2 UTAMA KILAS Narapidana Lapas Biaro Kabur BUKITTINGGI, HALUAN — Lagi tahanan kabur. Kali ini, Suhendra (26), narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Biaro, Agam, kabur saat hujan lebat mengguyur dengan memanjat tembok, Minggu (24/6) sekitar pukul 19.15 WIB. Sebelumnya, tersiar kabar, tahanan Polres Bukittinggi juga kabur dari tahanan dalam derasnya hujan. Kalapas Biaro Ginting ketika dihubungi Haluan tadi malam membenarkan, salah seorang narapidananya kabur dengan cara memanjat tembok pembatas. “Sisa hukuman Suhendra tinggal 12 hari lagi, setelah divonis hakim 14 tahun penjara dalam kasus pemerkosaan ramai-ramai di daerah Kamang tahun 2008 lalu,” kata Ginting. Hingga berita ini ditulis, Ginting belum mau berkordinasi dengan pihak kepolisian, karena dia meyakini Suhendra kabur ke rumahnya. “Ya, paling dia kabur ke rumahnya, makanya kita belum koordinasikan dengan polisi. Tapi nggak usah diberitakan dulu. Dari mana kamu tahu tahanan di sini kabur,” kata Ginting mempertanyakan informasi yang diperoleh Haluan. (h/jon)
SENIN, 25 JUNI 2012 M 5 SYA’BAN 1433 H
Tahun 2014, Sumbar Sentra Sapi Nasional TERPANGGANG — Inilah rumah gadang di Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Agam, yang dihuni Mukhtar Sutan Parmato yang terbakar Minggu (24/6), sekitar pukul 11.00 WIB. JON INDRA
Serikat Pekerja Pos akan unjuk Rasa BANDUNG, HALUAN — Aksi unjuk rasa besar-besaran akan dilakukan sekitar 70 ribu anggota Serikat Pekerja PT Pos Indonesia (SPPI) utusan seluruh Indonesia di Kementerian BUMN pada Kamis 28 Juni 2012 mendatang. SPPI menuntut perbaikan kesejahteraan, komposisi upah, pelaksanaan perjanjian kerja bersama (PKB), jaminan keamanan Kantor Pos, hapus Sistem Out Sourcing (SOS) dan meminta direksi mundur. Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Jaya Santoso didampingi Sekretaris Umum SPPI Bambang Abu Suripto pada Haluan Jumat (22/6) mengatakan, unjuk rasa SPPI mendapat dukungan Persatuan Pensiunan Pos (PPPos). Dasar tuntutan, yaitu laksanakan PKB sesuai dengan kesepakatan manajemen dan karyawan. Berikan jaminan keamanan kantor pos, naikkan penerimaan pensiunan setara uang pensiunan PNS, kembali fokus kepada bisnis pos sejati seperti pos logistik (poslog), hentikan restrukturisasi agar jiwa karsa tetap terjaga dan tidak terpecah belah. Manajemen hendaknya memberikan keadilan dalam karir, cadangkan Dana Imbalan Pasca Kerja (PSAK24) dan wujudkan GCG. (h/dj)
Rumah Gadang Terbakar Lagi BALINGKA, HALUAN — Lagi, rumah gadang rang Minang tapanggang. Kali ini giliran rumah gadang sembilan ruang ukuran 10 X 15 yang dihuni Mukhtar Sutan Parmato (50) bersama istrinya Lina (25) dan dua anak kecilnya Roni dan Tia, di Jorong Pahambatan, Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Minggu (24/ 6), sekitar pukul 11.00 WIB, ludes terbakar. Kebakaran hebat yang meludeskan rumah gadang milik pasukuan rang Koto, yang tidak ada aliran listriknya itu, tidak sempat merambah rumah warga lainnya di kawasan padat pemukiman itu serta Masjid Surau Gadang yang persis berada hanya sekitar satu meter di sebelahnya. Karena warga sekitar cepat mengetahui kejadian. Warga secara bersama-sama kemudian berupaya memadamkan api dengan alat seadanya.
Tak lama berselang, sekitar dua puluh menit api menggulambai, empat unit mobil pemadam kebakaran dari Agam dan Bukittinggi tiba di lokasi untuk melumpuhkan api. Berkat kerjasama yang baik antara petugas dengan masyarakat, sekitar pukul 12.00 WIB api akhirnya berhasil dilumpuhkan. Mukhtar Sutan Parmato, kepada Haluan menceritakan, saat kejadian dia sedang berada di ladangnya di kawasan Toboh Simpang Malalak. Ketika itu dia sedang memperbaiki cangkul miliknya. “Ketika saya akan mengayun cangkul, tiba-tiba ada warga memberitahu bahwa rumah saya terbakar. Cangkul yang saya pegang langsung saya buang dan saya berlari ke rumah. Ternyata rumah saya sudah habis terbakar. Hanya baju ke sawah yang lekat di badan saja yang tinggal,” terang Sutan Parmato dengan mata berlinang.
Sementara istri korban, Lina, saat kejadian juga sedang berada di sawahnya yang tak jauh dari rumah. Saat kejadian, hanya dua anak kecilnya saja yang berada di rumah. Linda, saksi mata yang melihat kejadian menyatakan, dua anak korban, Roni dan Tia, nyaris terkepung api. Untunglah salah seorang warga berhasil menyelamatkan kedua anak kecil itu. Katanya, api berasal dari kamar bagian belakang. ”Antah dima api tu bamulo. Ndak jaleh lo dek kami doh,” katanya Kapolsek IV Koto AKP Adek Candra, MH, didampingi Camat IV Koto Herman, SE mengatakan, asal api masih diselidiki. Sementara kerugian yang diderita korban ditaksir sekitar Rp150 juta. Untuk sementara korban diungsikan ke rumah familinya di dekat lokasi kejadian. (h/jon)
FGD PAMONG SENIOR
Pejabat Masih Minta Dilayani PADANG, HALUAN — Kualitas layanan publik itu masih rendah. Prosedur perizinan yang berbelit-belit, biaya yang tidak jelas serta praktek pungutan liar, merupakan indikatornya. Penyebabnya masih sama, para pejabat lebih menempatkan dirinya sebagai penguasa yang minta dilayani daripada pelayan masyarakat. Paradigmanya juga masih mempertahankan cara-cara, cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Budaya paternalistik juga memperburuk layanan publik yang menempatkan kepentingan elit politik lokal dan birokrasi yang dominan. “Elit politik dan birokrasi serta orang dekat dengan mereka seringkali memperoleh perlakuan yang istimewa dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Roni Ekha Putra, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Unand saat tampil sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Pamong Senior dengan topik “Etika Layanan Publik” Sabtu (23/6), di Gubernuran Sumbar. Untuk kasus di Sumbar, katanya,
penataan birokrasi aparatur juga didasari rendahnya kualitas dan kompetensi PNS di lingkungan Pemprov Sumbar. Hal ini terungkap dari tes kompetensi yang digelar, hasilnya tidak menggembirakan. Seperti diungkapkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam beberapa kesempatan, baru 30 persen PNS yang masuk kategori punya komitmen dan dedikasi untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Sehingga sulit baginya menempatkan orang sesuai kemampuannya dalam tugas. Pihaknya menawarkan perwujudan Citizen Charter atau kontrak pelayanan, menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Diharapkan dapat menumbuhkan budaya melayani dikalangan pejabat. Selain itu bisa pula diterapkan kode etik dalam pelayanan publik. Kehadiran kode etik ini berfungsi sebagai kontrol langsung bagi perilaku pegawai dalam bekerja. Dalam konteks ini yang lebih penting adalah bahawa kode etik tidak sekedar ada tetapi juga dinilai tingkat implementasinya. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam sambutannya tak menampik
bila pelayanan publik itu belum prima. Banyak penyebabnya, salah satu yang dominan adalah karekter para pegawai. Sedangkan sistem sudah diupayakan untuk diperbaiki. Sedangkan karakter, budaya, pribadi dan perilaku ibi agak sulit diperbaiki. Kadang saat masyarakat menyampaikan keluhannya, tidak direspon. Bahkan ketika informasi itu disampaikan oleh gubernur pun mereka tidak langsung ditindaklanjuti. Dalam menjawab telepon pun, nada suaranya bagaikan seorang bos. “Kualitas pelayanan publik itu sering terkendala dari karakter dan prilaku pegawai yang masih tidak peduli dan masih tetap ingin dilayani. Kadang saat diberi informasi pun, jawabannya bagaikan seorang bos saja,” kata Irwan. Bila memungkinkan FGD ini melahirkan sebuah rekomendasi untuk Pemprov Sumbar dan juga kabupaten/ lain di Sumbar, demi terciptanya layanan publik prima yang diharapkan. Sementara itu, M Shadiq Pasadiqoe, Bupati Tanah Datar saat menjadi keynote speaker menyebutkan, prasyarat penting untuk mewujudkan
pelayanan publik yang prima diantaranya adalah adalah komitmen, keinginan yang kuat dan konsisten dari pengambil kebijakan (kepala daerah dan DPRD) untuk melakukan perbaikan layanan publik. Selain itu perlu perubahan pola pikir (mindset), hal ini merupakan awal dari seluruh perbaikan yang dilakukan dan pengaruhnya sangat besar untuk peningkatan layanan publik. Berikutnya partisipasi masyarakat harus ditingkatkan. Sebab kondisi sekarang, partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan masih rendah. Ketersediaan anggaran juga perlu diperhatikan, karena merupakan kunci keberhasilan peningkatan kualitas layanan publik. Terakhir, pemerintah daerah harus siap menerima kritikan, keluhan ata pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan layanan publik ini. “Di Tanah Datar saya menyediakan nomor telepon genggam khusus yang bisa diakses seluruh masyarakat disamping juga disediakan kotak pengaduan di kantor pelayanan dan perizinan,” katanya. (h/vie)
MERIAHKAN HUT KETIGA PREMIER BASKO HOTEL
Basko Grup Gelar Donor Darah dan Bakti Sosial ANGGOTA TNI AU Lanud Padang ikut berpartisipasi mendonorkan darahnya dalam rangka penyambutan HUT ketiga Premier Basko Hotel, Sabtu (23/ 06). AMIR PADANG, HALUAN — Menyambut ulang tahun ketiga Premier Basko Hotel, menajemen Aerowisata Premier Basko Hotel mengadakan kegiatan sosial. Bekerja sama dengan PMI Kota Padang, Sabtu (23/6), diadakan kegiatan donor danar di Brian Room
Basko Hotel. Aksi donor darah tersebut juga didukung oleh Lanud Padang. “Kegitan donor darah merupakan rangkaian kegiatan sosial dalam rangka memeriahkan HUT Premier Basko Hotel yang jatuh pada 27 Juni mendatang.
Selain itu, kegiatan ini untuk membantu ketersediaan darah di PMI Kota Padang sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Peserta donor karyawan yang bernaung di bawah Basko Grup dan anggota TNI AU Lanud Padang,” kata Deni Lycosan, Food dan Beverage Manager Basko Hotel Kepada Haluan, Sabtu (23/6) di Padang. Ia menjelaskan, kegiatan ini didukung oleh Sister Company yang terdiri dari, Harian Umum Haluan, Basko Hotel dan Basko Mall, yang berada di bawah Basko Grup. Ada dua ratus pendonor yang mengikuti kegiatan ini. Sebagian besar staf Basko Hotel, Haluan, dan Basko Mall. Selain itu adalah anggota Lanud Padang dan masyarakat umum. Sementara itu, dokter Lisnawati pengawas kegiatan donor darah mengatakan, kegiatan dilaksanakan di Brian Room Basko Hotel berjalan baik. Rata-rata para pendonor terlihat
sehat. Tidak ada yang pusing atau mengeluhkan keadaan diri mereka setelah mendonorkan darah. “Anggapan mendonorkan darah bisa membuat kita menjadi lemas adalah salah. Saat kita mendonorkan darah, maka tubuh akan langsung memproduksi penggantinya. Jadi, kita tidak akan mengalami kekurangan darah. Selain itu, mendonorkan darah akan membuat tubuh memproduksi darah baru,” kata Lisnawati. Semenetara itu, Deni menambahkan, besok, Selasa (26/6), Premier Basko Hotel juga mengadakan kegiatan sosial berupa kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar Basko Hotel. Kegiatan ini melibatkan sister company. Selain itu, pada hari yang sama juga akan diadakan pemberian santunan kepada ratusan anak yatim yang didatangkan dari beberapa panti asuhan yang ada di Kota Padang. (h/yat)
PADANG, HALUAN — Tahun 2014 Sumatera Barat ditargetkan menjadi salah satu sentra sapi perah dan potong untuk nasional. Target ini bisa dicapai jika pada tahun tersebut populasi sapi mencapai satu juta ekor. Peran Balai Pengembangan Ternak Unggul (BPTU) di Kabupaten Limapuluh Kota dan Rumah Potong Hewan (RPH) Modern di Kota Payakumbuh ikut menjadi penentu. Saat ini populasi sapi Sumbar baru mencapai 320 ribu ekor dengan pertumbuhan 16,3 persen pertahun. Sedangkan kebutuhan sapi untuk daerah Sumbar mencapai 180 hingga 200 ekor per hari. “Delapan puluh persen dari kebutuhan ini sudah terpenuhi oleh peternak lokal yang ada. Sisanya 20persen didatangkan dari provinsi lain,” jelas Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, Edwardi, Minggu (24/6) usai meninjau BPTU dan RPH modern di Payakumbuh. Untuk tahun 2013, lanjutnya, diharapkan pasokan kebutuhan untuk daerah Sumbar sudah terpenuhi seratus persen oleh peternak lokal. “Sehingga ditahun 2014 kita bisa berpartisipasi untuk kebutuhan nasional,” katanya lagi. Hal senada juga diungkapkan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Sukur Irawanto. Saat ini, jelasnya, Indonesia masih mengimpor daging khusus untuk industri pengolahan, restoran, hotel dan catering. “Ditargetkan tahun 2014 impor nasional dapat turun 15 sampai 20 persen. Hal ini akan bisa tercapai jika RPH dan BPTU dapat berfungsi efektif dan memberikan kontribusi dalam pewujudan Sumbar sebagai salah satu sentra sapi perah dan sapi potong. Selain itu pemerintah juga telah memberikan berbagai bentuk dukungan dalam bentuk Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa, kredit murah dan ringan serta bantuan bibit sapi,” jelas Syukur kemarin. Bantuan ini, tambahnya, merupakan inisiasi untuk menggairahkan usaha peternakan. “Kedepan akan kita naikkan kelas para peternak dengan bantuan kredit murah untuk bibit sapi perah dan potong. Jika bibit meningkat otomatis populasi juga akan meningkat,” pungkasnya. Syukur menyadari potensi besar daerah Sumbar baik dari segi SDM dan lokasi yang strategis bisa dimanfaatkan untuk menggenjot industri budidaya sapi dan pengolahan ternak. “Untuk SDM jiwa dagang masyarakat Sumbar menjadi modal besar. Selain itu banyaknya petani sawit di daerah ini juga bisa dimanfaatkan untuk peningkatan populasi sapi,” katanya. Kotoran sapi yang dijadikan pupuk untuk sawit, dan pelepah daun sawit yang dijadikan makanan sapi dapat meningkatkan produksi hingga 30 persen lebih tinggi. Saat ini tercatat 413 KK petani sawit di Sumatera Barat. Sementara BPTU dan RPH modern, lanjut Syukur, selain meningkatan produksi dan kualitas sapi bakalan dan daging beku juga akan membuka peluang kerja karena membutuhkan banyak tenaga pekerja teknis. “Tahun ini target kita
merevitalisasi RPH menjadikan RPH modern. Dengan RPH modern ini dapat meningkatkan produksi dari maksimal 10 ekor sehari menjadi 10 ekor per jam atau 80 ekor perhari. Untuk itu perlu didorong setiap daerah membangun RPH modern dengan pelayanan mulai dari potong hingga pemisahan dan pengepakan. Sehingga keluar dari RPH, daging siap dijual keluar dari RPH. Selain itu RPH juga bisa kendalikan stok sehingga harga stabil,” tuturnya. Hati-hati Harga Tinggi Namun, Syukur berpesan agar para petani tidak memanfaatkan momen bergairahnya kembali usaha peternakan di Sumbar sebagai euforia aji mumpung belaka, dengan menaikkan harga tinggi. “Harga tinggi bisa jadi diindikasikan kita kekurangan produksi. Ini bisa menjadi alat untuk menekan pemerintah membuka kembali impor sapi besar-besaran. Nah, ini kan berbahaya. Lebih baik pelanpelan dengan untung yang memadai,” katanya. Ssebagai perbandingan, tahun 2011 Indonesia telah berhasil mengurangi impor daging dari 500 ribu ton ke 283 ribu ton untuk daging beku dan dari 110 ribu ton ke 34 ribu ton untuk sapi bakalan. “Dengan semikian harga sapi lokal terus naik. Peternak tidak menjerit lagi. Harga daging bobot hiudp naik dari Rp17 ribu per kilogram menjadi 25-27 ribu per kilogram bobot hidup,” katanya. Selain itu, kata Syukur, upaya lain yang dilakukan untuk menaikkan level peternak lokal adalah dengan meminta Kementerian Perindustrian untuk menekan impor daging hingga 30 persen, yakni untuk keperluan restoran dan hotel. Upaya-upaya ini berhasil menurunkan impor daging untuk industri olahan turun sebanyak 35 persen pada tahun 2010-2011 dan turun lagi 17.5 persen pada tahun 2012. Tahun 2013, diperkirakan dengan kenaikan populasi hingga 5,36 persen dapat mensuplai 85,6 persen kebutuhan dalam negeri. Sisanya 13,5 persen baru diimpor. Sedangkan pada tahun 2014, dapat ditingkatkan lagi dengan suplai dalam negeri sebesar 90,8 persen, dan sisanya impor. “Menurut FAO jika penekanan impor hingga dibawah 10 persen maka bisa dikatakan negara kita telah sampai pada swasembada komoditi tertentu, dalam hal ini daging,” tegas Syukur optimis. Syukur mengaku tidak khawatir dengan tekanan negera tetangga Australia dan beberapa pengusaha impor yang masih mendesak Indonesia untuk membuka kembali impor daging dan sapi dari luar negeri. “Kita tidak ingin dikendalikan Australia,”tegasnya. (h/dla)
SAPI-SAPI yang dibudidayakan di Balai Pengembangan Ternak Unggul (BPTU) Padang Mangateh Kabupaten Limapuluh Kota. Tahun 2014 balai ini menjadi salah satu sentra pembibitan dan budi daya sapi nasional. IST