Haluan 23 Oktober 2012

Page 1

Harian Umum MEDIA GROUP

SELASA

I klan 0751 4488700 Berlangganan 08116666333 Pengaduan 082388441221

23 OKTOBER 2012 M / 7 DZULHIJJAH 1433 H Harga Eceran Rp2.500/eks, Harga Langganan Rp57.000/bulan

TERBIT 24 HALAMAN 023 TAHUN KE 65

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN

Guru Tak Bisa Langsung Dipidanakan SELAMA ini guru sangat rentan tersangkut kasus pidana dalam menjalankan profesinya. Orangtua murid begitu mudah melaporkan guru ke kepolisian. Kode etik beri perlidungan pada guru. Sejauh mana efektivitasnya? kode etik tersebut akan dikawal oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) bersama Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) PGRI. Penerapan kode etik guru dalam tugasnya begitu luas untuk dipaparkan karena banyak masalah dan kendala yang dialami dalam melaksakan tugasnya. Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang perlindungan dan pengemtersembunyi. Sesungguhnya orang yang bangan bagi mengerjakan dosa, kelak akan diberi

PADANG, HALUAN — Dalam menunjang profesionalisme guru dan menjadikan profesi tersebut bermartabat di mata masyarakat, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) segera memberlakukan kode etik guru pada 2013 mendatang. Kode etik tersebut merupakan standar perilaku guru, yang mana nantinya

pembalasan (pada hari kiamat), disebabkan apa yang mereka telah kerjakan (QS Al An'aam Ayat 120)

04.43

12.06

15.22

18.10

19.20

KHAS

profesi. Kode etik guru sesungguhnya merupakan pedoman yang mengatur hubungan guru dengan teman kerja, murid dan wali murid, pimpinan dan masyarakat serta dengan misi tugasnya. Ketua PGRI Sumatera Barat Zainal Akil menyatakan, kode etik dibutuhkan dalam menjalankan profesi guru. Menurutnya, akhir-akhir ini guru selalu dikaitkan dengan ranah hukum apabila terjadi sebuah persoalan dalam hal mendidik. “Banyak di antara guru ketakutan, merasa serba salah dan terkadang diperlakukan semena-mena. Sedikit persoalan saja, guru langsung dilaporkan tindak pidana,” terang Zainal ketika diwa

>> GURU TAK hal 11

SEBERANGKAN MURID SD — Seorang anggota polisi lalu lintas yang bertugas di Jalan Sudirman, Padang, membantu dua orang murid Sekolah Dasar yang akan melintas saat usai sekolah, Senin (22/10). Selain mengatur agar lalu lintas tertib, polisi juga mengemban tugas sosial. PARWIS

PENYULUHAN KPU

Advetorial

YAKINKAN WARGA SIJUNJUNG TANAM UBI KAYU

“Saya Siap Dijuluki Bupati Ubi Kayu” Prefektur Miyagi di Jepang setelah terkena gempa bumi dan tsunami 2011. DOK

Indonesia Ikut Aliansi Kerja Sama Kebencanaan SEJUMLAH bencana besar yang melanda negaranegara Asia Pasifik mendorong kawasan ini bekerja sama lebih erat dalam penanganannya. Lima negara yang rentan bencana alam, yaitu Indonesia, Jepang, Srilanka, Korea Selatan dan Filipina, sepakat membentuk Asia Pacific Alliance akhir pekan lalu, suatu lembaga kerja sama antarnegara dalam kebencanaan. Dalam pertemuan dengan media Senin (22/10) di Yogyakarta, pendiri aliansi dari Indonesia, Faisal Djalal, mengatakan bahwa negara-negara Asia Pasifik memerlukan komunikasi yang lebih baik supaya bisa bertukar informasi dan pengalaman dalam penanganan bencana. Kalangan bisnis di luar pemerintah juga harus didorong untuk lebih peduli, karena bencana selalu membutuhkan dana besar untuk penanganannya, ujar Faisal.

>> INDONESIA IKUT hal 07

SIJUNJUNG, HALUAN — Berjejer di pinggir jalan lintas Sumbar-Riau, mulai dari wilayah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Itulah deretan pedagang aneka keripik berbahan dasar ubi kayu. Jumlahnya ratusan. Ada berupa kios hingga ruko tiga lantai. Mereka hanyalah sekelumit dari sasaran Bupati Sijunjung, Drs H Yuswir Arifin MM yang sejak akhir tahun

lalu mencanangkan program bertanam ubi secara massal bagi warganya. Kesannya memang tidak populis, tapi realistis. Sesuai dengan kondisi alam, kemampuan dan kemauan masyarakat serta pasar yang sangat menjanjikan. Inilah yang menjadi dasar dan alasan utama mengapa Yuswir Arifin, mengajak warganya menanam ubi kayu di lahan-lahan yang selama ini tidak terproduktifkan. Program bertanam ubi kayu

secara massal dicanangkan bupati kelahiran Muaro Takung, 8 September 1955 itu pada tanggal 25 Oktober 2011, atau setahun yang lalu. Ratusan pedagang dan pengrajin keripik berbahan dasar ubi kayu terutama di wilayah Agam, Bukittinggi, Payakumbuh dan Lima Puluh Kota yang membutuhkan puluhan ton ubi setiap hari hanyalah bagian kecil dari pasar besar ubi kayu

>> “SAYA SIAP hal 07

YUSWIR ARIFIN

JADI PEMBICARA DI SEMINAR AMCDRR V

Indra Catri, Potret Bupati Peduli Bencana

INDRA CATRI

AGAM, HALUAN — Bupati Agam Indra Catri ‘tampil memukau’ pada seminar international Pre Conference 5th Asian Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction (AMCDRR ke-5) di Jogjakarta Exhibition Center, Senin (22/10). Indra Catri diundang untuk menjadi narasumber

pada AMCDRR kelima khusus untuk membahas tentang Isu Advokasi Organisasi Sipil Masyarakat di Asia Pasifik. Bupati Agam diundang sebagai narasumber sehubungan dengan kepeduliannya terhadap penanggulangan bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hal itu disampaikan

Executive Director Komunitas Siaga Tsunami (Kogami) Patra Rina Dewi di sela-sela kesibukan acara seminar kepada wartawan, di Jogjakarta Exhibition Center, kemarin. Dikatakan Patra Rina Dewi, tidak semua kepala daerah memiliki

>> INDRA CATRI hal 07

Domisili Kantor Tetap Parpol Dipertanyakan PADANG, HALUAN — Masalah domisili kantor tetap kepengurusan partai politik (Parpol) peserta pemilihan umum (Pemilu) 2014 di tingkat kecamatan dipertanyakan peserta penyuluhan yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat di Hotel Mercure Padang, Senin (22/10). Kantor ini sendiri merupakan sebagai persyaratan parpol peserta pemilu 2014. Wakil Ketua DPW PPP Sumbar Amora Lubis, peserta dalam penyuluhan tersebut mempertanyakan tidak adanya landasan hukum yang kuat terhadap domisilli kantor tersebut. Baik dalam Peraturan KPU No 8/2012 atau Peraturan KPU No 12/2012, hanya disebutkan mempunyai kator tetap pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota. Tidak menyebutkan sampai unsur kecamatan. Menurutnya, jika ini masuk dalam persyaratan, harusnya masuk dalam UU atau Peraturan KPU. “Tidak cukup hanya dalam lampiran model F11 yang berisikan surat keterangan alamat kantor tetap parpol tingkat kecamatan atau sebutan lainnya seperti kelurahan, desa dan sebagainya,” jelasnya. Amora sendiri mengaku, jika hal ini masuk dalam persyaratan, partainya sudah siap. Sama sekali tidak merasa terganggu dengan persyaratan tersebut.

>> DOMISILI KANTOR hal 07

PEMBALAKAN HUTAN

Keterlibatan Oknum TNI Dibantah PADANG, HALUAN — Wakil Komandan Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) Mayor Inf H Damanik membantah adanya keterlibatan oknum TNI dalam pembekingan dalam aktivitas pem-

balakan hutan di Kota Payakumbuh seperti yang diberitakan Haluan, Senin (22/10). “Tidak ada keterlibatan oknum TNI dalam penggere-

>> KETERLIBATAN hal 07

Pensiun Dini PNS Pemprov Batal

>> 02

Gaji Sesuai Produktivitas Kerja

>> 15

Enam Polisi Divonis Ringan

>> 19

>> Editor : Ismet Fanany, Syamsu Rizal, Nasrul Azwar

>> Penata Halaman : David Fernanda


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.