga item pertamanya, lalu ada 27 item lagi yang tak boleh diedarkan. Sementara di Supermarket Top 100 Tembesi, Sagulung pihak Dinkes tak menemukan ikan kaleng dari 27 item yang di larang beredar yang mengandung cacing. Pada saat melakukan razia, ada dua tim dengan 13 titik lokasi, yang mulai dari pasar Buana Impian, mini market Cipta Asri, Plaza Tembesi, SP Plaza, Supermarket Top 100 dan lainnya. (j/hk)

RS-RTLH Dianggarkan Rp2,67 Miliar BINTAN,HALUAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, telah mengalokasikan anggaran dana untuk pengerjaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2018 ini sebesar Rp2,67 miliar. Ditargetkan program RS-RTLH ini selesai pada akhir Mei 2018 mendatang. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bintan Naharuddin, mengatakan bahwa pada akhir bulan Mei program RS-RTLH 2018 ini telah rampung dikerjakan dan pihaknya akan mengusulkan lagi

program RS-RTLH tahun mendatang. Diharapkan dia, program tahun depan dananya lebih besar lagi agar semua rumah tidak layak huni selesai dibantu pemerintah. Sementara pada tahun ini terdapat 108 unit rumah yang mendapatkan manfaat program tersebut yang tersebar di 6 kecamatan yang ada di Bintan. Diantaranya Kecamatan Tambelan sebanyak 74 unit, Mantang 21 unit, Bintan Utara 5 unit, Seri Koala Lobam 5 Unit, Gunung Kijang 2 unit dan Kecamatan Teluk Sebong 1 unit. "Tahun ini kita alokasikan Rp 2,67 miliar untuk menjalankan program RSRTLH dengan jumlah penerimanya sebanyak 108 yang tersebar di enam kecamatan," kata Naharuddin, kemarin. P enger ja annya akan dimulai April ini, Naharuddin mene-

rangkan, pengerjaannya dengan sistem swakelola dan akan selesai seuai target selama 60 hari. "Dikerjakan secara swakelola, RTLH dengan ukuran rumah 5x6 meter. Rencananya bulan April ini, sudah mulai dikerjakan dengan target penyelesaiannya selama 60 hari," klaimnya. Ditempat terpisah Bupati Bintan Apri Sujadi, juga mengatakan bantuan RTLH merupakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah. Hal ini juga sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apri berharap, dengan diberikannya bantuan ini, setidaknya dapat membantu dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam hal mendapatkan hunian yang lebih layak. "Kita akan berupaya agar banyak lagi warga yang menerima bantuan rehabilitasi RTLH ini, baik menggunakan anggaran APBD maupun APBN," ucapnya. (h/hk)

AL. "Untuk di Senayang itu sekitar 150 meter, itu dikerjakan langsung selesai tahun ini. Kalau di Suak Buaya sekitar 220 meter, itu rencana kita kerjakan dua tahap," kata Sumarno, kemarin. Dijelaskan, untuk pembangunannya n anti, kedua dermaga akan menghabiskan sedikitnya Rp4 miliar, dengan rincian dermaga Desa Suak Buaya sekitar Rp2,5 miliar dan Kelurahan Senayang sekitar Rp1,5 miliar. "Mudah-mudahan yang di Senayang bisa dikerjakan langsung. Target kita belum bisa pastikan, karena Pokja pun masih vakum. Saya mau lelang pengawasannya Pokja masih vakum, karena masih menunggu pelantikan eselon IV nanti," ujar dia. Nantinya, dua dermaga tersebut akan dibangun secara permanen. "Itu dari DAK. Kalau APBD, kita tidak ada membangun dermaga. Kalau pemeliharaan ada, saya sudah turun ke Benan, Penaah, sama Jagoh sedikit untuk tempat jaga restribusi masuk itu saja. Sementara baru tiga lokasi itu yang saya turun," katanya.(h/hk)

Produksi Beras Karimun 25 Ton KARIMUN,HALUAN — Sawah tadah hujan seluas 50 hektar dari 275 hektar areal persawahan di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara sudah mulai panen sejak Maret 2018 lalu. Gabah hasil panen masyarakat setempat mulai digiling bersamaan dengan gabah petani yang di datangkan dari Penyalai, Kabupaten Pelalawan, Riau. Gabah tersebut sudah menghasilkan sekitar 25 ton beras. Beras yang digiling menggunakan sistem Rice Milling Unit (RMU) di kawasan Bio Industri Padi di wilayah perbatasan yang berada di Desa Teluk Radang itu sudah siap masuk pasar pangan di Karimun. Beras itu kemudian dikenal dengan nama "Aura Karimun". Aura merupakan akronim dari Bupati Karimun Aunur Rafiq. Beras itu dijual dengan harga Rp12 ribu per kilogram. Bupati Karimun Aunur Rafiq didampingi Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Kementerian Pertanian Profesor Risfaheri melaunching beras Aura Karimun tersebut, Minggu (1/4) siang. Produksi perdana beras tersebut juga disaksikan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepri Ahmad Ishar, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Karimun Muhammad Affan, anggota DPRD Karimun HM Taufiq dan sejumlah pimpinan OPD di Pemkab Karimun. "Tahap pertama ini, kita baru memproduksi beras sebanyak 25 ton. Gabah dari beras ini sebagian dari hasil panen petani disini dan sebagian lagi dari Pelalwan. Beras ini kita jual dengan

harga Rp12 ribu per kilogram. Beras merek Aura Karimun ini dikemas dalam kemasan 5 kilogram dan 10 kilogram. Beras ini baru mampu untuk memenuhi kebutuhan lokal di Karimun," ungkap Aunur Rafiq. Dijelaskan, beras yang diproduksi di penggilangan padi Teluk Radang belum mampu memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat Karimun secara menyeluruh. Beras produksi Teluk Radang itu hanya baru mampu menutupi persediaan Bulog pasca ditutupnya keran impor beras dan jenis pangan lainnya ke Karimun. Saat ini, Karimun belum mendapat kuota impor beras dari pemerintah pusat. "Kita bersyukur sudah ada cetakan sawah di Karimun, khususnya di Desa Teluk Radang. Saat ini, baru sekitar 50 hektar sawah yang bisa diproduksi. Total lahan untuk persawahan yang ada disini seluas 275 hektar. Gabah yang dihasilkan petani itu langsung digiling untuk menyuplai kebutuhan beras bagi masyarakat. Kekurangannya kita datangkan gabah dari daerah tetangga seperti Penyalai," terang Rafiq. Sementara, Kepala Balai Besar Litbang Kementerian Pertanian, Profesor Risfaheri menjelaskan, pemerintah pusat s elalu konsentrasi mewujudkan pembangunan di wilayah perbatasan. Salah satunya, terkait ketahanan pangan. Itu sudah bagian dari nawa cita Predisen RI, Joko Widodo. Presiden berharap, agar wilayah perbatasan bisa mencukupi kebut uhan pangan sendiri. (h/hk)

BWS Bangun Irigasi di Bukit Langkap LINGGA, HALUAN — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (KemenPUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV, segera membangun jaringan irigasi di lahan percetakan sawah yang ada di Desa Bukit Langkap, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga. BWS Sumatera IV melalui PPK Irigasi dan Rawa, Eris Hendrabuana menjelaskan, pekerjaan jaringan irigasi sawah Bukit Langkap tahun anggaran (TA) 2018 ini merupakan pekerjaan irigasi pertama yang dilaksanakan BWSS IV Kementerian PUPR. www.harianhaluan.com

"Sedangkan untuk TA 2019, dilanjutkan dengan pekerjaan jaringan irigasi Bukit Langkap lanjutan dan pekerjaan irigasi Desa Kerandin," ujar Eris ketika melakukan sosialisasi dihadapan warga Desa Bukit Langkap, kemarin. Dia mengatakan pihaknya juga meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Lingga, memprioritaskan penyelesaian cetak sawah di Daerah Irigasi Bukit Langkap tuntas 349 Ha pada Tahun Anggaran 2018. "Bukit Langkap ini merupakan Kawasan Sentral

Pertanian, diprioritaskan selesai pada tahun 2019. Kami mengharapkan agar program Nawacita ini mendapat dukungan dari semua pihak," kata dia. Diketahui, adapun pagu anggaran untuk pekerjaan fisik jaringan irigasi yang akan dibangun di Desa Bukit Langkap pada tahun 2018 ini senilai Rp7.674.767.000 melalui anggaran APBN 2018. Adapun jaringan irigasi yang akan dibangun nantinya yakni, normalisasi sungai dan pembangunan box culvert untuk mencegah terjadi nya banjir. Selanjutnya, pekerjaan

saluran primer, sekunder, dan tersier untuk mengairi areal sawah dan calon sawah dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi. Kemudian, pembangunan bangunan pengatur muka air beserta pintu guna melayani kebutuhan air untuk semua petak sawah dan calon petak sawah. Pembangunan tersebut, juga dilakukan menindaklanjuti hasil kunjungan Kepala BWS Sumatera IV, Dr. Ismail Widadi, M.Sc., Phd, bersama Wakil Bupati Lingga M. Nizar. M.Sos, ke daerah irigasi Bukit Langkap pada Oktober 2017 lalu.(h/hk)

 Redaktur:Afrianita   Layouter: Rahmi


16

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

SENGGANG

LAUDYA CYNTHIA BELLA

Hijab Favorit B

ERHIJAB merupakan suatu pilihan yang terbilang sulit. Dimana keputusan itu kan merubah penampilan kita secara keseluruhan. Mantab kenakan hijab, Laudya Cynthia Bella ungkap hijab bukan tren. Laudya Cynthia Bella belakangan ini mantab mengenakan hijab. Ditemui dalam peluncuran Downy Parfum Collection di Eastern Opulence, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhir bulan lalu, aktris yang akrab disapa Bella ini mengungkapkan jenis hijab favoritnya. “Untuk hijab favorit sebenarnya aku tuh lebih suka yang simple, apalagi karena kese harian,” ungkap Bella. “Simple dalam arti, jujur aku sebenarnya juga nggak bisa pakai hijab yang model aneh-aneh. Karena aku suka hijab yang udah biasa, dipentul, lipat ke samping,” tambahnya. Karena menurut aku, kalau a ku entar ke mushola, itu lebih mudah. Kalau misalnya kayak fashion kan lebih bagus ya kalau ada hijab stylist, tapi aku milih yang lebih sederhana aja,” sambung wanita asal Bandung ini. Selain lebih menyukai hijab yang simple, rupanya Bella tidak memiliki jenis bahan favorit untuk hijabnya. Istir dari Engku Emran ini mengaku bahwa ia menyesuaikan bahan jilbab yang akan ia kenakan dengan acara yang akan ia hadiri. “Bahan voal, sama satin

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SEL ALDI, SIP,SH

Memilih Mundur dari PNS B AGI kebanyakan orang lebih berminat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), namun tak demikian dengan Sel Aldi, SIP,SH, lelaki kelahiran Indrapura 4 November 1980 malah memilih mundur.

LAUDYA CYNTHIA BELLA

bisa untuk acara khusus, acara malam. Lihat acaranya, kalau acara begini aku lebih rapi. Kalau sehari-hari aku nggak mungkin begini, lebih kasual, pake flat shoes, sneakers, lebih sporty,” ujarnya. Masih di acara yang sama, Bella mengatakan bahwa hijab bukanlah sebuah tren. “Aduh menurut aku hijab itu aku nggak menjadikan itu tren ya. Itu adalah sebuah kebutuhan. Sebuah hal yang pasti yang memang harus punya. Kalau aku dari bahan-bahan. Kalau menurut aku kalau ngikutin tren, ada bahan tren apa kalau misalnya nggak cocok ya nggak. Karena menurut aku hijab itu bukan tren,” pungkasnya. (h/kpl)

“Saya ingin beralih ke bidang lain, di antaranya dunia politik,” katanya kepada Haluan beberapa hari lalu. Anak dari Zainal dan Arlis ini terpanggil jiwanya masuk dunia politik untuk membangun kampungnya terutama Kecamatan Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti dan umumnya Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mengujudkan niat nya itu Seldi setelah tak jadi PNS mulai berkiprah dalam dunia politik, langkah awalnya bergabung dengan Partai Nasdem yang ditandai dengan menyatakan bergabung di kantor Partai Nasdem Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Senin (26/3) lalu. Hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Sekretaris DPD Partai Nasdem Pessel Doni Marta. Dia memilih Nasdem karena menilai nasdem merupakan sebuah partai yang dapat memberikan harapan besar bagi kemajuan bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Pesisir Selatan. Tentunya harapan tersebut tak akan terujud bila masyarakat tak membantu

perjuangannya itu. “Mari kita berjuang bersama Partai Nasdem untuk membawa perubahan ke arah lebih baik,” katanya, Salah satu tokoh masyarakat Air Haji, Aswam merasa bangga dan mendukung atas berlabuhnya Sel Aldi di Partai Nasdem. Dia yakin terjunnya Sel Aldi ke arena politik yang berlatar belakang biokrat di Pemkab Mukomuko yang sekarang turun gunung untuk membangun kampung halamannya bakal mampu membuat perubahan untuk kesejateraan masyarakat Sel Aldi yang menyandang dua gelar sarjana ini memulai kariernya dari pegawai honor sebagai staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2004-2007. Diangkat sebagai PNS tahun 2007 dan pernah dipercaya sebagai bendahara pengeluaran di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah. Bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. Sel Aldi yang tamatan MAN Balai Selasa ini mun dur sebagai PNS terhitung 31 Desember 2017. (h/aye)

SEL ALDI, SIP,SH

MELLY GOESLAW-HEDI YUNUS

Duet untuk Lagu Religi

M

USIKUS dan pencipta lagu bertangan dingin Melly Goeslaw kembali merilis lagu baru jelang bulan ramadan yang tinggal beberapa bulan. Ia akan duet dengan Hedi Yunus dalam lagu berjudul Lagu Religi. Menurut Melly, keinginan untuk duet dengan sahabatnya itu sudah sejak lama namun baru terwujud sekarang. “Kita itu sudah lama ada rencana pengin duet tapi kepending terus. Kemarin dia ngingetin, saya kan pelupa ya. Alhamdulillah mas Anto juga lagi ada waktu bikin musiknya. Jadinya bisa dikerjakan secepat kilat,” kata Melly disela rekaman di kawasan Bintaro,

Tangerang Selatan, akhir Maret lalu. Hedi Yunus mengaku antusias dengan tawaran duet dari Melly. Terlebih setiap ramadan ia langganan meri lis lagu religi. “Karena saya setiap bu lan ramadan selalu rilis sing le religi, supaya enggak tabrakan makanya mastiin lagi,” ujar personel Kahitna itu. Melly bercerita, Lagu Religi memiliki lirik yang nyeleneh. Menurutnya, penikmat musik tidak akan terbayang jika judul lagu tersebut dianggap tidak sesuai dengan yang orang bayangkan. Namun menurutnya, lagu tersebut sangat tepat untuk

menggambarkan suasana bulan ramadan yang diperingati setiap tahun. “Pokoknya kalau didengar, liriknya itu kita cuma bilang bahwa setiap tahun bulan ramadan datang, terus semua menyambut dengan gembira. Memang bulan yang lain enggak gembira? Harusnya bulan yang lain juga gembira. Kalau disikapi sama dengan bulan ramadan kan bagus juga, semuanya gem bira,” ujar vokalis Potret itu. “Siapa bilang lagu religi itu harus mendayu, harus sedih, bahkan orang sampai bergetar dengarnya. Bisa juga religi itu happy, dan

enggak cuma dinikmati bu lan ramadan,” Melly, menambahkan. Perempuan 44 tahun ini memberikan bocoran, Lagu Religi hasil karyanya merupakan sindiran halus yang kejadian sebenarnya sering dialami masyarakat. “Ada sentilan-sentilan juga, sindiran-sindiran ciri khas saya juga. Bulan ramadan biasanya berlomba-lomba baik, bahkan ada yang terlalu baik, lebay, tapi kalau bulan ramadannya selesai, balik lagi ke aslinya. Ya ini lagu religi yang nyeleneh sih ya,” demikian Melly Goes law. (h/inl)

PUTRI TITIAN

Dinyinyirin Netizen P

UTRI Titian kembali geram gara-gara anaknya dinyinyirin netizen. Semua bermula dari Instagram Sto ries yang dibuatnya. Putri Titian memposting foto dan video throwback saat anaknya berusia enam bulan. Dari foto-foto itu, Titian bercerita tentang bagaimana anaknya dulu belajar duduk. Putri Titian memulai storynya dengan hashtag Iori6bulan. “Di bulan ini iori lagi belajar duduk, walopun masih nonggeng gitu duduk nya tapi gemes bgt liatnya,” tulis Putri Titian, Jumat (30/ 3). Rupanya karena posting an itu, Putri Titian mendapat beberapa direct message (DM) dari netizen. Salah satu netizen membagi penga laman saat anaknya juga belajar duduk. “Anakku belajar duduk nya pakai baskom yang diisi bantal,” begitu chat salah satu netizen seperti dipos ting Titian. Namun ternyata ada DM netizen yang benar-benar membuat Putri Titian geram. Dia pun memposting bebe rapa screenshoot DM terse but di Instagram Stories.

www.harianhaluan.com

 Redaktur:Atviarni

Salah satu netizen membandingkan anaknya dengan anak Putri Titian. Netizen itu bertanya mengapa anak Putri Titian yang sudah berumur satu tahun belum bisa duduk. “Umur udah 1 thn blom bisa duduk, anak aw udah bisa jalan pinter bgttt,” tulis netizen tersebut. “Anak aq udah banyak gigi nya itu blom,” lanjut netizen itu. Netizen itu bahkan mengirim foto anaknya kepada Putri Titian. “Anak aq 1 thn berat badannya 13 kg,” tulisnya lagi. Putri Titian gerah dengan DM netizen itu. Dia pun membalas dengan menjelaskan bahwa foto dan video yang dipostingnya adalah saat anaknya beru mur enam bulan, bukan sekarang yang sudah satu tahun. “Fyi ya mbak iki kan video throwback. Saya jelasin ya, video ini di ambil waktu iori berumur 6 bulan seperti yang sudah saya kasih info di awal, tapi kalo mbak nggak baca atau ga ngerti ya tidak apa apa biar saya bantu jelaskan,” balas Putri Titian. (h/dtc)  Layouter: Yohanes


B LA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

17

PAULO DYBALA

JUVENTUS VS REAL MADRID

Usung Misi Balas Dendam TURIN, HALUAN — Juventus akan menjamu juara bertahan Real Madrid di Allianz Stadium pada leg pertama babak perempat final Liga Champions 2017/18, Rabu (4/4) pukul 01.45 WIB. Juventus mengusung sebuah misi pembalasan. Di final musim lalu, Juventus dihajar Madrid 1-4 di Cardiff. Juventus gagal juara, sedangkan Madrid menjadi tim pertama di era Liga Champions yang mampu mempertahankan gelar mereka. Ambisi Juventus untuk membalas kekalahan itu didukung oleh faktor sejarah. Juventus memang kalah di final 2016/17. Namun Juventus selalu bisa menyingkirkan Madrid dalam empat perte-

muan terakhir di babak knockout dua leg, yakni di perempat final 1995/96, semifinal 2002/ 03, 16 besar 2004/05, dan terakhir di semifinal 2014/15. Juventus juga tercatat sebagai tim terakhir yang mampu mengeliminasi Madrid di kompetisi ini, ketika menang agregat 3-2 di semifinal musim 2014/15. Akhir pekan kemarin, Juventus menang 3-1 menjamu AC Milan di Serie A. Kemenangan itu didapatkan pasukan Massimiliano Allegri lewatgol-gol PauloDybala, Juan Cuadrado danSami Khedira. Sementara itu, Madrid menang 3-0 kala bertandang ke markas Las Palmas di La Liga. Gareth Bale memborong dua gol, sedangkan satu gol lainnya dicetak oleh Karim Benzema. Untuk laga tersebut, pelatih Zinedine Zidane mengistirahatkan beberapa pemain intinya, seperti Sergio Ramos, Toni Kroos dan Cristiano Ronaldo. Salah satu hal yang perlu dilakukan Juventus jika ingin

lolos adalah mencegah Madrid mencetak gol tandang. Namun itu tidak bakal mudah.Pasalnya, Madrid baru tiga kali gagal mencetak gol dalam 23 laga tandang yang sudah mereka mainkan di semua kompetisi musim ini. Ancaman terbesar bagi Gianluigi Buffon dan kawankawan tentu saja Ronaldo, yang mencetak 23 gol dalam 13 penampilan terakhirnya untuk klub dan timnas (Portugal). Madrid sendiri takkan ragu mengincar kemenangan. Namun itu juga bukan perkara mudah.

“Sekian lama ia telah belajar bagaimana untuk memperbaiki diri sebagai seorang atlet. Sebagai pemain, ia menghabiskan lebih sedikit energi daripada apa yang telah ia lakukan sebelunya. Saya sangat mengaguminya karena ia adalah orang yang pragamatis, apa yang ia lakukan dan apa yang ia katakan gamblang. Saya pikir dalam beberapa tahun terakhir ia telah membuktikan bahwa ia adalah orang yang cerdas, karena ia mampu mengubah cara bermainnya. Ia juga mematikan, apa

saja yang ia lakukan 100 persen dan di depan gawang ia adalah pembunuh,” jelas Buffon. Juventus tak terkalahkan dalam 27 laga kandang terakhirnya di kompetisi UEFA. Juventus pun hanya kalah sekali dalam 75 laga kandang terakhirnya di semua kompetis. “Real Madrid adalah tim hebat. Namun kami juga sama. Kami akan main dengan menganggap ini sebuah final kata Cuadrado, yang menyumbang satu gol saat mengalahkan Milan, seperti dikutip Football Italia. (h/san/bln)

SEVILLA VS MUNCHEN

Pengalaman Faktor Penentu SEVILLA, HALUAN — Sevilla akan menjamu Bayer Munchen di Ramon Sanchez Pizjuan pada leg pertama babak perempat final Liga Champions 2017/18, Rabu (4/4) pukul 01.45 WIB. Sevilla kalah pengalaman, tapi Bayerntak bisa meremehkan mereka. Pengalaman pun sepertinya akan jadi faktor yang cukup menentukan Ini akan jadi pertemuan pertama Sevilla dan Bayern di kompetisi UEFA. Ini akan menjadi kesempatan pertama mereka untuk saling beradu kekuatan. Ini adalah perempat final European Cup kedua bagi Sevilla, juga yang pertama sejak 60 tahun silam (1958). Dibandingkan Bayer,

yang sudah 28 kali tampil di babak ini, jelas ada jurang pengalaman yang sangat lebar di antara mereka. Namun Sevilla boleh percaya diri menatap laga ini, terutama setelah sukses menyingkirkan Manchester United di babak sebelumnya. Selain itu, Sevilla juga selalu menang tanpa kebobolan dalam tiga laga kandang terakhirnya melawan tim-tim Jerman. Tiga kemenangan itu adalah 2-0 vs Freiburg di fase grup Liga Europa 2013/14, 1-0 vs Moncengladbach di babak 32 besar Liga Europa 2014/2015, dan 3-0 vs Moncengladbach lagi di fase grup Liga Champions 2015/

16. Hanya saja, pasukan Vincenzo Montella tak boleh lupa kalau lawannya kali ini berada di level yang berbeda. Di Bundesliga akhir pekan kemarin, Bayer menang telak 6-0 menjamu Borussia Dortmund. Robert Lewandowski mencetak hat-trick, sedangkan James Rodriguez, Thomas Muller dan Franck Ribery masing-masing menyumbang satu gol. Bayer juga baru kalah empat kali di semua kompetisi musim ini. Bayer selalu disingkirkan wakil Spanyol sejak empat musim terakhir. The Bavarians pasti tak mau itu terjadi lagi. Di La Liga akhir pekan kemarin, Sevilla membuang

keunggulan dua gol yang didapatkan dari Franco Vazquez serta Luis Muriel dan akhirnya imbang 2-2 saat menjamu Barcelona. Sevilla harus ingat kalau Liga Champions adalah kompetisi yang kejam. Jika bermain dengan konsentrasi buruk melawan tim yang sangat ofensif seperti Bayern, hasilnya takkan menyenangkan. Terlebih lagi, Sevilla hanya menang sekali dalam lima laga kandang terakhirnya. Bayer tiga kali menang dengan skor identik 6-0 dalam sepuluh laga terakhirnya. Bayern tidak bakal main bertahan meski di kandang lawan. (h/ bln)

PARIWARA DPRD PADANG

Komisi III Tinjau Amdal PT Semen Padang KOMISI III DPRD Kota Padang yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup, didampingi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melakukan kunjungan ke PT Semen Padang, Jumat (30/3). Kunjungan ini dalam rangka peninjauan, terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Elvi Amri mengatakan, peninjauan yang dilakukan Komisi III, adanya kecurigaan dari masyarakat khususnya di lingkungan sekitar PT Semen Padang terkait kebocoran limbah dan filter emisi. “Sebelumnya terdapat kecurigaan terjadi kebocoran filter, di mana filter dipakai hanya sewaktu siang hari sedangkan pada malam hari tidak dipasang,” katanya. Berdasarkan tinjauan langsung dan melihat dengan jelas, serta keterangan yang detail dari tim teknis PT Semen Padang, didapatkan informasi tidak adanya terjadi kebocoran limbah maupun filter tersebut. Ia mengatakan, setelah dilihat melalui ruang controlling didapatkan gambar secara detail bahwa pemfilteran dilakukan 24 jam, jika filter tidak dipakai pada malam hari maka akan termonitor secara jelas. “S ehingga, apa yang menjadi kecurigaan dan kewaspadaan dari masyarakat khususnya di lingkungan PT Semen Padang sudah dapat terjawab. Kami bisa pertanggungjawabkan, tidak adanya kebocoran limbah dan filter tersebut,” sebutnya. Jika filter tidak di pasang, akan merugikan perusahaan dan secara analisa tidak www.harianhaluan.com

mungkin hal itu dilakukan karena termonitor s etiap menit, serta dilaporkan secara berkala ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Kepala Departemen Komunikasi dan Sarana Umum PT Semen Padang Iskandar Z. Lubis mengatakan, Semen Padang adalah perusahaan yang mengadopsi “triple bottom line”. “Perusahaan tidak hanya fokus kepada finansial perspektif, tapi peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Jika terjadi kebocoran, akan menimbulkan kerugian karena merupakan produk perusahaan. Perusahaan terus berupaya meningkatkan teknologi dalam penanganan emisi. Teknologi yang digunakan di Indarung, adalah teknologi “baghouse filter,” urainya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Al Amin mengatakan, DLH mempunyai dua fungsi pengawasan secara aktif dan pasif. Secara aktif DLH langsung melakukan tinjauan ke lapangan, terhadap apa yang dilaporkan dan pengawasan secara pasif dimana Semen Padang melaporkan seperti penanganan emisi ini secara berkala. “Ke depan diharapkan, keberadaan pabrik dapat dirasakan masyarakat dan tidak mengganggu,” ungkapnya. (*)

ELLY THRISYANTI

ASRIZAL

WAHYU IRAMANA PUTRA

MUHIDI

MUHIDI

KETUA DPRD KOTA PADANG

WAKIL KETUA DPRD KOTA PADANG

WAKIL KETUA DPRD KOTA PADANG

WAKIL KETUA DPRD KOTA PADANG

WAKIL KETUA DPRD KOTA PADANG

MENINJAU di ruang controlling.

MEMANTAU ruang controlling.

MELAKUKAN diskusi.

BERFOTO bersama.  Redaktur: Arda Sani  Layouter: Luther


18

OLAHRAGA

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

Ngurah Nanak Bergabung ke Semen Padang PADANG, HALUAN — Teka-teki pemain belakang yang akan melengkapi skuad Semen Padang FC untuk mengarungi Liga 2 akhirnya terjawab. Anak Agung Ngurah Wahyu Trisnajaya atau yang biasa dipanggil Ngurah Nanak ke Kota Padang pada Senin malam (2/3). “Iya, Ngurah Nanak sudah berangkat dari Bali siang tadi (Senin,2/3) dan transit di Jakarta dan berangkat ke Padang pada pukul 20.00 WIB,” ujar Manajer Semen Padang FC, Win Bernardino kepada Haluan, Senin (2/3). Kedatangan pemain belakang Bali United ini menjadi penutup pemain yang akan didatangkan Semen Padang FC. “Kalau dari rencananya, ini memang rekrutan terakhir. Karena sebelumnya kami hanya mencari satu pemain stopper lagi,” ujarnya. Namun, ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kembali pemain apabila dibutuhkan. “Tim ini kan terus bergerak. Yang jelas saat ini kami dari manajemen sudah memberikan yang diinginkan pelatih,” katanya. Kedatangan Ngurah Nanak ini sendiri tentunya menjadi angin segar untuk lini belakang Semen Padang FC yang saat ini ditinggalkan

UKIR PRESTASI — Petenis Junior FKSSP meraih prestasi di kejuaraan tenis Bupati Cup Solok. Para petenis foto bersama usai mengikuti kejuaraan. IST

KEJURNAS PIALA BUPATI SOLOK

Petenis Junior Semen Padang Ukir Prestasi PADANG, HALUAN — Olivia Ferina petenis binaan Foru m Komunikasi Karyawan Semen Padang (FKKSP) Group keluar sebagai juara 1 KU-14 putri setelah di final mengalahkan Cantika Apriyola dari Kabupaten Limapuluh Kota, 7-5, 6-1, pada kejuaraan Nasional Tennis Piala Bupati Solok yang berlangsung selama 3 hari (30 Maret – 1 April 2018). Kejuraaan Nasional Tenis yang dibuka langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Pelti, Rildo Ananda Anwar itu diikuti oleh 85 petenis terbaik putra dan putri, terbagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok (KU) 12 tahun, KU-14 tahun dan KU-16 tahun, berasal dari Jambi, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, tuan rumah Sumatera Barat dan provinsi lainnya. Untuk Kejurnas ini FKKSP Group meng-

ikuti semua kelompok umur dengan mengirimkan 8 orang, yaitu Bunga (KU-12 pi), Olivia Ferina (KU-14 pi), M Hafis (KU-14 pa) Farhan, Farel Satria, M Fatarsyah (KU-16 pa). M Thoriq Rashin Praja (KU-14 pa), Fikratus (KU-16 pi) . Sebelum kefinal Oliva Ferina mengalahkan pemain unggulan pertama KU-14 putri dari Kuansing Riau Taradisa Angelina Taura 7-6,6-4. Pada partai final melawan Cantika Apriyola yang berlangsung dilapangan tenis Koto Baru Solok itu set pertama dimenangkan dengan susah payah oleh Olivia 75. Pada set kedua Olivia menang mudah 6-1, sekaligus keluar sebagai juara 1 KU-14 putri. Keberhasil Olivia Ferina tidak diikuti oleh M Fatarsyah yang juga melaju kefinal setelah menga-

lahkan pemain unggulan satu KU16 putra M. Fathan dari Jambi 63, 6-2. Difinal M. Fatarsyah siswa SMP Negeri 11 Padang harus mengakui keunggulan atlet binaan PPLP (Pusat Pembinaan Olahraga Pelajar) Riau M. Iqbal, 5-7, 4-6. Juara tiga KU-16 Putra ini juga diraih oleh atlet FKKSP Group lainnya Farel Satria, yang disemi final juga dikandaskan oleh M. Iqbal 1-6, 6-3, 4-8. Sementara di KU-14 putra, atlet binaan FKKSP Group M. Thoriq Rashin Praja juga keluar sebagai juara dua, setelah difinal gagal mengalahkan atlet tuan rumah (Solok) Mazza Hadaduzzikra, 2-6, 2-6. Sebelum ke final M Thoriq juga mengalahkan unggulan satu KU-14 putra Jidhan Albani dari Jambi. 6-3, 6-0. Pelatih kepala klub Tenis

Lima Pebiliar Padang Panjang Lolos Porprov

FKKSP Group Rufaldi Rusdi yang didampingi asistennya Surya Bakti mengatakan, pencapaian atlet pada kejurnas Piala Bupati Solok cukup baik. Semua atlet telah berjuang sesuai dengan kemampuannya. Hasil ini akan di evaluasi untuk peningkatan prestasi anak kedepannya. Sementara itu Ketua Umum FKKSP Group Ampri Satyawan menyambut gembira atas prestasi yang dicapai atlet binaan FKKSP Group di Kejurnas Piala Bupati Solok. Ampri yang didampingi Sekum M Ikrar mengharapkan prestasi yang diraih itu akan memotivasi atlet tenis yang lain untuk meraih prestasi. “Kita berharap atlet tenis lainnya juga dapat meraih prestasi pada turnamen berikutnya” harap Ampri yang baru saja dipercaya menakhodai FKKSP Group ini. (h/mg-mal)

900 Peserta Ikut O2SN dan FLS2N Pasbar PASBAR, HALUAN — Sembilan ratus lebih peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat Kabupaten Pasbar akan bersaing untuk menampilkan yang terbaik yang dimulai pada 2 April kemarin. Wakil Bupati Pasbar, Yulianto mengatakan tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa dan berbudi pekerti yang luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani berkepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggungjawab, kemasyarakat. “Berpijak dari tujaun pendidikan, perlombaan dan pertandingan olimpiade olahraga siswa nasional, festival lomba senai siswa nasional merupakan ajang untuk men-

WAKIL Bupati Pasbar Yulianto memasang kokarde kepada peserta olimpiade yang akan bertanding dalam berbagai lomba. OSNIWATI

capai tujuan pendidikan nasional. Dalam perlombaan ini ada unsur pengetahuan, keterampilan seni dan budaya, ”jelas Yulianto, Senin (2/4). O2SN dan FLS2N merupakan wadah bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang olahraga dan seni. Pemerintah Kabupaten Pasbar mengharapkan

masyarakat bisa membuat olahraga menjadi bagian dari kehidupan, atau memasyarakatkan olahraga. “Atlet-atlet Pasbar masih perlu meningkatkan kemampuan untuk bersaing di tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Sehingga bisa sejajar dengan kabupaten dan kota di Sumbar serta nasional

pada umumnya. Perlu kita ingat kembali bahwa Pasbar pernah tahun 2009 menjadi juara tingkat nasional di bidang atletik,”pinta Yulianto. Selain itu, tambah Yulianto kalah dan menang dalam pertandingan sudah menjadi hal yang biasa, namun harus berupaya semak-

simal mungkin. Harus banyak berlatih dan mempersiapkan diri untuk tingkat provinsi yang akan dilaksanakan pada Mei di Kota Padang.”Saya yakin kita akan mendapatkan atlet dengan bibit unggul untuk dibawa ke Kota Padang dalam pertandingan tingkat provinsi nantinya,”ulas Yulianto. Sementara itu, Ketua Pelaksana yang juga kepala Dinas Pendidikan Pasbar Marwazi memaparkan sebanyak 532 peserta O2SN yang berasal dari seluruh kecamatan di Pasbar yakni dari 11 kecamatan dan sebanyak 461 orang peserta FLS2N yang akan bertanding selama lebih kurang seminggu ke depan 2-5 April. Cabang olahraga yang diikuti antara lain tenis meja, takraw, karate, taekondo, cabang seni seperti seni tari, seni baca alquran.”Harapan kita semoga siswa bisa bertanding dengan profesional,”jelas Marwazi. (h/ows)

Kampar United Tak Punya Ongkos Pulang JAKARTA, HALUAN — Usai mengikuti turnamen nasional Sepak Bola Anak Indonesia (SBAI) 2018 di Jakarta, tim sepak bola U-12 dan U-14 Kampar United yang berhasil melaju ke tingkat Internasional ke Vietnam Agustus mendatang, nasib mereka terkatung-katung karena tidak punya ongkos untuk balik ke Kampar, Riau. Karena ketidakadaan bia-

STNK BA 1658 RL a/n Krisna Juita, -Buku Bpkb hilang BA 1416 BO a/n Asri ,-Buku BPKB Hilang KT-2775 AU a/n CV.Menang Jaya www.harianhaluan.com

ya tersebut, m ereka pun berinisiatif untuk menemui senator dan legislator (DPR) dari daerah pemilihan Riau di Komplek Parlemen Senayan Jakarta,” Senin (2/4). Senator asal pemilihan Riau yang menerima mereka adalah Abdul Gafar Usman dan legislator ditemui mereka anggota DPR RI dari Fraksi PKB Mafirion yang belum sebulan dilantik menjadi anggota PAW yang menggantikan Lukman Edy. Dihadapan Gafar, Head Coach Kampar United, Gandi berkeluh kesah dan perjuangan mereka hingga meraih prestasi sebagai juara 4 untuk U14 dan club terbaik untuk U12. “Perjuangan kami sangat

menyedihkan. Kami ke sini dengan swadaya. Biaya sendiri. Anak-anak ini semua pakai biaya sendiri. Yang kami sediakan ada sembilan anak yang berprestasi tapi tidak punya biaya karena dia anak yatim. Tapi dia harus berangkat. Terpaksalah kami pakai sistem subsidi silang,” ungkapmya. Setelah mendengar keluhan, Gafar Usman langsung merespon dengan langsung menelepon Kadispora Provinsi Riau, Doni Aprialdi dan Kadispora Kabupaten Kampar agar secepatnya para pemain ini segera diberi fasilitas dan dikoordinir agar bakat mereka tidak hilang begitu saja. Gafar mengungkapkan rasa bangganya atas torehan

prestasi dan bakat yang dimiliki para pemain Kampar United. Tidak lupa pula dia terus memberi dukungan dan motivasi terhadap ke 26 pemain bola asal Kampar tersebut. Hal serupa juga disampaikan pelatih Kampar United Gandi Sceedeto dalam pertemuan dengan anggota DPR dari dapil Riau Mafrion. Mereka belum bisa balik ke Riau karena kekurangan biaya. Bahkan masih berutangke pihak Mess di Stadion Cengkareng untuk biaya menginap dan makan selama 6 hari. Selain itu kata dia, dari 30 orang yang ia bawa, 9 orang diantaranya adalah a nak yatim piatu yang hingga hari ini belum mendapat tiket

Agung Prasetyo yang bekum pulih maksimal.”Mudahmudahan kedatangan Ngurah bisa memperbaiki lini belakang kami yang sebelumnya memang menjadi sorotan di beberapa laga uji coba terakhir,” ujarnya. Lanjutnya, Win mengatakan, sampai saat ini tidak ada masalah dengan manajemen dari Bali United. “Kami sudah membicarakannya, dan sampai saat ini tidak ada masalah. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar,” katanya. Ngurah Nanak juga mendapat keistimewaan yang sama dengan Rahmad Affandi dan Guntur Pranata yaitu tanpa menjalani trial. Ngurah hanya akan menjalani medical chek-up di Semen Padang Hospital. “Benar, Ngurah akan masuk tanpa melakukan trial. Karena saat ini dia memang pemain aktif dan pemain yang mempunyai kualitas yang baik,” katanya. (h/mg-mal)

pesawat untuk pulang ke Pekanbaru.”Kita berangkat tanpa bantuan dari pemda, baik Kampar maupun Riau. Kami berangkat murni swadaya dan iuran seadanya. Jadi kendala kita selain hutang juga ada 9 anak didik kita yang belum mendapat tiket pesawat,” tandasnya. Menanggapi hal itu, Anggota DPR Ri Mafirion mengaku sedih dan siap membantu kepulangan anak anak Kampar United tersebut.”Ini semacam ada kurangnya koordinasi kalian ke Pemda baik di Kampar dan Riau. Ke depan kita minta kalian harus benar benar koordinasi dan komunikasi terlebih dahulu, “ Paparnya. (sam)

PADANG PANJANG, HALUAN — Lima pebiliar Padang Panjang berhak lolos ke Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat 2018 di Padang Pariaman. Masing-masing pada nomor bola 8, 10 dan 15 pool putra, yakni Syafriadi, Alfiano dan Yasser Kenedy. Sedangkan pada nomor pertandingan bola 8 dan 9 pool putri, dua atlet yang diikursertakan berhasil meraih tiket Porprov. Yakni Suci Indah Permata Sari dan . Sementara untuk bola 9 pool putra dan carom, Padang Panjang bakal absen dalam perebutan medali Porprov nantinya. “Seleksi yang digelar Pengprov POBSI Sumbar melalui pra Porprov yang diadakan di Padang beberapa waktu lalu, memang sangat ketat. Sehingga cukup banyak atlet yang tidak lolos ke Porprov. Kita berharap, 5 atlet Padang Panjang mampu bermain maksimal nantinya dalam perebutan medali Porprov,” ucap Ketua Harian POBSI Padang Panjang, Rahmad saat dihubungi Haluan Senin (2/4) kemarin. Sementara itu, Ketua Pembinaan Prestasi (Binpres) Pengprov POBSI Sumbar,

Alex Hendri Asril mengatakan helat pra-Porprov di cabang olahraga (cabor) billiar ini baru pertama kali diselenggarakan. Hal ini ditujukan agar yang berlaga di Porprov, merupakan atlet terbaik dari masing-masing pengcab kabupaten/kota. ”8 nomor pertandingan di pra Porprov kemarin, dilaksanakan sangat ketat, sehingga cukup banyak yang tersisih. Bahkan peraih medali Porprov XIV lalu, ada yang gugur. Hanya 67 atlet yang akan memperebutkan 15 medali untuk 15 nomor yang akan dipertandingkan di Porprov mendatang,” ujar Alex usai penutupan pra Porprov. Alex menilai, potensi atlet billiar Sumbar cukup berkembang baik dibanding 5 tahun belakangan. Hal ini bukti adanya keseriusan Pengcab POBSI kabupaten dan kota yang bersinergi baik dengan Pengprov. “Kami berharap agar Pengcab terus melakukan pembinaan yang kontiniu. Tidak hanya berlatih saat akan bertanding saja. Pengprov sendiri, saat ini telah menyiapkan program bagi atlet berprestasi guna persiapan pra PON Papua mendatang,” pungkas Alex. (h/pis)

O2SN TINGKAT MENTAWAI

Siberut Selatan Tuan Rumah MENTAWAI, HALUAN — diperlombakan di tingkat Olimpiade Olahraga Siswa provinsi tidak termasuk bola Nasional (O2SN) 2018, ting- voli. “Olahraga Volly hanya kat SD dan SMP di Kepulauan Mentawai, akan dipusatkan di dipertandingkan di tingkat Kecamatan Siberut Selatan kabupaten untuk meramaikan saja, karena kita di l a ks a n ak a n , mengikuti Juknis Selasa - Sabtu (10pusat, padahal kita 13/4). punya potensi voli, Kepala Bidang “ terangnya pada Kebudayaan Dinas haluan Senin (2/4) Pendidikan dan di ruang kerjanya. Kebudayaa n D a l a m Mentawai Mateus kegiatan tersebut Lajo mengatakan nanti akan tahun ini ada tujuh cabang olahraga MATEUS LAJO melibatkan masing-masi ng (Cabor) yang akan dipertandingkan di tingkat wilayah sebanyak 20 orang Kabupaten Mentawai. peserta ditambah 2 orang Adapun cabang olahraga official, dimana katanya ada yang akan dipertandingkan empat wilayah yang akan diantaranya bola voli, bulu terlibat diantaranya wilayah tangkis, karate, tenis teja, silat Sikakap, Sipora Selatan dan dan atletik. Utara, Siberut Barat Daya, Dikatakannya untuk atle- Siberut Selatan dan Siberut tik satu peserta akan memain- Tengah dan Wilayah Siberut kan tiga jenis nomor pertan- Utara dan Barat. dingan lari, tolak perlu dan Ia berharap kegiatan terlompat jauh dan disebut de- sebut didukung oleh masyangan trilomba. Sementara itu rakat sebagai tuan rumah, dikatakan Lajo sesuai dengan sehingga kegiatan bisa berjapetunjuk teknis (Juknis) hanya lan dengan baik dan lancar. (h/ enam Cabor yang nantinya red)

 Redaktur: Arda Sani

 Layouter: Luther


Harian Umum

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

INTERNASIONAL

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

19

KEMBALI KE KELUARGA

Enam WNI Sandera di Benghazi Dibebaskan OPERASI militer Amerika Serikat di daerah Afghanistan. REUTERS

JAKARTA, HALUAN — Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerahkan enam anak buah kapal atau ABK WNI yang menjadi korban penyanderaan kelompok bersenjata di Benghazi, Libya, kepada pihak keluarga. Enam ABK tersebut disandera selama enam bulan lamanya.

Tuding Rusia Persenjatai Taliban, AS Panaskan Hubungan AMERIKA, HALUAN — Amerika Serikat (AS) menuding bahwa Rusia selama beberapa lama memasok senjata kepada Taliban. Hal tersebut terungkap melalui wawancara dengan pejabat militer AS, Jenderal John Nicholson yang mengidentifikasi senjata Rusia yang diselundupkan melalui perbatasan Tajikistan. Senjata-senjata canggih itu dia sebut ditujukan untuk Taliban sebagaimana dilansir laman BBC. Sejak lama Rusia tak pernah akur dengan Taliban. Namun, pernyataan kontroversial Jenderal Nicholson menuding bahwa Rusia memang sengaja bermain dua kaki lantaran Taliban memang penentang supremasi AS. Tudingan itu sudah digaungkan AS selama setahun terakhir. Bahkan Rusia disebut AS melebihlebihkan jumlah anggota ISIS di Afghanistan demi memberi legitimasi bagi Taliban untuk menggempur organisasi garis keras tersebut. “Kami punya bukti adanya senjatasenjata yang diserahkan oleh petinggi Afghanistan, senjata yang disita dari Taliban dan disebut diberikan oleh Rusia,” kata Jenderal Nicholson. Namun, Rusia membantah dukungan dalam bentuk senjata tersebut. Kremlin menyatakan bahwa mereka memang menggempur ISIS, namun tak berarti menyuplai senjata kepada Taliban yang dikenal sebagai pemberontak. Disebutkan, sebelumnya bahwa senjata yang diberikan Rusia kepada Taliban antara lain senapan mesin kelas berat, senjata ringan hingga kacamata dengan kemampuan pandang ruang gelap yang bisa digunakan untuk bertempur pada malam hari. Sementara itu, pejabat dan polisi di Afghanistan memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang menyatakan bahwa Rusia memang menyokong senjata Taliban, namun lainnya menilai hal tersebut belum terbukti. NATO juga menilai belum ada bukti sahih mengenai suplai senjata Rusia. Juru bicara Taliban menegaskan bahwa mereka tidak menerima bantuan militer dari negara mana pun. Taliban mengakui pernah bertemu dengan para pejabat negeri Beruang Putih itu di Rusia dan di negara-negara lain beberapa kali. Namun, mereka tak diberi imbalan senjata canggih. (h/vvc)

ENAM WNI — Sandera WNI yang dibebaskan dari Benghazi foto bersama dengan Menlu RI dan pejabat Kemlu di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Senin (2/4). VIVA

Stasiun Luar Angkasa China Jatuh di Samudera Pasifik BEIJING, HALUAN — Stasiun luar angkasa China, Tiangong-1 sudah memasuki atmosfer bumi dan terbakar habis sebelum jatuh di tengah-tengah wilayah Pasifik Selatan. Menurut otoritas antariksa China, Tiangong-1 masuk atmosfer bumi sekira pukul 08.15 waktu Beijing dan sebagian besar komponennya sudah habis terbakar. Tiangong-1 sebelumnya diperkirakan akan jatuh pada 30 Maret–1 April 2018. Sebelumnya, lembaga yang sama memperkirakan Tiangong1 akan jatuh di sekitar perairan Brasil di Samudera Atlantik sebelah selatan, yang berdekatan dengan Sao Paulo dan Rio de Janeiro. China juga berulang kali menegaskan bahwa Tiangong-1 tidak akan jatuh di daratan. Tabloid terbesar China, Global Times, mengatakan bahwa perhatian dari seluruh dunia akan kejatuhan Tiangong-1 menunjukkan rasa iri terhadap industri antariksa China.

Sebab, jatuhnya pesawat antariksa atau stasiun luar angkasa sudah beberapa kali terjadi. “Sangat normal bagi benda dari antariksa untuk memasuki atmosfer bumi, tetapi Tiangong1 mendapat perhatian begitu besar tentu saja, karena sebagian negara barat berusaha membuat heboh dan mencoreng kemajuan industri antariksa China yang begitu pesat,” bunyi artikel global times, dinukil dari reuters, Senin (2/4). Stasiun luar angkasa tanpa awak berukuran panjang 10,4 meter (m) itu pertama kali mengorbit pada 2011. Tiangong-1 diluncurkan dengan misi utama sebagai stasiun luar angkasa permanen yang mengorbit bumi pada 2023. Tugasnya sendiri berakhir pada 16 Maret 2016 dan ilmuwan beberapa waktu lalu memastikan jatuhnya Tiangong1 kemungkinan besar ke lautan. Pakar luar angkasa China, Pang Zhihao menuturkan, sesuai

tradisi yang berlaku secara internasional, biasanya bekas benda luar angkasa yang berada di orbit dekat bumi dibiarkan jatuh hingga dasar lautan di Samudera Pasifik yang jauh dari daratan. Pernyataan senada diungkapkan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin, yang mengatakan jatuhnya Tiangong-1 tidak dapat dicegah. Akan tetapi, ia meminta agar media dan pengamat tidak berandai-andai yang justru dapat meresahkan masyarakat. Thomas Djamaluddin menuturkan, jatuhnya pesawat atau stasiun luar angkasa telah beberapa kali terjadi sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Kalau pun nanti di wilayah Indonesia, ia memperkirakan jatuhnya Tiangong-1 di kawasan tidak berpenghuni karena wilayah pemukiman Indonesia jauh lebih kecil daripada luas lautan, hutan dan gurun. (h/okz)

Prancis Peringatkan Israel Hentikan Serangan di Gaza PARIS, HALUAN — Pemerintah Prancis mendesak Israel untuk menghentikan serangan terhadap warga Palestina sebagai respons dari aksi demonstrasi di Jalur Gaza. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis mengingatkan otoritas Israel untuk bertugas sebagai pelindung warga, bukan sebaliknya. “Kami mengingatkan Israel untuk menahan seragan mereka. Prancis juga menyoroti hak asasi warga Palestina untuk menggelar demonstrasi damai,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis dalam pernyataan tertulis, Senin (2/4). Serangan yang dilakukan militer Israel terhadap demonstran telah merenggut nyawa 15 warga Palestina. Serangan yang dilakukan sebagai respons dari demonstrasi tersebut juga melukai

puluhan warga lainnya. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini dan sejumlah pemimpin negara lainnya mendesak penyelidikan independen terkait pertumpahan darah yang terjadi di Gaza untuk segera dilakukan. Meski demikian, Kementerian Pertahanan Israel tidak mau menuruti permintaan penyelidikan atas tewasnya 15 warga Palestina tersebut. Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman menolak kritikan atas tindakan militer Israel. Dia mengatakan, tentara Israel yang berjaga sepanjang Jalur Gaza justru layak mendapat medali penghargaan. Dia berdalih, pasukan telah melakukan apa yang diperlukan

BENTROKAN antara massa aksi Palestina dan militer Israel pada Sabtu (31/3) di Jalur Gaza. AP PHOTO

untuk melindungi area perbatasan. “Saya tidak mengerti paduan suara orang-orang munafik yang menginginkan komisi penyelidikan. Tidak akan ada permintaan terkait penyelidikan,” kata Menteri Pertahanan Avigdor

Lieberman. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu juga melontarkan hal serupa. Dia menilai tepat tindakan yang dilakukan militer Israel untuk melindungi kedaulatan negara. Netanyahu juga memberikan rasa hormatnya ke-

pada tentara-tentara penjaga perbatasan Israel. Netanyahu juga menyoroti perihal warga Palestina yang tewas akibat serangan pasukan keamanan Israel. Menurut dia, serangan terhadap warga-warga merupakan respons guna melindungi kedaulatan negara. Dia mengatakan, Israel akan bertindak tegas untuk melindungi kedaulatan dan keamanan warganya. Sementara Hamas, kelompok Palestina yang dominan di Gaza mengatakan, lima dari mereka yang tewas adalah anggota sayap bersenjatanya. Sementara Israel mengatakan, delapan dari yang tewas merupakan kelompok Hamas, yang ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Israel dan bangsa Barat, dan dua korban berasal dari faksi militan lainnya. (h/rol)

Satelit Komunikasi India Hilang Kontak

WARGA India menyaksikan peluncuran roket yang membawa satelit GSAT-6A. REUTERS

NEW DELHI, HALUAN – Otoritas India mengKonfirmasi kehilangan kontak dengan satelit komunikasi mereka, GSAT-6A. Padahal, satelit buatan dalam negeri www.harianhaluan.com

itu baru dua hari diluncurkan ke luar angkasa. Organisasi Penilitan Antariksa India (ISRO), kehilangan kontak dengan GSAT6A ketika satelit yang dipro-

duksi dalam negeri itu tengah disiapkan mengorbit untuk ketiga kalinya pada Sabtu 31 Maret. GSAT-6A diketahui dirancang untuk meningkatkan komunikasi bagi angkatan bersenjata India. “Upaya sedang dilakukan untuk menjalin tautan dengan satelit,” bunyi pernyataan resmi ISRO, mengutip dari channel news asia, Senin (2/4). Satelit dengan berat mencapai 2.000 ton itu diluncurkan dari Negara Bagian Andhra Pradesh pada Kamis 30 Maret. Program antariksa itu menjadi kebanggaan di India dan sebuah pencapaian sebagai sebuah negara berkembang dengan perekonomian yang tengah melesat. Perdana Menteri (PM) Narendra Modi dengan bangga memuji peluncuran

GSAT-6A pada Kamis. Ketua Partai Bharatiya Janata itu merasa bangga, karena ISRO membawa India menuju level ketinggian yang baru serta masa depan yang lebih cerah. Peluncuran itu juga dianggap sebagai kemajuan berarti bagi ilmuwan ISRO yang pernah memenangkan perlombaan menuju Mars pada 2014 ketika pesawat ulang-alik milik India mampu mencapai planet berwarna merah itu dengan bujet yang lebih rendah. Prestasi itu melambungkan nama India sebagai opsi ter percaya dengan harga rendah untuk eksplorasi luar angkasa. India hanya menghabiskan uang senilai USD73 juta (setara Rp1 triliun). Angka tersebut sangat ekonomis bila dibandingkan anggaran Badan Antariksa

Amerika Serikat (NASA) untuk misi Maven Mars senilai USD671 juta (setara Rp9,2 triliun). Pada Februari 2017, India mencatatkan rekor mengorbitkan 104 satelitnya ke luar angkasa hanya dengan menggunakan satu buah roket. Rekor tersebut menggusur prestasi yang dicapai Rusia pada Juni 2014 dengan mengorbitkan 39 satelit dengan menggunakan satu buah roket. Akan tetapi, misi luar angkasa India dengan bujet murah tersebut seakan membuktikan ujar-ujar bahwa ada rupa ada harga. Sejumlah program antariksa India mengalami kegagalan, termasuk misi peluncuran satelit navigasi pada Agustus 2017 yang gagal, karena gangguan teknis cukup besar. (h/okz)

Enam ABK yang bekerja untuk kapal ikan berbendera Malta itu disandera oleh milisi bersenjata sejak 23 September 2017 yang mana seluruh muatan kapal hingga barang milik pribadi pun dirampas oleh penyandera. Enam korban sandera, antara lain Ronny William asal Jakarta, Joko Riadi asal Blitar dan empat lainnya asal Tegal, yakni Haryanto, Saefuddin, Waskita Ibi Patria dan Muhamad Abudi. Pembebasan enam WNI dinilai terbilang tidak mudah, mengingat daerah penyanderaan merupakan wilayah konflik. “Atas kerja keras dan perencanaan yang matang antara Kementerian Luar Negeri dengan KBRI Tripoli dan koordinasi tim dari BIN, maka pada akhirnya tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 waktu setempat, sandera diserahkan oleh kelompok bersenjata di Benghazi,” kata Retno di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Senin (2/4). Retno mengatakan, masa enam bulan penyanderaan bagi keluarga m erupakan masa penantian yang tidak pendek. Sejak menerima informasi masalah penyanderaan, Kemlu telah berupaya berkomunikasi dengan keluarga dan ABK untuk memastikan kondisi korban sandera. “Kerja keras yang matang membuahkan pembebasan yang bisa dilakukan. Pembebasan ini bukan mudah, ini cukup sulit dan memerlukan perhitungan yang matang,” ujar Retno. Di samping itu, kemlu juga menegaskan akan mendampingi ABK mengurus sampai selesai semua keperluan terkait perusahaan kapal yang ada di Malta. Kemlu juga berjanji membantu pemulihan hak-hak dari para ABK WNI tersebut. “Ini merupakan tugas

yang kita tunaikan dengan baik dalam rangka WNI di luar negeri,” lanjut Menlu. Ditambah Direktur Perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, proses pembebasan dilakukan dengan sangat hati-hati dan melalui perhitungan yang matang. “Ketika ditangkap oleh milisi, seluruh isi kapal dirampas mulai dari alat navigasi, barang pribadi, uang, kulkas bahkan pakaian dalam juga diambil. Karena penyandera ini juga butuh. Jadi semua dirampas, sehingga mereka tidak bisa komunikasi dengan kami,” kata Iqbal. Mulanya, pihak kemlu mencoba berkomunikasi dengan milisi yang ada di Benghazi dan pemerintah yang ada di Tripoli. Komunikasi juga dilakukan dengan pemilik kapal Salvatur VI, kapal tempat para ABK bekerja yang berbendera Malta. Namun pemilik kapal justru angkat tangan lantaran hubungan antara Malta dengan kelompok milisi di Benghazi secara politik tidak baik. KBRI Tripoli kemudian mencoba mencari mediator untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak di Benghazi. Pada bulan Desember 2017, berhasil dicapai kesepakatan dengan milisi di Benghazi untuk diberikan alat komunikasi kepada para ABK WNI. “Desember kami berkomunikasi dengan mereka untuk mendapatkan proof of life dan memonitor kondisi mereka, karena pada Desember itu masih terjadi serangan udara di Benghazi dan pelabuhan tempat mereka ditahan. Bahkan mereka sempat menyaksikan bom yang menyasar ke laut di sekitar kapal mereka,” tutur Iqbal. (h/vvc)

KIM Jong-un dan istrinya Ri Sol-ju pada saat menonton konser. IST

Korsel Lunakkan Korut Pakai Diplomasi K-Pop KORSEL, HALUAN — Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un dan istrinya pertama kali menonton pertunjukan musik K-pop di Pyongyang, Korea Utara. Artis-artis musik K-pop itu didatangkan dari Korea Selatan (Korsel) sebagaimana dilansir laman BBC. Keberadaan sejumlah artis K-pop di Korut dibenarkan oleh Kementerian Kebudayaan Korea Selatan. Salah satu yang menghibur adalah grup band Red Velvet. Delegasi musik Korsel ke Korut tersebut adalah yang pertama kalinya setelah lebih dari 10 tahun terakhir. Dua negara di semenanjung itu memang selalu dalam ketegangan dan hubungan

yang panas dingin. Sambutan meriah terlihat di dalam gedung pertunjukan yang dipenuhi Kim Jong-un, para pejabat Korut dan para undangan termasuk delegasi Korsel. Tepuk tangan bergemuruh di dalam ruangan usai pertunjukan K-pop. Diplomasi hiburan termasuk K-pop menjadi salah satu h al yang dilakukan untuk menjajaki pembicaraan unifikasi dua negara. Apalagi Korea Utara sudah mulai melunak mengenai persatuan dengan Korsel. Sementara itu, lebih awal, grup musik dari Korea Utara juga mendatangi Korsel dan menghibur di awal pembukaan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang. (h/vvc)

 Redaktur: Nasrizal     Layouter: Syamsul Hidayat


20

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

SAWAHLUNTO

Musrenbang Sawahlunto Bahas 617 Program SAWAHLUNTO, HALUAN — Setidaknya ada 617 program ekonomi dan infrastruktur fisik diusulkan oleh pemangku kepentingan desa, kelurahan, dan organisasi perangkat daerah (OPD) pada Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat Sawahlunto yang digelar oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbang) setempat, 27—28 Maret. Program yang dibahas untuk 2019 itu, di antaranya, 439 kegiatan ekonomi dan 178 kegiatan infrastruktur fisik.

MOBIL mengantarkan sampah ke TPA Kayu Gadang di Desa Santur, baru-baru ini. Pemko Sawahlunto akan membentuk masyarakat pemilah sampah sebagai upaya pemanfaatan sampah untuk bernilai ekonomi. RIKI YUHERMAN.

DPKP2LH Upayakan Bentuk Masyarakat Pemilah Sampah SAWAHLUNTO, HALUAN — Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup (PKP2LH) Kota Sawahlunto mendorong terbentuknya masyarakat pemilah sampah (MPS) di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kayu Gadang Desa Santur Kecamatan Barangin. Hal itu dilakukan agar masyarakat memanfaatkan limbah sampah untuk kembali diolah menjadi barang yang bermanfaat. Kepala Dinas PKP2LH Sawahlunto, Adrius Putra, mengatakan, pihaknya akan membantu mesin pencacah sampah bagi MPS tersebut termasuk akan membantu permodalannya. “Kami akan bantu mesin dan modal usaha bagi MPS itu melalui koperasi dinas sekaligus akan mengusahakan pemasaran dan penampungan hasil dari pemilahan tersebut,” ucapnya. Saat ini, kata Adrius, proses pembuangan sampah di TPA Kayu Gadang masih bersifat tempat pembuangan dan penimbunan sampah. Selanjutnya, pengelolaan sampahsampah yang diangkut tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat sekitar lokasi pembuangan akhir, misalnya diolah menjadi kompos atau barang-barang lain yang bernilai ekonomi. “Kami akan mendampingi dan memfasilitasi masyarakat yang ingin mengelola sampah. Kami akan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Harapan kami, selain lingkungan bersih, pemanfaatan sampah ini juga bernilai ekonomi bagi warga sekitar,” tuturnya. Kabid Kebersihan Dinas PKP2LH Sawahlunto, Oktarimus, mengatakan, pihaknya juga terus berupaya membangun tempat pengelolaan sampah sementara (TPST) di lingkungan masyarakat. Sejauh ini, secara bertahap, pihaknya telah membangun 4 TPST. Pihaknya menargetkan mimimal 1 TPST untuk 2 desa atau 2 kelurahan. “TPST di desa dan kelurahan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengelola sampah menjadi barang lain yang lebih bermanfaat sehingga sampah-sampah tersebut tidak hanya menumpuk sia-sia di lokasi pembuangan akhir sampah,” ujarnya. Oktarimus menambahkan, pihaknya juga telah membuat bank sampah di sekolahsekolah dan permukiman masyarakat, seperti di SD 19 Sijantang, Kecamatan Talawi; MTsN Kota Sawahlunto, MIN Silungkang, SD 16 Kolok Nan Tuo, dan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin. “Kami melakukan semua ini untuk mengupayakan sampah yang ada sekarang ini menjadi hal atau barang yang bernilai jual sehingga menjadi penambah penghasilan masyarakat,” ucapnya. (h/rki)

Politeknik Pertambangan Dibuka di Sawahlunto Tahun Depan SAWAHLUNTO, HALUAN — Kota Sawahlunto segera memiliki Politeknik Pertambangan. Politeknik tersebut berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kemen ESDMRI) dan rencananya akan berlokasi di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah (BDTBT), Sungai Durian, Kecamatan Barangin. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Wamen ESDMRI), Archandra Thahar, mengatakan, Politeknik Pertambangan ini akan dibuka pada 2019. “Insyaallah tahun depan. Tadi sudah dibicarakan dengan Kepala Balai Diklat. Kita perlu kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Sumbar untuk mendirikan balai diklat ini,” katanya di Aula Balai Diklat Tambang Bawah Tanah (BDTBT) Kota Sawahlunto, pada Kamis (29/3). “Dalam merealisasikan rencana tersebut tahun ajaran 2018—2019 ini, kami akan menerima mahasiswa sebanyak 60 orang dengan memprioritaskan anak-anak di sekitar tambang di Sumatera, terutama Sumatera Barat khususnya,” tuturnya lagi. Archandra melanjutkan, bagi mahasiswa yang berprestasi diberikan beasiswa dan pada saat lulus nantinya akan dibantu mendapatkan lapangan pekerjaan karena jaringan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menurutnya cukup banyak dengan industri pertambangan. “Ada tiga prodi (program studi) nantinya yang akan dibuka, yaitu Prodi Teknik Pertambangan, Prodi Survei dan Pemetaan, serta Perawatan Alat Berat Pertambangan,” ucapnya. (h/klk) www.harianhaluan.com

BERIKAN CENDERA MATA — Kapolres Sawahlunto, AKBP Zamroni Wibowo, memberikan cendera mata kepada AKP (Purn) Jhon Martin, di Mapolres setempat, Senin (2/4). Jhon memasuki masa purnatugas sebagai Kasubbag Personel Polres Sawahlunto. RIKI YUHERMAN

Kasubbag Personel Polres Sawahlunto Pensiun SAWAHLUNTO, HALUAN — Pemberian cendera mata dan prosesi pedang pora mengiringi lepas purnabakti AKP Jhon Martin. Prosesi pelepasan itu terangkai dalam upacara yang dipimpin oleh Kapolres Sawahlunto, AKBP Zamroni Wibowo, di Mapolres setempat, Senin (2/ 4). Jhon Martin purnatugas terhitung 1 April 2018. Ia telah mengabdi selama 37 tahun 4 bulan sebagai Kasubbag Personel Polres Sawahlunto. Zamroni mengucapkan terimakasih kepada Jhon Martin atas dedikasinya selama menjadi anggota Polri. Ia mengatakan, purnabakti atau masa pensiun akan mendatangi siapa saja, termasuk pada kesatuan Polri. Karena itu, ia meminta setiap

personel siap menghadapinya. “Purnatugas merupakan salah satu batas setiap insan, khususnya anggota Polri dalam menjalankan tugas sebagai personel polisi. Purnatugas bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan masa lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya. Zamroni menilai, Jhon Martin selama ini tetap semangat menjalankan tugas sebagai perwira Polri meski harus jauh dari keluarganya. Selain itu, selama menjalani masa dinas, Jhon Martin menunjukkan dedikasi yang baik, memiliki loyalitas yang tinggi, dan disiplin. “Hal ini patut dijadikan sebagai contoh bagi kita semua sebab belum tentu kita semua dapat melaksanakan tugas di Polri

ini hingga purnatugas. Untuk itu, mari kita senantiasa berdoa kepada Tuhan agar selalu diberi kesehatan, keimanan, dan ketakwaan sehingga kita dapat menjalankan tugas dengan baik,” tuturnya. Zamroni meminta kepada seluruh jajarannya untuk memberikan yang terbaik bagi para purnawirawan dan warakawuri sebab mereka masih keluarga besar Polri. Sementara itu, Jhon Martin mengutarakan, meski telah pensiun, ia akan terus mengabdi pada Polri, khusunya bagi masyarakat Sawahlunto “Walapun sudah pensiun, saya akan memberikan informasi perkembangan apa yang ada di luar karena jiwa saya Polri,” ucapnya. (h/rki)

PKBM Ikuti Lokakarya Penyempurnaan Kurikulum SAWAHLUNTO, HALUAN — Dinas Pendidikan Sawahlunto mengadakan lokakarya penyempurn aan kurikulum dan pelatihan kepada tutor dari delapan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sekota itu pada 29—30 Maret di SKB setempat. Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Sawahlunto, Musnawati, menerangkan, pelatihan tutor merupakan program yang sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan pada tingkat pendidikan kese-

taraan, seperti paket A, ngajar dan tutoB, dan C. rial kepada murid “Tutor yang menatau warga belajar. gikuti kegiatan ini beraYang menjadi sal dari delapan PKBM murid dalam prakSawahlunto yang aktif, tik itu adalah yakni 5 PKBM paket C, rekan-rekan tutor 2 PKBM Paket B, dan 1 dari tiap-tiap maPKBM paket A,” ujarnya, ta pelajaran. Kamis (29/3). “Dari pelatiMusnawati menjehan ini, para tutor MUSNAWATI laskan, dalam kegiatan akan diberi penitu d ibahas pelatihan cerahan dan pelakcara mengatur pembelajaran sanaan program paket di SawahPaket B dan Paket C. Para tutor lunto agar lebih profesional dan daakan melakukan praktik me- pat diandalkan,” ucapnya. (h/rki)

Pjs. Wali Kota Sawahlunto, Abdul Ghagfar, mengingatkan pemangku kepentingan untuk mempertahankan capaian pembangunan yang sudah bagus. “Program yang menyentuh pada ekonomi kerakyatan hendaknya tetap menjadi prioritas. Program ini sangat berkaitan d engan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan. Hal itu sudah tampak dengan menggeliatnya gerak ekonomi masyarakat daerah ini,” ujar Abdul saat membuka Musrenbang. Ia mengutarakan, Musrenbang merupakan perwujudan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik pada tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota. “Masyarakat harus terjun langsung dalam program dan kegiatan yang telah diterapkan pemerintah. Peran aktif masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat,” tuturnya. Kepala Barenlitbangda Sawahlunto, Andi Rastika, menjelaskan, musrenbang kota dibahas dalam bentuk diskusi kelompok, yakni

kelompok ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur fisik. Diskusi itu diikuti OPD, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. “Kegiatan yang dipaparkan dalam forum SKPD dibahas lebih rinci sebelum dipresentasikan dalam forum gabungan OPD sebagai penyeleksian terakhir sebelum dituangkan dalam bentuk kegiatan. Kegiatankegiatan itulah yang akan diuji kembali pada tingkat kota agar materi dan sasarannya bisa berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum,” ucapnya. Dalam kegiatan itu, kata Andi, Barenlitbangda mengumumkan desa, kelurahan, dan kecamatan terbaik dalam menyelenggarakan musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Pihaknya memberikan penghargaan terbaik I kepada Desa Lunto Barat, terbaik II kepada Desa Kubang Utara Sikabu di Kecamatan Lembah Segar, dan terbaik II kepada Desa Batu Tanjung di Kecamatan Talawi. Sementara itu, pada tingkat kecamatan, Talawi ditetapkan sebagai kecamatan terbaik menyelenggarakan musrenbang tingkat kecamatan. (h/rki)

Pemko Berikan Pelatihan Keterampilan bagi Angkatan Kerja SAWAHLUNTO, HALUAN — Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMTSPTK) Sawahlunto kembali akan mengadakan berbagai pelatihan keterampilan kerja untuk masyarakat, di antaranya, pelatihan las, mekanik listrik industry, dan mekanik sepeda motor. Kepala DMPTSPTK Sawahlunto, Dwi Darmawati, menginformasikan, pelatihan ini diadakan secara terbuka untuk masyarakat usia kerja yang berminat memiliki kemampuan sebagai bekal mendapat pekerjaan atau membuka usaha sendiri. “Kami sudah menyurati desa kelurahan untuk menginformasikan pelatihan ini kepada masyarakat. Masyarakat yang berminat mengikuti pelatihan ini segera mendaftar langsung ke kantor Pelayanan Satu Pintu Naker. Pelatihan ini digelar pada bulan ini,” ujarnya didampingi Kabid Tenaga Kerja, Suyanto, Senin (2/4). Selain mengadakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia kerja, kata Dwi, pihaknya setiap tahun memberikan pelatihan kewirausahaan bagi warga lansia

produktif dan penyandang disabilitas. Pada tahun lalu, pihaknya memberikan pelatihan dan memberikan bantuan usaha kepada 60 orang lansia dan penyandang disabilitas yang memiliki usaha guna mendorong tumbuh kembang usaha. Pada tahun ini, pihaknya akan melaksanakan program tersebut dengan jumlah sasaran yang sama. Dwi berharap, pelatihan keterampilam kerja itu menjadi modal pengalaman bagi angkatan kerja untuk mencari pekerjaan sehingga angka penganggur akan dapat terus ditekan. Mengenai jumlah penganggur, Dwi menyebutkan, pada 2017, terdapat 1.561 penganggur di Sawahlunto, pada 2016 1.715 penganggur, pada 2015 1.794 penganggur, dan pada 2014 1.963 penganggur. “Jumlah penganggur itu terbagi atas penganggur terbuka atau angkatan ketja yang tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan serta setengah penganggur, yakni pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu,” tuturnya. (h/rki)

Kemenag Sawahlunto Tindaklanjuti Program Direktif SAWAHLUNTO, HALUAN — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sawahlunto segera menidaklanjuti program Direktif Kemenag. Kepala Kantor Kemenag Sawahlunto, Marjanis, menyampaikan, sebagai ujung tombak Menteri Agama, pihaknya merupakan aktor yang akan menjabarkan program Direktif Kemenag. Adapun Program Direktif Menag itu adalah e-Government dan layanan daring (online), Sapa (Sarapan Bersama Penyuluh Agama), Netralitas ASN dalam Partai dan Pilkada, Salam (Sila-

turrahmi Lembaga Keagamaan), Nyantri (Magam Siswa/Mahasiswa), Ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam, Jamara (Jalur Manasik Haji dan Umrah, Berkah (Belajar Rahasia Nikah), Bina Kawasan dan Guru Kunjung, Mengaji (Mengasah Jati Diri) Indonesia, dan Halal Indonesia. “Saya meminta para pejabat di lingkungan Kemenag dapat melakukan fungsi kontrol sehingga program direktif Kementerian Agama bisa dilaksanakan dengan baik pada tahun ini, terutama yang berkaitan dengan rencana kerja

dan anggaran Kemenag,” ujarnya, Senin (2/4). Salah satu program Direktif Kemenag yang tengah dijalankan Kemenag Sawahlunto adalah program Berkah (Belajar rahasia nikah). Melalui program itu, Kemenag melakukan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Marjanis menilai, bimbingan pranikah penting dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian serta mempertahankan keutuhan keluarga Indonesia, khususnya Sawahlunto. “Bimbingan pranikah ini

penting diberikan, apalagi saat ini tantangan maupun ujian dalam keluarga semakin hari semakin berat apalagi ditambah dengan kehadiran media sosial. Penelitian di Jawa Barat menyebutkan, 80 persen penyebab perceraian adalah pengaruh media sosial. Banyaknya angka perceraian karena pasangan tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk menjalani rumah tangga,” ucapnya. Selain memberikan bimbingan pranikah, kata Marjanis, KUA bertugas membina keluarga setelah menikah.  Redaktur: Holy Adib

“Kami berharap, ketika sebuah keluarga ingin mengajukan perceraian ke pengadilan, terlebih dahulu KUA dan BP4 melakukan pendampingan. KUA bekerja sama dengan BP4 juga akan meningkatkan layanan bimbingan konseling keluarga. Dengan bimbingan keluarga sedini mungkin, angka perceraian dapat ditekan,” ujarnya. Sementara itu, dalam suasana Pilkada Sawahlunto 2018, Marjanis mengimbau ASN di lingkungan Kemenag untuk netral atau tidak terlibat langsung dalam mendukung salah satu pasangan calon. (h/rki)  Layouter:Syamsul Hidayat


KABUPATEN SOLOK

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

21

Musrenbang Harus Tingkatkan Kualitas Pembangunan Daerah AROSUKA, HALUAN— Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Karena melalui musrenbang sekaligus menjadi wadah evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya untuk meningkatkan mutu program ke depan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu. “Dengan musrenbang 2019, nantinya akan disinergikan semua program agar sesuai kategori, usulan. dengan mengkategorikan kegiatan yang tidak hanya dibiayai oleh APBD Solok, tetapi ada yang bisa dibiayai oleh dana nagari, bahkan pemerintah pusat,” kata Bupati Solok Gusmal saat membuka musrenbang 2019 tingkat Kabupaten Solok, pekan lalu di Arosuka. Dikatakan, pembangunan Kabupaten Solok mengintegritaskan infrastruktur daerah, mendukung sektor pariwisata dan pertanian untuk meningkatkan pertum buhan ekonomi. Musrenbang akan mengarahkan program sesuai arah pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten tersebut. Diharapkan tidak ada nagari, kecamatan dan forum OPD di Kabupaten Solok yang tidak mengentrikan programnya guna kelancaran pembangunan daerah ke depannya. “Saya berharap musrenbang kali ini, kita juga merumuskan langkah-langkah peningkatan mutu pendidikan bagi anakanak di Kabupaten Solok,” katanya. Sementara itu, Ketua Pelaksana Musrenbang, Dusral mengatakan pelaksanaan musrenbang sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dengan tujuan untuk menyelaraskan, menyepakati program dan kegiatan yang diusulkan melalui aplikasi Arosuka plan mulai dari Musrenbang Nagari dan Musrenbang Kecamatan.”Kegiatan ini sekaligus merupa kan tahapan penyempurnaan dalam penyu sunan perencanaan daerah guna penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2019,” ujarnya. (h/ndi)

Pemkab Solok Gelar Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar AROSUKA, HALUAN— HALUAN—Nilai-nilai kebangsa an semestinya harus ditanamkan dala diri generasi muda sejak dini terutama kepada generasi muda yang masih dalam usia sekolah. hal ini dilakukan guna menanamkan rasa cinta tanah air dan menjadi pribadi yang berkarakter baik, dalam hidup bernegara dan berbangsa. “Melalui lomba cerdas cermat tingkat SMA dengan tema empat pilar bernegara, bisa menjadi salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan,” kata Wakil Bupati Solok di Arosuka, Rabu lalu. Kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke 105 daerah tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Zulkisar, Koordinator Pengawas SMA, Kepala Sekolah SMA dan para peserta lomba cerdas cermat se-Kabupaten Solok. Wabup berharap lomba yang digelar tersebut jangan hanya menjadikan kegiatan ini sebagai ajang unjuk kemampuan siswa untuk mengejar titel juara semata, tetapi juga memotivasi siswa agar memiliki kecintaan kepada bangsa dan negara sejak dini. Meskipun SMA sudah menjadi tanggung jawab Provinsi tetapi Pemkab menurutnya akan selalu siap mendukung dan memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan tingkat SMA di Kabupaten Solok. “Jadikan momentum lomba ini sebagai wadah untuk belajar kebangsaan,” ujarnya. Sementara itu, Ketua MKKS SMA Kabupaten Solok Irsyad menyebutkan, lomba ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang akan sampai pada tingkat nasional. Kegiatan diikuti oleh sembilan SMA dari 21 SMA yang ada di Kabupaten Solok. Lomba itu bertujuan untuk mensosiali sasikan nilai-nilai pancasila, UUD1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI serta terta namnya nilai-nilai tersebut pada pribadi siswa.. (h/ndi)

PENGHARGAAN - Bupati Solok Gusmal memberikan penghargaan kepada Wali Nagari dan OPD yang menyelenggarakan Musrenbang tercepat di daerah itu, jelang pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kab. Solok di Arosuka Pekan lalu. YUTISWANDI

Kuota JCH Kabupaten Solok Bertambah AROSUKA, HALUAN—Kuota Jama’ah Calon Haji Kabupaten Solok, pada 2018 mengalami penambahan menjadi 168 orang dari 2017 yang berjumlah 158 orang. Selain 168 JCH ini, akan ada 14 calon jamaah cadangan. “Dari 168 CJH nantinya, akan ada 11 orang yang akan dimutasi ke daerah lainnya, satu orang ke Pesisir Selatan, dua orang ke Dharmasraya dan delapan orang ke Kota Solok,” kata Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Suharmen di Koto Baru, Jum’at (30/3) Saat ini para jamaah sedang melakukan pemeriksaan kesehatan pertama yang dilakukan di puskesmas terdekat. Kemudian di rujuk ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan menyeluruh (general Check up) guna mengetahui kondisi kesehatan para jama’ah dan mencegah hal yang tidak diinginkan pada saat pelaksanaan ibadah haji nantinya. Dari pemeriksaan awal tersebut, kata dia, sejauh ini semua CJH asal Kabupaten Solok dalam kondisi baik, tidak

ditemukan ada yang mengala mi masalah kesehatan serius ataupun yang mengidap penya kit yang parah. Hanya masalah kesehatan seperti kelebihan kolestrol atau asam urat yang dialami. “Untuk pemeriksaan kesehatan memang dilakukan beberapa tahap agar jamaah dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin,” jelasnya. Sementara perbedaan lain yang dihadapi dibandingkan dengan haji sebelumnya adalah, pada tahun ini jamaah membayar Biaya Pelunasan Ibadah Haji (BPIH) setelah hasil pemeriksaan kesehatan (Istita’ah) keluar terlebih dahulu, jika tidak baik bisa ditunda tahun depan. Nantinya, pemeriksaan kedua dipusatkan di dua puskesmas. Untuk jamaah yang tinggal di Kecamatan Kubung, X Koto Singkarak,X

Koto Diatas, Junjung Sirih dan Sungai Lasi di puskesmas Selayo. Sedangkan jamaah yang tinggal di Kecamatan Bukit Sundi, Payung Sekaki, Gunung Talang, Lembang Jaya, Lembah Gumanti, Hiliran, dan Pantai Cermin di puskesmas Talang. Pembayaran BPIH tahap satu mulai 3 hingga 30 April 2018, dan tahap dua dari 8 hingga 18 Mei 2018. “Sementara untuk biaya haji pada 2018 di Sumbar, juga mengalami kenaikan dari 2017 sebesar Rp32,84 juta menjadi Rp. 33,06 juta,” katanya. Untuk pelaksanaan manasik haji terdapat dua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang dapat dipilih secara bebas oleh JCH. Kemenag Solok sendiri juga akan memberikan bimbingan tambahan setelah bulan puasa Ramadhan nanti. Delapan kali pertemuan di kecamatan dan dua kali di tingkat Kabupaten. Pihaknya menambahkan bagi jamaah mendaftar pada tahun 2018 ini, kemungkinan

akan berangkat pada tahun 2034. Untuk jamaah lansia diatas 75 tahun yang mendaftar sebelum 2016 dapat didispensasi untuk keberangkatan lebih cepat. “Sekarang, ada sekitar 30 orang rata-rata masyarakat yang mendaftar haji setiap bulannya di kantor kemenag,” ujarnya. Sementara pada sehari sebelumnya, Kamis (29/3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok melalui Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah juga menggelar Test Rekrutmen Petugas Haji tingkat Kabupaten Solok. Seleksi ini digelar di D’Relalazion Resto Kota Solok yang diikuti oleh 11 orang peserta. Peserta test terdiri dari Kepala Seksi, Penye lenggara Syariah, Kepala Mad rasah, Kepala KUA dan Peng hulu dilingkup Kantor Kemenag Kab. Solok dengan bentuk test yang dilaksanakan adalah test tulis yang soalnya dari Kanwil Kemenag Sumatera Barat. Peserta yang lulus seleksi akan dipanggil mengikuti

seleksi tahap kedua di tingkat Propinsi nanti. Untuk tingkat Kabupaten test masih berupa ujian manual sementara untuk test tingkat propinsi nanti memakai aplikasi berbasis android yang terkoneksi dengan sistim informasi Haji. “Ini sebagai upaya Kementerian Agama dalam meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan Haji ditahun ini,” kata Tim Pengawas Kanwil Kemenag Sumbar Edison Terhadap itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok mengatakan, test ini untuk menseleksi petugas haji yang akan melayani jamaah baik itu petugas Kloter, maupun petugas non kloter yang bertugas di Arab Saudi nantinya. Kalau nanti lulus sebagai petugas, kemudian didalam melayani jamaah haji mendapat kesempatan melak sanakan rukun Haji, maka itu adalah rahmat Allah yabg memudahkan tugas dan iba dah. “Tapi yang jelas niat utama nantinya adalah tugas melayani jamaah,” ujar Alizar. (h/ndi)

Diresmikan Wabup, KSP Sepakat Miliki Gedung Sendiri AROSUKA, HALUAN— Tahun 2018 menjadi momentum tersendiri bagi kelompok Simpan Pinjam (KSP) Sepakat yang berada di jorong Bawah Duku Nagaari Kotobaru Kec. Kubung. Faktanya, selain memasuki usia 30 tahun, pada tahun ini KSP Sepakat mampu memiliki gedung sendiri, setelah berdiri sejak tahun 1989 yang silam. Kebanggaan itu kian bertambah, kala gedung terse but diresmikan oleh Wabup Solok Yulfadri Nurdin, Ming gu (1/4) kemaren. Ketua KSP Sepakat Zulkifli Dt. Rj. Intan mengatakan, sejak didirikan pada 1989 silam, hingga kini KSP sepakat telah

memiliki aset senilai Rp.2,4 milyar dengan anggota tidak hanya warga jorong Bawah Duku saja tapi juga Koto Baru. Sejak mulai berdiri, kelompok Simpan Pinjam ini beralih kantor mulai dari warung pengurus, rumah pengurus, hingga kemudian mengontrak rumah untuk kantor seiring dengan meningkatnya pelaya nan pada anggota. Dengan makin besarnya jumlah pinjaman yang diberikan serta bertambahnya jenis pelayanan serta merta membuat kesibukan juga meningkat dan membutuhkan tempat pelayanan yang representatif. “Saat ini selain memberikan

pinjaman pada anggota, KSP Sepakat juga memberikan pinjaman lunak untuk masyarakat bukan anggota dengan catatan ada anggota yang sebagai penjamin,” katanya. Terhadap itu, Wabup Yulfadri mengapresiasi kemajuan yang dicapai oleh KSP Sepakat, yang mampu bertahan bahkan berkembang hingga memiliki aset senilai 2,4 Milyar dan aset tak bergerak berupa gedung kantor. “Sebuah pencapaian yang jarang dimiliki oleh Koperasi sekelas KSP Sepakat. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi bagi koperasi lain di Kabupaten S olok,” ujar Wabup.

Saat ini kata Wabup, di Kabupaten Solok cukup banyak koperasi. Baik berda sarkan jenis usaha seperti pertanian, peternakan, simpan pinjam maupun berdasarkan anggota seperti pegawai negeri, majelis taklim dan lainnya. Namun ada jalannya yang terseok bahkan hingga terhenti tanpa adanya kejelasan. Na mun KSP Sepakat mampu tumbuh dan berkembang, ini tak terlepas dari niat baik anggota untuk membesarkannya dan pengelolaan yang profesional dari pengurus. “Untuk itu atas nama Pemerintah Kabupaten Solok menyampaikan apresiasi untuk segenap anggota KSP

Sepakat dan para Pengurus,”ka tanya. Lantaran itu, Wabup Yul fadri Nurdin berharap KSP Sepakat terus mempertahankan kinerja sekaligus menatap kepada pemanfaatan teknologi dalam hal pengelolaan administrasi dengan meningkatkan pembukuan dari manual menjadi digital. “Dengan lebih meningkatnya pengelolaan administrasi, maka diharapkan juga meningkatkan kinerja dan reputasi KSP Sepakat. Sehingga dari Kabupaten Solok muncul sebuah koperasi kecil berskala besar,” pungkasnya. (h/ndi)

PPID Harus Buka Akses Informasi ke Publik AROSUKA, HALUAN—Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) diwajibkan untuk menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi, baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat. Hal ini disampaikan oleh Sekda Kab. Solok Aswirman saat membuka bimbingan teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkab Solok, Rabu lalu. Sekda menyebutkan, pada dasarnya, semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintah adalah www.harianhaluan.com

bersifat terbuka, Masyarakat dapat mengetahui seluasluasnya informasi yang berkenaan dengan jalannya pemerintahan. Namun, beberapa informasi dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008. “ Dalam pelaksanaannya, PPID diwajibkan untuk mengklasifikasian dan mengelompokkan informasi informasi tersebut,” terangnya. Dalam melaksanakan pelayanan informasi kata Sekda, PPID harus mempedomani 6 (enam) azas, yaitu Transparansi , bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Akun-

tabilitas, dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pembe-

ri dan penerima pelayanan dengan tetap be rpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Serta Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam pe-

SEKDA Kabupaten Solok Aswirman memberikan arahan di hadapan peserta bimbingan teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup pemkab Solok, Rabu lalu. YUTISWANDI

nyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Berharap peserta mengikuti bimtek ini dengan sungguh-sungguh “Kita berharap kepada seluruh peserta yang mengikuti bimbingan teknis ini dapat serius serta bersungguh-sungguh dalam mengikuti agenda sesuai yang telah ditetapkan. Semoga seluruh peserta dapat menyerap seluruh ilmu yang didapatkan dalam bimbingan teknis ini serta dapat me ngaplikasikannya di instan si masing-masing,” ujarnya. kegiatan yang digelar selama dua hari itu juga dihadiri oleh PLT Kadis Kominfo Lida Aticca Alfi,

SKM, Narasumber TIM IT Kementerian Dalam Negeri, DR. Handayani Ningrum, SE, MSi, Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan Dan Pengelolaan Informasi Pusat Penerangan Sekretariat Jen deral Kementerian Dalam Negeri, serta Narsumber Syamsu Rizal, SE yang juga Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat. Sementara itu Plt Kadis Kominfo Lida Aticca Alfi, SKM mengatakan, Kegiatan itu ditujukan untuk menyamakan persepsi perangkat daerah dalam mengelola informasi publik perangkat daerah yang sesuai dengan Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Disamping meningkat Redaktur: Dodi Nurja

kan pemahaman, wawasan, pengetahuan perangkat daerah tentang peran dan fungsi PPID dan PPID Pembantu yang berpedoman padaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerin tah Daerah, kegiatan itu sekaligus untuk meningkat kan keterampilan dalam memanfaatkan aplikasi PP ID. “Peserta Bimtek merupa kan PPID Utama, PPID Pem bantu serta Admin PPID SKPD/Instansi di Ling kung an Pemerintah Kabupaten Solok. Seluruh peserta ber jumlah 93 orang,” tutupnya. (h/ndi)  Layouter: Yohanes


22

SENIN, 26 MARET 2018 8 Rajab 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

22

SELASA, 3 APRIL 2018 / 16 Rajab 1439 Ha

GELAR DIALOG PUBLIK

Nagari Situjuah Pendam Pontensi Agrowisata LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Sejumlah nagari yang ada Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Guguk, Kecamatan Suliki sampai ke Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh dan la innya di Kabupaten Limapuluh Kota, mempunyai wilayah yang lumayan indah, tak terkecuali nagari yang ada di Kecamatan Simona (Situjuah Limo Nagari). Komisaris utama Bank Rakyat Indonesia, yang juga merupakan mantan Kepala Bappenas, Andrinof A. Chaniago mengungkapkan, keindahan alam Kabupaten Limapuluh Kota, khususnya di Nagari Situjuah, dinilainya lebih indah dari agrowisata yang ada di Negara Thailand. “Situjuah daerah yang indah sekali, jika raja ampat indah di laut, dan Thailand kaya dengan agrowisatanya, Situjuah tak kalah indah dari itu,” ujarnya saat berbicara pada dialog publik, mewujudkan daerah agrowisata nagari Situjuah di Gazebo Ladang Kopi, Bukik Cawan Subarang Tabek, Nagari Situjuah Banda Dalam, kemarin. Menurutnya, masyarakat harus bangga dengan kekayaan alam yang ada di nagari Situjuah yang memiliki kebudayaan yang tinggi dan sumber daya alam yang luar biasa. Untuk itu, masyarakat Situjuah harus bisa mengahasilkan

hal yang besar dalam memajukan daerah Situjuah. “Kuncinya bagaimana kita bisa menata dan merawat keindahan ini, jika ini benarbenar ditata dan dijadikan daerah agrowisata bukan tidak mungkin Situjuah ikut meramaikan objek wisata di Kabupaten Limapuluh Kota. Untuk mewujudkannya diperlukan kebersamaan semua unsur bahu- membahu mengembangkan daerah ini sebagai nagariagrowisata, “ujar Andrinof. Dikatakannya, lokasi yang seperti surga ini, banyak yang mesti dikembangkan, kuncinya bagaimana kita bisa mewujudkan kawasan agrowisata yang dilengkapi dengan akses jalan yang memadai, rapi dan bersih, sehingga dapat dipastikan turis akan berkunjung dan berkeliling ke daerah situjuah,jelas Andrinof. Bahkan katanya, daerah agrowisata yang ada di Thailand saja tak seindah dan kemolekan alam yang terdapat

BUMNag Agar Jalankan Usaha Kreatif PAINAN, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat meminta Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang ada di daerah itu untuk menjalankan usaha kreatif yang berbeda dari usaha masyarakat sehingga tidak berdampak buruk terhadap perekonomian warga s etempat.”Saat ini terdapat beberapa BUMNag menjalankan usaha yang banyak dilakoni masyarakat seperti menjual pulsa, listrik prabayar dan lainnya, tentu saja kegiatan itu akan menjadi saingan bagi masyarakat dan terkesan tidak kreatif,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Nagari, KB dan Pemberdayaan Perempuan setempat, Hamdi di Painan, Senin. Padahal pihaknya telah beberapa kali mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada jajaran BUMNag hanya saja teori tersebut belum dipraktikkan dengan baik. Menurutnya hal itu bukanlah kegagalan hanya saja naluri kewirausahaan yang belum melekat, dan butuh keseriusan serta sokongan dari pelbagai pihak termasuk wali nagari yang bertugas sebagai penasehat BUMNag. “Idealnya wali nagari berkecimpung dengan BUMNag karena BUMNag merupakan wadah untuk menyejahterakan masyarakatnya dan lembaga ini bisa menjadi indikator kesuksesan kepemimpinannya,” ungkapnya. Kendati demikian juga terdapat beberapa BUMNag pada daerah setempat yang dinilainya cukup baik diantaranya BUMNag Painan Selatan Mandiri. BUMNag tersebut memanfaatkan barang bekas seperti kayu, triplek dan lainnya untuk membuat kerajinan menarik seperti tempat tisu, bingkai foto dan juga mainan kunci Hasil produksinya pernah diikutsertakan pada Pameran BUMDes Nusantara 2017 yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada 13 Mei 2017. Kegiatan yang digelar selama dua hari di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat tersebut diikuti ratusan BUMDes terbaik di Indonesia, sebutnya. Saat ini di daerah setempat terdapat 175 nagari yang telah mendirikan BUMNag namun 68 unit saja yang aktif hal tersebut dilihat berdasarkan kegiatan dan penyertaan modal dari nagari, sementara tujuh nagari lainnya belum mendirikannya. (h/asc)

BERSAMA — Acara Dialog Publik yang di motori Komisaris Utama BRI Andrinof Caniago berbicara sekaitan dengan agrowisata Situjuh, bersama bupati Irfendi, kemarin. ZULKIFLI

di Situjuah. Tapi, mereka bisa membawa ratusan turis asing ke daerah mereka. “Sekarang tinggal bagaimana kebersamaan kita semua, saya ingin setelah ini agrowisata Situjuah 6 bulan menasional dan satu tahun kedepannya mendunia,” tuturnya berharap. Ditambahkan Andrinof, Situjuah Limo Nagari, jika di garap dengan maksimal dan professional akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi daerah. Karena itu, dibutuhkan kepintaran masyarakat dalam menarik turis nasional, maupun turis asing untuk

datang ke daerah ini, utamanya Situjuah. “Kita harus bisa menciptakan peluang yang nyata, salah satunya termasuk mengembangkan kopi asli Situjuah yang terkenal dengan kenikmatannya, bikin kemasan yang bagus jadi orang yang datang kemari benarbenar mencari yang dihasilkan daerah ini. Kita optimas jika ini jalan Situjuah akan menjadi hebat,”pungkasnya. Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi menyampaikan, pengembangan kawasan pedesaan dilaksanakan dengan

prinsip partispasi, holistik dan komprehensif. Hal ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Karena itu lanjutnya, rencana pengembangan kawasan perdesaan sektor agrowisata di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, akan mendapat dukungan Pemkab Limapuluh Kota, “Kita berharap, program kegiatan yang akan dibuat, benar-benar direncanakan dengan matang, mengikuti prosedur dan langkahlangkah yang ditentukan,” ujar

Dana Desa 2019, Fokus Desa Termiskin JAKARTA, HALUAN — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jika kedepannya dana desa akan difokuskan pada desa termiskin dibandingkan desa yang sudah mapan lainnya. Tujuannya agar dana desa semakin efektif dalam pembangunan negeri. “Tahun 2019, desa paling miskin bakal menjadi prioritas dengan mendapatkan porsi dana yang lebih besar dibanding desa lain yang sudah lebih kuat secara ekonomi,” jelas Sri Mulyanipada Minggu (1/4). Evaluasi ini merupakan hal penting dilakukan guna mendapatkan sistem yang paling tepat guna mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Tak h anya itu, evaluasi juga akan melihat sisi kesiapan pengelolaan dari pihak birokrat yang menerima dana ini. Dalam perencanaannya, pemerintah akan menaikkan dana desa pada tahun 2018 dari sebesar Rp60 triliun menjadi Rp75 triliun pada 2019. Menurut Sri Mulyani, program pembanguan yang dilaksanakan harus tetap fokus pada pembangunan masyarakat desa melalui mekanime swakelola, pemanfaatan bahan baku lokal dan skema padat karya yang produktif. Yang jadi pekerjaan rumah bersama jelas Sri Mulyani adalah kesiapan desa tertinggal tersebut untuk mampu mengelola dana desanya. Karena penyebab ketertinggalan pembangunan desa adalah kurangnya sumber daya manusia. Oleh karenanya, jelas Sri Mulyani jajarannya akan membimbing laporan keuangan daerah agar lebih sederhana tetapi tetap akuntabel. Sementara itu Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi RI, Ahmad Erani Yustika menyatakan, selama tiga tahun pelaksanaan program dana desa yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2015 lalu, telah berhasil membangun jalan desa di seluruh pelosok Indonesia mencapai 121.709 kilometer. “ Ini belum pernah ada dalam sejarah di Indonesia , dalam jangka hanya tiga tahun berhasil membangun jalan desa dengan panjang 121.000 kilometer. atas keberhasilan t ersebut sekitar tiga minggu lalu, prestasi itu tercatat di Museum Rekor Indonesia ( Muri),” kata dia dalam orasi ilmiah Dies Natalis ke-4 Universitas Negeri Tidar ( Untidar) Magelang, Senin ( 2/4). Erika mengatakan, selain berhasil membangun 121.709 kilometer jalan desa, program dana desa juga dimanfaatkan untuk pembangunan 1.960 kilometer jembatan ( bila semuanya disambung,red), 5.220 pasar desa, 21.811 unit badan usaha milik desa ( Bumdes),5.116 tambatan perahu, 2.047 embung, 41.379 buah irigasi, 2.366 unit sarana olahraga yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, dengan program tersebut juga terasa sekali pemanfaatannya bagi masyarakat khususnya yang berada di kawasan pedesaan, yakni berhasil dibangun 291.393 unit penahan tanah ( talut), 32.711 saluran air bersih, sarana mandi cuci kakus ( MKC) 82.358 unit, poliklinik desa 6.504 buah, tempat pendidikan anak usia dini ( PAUD) 21.357 buah, posyandu 14.176 unit dan 45.865 sumur air bersih. Ia menambahkan, sejak digulirkan tiga tahun lalu, jumlah desa penerima dana desa tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di awal pelaksanaan dana desa, jumlah desa penerima dana tersebut hanya 74.093 desa,

kemudian meningkat menjadi 74.754 desa di tahun 2016 dan di tahun 2017 kemarin kembali bertambah menjadi 74.910 desa. Sedangkan di awal tahun 2018 ini jumlah desa penerima dana desa menjadi 74.958. “Bertambahnya jumlah desa penerima dana desa tersebut disebabkan adanya pemekaran desa, perubahan status kelurahan menjadi desa,” ujarnya. Ahmad Erina mengatakan, , seiring dengan bertambahnya desa penerima dana desa, maka anggaran untuk keperluan dana desa tersebut juga mengalami peningkatan. Yakni, di tahun 2015 lalu jumlah anggaran dana desa mencapai Rp 20,67 triliun kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi Rp 49,98 triliun. Sedangkan di tahun 2017 dan 2018 ini anggarannya sebesar Rp 80 triliun. Dengan dana desa tersebut juga mengaktifkan masyarakat terlibat dalam musyawarah desa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan di desa tersebut. “ Selain itu, swadaya masyarakat dan kegiatan gotong royong terlihat semakin kokoh, karena program tersebut dilaksanakan secara swakelola dan tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga,” katanya. Adapun peranan perguruan tinggi dalam kegiatan dana desa tersebut, pihaknya sejumlah perguruan tinggi di beberapa kota di Indonesia dalam bidang pendampingan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan dan melakukan riset atau kajian. “Untidar bisa melakukan pendampingan di beberapa kelurahan di wilayah Magelang . Yakni pendampingan dalam bidang pengembangan ekonomi masyarakat desa seperti yang telah dilakukan beberapa BUMN yang mendampingi 20 balkondes di Kecamatan Borobudur,” harapnya. (h/dn/*)

bupati. Diharapkannya, dialog publik ini dapat memberikan masukan dan pemahaman tentang pengembangan kawasan pembangunan perdesaan sektor agrowisata. Intinya komitmen dan kesepakatan masyarakat berdasarkan musyawarah anak nagari yang dituangkan dalam berita acara. Supaya pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan tidak berpeluang menimbulkan konflik kepentingan. “Kita perlu mengatasi hal yang akan menjadi pemicu permasalahan, namun demi-

kian, atas nama Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, mengucapkan apresiasi atas terselenggaran acara dialog publik untuk pengembangan sector Agriwisata Situjuah, “pungkas bupati Irfendi. Ikut Hadir, Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kemendes PDT dan Transmigrasi RI, Ahmad Erani Yustika, Nagari Development Center Unand, Erigas Eka Saputra, sejumlah Kepala OPD Limapuluh Kota, Camat Situjuah, Syaiful, Forkopinca, walinagari, serta masyarakat Kecamatan Simona. (h/zkf)

MTQ TINGKAT KECAMATAN KE 38

Nagari Sumani Pertahankan Juara Umum AROSUKA, HALUAN — Nagari Sumani kembali berhasil mempertahankan posisi sebagai Juara Umum, pada MTQN ke 38 tingkat Kecamatan X Koto Singkarak, yang digear pada Kamis (29/3) kemarin di Masjid Raya Kacang. Keberhasilan ini sekaligus menghantarkan kafilah pimpinan wali nagari Asyaril Huda ini menjadi duta X Koto Singkatak ketingkat Kabupaten Solok yang akan digelar pada bulan Agustus 2018 nanti. Camat X Koto Singkarah Syahrial atas nama Bupati Solok secara resmi menutup kegiatan itu. Turut hadir dalam penutupan ini Kepala KUA X Koto Singkarak Drs. Syafrifuddin beserta Forkopincam dan Wali Nagari se Kecematan X Koto Singkarak. Dalam Sambuatnnya Bupati melalui Camat X Koto Singkarak menyampiakan apresiasi kepada masyarakat X Koto Singkarak khususnya nagari Kacang yang telah menyukseskan alek keagamaan ini. Respon masyarakat tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap program Pemerintah Kabupaten Solok yang mensyiarkan Al Qur’an melalui Magrib Mengaji dan memakmurkan Masjid melalui Subuh Berjamaah. “Semoga MTQ ini menjadi salah satu tonggak kebangkitan generasi Islami di Kabupaten Solok yang digagas Pemerintah dan didukung masyarakat demi terwujudnya empat pilar pembangunan Kabupaten Solok serta kokohnya Adat Basandi Syara’ dan Syara’ Basandi Kitabullah di daerah ini,” kata Syahrial. Terkait itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabuaten yang dihubungi terpisah turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan iven keagamaan ini. Semoga kerja keras, kerja ikhlas ini menjadi ibadah yang dibalasi pahala oleh Allah SWT. “Dengan adanya hasil MTQ ini, maka LPTQ kecamatan telah bisa menyiapkan kafilahnya menghadapi MTQN tingkat Kabupaten Solok nanti,”ujarnya. (h/ndi)

Dasawisma Cemara Duta Kabupaten Sijunjung KELOMPOK Dasawisma Cemara Jorong Kurnia Kamang ,Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru yang dinobatkan sebagai duta Kabupaten Sijunjung dan sekaligus masuk nominasi enam besar tingkat Provinsi Sumatera Barat, dinilai tim penilai Dasa Wisma berprestasi tingkat provinsi. Laporan:

Azneldi Penilaian dipusatkan di PAUD Kurnia Bundo Jorong Kurnia Kamang Nagari Kamang, Jumat Tim penilai yang dipimpin Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sumatera www.harianhaluan.com

Barat, Ny.Wartawati Nasrul Abit dengan anggota Fatmawati dan Nani Darli. Kedatangan tim penilai didampingi Bupati Sijunjung diwakili Staf Ahli Bupati, Syahrial, Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung, Ny.Endra Yuswir Arifin, Wakil Ketua TP PKK, Ny.Ria

Arrival Boy, kepala OPD dan segenap anggota PKK kabupaten. Dilokasi penilaian, tim penilai disambut Camat Kamang Baru, David Rinaldo, Ketua TP PKK Kecamatan Kamang Baru, Wali Nagari Kamang, Ketua TP PKK Kamang, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. Bupati Sijunjung diwakili Syahrial mengatakan, keberhasilan Dasawisma Cemara Jorong Kurnia menjadi duta Kabupaten Sijunjung dan sekaligus masuk nominasi enam besar penilaian Dasawisma berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat karena banyak inovasi. ”Banyak prestasi yang telah dilahirkan PKK Nagari Kamang,” katanya.

Selain melahirkan sejumlah prestasi, sambung bupati, Dasa Wisma Cemara telah menjalankan berbagai program dan kegiatan kreatif, baik, baik Pokja I, II, III maupun Pokja IV. Dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, sebut dia, mendukung dan mengapresiasi program dan kegiatan kreatif yang dilakukan Dasawisma Cemara.Pasalnya, dengan adanya kelompok Dasawisma ini dapat membantu pemerintah dalam menginformasikan kegiatan posyandu, penyuluhan BKB, BKR, KB serta program perencanaan sehat lainnya,” ucapnya. Ketua Tim Penilai, Ny.Wartawati Nasrul Abit mengaku ba-

hagia bisa bertemu dengan anggota Dasawisma Cemara Jorong Kurnia Kamang Nagari Kamang. “Saya bersama anggota penilai sangat bahagia bisa membangun jembatan hati dengan ibu-ibu kelompok Dasawisma Cemara,’ ucapnya. Ia mengatakan, kedatangan dirinya bersama tim penilai untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan Dasawisma Cemara dilapangan. Pasalnya, sebelum penilaian lapangan ini, Dasawisma Cemara telah mengirimkan administrasi dan mengekspos program dan kegiatannya. Hasilnya, Dasawisma Cemara masuk nominasi enam besar ting Redaktur: Dodi Nurja

kat provinsi.” Kunjungan lapangan ini merupakan rangkaian terakhir dari penilaian,” jelasnya. Setelah itu, dilanjutkan dengan kunjungan lapangan. Dalam kunjungan lapangan, tim penilai yang didampingi, staf ahli Bupati, Kepala OPD, Ketua TP PKK, Ny.Endra Yuswir Arifin, Wakil Ketua TP PKK, Ny.Ria Arrival Boy, Camat Kamang Baru’, Walinagari Kamang, Ketua TP PKK kecamatan dan Nagari serta Ketua dasawisma Cemara melihat dari dekat aktivitas yang dilakukan warga. Diantaranya, pemanfaatkan lahan pekarangan menjadi kebun dan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K). (***)  Layouter: Luther


SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lingkar kar 80 Peserta Ikuti Pelatihan Kompetensi Program DHARMASRAYA, HALUAN – Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan, resmi membuka kegiatan pelatihan berbasis kompetensi program peningkatan produktivitas tenaga kerja gelombang kedua di UPTD Balai Latihan Kerja Sungai Dareh, Senin (2/4). Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Kabupaten Dharmasraya, Rinaldi Putra menyebut, kegiatan pelatihan yang akan berlangsung hingga tanggal 2 Mei ini dibuka untuk lima paket pelatihan, yakni pelatihan Teknisi Audio Video, Operator Basic Office, Operator Mesin Produksi, Tata Boga dan Instalasi Listrik. “Pelatihan ini diikuti oleh 80 peserta yang berasal dari delapan kecamatan di Dharmas raya, dan juga beberapa peserta dari Kabupaten Solok Selatan,” papar Rinaldi. Rinaldi juga mengatakan, bahwa pada tahun 2018 ini, UPTD BLK Sungai Dareh mendapatkan 68 paket kegiatan pelatihan, dengan rincian 34 paket dari dana APBN, dana Institusional/CBT 20 paket dan Non Institusional 14 paket. Wakil Bupati Dharmasraya, H.Amrizal Dt Rajo Medan, dalam sambutannya menyam paikan apresiasi yang tinggi kepada pejabat dan instruktur BLK pada Dinas Transnaker yang telah menyiapkan acara pelatihan ini. Serta sekaligus telah mengambil peran dalam meningkatkan keterampilan dan menyiap kan tenaga kerja yang terampil dalam rangka mewujudkan misi Bupati Dan Wakil Bupati yaitu “meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat”. Pada saat ini, sebut wabup, tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya masih terbilang tinggi dengan berbagai permasalahan ketenagakerjaan, diantaranya kualitas angkatan kerja yang masih rendah, tenaga kerja tidak mampu bersaing di pasar kerja, angka pertumbuhan yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja, belum optimalnya hubungan industrial dan perlindungan hukum ketenagakerjaan serta belum optimalnya perlindungan tenaga kerja. “Permasalahan tersebut tentu perlu men dapat perhatian kita bersama. Maka dari itu, melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas angkatan kerja sehingga dapat bersaing di pasar kerja. Dan akan lebih baik lagi apabila peserta pelatihan dapat secara mandiri membuka lapangan kerja sendiri dengan berbekal pelatihan yang didapatkan,” ujar wabup. (h/mg-bdr)

SEJUMLAH panitia yang tergabung sibuk menghimpun dana yang masuk melalui rekening ataupun diantar secara langsung. OKIS MARDIANSYAH

Konser Amal untuk Palestina Sukses Digelar PAINAN, HALUAN - Konser amal perdana Melly Goeslaw merajut tema”Pessel untuk Palestina” yang berpusat dipanggung utama Pantai Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, akhirnya sukses digelar, Sabtu malam (31/3). Ketua Pelaksana, Fahmi Yuhendra mengatakan, kegiatan tersebut sukses terselenggara berkat kerja keras seluruh tim yang tergabung dengan Aliansi Pessel Peduli (APP). Menurutnya, masyarakat Pesisir Selatan patut berbangga karena konser perdana tersebut berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp875.947.600 pada puncak kegiatan. “Berkat kerja keras kita semua, konser amal Melly Goeslaw untuk Palestina sukses digelar. Walaupun tak sesuai target Rp1 miliar, namun hasil donasi yang terkumpul sudah mendekati angka 90 persen. Sekali lagi terimakasih untuk sumbangsih seluruh masyarakat Pessel dan teman-teman APP,” ungkap Fahmi di Painan, Senin (2/4). Ia menyebutkan, jumlah donasi yang terkumpul malam itu berkemungkinan akan bertambah banyak lagi, sebab masih banyak masyarakat dan perantau yang mengaku akan mentransfer langsung ke rekening Bank Nagari atas nama Pessel Peduli. “Alhamdulillah, banyak sekali pihak yang ingin berdonasi untuk warga Palestina. Bahkan, saat ini kita masih menerima donasi dari sejumlah pihak. Jadi, jangan mengaku saudara jika setiap tetesan darah mereka, tak mampu membuat hati kita teriris sembari menitikkan air mata,” sebutnya. Sementara itu, Syerli Yurianti, selaku Penanggung Jawab (Pj) Fundraising pada Konser Amal Melly Goeslaw mengatakan, konser amal tersebut digelar untuk menggalang dana bagi warga Muslim Palestina yang sedang dilanda konflik kemanusiaan. Menurutnya, dana yang sudah terkumpul nantinya akan diserahkan kepada pihak Qupro melalui Sahabat Palestina Memanggil (SPM) untuk diteruskan ke Palestina. (h/mgkis) www.harianhaluan.com

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

23

RAZIA BBPOM DI PADANG DAN BUKITTINGGI

Tiga Merek Sarden Positif Mengandung Cacing PADANG, HALUAN - Terkait pemberitaan yang marak mengenai peredaran ikan sarden kemasan yang mengandung cacing, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mulai melakukan penyisiran disejumlah daerah yang ada di Sumbar. Data sementara yang diperoleh Haluan, Senin (2/4) ditemukan tiga merek dari 27 merek positif mengandung cacing di Kota Bukittinggi.

pengawasan rutin. “Sebenarnya pengawasan kita lebih kepada ekspayernya, namun secara teknisnya tentu oleh BBPOM. Jika sudah ditemukan begini maka pengawasannya lebih khusus. Selain pemeriksaan ke distributordistributor akan dilanjutkan ke pasar-pasar,” terang Endrizal.

Ketiga merek tersebut yaitu Botan kecil sebanyak 145 kaleng, Gaga 18 kaleng dan ABC sebanyak dua karton. Semuanya ditemukan di Ramayana Bukittinggi, N iagara Swalayan dan tempat lainnya. Kepala BBPOM Padang, Martin Suhendri menyebutkan, jumlah tersebut belum totalnya. Karena, ada beberapa

Tujuh Kaleng Sarden Positif Mengandung Cacing Pantauan Haluan, BBPOM Sumbar mendatangi sejumlah swalayan dan minimarket yang ada di Kota Bukittinggi untuk memeriksa dan menyegel peredaran ikan kaleng kemasan. Di Swalayan Hokki Store Jalan Soekarno Hatta, tim dari BBPOM Sumbar disambut oleh

team yang melakukan penertiban di Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Endrizal menyebutkan, dengan kasus yang sedang terjadi tersebut pihaknya akan melakukan pengawasan khusus. Mulai dari bergabung dengan BBPOM untuk penertiban hingga melakukan

pegawai Hokki Store, selanjutnya mereka mempersilahkan tim melihat dan mengecek ikan kaleng yang berjejer di rak-rak toko. Satu persatu tim memeriksa ikan kaleng yang diduga mengandung cacing. Namun tidak ditemukan ikan kaleng yang mengandung cacing. Selanjutnya, tim meminta petugas Hokki Store menunjukkan gudang tempat menyimpan ikan kaleng. Di dalam gudang penyim panan tidak terlalu banyak stock ikan kaleng, tim dengan teliti melihat dan mengecek satu persatu label ikan kaleng yang tertera. Ternyata, ditemu kan 6 kaleng kecil ikan kaleng merek Botan dan 1 kaleng

SEGEL SARDEN – Kasi Pengawasan BBPOM Sumbar, Meylisa menyegel ikan tujuh kaleng merek Botan di Swalayan Hokki Store, Senin (2/4). YURSIL

besar merek Botan. Selanjutnya, tim menyegel ikan tersebut dan menyerahkan lagi kepada pegawai Hokki Store untuk disimpan. Kasi Pemeriksaan BBPOM Sumbar, Meylisa mengatakan, hasil pemeriksaan produk ikan kaleng di sejumlah swalayan dan distributor di Bukittinggi memang ditemukan ikan kaleng yang mengandung cacing. Namun menurutnya, ikan kaleng yang mengandung cacing itu telah ditarik dan diamankan oleh pihak swalayan maupun distributor. “Jadi ada waktu satu bulan bagi distributor untuk menarik produknya, selanjutnya diserahkan kepada distributor besar untuk dimusnahkan,” kata Meylisa kepada Haluan di Swalayan Hokki Store. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mencap seluruh ikan kaleng mengandung cacing karena masih ada merek lain yang memenuhi syarat untuk di konsumsi. Secara kasat mata jelasnya, setelah dibuka akan terlihat produk mana yang tidak layak konsumsi. Namun untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui mickroskop. “Saya mengimbau masyarakat untuk membeli ikan kaleng di toko-toko resmi dan coba dicek juga izin edarnya serta kemasannya,” ulasnya. Selain itu tambahnya, BPOM selalu melakukan penga wasan dengan cara membeli sampel produk yang beredar di pasaran. Jika seandainya ada produk yang tidak layak kon sumsi otomatis instansinya akan menarik produk tersebut dipasaran. (h/win/ril)

Satpol PP Pessel Amankan Pelajar Bolos Sekolah PAINAN, HALUAN - Sejumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Pesisir Selatan, terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat keluyuran pada jam pelajaran masih berlangsung, Senin (2/ 4). Kasat Pol PP, Dailipal mengatakan, sejumlah pelajar yang terjaring razia tersebut kedapatan tengah asik bermain game Play Station (PS) di salah satu warung di Pasar Baru, Kecamatan Bayang. “Saat petugas berada di loka-

si, sejumlah siswa juga kedapatan sedang merokok. Saat itu, kita berhasil mengamankan 6 orang siswa dari SMPN 2 Painan dan 1 orang siswa dari SMPN 2 Pasar Baru,” jelas Dailipal kepada wartawan di Painan, Senin (2/4). Ia mengakui, razia rutin yang digelar oleh petugas Pol PP ternyata tak membuat para pela jar jerah di daerah itu. Menurut nya, masih banyak siswa yang berkeliaran pada saat jam sekolah masih berlangsung. “Kita sangat menyayangkan kondisi ini masih terjadi. Hal ini

harus menjadi perhatian serius kita bersama, termasuk para orangtua dan guru,” harapnya. Ditambahkannya, para siswa yang terjaring razia saat itu, langsung digiring petugas ke Mako Pol PP untuk diberikan arahan dan pembinaan. “Seperti biasa kami memanggil pihak sekolah dan orangtua masingmasing. Kita membuat kesepakatan dengan para orangtua dan pihak sekolah. Jika masih kedapatan pelajar yang sama saat razia nanti, maka akan diberi sanksi tegas,” ucapnya tegas. (h/mg-kis)

SEJUMLAH pelajar saat diamankan petugas Pol PP sedang bermain game Play Station, Senin (2/4). OKIS MARDIANSYAH

Kemen PUPR RI Buka Lowongan Tenaga Fasilitator TANAH DATAR, HALUAN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI menerima tenaga fasilitator lapangan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya satuan kerja penyediaan rumah swadaya untuk di tempatkan wilayah I (Sumatera dan Kalimantan). Hal ini disampaikan Kadis Perkim LH Kabupaten Tanah Datar melalui Kasi Penataan dan Perencanaan, Hadiya Azmi kepada Haluan di ruang kerjanya di Pagaruyung, Senin (2/4). Hadiya memaparkan, Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan progam pemerintah berupa dana stimulan dalam rangka mendorong dan meningkatkan inisiatif masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas hunian mereka secara swadaya. “Pelaksanaan program BSPS di lapangan tentu membutuhkan ban tuan dan pendampingan teknis serta administratif agar rumah yang diper baiki memenuhi kriteria layak huni. Hal inilah yang menjadi dasar pengrekrutan dan penerimaan tenaga profesional untuk posisi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL),” papar

Hadiya Azmi. Hadiya menambahkan, perekrutan TFL harus memenuhi persyaratan umum dan mengajukan lamaran beralamatkan Kepada Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Swadaya, Direktorat Rumah Swadaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Pengumuman dan persyaratan sudah kami tempelkan di Kantor Bupati Tanah Datar, Kantor Perkim LH dan Unit Layanan Pengadaan silahkan lihat. Khusus untuk Kabupaten Tanah Datar, kita akan menerima 4 orang TFL sesuai surat

dari Kementerian PUPR RI,” ujar Hadiya. Hadiya sebutkan salah satu persyaratan umum yaitu umur maksimal 45 tahun dengan pendidikan minimal D3 atau STM/SMK Jurusan Bangunan dan lamaran dapat dikirimkan ke emailfasilita tor 2018. wilayah1 @gmail.com. “Lamaran paling lambat disampaikan 10 April 2018, masih ada cukup waktu, tentu kepada masyarakat yang berminat dapat mengajukan lamarannya sesuai persyaratan yang ada,” pungkasnya. (h/fma)

Dua Pengedar Ganja Diciduk Tim Polres Solok Kota SOLOK, HALUAN - Diduga menyimpan narkotika jenis ganja di rumah orangtua, dua pemuda digelandang ke rumah tahanan Polres Solok Kota. Mereka diciduk petugas didua tempat terpisah di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lu-

buk Sikarah, Kota Solok, Minggu (1/4). Wakapolres Solok Kota, Kompol Sumentak di Solok, Senin (2/4) mengatakan, tersangka AS (24) diciduk di Bulan Parak Anau, Kelurahan Tanah Garam, sedangkan VR

BARANG bukti yang diamankan polisi. IST

(31) berhasil diamankan petugas di Perumahan Pincuran Tujuh, Sawah Rimbo Kelurahan Tanah Garam. Dari tangan AS, ditemukan 1 paket ganja ukuran besar dan 1 paket ganja ukuran sedang yang dibalut dengan lakban kuning. Disamping ganja petugas juga mengamankan dua unit Handphone dan 1 unit sepeda motor Honda Beat putih nomor polisi BA 2776 HB. “Pemuda tanggung itu kami amankan ketika hendak mencoba kabur dengan sepeda motor. Sekitar pukul 14.36 WIB, pelaku lansung kami gelandang ke Mapolres Solok Kota untuk penyidikan lebih lanjut,” ujar Kompol Sumen-

tak. Lebih jauh dikatakannya, setengah jam setelah penangkapan AS, polisi menangkap VR di rumahnya di kawasan perumahan pincuran tujuh Blok C sawah rimbo Kelurahan Tanah Garam. Di rumah VR itu, petugas menemukan serpihan ganja yang disimpan dalam tas kamera merek Canon di dalam kamarnya. Selain serpihan ganja petugas juga menemukan plastik hitam yang dilakban dan dua unit handphone. Ketika diinterogasi petudas, kata Sumentak, VR mengaku menyimpan ganja di rumah orangtuanya yang terletak di Jalan KH. Dewantoro Kelurahan Tanah Garam. Di  Redaktur: Heldi Satria

rumah orangtua VR ini petugas hasil m enemukan 1 paket besar ganja yang disimpan dalam ransel dan 1 unit timbangan duduk. Sementara itu Kapolres Solok Kota, AKBP Donny Setiawan mengatakan, kedua pelaku sudah diamankan di Mapolres Solok Kota untuk pengembangan lebih lanjut. “Keduanya diduga melanggar pasal 114 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 1 milliar dan paling banyak Rp10 miliar,” pungkas Donny Setiawan. (h/eri)  Layouter:Yohanes


24

SUMBAR

SELASA, 3 APRIL 2018 16 Rajab 1439 Ha

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PEMKO SAWAHLUNTO

Cairkan Rp922,5 Juta Jasa Guru Ngaji SAWAHLUNTO, HALUAN — Tidak kurang dari 582 orang guru mengaji, muadzin, garim masjid dan musala, imam nagari serta penyelenggara jenazah, menerima pembayaran jasa periode triwulan pertama 2018, yang diserahkan Pemerintah Kota Sawahlunto, di Masjid Agung Nurul Islam, Senin (2/4).

SERAHKAN UANG JASA — Sekda Sawahlunto, Rovanly Abdams menyerahkan jasa bagi penyelenggara jenazah. NTO

PDAM Pariaman Gratiskan Biaya Pasang Baru 200 MBR PARIAMAN, HALUAN — Tahun ini, Pemko Pariaman menyediakan 200 Sambungan Rumah (SR) gratis air bersih terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kota tersebut. Kepala UPTD Air Bersih Kota Pariaman, Hendri menjawab Haluan Senin (2/4) menyebut, jumlah SR gratis itu sama jumlahnya dengan tahun 2017. “Sambungan itu bisa konek dan bermanfaat setelah pemasangan pipa air bersih sepanjang 5 km di sejumlah titik selesai dikerjakan,” kata dia. Dari DAK tahun 2018 paket 1, sebutnya, telah dilakukan pemasangan pipa baru di Sungai Pasak, Koto Marapak dan Talago Sariak, dengan jumlah 125 SR. Kemudian juga ada di Kelurahan Jalan Kereta Api terus ke Taratak. Pada paket 2 ini ada 75 SR. Hendri menuturkan, paket-paket tersebut sedang dalam proses persiapan dokumen lelang. Tahun lalu juga ada DAK tapi untuk bak resevoar dan pasang jaringan pipa juga ada, diantaranya di Surau Lereang dan Kampuang Kandang. Selain ada pasangan SR gratis untuk masyarakat dan masyarakat memasang SR non gratispun ada, datang sendiri ke kantor UPTD. Biaya pemasangan tidak gratis itu sebesar Rp825 ribu. Tarif ini sesuai Perda. Sementara untuk denda diatur dengan perwako. Sampai kini sudah ada 600 pelanggan air bersih di UPTD air bersih Kota Pariaman. “Soal denda atas keterlambatan warga membayar retribusi air bersih tiap bulan, masih cukup banyak. Bahkan ada yan sampai menunggak hingga tiga bulan,” sebutnya. Nilai rata-rata pemakai air bersih yang menunggak itu beragam ada yang Rp50.000/ bulan ada juga yang lebih besar dari itu. “Terhadap tagihan yang menunggak, kita berharap bisa segera melunasinya, sehingga operasional UPTD air bersih tidak tersendat,’ imbuhnya. (h/tri)

www.harianhaluan.com

Total jasa yang diterima 450 orang guru mengaji, 50 garim mesjid, 35 garim mushalla, 11 imam mesjid nagari, 11 orang muadzin mesjid nagari serta 25 penyelenggara jenazah itu, mencapai Rp922,5 juta. “Pembayaran jasa ini diberikan sebagai wujud dalam menggairahkan dan memajukan pendidikan alquran serta memakmurkan mesjid,” ungkap Sekda Kota Sawahlunto, Rovanly Abdams, usai menyerahkan jasa tersebut secara simbolis. Menurut Rovanly Abdams didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Sawahlunto, Zardinal Basyir, pemerintah terus berupaya meningkat-

kan nominal jasa yang diberikan terhadap para pejuang pendidikan alquran dan mereka yang memakmurkan mesjid tersebut. Dalam pembayaran jasa yang dilakukan secara non tunai itu, guru mengaji, garim masjid, garim musala, dan penyelenggara jenazah masing-masing menerima Rp500 ribu setiap bulan atau Rp1,5 juta untuk triwulan pertama. Sementara imam masjid nagari dan muadzin yang tersebar di 11 nagari di Kota Sawahlunto, setaip bulannya mendapatkan jasa sebesar Rp1,25 juta atau Rp3,75 juta untuk periode triwulan pertama. Rovanly mengungkap-

kan sejak tahun 2013, Pemerintah Sawahlunto secara bertahap melakukan peningkatan terhadap pembayaran jasa, khususnya guru mengaji, garim mesjid, garim mushalla, serta penyelenggara jenazah. Tercatat 2014, pemerintah memberikan jasa masing-masing sebesar Rp200 ribu setiap bulannya. Angka itu meningkat dari tahun 2013 yang hanya Rp125 ribu. Sedangkan 2015 ditingkatkan menjadi Rp275 ribu. Masuk ke tahun 2016 pemerintah kembali menaikan nominal jasa yang diterima menjadi Rp350 ribu. Sedangkan di tahun 2017 ditambah menjadi Rp400 ribu. Terakhir 2018 kembali dikatrol menjadi Rp500 ribu setiap bulannya. “Peningkatan jasa ini merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian dan apresiasi terhadap jasa guru mengaji, gharim, penyelenggara jenazah, imam dan muadzin,” tambahnya. (h/nto)

Gedung Baru RSUD Sungai Dareh Masuk Tahap Finishing DHARMASRAYA, HALUAN — Harapan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Dharmasraya untuk mengoperasikan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh, tidak lama lagi akan segera terwujud. Pasalnya, kelanjutan pembangunan rumah sakit yang menelan dana DAK 2017 senilai Rp24 miliar itu sudah memasuki tahap penyelesaian akhir (finishing) Kesempatan ini, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Leli Arni didampingi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Adlisman dan sejumlah pejabat terkait, meninjau langsung kondisi pembangunan rumah sakit yang berlokasi di KM 4 Pulau Punjung tersebut pada Senin (2/4). “Alhamdulillah. Apa yang menjadi harapan kita bersama atas pembangunan rumah sakit ini akhirnya terwujud. Pem-

bangunannya hanya tinggal finishing saja. Mudah-mudahan dapat segera difungsikan,” kata Leli Arni. Leli mengatakan, gedung baru RSUD tersebut terdiri dari 60 ruangan, yang dibangun dengan desain modern. Untuk penyempurnaan pembangunan gedung baru rumah sakit tersebut, sambung Leli, tahun 2018 ini juga sudah tersedia dana DAK senilai Rp5 miliar. Bahkan, kata bupati, sebut Sekda, untuk tahun 2020 diperkirakan akan ada Rp120 miliar lagi yang akan dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk rumah sakit tersebut. “Mudah-mudahan terealisasi. Nanti untuk pembangunan halaman rumah sakit dan sekitarnya agar lebih indah dan nyaman, juga akan diduPLT Sekda, Leli Arni dan rombonan saat meninjau pembangunan RSUD Sei Dareh. IST kung dengan dana APBD,” ujarnya. Tuanku Kerajaan dan Wakil capkan terimakasih kepada terlaksananya pembangunan Dalam kesempatan itu, Leli Bupati Dharmasraya, Amrizal semua pihak yang telah ikut rumah sakit tersebut. (h/mgmewakili Bupati Sutan Riska Dt Rajo Medan juga mengu- berpartisipasi mendukung bdr)

Pejabat Eselon Diminta Laporkan Kekayaan ke KPK PASAMAN, HALUAN — Wujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan akuntabel, seluruh pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Pasaman diminta melaporkan harta kekayaannya dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah praktek tind-

ak pidana korupsi (tipikor) di lingkungan Pemkab Pasaman. Penyelenggara negara bisa melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasaman, M Saleh mengatakan, kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) di antaranya bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama,

dan setelah menjabat. Termasuk, melaporkan harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat pada suatu posisi tertentu. “Kita sebagai bagian dari ASN, diharapkan mengetahui berbagai kewajiban-kewajiban tersebut, khususnya terkait pelaporan harta kekayaan. Ini sangat penting agar kita terhindar dari korupsi,” kata M

Saleh, Senin (2/4). Sesuai aturan, ASN sebagai penyelenggara negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) secara elektronik kepada KPK. Dia memperkirakan pejabat yang wajib mengisi LHKPN ini sudah melaporkan harta kekayaannya baru sekian persen. “Sepertinya sudah banyak

 Redaktur: Heldi Satria

yang melaporkan. Dari data Inspektur, tapi belum seratus persen. Kita ingin selur uh pejabat penyelenggara negara di kabupaten ini dapat melaporkan harta kekayaan yang dimiliki, apalagi ini sudah ada perbupnya,” ujar Sekda. Pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun tujuan dari laporan harta kekayaan pejabat negara tersebut untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih sehingga dalam mengemban amanah jabatan memiliki instrumen transparansi dan manajemen. “Selain itu juga bertujuan sebagai instrumen pengawasan selama menjabat dan akuntabilitas saat jabatan berakhi r,” ujar M Saleh. Sementara Inspek tur Daerah Kabupaten Pasaman, Rosben Aguswar enggan membeberkan namanama pejabat yang belum melapor kan harta kekayaannya melalui aplikasi eLHKPN. “Sedikitnya ada 90 pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaannya. Mulai dari Kepala OPD, Auditor, kepala dan anggota unit pelayanan pengadaan (ULP), termasuk kepala daerah di dalamnya,” kata Rosben. (h/mg-yud)  Layouter:Rahmi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.